Profil Tokoh DEPOK

Irwan Nasution

Ir. Irwan Nasution

Januari 2008

Pencalegan dini PAN jaring 20 kaum muda

Monitor Depok, 5 Januari 2008

DEPOK, MONDE: Sejak dibuka mulai 1 Januari lalu, masyarakat cukup merespon pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Depok dari PAN.

Dari meja pendaftaran yang dibuka di kantor Sekretariat DPD PAN Kota Depok di Jl Raya Sawangan No. 21, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sampai kemarin sudah 20 orang yang mengambil formulir.

“Dari 20 pendaftar, sudah enam orang yang mengembalikan pendaftaran. Dan dari 20 orang itu, usianya masih tergolong muda, sekitar 30-60 tahun dan kebanyakan di antara usia 30-40 tahun,” kata Sekretaris Tim Pendaftaran, Dedi Hermayadi.

Saat Monde mencatat nama-nama para pendaftar terdapat nama Anda Suhanda (Cimanggis), Sutikno (Sukmajaya), Irwan Nasution (Panmas), Fitri Hariono (Panmas), Dadang Dasawarman (Sukmajaya), Tanidi (Sukmajaya), Endi Suhendi (Sawangan), Ny. Ernawati (Panmas), Himi Tejakusuma (Sawangan), Hendra Dimun (Sukmajaya), Johny Hadisurya (Limo), Marwoto (Sukmajaya), Ny. Qojjimah Elsyabhaniyah (Panmas), Edi Haryadi (Panmas), Afdol Tando (Limo), Lukman Hakim (Cimanggis), Dedi Haryadi (Sukmajaya), Purwanto (Beji), Kaharudin Bandu (Panmas) dan Henri Dwi Prabowo (Panmas).

Dari mayoritas pendaftar yang datang dari kaum muda, Sekretaris Tim Pendaftaran itu mengatakan bahwa hal tersebut membuktikan kaum muda di Depok mulai menggeliat. “Mereka [kaum muda] ingin memberikan kontribusi positif ke wilayahnya,” kata Dedi.

Proses pendaftaran yang hanya dilangsungkan di Sekretariat DPD PAN itu dikatakan Dedi tidaklah sukar dan ditutup-tutupi. Biasanya para calon pendaftar berkunjung sekitar pukul 12.00 ke atas. “Sampai sore dan menjelang malam pun tetap dilayani oleh tim pendaftaran,” lanjut Dedi.(mr)

November 2006

Krisis Depok , Tujuh Parpol Sampaikan Pernyataan Politik

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra, 24 November 2006

DEPOK, KOMPAS–Tujuh parpol di Depok hari Jumat (24/11) menyampaikan pernyataan politik terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring. Ketujuh parpol itu adalah Partai Golkar,.PDI-P, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan PDS menuntut Tifatul meminta maaf atas ucapannya di sebuah surat kabar sore.

Pernyataan politik parpol cabang Depok itu ditandatangani Ketua Harian Partai Golkar Usman Balau dan Wakil Sekretaris Moch Indra Budi, Wakil Ketua PDI-P Kota Depok Embong Suhardjo dan Wakil Sekretaris Tigor Siregar, Wakil Sekretaris PPP Nirwana RS dan Irwan Nasution, dab B Appandi, , Wakil Ketua I Partai Demokrat W. Supit.

“Pernyataan Tifatul tersebut jelas merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik lembaga dewan, fraksi, partai politik yang ada di DPRD Depok (Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PPP, PKB dan PDS) serta menyinggung perasaan dan perjuangan masyarakat Kota Depok,” demikian pernyataan politik itu.

Tujuh parpol menuntut Tifatul bertanggung jawab atas pernyataan emosional dan arogan tersebut, dan meminta Tifatul segera mengakui serta menyatakan penyesalannya dengan meminta maaf kepada lembaga DPRD Kota Depok, tujuh partai politik yang ada di Depok, tak terkecuali kepada seluruh masyarakat Depok.

Tujuh parpol itu juga meminta Mabes Polri untuk secepatnya melakukan pengusutan, penyelidikan, penyidikan, menyikapi laporan DPRD Depok perihal pernyataan Tifatul Sembiring.

“Kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk secepatnya menindaklanjuti hasil putusan rapat paripurna DPRD Depok 6 November 2006. Kami minta kepada Dewan untuk jangan coba-coba melakukan main mata ataupun bargaining dengan Wali Kota karena hal itu akan melukai perasaan rakyat. Kami siap mengawal hasil putusan rapat paripurna DPRD itu ke Mahkamah Agung, bahkan ke Presiden, hingga Nur Mahmudi benar-benar lengser dari jursi Wali Kota,” demikian pernyataan tujuh parpol yang dibagikan kepada wartawan.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il yang ditanya seputar masalah ini, enggan berkomentar. “Saya tidak ingin menceburkan diri ke persoalan ini,” kata Nur Mahmudi.

Juli 2006

RPJMD harus dibarengi aturan hukum rinci

Monitor Depok, 20 Juli 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: DPC PDIP Kota Depok menilai kunci sukses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Depok 2006-2011 adalah pelayanan yang bersih, efektif dan efisien.

Terpisah, menurut DPD PAN Kota Depok, program pelayanan yang tertuang dalam RPJMD harus dibarengi aturan hukum yang jelas dan rinci sebagai acuan pelaksanaan janji-jani Nur selama kampanye, khususnya tiga program unggulan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

“Kunci RPJMD menuju Pemkot yang bersih, efektif, efisien adalah pelayanan,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Depok, R Sugiharto kepada Monde, kemarin. Maka pelayanan yang harus diimplementasikan, katanya, adalah kerjakan sesuai apa yang dituangkan dalam UU, peraturan daerah, program dan perencanaan.

“Kerjakan yang di-‘tulis’ (UU, Perda dan program), ‘tulis’ yang dikerjakan (LKPJ/Realisasi), kemudian bandingkan hasil yang dikerjakan dan ditulis,” jelas Sugiharto.

Dia mengatakan, bila ada ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan evaluasi atas penyimpangan dari apa yang ditulis.

Menurut Sugiharto, penyimpangan terjadi, karena mekanisme pengawasan tidak berjalan baik, SDM tidak menguasai persoalan, disiplin kerja, bottom up, sosialisasi kebijakan lemah, dan tidak memahami tupoksi yang diemban pelaksana kebijakan.

“Ini yang perlu dipahami Walikota, dan dijabarkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik kepala dinas, badan, lembaga dan kantor. Termasuk anggota DPRD Depok.”

Irwan Nasution, Wakil Ketua III/Ketua Badan Pengembangan Organisasi Keanggotaan (POK) PAN Depok, mengatakan dalam mengimplementasikan program Nur, khususnya pembebasan biaya nikah, pemberian santunan kematian Rp2 juta per jiwa, pembebasan PBB bagi lahan produktif, harus dilandasi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis).

“Bukan kami anti program itu, tapi Pemkot Depok mestinya membuat aturan hukum yang jelas, rinci dan tidak menimbulakn penafsiran yang akhirnya menimbulkan masalah.”(aks)

Maret 2006

Hasbullah pimpin PAN, Kader potensial dirangkul

Monitor Depok, 28 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Struktur kepengurusan baru DPD PAN Depok akan merepresentasikan kader-kader potensial PAN yang tersebar di enam kecamatan.

Hal itu dikatakan Hasbullah Rahmad kepada Monde seusai terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kota Depok periode 2006-2011.

“Saya tak akan melihat dia itu orangnya Heru atau Lukita. Di era saya, konflik yang kerap terjadi di tubuh PAN Depok harus segera dituntaskan. Di PAN nggak boleh lagi ada kubu-kubuan,” tandasnya, kemarin.

Hasbullah terpilih sebagai ketua baru DPD PAN Depok, sekaligus mengubur obsesi dua rival terkuatnya yaitu Heru Suyanto dan Lukita Purnama.

Dari 130 kader PAN yang menyalurkan hak pilihnya di arena Musda, Minggu malam, 65 di antaranya diberikan kepada Hasbullah.

Lalu diikuti Heru (58), dan Lukita (2), sisanya 6 suara abstain.

Proses pemilihan ketua baru PAN Depok dilaksanakan di Aula PPSDP Jl. Jambore Cibubur, Jakarta Timur berlangsung dari pk 22.30 hingga pk 23.30.

Usai pemilihan ketua formatur DPD PAN, acara dilanjutkan dengan pemilihan anggota formatur. Kader PAN yang terpilih sebagai anggota formatur adalah, Muhtadin Tyas (57 suara), Mulani (56), Urip (54), Sutikno (54), Azwir (54), Fitra (52), Abdul Rohim (52), dan Irwan Nasution (51 suara).

Dalam waktu dekat mereka akan menggelar rapat formatur, guna menjaring kader-kader potensial PAN yang dinilai layak masuk dalam kepengurusan inti DPD PAN Depok masa bakti 2006-2011.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan menggelar rapat formatur,” kata Irwan Nasution, Panitia Pengarah (SC) Musda PAN Depok kepada Monde, kemarin sore.

Jitu

Bakal menangnya Hasbullah sudah diperkirakan sebelumnya, bahkan sebelum Musda PAN Depok digelar—Monde lewat pollingnya—menempatkan Hasbullah di urutan teratas sebagai kandidat yang paling dijagokan.

“Polling Monde jitu. Urutannya sesuai dengan hasil pemilihan yang sebenarnya. Hasbullah kesatu, Heru nomor dua, dan Lukita ketiga,” ucap Fitri Hariono, Ketua DPRt PAN Pancoran Mas.

Menurut dia, munculnya surat edaran Ketua Umum DPP PAN tentang persyaratan pemilihan formatur DPW dan DPD se-Indonesia, menjelang pelaksanaan Musda tidak mampu menggembosi kekuatan sosok Hasbullah.

“Justru sebaliknya, banyak kader PAN yang berbalik simpati pada Hasbullah,” demikian Fitri.(amr/aks)

5 Calon ketua ikut Debat Kandidat, Polling: Hasbullah geser Heru

Monitor Depok, 26 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Lima kader PAN, malam ini pukul 20.30, akan mengikuti Debat Kandidat yang digelar Panitia Musda II DPD PAN Depok di PPSDP Jl. Jambore Cibubur, Jakarta Timur.

Panitia Musda DPD PAN mengatakan kepada Monde, bahwa hanya 5 kader PAN yang masuk bursa kandidat ketua DPD PAN Depok untuk periode 2006-2011.

Mereka adalah, Heru Suyanto (Wk. Sekretaris Badan Arbritase DPP PAN), Hasbullah Rachmad (Sekretaris DPD), Lukita Purnama (Ketua OC DPD), Sutikno (Wk. Ketua I DPD), dan Soepriyatno (pengurus DPP PAN).

Kader PAN yang urung maju di arena Musda, adalah Busri Syahril (wakil ketua VIII DPD), dan Herlina Nur (ketua departemen advokasi DPD).

“Sampai malam ini (kemarin—Red) Busri dan Herlina belum juga menyerahkan formulirnya, dan secara otomatis kami membatalkan pencalonannya,” kata Irwan Nasution, Ketua Pengarah (SC) Musda II PAN Depok.

Dikatakan Irwan, melalui debat kandidat sebanyak 135 kader PAN yang punya hak pilih [di arena Musda] akan mendapatkan referensi penilaian terhadap masing-masing sosok yang tampil sebagai calon ketua partainya.

Acara itu berlangsung setelah perhelatan akbar partai itu dibuka oleh Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Adib Zein. Menurut pantia, Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir bakalan hadir di pembukaan Musda.

Versi Monde

Hasbullah Rahmad yang di polling versi Monde, kemarin, bercokol di urutan ketiga berhasil menggeser posisi Heru Suyanto.

Sebanyak 21 suara dukungan yang didapat Hasbullah menempatkan dirinya di puncak polling (jajak pendapat) sebagai kandidat yang paling diunggulkan merebut posisi ketua baru DPD PAN Depok.

Pernyataaan dukungan tersebut diperoleh dari 55 kader PAN yang tersebar di 6 kecamatan, [29 di antaranya punya hak pilih]. Kader PAN Depok yang memiliki hak pilih di arena Musda sebanyak 135 orang, terdiri dari unsur DPD, DPC, DPRt, dan Organisasi Otomoni (Ortom) PAN.

Heru Suyanto yang memperoleh 18 dukungan mengekor Hasbullah diposisi kedua, diikuti Lukita Purnama (12), Sutikno (4), Supriatno (0).

Menguatnya dukungan terhadap Hasbullah dinilai salah seorang kader PAN terkait dengan munculnya surat edaran Ketua Umum DPP PAN, tentang persyaratan pemilihan formatur DPW dan DPD se-Indonesia.

“Munculnya SE itu di koran Monde, malah membuat kader PAN semakin simpati pada Hasbullah. Dia dikesankan sebagai kandidat yang teraniaya, di-dzolimi di saat Musda akan digelar,” ucap Fitri Hariono, ketua DPRt PAN Panmas.

5 DPC dukung Heru

Menjelang digelarnya perhelatan akbar PAN Depok, para kandidat ketua DPD semakin kencang memainkan strategi-strategi politiknya.

Salah satu kandidat kuat, Heru Suyanto, kemarin sore sekitar pukul 15.00, mengumpulkan barisan kader PAN Depok di sebuah kawasan di wilayah Limo.

Para pengurus PAN itu merupakan perwakilan dari lima kecamatan (DPC PAN Pancoran Mas, DPC Sawangan, DPC Limo, DPC Cimanggis, dan DPC PAN Beji.)

Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan sikap dukungannya [secara tertulis] atas pencalonan Heru Suyanto sebagai ketua DPD PAN Kota Depok periode 2006-2011.(amr)

Musda PAN Depok, Jago mulai pasang jurus, Hasbullah merasa diganjal...

Monitor Depok, 23 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Musda DPD PAN Depok tinggal dua hari lagi. Para kandidat ketua DPD pun memanfaatkan wakt u sempit itu untuk memainkan jurus-jurus politiknya guna meraih simpati kader PAN, terutama yang memiliki hak pilih di arena Musda nanti.

Hingga kemarin sore, masih tiga kader PAN yang terdaftar secara resmi sebagai kandidat ketua. Mereka adalah, Hasbullah Rahmad (sekretaris DPD), Lukita Purnama (ketua OC DPD), dan Heru Suyanto (mantan ketua DPRt Pasir Putih).

Sementara tiga nama lainnya, yaitu Busri Syahril, Suprayitno (pengurus DPP PAN), dan Sutikno (wk. ketua I DPD) belum menyerahkan formulir pendaftaran kepada Ketua Panitia Pengarah Musda, Irwan Nasution.

“Sampai sore ini [kemarin] masih tiga nama yang terdaftar sebagai kandidat ketua DPD. Yang lainnya mungkin besok [hari ini],” kata Irwan.

Musda DPD PAN Depok digelar di PPSDP Jl. Jambore Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu-Minggu, dan akan dihadiri sebanyak 135 peserta yang mempunyai hak memilih serta 29 peserta peninjau.

Jago kuat

Heru Suyanto dan Hasbullah Rahmad dinilai sejumlah kader PAN Depok, merupakan kandidat kuat yang lebih berpeluang merebut posisi ketua DPD PAN Depok untuk periode 2006-2011.

Sementara Lukita Purnama—kader perempuan PAN yang ikut maju di bursa ketua DPD—malah santer disebut sebagai kuda hitam yang bakal mengejutkan arena Musda nanti.

“Arena Musda nanti milik Bang Hasbullah dan Heru. Kandidat lainnya yang berpeluang kayak-nya Ibu Lukita. Dia akan jadi kuda hitam yang bisa mengganjal Hasbullah dan Heru,” ucap salah seorang kader PAN yang enggan disebutkan namanya.

Penilaian senada juga dilontarkan beberapa kader PAN yang ditemui Monde di tiga wilayah Kota Depok, Cimanggis, Sawangan dan Beji. Secara kebetulan mereka memiliki hak pilih di arena Musda partainya.

“Secara pribadi saya punya jago, tapi nggak etis kalo saya sebutkan di media. Prediksi netral saya, Bang Hasbullah dan Heru Suyanto,” lagi-lagi kader PAN itu minta agar identitasnya tak disebutkan.

Surat edaran

Redaksi Monde, kemarin sore, menerima faksimili surat edaran (SE) Ketua Umum DPP PAN, Sutrisno Bachir, tertanggal 16 Desember 2005.

SE berkop DPP PAN itu bernomor PAN/A/KU-SJ/244/XII/2005, perihal Pelaksanaan Musyawarah dan Status Kepengurusan yang harus diketahui oleh semua ketua DPW dan DPD PAN se-Indonesia.

Isi surat itu menyebutkan, DPP PAN a.l. yang utama, menginstruksikan jika bakal calon fungsionaris di DPW dan DPD yang berstatus terdakwa atau terpidana, sebaiknya menyelesaikan permasalahannya dulu.

DPP PAN dalam SE itu juga mengintruksikan, ketentuan persyaratan bakal calon Ketua Formatur DPW, DPD, DPC dan DPRt PAN harus sesuai tingkatan masing-masing dan harus merujuk kepada AD/ART PAN dan Pedoman Organisasi tentang pelaksanaan Muswil, Musda, Muscab dan Musran.

Tidak fair

Hasbullah menilai beredarnya SE itu merupakan upaya untuk menganjal dirinya, karena takut kalah di Musda. “Sangat tidak fair bila surat itu dijadikan senjata untuk mementahkan saya di arena Musda,” katanya, seraya menyebutkan SE itu hanya berupa imbauan.”

Menurut dia, SK dirinya sebagai pengurus DPD PAN Depok [sekteraris] sudah diperpanjang oleh DPP hingga 25 April 2006.

“Apabila surat edaran itu dijadikan acuan dalam pelaksanaan Musda PAN, berarti ketua umum [Sutrisno] meminta saya untuk melanggar SK perpanjangan jabatan saya di DPD PAN,” ujarnya.

Terkait dengan penilaian terhadap kader PAN [di legislatif] yang tersangkut kasus hukum, Hasbullah menilai bahwa kasus tersebut adalah kesalahan sistem. Menurut dia, surat edaran itu seyogyianya tidak sampai mengalahkan AD/ART partai atau kepentingan manapun.(amr/aks)

Musda PAN Depok, Awas politik uang!

Monitor Depok, 22 Maret 2006

SUKMAJAYA, MONDE: Sedikitnya 6 kader PAN akan meramaikan bursa kandidat ketua DPD PAN Depok di arena Musda yang digelar di PPSDP Jl. Jambore Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu.

Ke-6 kandidat tersebut, adalah Hasbullah Rahmad (sekretaris DPD), Sutikno (Wk Ketua II DPD), Lukita Purnama Darisman (Ketua organizing committee DPD), Heru Suyanto (mantan Ketua DPRt Pasir Putih), Busri Syahril (pengurus DPP), dan Suprayitno (DPP).

Bakal tampilnya mereka dibenarkan Irwan Nasution, Ketua Pengarah Musda DPD PAN. Namun menurut dia, dari enam orang itu, baru tiga kandidat yang sudah terdaftar secara resmi.

“Kabar itu memang benar, tapi hingga hari ini (kemarin—Red) baru tiga nama yang tercatat sebagai kandidat, yaitu Pak Hasbullah, Heru, dan Ibu Lukita,” ungkapnya.

Lukita Purnama merupakan satu-satunya kader perempuan PAN yang masuk dalam bursa kandidat ketua DPD PAN Depok untuk periode 2006-2011.

Kepada Monde dia menuturkan alasannya tampil di perhelatan akbar partainya, “Saya ingin membangun PAN sebagai partai yang bercitra dan bermartabat. PAN harus menjadi partai terdepan, pengabdi kepentingan kader dan masyarakat luas.”

Tampil bersih

Ditanya soal peluangnya, Lukita mengaku optimistis bakalan merebut banyak suara di arena Musda nanti. Namun dia memberi warning khusus kepada para kandidat lainnya untuk tidak memainkan politik uang (money politics).

“Tampillah secara elegan dan bersih. Jangan racuni kader PAN yang punya hak memilih di Musda nanti dengan iming-iming uang,” ujarnya.

Lukita juga mempersoalkan isu bakal tampilnya kader-keder PAN di luar Depok sebagai kandidat ketua DPD PAN Depok di arena Musda nanti.

“Bagaimana mungkin orang luar Depok ujug-ujug ingin menjadi pemimpin partai di kota ini. Kondisi Depok saja mereka nggak tahu,” ucapnya.

Jadi kandidat, katanya, bagi mereka memang nggak sulit karena banyak uang, bikin KTP Depok pun sehari jadi. “Tapi masak sih, ingin ngebangun partai mesti dengan cara menyebar uang seperti itu,” katanya.

Suara PAN

Di bagian lain Lukita menyoroti raihan suara partainya dalam Pemilu 2004 yang dinilainya mengalami penurunan sangat signifikan, dari 7 kursi DPRD (1999) menjadi 5 kursi.

Penyebab merosotnya raihan suara PAN Depok, menurut dia, lantaran kinerja partainya yang tidak sistematis. Akibatnya, mesin politik menjadi mandeg.

Imbas lainnya, struktural partai pun tak berjalan dengan baik, dan itu terjadi mulai dari DPD, DPC hingga DPRt. “Program partai hampir tidak menyentuh lapisan bawah. Ke depannya hal itu nggak boleh terjadi lagi.”(amr)

PAN Beji ‘terbagi’. Calon ketua PAN tak mesti pengurus…

Monitor Depok, 21 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Semua kader PAN memiliki kesempatan sama untuk masuk bursa ketua DPD PAN Kota Depok di arena Musda, tanpa mesti menjadi pengurus partai terlebih dulu.

Wakil Ketua MPP DPD PAN Depok, Yus Rusdy, mengatakan hal itu di Kantor Redaksi Monde, kemarin, sekaligus menanggapi peryataaan Irwan Nasution (panitia pengarah Musda).

Ia layak menyampaikan hal itu, karena sudah diamanatkan dalam AD/ART Bab IV poin 1 C, perihal pimpinan partai.

Dalam poin 1c bab IV AD ART PAN, menurut Yus, setiap pengurus harian partai harus mengikuti perkaderan partai yang dibuktikan dengan sertifikat perkaderan dan atau surat keterangan dari pimpinan partai bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkaderan.

Isi poin 1c bab IV tersebut, kata Yus lagi, membawa konsekuensi setiap kader PAN yang pernah mengikuti perkaderan partai berhak untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan partai.

“Jadi tidak perlu harus lebih dahulu menjadi pengurus partai, baik di tingkat ranting maupun kota sebagaimana disebut oleh Irwan,” katanya.

Yus menegaskan, upaya meluruskan makna AD/ART PAN tersebut dimaksudkan agar potensi figur potensial tidak terganjal hanya gara-gara belum pernah duduk sebagai pengurus.

Dia pun mengingatkan pernyataan ketua DPD PAN Depok, Didiek J. Rachbini, bahwa PAN sebagai partai terbuka membuka peluang bagi segenap kadernya untuk menjadi turut berkiprah memajukan partai dengan duduk sebagai pimpinan.

“Saya tidak ada masalah dengan panitia pengarah. Namun sekali lagi, saya terusik dengan pernyataan Ketua Panitia Pengarah,” katanya lagi.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee), Irwan Nasution, menyebutkan kader yang belum pernah menjadi pengurus tidak bisa ikut dalam bursa kandidat pimpinan partai (Monde, 20 Maret).

Jangan intervensi.

Terpisah Ketua DPRt PAN Tanah Baru Kec Beji, Kiagoos M Azhar, meminta Ketua DPC PAN Beji Fitrah Sahara tidak mengintervensi DPRt Tanah Baru soal pencalonan ketua DPD PAN Depok.

Dia juga meluruskan pernyataan Fitrah Sahara yang menyebutkan PAN Beji solid mendukung salah satu bakal calon, yaitu Heru Suyanto.

“Itu tidak benar, tapi yang benar DPRt PAN Tanah Baru ngedukung Hasbullah. Kami juga minta ketua DPC PAN Beji untuk tidak intervensi,” tandasnya.

Ini disebut-sebut berbagai kader PAN, bahwa Beji pun kini terbagi dua faksi, yaitu pro Heru dan pro Hasbullah.

Menurut Azhar, yang biasa disapa Aang itu menegaskan kembali sikapnya yang mendukung pencalonan Hasbullah sebagai ketua DPD PAN Depok

Sebelumnya Irwan Nasution, mengatakan yang telah mendaftar dan menyerahkan infak Rp5 juta untuk partai berhak melakukan sosialisasi atau kampanye pencalonannya.

“Mereka berhak kampaye di DPRt, DPC dan DPD atas pencalonanya,” katanya. Oleh sebab itu, bagi DPRt, DPC dan DPD harus menerima kehadiran para kandidat dan tidak boleh menghalang-halanginya karena PAN adalah partai yang demokrasi dan berjiwa intelektual.

Mengenai masa sosialisasi kandidat, Irwan mengatakan, sudah dimulai sejak kemarin hingga 24 Maret.(dmr/isp)

Musda PAN Depok, Tiket kandidat ketua dipatok Rp5 juta

Monitor Depok, 20 Maret 2006

DEPOK, MONDE: Menjelang Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (Musda-DPD PAN) Kota Depok, 26 Maret 2006 mendatang, panitia tengah mempersiapkan proses verifikasi bakal calon ketua formatur dan anggota formatur.

Bagi kader PAN yang hendak mencalonkan sebagai bakal calon ketua formatur harus mengisi formulir pencalonan dari panitia Musda dan dibebankan infak bagi partai sebesar Rp 5 juta. Sedangkan untuk anggota formatur dibebankan infak Rp200.000.

Panitia Pengarah (Steering committee) Musda DPD PAN Kota Depok, Irwan Nasution kepada Monde, kemarin, mengatakan hal itu.

Menurut dia, panitia sudah membuka pendaftaran calon ketua dan anggota formatur yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi.

“Bagi mereka yang hendak mencalonkan sebagai bakal calon ketua formatur harus isi formulir dan dibeban infak partai Rp5l juta, sedangkan untuk anggota formatur infaknya dua ratus ribu rupiah,” ungkapnya.

Irwan mengemukakan telah menangkap aspirasi yang berkembang, mengharapkan figur calon ketua formatur atau ketua DPD PAN Depok adalah berasal dari kader yang pernah menjabat sebagai pengurus partai baik dari tingkat ranting hingga tingkat kota.

Dia menegaskan hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Oleh sebab itu siapa pun yang belum pernah menjadi pengurus partai diharapkan tidak mencalonkan diri.

“Hendaknya tundalah keinginan mencalonkan jika memang belum pernah menjadi pengurus partai baik di ranting hingga tingkat kota,” tandas Irwan.

Pertimbangannya adalah PAN Depok mengharapkan lahirnya seorang kepemimpinan yang benar-benar mengetahui kondisi riil, termasuk persoalan partai berlambang matahari itu di Depok.

Mengenai sepetutar kriteria calon, dia menjelaskan seperti telah diketahui umum dan seyogyanya memiliki kemampuan intelektual tinggi, memiliki pengaruh kuat di masyarakat serta mempunyai kemampuan menajerial dalam mengelola partai.

Kurangi intervensi

Disamping itu, Irwan juga mengingatkan kepada para bakal calon diharapkan tidak membawa organisasi di luar guna mengintervensi kebijakan partai. Dengan demikian, katanya, Musda bisa berjalan lancar sesuai dengan mekanisme partai.

Terpisah Ketua DPD PAN Kota Depok, Didiek J Rachbini menegaskan dalam penyelenggaraan Musda nanti, pihak pusat tidak akan mengintervensi lebih jauh terhadap penentuan kepemimpinan PAN di Depok.

“Sekarang sudah lebih bagus, pihak pusat sudah mengurangi intervensinya dibandingkan waktu terdahulu,” ujarnya. Dia berharap demokratisasi berjalan lebih baik lagi sehingga PAN berkembang dinamis dan maju.

Mengenai figur pimpinan, Didiek melihat elit-elit kader di Depok memiliki potensi besar. Akan tetapi jika memang ada elit kader di luar Depok yang cocok dan memiliki kredibilitas, kenapa tidak.

“Persoalannya tergantung bagaimana nanti pembicaraan di Musda,” tandasnya. Kenapa demikian, PAN merupakan partai terbuka dan demokratis sehingga memberikan peluang kepada kadernya untuk berkiprah dan memajukan partai.(dmr)

Hasbullah & Heru ramaikan Musda

Monitor Depok, 20 Maret 2006

SAWANGAN, MONDE: Pelaksanaan Musda DPD PAN Kota Depok tinggal menghitung hari, tepatnya 26 Maret, namun hingga kini baru dua nama yang masuk bursa rivalitas [persaingan] di perhelatan akbar partai itu.

Kedua kandidat tersebut, adalah Hasbullah Rahmad (sekretaris DPD PAN) dan Heru Suyanto (mantan ketua DPRt PAN Pasir Putih, Sawangan).

Irwan Nasution, Ketua Pengarah Musda DPD PAN, kepada Monde membenarkan bahwa baru kedua nama itu yang muncul ke permukaan sebagai kandidat kuat ketua baru DPD PAN.

Dia menjelaskan, mekanisme pemilihan formatur kepengurusan mengacu pada AD/ART dan aturan lain partainya, “Tatib Musda pun sudah kami sosialisasikan ke seluruh kandidat.”

Disebutkan Irwan, peserta Musda yang berhak tampil dalam bursa kandidat formatur baru DPD PAN, adalah kader PAN yang pernah atau sedang menjabat pengurus di tingkat DPRt, PAC hingga DPD.

Dijabarkan Irwan, peserta Musda yang punya hak memilih-dipilih adalah pengurus Ranting (ketua), pengurus DPC (ketua, sekretaris & bendahara), pengurus harian DPD, ketua badan/departemen DPD, serta ketua Organisasi Otonom (Ortom) seperti BM PAN, PUAN, dan HIMPAN.

Tak ada celah

“Hanya Ortom yang bisa dimandatkan, karena selain mandiri Ortom juga punya AD/ART sendiri serta bisa melakukan rapat pleno,” dia menjelaskan.

Adapun bagi kader PAN yang tidak pernah jadi pengurus partai, dikatakan Irwan, secara otomatis tidak memiliki celah untuk masuk dalam bursa kandidat di arena Musda nanti.

“Hingga saat ini persiapan Musda sudah matang, dan seluruh draft berita acara pun sudah rapih. Yang tersisa tinggal mem-verifikasi para kandidat ketua dan anggota bakal calon formatur baru DPD PAN,” demikian Irwan.(amr)

Januari 2006

Massa Nur datangi MK, Warma dinilai tak tegas

Monitor Depok, 19 Januari 2006

JAKARTA, MONDE: Sedikitnya 200 orang pendukung calon Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin.

Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Depok itu mendatangi MK untuk mengikuti jalannya sidang permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh pasangan calon Badrul Kamal-Syihabuddin Achmad (BK-SA).

Mengenakan ikat kepala bertuliskan nama kedua pasangan calon yang mereka dukung, massa dari kubu Nurhamudi ini berkerumun dengan tertib di luar gedung MK. Mereka secara seksama mengikuti jalannya persidangan melalui layar televisi dan pengeras suara di luar gedung MK.

Aparat siaga

Sejak pagi, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan Dalmas sudah siaga di muka Gedung MK. Penjagaan aparat cukup ketat, sejak massa yang menggunakan minibus dan kendaraan pribadi tiba di tempat. Apalagi di sana ada massa pro BK.

Sesekali pro Nur mengomentari jalannya persidangan dengan teriakan-teriakan. Kendati demikian, kedatangan massa pendukung Nur tidak mengganggu jalannya persidangan.

Saat sidang usai sekitar pk 11.15, massa pendukung Nur meneriaki BK dengan caci maki begitu melihat mantan Walikota Depok 2000-2005 itu berjalan keluar Gedung MK. Polisi pun segera membuat pagar betis, melindungi BK, dan sejumlah tamu, keluar dari Gedung MK.

Bersama para anggota Panwasda, BK yang dikawal sejumlah pendukungnya itu terlihat melempar senyum ke arah massa pendukung Nur dan bergegas masuk ke mobil BMW silver yang diparkir di halaman gedung MK.

Datangi Balaikota

Massa pendukung Nur-Yuyun ini juga mendatangi Balaikota Depok untuk mendesak penjabat walikota Depok Warma Sutarman segera menyiapkan pelantikan jagonya.

Mereka juga menuding Warma ikut andil dalam menunda proses pelantikan lantaran tidak berinisiatif menanyakan kepada Gubernur soal kabar pelantikan.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok terdiri dari Forum Bersama Masyarakat Depok (FBMD), Forum Penyelamat Kota Depok (FPKD), Barisan Relawan Nasional (BRN), Forum Betawi Rempug (FBR) Depok, Pemuda Pancasila (PP) Depok datang ke Balaikota sekitar pukul 13.00 atau sepulangnya dari mengikuti sidang gugatan BK di MK. Massa hanya bergerombol di depan gedung Balaikota.

“Kami tidak mau terus-terusan dibohongi. Kabarnya, Mendagri sudah kirim SK Pelantikan ke Gubernur dan meminta jadwal pelantikan, tapi Gubernur bilang belum terima,” kata juru bicara Aliansi Masyarakat Depok yang juga koordinator FBMD, Yusuf Hidayat, kepada wartawan di depan Balaikota Depok, kemarin.

Seharusnya, katanya, Penjabat Walikota Warma Sutarman mengambil tindakan mencaritahu kabar tesebut.

Dia menduga kesimpangsiuran mengenai pelantikan itu lantaran ketidaktegasan Warma. “Mungkin saja Gubernur menanyakan kondisi di Depok guna persiapan pelantikan karena Penjabat Wali paling tahu kondisi Depok,” tandasnya

Namun niat mereka bertemu Warma tidak kesampaian karena Warma beserta Sekda, Winwin Winantika pergi ke Bandung dalam acara sosialisasi CPNS. Kemudian, sekitar pukul 14.00, massa pendukung Nur-Yuyun mulai membubarkan diri.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Rakyat Depok untuk Keadian (Gardu Keadilan), Irwan Nasution meminta kepada kubu Nur menahan diri.

Setidaknya, tidak tergesa-gesa memasang spanduk dukungan dan pelantikan pasangan itu. Tujuannya, agar hal itu tidak memancing gesekan di antara pendukung,

“Sama halnya, pasca hasil PT Jabar. Saat itu, spanduk dukungan pelantikan BK-SA juga banyak terpampang. Namun akhirnya disepakati untuk diturunkan. Mestinya, hal yang sama juga harus dilakukan,” kata Irwan Nasution, Koordinator Gardu Keadilan.

Alasannya mengatakan itu, agar suasana Depok tetap kondusif. “ Sebagai warga Depok, saya tidak ingin suasana Depok memanas, apalagi sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” kata Irwan. (ich/apk)

Desember 2005

Kubu BK-SA merasa dikhianati…

Monitor Depok, 20 Desember 2005

MARGONDA, MONDE: Keputusan MA yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) KPUD sekaligus memenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun WS dinilai sarat dengan kepentingan elit politik pusat. Akibat dari permainan itu, kubu Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad menjadi korbannya.

Pendapat itu diungkapkan Babai Suhaemi, Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar, kemarin.

“Dikabulkannya PK KPUD Depok oleh MA sarat nuansa politisnya. Kami [kubu BK-SA] menjadi korban bargaining politik yang dimainkan penguasa di pusat.”

Dengan nada kesal Babai menilai, seharusnya elit di pusat tidak merecoki—sampai terlalu jauh—persoalan hukum atas sengketa Pilkada Depok, “Apa masih kurang bagi-bagi kedudukan [jabatan] di pusat, sehingga Depok harus dikorbankan.”

Menurutnya, langkah MA yang mengabulkan permohonan PK KPUD Depok, secara yuridis jelas-jelas melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

“PK dalam kasus Pilkada kan sama sekali tidak dikenal dalam PerMA No 2 Tahun 2005. Jadi putusan hukum pengadilan tinggi merupakan putusan yang final dan mengikat,” ujarnya.

Dia menambahkan, MA juga melanggar PP No 6/2005 dan UU No 32/2004 tentang Pemda, yang menyatakan keputusan PT Jabar adalah final dan mengikat.

Tahan lantik

Sementara itu, Koordinator Gardu Keadilan, Irwan Nasution, menilai Mahkamah Agung (MA) telah merusak tatanan hukum di republik ini, dengan melakukan pelanggaran hukum yang dibuatnya sendiri.

Menurutnya, MA seharusnya tidak mengabaikan makna final dan mengikat yang tertuang dalam UU 32/2004 dan PP No 6/2005, “Sengketa Pilkada Depok yang telah diputuskan oleh PT Jawa Barat telah memiliki esensi itu [tetap dan mengikat].”

Ditegaskannya, tidak ada pelantikan Nur Mahmudi-Yuyun WS sebagai walikota/wakil walikota Depok sebelum MA ataupun Mahkamah Konstitusi (MK) menjabarkan makna tetap dan mengikat dalam UU 32/2004 dan PP No 6/2005.(amr)

Kubu BK takkan terpancing… MA diminta rujuk SK KPUD

Monitor Depok, 9 Desember 2005

JAKARTA, MONDE: Sempat redup beberapa saat lantaran penanganan di Mahkamah Agung [MA] yang terkatung-katung, eskalasi politik Pilkada Depok belakangan menghangat. Aksi demonstrasi pun kembali bergulir.

Lebih dari 100 orang pendukung Nur Mahmudi-Yuyun WS yang tergabung dalam Forum Bersama Masyarakat Depok (FBMD), kemarin, menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam aksi unjukrasa yang berlangsung pukul 10.00 itu, FBMD meminta MA dalam menangani kasus ini mengembalikan suara rakyat yang termuat dalam SK KPUD no 18/2005 dengan Nur-Yuyun sebagai pasangan terpilih.

FBMD juga mendesak MA bersikap obyektif. Artinya, tidak terintervensi oleh dua kepentingan politik.

“Aksi ini untuk kembali mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat dalam SK KPUD harus diperjuangkan sekaligus meminta penanganan sengketa Pilkada ini tak kian berlarut berlarut,” kata Muhammad Yusuf Hidayat, Koordinator Lapangan (Korlap) FBMD, kemarin.

Aksi ini, kata dia, bukan sebagai bentuk menekan MA, melainkan agar MA dalam memutuskan sengketa Pilkada ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Wing Iskandar, Koordinator FBMD menegaskan, aksi ini sebagai bentuk pertanyaan warga Depok atas ketidakjelasan sikap MA dalam menuntaskan sengketa ini secara proporsional. Pasalnya, Wing khawatir, diulur-ulurnya penanganan itu memberi celah intervensi kepentingan politik tingkat tinggi, di antara elit Golkar maupun PKS.

“Pilkada Depok merupakan persoalan kepentingan warga Depok. Kami khawatir Pilkada ini justru menjadi alat kepentingan dua kekuatan[Gokar-PKS] untuk bargaining politik,” katanya,

Bukan hanya PKS

Pendapat itu perlu disampaikan Wing, lantaran kemenangan Nur-Yuyun merupakan dukungan segenap masyarakat Depok. Maksudnya, bukan hanya milik PKS. Harus dipahami perolehan suara pasangannya itu lebih karena dukungan dari warga Depok. Jadi dia berharap Pilkada Depok bukan jadi ajang politis.

“Sebagai warga Depok, kami kan tak tahu jelas apa yang terjadi di atas [MA]. Kami khawatir penyelesaiannya menggunakan cara-cara politis antara Gokar dan PKS,” ujarnya.

Dalam aksinya, Wing juga mendesak tim kuasa hukum KPUD untuk besikap aktif memperjuangkan keputusannya yang memenangkan Nur-Yuyun. Sebaliknya, DPD PKS juga harus bersikap sama. “Jangan mengulang kesalahan di PT Jabar,” katanya.

Tak terpancing

Sementara, barisan pendukung Badrul Kamal, justru mengambil sikap tenang, dan tak akan terpancing ikut turun ke jalan, terutama pasca keputusan PT Jabar.

“Aksi model seperti itu sudah basi, nggak bakalan membuat publik simpati,” kata Irwan Nasution, Koordinator Gardu Keadilan.

Menurut dia, putusan PT Jabar yang dipersoalkan oleh kubu Nur Mahmudi-Yuyun WS telah ditangani oleh lembaga peradilan tertinggi di republik ini, hakekatnya sudah keputusan tetap dan mengikat.

“Apa pun hasilnya harus kita terima secara legowo. Begitu pun bila Nur Mahmudi yang dimenangkan,” dia menuturkan.

Ia pun mengatakan rekan-rekannya tidak akan terpancing oleh aksi-aksi yang dilakukan oleh kubu Nur-Yuyun. “Warga Depok udah jenuh dengan demo-demo-an.”(amr/apk)

Juli 2005

Kubu Badrul Kamal Klaim Menangkan Pilkada Depok

Pikiran Rakyat, 22 Juli 2005

Pasangan calon Wali Kota – Wakil Wali Kota Depok Badrul Kamal, M.M. dan K.H. Syihabuddin Ahmad serta calon Bupati – Wakil Bupati Sukabumi Lukas Mulyana dan Dayat Nurhayat, yang dinyatakan kalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2005, menggugat KPUD Depok dan KPUD Kab. Sukabumi ke Pengadilan Tinggi Jabar.

Kedua pasang calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar tersebut merasa keberatan terhadap hasil akhir penghitungan suara calon terpilih Wali Kota – Wakil Wali Kota Depok dan Bupati – Wakil Bupati Sukabumi yang ditetapkan KPUD.

Berdasarkan penetapan KPUD, pilkada Kota Depok dimenangkan oleh pasangan Nur Mahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra yang diusung PKS. Sedangkan pilkada Kab. Sukabumi dimenangkan pasangan Sukmawijaya – Marwan Hamami yang diusung gabungan PKS, PAN, PKB, dan PKPB.

Sidang perdana gugatan dua objek sengketa yang digelar Pengadilan Tinggi Jabar, Kamis (21/7), diwarnai aksi unjuk rasa puluhan anggota gabungan Gerakan Rakyat Depok untuk Keadilan (Gardu Keadilan) dan massa dari Kab. Sukabumi.

Menurut Irwan Nasution, koordinator Gardu Keadilan, KPUD Kota Depok telah melakukan berbagai pelanggaran dalam penyelanggaraan pilkada Kota Depok. “Kami memiliki sejumlah bukti berupa beberapa catatan yang bersifat substansial dan esensial,” katanya.

Dalam gugatannya, kedua penasihat hukum pasangan calon kepala daerah itu meminta kepada majelis hakim agar menganulir hasil suara yang ditetapkan KPUD. Mereka juga meminta majelis hakim yang diketuai H. Nana Juwana, S.H. agar memerintahkan KPUD untuk mengulang pelaksanaan pilkada. Majelis hakim menyidangkan kedua gugatan itu secara bergantian.

Bukan objek gugatan

Sidang gugatan yang diajukan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sukabumi Lukas Mulyana-Dayat Nurhayat, melalui kuasa hukumnya Sastra Rasa, S.H., Sardjono, S.H., Hayun Shobri, S.H. dan Christine, S.H., kemarin sudah memasuki keterangan saksi-saksi.

Namun empat saksi yang dimintai keterangan, yakni Yuli Mujiarto, Iwan Darmawan, Daden Iskandar dan Agus Permana, secara prinsip tidak mempersoalkan hasil perhitungan suara akhir. Mereka lebih mempersoalkan proses pilkadanya.

Padahal, menurut Ketua Majelis Hakim Nana Juwana, S.H., majelis hakim hanya berwenang menyidangkan objek gugatan hasil akhir penghitungan suara. “Sedangkan mengenai penyimpangan proses pilkadanya, ada lembaga lain yang berwenang menyidangkan objek tersebut,” ujarnya.

Dalam pilkada lalu, pasangan Lukas – Dayat memperoleh 322.837 suara. Mereka kalah dari pasangan Sukmawijaya – Marwan yang meraih 423.931 suara. Dalam gugatannya, pasangan Lukas dan Dayat menilai ada manipulasi dalam penetapan hasil pemilihan sehingga merugikan perolehan suara mereka.

Mengada-ada

Dalam sidang sebelumnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad, meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Nur Mahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra. Melalui kuasa hukumnya, Albert M. Sagala, S.H. dan Muhyar Nugraha, S.H., mereka menilai kemenangan pasangan Nur Mahmudi – Yuyun yang ditetapkan KPUD Kota Depok itu terdapat kesalahan.

“Karena kesalahan-kesalahan itu, klien kami dirugikan karena tidak masuk sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih,” kata Albert.

Kuasa hukum Badrul-Syihabuddin mengklaim klien mereka seharusnya tampil sebagai pemenang. Karena dari hasil penghitungan mereka, pasangan Badrul – Syihabuddin mendapat 269.531 suara, sedangkan pasangan Nur Mahmudi – Yuyun Wirasaputra hanya mendapat 195.353 suara.

“Sementara dalam perhitungan terakhir KPUD Kota Depok, klien kami hanya mendapat 206.781 suara, dan pasangan Nur Mahmudi-Yuyun mendapat 232.610 suara,” ujar Albert lagi.

Namun, kuasa hukum KPUD Kota Depok Cucu Suryati, S.H. dan Mahmud, S.H. menilai klaim suara pihak pemohon sebagai mengada-ada serta tidak berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang kemudian diskors sekira dua jam untuk memberikan waktu kepada pihak pemohon mempelajari jawaban termohon, sekaligus memberikan tanggapannya. Sidang perdana perkara hasil pilkada Kota Depok diakhiri dengan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim yang memutuskan, perkara tersebut bisa terus untuk disidangkan.

Sidang gugatan pilkada Kota Depok dilanjutkan Senin (25/7) dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti tertulis. Sedangkan untuk Kab. Sukabumi dilanjutkan Selasa (26/7) dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi-saksi.(A-92)***

Pendukung Badrul Berunjuk Rasa ke MA

TEMPO Interaktif, 19 Juli 2005

TEMPO Interaktif, Depok:300 massa yang tergabung dari beberapa ormas di Depok, seperti Masyarakat Pedui Pemilu (Mapelu) dan Komppek (Komite Masyarakat Pengendali Pembangunan Ekonomi) bergerak untuk melakukan aksi ke gedung Mahkamah Agung dan Departemen Dalam Negeri Jakarta, Selasa (19/7), pukul 11.00 WIB.

“Kami akan meminta anggota KPUD Depok diproses sesuai hukum yang berlaku dan melaksanakan pilkada ulang di Depok,” kata koordinator lapangan, Irwan Nasution, kepada Tempo di Depok, Selasa (19/7).

Irwan, Wakil Ketua DPD PAN yang mendukung Badrul dalam kampanye lalu, menyatakan aksi mereka merupakan tindak lanjut laporan ke Kepolisian Resor (Polres) Depok dan gugatan tim BKSA (Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad) ke Pengadilan Negeri tentang pelanggaran KPUD saat melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, yaitu penggunaan kartu undangan pemilih sebagai acuan saat mencoblos di TPS karena banyak yang tidak mendapat kartu pemilih.

Kepala Bidang Pendaftaran Pemilih dan Kampanye PKPUD Depok, Amin Nurdin, menyatakan pihaknya telah menyiapkan tim pengacara dari kantor pengacara Edy Soedarno-Cucu Suryatie dan Rekan serta tim dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Indonesia (LKBH-UI).

Amin menyatakan, karena baru akan menghadapi sidang pertama tanggal 21 Juli yang berisi materi gugatan, pihaknya baru akan membahas setelah sidang tentang jawaban gugatan tersebut. “Tapi kami akan mulai membahas persiapan segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam sidang itu,” kata Amin. suliyanti

Puluhan Orang Demo Depdagri, Desak Cabut Hasil Pilkada Depok

Muhammad Atqa – detikNews, 19 Juli 2005

Jakarta – Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Depok untuk Keadilan (Gardu Keadilan) berunjuk rasa di depan Gedung Depdagri dan Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (19/7/2005). Mereka menuntut pencabutan keputusan KPUD Kota Depok terkait hasil Pilkada.

Dalam pilkada yang digelar 26 Juni 2005 lalu, pasangan Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra terpilih sebagai walikota dan wakil walikota Depok. Pasangan ini diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Massa pendemo menilai KPUD Kota Depok melakukan pelanggaran, yakni dengan sengaja menghilangkan dan mengaburkan identitas dan legalitas administrasi pemilih Pilkada Kota Depok. KPUD juga dituding tidak mengedarkan kartu pemilih kepada seluruh pemilih yang masuk dalam daftar pemilih.

“Segera tangkap dan adili Nurmahmudi karena terlibat kasus korupsi di Dephut,” kata Koordinator Gardu Keadilan Irwan Nasution.

Selain itu, massa juga mendesak Mendagri M Ma’ruf mencabut surat edaran (SE) tentang pelantikan dan pengesahan walikota. Munculnya SE tersebut dinilai sebagai intervensi pemerintah pusat kepada daerah dan bertentangan dengan otonomi daerah.

Selain itu mereka mendesak DPR RI untuk membentuk pansus pilkada dan turut campur dalam persoalan Pilkada Kota Depok yang diduga banyak terjadi kecurangan. Demo yang dimulai pukul 13.10 WIB ini berlangsung tertib sehingga tidak membuat kemacetan di jalan tersebut. Hingga pukul 14.10 WIB demo masih berjalan. (umi/)

Juni 2005

Koalisi Pengusung Harun-Farkhan Pecah

Tempo Interaktif, Jum’at, 10 Juni 2005 | 17:52 WIBTEMPO Interaktif, Depok:Koalisi pengusung pasangan Harun Heryana dan Farkhan A.R. yang terdiri atas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengalami perpecahan.

Pihak PAN dan PBB mengakui saat ini berkembang wacana koalisi mencabut dukungannya, namun PBR menyatakan tetap setia dengan komitmennya mendukung Harun.

Wakil Ketua IX DPD PAN Irwan Nasution menyatakan koalisi PAN, PBB, PBR, dan PKPB memutuskan mencabut dukungan terhadap Harun Heryana dan Farkhan A.R dalam pertemuan yang diadakan di kediaman Sekretaris DPD PAN Hasbullah pada Kamis (9/6) pukul 24.00 WIB.

“Pencabutan dukungan didasari sikap Harun-Farkhan yang tidak menepati janji politiknya kepada partai pengusung, seperti menyediakan atribut dan akomodasi kampanye, serta membuat tim sukses sendiri di luar empat partai tadi,” ujar Irwan di lokasi kampanye calon dari Partai Golkar Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad, Jumat (10/6) pagi.

Bendahara DPD PAN Anda Suhanda Rundih yang dihubungi di tempat terpisah mengiyakan pernyataan Irwan. Sementara Wakil Ketua DPC PBB Syamsuddin mengelak koalisi sudah mengeluarkan pernyataan resmi. “Memang pembicaraan menarik dukungan itu sudah ada, tapi belum ada kesepakatan dengan semua partai,” kata Syamsudin. Suliyanti Pakpahan

Juni 2005

Koalisi Pengusung Harun-Farkhan Pecah

TEMPO Interaktif, Jum’at, 10 Juni 2005 | 17:52 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Koalisi pengusung pasangan Harun Heryana dan Farkhan A.R. yang terdiri atas Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengalami perpecahan.

Pihak PAN dan PBB mengakui saat ini berkembang wacana koalisi mencabut dukungannya, namun PBR menyatakan tetap setia dengan komitmennya mendukung Harun.

Wakil Ketua IX DPD PAN Irwan Nasution menyatakan koalisi PAN, PBB, PBR, dan PKPB memutuskan mencabut dukungan terhadap Harun Heryana dan Farkhan A.R dalam pertemuan yang diadakan di kediaman Sekretaris DPD PAN Hasbullah pada Kamis (9/6) pukul 24.00 WIB.

“Pencabutan dukungan didasari sikap Harun-Farkhan yang tidak menepati janji politiknya kepada partai pengusung, seperti menyediakan atribut dan akomodasi kampanye, serta membuat tim sukses sendiri di luar empat partai tadi,” ujar Irwan di lokasi kampanye calon dari Partai Golkar Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad, Jumat (10/6) pagi.

Bendahara DPD PAN Anda Suhanda Rundih yang dihubungi di tempat terpisah mengiyakan pernyataan Irwan. Sementara Wakil Ketua DPC PBB Syamsuddin mengelak koalisi sudah mengeluarkan pernyataan resmi. “Memang pembicaraan menarik dukungan itu sudah ada, tapi belum ada kesepakatan dengan semua partai,” kata Syamsudin. Suliyanti Pakpahan

PAN Tarik Dukungan Terhadap Harun

TEMPO Interaktif,  Jum’at, 10 Juni 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ratusan massa dengan atribut Partai Amanat Nasional (PAN) ikut memeriahkan kampanye hari pertama pasangan calon dari Partai Golkar, Badrul Kamal dan Syihabuddin. “Kami datang 600 orang atas instruksi pimpinan PAN, Irwan Nasution. Kami sih tergantung atasannya saja,” kata Misjaya, 34 tahun, anggota PAN Kecamatan Pancoran Mas usai menghadiri kampanye Badrul di Depok, Jumat (10/6).

Wakil Ketua DPD PAN, Irwan Nasutiona, mengakui dirinya membawa 250 kader dan simpatisan PAN. “Tadi malam, pukul 24.00 WIB Koalisi PAN, PBB, PBR, dan PKPB memutuskan mencabut dukungan terhadap Harun Heryana dan Farkhan A.R,” kata Irwan kepada Tempo.

Irwan menyatakan, pencabutan dukungan didasari sikap Harus Farkhan yang tidak menepati janji politiknya kepada partai pengusung dan tidak konsolidasi. “Mereka membuat tim sukses sendiri diluar empat partai tadi. Mereka juga tidak memenuhi janjinya untuk menyediakan atribut kampanye serta akomodasinya,” ujar Irwan yang mencontohkan saat deklarasi kader empat partai terpaksa mengeluarkan kocek pribadi untuk sewa gedung dan konsumsi.

Irwan mengaku, belum ada sikap resmi empat partai untuk mendukung Badrul. “Tapi sejak dulu, cabang dan ranting PAN telah menyatakan dukungan Badrul, hanya elit politik saja yang mendukung Harun Farkhan,” kata Irwan yang mengaku juga melihat banyak kader PBB, PBR, dan PKPB yang hadir dalam kampanye Badrul tanpa atribut partainya masing-masing.

Dalam kampanye pertama, Badrul dan Syihabuddin di Stadion Sukatani, Cimanggis, Depok, ribuan massa yang datang dengan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua, tampak memenuhi lapangan. Hadir sebagai juru kampanye, Ketua DPD Golkar yang juga Ketua DPRD Depok, Naming D. Bothin, Ketua DPD Provinsi Golkar, Uu, dan pasangan calon. Acara yang dimeriahkan musik dan lagu dangdut itu berakhir sekitar pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan kampanye di Kecamatan Sukmajaya, Depok. suliyanti pakpahan

Juni 1999

Warga PAN Depok Protes

Detikcom, Reporter: Bogi Rianto, Selasa, 15 Juni 1999

detikcom, Jakarta – PAN tandingan muncul di Kodya Depok, Jawa Barat. Akibatnya, seratusan warga PAN Depok mendatangi kantor DPP PAN di Jl.Ampera Raya No.18 A, Jakarta Selatan. Mereka mendesak agar DPP PAN segera menindak tegas mereka-mereka yang melenceng dari kebijakan DPP PAN.

Seratusan warga PAN Depok itu menamakan diri Komunike Warga PAN Se-Kodya Depok, mendatangi kantor DPP PAN sejak pukul 15.30 WIB. Mereka juga menggelar spanduk. Dan baru pada pukul 19.30 WIB, salah seorang fungsionaris DPP PAN, Ketua Pembinaan PAN Wilayah Jawa Barat, AM Lutfie menemui delegasi warga PAN Depok yang dipimpin oleh M.Hasbullah. Hasbullah adalah Wakil Ketua DPD PAN Kodya Depok.

Menurut M.Hasbullah , kedatangan mereka itu adalah untuk meminta kejelasan sikap dari DPP PAN atas tindakan 8 orang fungsionaris PAN Kodya Depok, yang telah bertindak dengan kebijakan pribadi, tanpa mematuhi AD ART yang ada.

“Ke-8 orang itu telah bertindak secara kolutif dan tidak amanah,”kata Hasbullah.  Ke-8 orang yang disebutkan kurang amanah oleh Hasbullah itu adalah Yus Rusdi, Ir.Irwan Nasution, Ibrahim Kadir, Ronni Junaedi, Busri Sjahrir, Sugeng Slamet, Haryono , Amiruddin Yusuf, Bambang Slamet Riadi dan Sukardi. “Mereka telah membuat warga PAN di Depok resah,”kata Hasbullah.

Dan akibat aksi warga PAN Depok ini, jalanan di Ampera Raya, sempat tersendat. Para pemakai jalan ingin melihat apa yang terjadi di kantor DPP partai yang dimotori oleh Amien Rais itu.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: