Profil Tokoh DEPOK

Masdun Pranoto

H. Masdun Pranoto

November 2008

Terorisme akan Terus Berlanjut Pasca Eksekusi Amrozi Dkk

HTI-Press. Isu terorisme pasca eksekusi Amrozi dkk diperkirakan tidak akan surut. Itu wajar karena dengan dilakukannya eksekusi terhadap tersangka Bom Bali 1 itu, maka berarti menutup siapa master mind atau pelaku utama yang sesungguhnya dari peristiwa Bom Bali 1 dan bom lainnya. Ketika pelaku utamanya belum terungkap, maka kasus terorisme akan terus dimainkan di negeri ini.

Demikian inti dari diskusi Halqah Islam dan Peradaban, bertema Pasca Eksekusi Mati Amrozi dkk; Terorisme Akan Berhenti? yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Auditorium Wisma Antara, Jakarta Selatan, Kamis (20/11). Acara tersebut menghadirkan pembicara Ahmad Michdan (Tim Pengacara Muslim), Herman Ibrahim (Pengamat Intelijen) dan M Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI).

Sejumlah tokoh Islam dan nasional hadir dalam halqah edisi 3 (tiga) itu, di antaranya: AM Fatwa (Ketua MPR), Tyasno Sudarto (mantan KASAD), Bambang Setyo (Ketua Presidium Masyarakat Peduli Syariah), Masdun Pranoto (tokoh Al Irsyad), Fikri Bareno (sekjen Al Ittihadiyah), Amin Lubis (Ketua DPP Perti) dan sejumlah tokoh Nisa dari Aisyiyah, Muslimat DDII dan lainnya. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, KH Hafidz Abdurrahman, membuka acara itu sekaligus melaunching Tabloid Media Umat, media untuk memperjuangkankan kehidupan Islam.

Dalam kesempatan itu Ismail Yusanto mengatakan, bahwa isyu terorisme ke depan itu sangat tergantung kepada sikap pemerintah sendiri apakah berkehendak mengungkap siapa sesungguhnya master mind dari bom Bali dan bom selanjutnya seperti bom Bali. Karena yang paling berbahaya, katanya, ketika setelah eksekusi itu dilakukan maka seolah-olah telah tuntaslah persoalan terorisme di Indonesia karena pelaku utama eksekusi telah dihukum. “Ini berbahaya karena nanti ada opini di masyarakat bahwa Amrozi itu pelaku utama dari teroris itu,” ujar Ismail di depan lebih dari lima ratus peserta Halqah.

“Ada kepentingan Barat terutama Amerika untuk membenarkan perang melawan terorisme dengan adanya bom itu,” ujar Herman Ibramim membenarkan. Karena itu berbagi konspirasi dilakukan Amerika untuk mencapai tujuannya, yaitu melakukan dominasi di dunia Islam. Konspirasi global itulah yang menyebabkan Indonesia tunduk kepada kekuatan global. “Akibatnya terjadilah diskriminasi terhadap umat Islam,” ujar Herman lagi.

Ahmad Michdan mengatakan, memang telah terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus kejahatan di negeri ini. Ketika ada suatu tindakan kekerasan dan korbannya bukan Muslim maka pelakunya yang kebetulan Muslim langsung disebut teroris, dengan menggunakan UU teroris.

Sementara ketika ada tindak kekerasan dan korbannya Muslim dengan jumlah yang sangat banyak, dan pelakuknya bukan Muslim, tidak pernah mereka disebut teroris. “Kita lihat kenapa kejadian pembantaian umat Islam di Poso dan Ambon, pengusutannya tidak dikenakan UU terorisme seperti peristiwa bom Bali 1,” ujarnya. Ini menunjukkan, lanjutnya, penggunaan UU Terorisme diskrimiantif dan cenderung menyudutkan umat Islam.

Ismail menjelaskan, war on terorism itu adalah kedok untuk maksud sesungguhnya yakni war on Islam. Kenapa? Karena, menurutnya, kalau terorisme itu suatu usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuannya dengan kekerasan, maka mestinya individu, atau kelompok bahkan negara yang melakukan hal itu disebut teroris.

Faktanya tidak. Imam Samudra dkk dianggap teroris karena meledakkan sepenggal jalan di Legian Bali dengan tiga ton bom karbit, tapi Bush yang telah meledakkan bukan hanya sepenggal jalan tapi seluruh Baghdad bahkan negara Iraq, dan mengakibatkan bukan hanya seratus orang yang meninggal tapi ratusan ribu orang, itu tidak disebut teroris. “Makanya isu ini akan terus dimainkan. Karena ini sebagai legitimasi untuk mengintervensi dunia Islam,” terang Ismail.

Sebagai closing statement, jubir HTI menegaskan “kini saatnya kaum muslimin & manusia pada umumnya melepaskan penghambaan dari manusia kepada manusia (makhluk), menjadikan penghambaan manusia kepada yg menciptakan manusia yaitu Allah SWT dgn cara melepaskan belenggu kapitalisme untuk memperjuangkan tegaknya syariah & Khilafah.” Allahu Akbar. (Abu Ziad/IS)

Setahun LKPD, harus tetap Kritis dan analitis

Oleh: Abi Finusya
Monitor Depok, 11 November 2008

Bertepatan dengan hari Pahlawan 2008, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) genap satu tahun. Teramat dini untuk menilai prestasi dan keberlanjutannya. Tetapi, untuk menjadi LKPD seperti saat ini bukan garapan sebulan dua bulan. Karena jauh sebelum dilembagakan, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah ini telah hadir dalam forum-forum diskusi. Pada awalnya Lembaga Kajian Pembangunan Daerah – LKPD (Institute for Regional Development Studies – IRDeS) yang dideklarasikan tanggal 10 November 2007 merupakan forum diskusi bulanan dengan nama Forum Majelis Ilmu. Forum yang digagas oleh Dr. Prihandoko (Dosen Universitas Gunadarma) merupakan tempat berkumpulnya warga Kota Depok lintas budaya, lintas profesi, dan lintas partai.

Dalam forum diskusi berseri ini dibahas berbagai masalah aktual dengan mengundang para pakar. Kemudian dikritisi bersama, untuk dipublikasikan atau disampaikan kepada lembaga terkait, khususnya Pemerintah Kota Depok. Secara kebetulan diskusi yang berkembang selama ini berisi tentang tuntutan masyarakat terhadap proses pembangunan dan pelayanan pemerintah yang baik terhadap publik. Beberapa tema yang pernah dibahas diantaranya: Kerusakan jalan, kemiskinan, pendidikan yang murah, ekonomi kerakyatan, dan pelayanan publik.

Beberapa tokoh yang turut hadir sebagai nara sumber maupun peserta aktif sejak sebelum LKPD maupun setelah menjadi LKPD diantaranya: Walikota dan Wakil Walikota Depok, KH. Dimyati (Ketua MUI Kota Depok), KH. Burhanudin Marzuki (Pimpinan Ponpes Qotrunnada), Kapolres Kota Depok, Dandim, KH. Achmad Nawawi (Sekum MUI Depok), Dr. Kholil (Dosen Universitas Sahid), Masdun Pranoto (Wartawan Senior), H.S. Pramono Budi (Pendiri LSM Bismi), H.U. Suryadi (Tokoh Masyarakat Kukusan), Prof. Dr. Eko Prasodjo (Fisip UI), Bupati Sragen (Untung Wiyono), Gubernur Jawa Barat (H. Achmad Heryawan), dan masih banyak lagi.

Setelah setahun berjalan, pada pertemuan berikutnya ada usulan dari peserta (Hasprabu), agar Forum yang dinamis ini dilembagakan. Maksudnya agar gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini dapat dikaji lebih lanjut. Atau paling tidak, pihak instansi terkait mempunyai mitra kelembagaan yang dapat membantu implementasi solutif secara partisipatif. Tampaknya gagasan ini disetujui banyak peserta. Sehingga dalam pertemuan berikutnya Panitia membuat formulir yang berisi data pribadi dan minat permasalahan.

Berdasarkan formulir yang masuk, maka disusunlah klasifikasi calon pengurus berdasarkan minat dan permasalahan aktual, sebagai berikut:
o Pokja Ekonomi & Pembangunan, Koordinator Andi Estetiono (BMT Berkah Madani) dan Drs. Mukhlas (PKPU Al Busyro)
o Pokja Sosial & Kemasyarakatan, Koordinator Dr. Mashadi Said (Dosen), dan Sri Rahayu (aktivis perempuan)
o Pokja Pelayanan Publik, Koordinator Ir.H.S. Pramono Budi, MM (LSM Bismi), Masdun Pranoto (Wartawan)
o Pokja Media & Informasi , Koordinator Drs. Darmin Pella (Konsultan), Teo Yusuf, SH, MH (Pengacara), Haryo Setyoko (Pengusaha).

Sebelum tanggal 10 November 2008, namanya Lembaga Kajian Pembangunan Kota Depok (LKPKD) yang diketuai Dr. Ir. Kholil, M.Kom. Namun, dalam perkembangan berikutnya, nama LKPKD (ada kata Kota Depok) dirasa terlalu sempit. Karena pada saat yang bersamaan ada gagasan agar lembaga ini dapat membuka link diluar Depok. Sehingga diharapkan lembaga ini bisa menjadi pusat kajian lintas daerah. Bahkan ada keinginan kelompok profesional dari Kabupaten Bekasi yang ingin membuka cabang LKPD di Bekasi. Akhirnya, bersamaan dengan Talkshow tanggal 12 Juli 2008, diresmikan berdirinya LKPD Bekasi.

Dalam rangka setahun LKPD, pesan dan harapan yang patut dicatat oleh LKPD adalah: Pertama, LKPD hendaknya konsisten sebagai lembaga yang kritis. Seperti pada saat talkshow kedua, LKPD mengkritisi kinerja dua tahun pemerintahan Walikota Nurmahmudi Ismail dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan kajian kritis tersebut, maka isu miring yang mengatakan LKPD sebagai onderbow parpol tertentu tidak beralasan.

Kedua, sebagaimana disampaikan Gubernur Jabar pada saat acara majelis ilmu (19 Oktober 2008), LKPD jangan hanya sebagai lembaga kajian (studies), tapi juga dapat memberi solusi dan menerapkan hasil kajiannya. Artinya, LKPD tidak hanya sekedar kritis dan analitis, tetapi juga mampu untuk memberikan solusi atas permasalahan daerah (aplikatif).

Ketiga, LKPD hendaknya bermitra dengan lintas sektor, lintas pelaku, dan multi stake holder di Kota Depok secara profesional. Persoalan pembangunan di Kota Depok tidak cukup diatasi secara program rutin. Biasanya, perencanaan pembangunan yang tidak dikaji secara holistik dan hanya ditangani secara rutinitas cenderung menjadi masalah baru. Karena itu perlu adanya terobosan dan inovasi yang sedikit “radikal” atau “liar”. Dalam arti, rekomendasi hasil kajian jangan yang bersifat normatif, tetapi mampu mengungkit permasalahan yang mendasar. Sebagai contoh, mengatasi masalah jangan hanya dilihat dari aspek ekses, tetapi lebih penting adalah mencari akar penyebabnya.

Namun demikian, kiprah LKPD dapat terbukti jika semua pihak juga membuka diri untuk bekerja sama. Tanpa itu, mustahil pesan Gubernur Jabar dapat dilaksanakan. Dirgahayu LKPD, jaga khittahmu, agar motomu: Membangun Daerah Bersama Masyarakat dapat terwujud (Penulis: Abi Finusya, pengamat sosial, tinggal di Cipayung Jaya Depok).

Juli 2008

Umat Kristen Depok Sepakat Bangun Kebersamaan

Sinar Harapan,   19 Juli 2008

Depok – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Setempat (PGIS) Kota Depok sekitarnya menyelenggarakan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) dan sidang tahunan, Sabtu (19/7), di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Depok-Lenteng Agung. Dalam acara ini anggota PGIS sepakat membangun solidaritas dan kebersamaan umat beragama.

Acara ini bertujuan mengevaluasi program PGIS Depok tahun 2007-2008 dan menyusun program 2008-2009. Ketua Panitia Aren Tarigan Sibero menjelaskan program 2008-2009 difokuskan untuk membangun solidaritas umat beragama di Depok. “Supaya umat bisa merealisasikan ajaran kasih terang di tengah masyarakat sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus,” ucapnya.

Aren mengimbau agar pelaksanaan ibadah agama tidak lagi kaku. Ia mengharapkan setiap umat dapat membangun kepeduliannya terhadap lingkungan, masyarakat dan pemerintah. “Saya juga berharap insiden Monas (penyerangan FPI terhadap AKKBB) tidak terulang lagi. Untuk mendukung solidaritas umat beragama di Depok, Pemda Kota Depok memfasilitasi umat untuk membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). “Tujuan Pemda Depok membentuk forum adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang keagamaan,” paparnya.

Pendeta Simon Todingalo, Ketua PGIS Depok menjelaskan umat Kristen bertugas melayani masyarakat umum, bukan hanya umat Kristen saja melainkan umat agama lain. Untuk mewujudkan pelayanan tersebut PGIS Depok mejalankan bakti sosial kepada masyarakat. Sidang tahunan ini juga dihadiri Ketua PGI wilayah Jawa Barat Pdt Krisna dan Wakil Ketua FKUB Kota Depok Masdun Pranoto. (cr-1)

April 2008

Aliran agama bukan kewenangan FKUB

Monitor Depok, 30 APRIL 2008

MARGONDA, MONDE: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan mitra pemerintah yang bertugas untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antar umat beragama yang merupakan bagian dari kerukunan nasional.

Demikian disampaikan oelh wakil ketua I FKUB Kota Depok H Masdun Pranoto seuasi menggelar rapat kerja FKUB beberapa waktu lalu. Hadir dalam kesempatan ini sejumlah pengurus FKUB yaitu J B Joko Suhono, H Saefudin, dan H Lukman Hakim.
Ketika ditanyai perihal keberadaan aliran Ahmadiyah yang sedikit banyak telah menimbulkan gejolak di masyarakat dengan adanya berbagai bentuk penolakan bahkan menjurus pada tindakan anarkis, Masdun menjelaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Aliran agama merupakan kewenangan dari agama yang bersangkutan Meskipun demikian kami berharap jangan ada pengrusakan karena tindakan anarkis tentunya dilarang oleh semua agama dan jangan sampai disusupi oleh orang yang ingin suasana keruh,” ujarnya.
Ditambahkan salah satu pengurus FKUB yang juga selaku ketua MUI kecamatan Sawangan H Lukman Hakim bahwa Ahmadiyah merupakan aliran atau sekte yang tidak diterima oleh Islam sesuai dengan putusan MUI.
Lebih lanjut, Masdun menjelaskan bahwa kewenangan FKUB yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 adalah berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
Perihal pembangunan rumah ibadah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan a.l. didasarkan pada keperluan nyata, tetap menjaga kerukunan umat beragama, memenuhi persyarakan administrative, serta mendapatkan rekomendasi dari kantor Departemen Agama dan FKUB.(m-9)

Selamat melenggang di jalan layang

Oleh: Masdun Pranoto

Monitor Depok, 20 Februari 2008

Setelah ditunggu cukup lama, jalan layang Arif Rahman Hakim (ARH) mulai digunakan.

Belum lama ini sejak pagi buta petugas Dinas Perhubungan melalui pengeras suara memandu dan mengarahkan para pengendara dari arah Sawangan dan Pitara yang hendak ke Jakarta agar menggunakan jalan layang itu sebagai pilihan.

Persimpangan Nusantara Raya–Dewi Sartika–Salak Raya–Sawangan Raya–Pitara, pada hari-hari biasa merupakan pusat kemacetan laten.

Alhamdulillah, dalam suasana gerimis deras seperti Kamis pagi kemarin para pengguna jalan tidak lagi harus menahan stress karena suara berulang-ulang petugas LLAJR itu membawa kabar segar yang menggembirakan. Sekurang-kurangnya untuk pagi itu dan beberapa hari berikutnya. Mengapa?

Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Kita coba mawas diri, melakukan pengamatan kritis dan berani mengoreksi pihak lain yang terang-terangan perlu ditegur, tidak bermasa bodoh.

Sasarannya, sudahkah kita menjadi pengguna jalan yang tertib dan disiplin? Sudahkah selaku petugas jalan raya beramanah menjalankan kewajiban, dan sudahkah kita, polisi, peduli memenuhi tanggung jawab sebagai pengayom dan pelayan masyarakat yang taat aturan?

Andaikan anda seorang guru, layakkah menjadi teladan di masyarakat dalam urusan tertib di jalan? Pertanyaan lain bisa ditujukan kepada penyeru amar ma’ruf nahyi mungkar, sudahkah ajakannya menyikap dalam perilakunya?

Siapa pun kita–termasuk pegawai (tinggi atau rendah) yang mendapat gaji halal dari uang rakyat–mendambakan hidup nyaman dalam msyarakat yang damai. Tetapi relakah kita tidak egoistis di jalan umum dan tidak hanya menyalahkan pihak lain?

Optimal

Sekiranya kita menyadari keberadaan masing-masing secara proporsional, selalu berpikiran positif dan menjauhkan pikiran-pikiran ngeres penuh prasangka buruk, niscata pertanyaan di atas tidak akan mengemuka Kita agaknya masih perlu banyak melakukan fungsionalisasi peran secara optimal.

“Mengapa” bukanlah sekedar kata tanya. Dari sana tersirat dan mengisyaratkan warning adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat (sebagian besar masyarakat !!) terhadap sikap dan kinerja “kita”.

Siapa “kita”? Mungkin saja saya, anda, dan mereka yang birokrat, aparat keamanan dan penegak hukum, para “professional” di lapangan pendidikan, rumah-rumah sakit, kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta hingga pakar dan cendekiawan, maupun wartawan, hatta para penghujat kemunafikan yang bersembunyi di balik tabir organisasi tertentu.

Ingin tertib tetapi enggan berlaku tertib, kesal karena macet tetapi berperilaku menambah kemacetan. Ketika mengumpat pedagang kaki lima yang bikin repot, lupa dirnya justru yang memberi kesempatan demi keuntungan yang banyak mengganggu hak dan kepentingan masyarakat luas. Itulah profil “kita” itu.

Proses pembangunan jalan layang ARH sejak awal banyak menguras pikiran, tenaga dan tenggang rasa. Akumulasi berbagai kepentingan yang tak tersalur tidak diantisipasi secara cepat dan tepat.

Nilai kerugian

Berapa besar nilai kerugian berangkai yang melibatkan masyarakat pedagang, pemilik lahan, para sopir operator angkot dan terhambatnya program pembangunan terkait, agaknya belum terpikir untuk dipertanggungjawabkan.

Soal pentingnya koordinasi dan kerjasama antarpihak terkait juga belum mampu mengalahkan kepentingan sektoral bahkan pribadi, padahal komitmen untuk itu perlu dan harus dibangun terus menerus. Mungkin bawasda perlu difungsikan secara optimal, dengan dukungan metode yang efektif, lugas tanpa basa basi.

Kurangnya sosialisasi dalam banyak hal seperti disimpulkan dalam acara “talk show”Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) dan menjadi berita utama Monde. perlu terus disorot untuk mencegah terjadinya manipulasi informasi demi kepentingan politik

Bagaimana masyarakat tergerak turut membangun daerah, kalau mereka tak tahu apa yang sudah dan akan dibangun. Pejabat terkait urusan opini publik inmi perlu mengoptimalkan kinerjanya dengan memberdayakan potensi yang ada di Depok.

Mari kita jadikan momentum digunakannya jalan layang ini sebagai “starting point” untuk berbenah diri sebelum membenahi pihak lain.

Perlu konsep antisipasi komprehensif yang aplikatif berdasarkan realitas dan pengalaman empirik, sebelum munculnya kompleksitas masalah. Era pasca pengoperasian jalan layang pertama di Depok itu mengundang rawan politik. Selamat melenggang di jalan layang.

Penulis adalah wartawan, mantan Ketua PWI Jaya, tinggal di Depok

Januari 2008

Izin rumah ibadah harus diatur tegas

Monitor Depok, 16 Januari 2008

LIMO, MONDE: Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di sebuah wilayah, ditenggarai akan membantu pemeliharaan kerukunan dan toleransi di tengah keberagamaan masyarakat.

Hal itu mencuat saat sosialisasi peraturan kerukunan umat beragama di aula kantor Kecamatan Limo, kemarin.

Setelah dibuka Camat Limo Yayan Arianto, sosialisasi yang dihadiri 70 warga yang berasal dari LPM, Ketua RT/RW dan sejumlah ormas itu diawali dengan pemaparan bahan sosialisasi oleh para pengurus FKUB Kota Depok seperti H Masdun Pranoto (Wakil Ketua I FKUB Depok), H Saefudin (Sekretaris), DR. Lodewijk Gultom, SH,MH (anggota) dan Slamet Riyadi (anggota).

Pemaparan diawali dengan penjelasan tentang Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Mendagri No 9/2006 dan No 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Dijelaskan Masdun Pranoto, PBM merupakan ketentuan peraturan yang relatif baru.

“PBM ini sebenarnya merupakan pedoman bagi kepala daerah. Namun karena isinya bersinggungan langsung dengan kehidupan antarumat beragama, maka pasal-pasal PBM harus diketahui oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu isi dari PBM itu, tepatnya pada Bab IV tentang pendirian rumah ibadah, menjadi topik panas yang dibahas forum.

Dalam Pasal 14 pada ayat 1 dinyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Kemudian pada ayat 2 berisikan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 (terkait pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kota atau provinsi-Red).

Kemudian, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Menyikapi bunyi pasal tersebut, forum yang mayoritas berasal dari umat Islam meminta dengan tegas sinergitas peraturan dengan para ketegasan aparat pemerintah.

“Izin bangunan rumah ibadat juga harus ditegaskan oleh pemerintah. Jangan main belakang demi kepentingan sepihak, yang nantinya malah merusak kerukunan umat beragama,” kata salah seorang peserta sosialisasi, Marjaya.

Dijelaskannya, di Kecamatan Limo banyak didapati bangunan yang difungsikan sebagai tempat aktivitas rutin keagamaan yang non-muslim.

“Jangan peraturan hanya diberlakukan untuk orang muslim saja. Ketika umat muslim mengklarifikasi dan bertindak, lagi-lagi umat muslim yang disalahkan,” kata Marjaya.(mr)

November 2007

Siapa penyebab macetnya jalan di Depok?

Monitor Depok, 27 November 2007

Oleh: Masdun Pranoto.

Jalan rusak dan kemacetan di Depok pekan lalu dipertanyakan dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah-LKPD. Wajah bopeng penyanga Ibukota yang terus memburuk di sektor perhubungan itu dipotret dari berbagai sisi.

Setidaknya enam pejabat, tokoh dan ahli terkait dilibatkan dalam hajatan itu. Sebut saja Imam Pramukarno (Polisi), Hendra Giri (LLAJ), Enco Kuryasa (PU), Muttaqin (DPRD), Tri Cahyono, MSc, PhD, (ahli transportasi UI) dan Dr Khlolil (LKPD).

Tema talk show yang menyentuh kepentingan masyarakat luas itu menarik minat banyak kalangan profesi. Waktu dan tempat yang terbatas membuat event menarik itu kurang dapat menampung animo publik yang ingin bersumbangsih.

Mendasarkan pada hasil survei, Dr Kholil mengemukakan empat penyebab utama kemacetan di Depok adalah jalan yang rusak, buruknya sistem manajemen transportasi, kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan, dan andil pengguna jalan yang tidak taat aturan.

Kalau empat faktor penyebab itu diibaratkan sebagai kesalahan, maka para pengguna jalan–siapa pun mereka–memikul seperempat dari keseluruhan dosa itu.

Padahal mayoritas pengguna jalan di Kota Depok pastilah bukan pemilik kendaraan. Mereka tidak merusak jalan dan tidak pula bikin macet. Mereka justru pengguna jalan yang sering terzolimi oleh sebagian kecil pengguna jalan yang bermobil atau bermotor. Cobalah didata, agaknya di antara pengguna jalan yang tak bermobil lebih banyak taat membayar pajak.

Apakah para panelis sesuai dengan jabatan fungsional dan tanggung jawab masing-masing memiliki cukup kompetensi dan menjamin bisa memberikan solusi atas masalah yang de fakto telah lama membumi (baca: menyengsarakan masyarakat)? Kalau ya, mengapa kondisi memprihatinkan itu tidak berubah-ubah, bahkan kian menggila?

Menurut Dr Kholil kemacetan di Margonda saja menimbulkan kerugian Rp283 juta setiap hari, atau lebih dari Rp100 miliar setahun, ditambah beberapa ratus miliar lagi dari jalan-jalan ‘non Margonda’ yang tak pernah sepi dari kemacetan pagi sampai malam.

Berapa besar biaya akibat energi yang terkuras, waktu yang terbuang, stres yang perlu obat, selain tambahan beban keletihan akibat macet yang juga mengurangi produktivitas kerja. Informasi hasil survei itu seyogyanya menjadi masukan untuk diolah dalam menyusun kebijakan.

Kepiawaian berdiplomasi menjawab kritik dan pertanyaan ternyata lebih mewarna ketimbang penjelasan yang informatif, fungsional dan profesional. Terasa ada upaya pembelaan layaknya seorang advokat membela terdakwa.

Ada profesionalisme tetapi ada juga kambinghitam aturan-aturan prosedural yang membelenggu dan tidak mungkin dilangar. Begitulah sering muncul ”pleidooi” penyelamatan. Dan itulah jembatan bagi ‘sukses’ nya pejabat dan birokrat yang berwajah ganda; sebagai diplomat, penuntut dan advokat, bahkan hakim!

Tinggal diatur menurut kebutuhan. Apakah masalah jalan rusak dan kemacetan termasuk di dalamnya, itu hanya soal kelihaian mengungkap fakta dan data. Terlepas dari kesulitan mengurai benang kusut, semangat sektoral (mau menonjol dan benar sendiri) nampak cukup kuat mengalahkan spirit berkoordinasi antarinstansi terkait.

Lihat saja misalnya, fungsi trotoar untuk pejalan kaki yang dibiarkan tersita untuk kebutuhan parkir mobil pribadi pembelanja, pemilik toko atau ngetem taksi, dan sesekali juga mobil petugas yang mengurus pelanggaran-pelanggaran itu.

Belum lagi Pedagan Kaki Lima (PKL) yang gesit menutup setiap lahan kosong untuk mencari nafkah. Ironis kalau LLAJ melarang orang melintas trotoar yang terpagar aman, hanya agar mereka tidak naik angkot dari depan gerbang keluar terminal. Padahal petugas LLAJ justru harus tegas mengusir angkot-angkot dan bus yang ngetem.

Sedih juga melihat banyak polisi yang lebih rajin dan awas—mengejar target—katimbang bertindak tegas terhadap para pelanggar lalu lintas, menjadi ‘hakim’ di jalanan.

Sulit dipercaya karyawan Dinas PU yang begitu banyak tak seorang pun peduli pada keselamatan masyarakat dengan membiarkan (tidak melaporkan) tutup lobang got yang melompong dan membahayakan. Termasuk yang terbiarkan beberapa meter dari pintu gerbang Balaikota, hingga kini.

Semua itu jelas bukan porsi cendekiawan Kholil atau Tri Cahyono untuk turun. Inikah yang disinyalir Ketua LKPD, Dr Prihandoko, bahwa banyak kebijakan pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kurangnya kajian yang matang dan komprehensif memotret masalah pembangunan? Wallahu a’lam bish shawaab.r

. Penulis adalah wartawan, warga Depok. Mantan Ketua PWI Jaya, 1989/1991 & 1991/1993

Benarkah pengguna jalan bikin macet Depok?

Monitor Depok, 15 November 2007

Oleh: Masdun Pranoto.

Jalan rusak dan kemacetan di Depok, pekan lalu dipertanyakan dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah/(LKPD (Monde-12/11). Wajah bopeng penyanga Ibukota yang terus memburuk di sektor perhubungan itu dipotret dari berbagai sisi.

Setidaknya enam pejabat, tokoh dan ahli terkait dilibatkan dalam hajatan itu. Sebut saja Imam Pramukarno (Polisi), Hendra Giri (LLAJ), Enco Kuryasa (PU), Muttaqin (DPRD), Tri Cahyono (ahli transportasi UI) dan Khlolil (LKPD).

Tema talk show yang menyentuh kepentingan masyarakat luas itu menarik minat banyak kalangan profesi. Waktu dan tempat yang terbatas membuat event menarik itu kurang dapat menampung animo publik yang ingin bersumbangsih.

Mendasarkan pada hasil survei, Kholil mengemukakan empat penyebab utama kemacetan di Depok yakni jalan yang rusak, buruknya sistem manajemen transportasi, kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan, dan andil pengguna jalan yang tidak taat aturan.

Kalau empat faktor penyebab itu diibaratkan sebagai kesalahan, maka para pengguna jalan–siapa pun mereka–memikul seperempat dari keseluruhan dosa itu.

Padahal mayoritas pengguna jalan di Depok pasti lah bukan pemilik kendaraan. Mereka tidak merusak jalan dan tidak pula bikin macet. Mereka justru pengguna jalan yang sering terzhalimi oleh sebagian kecil pengguna jalan yang bermobil atau bermotor. Cobalah didata, agaknya di antara pengguna jalan yang tak bermobil lebih banyak taat membayar pajak.

Apakah para panelis–sesuai dengan jabatan fungsional dan tanggungjawab masing-masing–memiliki cukup kompetensi dan menjamin bisa memberikan solusi atas masalah yang de facto telah lama membumi (baca: menyengsarakan masyarakat)?

Kalau ya, mengapa kondisi memprihatinkan itu tidak berubah-ubah, bahkan kian menggila?

Menurut Kholil kemacetan di Margonda saja menimbulkan kerugian Rp283 juta setiap hari, atau lebih dari Rp 100 miliar setahun, ditambah beberapa ratus miliar lagi dari jalan-jalan ‘non margonda’ yang tak pernah sepi dari kemacetan pagi sampai malam.

Berapa besar biaya akibat energi yang terkuras, waktu yang terbuang, stress yang perlu obat, selain tambahan beban keletihan akibat macet yang juga mengurangi produktivitas kerja. Informasi hasil survei itu seyogyanya menjadi masukan untuk diolah dalam menyusun kebijakan.

Kepiawaian berdiplomasi menjawab kritik dan pertanyaan ternyata lebih mewarna ketimbang penjelasan yang informatif, fungsional dan profesional. Terasa ada upaya pembelaan layaknya seorang advokat membela terdakwa. Ada profesionalisme tetapi ada juga kambing hitam aturan-aturan prosedural yang membelenggu dan tidak mungkin dilangar.

Berwajah ganda

Begitulah sering muncul ‘pledoi’ penyelamatan. Dan itulah jembatan bagi ‘suksesnya’ pejabat dan birokrat yang berwajah ganda, sebagai diplomat, penuntut dan advokat, bahkan hakim!

Tinggal diatur menurut kebutuhan. Apakah masalah jalan rusak dan kemacetan termasuk di dalamnya, itu hanya soal kelihaian mengungkap fakta dan data.

Terlepas dari kesulitan mengurai benang kusut, semangat sektoral (mau menonjol dan benar sendiri) nampak cukup kuat mengalahkan spirit berkoordinasi antarinstansi terkait.

Lihat saja misalnya, fungsi trotoar untuk pejalan kaki yang dibiarkan tersita untuk kebutuhan parkir mobil pribadi pembelanja, pemilik toko atau ngetem taksi, dan sesekali juga mobil petugas yang mengurus pelanggaran-pelanggaran itu.

Belum lagi PKL yang gesit menutup setiap lahan kosong untuk mencari nafkah. Ironis kalau LLAJ melarang orang melintas trotoar yang terpagar aman, hanya agar mereka tidak naik angkot dari depan gerbang keluar terminal.

Padahal petugas LLAJ justru harus tegas mengusir angkot-angkot dan bus yang ngetem. Sedih juga melihat banyak polisi yang lebih rajin dan awas—mengejar target—ketimbang bertindak tegas terhadap para pelanggar lalulintas, menjadi ‘hakim’ di jalanan.

Sulit dipercaya karyawan Dinas PU yang begitu banyak tak seorang pun peduli pada keselamatan masyarakat dengan membiarkan (tidak melaporkan) tutup lobang got yang melompong dan membahayakan.

Termasuk yang terbiarkan beberapa meter dari pintu gerbang balaikota, hingga sampai saat ini.

Semua itu jelas bukan porsi cendekiawan Kholil atau Tri Cahyono untuk turun.

Inikah yang disinyalir Ketua LKPD, Prihandoko, bahwa banyak kebijakan pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kurangnya kajian yang matang dan komprehensif memotret masalah pembangunan? Wallahu a’lam bish shawaab.r

. Penulils adalah warga Depok, mantan Ketua PWI Jaya, 1989-91 & 1991-93

Maret 2007

Poin-poin keanehan Al Irsyad Al Islamiyyah

Sumber: http://tukpencarialhaq.wordpress.com/2007/03/20/poin-poin-keanehan-al-irsyad-al-islamiyyah-30012007/

Ditulis oleh tukpencarialhaq di/pada Maret 20, 2007Assalamu ‘alaikum warahmatullah

Berikut resume tentang Al Irsyad Al Islamiyyah.

1. DPP Al Irsyad terpecah jadi 2 :
- Pimpinan : Ir. Hisyam Thalib (legal) http://www.alirsyad.org
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN PUSAT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
MASA BAKTI 1421-1426 H / 2000 – 2005 M.
Ketua / Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran : Dr. Mohammad Noer
Kertapati
Ketua / Ketua Majelis Dakwah : KH. Abdullah Djaidi
Ketua / Ketua Majelis Sosial Ekonomi : H. Ali Mahdami
Ketua / Ketua Wakaf dan Yayasan : Ir. H. Hasan Babseil
Ketua / Ketua Wanita dan Putri : Dra Hj.
Solecha Bawazier, MM
Ketua / Ketua Majelis Pemuda dan Pelajar : Drs. Geis Salim Chalifa
Ketua / Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri : Asad Baridwan, SH
Sekretaris Jendral : H. Geys M. Amar, SH
Wakil Sekretaris Jendral : Drs. Abdul Kadir Nuhuyanan
Bendahara : H. Abdul Kadir Gozan
Wakil Bendahara : H. Talib Awod Makky
ANGGOTA PENGURUS PARIPURNA:
Wakil Ketua Majelis P & P : Hadi Waulat, SH
Sekretaris Majelis P & P : Drs. Muchlis Yulizar
Wakil Ketua Majelis Dakwah : Drs. HM. Said Munji, SH
Sekretaris Majelis Dakwah : H. Bachtiar, SE
Wakil Ketua Majelis Sosek : Lukman Anuz, SH.
Sekretaris Majelis Sosek : Ir. Zeyd Amar
Wakil Ketua Majelis Wakaf & Yayasan : Drs. Abdul Somad Ngile, MM
Sekretaris Majelis Wakaf & Yayasan : Amin Sudarmin, SE
Wakil Ketua Majelis Wanita dan Puteri : Dra. Hj. Syahrazat S. Al Bahri
Sekretaris Majelis Wanita & Puteri : Nudya Zam Zam
Wakil Ketua Majelis Pemuda & Pelajar : Drs. Awod Said
Sekretaris Majelis Pemuda & Pelajar : Ir. Fahmi Bahwal
Wakil Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri : Muslimah A. Syam
Sekretaris Majelis Hubungan Luar Negeri : H. Lutfi Attamimi

http://www.alirsyad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38

SUSUNAN PENGURUS HARIAN PIMPINAN PUSAT
AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
MASA BAKTI 1427 – 1432 H / 2006 – 2011 M
Ketua Umum : H. ABDULLAH DJAIDI
Wakil Ketua Umum : H. RIDHO BARIDWAN, SH
Ketua (Ketua Majelis Pendidikan & Kader) : H. UMAR BASYARAHIL
Ketua (Ketua Majelis Dakwah) : IR. H. ZEID BAKHMID
Ketua (Ketua Majelis Sosial & Ekonomi) : H. SULAIMAN GANIS, MBA
Ketua (Ketua Majelis Hub. Luar Negeri) : H. ABDULLAH BAHARMUS, MA
Ketua (Ketua Majelis Waqaf dan Yayasan) : DRS. H. MUBARAK NAHDI
Ketua (Ketua Majelis Hub. Antar Lembaga) : DRS. H. ABDUL SAMAD NGILE, MM
Ketua (Ketua Majelis Wanita & Puteri) : DRA. HJ. SOLECHA BAWAZIR, MM
Ketua (Ketua Majelis Pemuda & Pelajar) : DRS. H. GEIS CHOLIFAH
Sekteraris Jenderal : DR. MOHAMMAD NOER
Sekretaris : DRS. H. AHMAD BAHANAN
Sekretaris : H. BACHTIAR, SE
Sekretaris : IR. MISY’AL BAHWAL
Sekretaris : DRS. LUKMAN BASYARAHIL
Bendahara Umum : DRS. ABBAS BARAJA
Bendahara : MIQDAD MAHFUDZ, SE
Bendahara : IR. H. HAMID BAGDADI
Bendahara : H. THALIB MAKKY

http://www.alirsyad.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38

Alamat :
Jl. Slamet Riyadi I No. 23 Jakarta Timur DKI Jakarta Indonesia 13150
(021) 8583199

- Pimpinan Ir. Farouk Zein Badjabir (illegal) http://www.alirsyad.or.id
SUSUNAN PENGURUS MASA BAKTI 2002–2007
Sekretaris Jenderal Masdun Pranoto
Wakil Sekretaris Jenderal Drs. Amin Radjab
Bendahara Ir. Hafid Abdullah Thalib
Wakil Bendahara Ferhad Basandid, S.E., Ak.
Ketua Majelis Pendidikan & Pengajaran DR. Anisah Basleman
Wakil Ketua Majelis Pendidikan & Pengajaran Dr. Hilmy Bakar Almascaty
Sekretaris Majelis Pendidikan & Pengajaran Drs. Geis bin Abbad
Ketua Majelis Dakwah Farid Achmad Okbah, M. Ag.
Wakil Ketua Majelis Dakwah Yusuf Utsman Baisa
Sekretaris Majelis Dakwah Drs. A. Munir A. Badjuber, M.Ag.
Ketua Majelis Sosial & Ekonomi Mark Sungkar, M.B.A.
Wakil Ketua Majelis Sosial & Ekonomi Achmad Baraba, SE
Sekretaris Majelis Sosial & Ekonomi Drs. Nizar Basyarahil
Ketua Majelis Wakaf & Yayasan Ir. Ismail Bawazier
Sekretaris Majelis Wakaf & Yayasan M. Nur Caniago, B.Ac.
Ketua Majelis Wanita & Putri Dra. Maryam Jubair
Wakil Ketua Majelis Wanita & Putri Raguan Syawie
Sekretaris Majelis Wanita & Puteri Sri Kanti R., S.E.
Ketua Majelis Pemuda & Pelajar Ir. Farhat Umar, M.Si.
Wakil Majelis Pemuda & Pelajar Ir. Seif Thoriq Sungkar
Sekretaris Majelis Pemuda & Pelajar Drs. Ismail Ahmad Rohani
Ketua Majelis Organisasi & Kelembagaan Husen Maskati
Wakil Ketua Majelis Organisasi & Kelembagaan Drs. Yusuf Hasani
Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri Ir. Farid Juber
Wakil Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri Drs. M. Fathi Thaha Bauzir

Alamat :
Jln. Kramat Raya 25 Jakarta Pusat 10450, Indonesia
Phone: 62-21-391 8495, 384 3833, 314 6470, Fax: 62-21-391 8595
E-Mail: info@alirsyad.or.id

2. Nama dai-dai Al Irsyad :
- DPP Al Irsyad Illegal
> PW Jawa Timur – PC Surabaya – Mahad Ali Al Irsyad : Abu Auf Abdurrahman bin Abdul Karim at-Tamimi, Mubarak bin Mahfudz Bamualim, Aunur Rofiq Ghufron,Lc, Abu Abdirrahman bin Thayyib, Lc, Abu Hasan Arif, Salim bin Ali Ghanim, Tsabit, Husnul/Chusnul Yaqin, Abdullah, Imam Wahyudi, Lc, Abu Ahmad Cholid bin Aboud Bawazer > PC Surabaya – Info Al Irsyad : Helmi Gana (politikus), Ahmad Banawir, Ir Abdul Karim M. Baraja, Muhammad Sholeh Drehem, Lc, M.Ag (IKADI Jatim), Agung Cahyadi, Lc (kandidat Ketua Dewan Syariah PKS Wilayah Jatim), Ahmad Mudoffar (Ketua Dewan Syariah PKS Wilayah Jatim)

3. Nama lembaga/dai-dai yang turut mendukung atau direkomendasikan oleh Al Irsyad legal :
- Ahmad bin Muhammad As Surkati Al Anshari
- Dr. Aidh Al-Qarni
- Hizbut Tahrir, Jamaah Tablig, Ikhwanul Muslimin, NU, Muhammadiyah, Persis

4. Nama lembaga/dai-dai yang turut mendukung atau direkomendasikan oleh Al Irsyad illegal / Mahad Ali Al Irsyad :
- Ahmad bin Muhammad As Surkati Al Anshari
- Pesantren Al Irsyad Tengaran, Nizar Jabal (Mudir) – Abdul Hakim Abdat, Abu Qotadah, Yazid bin Abdul Qodir Jawwas, Abu Haidar, Ahmas Fais Asifuddin, Ali Saman Hasan, Fariq Qasim Anuz, Masdun Pranoto
- Muhammad Mukhoddam, H. Awad Ubaid, H. Novel Baya’syut, Lc. , Dr. H. Ahmad Bakarman, Ahmad At Tamimi
- Mahad Bukhori Solo, Mahad Al Furqon Gresik
- Ihya ut Turats Kuwait
- FPI, PKS, HTI, MMI, Hussein Umar (Ketua DDII), Mashadi (PKS), Jose Rizal (Mer-C), Hilmy Bakar (DPP FPI), Sudadi (Hizbut Tahrir Indonesia), Mudzakkir (Ulama dari Solo), Tabrani Sobirin (Majelis Tabligh PP Muhammadiyah), Aru Syeif Assad (Media Dakwah), Hartono Jaiz (LPPI), Tifatul Sembiring (PKS), Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, Taufik Ismail, ZA Maulani dan Arifin Ilham, Aa Gym (oleh DPP AL Irsyad), DR. H. Didin Hafidudin (PKS) , DR. H. Idris Abd.Somad (PKS/Ikadi), Fauzan Al-Anshari (MMI)
- Yayasan Ash-Sofwa (oleh PP AL Irsyad)
- Abu Bakar Ba’asyir (oleh PP AL Irsyad)
- Abdullah Sungkar dan Dja’far Ali Abdat (oleh PP AL Irsyad)
- Farid Achmad Okbah, M.Ag LDATA Pusat (oleh PP AL Irsyad)
- Yusuf Utsman Baisa (oleh PP AL Irsyad)
- Drs. A. Munir A. Badjuber, M.Ag (oleh PP AL Irsyad)
- LIPIA (oleh DPP Al Irsyad)
- Mustofa Aini (oleh PP Al Irsyad)
- Muhammad at-Tamimi (oleh PP AL Irsyad)
- Hartono Ahmad Jaiz
- Dr Yusuf Qaradhawi, Salman Al Audah, Safar Al-Hawali, ‘Aidh Abdullah al-Qarni (oleh PP AL Irsyad)
- H Hussein Badjerei putra Abdullah Badjerei, murid Surkati, penulis Al Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa
- Jamaludin Al Afghani dan Muhammad Abduh

5. Kegiatan Al Irsyad
- Menulis berita-berita dari gerakan hizbi di luar dan dalam negeri ada di http://www.alirsyad.or.id, http://www.alirsyad.org, http://www.infoalirsyad.com
- Mengadakan pengajian berlabel Salaf, daurah tahunan
- Mengadakan acara sermonial organisasi, pelatihan kader, penyebaran artikel, majalah dst

6. Berikut poin-poin kesimpulan tentang kekeliruan Al Irsyad :
a. Bekerjasama dengan pelbagai organisasi umum dan hizbi – FPI, PKS, HTI, MMI, Hussein DDII, Hizbut Tahrir Indonesia, Mudzakkir (dari Solo), Muhammadiyah, Media Dakwah, LPPI
b. Bekerjasama dengan dai-dai organisasi/yayasan hizbi atau kaki-tangannya Ihya Turats Kuwait, Yayasan Al Sofwa, Majelis Turots Al Islami Jogjakarta pimpinan Abu Nida, Mahad Bukhari pimpinan Ahmas Faiz, Mahad AL Irsyad Tengaran Yusuf Utsman Baisa, Farid Okbah dengan LDATAnya
c. Turut mempropagandakan ide-ide hizbi dalam dan luar negeri, PKS, dst, Dr Yusuf Qaradhawi, Salman Al Audah, Safar Al-Hawali, ‘Aidh Abdullah al-Qarni dst.Simak di item no 4.
d. Menggunakan cara-cara muammalah bid’ah, demokrasi ala Yunani dalam memilih ketua, bercampur aduk dengan politikus dengan anggotanya banyak menjadi anggota parpol, mendukung demokrasi ala Yunani/parpol/kegiatannya, menyerahkan pertikaian sesama irsyadiyyin tdk kepada ulama, membuat-buat doa haflatul ied sendiri, dst

e. Mendukung menjamurnya budaya Barat, ulang tahun/haflatul ied secara teratur, menyanyi, merokok, berjudi, bermudah-mudahan kerjasama dengan bank ribawi
f. Melakukan amalan sermonial ala organisasi modern, bursa perebutan ketua, wakil dst, pertikaian antara kubu-kubu, perebutan harta-benda, bermudah-mudahan dengan foto-foto, berdandan menor bagi perempuannya, menyanyi diajarkan sejak kanak-kanak, kegiatan senam putri, menyebarkan lagu wajib Hymne Al Irsyad, shooting, VCD, ikhtilat laki-perempuan, campur dengan hizbi, politikus, dst
g. Mencampuradukkan al Haq dan Bathil, mengundang ulama Ahlussunnah sekaligus mengundang ahli bid’ah, mengecam ulama dalam buku Tiga Risalah. Juga mencarikan fatwa buat Ahmad Surkati yang halalkan lotre/judi, hilangnya sikap bara’ pada kafir Belanda, berbalik wala pada mereka, menghalalkan rokok, kepartaian, membentuk organisasi modern ala Barat, hadir di acara bid’ah, mengamalkan baiah, menghina Syaikh Muhammad Abdul Wahhab, dst.
h. Bersikap ghuluw pada pendiri organisasi Al Irsyad, sampai diusulkan diangkat menjadi pahlawan Nasional, taqlid pada Surkati. Sebagai satu sistem, dimana Abdurahman Tamimi memilih berbaur didalamnya, yang nampak adalah -bersikap adem ayem- dengan berbagai kesesatan Al
Irsyad, baik PP, PW, PC Al Irsyad. Tidak nampak jelas secara dhohirnya di publikasi resmi Al Irsyad akan adanya perubahan tersebut, tidak diketahui ada di majalah, atau situs-situsnya, sehingga kita menilai secara lahiriahnya saja. Sebab tentu saja pengingkaran dia bertabrakan dengan batu besar, PP Al Irsyad dkk. Abdurahman telah mendapatkan fasilitas dari Al Irsyad tentu membikin tidak sebebas ‘di luar’. Lantas kenapa sekian tahun bisa bertahan dengan keadaan penuh carut marut ini ? Kesenangan duniawikah ? Kemudahan fasilitasnyakah ? Atau kebanggaan nama Al Irsyad beserta Ahmad Surkatinya ?
Ya, Abdurahman akhirnya pergi dari markas PW Al Irsyad Jatim, dari masjid Al Irsyad lantaran adanya friksi-friksi dengan Al Irsyad. Akan tetapi cintanya pada al Irsyad atau ingin memperalat label “al Irsyad”, guna mempermudah urusan dengan negara, membuat Abdurahman Tamimi semula memimpin Mahad Ali Al Irsyad dibawah PW Al Irsyad Jatim”, kini hengkang ke Sidotopo dan menamai Mahad barunya tetap berbau “Al Irsyad” menjadi “Mahad Ali Al Irsyad As Salafi”.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullah

Abu Abdillah Ibrahim

(Dari email Poin-poin keanehan Al Irsyad Al Islamiyyah 07/07/2006 update 15/12/2006)

Catatan :
Paska pertikaian antara Al Irsyad resmi dimenangkan oleh pihak Hisyam Thalib+Djaidi, situs http://www.alirsyad.or.id, http://www.salafindo.com, http://www.infoalirsyad.com, mati tanpa keterangan lebih lanjut. Hanya situs pribadi pejabat setingkat Camat yang bekerja di PT Siwak Utama produsen pasta gigi Siwak-F Junior bergambar kelinci yang tetap aktif tapi menyendiri.

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) FORUM KOMUNIKASI KERJASAMA ISLAMIC CENTRE INDONESIA (FORUM ISLAMIC CENTRE)

MASA BAKTI 2007-2012

DEWAN PEMBINA:

Ketua Umum: Letjen (Purn.) Dr. H. Sutiyoso
Wakil Ketua Umum: Dr. dr. Tarmidzi Taher
Ketua I: Prof. Dr. Nasaruddin Umar
Ketua II: Prof. Dr. Didin Hafiduddin
Sekretaris: KH. Nursuaib Mundzir, SH
Wakil Sekretaris: Drs. Salehuddin Effendi, MM
Wakil Sekretaris II: Ir. Wiriatmoko, MT

ANGGOTA DEWAN PEMBINA:

KH. Mundzir Tamam, MA
KH. Syukron Ma’mun
KH. Abdul Rasyid AS
Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo
Prof. Dr. Anwar Arifin
KH. Zainal Abidin Anwar
KH. Husin Naparin
Dr. Hj. Suryani Thahir
Prof. Dr. H. Azman
KH. Rofi’i Ali
Dr. KH. Zakky Mubarok
KH. Syuhada Bachri, Lc
Drs. H. Hari Sanjoyo MJ, M.Si
Drs. Effendi Anas, M.Si
H. Syahrul Effendi, SH, M.Si

DEWAN PENGURUS PUSAT:

Ketua Umum: dr. H. Djailani
Wakil Ketua: Dr. Shechan Shahab, SH
Ketua Harian: KH. Ahmad Syafi’i Mufid
Ketua I: KH. Mahrus Amin
Ketua II: Drs. Natsir Zubaidi
Ketua III: Dr. Ahsin Muhammad Saqo
Ketua IV: Dr. Mafri Amir, MA
Sekretaris Umum: KH. Azhari Baedlawie, MM
Wakil Sekret. Umum: H. M. Djauhari
Sekretaris I: Drs. H. Ahmad Yoenani Alutsah, M.Si
Sekretaris II: H. Rakhmad Zailani Kiki, S.Ag, MM
Bendahara Umum: H. S. Rahmat
Wakil Bendahara I: Drs. H. Alexander Yeris, Akt
Wakil Bendahara II: H. M. Syawal, SH

DEPARTEMEN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN:

Ketua: Dr. Imam Tholkhah

Anggota:
Ferimeldi, Ph.D
Prof. Dr. Abuddin Nata
Drs. Marzani Anwar, M.Ag
Kol. (Purn.) Firos Fauzan
Prof. Dr. Yasmine Zaki Shahab
Evi Latifah
Rebut Irianto, M.Pd

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:

Ketua: Drs. H. Mudjahid, Ak, M.Sc

Anggota:
Dr. Syarifuddin
Dr. Rudi Subiyantoro, M.Pd
Drs. H. Hazim A. Umar
Drs. Taufiq Dahlan, M.Pd
Drs. Tasrifin
Drs.Syamsuddin,M.Pd

DEPARTEMEN SOSIAL BUDAYA:

Ketua: Drs. H. Zainul Bahar Nur

Anggota:
drh. H. Taufik Ismail
TB. H. Dedi Gumelar
Drs. H. Daru Jimat
KH. Syu`bah Asa
H. Slamet Sukirnanto
H. Masdun Pranoto
Drs. A. Chunaini Saleh

DEPARTEMEN EKONOMI BISNIS:

Ketua : Drs. H. Muhammad Sidik, MA

Anggota:
Agustianto, MA
Dr. Ir. H. Shobar Sumawiganda, M.Sc
Abdul Rahman Hantiar
Hasrul
H. Nuzli Arismal
Risman Hasfa
H.M. Fathoni Akbar, SH, MM.

DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI:

Ketua : Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.

Anggota:
Dr. Ibnu Hammad
H. Nurhamid A. Kahar, SH
Syafruddin Al
Ir. Suroso
Abdul Mutholib

DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA:

Ketua: Dr. Nurhayati Djamas, MA

Anggota:
Dr. Sayuti Nasution
Drs. Firdaus Effendi, MM
Drs. Fadlal AR Bafadhal, M.Sc

September 2006

LSM, visi & pemerasan

Monitor Depok, 24 September 2006

Demo-LSM-pemerasan belakangan ini akrab, semacam menjadi cemilan obrolan warung kopi. Demo, demo dan demo di mana-mana. Ya, negeri ini tak pernah sepi dari aksi unjuk rasa.

Bentrok pendemo dengan aparat keamanan tak lagi terasa sebagai berita. Saling dorong dan perlakuan emosional yang tak terkendali menjadi tontonan sehari-hari. Tak jarang aksi brutal demonstrasi berbuntut anarkisme dan vandalisme.
Wajah-wajah garang merusak dan menjarah. Dan tanpa hati, mereka membakar milik siapa saja di tengah kepiluan isak derita korban.
Mulanya gerakan unjuk rasa mendapat dukungan luas karena ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pemegang kekuasan yang menggila.
Korupsi
Selain membuka mata dan telinga penguasa, unjuk rasa digelar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat akibat tersumbatnya kran transparansi. Sasarannya terfokus ke arah pejabat korup dan pimpinan birokrasi yang melecehkan kepentingan umum.
Untuk rasa berhasil melengserkan Orde Baru dan melahirkan reformasi. Aksi-aksi dimotori para mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan aktivis perjuangan, bersama-sama komponen masyarakat menumpas KKN, sumber kesengsaran umum.
LSM dikenal sebagai wadah para relawan melakukan advokasi, membela korban penindasan dan tidak sewenang-wenang penguasa sipil dan ABRI (TNI plus Polri). Masyarakat yang dirundung kecemasan dan ketakutan mendukung gerakan LSM itu atas concern mereka untuk membebaskan masyarakat dari belenggu dan tekanan kedhaliman.
Visi bergeser…
Kini LSM tumbuh di mana-mana dan berkembang pesat bak jamur di musim hujan. Aksinya tetap marak namun ada indikasi konsep perjuangan mereka bergeser dari keberpihakan pada kepentingan rakyat lemah.
Dalang dan sutradara yang muncul bukan lagi idealis yang populis melainkan oportunis yang menghitung kepentingan individu dan kelompok [juga kalangan elitis dan lebih bersifat pesanan].
Secara psikologis hal itu meresahkan dan merisaukan. Setidaknya meragukan dan mengundang kecurigaan.
LSM dan aksi demo di beberapa tempat pun oleh segelintir pelaku dijadikan legimitasi untuk melampiaskan keberingasan dengan menjual kondisi umum yang bobrok dan derita rakyat yang berlarut. Temanya sama, penegakan hukum, keadilan dan HAM, kecaman terhadap kebijakan ekonomi yang timpang dan lantang meneriaki aparat korup yang ndableg.
Akibatnya, sejumlah LSM terkesan menjelma bagai mahluk pengisap darah, tak beda dengan lembaga-lembaga tempat bersarangnya kaum munafik.
Padahal kiprah mereka ada di hampir semua lini kehidupan. Termasuk urusan wilayah pribadi dan rumah tangga. Dalam menjalankan program aksi dikesankan seolah isu yang mereka angkat bisa bikin langit runtuh kalau masyarakat diam dan pemimpin bungkam. Mereka tak menyadari keberadaannya juga disorot.
Dengan modal proposal dan kepiawaian bersilat lidah, ada jenis LSM yang juga mengelola aksi demo, menegosiasi ‘damai’ suatu kasus layaknya sebuah transaksi bisnis. [Istilah kerennya program 86—hanya demi kepentingan tertentu dan jangka pendek].
Itulah yang mereka kemas menjadi komoditas untuk mengintimidasi dan memeras.
Bukan mustahil itu pula penyebab dilansirnya ‘berita aneh’ dari Bumi Sriwijaya belum lama ini. Forum PNS di Sumsel mengecam dan menuding perilaku (sedikitnya) 24 LSM dan organisasi pers yang melibatkan diri dalam aksi kriminal, melakukan pemerasan…
Selingkuh profesi
Pengungkapan terbuka itu mengindikasikan adanya sikap yang tak lagi mau bertoleransi. Preseden itu jelas tak akan mengganggu kerja para profesional pers dan relawan LSM murni. Kepedulian masyakat melakukan perlawan terhadap kedhaliman seperti itu harus didukung.
Keberanian bertindak melibas pemeras harus menjadi tekad masyarakat tanpa harus melanggar norma yang berlaku. Terhadap siapa pun yang melakukan ‘selingkuh profesi’, perlu disikapi secara berani.
Niat bersih…
Dalam konteks itu seyogianya semua pihak terkait, semestinya tegas dan lugas. Masing-masing juga menunjukkan kearifan dan keterbukaannya dengan menyadari posisi, fungsi dan profesi masing-masing.
Pelaku LSM, aktivis organisasi dan penggerak demo sejatinya insan-insan yang patut diuwongke, termasuk punya hak untuk dididik dan memperoleh informasi akurat. Mengajak bertukar pikir dengan tokoh-tokoh mereka untuk suatu penyelesaian masalah, tidak akan merendahkan martabat siapa pun, sepanjang niatnya bersih, terbuka dan saling menghormati.
Dari kepala yang dingin, hati yang tenang dan positive thinking, akan datang solusi jitu tanpa masalah baru. Mari kita budayakan sikap itu dalam bermasyarakat dan berbangsa di republik ini.

Masdun Pranoto (Mantan Ketua PWI Jaya, praktisi jurnalistik tinggal di Depok)

September 2006

Distorsi & arogansi pers, kenapa?

Monitor Depok, 14 September 2006

Seorang ibu dari Tangerang lewat koran ini Senin (11/9) mempertanyakan tanggung jawab sosial dan etika siaran televisi. Ia menunjuk berbagai program tayangan yang bukan saja tidak mendidik, tetapi bahkan memberi inspirasi kepada penonton untuk bertindak tidak baik.

Disebutnya peristiwa anak SD bunuh diri – untuk tidak menyebut banyak kasus lain yang memilukan dan memalukan, sebagai salah satu ekses sering menonton tayangan yang tidak selektif, sarat program kriminal. Gosip murahan dan tindak kekerasan yang disajikan secara vulgar di siang bolong saat anak-anak usia TK dan SD di rumah.

Dengan nada gusar ibu itu menyatakan keprihatinannya. Menggugat tanggung jawab moral kalangan pengelola stasiun TV dan pihak-pihak terkait lain termasuk media massa pers.

Surat pembacanya agaknya cukup mewakili suara hati masyarakat—tentu saja minus para penguasa program yang disoroti.

Otokritik

Sebelumnya koran ini (9/9) mengungkap sikap ‘tak habis pikir’nya terhadap kinerja kalangan praktisi pers dewasa ini. ‘Distorsi praktisi pers’ yang diangkat sebagai judul editorial Monde, merupakan otokritik keras yang berani.

Monde keras, karena lebih mengalamatkannya kepada masyarakat pekerja seprofesi dan jurnalis umumnya, sesuatu yang hampir langka dilakukan kalangan pers kita pada momen-momen kritis seperti sekarang.

Meskipun cuma ‘secumil’ yang diangkat sebagai fakta, namun publik pembaca agaknya (dan konsumen media massa lain) dapat menangkap makna yang tersirat. Keberadaan mereka di media massa sudah merupakan polutan yang patut dipertanyakan perannya secara fungsional dan subtansial.

Berani, karena Monde terkesan geram dan muak dengan ‘budaya kolaboratif’— yang melecehkan kode etik jurnalisme, mencemari idealisme media massa yang selama ini dijunjung tinggi di negeri ini.

Dengan keberanian berisiko dicibir dan dimusuhi pelaku yang tertonjok karena ulah dan arogansi mereka, publikasi itu mengekspresikan keprihatian Monde dkk yang masih konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Realitas kondisi pers

Sekaligus, mengingatkan realitas kondisi wajah pers kita yang perlu di’segar’kan, karena tidak lagi menawan publik. Ia menumbalkan diri demi tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab media massa umumnya yang menambah runyam masyarakat dalam kebingungan.

Sikap seperti ditunjukkan itu cukup teruji.

Tetapi tanpa tindak lanjut, ia menjadi kurang berarti. Arogansi dan distorsi pers yang terkesan di masyarakat tidak serta merta akan lenyap. Pers yang bebas dan bertanggung jawab sejatinya bukanlah urusan masyarakat pers belaka.

Apabila dikehendaki tugas dan fungsi pers Pancasila berperan efektif, semua pihak dituntut tanggung jawab moralnya sesuai posisi, profesi dan porsi masing-masing. Kita perlu membangun transparansi melalui interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Sebab, pemerintah dan masyarakat mustahil bisa mendukung tugas-tugas pers apabila mereka tidak memahami apa itu pers dan apa itu kode etik kewartawanan.

Demikian pula sebaliknya. Meskipun Undang-Undang Pers (UU No 40/1999) sudah lama diundangkan dan dikumandangkan.

Sayang, efektivitasnya terkendala oleh multi tafsir yang dari berbagai kelompok kepentingan. Sebut misalnya komponen-komponen dari lembaga peradilan (jaksa-polisi-hakim-pengacara) dan kaum politisi.

Sosialisasi fungsi dan tugas pers serta media massa pada umumnya makin perlu digalakkan secara praktis, konsisten dan berkesinambungan. Monde dan organisasi pers bisa membangun kerjasama sinergis dengan berbagai lembaga terkait untuk menjawab sekaligus mereduksi substansi pertanyaan judul di atas.

Masdun Pranoto, Mantan Ketua PWI Jaya, praktisi jurnalistik tinggal di Depok

Januari 2006

HTI kupas tragedi WTC

Monitor Depok, 23 Januari 2006

PANMAS, MONDE: Puluhan umat muslim menghadiri pemutaran slide “dibalik serangan terhadap gedung Word Trade Center (9 September 2001)”, yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia Cabang Depok di Masjid Jami’ Al-Hasanah, Jl. Raya Sawangan, Kp. Sengon, Panmas, kemarin.

Antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan pada sessi tanya jawab yang menghadirkan Hasyim Mustofa sebagai narator.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka diantaranya adalah kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat, munculnya dugaan konspirasi yang melibatkan agensi militer negara lain, pendiskreditan Islam, dan pemahaman isu terorisme pascapenyerangan gedung WTC itu.

Hadir pada pertemuan itu, Penasehat MUI Kota Depok, H. Masdun Pranoto, Bendahara MUI Kota Depok, H. Baharudin, Anggota MUI Kota Depok, H. Syuaeb Misdan, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Atas penyelenggaraan acara itu, Erwin (25), warga Cilodong, Sukmajaya, mengaku mendapatkan informasi tambahan mengenai peristiwa yang juga dikenal dengan tragedi 9/11 itu.

“Peristiwanya sendiri saya sudah tahu dari media sejak dulu, tapi informasi lainnya jadi menambah pengetahuan saya,” ujarnya.(ich)

Desember 2005

Putusan Kasasi MA Harus Jadi Rujukan Al Irsyad

Sumber: Republika Online edisi Rabu, 28 Desember 2005

JAKARTA — Keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung dinilai sebagai penentu akhir dari konflik yang terjadi di tubuh pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah. Anggota Al Irsyad diminta untuk bertabayyun dan melihat ke depan menjelang Muktamar ke-38. ”Tapi, biasa kalau di keluarga ada yang tidak puas, tapi keputusan MA itu sudah jelas tentukan siapa yang benar dan salah,” kata Ketua Umum Al Irsyad, H Hisyam Thalib, kepada Republika, Selasa (27/12).

Pernyataan Hisyam ini diungkapkan untuk menanggapi langkah pengurus PP Al Irsyad kubu Farouk Badjabir dan Masdun Pranoto yang masih mempertanyakan putusan kasasi MA itu. Kasasi MA diputuskan akhir 2004 dengan menolak banding yang diajukan kubu Farouk. ”MA menganggap hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) Cilacap cacat hukum,” kata Ketua Majelis Dakwah Al Irsyad, KH Abdullah Zaidi.

Mengenai pernyataan sikap yang diajukan kubu Farouk ke MA, Hisyam menganggap itu sebagai tindakan ilegal. Alasannya, Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diadakan kubu Farouk di Pekalongan baru-baru ini tidak diatur dalam AD ART organisasi. Lagi pula, lanjutnya, penyelenggaraan kegiatan itu atas undangan pribadi, bukan pengurus pusat. ”Dengan keputusan MA itu, kami mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk mengamankannya secara hukum,” imbuhnya.

Saat memberikan penjelasan ini, Hisyam didampingi Sekjen Al Irsyad, Geys Ammar; Ketua Majelis Dakwah, KH Abdullah Zaidi; dan Sekretaris Hubungan Luar Negeri, Lutfi A Tamimi. Hisyam berpesan kepada seluruh warga Al Irsyad untuk saling bertabayyun dan melihat ke depan. ”Sebentar lagi akan ada musyawarah pimpinan untuk menentukan muktamar ke-38, insya Allah Al Irsyad kita bangkitkan lagi dari keterpurukan,” ujarnya. Geys menegaskan bahwa putusan MA sudah diambil sesuai dengan fakta hukum yang ada. Pihaknya sama sekali tidak mempengaruhi majelis hakim untuk memenangkan perkara ini. ”Tidak ada pihak ketiga yang mengintervensi MA,” tandasnya.

Dilihat dari substabsi masalahnya, Geys memandang kepengurusan Al Irsyad yang dipegangnya saat ini sudah benar. Karena Indonesia merupakan negara hukum maka ia meminta agar semua pihak menghormati keputusan MA itu. ”Kalau sudah ada keputusan hukum yang berlaku dari MA, tidak boleh ada lagi yang melanggarnya, kecuali keputusan MA ada yang cacat hukum,” sergahnya. (djo )

Januari 2005

PERNYATAAN ICMI BERSAMA ORMAS-ORMAS ISLAM

Rabu, 05 Januari 2005

PERNYATAAN ICMI BERSAMA ORMAS-ORMAS ISLAM BERKENAAN DENGAN PENYELAMATAN ANAK-ANAK ACEH PASCA GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI

Mengingat simpang siurnya berita-berita tentang upaya penyelamatan anak-anak Aceh korban gempa bumi dan gelombang tsunami dan latar belakang berita yang berkembang di masyarakat antara lain tentang terjadinya perdagangan anak pasca musibah di Aceh dan tentang adopsi anak dengan alasan kemanusiaan, di khawatirkan merupakan bagian dari program pemurtadan secara terselubung dan sekaligus mencabut anak-anak Aceh dari akar budayanya (Islam).Berkenaan dengan program penanganan dan penyelamatan anak-anak Aceh ke depan organisasi massa Islam menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menyetujui kebijakan yang ditempuh untuk tidak membawa anak-anak Aceh (korban gempa bumi dan gelombang tsunami) keluar dari Aceh sehingga tidak tercabut dari akar budayanya. Hendaknya pemeliharaan dan pengasuhannya didasarkan pada tuntunan syariat Islam.
  2. Mendesak untuk segera dilakukan pendataan terhadap LSM-LSM yang melakukan kegiatan kemanusiaan di Aceh agar tidak terjadi penyalahgunaan lembaga swadaya masyarakat yang tidak sesuai dengan upaya rehabilitasi dan recovery Aceh pasca musibah.
  3. Menolak dan mencegah kegiatan-kegiatan LSM tertentu yang memanfaatkan penderiataan rakyat Aceh untuk tujuan yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh seperti upaya melakukan adopsi atau upaya-upaya yang membuka peluang bagi pengalihan agama anak-anak Aceh.
  4. Membangun/melengkapi sarana pendidikan negeri, swasta dan pondok pesantren yang ada di Aceh diluar kawasan yang terkena musibah serta memberdayakannya agar mampu menampung anak-anak yang mendapat musibah.
  5. Selain membangun sarana pendidikan dipandang perlu mengirimkan tenga guru-guru dari luar yang berkualitas ke sekolah dan pondok-pondok pesantren. Guru-guru tersebut dapat diambil dari calon CPNS untuk dikontrak mengajar di Aceh.
  6. Anak-anak Aceh yang sudah terlanjur dikirim keluar Aceh agar didata kembali dan sesegera mungkin dikembalikan ke Aceh apabila kondisinya memungkinkan. Lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas tersebut haruslah lembaga/LSM Islam yang dikenal intergritas dan reputasinya.
  7. Bantuan-bantuan dari Pemerintah maupun Swasta hendaknya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Aceh. Mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan diutamakan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
  8. Bagi siswa maupun mahasiswa Aceh yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak mampu membiayai pendidikannya agar diambil alih menjadi mahasiswa ikatan dinas oleh Pemda NAD dengan ketentuan apabila selesai pendidikan kembali ke NAD untuk membangun Aceh selama beberapa tahun sesuai dengan perjanjian ikatan dinasnya.
  9. ICMI mendorong pemerintah agar segera dibangun pusat informasi tentang anak-anak Aceh yang terpisah dari keluarganya maupun yang orangtuanya meninggal dunia dilengkapi dengan data-data: foto atau keterangan-keterangan pendukung lainnya untuk disiarkan secara luas sehingga keluarganya, sanak familinya dapat menghubungi serta mengambilnya kembali untuk diasuh.
  10. Keberhasilan program penanganan dan penyelamatan anak-anak Aceh kedepan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif kaum ibu.
  11. Segala bantuan dari siapapun: lembaga-lembaga agama, negara-negara sahabat, kelompok-kelompok masyarakat yang benar-benar iklas dan didorong oleh kepedulian sosial patut disyukuri sebagai bentuk solidaritas kemanusian yang universal.

Jakarta, 4 Januari 2005
23 Dzulqa’idah 1425 H

DAFTAR HADIR ORMAS ISLAM

Dr. Ir. Muslimin Nasution, APU. (Ketua Umum ICMI)
Husein Umar (ICMI)
Salahuddin Wahid (ICMI)
Zoer’aini Djamal (ICMI)
Aisyah Amini (ICMI)
Dr. Kartono Muhammad (ICMI)
Salim A. Dimyati (P66B)
Hisyam Thalib (PP. Al Irsyad)
Yusdiana (Majelis Mujahidin Indonesia)
Tri Lestari (Majelis Mujahidin Indonesia)
Abdul Hamid (ICMI)
Hendar Asmara (P66B)
Abu Aly (INTISOR)
Mukhson (BKPRMI)
Ade NS (BKPRMI)
Zaenal MA (BKPRMI)
Sulaiman (BKPRMI)
Mahanik (FCMP)
Ridha Salamah (Hizbut Thahrir Indonesia)
Butar Latuconsina (ICMI)
Nanang (MMI DKI)
Haerudin (MMI DKI)
Waskito (ICMI)
Dwi Sudharto (ICMI)
Basri Mangun (ICMI DKI)
Zaenal Arifin (PB-PII)
Sani (PB-PII)
Hesti (FCMP)
Yulia Bambang (FCMP)
Fakhrumroni Asmawi (KAHMI)
Abbas Thoha (P66B/ICMI)
Said Z. Abidin (ICMI DKI)
T. Suratmadji (LDII)
Effy (FCMP)
Syahnidar (FCMP)
Retno S.E.L (ISWI)
Saraswati Chazanah (ICMI)
Neng Djubaedah (MUI)
A. Syukri Suaedy (ICMI)
Masdun Pranoto (PP. Al-Irsyad)
Nuning Chalid (FCMP)
Sutopo (P66B)
Agusdin (Dewan Da’wah)
Amril Syaiful (Dewan Da’wah)
Saidun Ernes (PP GPI)
Sayuti Hasibuan (ICMI)
H. Faisal E. Yazid (P66B)
S.H. Rauf (FCMP)
S. Hafsah D.P (FCMP)
S.H. Said (FCMP)
Srie Yusniar (Korps PII Wati)
Indah Subagio (Korps PII Wati)
Setiowati (Aisyiyah)
Hayatun Nismah Ramzy (FCMP)
Zainal (WI)
Ismah Salma (UIN)
Emilia B. (FCMP)
Sulastomo (ICMI)
Tatat R. Utami (ICMI)
Trulyanti Sutrasno (ICMI)
Dra. Hj. Rohasril (ICMI Depok)
Hidayat Syarif (ICMI)
Zulkarnain Yusuf (PP TIM)
Zuraida (LPPKS-BKPRMI)
A. Nasution (LPPKS-BKPRMI)

Juni 2004

Pesantren Jadi Sasaran Perang AS

(Masdun Pranoto, Sekjen Al-Irsyad Al-Islamiyyah)
Oleh : Redaksi 08 Jun 2004 – 2:13 am

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (At-Taubah: 122).

Pesantren merupakan simbol Islam bagi masyarakat Indonesia karena dalam sejarahya memiliki akar tradisi yang amat kuat dan orisinil dalam sosial budaya Jawa. Pesantren kemudian berkembang sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, di samping sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang ikut berproses dalam perkembangan dan perubahan sosial politik di Indonesia.

Dunia pesantren tidak terpisahkan dari kehadiran Walisongo pada seputar abad ke-15 dan 16 M. Meraka menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Sosok Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai figur sentral Walisongo telah menjadi panutan para ulama, kiai, dan santri yang amat popular di kalangan pesantren di Jawa.

Abdurrahman Mas’ud dalam Tarikh Ma’had al-Turathi wa-Thafatuh mengatakan, “Pendidikan Islam yang dipelopori Walisongo merupakan perjuangan brillian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam karena pendekatan-pendekatan Walisongo yang konkret realistis, tidak njelimet, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan islamisasi Walisongo inilah agaknya yang kemudian terlembaga dalam budaya pesantren. Hal ini bisa diamati antara lain dari keseimbangan ideologis dan kesejarahan pesantren hingga saat ini, yang tercermin dalam hubungan filosofis dan keagamaan antara taqlid dan modeling bagi masyarakat santri.

Konsep modeling keagungan Muhammad saw. serta kharisma Walisongo yang dipersonifikasikan oleh para aulia dan kiai terjunjung tinggi dari masa ke masa. Barangkali karena modeling ini pula, gagasan pesantren sederhana yang diperkenalkan Maulana Malik Ibrahim mampu eksis dan berkembang sampai kini. Untuk mengantisipasi dan mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan sosial keagamaan serta merekrut murid-murid baru, Maulana Malik Ibrahim tidak mengalami kesulitan dalam mendirikan prototipe pesantren dalam bentuk embrio. Pendirian pesantren dibarengi dengan keberhasilan tokoh ini merebut simpati massa dan melengkapi diri dengan materi yang digunakan untuk dakwah islamiah. Pada siang hari sang guru membawa anak didik ke sawah, siang harinya mengajari mereka ilmu-ilmu dasar seperti membaca Alquran. Karena rekayasa inilah, tokoh ini sering disebut sebagai The Father of Early Pesantren di Jawa. Bagi Walisongo sendiri, mendidik merupakan tugas dan panggilan agama (studia islamica).

Sebagai embrio ciri-ciri pesantren, pertama adanya kiai yang mendidik dan mengajar para santri yang mondok; kedua, adanya masjid sebagai sarana tempat beribadah sekaligus tempat belajar dan mengajar; dan ketiga, adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri. Kebanyakan pondok tersebut adalah rumah tinggal milik kiai itu sendiri, sehingga suasana kehidupan dalam pesantren tidak berbeda dengan suasan keluarga, yaitu suasana kebersamaan seperti dalam salat berjamaah, belajar bersama, bekerja secara gotong royong, makan bersama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang saling membantu dan bekerja sama. Suasana kesederhanaan pun menonjol, seperti tidur bersama di atas tikar, cara berpakaian, dan sebagainya.

Tidak jarang seseorang yang mendengar kata pesantren terbayang bangunan pondok yang tidak terawat, santri yang kudisan, kaum sarungan berteklek (bakyak) atau bersandal jepit, serta aneka sebutan yang berkonotasi negatif lainnya. Bahkan, ada yang berpandangan bahwa tamatan pesantren itu kolot dan fanatik dalam arti yang negatif. Sehingga, Prof. Stanley Spector yang berkunjung ke Indonesia selama ± 10 hari, dalam satu seminar di Bandung tahun 60-an menyatakan, “Indonesia tidak diancam oleh RRT-Komunis, tetapi Islam yang kolot itu.” Kalau pernyataan ini diproyeksikan pada tahun 2000-an, bunyinya adalah, “Indonesia tidak diancam oleh paham sekuler, zionis Yahudi ,dan kaum imperalis AS, tetapi diancam oleh kelompok Islam radikal, Islam fanatik, dan alumni pesantren-pesantren tersebut.”
Pesantren mengalami zaman penjajahan ± 350 tahun oleh Belanda, Jepang, dan zaman perjuangan fisik dan kemerdekaan. Namun, pada era globalisasi sekarang pesantren tetap eksis dan tegar, berdiri, dan berjalan di atas dasar nilai-nilai keislaman.

Pesantren ibarat ikan. Ia berada di lautan berpuluh bahkan beratus tahun. Ia berenang dan menyelam di laut yang berair asin tetapi dirinya tetap tawar. Begitu pun pesantren, ia tak pernah berubah oleh pergantian zaman dan perubahan situasi politik. Ia tetap menjalankan visi dan misinya serta melaksanakan pendidikan dan berdawah sesuai dengan nilai-nilai Islam. K.H. Misbah, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Wilayah Jawa Timur, di hadapan peserta Mubes/Ulang Tahun I Ijtihad Al-Ma’ahid Islamiyah 2–3 Agustus 1969 mengilas balik peranan pesantren pada zaman kolonial. Menurutnya, “Pesantren merupakan satu kubu pertahanan mental terhadap kolonial Belanda.” Sedangkan menurut Moh. Natsir, yang dimaksud kubu pertahanan mental adalah bukan semata-mata terhadap senjata fisik tetapi juga senjata-senjata yang bersifat mental dari politik imperialisme/kolonialisme Belanda yang licin, dipelopori Prof. Snouck Hurgronje. Garis besarnya adalah mengasimilasikan bangsa Indonesia dengan Belanda, mengasosialisasikan kedua bangsa itu dalam approach yang bersifat kebudayaan dengan deislamisasi pemuda Islam di Indonesia, bukan dengan mengkristenkan. Mereka lambat laun mencabut keimanan pemuda-pemuda yang beragama Islam di Indonesia dari kecintaan agama, tata cara, dan adat istiadat keagamaan di desa dan di rumah tangga. Mereka berusaha mencabut kebiasaan para pemuda dari urat-urat kebudayaannya sendiri dan membawanya ke alam berpikir Barat untuk menjamin berlanjutnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satu kubu dan benteng penentang politik itu adalah pesantren.

Sejalan propaganda perang melawan teroris versi AS dan sekutunya, kini berbagai bukti mengindikasikan terjadinya konspirasi untuk mengobrak-abrik lembaga dan sistem pendidikan Islam. Komunitas intelijen AS dan pernyataan-pernyataan pejabat AS maupun dokumen Departemen Pertahanan AS yang dibocorkan ke publik dunia tidak diragukan.

Kunjungan Presiden Bush ke Bali (22/10–03) untuk bertemu sejumlah tokoh muslim dikritik keras karena berjanji memberikan US $157 juta bagi perubahan pendidikan di sini dalam enam tahun. Ini menyiratkan bagian biaya perang AS, yang menginginkan pesantren, madrasah, Islamic Centre, dan lembaga-lembaga keislaman lain mendukung atau membiarkan AS dengan imperialismenya, termasuk di Afganistan, Irak, Palestina, Uzbekistan, dan lain-lain.

The Washignton Post edisi 26/10–03 menulis editorial dengan judul Speak up, Mr. Rumsfeld. Karena nyaring, bobot masalahnya terlalu serius untuk dilewatkan. Rupanya komunitas AS sedang meributkan memo Rumsfield.

Memo tersebut sebelumnya dibocorkan koran USA Today (22/10–03), ditambah editorial dan berita lain di The Washington Post. Rumsfield secara khusus merencakanan sesuatu bagi lembaga dan sistim pendidikan Islam. Ia menulis “The United States should create a private founda-tion to entice radical Islamic schools to a more moderate course. The schools, known as madrassas, may be churning out new terrorists faster than the United States can kill or capture them.” Inilah salah satu watak asli pemerintah AS yang selalu curiga dan mendasarkan tindakannya pada prasangka buruk dan stigma Islam sebagai pencetak teroris.

Upaya mengubah lembaga keislaman lewat operasi rahasia memperjelas sikap AS dan sekutunya untuk menutupi kebencian mereka. Semua itu merupakan upaya-upaya jahat yang akan terus dilakukan agar maksud sebenarnya tidak diketahui umat.

Salah satu taktiknya adalah AS rajin mengundang tokoh-tokoh muslim, para kiai, dan santri ke AS. Bersama sekutunya, negara adikuasa itu aktif mengunjungi pesantren, madrasah, dll. dengan dalih silaturahmi. Ada lembaga-lembaga baru membuka relasi dengan AS, yang tidak lain dipakai sebagai alat intelijen sebagaimana diakui Rumsfield. Para tokoh muslim yang berambisi politik tetapi belum mempunya kendaraan untuk itu merupakan garapan empuk. Bagi yang enggan, akan dirusak lembaga dan sistem kerjanya. Pengelolanya ditangkap atau dibunuh. Begitu rencana Rumsfield dan Bush. (Operasi Mengubah Pesantren oleh Fahmi AP Pane, Republika 31/10/03).

Pendidikan Islam dan semangat jihad membuat dunia Barat miris, gusar, dan gagap. Pendidikan Islam dianggap sebagai pemicu yang menyuburkan semangat jihad, dalam arti perang. Universitas Al-Azhar di Mesir, sebagai lembaga pendidikan Islam paling tua dan ternama, juga dianggap sebagai “pabrik” gerakan jihad.

Nafsu AS mengubah kurikulum pendidikan Islam mengundang reaksi. Ketua PB NU, KH Hasyim Muzadi, tegas menolak tawaran Bush mengenai bantuan pendidikan senilai 157 juta dolar AS dengan syarat mengubah kurikulum pesantren, demikian pun sikap 1.500 orang kiai yang mengadakan pertemuan di Pesantren Assidiqiyah Jakarta (24/11/03).

Syekh Dr. Mohammad Sayed Tantawi membantah keras Al-Azhar terintervensi AS. “Al-Azhar itu hanya mempengaruhi yang lain, tidak mau dipengaruhi; dan tidak menerima siapa pun yang ingin mencampuri urusan kami,” ujarnya. Penasihat Kepresidenan Mesir, Usamah Al-Baz, mengungkapkan, kalangan di AS memang meminta Mesir mengubah kurikulum pendidikan Islam.

Di Indonesia AS melakukan lobi. Setelah mendapat reaksi keras dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam, Dubes Ralph L. Boyce menjelaskan tentang rencana bantuan US $157 juta. Melalui program itu, katanya, pemerintah AS berharap dapat bekerja erat dengan para pembuat kebijakan di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Ia berkunjung ke pesantren-pesantren untuk membentuk opini, antara lain mengunjungi Ketua Umum PB NU K.H. Hasyim Muzadi di Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang (10/11/03). Boyce didampingi Konsul Philips dan 2 pengawalnya.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kajian pemimpin pesantren dan cendekiawan muslim dalam menyatukan sikap terhadap infiltrasi dan perang pemikiran yang disponsori AS sebagai new imperialism/new colonialism dalam segala bentuknya. (Masdun Pranoto, Sekjen Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

April 2003

Buruk Muka Islam Dibelah

GATRA, Nomor 24 Beredar Senin 28 April 2003

HARMONI multi-agama di Sarajevo membikin Stephen Schwartz terkagum-kagum. Suatu sore pada 1999, Schwartz berkunjung ke Sinagoge Ashkenazi di ibu kota Bosnia-Herzegovina itu. Wartawan Forward, koran komunitas Yahudi-Amerika, ini melihat Chazzan David Kamhi memimpin pelayanan Sabat dengan gaya Sinagoge Istanbul. Maklum saja, Bosnia pernah di bawah imperium Turki Usmani.

Tak berselang lama, denting bel gereja terdengar bersahutan, tidak jauh dari sinagoge itu. David Kamhi tetap khusyuk melantunkan nyanyian Sabat Kabbalistik yang terkenal, Leha Dodi, Datanglah Sobatku. Matahari mulai terbenam, giliran seruan azan berkumandang syahdu, susul-menyusul dari menara-menara masjid di Sarajevo. Suaranya juga terdengar di dalam sinagoge.

Kumandang azan magrib itu sekaligus menjadi tanda bersama berakhirnya aktivitas siang di Sarajevo. Baik untuk Islam, Kristen, Yahudi, bahkan ateis. Karena kemajemukan agamanya, Sarajevo mendapat label ”Yerusalem-nya Balkan”. Namun, berbeda dari Yerusalem yang bergolak, Sarajevo, kata Schwartz, memberi model ”perbincangan damai peradaban”.

Schwartz yakin, kerukunan model Balkan bisa menjadi solusi untuk meredam ancaman ”benturan peradaban” pasca-serangan 11 September 2001, yang kini dicemaskan dunia Barat dan Muslim. Schwartz, penulis editorial Voice of America ini, sampai pada keyakinan itu setelah terlibat intensif dalam kegiatan antar-iman selama tiga tahun bekerja di Bosnia dan Kosovo.

Tak cuma solusi konflik, pengalaman Balkan juga menginspirasi tesis lain: tentang akar radikalisme Islam dan cara membendungnya. Niat baik Schwartz menemukan solusi damai itu menjadi kontroversial saat memasuki tesis ini. Ia menilai aksi terorisme Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden tak berakar pada faktor kemiskinan, represi rezim Arab, dominasi ekonomi global Amerika, atau wajah buruk Amerika yang membela Israel. Ia tumbuh, katanya, karena pengaruh aliran puritan bernama Wahabiyah.

”Teori” Schwartz itu muncul dalam bukunya, The Two Faces of Islam: The House of Sa’ud from Tradition to Terror, yang terbit November 2002 di New York. Belakangan, buku setebal 312 halaman itu beredar di Indonesia. Awal bulan lalu, Jaringan Islam Liberal (JIL) Jakarta mendiskusikan buku itu di Utan Kayu, Jakarta. Pembicaranya, Dr. Fuad Jabali, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, dan Ulil Abshar-Abdalla, Koordinator JIL.

Wahabiyah atau wahabisme adalah salah satu model pemikiran teologi Islam di bawah payung Salafiyah, yakni mereka yang mengidamkan Islam kembali ke model salaf, klasik, seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Model itu dipercaya lebih otentik. Pola keislaman yang berkembang sekarang dinilai banyak tercampur bid’ah dan khurafat.

Berbeda dengan Salafiyah model Ahman bin Hanbal atau Ibnu Taimiyah yang moderat, Salafi yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1878) ini lebih radikal. Pendukung Wahabi lantas berkongsi dengan Abdul Azis ibnu Sa’ud mendirikan Kerajaan Arab Saudi pada 1924. Wahabi menjadi mazhab resmi Saudi.

Osama bin Laden yang kelahiran Saudi, bagi Schwartz, adalah contoh kongkret sosok teroris hasil produksi Wahabi. Tudingan itu dikuatkan fakta bahwa 15 dari 19 tersangka pelaku pembajak pesawat dalam serangan 11 September adalah warga Saudi. Dus, Wahabi itu dianggap identik dengan terorisme. Dalam buku ini, Schwartz juga menunjukkan dukungan finansial Pemerintah Saudi yang sangat besar bagi ekspansi Wahabi ke penjuru dunia.

Schwartz menyalahkan George W. Bush yang menyebut Irak dan Iran sebagai ”Poros Kejahatan”, bersama Korea Utara. Ia malah menganggap sekutu Amerika, yakni Saudi, yang menjadi ”eksportir sejati ekstremis Islam dan teroris internasional”.

Gaya bahasa buku ini lugas, dan cenderung menyederhanakan soal. Terkesan provokatif. Schwartz pertama kali mendengar kata ”Wahabi” di Balkan, awal 1990-an. Ia melihat sendiri perseteruan antara Muslim lokal Balkan tradisional dan Wahabi yang radikal. Balkan, tuturnya, termasuk korban propaganda Wahabi.

Schwartz panjang lebar membahas wajah kaum Wahabi yang disebutnya fasis, tidak toleran, dan ekstrem. Ia lalu menyebut tampilan Islam keras model ini cuma minoritas di dunia Muslim. Sayang, wajah keras inilah yang menjadi citra Islam dalam masyarakat Barat pasca-peristiwa 11 September.

Buku ini berniat menunjukkan adanya wajah Islam lainnya yang lebih pluralis, toleran, dan bisa koeksistensi dengan kalangan lain yang beragam. Wajah mayoritas. Schwartz menyebutnya ”Islam tradisional”. Paras Islam inilah yang ia jumpai di Balkan. Barat harus belajar dari Balkan. Di sana ada kerja sama multi-iman dan peradaban.

Schwartz mendorong agar Amerika Serikat mengambil prakarsa menggandeng Islam tradisional dalam wacana intelektual dan spiritual global. Lebih dari itu, menurut dia, Amerika harus membujuk Saudi menghentikan bantuan bagi ekspansi global Wahabi. Bagi Schwartz, setiap bantuan Saudi untuk pendirian masjid atau madrasah adalah bagian ekspansi Wahabi dan berarti pelebaran pangkalan teror.

Menempatkan aliran agama sebagi pemicu aksi terorisme dinilai sejumlah kalangan sebagai penyederhanaan soal. Ulil Abshar-Abdalla, meski sangat kritis pada Wahabi, menilai pandangan Schwartz berlebihan. ”Terorisme adalah fakta sosial yang lahir karena multifaktor, meski salah satunya Wahabi,” katanya.

Toh, Ulil tetap memandang Wahabi mesti dikritik karena kecenderungannya yang literal, kaku, dan merasa paling berhak menghakimi pihak lain. Ulil sendiri gagal menyelesaikan studinya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), lembaga pendidikan milik Saudi di Indonesia yang disebut-sebut sebagai pusat ajaran Wahabi –gara-gara ujiannya dalam mata kuliah akidah dianggap tidak lulus. Meski, ia telah menuntaskan skripsi.

Teman sengkatan Ulil di LIPIA, Anis Matta, yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan, menilai Schwartz tak menengok referensi Wahabi secara baik. Ia menyebut tokoh utama Wahabi, yakni Ibnu Taimiyah, justru paling anti mengafirkan Muslim lain. ”Dari segi metodologi, mengaitkan terorisme dengan akar teologi tidak relevan,” ujar Anis. Pandangan model itu, katanya, mengabaikan faktor sosiologis yang menjadi penyebab utama terorisme.

Secara historis, menurut guru besar sejarah Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra, tidak bisa disangkal bahwa sejarah Wahabi lekat dengan kekerasan. Ibnu Taimiyah tak bisa disamakan dengan Ibnu Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Meski keduanya sama-sama penganut Salafi, Ibnu Abdul Wahab lebih radikal (baca: Dari Wahabi ke Padri). Azyumardi menyebutnya ”Salafi radikal”.

Toh, radikalisme Islam kontemporer, tutur Rektor UIN Jakarta itu, lebih disebabkan faktor ketidakadilan politik-ekonomi. Aliran teologi itu cuma menyusup sebagai kerangka justifikasi. Ia pun tak melihat setiap bantuan asal Saudi dimaksudkan sebagai ekspansi Wahabi. Banyak bantuan masuk ke pelbagai lembaga di Indonesia, tapi Wahabi tak juga berkembang pesat.

”Secara sosiologis, Islam di Indonesia tidak compatible dengan Wahabi,” ujar Azyumardi. Satu-satunya penerus Wahabi di Indonesia dalam sejarah Islam Indonesia, tuturnya, adalah Gerakan Padri. Ia mencontohkan banyak doktor Indonesia lulusan Saudi yang tak ganti haluan menjadi Wahabi. Di antaranya Menteri Agama Prof. Said Agil Al-Munawwar, atau Rais Suriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof. KH Said Aqil Siradj.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam yang biasa menerima bantuan dari Saudi mendukung pendapat Azyumardi. Wartawan Gatra Luqman Hakim Arifin tiga pekan lalu menghubungi Ketua Umum Persis, KH Siddiq Amin, dan Sekretaris Jenderal Al-Irsyad, Masdun Pranoto.

Keduanya mengakui, kedekatan corak pemikiran memudahkan mereka mendapat bantuan dari Saudi. Tapi, Siddiq Amin menyangkal anggapan bahwa bantuan itu dikaitkan dengan praktek ajaran Wahabi. ”Kami tidak pernah mengaku sebagai gerakan Wahabi. Orang luar yang bilang begitu,” katanya. Masdun juga menegaskan, Al-Irsyad berbeda dari Wahabi. ”Al-Irsyad tak melakukan pembongkaran total seperti Wahabi,” kata Masdun.

Angan-angan Schwartz mendamaikan Barat-Islam tampaknya bakal tenggelam oleh kontroversi yang tak perlu akibat tesis yang sembrono.

Asrori S. Karni dan Mujib Rahman
[Buku, GATRA, Nomor 24 Beredar Senin 28 April 2003]
URL: http://www.gatra.com/2003-05-02/versi_cetak.php?id=27685

1 Comment »

  1. infonya bagus..sebagai tambahan pencerahan..

    Comment by Ridwan Soppeng — May 22, 2011 @ 7:09 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: