Profil Tokoh DEPOK

Adriyana Wira Santana

Adriyana Wira Santana, SE.

Agustus 2008

Mayoritas Caleg PKS Depok Berusia Muda

Jurnal Nasional, Sabtu, 23 Agustus 2008

MAYORITAS calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Jawa Barat, berusia muda atau di bawah lima puluh tahun.”Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi di PKS, pada Pemilihan Umum 2009 kali ini pun PKS Depok mengirimkan sebagaian besar calonnya berusia muda di bawah lima puluh tahun,” kata Ketua DPD PKS Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi, di Depok, Rabu (20/8).

PKS Depok menyerahkan berkas pendaftaran calon legislatif untuk DPRD Kota Depok, pada Selasa (19/8). PKS Depok mendaftarkan sebanyak 56 calon yang terdiri dari 36 laki-laki dan 20 perempuan.

Yadi mengatakan, satu-satunya calon anggota legislatif yang berusia di atas lima puluh tahun adalah Hj Ayani, caleg dari daerah pemilihan Kecamatan Cimanggis yang berusia 55 tahun.

Sedangkan untuk calon legislatif yang saat ini masih menjadi anggota DPRD kota Depok berjumlah delapan orang yaitu Qurtifa Wijaya dan M Suparyono dari daerah pemilihan kecamatan Sukamajaya.

Selanutnya Amri Yusra, Dedi Martoni, dan Muhammad Said dari daerah pemilihan kecamatan Cimanggis. Dari kecamatan Pancoran Mas terdapat Adriyana Wira Santana dan Jaya Wilakaya.

Untuk latar belakang pendidikan caleg, PKS mengirimkan satu calon berpendidikan Doktor, lima calon berpendidikan Master, 31 calon berpendidikan sarjana, tujuh calon berpendidikan diploma dan sisanya berpendidikan SMA.

Dikatakannya, dalam rangka untuk implementasi partai yang bersih, peduli dan profesional PKS Depok mengirimkan calon dengan berbagai latar belakang pendidik dan da`i dari berbagai level lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, para pekerja sosial dan Kalangan profesional dengan berlatar belakang pengusaha, pengajar pada pendidikan tinggi (akademisi).

Menurut dia, dalam proses pencalegan yang sudah dimulai sejak lama, PKS Kota Depok menetapkan mekanisme penyeleksian caleg dengan pertimbangan kapabilitas, kapasitas, elektabilitas dan pemahaman fungsi tugas kedewanan.

“Diharapkan dengan komposisi calon legislatif yang seperti ini, PKS akan mampu untuk memberikan kontribusi pembangunan Depok dengan prinsip bersih, peduli dan profesional,” katanya. (Ant)

Desember 2007

Awal 2008 siap beroperasi

Monitor Depok, 29 Desember 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada RAPBD 2008 mencapai Rp10,1 miliar dari total jumlah belanja langsung Dinas Kesehatan Rp35,6 miliar. Demikian diungkapkan panitia anggaran legislatif Babai Suhaemi kepada Monde, kemarin.Babai mengatakan angka tersebut dicapai mengingat Januari tahun 2008 RSUD sudah harus dioperasionalkan secara maksimal, sehingga fokus anggaran untuk belanja langsung Dinas Kesehatan ditujukan pada RSUD.“Untuk Dinas Kesehatan memang dioptimalkan bagi kelangsungan RSUD, karena RSUD memang dinilai sudah harus beroperasi lebih maksimal, terutama untuk pembangunan kamar pasien yang jumlahnya mencapai sekitar 40-60 kamar secara keseluruhan,” paparnya.Hal yang sama dikatakan anggota panitia anggaran dari Fraksi PKS Adriyana Wira Santana. Ia mengatakan alokasi anggaran sebesar Rp10,1 miliar untuk RSUD telah disetujui dalam rapat pembahasan RAPBD 2008 oleh panitia anggaran legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah.

“Alokasi untuk RSUD telah disetujui dalam rapat pembahasan anggaran 2008 yang meliputi diantaranya belanja pegawai, obat-obatan, peralatan, operasional dan pemeliharaan. Pada intinya untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD yang direncanakan mulai Januari 2008 sudah beroperasi,” tegasnya.

Percepatan

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan perlu adanya suatu pengkajian opsi percepatan penyelesaian pembangunan gedung RSUD dan kelengkapan sarana pendukungnya melalui beberapa alternatif sumber pendanaan seperti pinjaman daerah, investasi ataupun multiyears.

Sementara itu anggota panitia anggaran dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyudi, mengatakan pembangunan RSUD tersebut dinilainya masih membutuhkan dana sebanyak Rp80 miliar.

“Dalam APBD 2008 belum dapat menganggarkan hal tersebut maka diperlukan pembangunan dengan pendanaan yang lain dan saat ini sedang diupayakan pengkajian untuk proses peminjaman,” ucapnya.

Ia juga menambahkan dengan telah akan dioperasikannya RSUD maka pemkot harus benar-benar menempatkan orang yang dapat mengatur RSUD tersebut dengan baik dan dapat memberikan kontribusi kepada Kota Depok.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mien Hartati yang ditemui Monde sebelum paripurna kemarin mengatakan dengan disahkannya perda mengenai RSUD, maka harus dibawa dulu ke tingkat provinsi untuk diperiksa mengenai isi peraturan itu. Setelah itu, baru dilanjutkan pemeriksaan oleh pusat. “Jika pusat sudah menyetujui, baru operasional RSUD dapat dilakukan,” ujarnya.

Untuk gedung dan semua perlengakapan, Mien mengatakan semuanya sudah siap dioperasikan. Termasuk tenaga medis yang terdiri dari 6 dokter spesialis dan 8 dokter umum, serta sejumlah perawat.

Tenaga medis itu menurutnya sudah mulai bekerja pada 3 Januari 2008 mendatang, untuk mempersiapkan segala ssuatunya sebelum RSUD dioperasikan. Dia sendiri memperkirakan pengoperasian dapat dilakukan di awal tahun depan.(m-5/why)

Oktober 2007

16 Pejabat Depok akan eksodus – Sekretaris FPKS: Jangan dipolitisir

Monitor Depok, 25 Oktober 2007

BALAIKOTA, MONDE: Ramai-ramai pejabat mau meninggalkan Pemkot Depok kian santer. Sedikitnya 16 pejabat disebut-sebut tak betah di lingkup Pemkot Depok, lantaran sering direcokin orang-orang spesial, yang berdampak pada APBD Depok.

“Sudah ada 15 pejabat yang ingin mengikuti langkah saya untuk mundur dari Pemkot Depok,” kata Kepala Dinas Pertanian Pemkot Depok, Rumanul Hidayat, di Depok, kemarin. Jadi, bersama Romanul, jumlah pejabat yang berencana pindah 16 orang.

Persoalannya, menurut sejumlah pejabat yang dikontak Monde, secara terpisah kemarin, sejumlah pejabat malah sudah dapat posisi di daerah lain. Sisanya, kata mereka, memang masih mencari-cari lowongan posisi.

Tapi menurut sejumlah kalangan lain di Pemkot, isu itu memang sengaja dilempar sebagai upaya manuver agar Walikota tak jadi melaksanakan mutasi tahap IV, mengingat sebagaian di antara yang bermanuver itu pejabat berkondite tak baik.

Terpisah, menurut sumber Monde di Balaikota, kekuatan di luar birokrasi, yang suka mengatur pejabat, bahkan kepala dinas di Pemkot Depok, membikin situasi tak nyaman. Bahkan, menurut dia, kepala dinas juga didekati sejumlah orang agar membikin baliho tambahan dan minta dimasukkan ke ABT, yang nota bene adalah APBD—dana milik rakyat.

Contoh terakhir, menurut sumber itu, pernah jatah uang bagi wartawan di Pemkot ditilap, tapi lembaga wartawan itu mendiamkan saja, meski persoalan itu sudah jadi isu warung kopi jalanan.

Tak diketahui uang bagi wartawan ini, sebagai uang untuk pendidikan jurnalistik atau uang berdimensi untuk menutup ruang gerak dan fungsi pers.

“Adanya orang-orang di luar birokrasi menjadikan beberapa pejabat merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya, selain alasan untuk mengembangkan karir mereka,” kata sumber itu.

Bahkan, menurut dia, sejumlah orang ini ikut mengotak-atik menyusun kerangka mutasi, hingga mekanisme resmi dan prosedural—sebagaimana diatur UU, berkesan ditinggalkan. “Ini fatal, tentunya…”

Ia pun menyebutkan, Romanul mundur demi mengurus yayasannya, “Saya kira ini cuma alasan normatif saja. Padahal, sebenarnya, karena alasan ada orang-orang spesial dan dispesialkan yang berasal di luar struktur tadi. Belasan pejabat mengeluhkan hal yang sama. Pak Wali mungkin baik, justru orang-orang spesial ini yang merepotkan… ”

Misalnya, Bambang Qudsi dinonjobkan dari jabatan sebelumnya Asisten Administrasi Bagian Pemerintahan—lantaran ada permainan orang-orang di luar birokrasi tadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Depok, Rintisyanto menuturkan adanya isu tersebut bisa saja terjadi karena adanya kepentingan politik tertentu di luar birokrasi yang menjadikan situasi pemerintahan menjadi tidak nyaman.

“Nggak mungkin kalau mereka nyaman, minta pindah. Kalau sudah begini, kabulkan saja permohonan pindah itu. Nanti malah pejabat itu tak maksimal,” kata Rintis.

Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Demokrat, Wahyudi, mengatakan keterlibatan orang di luar birokrasi itu, justru merupakan pembunuhan karakter pejabat. “Kalau mereka didikte orang di luar birokrasi, ini birokrasi tak bener…” katanya.

Sementara itu menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Babai Suhaimi mengatakan rencana eksodus dari pejabat harus disikapi dengan bijak oleh pemimpin, dalam hal ini Walikota.

”Hal ini sedikit banyaknya terkait dengan kepintaran seorang Walikota menempatkan bawahannya di tempat yang seharusnya, diamana dia bisa menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. The right man in the right place harus dianut oleh Walikota dalam menyikapi jabatan yang diaturnya. Jangan asal!” tegas Babai.

Jangan dipolitisir

Terkait dengan beredarnya informasi tentang kemungkinan eksodus pejabat secara besar-besaran di lingkungan Pemkot Depok, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Adriyana Wira Santana, mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang normal.

“Namun sebelum itu, ada dua hal yang harus dipertegas terlebih dahulu, angka besar-besaran menurut wacana media itu berapa, jangan terlalu cepat mempolitisasi sebagai ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Walikota [NMI],” kata Adriyana.

Saat dihubungi ia sedang rapat kerja bersama Komisi C dengan sejumlah Kepala Dinas di Lantai V Balai Kota Depok, kemarin.

Kedua, katanya, perpindahan karena memang benar keinginan dari pejabat tersebut. “Bisa karena sebuah keinginan jenjang karir, kepentingan lokasi atau hal pribadi lain yang sifatnya mungkin sangat relatif. “

Seperti yang diberitakan oleh Monde edisi Selasa (23/10) lalu, Rumanul ingin pindah ke Depdagri. “Ini lantaran pejabat itu ingin punya waktu yang lebih banyak untuk mengurus Yayasan-nya,” kata Adriyana.

Terpisah, Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra saat dikonfirmasi Monde mengatakan pejabat yang ingin pindah dipersilakan asalkan sesuai dengan prosedur pemindahan yang berlaku.

“Sah-sah aja kalau mereka mau pindah, tapi tetap harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai penolakan permohonan pindah Rumanul ia mengatakan tidak tahu sama sekali perihal permohonan itu.

Mekanismenya surat permohonan pindah itu, seyogianya diketahui olehnya, tetapi hingga saat ini surat permohonan tersebut tidak sampai ke mejanya.

“Kalau ditanya Rumanul mau pindah saya nggak tahu, karena memang surat permohonannya tidak sampai ke meja saya, sedangkan kalau sesuai mekanisme surat itu harus sampai juga ke meja saya, tapi ini tidak, saya ngga tahu kenapa bisa gitu,” demikian Yuyun.

Maret 2007

Depok akan Tata Transportasi

Selasa, 13 Maret 2007 | 17:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah Kota Depok sedang merancang peraturan transportasi untuk menata arus lalu lintas dan moda transportasi yang dinilai masih semrawut. Anggota Komisi C DPRD kota Depok Adriyana Wira Santana mengatakan, peraturan itu sudah dibahas oleh Komisi C dan Badan Perencanaan Daerah.

“Tinggal menunggu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah,” kata Adriyana di ruang Fraksi Partai Keadilan di kantor DPRD Depok hari ini.

Pengaturan lalu lintas dan moda transportasi di Depok selama ini masih mengadu pada peraturan perhubungan yang dibuat saat Depok masih menjadi bagian Kabupaten Bogor. Padahal saat ini perkembangan Kota Depok sudah jauh melebihi saat itu. Apalagi dengan adanya pembangunan ruas tol Cinere-Jagorawi dan Depok-Antasari.

Di dalam peraturan itu akan ditata soal pembukaan arus lalu lintas dan jalur baru. Jalur ini untuk mengurai kemacetan jalan utama Depok seperti Jalan Margonda Raya, Otto Iskandardinata, dan Jalan Raya Sawangan.

Moda transportasi yang melintas di jalur padat juga akan dialihkan ke jalur baru seperti Jalan Juanda yang menghubungkan Margonda dan Jalan Raya Bogor.

Rencananya peraturan ini akan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota yang rencananya akan diberlakukan tahun ini juga. ENDANG PURWANTI

Januari 2007

7 Pejabat Depok di-nonjob-kan

Monitor Depok, 5 Januari 2007

BALAIKOTA, MONDE: Walaupun Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail telah melantik 139 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkot Depok namun hingga kemarin masih banyak ditemui kejanggalan dalam proses mutasi tersebut.

Setelah dihebohkan oleh klaim Ketua Baperjakat yang merasa tak dilibatkan dalam proses mutasi itu, kemarin baru diketahui kejanggalan lain yakni tidak disebutkannya 7 nama dalam daftar pelantikan tersebut. Belum diketahui dengan jelas apakah ke tujuh pejabat itu di-nonjob atau mendapat kebijakan lain.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Monde, ke tujuh pejabat itu adalah Agus Yuliman Hasanuddin, Yoshi Hardono, Ma’roef, Jamhurobi, Tb Asnawi Kartawinata, Eri Sriyanti dan Andi Suwandi. Data yang diperoleh Monde itu juga menunjukkan ke tujuh orang tersebut ditempatkan sebagai pelaksana di instansinya yang lama (tabel).

Hasil konfirmasi kepada Diah Sadiah, Kabag Kepegawaian Setda yang baru, tidak diperoleh keterangan dengan jelas soal jabatan ke tujuh pejabat tadi. “Karena saya baru hari ini menempati jabatan ini, saya belum bisa menjawab terkait ke tujuh pejabat itu.”

Wewenang wali

Diah hanya menjelaskan bahwa seluruh proses mutasi pejabat Pemkot Depok menjadi wewenang Walikota berdasarkan analisa. Dengan ketentuan itu maka secara keseluruhan menjadi hak prerogatif walikota.

Menurutnya, akan ada keputusan lebih lanjut dari Walikota terhadap tujuh pejabat itu.
“Besar kemungkinan penyelesaian proses mutasi yang belum seluruhnya itu, sedang dalam proses penyelesaian Wali,” demikian Diah.

Masalahnya, saat pelantikan 29 Desember lalu, ke tujuh pejabat tadi tidak diberi penjelasan soal kedudukannya sekarang hingga terjadi kesimpangsiuran informasi bahwa mereka di nonjobkan?

Pemanggilan diundur

Dalam perkembangan lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Muhammad Triyono mengatakan pemanggilan terhadap Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait mutasi 139 pejabat pemkot, mundur menjadi pekan depan.

“Saat ini kami masih melakukan kajian hukum, apakah Nur Mahmudi Ismail melanggar UU seperti PP13/2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS atau tidak. Makanya paling tidak pemanggilan Nur Mahmudi baru pekan depan,” ujarnya kemarin.

Menurut Triyono, diundurnya pemanggilan Nur Mahmudi untuk memberikan penjelasan soal mutasi, juga karena masih mencari waktu pemanggilan yang pas mengingat padatnya jadwal anggota Komisi A.

Keputusan pemanggilan Walikota, lanjutnya, merupakan langkah lanjutan setelah Komisi A pada 2 Januari 2007 mendatangi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok untuk meminta penjelasan.

Triyono menambahkan, selain akan mengkaji PP 13/2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS, pihaknya juga akan melakukan kajian pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PNS seperti UU 43/1999.

“Setelah Komisi A menemukan dasar dan bukti-bukti yang kuat kalau Walikota telah melanggar ketentuan, maka secepatnya kami akan memanggil Walikota,” ujarnya.
Sebelumnya Triyono mengatakan mutasi yang dilakukan Walikota lebih berkesan mutasi politis (Monde-3 Januari).

Hal itu, ujarnya, berdasarkan kesimpulan Komisi A atas keterangan Ketua Baperjakat Winwin Winantika, Sekretaris Baperjakat Ulis Sumardi dan Baperjakat lainnya yakni Plt.Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Mulyamto, Asisten Tata Praja Bambang Wahyudi dan Asisten Pembangunan Nana Sudjana yang mengaku tidak dilibatkan.

Menanggapi pandangan Ketua Komisi A, Sekretaris FPKS Adriyana Wira Santana mengatakan harus ada klarifikasi dengan benar yakni dari Walikota Depok dan Baperjakat apakah benar Baperjakat tidak dilibatkan.

Hal ini, lanjut Adriyana, tak lain untuk mencegah adanya keresahan dikalangan birokrat merespons pernyataan Ketua Beperjakat yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) kalau Baperjakat terutama dirinya melalui media massa baik lokal maupun nasional tidak dilibatkan.

“Persoalannya adalah tidak setuju atau dilibatkan. Karena itu harus ada klarifikasi dengan benar. Kami [FPKS] menyayangkan hal seperti ini disampaikan di media ditengah kondisi seperti ini,” kata Adriyana.

FPKS sendiri, lanjutnya, sudah bertanya kepada Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Kota Depok apakah dirinya melibatkan Baperjakat dalam melakukan mutasi terhadap 139 orang di jajaran Pemkot Kota Depok.

Terkait hal ini, Adriyana mengatakan, FPKS mengimbau semua pihak terkait untuk berkonsilidasi dan menuntaskan agar tidak berujung merugikan masyarakat.
Mengenai mutasi yang dilakukan Nur Mahmudi Ismail, baik Triyono, Adriyana dan

Agung sependapat bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Ketiganya juga sepakat, sudah seharusnya juga mutasi dilakukan berdasarkan peraturan yang ada.

“Walikota harus melakukan konsilidasi dengan jajarannya secara internal dalam upaya menjalankan pemerintahan. Kalau tidak maka akan merugikan masyarakat karena tidak berjalan hubungan intern tidak berjalan dengan baik,” demikian Agung.(m-2/m-8)

Juli 2006

100.000-an Bangunan di Depok Tak Miliki IMB

Kompas, Selasa, 18 Juli 2006

Depok, Kompas – Sekitar 40 persen bangunan di Kota Depok atau 100.000-an bangunan hingga kini tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok Utuh Karangtopanesa seusai pengesahan peraturan daerah (perda) tentang bangunan dan retribusi IMB di DPRD, Senin (17/7), menjelaskan, Pemerintah Kota Depok mewajibkan pemilik bangunan, khususnya yang didirikan di atas lima tahun, melakukan pemutihan.

“Umumnya yang tidak memiliki IMB adalah bangunan lama dan berlokasi di perkampungan penduduk. Rumah-rumah yang dibangun Perumnas dan pengembang dipastikan memiliki IMB,” kata Utuh.

Ia mengakui, ini terjadi akibat pengawasan yang lemah. Dari 63 kelurahan di Kota Depok, hanya ada 15 pengawas. Idealnya satu kelurahan satu pengawas.

Ketua Panitia Khusus Perda Bangunan dan Retribusi IMB Adriyana Wira Santana dari F-PKS mengatakan, dalam Bab 10 Pasal 100 Ayat 6 perda disebutkan bahwa pemutihan dapat dilakukan dengan membayar 30 persen dari nilai retribusi, dan itu berlaku untuk bangunan di atas lima tahun.

Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra menambahkan, pemutihan IMB sebaiknya ditujukan kepada masyarakat menengah bawah dan tidak pukul rata.

Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjelaskan, perda baru ini juga mengatur penyediaan fasilitas untuk orang cacat.

Selain itu, perda baru ini juga mengatur hak kepemilikan (strata title) di mal-mal. Ini berarti mereka yang membeli kios di ITC Depok, Depok Town Square (Detos), dan Mal Cinere akan memperoleh sertifikat hak kepemilikan. Ini juga berlaku untuk mereka yang membeli apartemen ataupun rumah susun. Sertifikat hak kepemilikan biasanya digunakan untuk agunan di bank.

Peraturan daerah ini dinilai langkah maju bagi Depok dan diharapkan memberikan kepastian hukum dalam investasi di kota ini. (KSP)

Desember 2005

Anggota DPRD Depok Dinilai Tidak Etis

Kompas, Selasa, 06 Desember 2005 Depok, Kompas – Di tengah kesulitan warga ketika harga kebutuhan hidup melonjak, sebagian besar anggota DPRD Depok yang semula keras menolak kenaikan tarif PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar 57,7 persen belakangan malah mendukung. Sikap itu mencuat setelah terjadi pertemuan informal antara anggota DPRD Depok dan pihak PDAM di sebuah hotel. Pertemuan itu juga dinilai tidak terbuka dan disinyalir menjadi ajang kompromi yang tidak etis.Pertemuan yang digelar di Hotel Novotel Bogor tersebut digelar Kamis, 1 Desember 2005, atas undangan pihak PDAM. Pertemuan dihadiri para anggota Komisi B DPRD Depok serta lima pimpinan fraksi, kecuali dari PKS. Sebelumnya, pihak PDAM sempat mengundang para anggota DPRD untuk berunding secara informal di Hotel Maharaja, Jakarta, pada 26 November 2005, namun kemudian batal.”Saya waktu itu meminta supaya pertemuan berlangsung formal dan terbuka saja, dihadiri pers dan perwakilan pelanggan, dan tak usah di hotel. Belakangan, saya malah dikabari pertemuan tetap di hotel, tapi di Bogor. Biasanya kalau pertemuan model seperti ini hasilnya jauh dari yang diharapkan,” ujar anggota DPRD (F-PKS) Qurtifa Wijaya, Senin (5/12).

Anggota Komisi B DPRD, Adriyana Wira Santana, yang sempat hadir dalam pertemuan itu menyatakan, kompromi tampaknya sudah terjadi sebelum pertemuan. Sebab, sebagian besar fraksi bersikap melunak di dalam forum pertemuan tersebut.

Sedianya agenda pertemuan dengan pihak PDAM menjadi forum kajian mendalam mengenai asal muasal angka kenaikan tarif air sebesar 57,7 persen. ”Yang terjadi malah hanya paparan searah dari PDAM saja. Sikap para anggota tidak sekadar melunak, malah cukup vulgar. Misalnya ada yang menanggapi ’mudah-mudahan setelah pembekalan informasi ini ada pembekalan yang lain’. Rasanya kok kurang etis seperti itu,” ujar Adriyana.

Setelah pertemuan itu, para pimpinan fraksi yang hadir menyatakan bahwa kenaikan tarif dapat dipahami dan mendesak para anggota Komisi B untuk mengkaji permasalahan secara cepat dan tidak menolak jika sudah mendapat penjelasan yang memadai.

Pertemuan informal itu, menurut Qurtifa, meleset jauh dari kesepakatan antarfraksi sebelumnya yang mendesak perlunya pengkajian komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk membahas besaran kenaikan tarif PDAM.

Direktur Umum PDAM Tirta Kahuripan Ina Gustina Agoes mengatakan, tidak ada kompromi seperti yang disinyalir. ”Sebab, kenaikan itu memang mau tidak mau. Sulit untuk direvisi. PDAM juga hanya pelaksana, penentunya Pemkab Bogor,” ujar Ina.(SF)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: