Profil Tokoh DEPOK

Rendra Fristoto

Ir. Rendra Fristoto, MM

Januari 2009

Ratusan pejabat Depok dimutasi

Monitor Depok, 2 Januari 2009

BALAIKOTA, MONDE: Menjelang penutupan tahun 2008, Walikota Nur Mahmudi Ismail melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Pemerintahan Kota Depok. Mutasi dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural mulai dari eselon 2, eselon 3, serta eselon 4, Rabu (31/12).

Walikota mengatakan, mutasi menjelang pergantian tahun itu dilakukan karena adanya penerapan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait dengan Perda 8 tahun 2008. Dalam sambutannya Nur Mahmudi mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan. “Mutasi ini dilakukan untuk pembinaan, penyegaran, serta menambah wawasan bagi para pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Karena itu dia berharap para pejabat yang dimutasi atau dipromosikan bisa mengambil hikmah dari mutasi tersebut. Mutasi yang dilaksanakan menjelang sore hari itu merupakan mutasi keempat selama pemerintahan Nur Mahmudi Ismail di Kota Depok. Mutasi kali ini juga merupakan mutasi terbesar yang pernah dilakukan di Kota Depok.

“Saya berharap para pejabat yang dimutasi bisa membuat perencanaan sebaik-baiknya di posisi yang baru. Hal ini akan memberikan pemahaman agar bisa bekerja dengan maksimal,” katanya.

Nur juga meminta agar pejabat yang dimutasi tidak sampai menurun motivasi kerjanya, karena setiap PNS adalah abdi negara yang harus siap ditempatkan dimana saja.

“Para pejabat yang dimutasi ini adalah ujung tombak pemerintahan. Karena itu jadikan kepercayaan ini sebagai amanah. Saya meminta semua pejabat maupun PNS di lingkungan pemkot Depok meningkatkan disiplin karena itu adalah kunci peningkatan kinerja,” jelasnya. Dia juga berharap para pejabat bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Dua tahap

Mutasi yang dihadiri oleh beberapa unsur Muspida Kota Depok kemarin dilaksanakan dalam dua tahap, karena banyaknya pejabat yang dimutasi.

Mutasi pertama dilaksanakan untuk pejabat eselon 2 dan eselon 3. Mutasi kali ini juga memunculkan beberapa dinas baru di lingkungan Pemkot Depok, sekaligus menghilangkan beberapa dinas yang lama.

Dinas baru yang ada sekarang a.l : Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar.

Sementara beberapa dinas yang dihilangkan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan, Dinas PMKS, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pasar, serta Badan Pengawas Daerah.

Beberapa pejabat yang mengalami perubahan posisi antara lain Rendra Fristoto menjadi Kadis Tata Ruang dan Pemukiman dari jabatan sebelumnya sebagai Kadistakotbang, Sayid Chalid menjadi Kepala Disdukcapil dari sebelumnya Kepala Dispenda.

Mien Hartati menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dari sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Sementara itu Herman Hidayat menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dari sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tutun Sufian menjadi Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar dari sebelumnya

menjadi Kepala Dinas Pengelola Pasar.

Selain itu Azwar Darmansyah yang sebelumnya Kepala Kantor Kesbang Linmas dipindahkan menjadi Sekretaris Disnakersos sekaligus Plt Kepala Dinas bersangkutan.

Diah Irwanto yang sebelumnya Kabid Tata Kota di Distakotbang juga dipindahkan menjadi Kabag TU Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.(van)

Desember 2008

Pohon tumbang hantam SDN Depok Jaya 5

Monitor Depok, 9 Desember 2008

DEPOK JAYA, MONDE: Kerusakan gapura dan pagar SDN Depok Jaya 5, Pancoran Mas hingga kemarin belum diperbaiki menyusul tumbangnya pohon tak jauh dari sekolah itu saat hujan deras Sabtu (6/12).

Rangga warga RT 06 RW 13 Depok Jaya, Kec. Panmas yang ditemui dilokasi mengatakan, saat itu hujan sangat deras ditambah dengan hembusan angin dan kilat petir, pohon roboh menimpa gapura dan pagar sekolah. Menurut dia penyebab pohon tumbang diduga akibat hembusan angin yang cukup kencang.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, pohon tumbang saat lalu-lintas di JL. Gelatik Raya sedang sepi. Warga setempat yang mengetahui adanya pohon tumbang langsung menghubungi Dinas Tata Kota dan Bangunan membersihkan lokasi.

Hal senada di katakan Bakti warga lainnya, dia mengatakan pohon tumbang jenis angsana karena hembusan angin yang cukup kencang, sehingga pohon tidak bisa menahannya.

Sebelumnya Dinas Tata Kota dan Bangunan terus melakukan penebangan dan peremajaan terhadap pohon tua yang ada di Depok.(Monde 01/12) pemangkasan terhadap pohon, lanjut dia dilakukan saat jam kerja, lokasi penebangannya berpindah-pindah.

“Kami juga terima laporan dari warga jika ada pohon tumbang, kemudian ditindaklanjuti untuk dipangkas” kata Kepala Distakotbang Rendra Fristoto. Namun demikian penebangan pohon tak bisa dilakukan secara menyeluruh karena terbatasnya jumlah personil penebang pohon. “Satu pohon besar tak bisa dipangkas dalam sehari. Minimal dua hari dengan melibatkan empat hingga lima orang pekerja,” tambahnya.(m-10)

Menunggu langkah dewan

Monitor Depok, 3 Desember 2008

Akhir-akhir ini, Pemkot Depok terlihat makin garang. Tanpa ampun, tim penertiban bangunan yang dikomandoi Satpol PP selalu siap membumihanguskan bangunan yang tidak dilengkapi IMB. Dari banyaknya pembongkaran bangunan tak ber-IMB, yang patut dicermati adalah rencana Satpol PP atas perintah Dinas Tata Kota dan Bangunan akan membongkar lantai tiga dan empat Hotel Mutiara Kelapa Dua Depok.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok Rendra Fristoto melalui suratnya No.700/777/DTB/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 menegaskan tidak bisa memproses permohonan IMB yang diajukan pemilik hotel tersebut. Alasannya berdasarkan Perda No.12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010 yang a.l menyatakan Jalan Akses UI bagian utara ketinggian bangunan yang diizinkan adalah maksimal dua lantai.

Sejak saat itu, tarik ulur apakah akan dibongkar atau tidak terus terjadi. Satpol sendiri sempat menyegel hotel tersebut kendati akhirnya dicabut sendiri karena salah alamat.

Sementara hotel tersebut telah beroperasi kendati belum penuh. Namun, lantai tiga dan empat hingga saat ini belum dioperasikan. Selain belum selesai dibangun, manajemen hotel tersebut tidak akan mengoperasikan sampai adanya IMB.

Sampai saat ini belum ada kepastian solusi yang ditempuh agar pemerintah sebagai penegak aturan tidak dirugikan, sementara pengusaha hotel tersebut tetap nyaman beroperasi.

Pemerintah sendiri tentu tidak ingin dicap sebagai penguasa yang tebang pilih dalam menegakkan aturan dengan hanya membongkar paksa lantai tiga dan empat hotel tersebut. Padahal di sekitar hotel itu, sudah berdiri bangunan hingga tiga bahkan empat lantai. Ada juga bangunan yang dikontruksi hingga empat lantai, sementara Pemkot tidak bereaksi.

Melihat gejala tidak sehat itu, langkah tepat dilakukan DPRD Depok. Awal pekan ini, para wakil rakyat mencoba menyerap kondisi sesungguhnya di lapangan guna mencari solusi yang tepat.

Tak tanggung-tanggung, DPRD menawarkan dua opsi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, jika perda RTRW sudah tidak relevan lagi, maka dibutuhkan adanya peninjauan ulang dengan melakukan revisi.

Kedua, jika pemerintah tetap ngotot membongkar lantai tiga dan empat hotel itu, harus dengan cara yang adil yakni berlakukan kepada semua yang melanggar, baik bangunan lama maupun baru.

Hanya saja, anggota dewan mestinya jangan berhenti pada menawarkan opsi, tapi langsung beraksi dengan memutuskan opsi mana yang terbaik dan mempertimbangkan kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat.

Keputusan ini sangat penting agar investor, masyarakat dan Pemkot Depok sebagai penegak aturan memiliki kepastian karena penegakan hukum yang baik dan adil memerlukan dukungan semua pihak. Jadi, DPRD jangan membiarkan munculnya stigma buruk bahwa Pemkot Depok tebang pilih dalam menegakkan aturan, sebaliknya investor jangan dirugikan saat menunggu kepastian.

November 2008

Penataan kawasan Margonda, Bangunan liar akan ditertibkan

Monitor Depok, 27 November 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Kota Depok akan menata kawasan Jalan Margonda menjadi lebih rapi dengan menertibkan bangunan liar sepanjang jalan protokol tersebut pada 2009.

Namun, sebelumnya Pemkot melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) mengimbau para pemilik bangunan, seperti rumah maupun ruko untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai IMB.

“Saya mengimbau pemilik bangunan di sepanjang Jalan Margonda untuk tidak menambah bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan,” ujar Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto, kemarin. Saat ini, kata Rendra, banyak sekali bangunan ruko ataupun rumah yang memiliki bangunan tambahan di depannya. Hal ini justru menambah kesemrawutan di kawasan Margonda. Padahal untuk menambah bangunan tersebut harus mendapatkan izin dari Distakotbang.

“Walaupun bangunan tambahan itu hanya awning atau bangunan semi permanen, itu tidak diperbolehkan,” kata Rendra. Dia meminta para pemilik bangunan untuk segera membongkar sendiri bangunan tambahan tersebut, sebelum nantinya Pemkot melalui Distakotbang dan Satpol PP melakukan penertiban.

“Penertiban itu salah satu program yang akan dilaksanakan pada 2009 mendatang. Sebelumnya kami akan melakukan sosialisasi dengan membuat surat edaran dan imbauan kepada pemilik bangunan,” ujarnya.

Rendra memberi contoh, banyak ruko atau tempat usaha yang diberi atap menjorok ke depan. Kemudian di depannya ditaruh barang dagangannya.

“Misalnya rumah makan, yang di depannya dibangun semacam awning atau atap. Di situ ditempatkan meja untuk pelanggan. Padahal hal itu tidak diperbolehkan. Inilah yang nantinya akan ditertibkan,” kata dia.

Mantan Kepala Dinas PMKS itu mengatakan, ada aturan mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB) di sepanjang jalan, yang melarang untuk mendirikan bangunan di areal GSB tersebut.

“Hal inilah yang sering dilanggar oleh para pemilik bangunan. Mereka membangun awning atau bangunan semi permanen, padahal jelas-jelas itu tidak diizinkan,” katanya lagi. Distakotbang sendiri, menurut Rendra, akan memprioritaskan penertiban bangunan di sepanjang Margonda, karena kawasan ini merupakan jalan protokol dan etalase Kota Depok. “Setelah Margonda ditertibkan, barulah dilanjutkan ke kawasan lainnya,” jelasnya.(van)

Distakotbang kerepotan, Spanduk di Margonda bikin semrawut

Monitor Depok, 27 November 2008

BALAIKOTA, MONDE: Maraknya spanduk dan bendera liar di sepanjang Jalan Margonda, terutama bendera dan spanduk dari partai maupun caleg peserta Pemilu 2009 membuat pemandangan kota menjadi semrawut.

Pemasangan bendera dan spanduk yang seenaknya sangat merusak estetika kota. Namun Pemkot mengaku tidak bisa langsung menertibkan atribut kampanye tersebut, karena mereka tersandung di peraturan yang ada.

“Jika bendera atau spanduk milik parpol maupun para caleg langsung ditertibkan, maka kami bisa dikenai pasal penghilangan alat peraga kampanye,” ujar Kasie Dekorasi Kota Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotban), Setiawan, kemarin.

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye, dijelaskan bahwa alat peraga tidak boleh ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, serta jalan protokol dan jalan bebas hambatan.

“Kenyataannya di sepanjang Jalan Margonda marak spanduk dan bendera parpol. Tapi Distakotbang tidak bisa membersihkannya karena bisa dianggap menghilangkan atribut kampanye,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, Panwaslu memberikan teguran kepada parpol maupun para caleg untuk tidak memasang bendera maupun baliho seenaknya. Jika tidak dipatuhi, Panwaslu dapat berkoordinasi dengan Pemkot, dalam hal ini Distakotbang dan Satpol PP untuk menertibkan hal tersebut. “Namun hingga sekarang hal itu belum pernah dilakukan,” jelasnya.

Pemkot sendiri menurut dia sudah menyediakan panggung dan menentukan titik untuk pemasangan spanduk, baik yang bersifat komersial maupun non komersial.

“Kami juga rutin melakukan penertiban setiap minggunya untuk menyita spanduk yang dipasang sembarangan,” kata Setiawan. Operasi itu, lanjut dia, dilaksanakan per wilayah, yakni di sekitar Margonda, Sawangan, Cinere, dan wilayah Cibubur.

“Selama ini yang membikin pemandangan menjadi semrawut justru spanduk non komersial. Tapi kami terkendala aturan tadi. Kalau spanduk komersial, kami bisa langsung menertibkan,” jelasnya. Dia mengaku Distakotbang harus menunggu surat dari Panwaslu untuk bisa membersihkan spanduk, bendera, maupun atribut kampanye yang saat ini marak di sepanjang Margonda.

“Menurut aturan, Panwaslu yang berwenang menertibkan itu. Mereka bisa menyurati parpol untuk membersihkan bendera dan spanduk tersebut. Jika tidak ditanggapi, barulah Paswaslu meminta kepada Pemkot membersihkan spanduk kampanye tersebut,” kata dia lagi.

Pemkot ikut bandel

Tak hanya parpol dan caleg, ketidakpatuhan dalam memasang spanduk ternyata juga dilakukan oleh Pemkot Depok. Salah satunya terlihat di pertigaan apotik (antara Jl Margonda- Jl Siliwangi- Jl Kartini). Di tempat itu terpasang papan pengumuman dari Distakotbang untuk tidak memasang spanduk. Namun kenyataannya, ada spanduk dari Pemkot Depok bertema Hari Pahlawan terpampang di tempat tersebut. Sementara di bawahnya ada spanduk berisi himbauan dari Polres Metro Depok.

Meyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan, Rendra Fristoto mengatakan semua instansi pemerintah, baik Pemkot maupun Polres seharusnya berkoordinasi dengan Distakotbang sebelum memasang spanduk.(van)

Oktober 2008

Terkait temuan BPK, Walikota siap tegur bawahan

Monitor Depok, 29 Oktober 2008

BALAIKOTA, MONDE: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku siap menindaklanjuti temuan dan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya temuan ketidakpatuhan Pemkot Depok, khususnya di Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal laporan keuangan tahun anggaran 2007.

“Pada prinsipnya tidak ada masalah. Pemkot Depok akan menindaklanjuti masukan dari BPK ataupun lembaga pengawas lainnya. Jadi tidak ada masalah,” ujar Nur Mahmudi usai upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Balaikota, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, BPK meminta Walikota Depok menegur secara tertulis pada Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya, menegur secara tertulis kepada Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) supaya melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto mengaku sudah menerima teguran yang dimaksud dari Walikota Depok.

“Walaupun kesalahan laporan itu terjadi saat saya belum menjadi kepala Distakotbang, tapi Walikota sudah mengirimkan surat teguran kepada saya,” ujar Rendra.

Dia mengatakan, temuan dari BPK itu disebabkan karena kurang cermatnya perencanaan sebuah proyek. “Sebenarnya itu hal yang wajar jika ada kesalahan, tapi ada batas toleransinya. Jika kelebihan volume itu di bawah 5%, maka itu masih ditoleransi. Jika di atas 5%, itu baru tidak benar,” kata Rendra.

Selaku KPA, dia juga sudah melayangkan teguran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK yang menjadi bawahannya untuk bekerja dengan lebih cermat.

Mengenai kelebihan pembayaran, Rendra menjelaskan bahwa hal itu sudah dikembalikan. “Dan itu juga sudah disetorkan kembali ke kas daerah,” ujarnya.

Selain kepada Kepala Distakotbang dan Kadis PU, BPK juga meminta Walikota menegur kepala-kepala dinas lainnya karena belum efektif memanfaatkan pekerjaan yang sudah dibiayai dari APBD Depok TA 2007.

Seperti kepada kepala Dinas Pertanian, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan peralatan Rumah Potong Hewan (RPH), serta penggunaan alat peternakan senilai Rp305.415.000.

Dari hasil cek fisik pada 21 April 2008 menunjukkan bahwa alat-alat peternakan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena bangunan fisik RPH belum sepenuhnya rampung.(van/mr)

Pemkot rencana bangun skywalk

Monitor Depok, 13 Oktober 2008

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat perdagangan dan jasa di Jalan Margonda, Pemkot Depok merencanakan pembangunan skywalk yang akan menghubungkan antara Terminal Depok dan Plaza Depok.

Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Depok menuturkan, pembangunan skywalk hingga sejauh ini terus dalam kajian. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kepada Monde beberapa waktu lalu menuturkan pembangunan skywalk nantinya akan melibatkan peran serta pihak ketiga (swasta).

Skywalk tentu saja memiliki fungsi sama seperti jembatan penyebrangan orang (JPO), namun berbeda dengan JPO, skywalk dilengkapi pula dengan sejumlah kios di kanan kirinya.

Apakah kehadirannya akan menjadikan solusi atas menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib di kawasan terminal Depok dan sekitarnya? Wali kota mengatakan, dirinya tidak akan memberikan janji apapun terkait akan dibangunnya skywalk. Pada prinsipnya pembangunan JPO yang terkesan lebih modern ini diharapkan memberi kontribusi positif bagi pembangunan khususnya bidang ekonomi untuk wilayah Depok.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Zalfinus Irwan menuturkan dibangunnya skywalk di kawasan terminal yang menghubungkan dengan area perbelanjaan Plaza Depok diharapkan mengurangi titik kemacetan di sekitar wilayah itu.

Nyaman

Dengan dibangunnya skywalk tentu saja akan menghubungkan sejumlah fasilitas strategis wilayah bagian timur dan barat yang selama ini dipisahkan dengan keberadaan Jl. Margonda. Masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di kawasan ini cukup memarkir mobilnya di area tertentu dan dapat berkeliling dengan cukup berjalan kaki dengan nyaman.

Skywalk sejauh ini sebenarnya telah hadir di sejumlah kota besar sebut saja di Jakarta yang terdapat di Mangga Dua (penghubung ITC-Mal Mangga Dua) dan Pondok Indah Mal (PIM 1-PIM 2). Rencananya di Depok skywalk juga akan dibangun sebanyak tiga tingkat.

Pembangunan skywalk di wilayah ini diharap juga akan menjadi JPO yang lebih efektif. Maklum saja, sejauh ini sebuah JPO bercat biru melintas antara tempat pemberhentian angkot dan pusat perbelanjaan kurang maksimal.

Tak sedikit warga yang lebih memilih menyeberang di bawah antara bagian pintu masuk angkot ke terminal dan depan Ruko Depok Mas meski resiko tertabrak kendaraan mengancam. Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, Rendra Fristoto menuturkan, sudah ada beberapa kali pertemuan, untuk pematangan rencana pembangunan skywalk.

Dituturkan oleh Rendra dalam pembangunan skywalk tersebut cukup banyak melibatkan sejumlah dinas, di antaranya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Rendra, berdasarkan rencana tata ruang skywalk tidak menyalahi peruntukkan yang ada.

Pasalnya skywalk melintas di atas Jalan Margonda Raya yang merupakan pusat perdagangan dan jasa Kota Depok. Jika dilihat dari tata ruang itu sudah pas dan tidak menyalahi aturan. Namun untuk desain bangunan Distakotbang harus melihat dari konstruksi bangunan agar lahan terminal yang merupakan milik Pemkot dapat dimanfaatkan secara optimal.(Suci Dewi)

Agustus 2008

Jelang pemilihan ketua KONI Depok, Fokuskan pembinaan cabang unggulan

Monitor Depok, 2 Agustus 2008

MARGONDA, MONDE: Sosok yang akan mengisi posisi Ketua KONI Depok diharapkan lebih memfokuskan pembinaan terhadap cabang olahraga unggulan yang selama ini terbukti berprestasi di berbagai ajang yang pernah digelar seperti Porprov, PON, maupun ajang internasional seperti Sea Games atau Asian Games.

Hal ini diungkapkan secara terpisah oleh tiga Ketua Pengcab olahraga di Depok kepada Monde, kemarin.

“Menurut saya Ketua KONI mendatang harus orang yang memiliki integritas yang baik, paling tidak dia harus tahu mengenai olahraga,” ujar Ketua Pengcab Perpani Kota Depok, Rendra Fristoto.

Dia mengatakan, seorang Ketua KONI harus betul-betul memperhatikan olahraga secara penuh, dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan atlet.

Sementara itu Ketua Pengcab Podsi Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan Ketua KONI mendatang harus memperhatikan beberapa hal untuk kemajuan olahraga di Depok.

“Yang pertama harus dibenahi adalah sarana dan prasarana. Tanpa hal itu, kita sulit melakukan pembinaan dengan baik,” jelasnya.

Sariyo juga berharap agar Ketua KONI mendatang harus orang yang kredibel, memiliki wawasan, serta mempunyai akses dan hubungan yang baik dengan pemerintah.

Senada dengan itu, Ketua Pengcab PASI Kota Depok, Nina Suzana berharap agar Ketua KONI mendatang adalah orang yang suka olahraga, yang memiliki komitmen, serta memiliki uang.

“Olahraga itu kan butuh uang. Kalau dia nggak punya uang bagaimana melakukan pembinaan,” kata Nina.

Namun dia juga berharap agar siapapun nantinya yang terpilih sebagai Ketua KONI Kota Depok untuk memfokuskan pembinaan kepada cabang-cabang unggulan dan potensial.(van)

Juli 2008

‘Bentuk kantor telekomunikasi’

Monitor Depok, 29 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Kamar Gadang dan Industri (Kadin) Depok mengusulkan kepada Pemkot Depok agar membuat satu badan atau dinas yang menangani masalah industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

Wakil Ketua Kadin Kota Depok Bidang Perbankan, Perpajakan dan Investasi Muhammad Fuad mengatakan perkembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi di Depok cukup pesat.

Bahkan sektor tersebut sudah berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahknya dengan sebagian besar masyarakat Depok. “Hal ini harus direspon Pemkot dengan membuat kantor atau badan yang khusus menanganinya,” katanya kepada Monde, kemarin.

Dia mencontohkan pengaturan pembangunan base transeiver station (BTS) atau menara selelar di Depok yang saat ini masih ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) sehingga dinilai tidak efektif.

Menurut dia, adanya dinas atau badan dan kantor yang menangani masalah industri telekomunikasi dan teknologi informasi diyakini bakal membantu swasta untuk semakin bergairah dalam berinvestasi, bahkan dapat mengurangi berdirinya BTS tanpa izin.

Sebelumnya, Distakotbang melaporkan saat ini terdapat 200 menara seluler di Depok. Pada September 2006 hingga Mei 2007 sebanyak 53 menara seluler telah mengantongi izin dari Pemkot, sedangkan sejak Mei 2007 hingga April 2008 tercatat 73 menara.

Total saat ini baru 130 menara seluler di Depok yang memiliki izin dari 200 BTS. Sejak 2007, Pemkot mulai melakukan operasi penertiban izin mendirikan menara seluler bahkan Pemkot berharap pada 2009 atau 2010, seluruh menara seluler sudah mengantongi izin.

Di sisi lain, Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto mengatakan Pemkot tengah mempertimbangkan adanya menara seluler bersama untuk memperkecil jumlah menara yang ada saat ini.

Fuad menilai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SPOD) yang raperdanya sudah disetujui DPRD kota ini belum mencerminkan satu struktur yang mengelaborasi perkembangan teknologi di masyarakat.

Sebagai buktinya, bidang teknologi informasi tidak ada yang menanganinya secara khusus, padahal kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah cukup tinggi.

“Kadin sudah pernah membicarakannya kepada mereka yang berkepentingan.”

Sebelumnya Direktur PT Fasilitas Data Servis Budi Marsono mengatakan daerah ini memiliki lahan pertanian yang sedikit sehingga sektor jasa, teknologi dan pariwisata bisa dikembangkan menjadi sektor unggulan.(aji)

Bangunan tanpa IMB di Depok, Distakotbang masih tebang pilih

Monitor Depok, 28 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Depok Government Watch (De‘Gowa) menyesalkan metode tebang pilih yang diduga masih dilakukan Distakotbang Kota Depok terkait keberadaan bangunan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ibarat peribahasa, semut di ujung lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat,” ujar Koordinator De`Gowa, Cahyo Putranto, kemarin.

Menurut LSM pemerhati kebijakan daerah, peribahasa itu layak diberikan kepada Pemkot, khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang). “Kenapa ruko atau rumah petak kecil ditindak tegas dan diteriaki terus soal IMB-nya, namun pengembang-pengembang besar yang belum mengantongi izin tetap dibiarkan membangun,” kata Cahyo, pekan lalu.

Contohnya, lanjut Cahyo, pengembangan perumahan dan sarana bermain di kawasan Kota Kembang. “Apakah karena melibatkan nominal besar-besaran, biarpun tanpa IMB didiamkan aja,” tandasnya.

Cahyo juga mempertanyakan sejauhmana pihak Distakotbang menindaklanjuti laporan atau temuan dari DPRD maupun LSM terkait bangunan tanpa IMB, tapi masih berlangsung pengembangannya. “Apakah Pemkot menerima jaminan dari pengembang-pengembang besar itu,” ucapnya.

Belum lama ini, Komisi B DPRD mengungkap temuan terhadap enam titik pembangunan yang belum memiliki IMB, di sekitar kantor mereka sendiri di kawasan Kota Kembang, Sukmajaya.

Seperti yang dikatakan Komisi B, dari enam titik pembangunan tak ber-IMB itu, empat di antaranya baru memiliki Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yakni Sektor Aster, Alamanda, Yasmin dan Wahana Permainan Air 1001 Malam. Sementara dua lainnya masih belum ada bangunan, namun sudah dimulai pengerjaan.

“Tanpa mengantongi IMB, pengembang masih berani melanjutkan pekerjaan. Hal ini menjadi tanda tanya besar. Orang awam pun masih wajar menilai Pemkot dan Distakotbang penuh dengan intrik kepentingan,” ujar Cahyo.

Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani berjanji akan melayangkan perintah pemberhentian pembangunan terkait temuan DPRD tersebut. Salah satunya adalah proyek pembangunan Wahana Permainan Air 1001 Malam, Jl. Raya Boulevard, Kota Kembang. “Setelah dilayangkannya surat itu dan ternyata pengembang masih membandel Satpol PP siap melakukan eksekusi penyegelan,” tandasnya pekan lalu.

Sariyo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pembangunan tanpa IMB melalui media, mengungkapkan sebenarnya Satpol PP melalui surat bernomor: 300/255/sat.pol/VI/08 telah melayangkan pemanggilan terhadap pimpinan Perumahan Grand Depok City (GDC).

Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto menuturkan lamanya pengurusan IMB juga terkait dengan proses pergantian pengelolaan di dalammya.

Dia menjelaskan awalnya perumahan itu dikelola dengan membawa bendera Kota Kembang, tapi kini berganti menjadi GDC. Distakotbang, lanjut Rendra, sebenarnya telah melayangkan Surat Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan (SP4) lantaran proses pembangunannya tanpa disertai IMB itu.

Namun demikian, pernyataan telah dilayangkannya SP4 oleh Distakotbang ditepis oleh Kepala Satpol PP Sariyo. Pasalnya, Satpol PP sebagai eksekutor mengaku belum mendapatkan surat tembusannya.(ina/mr)

40% Tower selular di Depok ilegal

Monitor Depok, 23 Juli 2008

BALAIKOTA, MONDE: Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) akan memberlakukan kebijakan perizinan ketat terhadap sejumlah perusahaan selular yang memasang tower di wilayah Kota Depok. Pasalnya dari 200 tower selular di Depok, baru 60% di antaranya yang dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu dituturkan Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto, kemarin. “Kita tentunya tidak ingin Depok menjadi hutan tower. Untuk itu Pemkot akan menertiban izin pendirian tower,” tandasnya.

Dia menjelaskan sejumlah cara ditempuh guna menekan benjamurnya tower di antaranya dengan kebijakan penggunaa tower bersama antara sejumlah operator selular. Dengan cara itu tentu saja akan lebih meringanka, selain lebih murah secara pengadaan. Juga akan lebih hemat dari penggunaan lahan.

Distakotbang mencatat saat ini ada sebanyak 200 menara selular di Depok, tapi baru 60% di antaranya yang dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada September 2006 hingga Mei 2007 sebanyak 53 menara selular terdata memiliki IMB. Sementara di kurun waktu Mei 2007 hingga April 2008 tercatat sebanyak 73 menara. Total saat ini baru 130 menara selular di Depok yang memiliki izin.

“Sejak tahun 2007 Distakotbang sebenarnya sudah memulai penertiban perizinan menara selular di Depok. Setidaknya di tahun 2009 atau 2010 seluruh menara selular di Depok sudah dilengkapi izin,” harapnya.

Menurutnya, masa berlaku izin menara biasanya selama lima sampai 15 tahun. Selain izin tetap, Distakotbang juga memberikan izin berjangka selama dua tahun kepada sejumlah operator. Penertiban menara selular lanjut Rendra, selama ini telah dilakukan di sejumlah kota seperti Cirebon dan Tangerang. Hal ini akan diterapkan di Depok.

Dia mengatakan tower yang dibangun di Depok harus memenuhi sejumlah persyaratan yakini jarak antara jalan arteri dan kolektor dengan menara minimal 100 meter, sedangkan untuk jalan lokal minimal 15 meter. Ketinggian menara selular yang ada saat ini variatif antara 30-70 meter.(ina)

Juni 2008

Langgar IMB dan damija, Ruko di Margonda belum dibongkar

Monitor Depok, 17 Juni 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pasalnya, bangunan tersebut dinilai memakai daerah milik jalan (damija) dan menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas (Kabid Wasdal) Distakotbang, Jondra Putra mengatakan pihaknya sudah melayangkan SP4 sebanyak tiga kali kepada Andri, pemilik bangunan tersebut. “Namun hingga saat ini sama sekali tidak ditanggapi,” ujar Jondra, kemarin.

Dia mengaku sudah melayangkan surat perintah pembongkaran yang diteken langsung Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto pada 14 Mei lalu. “Distakotbang memberi tenggat waktu 14 hari sejak surat dikeluarkan, karena tidak ada tanggapan, maka hal ini akan diserahkan kepada Satpol PP,” ujarnya.

Bangunan yang berada tepat di pertigaan Jl Margonda dan Juanda itu jelas-jelas melanggar Perda 3/2000 tentang IMB dan retribusi bangunan. “Dalam perda sama sekali tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di lahan damija,” katanya.

Sementara itu Kasie Pengawasan Distakotbang, Eri Sumantri mengatakan, pemilik bangunan di tempat itu pernah datang menghadap ke Distakotbang setelah menerima SP4 II.

“Saat itu dia menjelaskan alasannya membangun karena memiliki izin berjangka. Padahal izin itu hanya untuk bangunan utama, bukan untuk bangunan tambahan,” jelasnya.

Pos polisi

Untuk pos polisi yang juga dibangun di tempat itu, kata Eri, tidak terlalu dipermasalahkan karena merupakan bagian dari fasilitas umum.

“Mereka sebenarnya tinggal mengajukan izin ke Dinas PU untuk membangun pos polisi karena lahan damija merupakan kewenangan Dinas PU,” jelas Eri.

Mengenai surat perintah pembongkaran yang sudah dilayangkan ke pemilik bangunan, Jondra mengatakan bahwa hal itu sekaligus merupakan peringatan bagi pemilik bangunan lain untuk tidak membangun di atas lahan yang merupakan fasilitas umum.

Sementara itu Kasatpol PP Sariyo Sabani mengaku memang sudah menerima surat tembusan dari Distakotbang.

“Namun hanya surat tembusan. Kalau surat permintaan untuk membongkar belum kami terima,” katanya.

Sariyo mengaku saat ini masih menunggu surat tersebut dari Distakotbang. “Jika sudah ada, kami akan meminta pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya dengan sukarela. Kalau tidak digubris, barulah Satpol turun tangan,” tuturnya.

Sariyo menjelaskan, bangunan yang dimaksud tersebut bukan hanya melanggar IMB, tapi juga melanggar izin membangun damija.

“Kalau hal ini yang menentukan adalah Dinas PU, tapi yang jelas pemilik bangunan melanggar dua hal, tidak sesuai IMB dan membangun di damija,” katanya.(van)

Dua pejabat Pemkot kecelakaan, Anggota Dewan nyusruk

Monitor Depok, 12 Juni 2008

SAWANGAN, MONDE: Sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalan Raya Muhtar Sawangan, kemarin. Dari lima kendaraan tersebut, dua di antaranya milik Kepala Distakotbang Rendra Fristoto, serta kendaraan Kabid Wasdal Distakotbang Jondra Putra.

Akibat kecelakaan itu, Jalan Raya Muhtar macet sepanjang satu kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun seorang supir angkot mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke RSUD Sawangan.

Peristiwa naas itu bermula saat sebuah truk dengan nomor polisi B 8178 BT bermuatan conblok melaju dari arah Sawangan menuju Parung Bingung. Tepat di sebuah tanjakan di depan SMA Yapan, truk yang dikemudikan oleh Naalih tidak dapat melewati tanjakan dengan sempurna.

Truk tersebut kemudian bergerak mundur karena remnya juga tidak berfungsi dengan baik. Karena di belakangnya ada sebuah angkot, sopir truk berusaha menghindari tabrakan dengan membelokkan truk ke arah kanan. Namun setelah itu dia kembali belok ke arah kiri.

“Saya bingung melihat truk tersebut bergerak zig-zig tak tentu arah. Akhirnya saya putuskan membawa mobil masuk ke Polpos Sawangan Baru yang ada di sebelah kanan,” ujar Doddy, pengemudi Toyota Soluna milik Kabid Wasdal. Di dalam mobil tersebut juga ada tiga staf Distakotbang.

Malangnya, bagian belakang sedan dengan nomor polisi B 1076 VU itu sempat dihantam pantat truk. Akibatnya kaca belakang kendaraan milik Jondra hancur berantakan.

Setelah menghantam sebuah sedan, truk pembawa celaka itu tidak mau berhenti. Kendaraan itu kemudian juga menghantam kendaraan dinas Kijang B 1174 UQ milik Kepala Distakotbang. Mobil tersebut ditumpangi oleh Rendra dan Jondra.

Tak cukup menghantam dua mobil, truk terus bergerak mundur. Kali ini dia menghantam sebuah angkot D-03 dengan nomor polisi B 1157 UL. Karena hantaman yang cukup keras, bagian depan angkot langsung remuk dan melukai sopir angkot malang tersebut.

Truk itu baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil Toyota Avanza milik Pro XL dengan nomor polisi B 8710 WH.

“Jika sopir truk tidak mengemudikan kendaraannya dengan zig-zag, mungkin tidak akan terjadi kecelakaan. Kami bingung melihat mobil itu bergerak tak tentu arah, sehingga untuk mengindarinya juga bingung,” tutur Dani, seorang staf Distakotbang yang menumpang mobil Soluna hitam.

Sementara itu Bambang, pengemudi Toyota Avanza hanya bisa pasrah saat melihat truk di depannya bergerak mundur dan menghantam kendaraan di belakangnya.

“Jika saya bergerak mundur untuk menghindar, pasti menghantam jip yang ada di belakang mobil saya,” ujar Bambang sambil melihat bagian depan mobilnya yang remuk.

Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto mengaku saat kejadian itu baru pulang dari Sawangan meninjau rumah warga yang tidak layak huni. “Rencananya kami mau ke Sukmajaya untuk meninjau rumah warga lainnya,” tutur Rendra.

Sementara itu Jondra Putra mengaku cukup kaget saat melihat truk yang ada di depannya bergerak mundur.

“Saat itu saya tidak ingat kalau mobil sedan yang di belakang truk adalah mobil saya. Yang saya pikirkan adalah jangan sampai mobil kijang yang saya tumpangi turut dihantam truk,” ujar Jondra sambil memandangi mobilnya yang hancur.

Naalih, pengemudi truk naas tersebut kemudian langsung diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Kepada Monde dia mengaku baru kembali dari Ciseeng menuju ke Cileungsi.

“Di depan truk yang saya kemudikan ada sebuah angkot yang bergerak lambat. Akibatnya saya tidak kuat menahan rem di tanjakan. Akhirnya truk itu mundur karena muatannya juga penuh,” tutur Naalih.

Kecelakaan yang melibatkan dua pejabat Distakotbang itu sempat menarik perhatian warga setempat. Bahkan Camat Sawangan, Usman Haliyana langsung turun meninjau ke lokasi kecelakaan.

Qurtifa nyusruk

Sementara itu, akibat jalan rusak di kawasan Depok II Timur tak jauh dari Jl Proklamasi, nyaris membuat celaka anggota DPRD Komisi A, Qurtifa Wijaya.

Peristiwa itu bermula saat anggota dewan melintas di jalan Bahagia mengendarai sepeda motor. Persis di depan apotik, roda motornya masuk lubang yang ditutupi genangan air.

Sepeda motorpun oleng akibatnya dia terjatuh. “Bruk”. Namun persis di belakang dia terjatuh tak ada kendaraan lainnya sehingga dia selamat. Beberapa saat setelah kejadian itu beberapa pengguna jalan menolongnya, kemudian motor roda dua itu di bawa ke tepi jalan di tempat yang aman.

“Kejadiannya belum lama ini, tapi saya tak mengalami luka karena saat itu jalan motor dalam keadaan perlahan,” kata Qurtifa Wijaya, di Kantor Kecamatan Sukmajaya, kemarin.

Ruas jalan Bahagia kawasan Depok II Timur itu diketahui sebagian sudah dicor beton menggunakan dana APBD Kota Depok, sebagian lagi dalam kondisi rusak berat, badan jalan berlubang dan saat hujan badan jalan itu dipenuhi air, tak ubahnya mirip empang yang airnya mulai menyusut.

Agar kejadian serupa tak terulang bagi pengguna jalan lainnya, alangkah baiknya pemerintah setempat memperbaiki jalan itu sehingga pengendara yang lalulalang di ruas jalan itu menjadi lebih aman.

Qurtifa mengatakan, ruas jalan di mana dirinya terjatuh kondisinya rusak. Bagi pengendara yang melintas di ruas jalan itu harus ekstra hati-hati, terlebih saat hujan jalan tersebut dipenuhi genangan air.

“Kalau pengendara yang baru melintas di jalan itu yang tak mengetahui medannya bisa berbahaya,” katanya.

Mengenai perbaikan jalan itu, menurut dia dilakukan tahun anggaran 2008. Dia berharap setelah diperbaiki tak ada lagi pengendara jatuh ke lubang badan jalan.(van/sud)

JPO Detos–Margo, Harus selesai sebelum Lebaran

Monitor Depok, 3 Juni 2008

BALAIKOTA, MONDE: Dinas Tata Kota dan Bangunan (Diskatobang) Kota Depok memberi batas waktu sebelum Lebaran kepada pengelola mal besar, Depok Town Square (Detos) dan Margocity untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di areal tersebut.

Kabid Tata Kota, Diah Irwanto kepada Monde, menandaskan sebelum lebaran JPO itu harus sudah bisa digunakan masyarakat. “Sebab pembangunan itu memang kewajiban pihak Detos dan Margo!”

Pembangunan JPO itu sendiri, kata Irwanto, sudah mulai dilaksanakan 26 Mei kemarin.

“Mereka sudah mengirimkan surat ke Distakotbang memberitahukan pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Nantinya akan ada staf Distakotbang yang mengawasi pembangunan tersebut supaya tidak tersendat,” katanya.

Dalam pantauan Monde di lapangan, terlihat areal tempat dibangunnya JPO sudah ditutup dengan pagar seng. Para pekerja terlihat mulai melakukan penggalian untuk memasang pondasi JPO.

Adanya kesan penundaan dalam pembangunan JPO selama ini, Diah mengatakan, disebabkan karena adanya perubahan desain JPO dan perubahan harga material.

“Karena kenaikan harga material bangunan, kontraktor pemenang tender yang lama mengundurkan diri. Akhirnya pihak Detos dan Margo terpaksa melakukan tender ulang,” jelasnya.

Desain JPO yang akan dibangun nanti sedikit berubah dari desain awal. Menurut Kabid Tata Kota itu, bentuk JPO akan lebih minimalis.

“Juga akan disediakan ruang untuk iklan layanan masyarakat,” ujarnya.

Anggaran pembangunan dan semua biaya pembangunan JPO itu, menurut Diah, ditanggung oleh pengelola Detos dan Margocity.

Sementara itu Kepala Dinas Kota dan Bangunan, Rendra Fristoto menambahkan, jika JPO Detos dan Margo City selesai dibangun, maka pembatas jalan antara dua mal besar tersebut akan ditutup total, agar tidak ada lagi pejalan kaki yang menyeberang di tempat itu.

Saat ditanya mengenai penggunaan JPO di Depok yang terlihat tidak maksimal, seperti yang ada di depan terminal Depok, Rendra menjelaskan bahwa JPO di tempat itu nantinya akan dibangun ulang.

“Saat ini Distakotbang sedang melakukan pengkajian ulang, karena lokasi JPO yang sekarang masih berada di ruang milik jalan (Rumija). Berdasarkan aturan hal itu tidak diperbolehkan,” ujar Rendra.

Sementara itu aktifis LSM, Rahman Bocor dari Laskar Pembela Ekonomi Rakyat (Laper) menyambut baik pembangunan JPO yang sudah dimulai.

“Ini menunjukkan bahwa Detos dan Margo memiliki itikad baik,” katanya.

Saat ini, kata Rahman, tinggal Pemkot dan DPRD mengawasi jalannya pembangunan tersebut agar tidak terlambat.

Hal senada diungkapan oleh Yusuf Trilis dari Barisan Orang Muda Bersatu (BOMB). Menurutnya, dimulainya pembangunan JPO, walaupun agak terlambat, patut didukung semua pihak.

“Sudah terlalu banyak korban kecelakaan lalu lintas berjatuhan di tempat itu. Seharusnya Pemkot dari dulu mendesak pengelola Detos dan Margocity menyelesaikan pembangunan JPO,” katanya.

Namun kenyataannya, menurut Yusuf, tidak ada ketegasan dari Pemkot Depok.

“Mereka menunggu dulu korban berjatuhan, baru JPO dibangun. Sementara walikota lebih sibuk melakukan aksi tebar pesona dengan memasang spanduk dan baliho di mana-mana,” ujarnya.(van)

Mei 2008

Saluran air SPBU Jl Tole Iskandar disoal

Monitor Depok, 22 Mei 2008

SUKMAJAYA, MONDE: Saluran air SPBU Jl Tole Iskandar wilayah Kec. Sukmajaya dipersoalkan warga.

Pasalnya, saluran air yang berada dibibir jalan itu dikhwatirkan tak bisa menampung air saat hujan.

Warga cemas, kondisi itu berpotensi menimbulkan luapan air yang dapat memenuhi badan jalan dan masuk ke permukiman warga Griya Depok Asri.

Informasi diperoleh Monde menyebutkan kondisi saluran air di depan SPBU berpotensi banjir karena ketika terjadi hujan air melimpah ke badan jalan dan masuk ke permukiman yang ada di depan SPBU itu.

Zaki Tohir pemilik SPBU Jl Tole Iskandar mengatakan akan mencari jalan keluar yang terbaik agar limpahan air tak masuk ke permukiman warga.

Diakuinya, pihaknya telah memperoleh surat dari Ketua RW 24 perumahan Depok Griya Asri terkait saluran air tersebut, namun sampai sekarang dirinya belum bertemu dengan Ketua RW setempat.

“Yang jelas terhadap persoalan itu akan kami selesaikan dengan baik, tanpa merugikan pihak manapun,” tuturnya.

Dia menjelaskan saluran air yang saat ini sudah terbangun mengalami perluasan, sebelumnya lebar saluran air hanya 30 cm, saat ini dibangun menjadi 80 cm. Saluran air menggunakan sistem buka tutup.

Selain itu, untuk mengantisipasi limbah sisa bahan bakar akan dibuat alat penampungan berupa oil chacer yang setiap bulan akan dikontrol agar tidak mengalir ke saluran air. “Jadi kami upayakan yang terbaik.”

Sebelumnya Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Rendra Fristoto mengemukakan izin mendirikan bangunan SPBU Jl Tole Iskandar sudah dikantongi pemiliknya sehingga tidak ada persoalan IMB.(sud)

Baliho Festival Depok roboh

Monitor Depok, 7 Mei 2008

MARGONDA, MONDE: Baliho yang memuat informasi tentang Festival Depok, di depan Terminal Depok, roboh terkena hempasan angin.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Depok, Rendra Fristoto, menilai robohnya baliho ini lantaran konsultan tidak profesional.

Karenanya, Rendra berencana melakukan pemanggilan terhadap konsultan pelaksana, untuk melakukan teguran terhadap peristiwa itu. Untuk membangun sebuah baliho, menurut Rendra, seharusnya melalui standard yang ditentukan.

“Jika pembuatan dilakukan sesuai dengan langkah yang ditentukan, peristiwa robohnya baliho ini tentu tidak akan terjadi,” tutur Rendra menjelaskan.

Terkait peristiwa itu, Rendra menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho yang terpasang di sejumlah jalan di Kota Depok.

Terpisah, M Supriaton, anggota Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) dilokasi robohnya baliho menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 saat hujan disertai dengan tiupan angin.

Pantauan Monde di lapangan, sedikitnya 10-an anggota DLLAJ dengan sigap mencoba membereskan sejumlah besi yang menghambur ke Margonda.

Sementara itu besi bagian pondasi nampak bengkok, karena tak kuat menahan beban.(ina)

Ratusan bangunan akan disegel, Distakotbang Depok: Langgar IPR & IMB

Monitor Depok, 3 Mei 2008

BALAIKOTA, MONDE: Ratusan bangunan yang berada di 22 titik di wilayah Depok terancam disegel oleh Satuan Polisi Satpol Pamong Praja (Satpol PP) karena dinilai telah melanggar Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rencana penyegelan ini dibenarkan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, Rendra Fristoto. Kepada Monde, kemarin, Rendra menuturkan bahwa ratusan bangunan di 22 titik ini memiliki pelanggaran yang beragam.

Di antaranya membangun di area resapan air sehingga melanggar Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), belum menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelanggaran lainnya.

Menurut Rendra, pihaknya telah melayangkan Surat Peringatan Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP4) sebanyak tiga kali dan tak mendapatkan respon.

Segera dieksekusi

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani, mengatakan pihaknya segera melakukan eksekusi terhadap ratusan bangunan di 22 titik itu. Rencananya, eksekusi akan dilakukan pada bulan ini.

“Kami Satpol PP bukanlah macan ompong, namun macan yang memiliki taring. Sebagai Satpol PP kami siap menegakan Perda di wilayah Depok,” tutur Sariyo tegas.

Sejumlah bagunan yang melanggar itu menurut Sariyo bentuknya pun beragam, mulai dari rumah tinggal, gudang, rumah toko (ruko), hingga bagunan proyek perumahan.

Beberapa di antaranya adalah Perumahan Darrusalam yang berlokasi di Kelurahan Pancoran Mas, PT Karsa Agung Realindo Tipar di Mekarsari Cimanggis.

Bagi mereka yang tidak memenuhi aturan, akan terkena penyegelan terhadap pintu keluar/masuk untuk memberhentikan aktivitas hingga kewajiban dipenuhi.

Jika tetap membandel, Sariyo mengatakan Satpol PP siap membongkarnya. Menurutnya, dengan membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Perda, merupakan partisipasi swasta membangun Depok. Sariyo pun berharap hal itu akan ditaati oleh sejumlah investor yang melakukan bisnisnya di Kota Depok.

Megatron Margo

Sementara kemarin, Satpol PP Kota Depok mencopot segel yang dipasang pada papan iklan Megatron.

Layar iklan elektonik yang berlokasi di area Margo City, lanjut Sariyo telah melunasi kewajibannya melalui PT Djarum dengan NPWPD 2000 1354 00 00 senilai Rp262.500. 000 serta bunga denda sebesar Rp10.500. 000.
“Dengan demikian, mereka berhak untuk mengoperasikan papan iklan yang telah mereka lunasi kewajibannya itu,” tutur Sariyo menjelaskan.(ina)

April 2008

Mei, Detos siap bangun JPO

Dana melonjak jadi Rp1,3 miliar

Monitor Depok, 30 April 2008

MARGONDA, MONDE: Pihak Detos mengatakan kesiapannya membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada bulan Mei 2008. Hal itu dikatakan Penanggungjawab Detos Citra Yohandra, kemarin.

Citra menyatakan anggaran yang akan diserap untuk pembangunan JPO mencapai Rp1,3 miliar dan dibagi dengan pihak Margo City. “Anggarannya dilakukan 50-50 sehingga hal tersebut dinilai adil dari hasil kesepakatan Detos dengan Margo,” ujarnya.

Mengenai keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dia mengatakan keterlambatan ada pada desain dari bangunan itu dan beberapa kendala teknis lainnya.

Menurut Citra permasalahan keterlambatan pembangunan bukan hanya ada di pihak Detos dan Margo saja tetapi juga pihak pemkot yang sering berbeda pendapat terhadap rencana teknis JPO yang disodorkan.

“Kita jangan menyalahkan siapapun tetapi yang pasti awal Mei ini kita akan memulai pembangunan, karena ini juga merupakan tanggung jawab kita bagi masyarakat Depok,” ucapnya kepada Monde, kemarin.

Lebih lanjut Citra menambahkan, berlarutnya proses persetujuan membuat anggaran pembangunan JPO melonjak.

Sebelumnya pihak Detos-Margo City telah menjadwalkan pembangunan JPO pada Oktober 2007 dengan anggaran Rp1 miliar.

Kini seiring meroketnya harga, terutama harga besi, pihak Detos-Margo City harus melakukan revisi anggaran sehingga mencapai Rp1,3 miliar.
“Kita sebenarnya sudah siap saat bulan Oktober tahun lalu, tetapi adanya beberapa pertimbangan dari pemkot sehingga kita mesti menundanya yang berimbas kepada naiknya jumlah anggaran,” terangnya.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi C dari FPD Rintisyanto mengatakan komitmen baik dari pihak Detos maupun Margo jangan hanya di mulut saja tetapi lebih kepada realisasinya.

“Dari awal kita pertemuan mereka juga telah bilang siap, tetapi nyatanya tertunda, untuk itu realisasikan dahulu JPO tersebut, jangan hanya ngomong doang, ini sudah nggak bisa ditunda lagi,” ucap Rintis.

Dia juga mengingatkan kepada pihak Pemkot untuk segera melakukan dorongan kepada pihak Detos maupun Margo karena ini juga menjadi tanggung jawab Pemkot.

“Mereka harus bekerjasama, pemkot juga jangan menunda kalau memang pihak Detos dan Margo telah siap, jadi masyarakat tidak merasa dirugikan lagi, ini harus dicermati, jangan nantinya Detos-Margo udah siap pemkot malah cari alasan untuk menundanya, semua harus bekerjasama dengan baik,” ucapnya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Rendra Fristoto, kepada Monde beberapa waktu lalu, menuturkan bahwa Pemkot pun berharap pembagunan JPO akan terealisasi di tahun ini.

Pemkot lanjut dia tetap akan menagih janji, Detos dan Margo City untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan antara dua pusat belanja di Kota Depok itu.

Menanggapi tingginya desakan dari berbagai kalangan waktu itu Rendra pun menjelaskan. Menurutnya, niat baik dari Detos dan Margo City untuk membangun PJO, sudah ada.

Mengenai belum terealisasinya pembangunan sarana penyebrangan itu hingga saat ini dikarenakan masalah teknis saja.

Pada tahun 2007, menurut Rendra, pihak Detos dan Margo City telah melaksanakan tender, dalam upaya pembangunan JPO.

Namun demikian lanjut Rendra, pemenang tender [tanpa menyebut perusahaan pemenang] pada akhir tahun 2007 itu akhirnya mengundurkan diri, dikarenakan harga 2008 tak sesuai lagi akibat harga yang melambung tinggi.

Akibat adanya perubahan pemenang tender yang mengundurkan diri itu pula, akibatnya pihak Detos dan Margo City, menurut Rendra saat ini sedang mengadakan lelang tender ulang.

Saat ditanya Monde, apakah ada sanksi yang bisa diterapkan kepada pihak Detos dan Margo City terkait tak segera terealisasinya janji membangun JPO, Rendra pun berutur, pihaknya kana memberikan teguran secara keras.

Namun, prinsipnya Pemkot berharap Detos dan Margo City segera merealisasikan JPO, dengan waktu yang lebih cepatnya.(alp/ina/why)

Ratusan hunian tak layak huni,  Puluhan tahun tidur beralas tanah

Monitor Depok, 15 April 2008

CILANGKAP, MONDE: Ratusan rumah tak layak huni masih banyak ditemui di Cilangkap, Cimanggis.

Warga yang menempati umumnya adalah penduduk kelahiran Depok yang sudah ratusan tahun beranak pinak di daerah tersebut. Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Cilangkap Arly Supit berharap pemkot Depok untuk meninjau langsung rumah kumuh yang ada di Cilangkap.

Dia mencontohkan pasangan Boin dan Anita dan kedua anaknya yang merupakan warga RT 03 RW 16 Pulau Damar, sudah puluhan tahun tinggal di rumah tak layak tanpa aliran listrik.

Boin bekerja sebagai buruh lepas tanpa penghasilan tetap, rumahnya hanya berdinding dinding triplek kayu yang rentan lapuk dengan fasilitas Mandi Cuci Kakus beratapkan langit.

Letak fasilitas MCK itu hanya semeter dari kediaman Boin dan berdempetan dengan sumur, sumber air minum utama keluarga tersebut. Luas bangunan rumah Boin sekitar 50 meter persegi dan luas tanah sekitar 120 m.

“Saya tinggal di sini meneruskan orang tua saya, dan enggan untuk pindah, “ katanya kepada Monde.

Tempat tinggal Boin, di kelilingi rerimbunan pohon dan dekat areal persawahan hijau. Dari jalan raya Bogor hanya dihubungkan oleh jalan setapak sejauh 10 km. Untuk menyambangi Boin hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua

Tapi itu tak mudah, setiap hujan menderas jalan setapak itu berubah menjadi genangan lumpur. Hanya motor jenis trail yang cocok melibas wilayah itu.

Ketika mentari terlelap, Boin harus cepat mempersiapkan dian dari lampu templok untuk menyinari cahaya rumahnya.

“Rumah saya tidak dialiri listrik, setiap hari saya tidak bisa menyaksikan tayangan televisi, di sini selalu gelap gulita,“ ujar Boin yang selalu was-was ketika hujan menerpa.

Sewaktu-waktu rumahnya bisa rubuh dan menimpa mereka. Pernah suatu hari rumah itu rubuh dihempas angin dan hujan deras. Agar rumah bisa kembali berdiri, Boin harus menyisihkan koceknya untuk membangun kembali rumahnya.

Beruntung dengan kondisi seadanya itu, Boin dan keluarganya tidak pernah mengalami gangguan kesehatan, “selama ini saya dan keluarga Alhamdulilah selalu sehat,” tuturnya.

Boin tidak mempermasalahkan kondisi rumahnya, yang penting kedua anaknya bisa mengenyam sekolah hingga ketingkat perguruan tinggi, “Anak saya yang pertama sekarang duduk di SMP dan kedua di bangku SD.”

Boin berharap kepada instansi terkait untuk membantu renovasi rumahnya. Boin tak sendirian, di sebelah rumahnya terdapat rumah tak layak huni milik Mpok Nyai.

Kondisi bangunan milik perempuan setengah abad itu bak pinang dibelah dua dengan rumah Boin. Berdinding triplek, beralas tanah tanpa fasiltas MCK dan tak dialiri listrik.

Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Cilangkap Arly Supit program-program yang katanya melayani masyarakat belum menyentuh lapisan masyarakat yang ada jauh dari perkotaan.

“Negara kita sudah merdeka tapi mereka belum merasakan akan pembagunan,” ujar Arly.

Kasus semacam ini sudah dipelajari dan sudah merupakan masukan dari pihak LPM untuk mencari jalan keluar, Dia berharap rumah kumuh di lingkungan Depok segera direhab dan direnovasi.

“Dana dari Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) perlu ditingkatkan yang katanya akan dialokasikan dana sekitar 98 juta dikatakan masih kurang, karena untuk wilayah Depok terutama Cilangkap untuk diperhatikan,“ tambahnya.

Dia berharap pihak Pemkot segera memberikan surat pemberitahuan kepada menteri perumahan rakyat akan keberadaan rumah kumuh ini.

“Rehab untuk rumah kumuh warga berupa dana bergulir, dimana berupa uang pinjaman lunak, yang setelah direhab warga untuk segera megembalikan tanpa syarat apapun dan uang yang diangsur tergantung dari kemampuan pemilik rumah, “ tuturnya.

Direncanakan setiap kepala keluarga akan diberi bantuan sekitar Rp 3 juta untuk biaya rehab rumah tak layak huni. Dia berharap biaya tersebut dapat bisa digunakan sebaik mungkin.

Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang menargetkan bebas pemukiman kumuh pada 2011. Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok Rendra Fristoto pihaknya segera mengajukan dana pembangunan kepada Meneg perumahan rakyat sedikitnya Rp25 miliar.

Kemarin dua staf dinas PMKS mensurvei rumah kumuh milik warga, Sahat Sihombing dari staf PMKS mengatakan bantuan rehab rumah akan diberikan kepada warga yang benar-benar memiliki rumah kumuh, dan keberadaan tanahnya tidak bermasalah.

“Dinas PMKS sifatnya hanya memfasilitasi kemudian pihaknya akan mengajukan kepada pihak Menpera, “ katanya.

Sementara itu Lurah Cilangkap Zainal Kopli ketika ada laporan mengenai ratusan warganya yang bermukim di rumah tak layak dia akan segera melakukan survei untuk ditindak lanjuti kepada pihak terkait.

“Pihak kelurahan dan LPM sudah bekerjasama untuk segera memberikan informasi kepada pihak terkait untuk merehab rumah yang tidak layak, “ katanya.(m-10/ina)

Pemanah Depok dominasi Kejurda Jabar

Monitor Depok, 11 April 2008

DEPOK, MONDE: Dunia olahraga Depok kembali mengukir tinta emas. Prestasi kali ini datang dari cabang panahan.

Tujuh atlet panahan Depok yang mengikuti Kejuaraan Daerah Panahan 2008 tingkat Jawa Barat, pada 2-6 April lalu di Bandung berhasil meraih prestasi besar dengan 2 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Bahkan di nomor ronde tradisional putra dan putri, atlet Depok menyapu bersih semua medali yang disediakan.

Ketua Pengcab Perpani Depok, Rendra Fristoto mengatakan, keberhasilan Depok meraih emas melalui pemanah putra Kiswadi di ronde tradisional putra, dan Haryati di nomor tradisional putri.

Tiga medali perak diraih Triharjono di ronde tradisional putra, Haryani di ronde tradisional putri, serta Sugeng Ngadepi di nomor ronde nasional. Sementara dua perunggu diraih Sugeng Ngadepi di nomor ronde tradisional putra dan Rosita di nomor ronde tradisional putri.

“Ini jelas prestasi yang sangat membanggakan, walau selama ini cabang panahan kurang mendapat perhatian dari Pemkot dan KONI, namun atlet panahan Depok tetap memperlihatkan prestasi terbaik,” katanya, kemarin.

Saat ini, kata Rendra, tiga atlet panahan Depok juga tengah mengikuti Pelatda di Bandung guna bertanding di PON mendatang. Ketiga atlet itu adalah Yasmidar, Sugeng Marsanto, serta Haryati.

“Mereka tidak diperbolehkan ikut Kejurda di Bandung. Kalau semua atlet Depok turun, mungkin prestasinya akan lebih bagus lagi,” ujar Kepala Distakotbang itu.

Dia menjelaskan, dalam Kejurda kemarin, ada tiga nomor yang dipertandingkan, yaitu ronde tradisional putra dan putri, ronde nasional putra dan putri, serta ronde FITA. “Artinya di ronde tradisional atlet Depok sangat mendominasi karena meraih semua medali yang disediakan,” katanya.

Selama ini, katanya, atlet panahan Depok memang telah memperlihatkan prestasi yang membanggakan dan selalu mengharumkan nama Depok. “Bahkan dalam Porda di Karawang yang lalu, atlet panahan Depok menjadi pengumpul medali emas terbanyak dengan 8 emas,” tuturnya.

Dia pun berharap Pemkot maupun KONI memberi perhatian yang lebih serius untuk cabang ini. “Selama ini atlet panahan Depok hanya berlatih sendiri-sendiri. Saya berharap nantinya ada semacam pemusatan latihan agar prestasi yang sudah diraih bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujarnya.(van)

Kasus DAS Ciliwung, Pemkot belum dapat tembusan

Monitor Depok, 11 April 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengaku belum mendapat surat tembusan dari Kejari, terkait dugaan korupsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang melibakan seorang pejabat Kabid Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) berinisial AS.

Hal itu dituturkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi (Infokom) Dadang Wihana kepada Monde, di ruang kerjanya, kemarin.

“Pemkot Depok belum dapat berikan klarifikasi dan langkah apa yang akan di diambil. Seandainya telah ada surat tembusan terkait dugaan korupsi itu, kami baru akan mengambil langkah,” tutur Dadang menjelaskan.

Sementara itu ketika Monde mendatangi ruang kerja AS, untuk meminta tanggapannya terkait status tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejari, yang bersangkutan sedang tak ada di kantor.

Sejumlah rekannya mengatakan bahwa AS tak masuk dengan alasan yang mereka tidak tahu.

Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto saat dihubungi Monde menuturkan, ketidakhadiran anak buahnya bukan karena mendapat tugas dari kantor.

Rendra pun enggan berkomentar banyak saat diminta tanggapannya terkait dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya sebagai tersangka.

“Itu semua wewenang atasan, biarlah pak Wali yang memutuskan,” katanya.

Kejaksaan Negeri Depok menetapkan AS, pejabat Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penghijauan (reboisasi) Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung senilai Rp233 juta oleh DKLH tahun 2006.

Dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Triyono Haryanto, saat ini kasusnya telah masuk tahap peyidikan dan pihak kejari dalam proses mengumpulkan bukti-bukti.(ina)

Bebas daerah kumuh, Pemkot ajukan target Rp25 miliar

Monitor Depok, 10 April 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok dalam waktu dekat akan mengajukan permintaan dana sedikitnya Rp25 miliar pada Menteri negara perumahan rakyat untuk mengejar target bebas daerah pemukiman kumuh pada 2011.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok Rendra Fristoto selain mengajukan permintaan dana pembangunan, pihaknya segera melakukan pembenahan sejumlah daerah pinggiran.

Saat ini, Distakotbang lanjut Rendra, telah sampai pada tahap perencanaan membentuk konsep lingkungan sehat. Sementara dana senilai Rp25 miliat itu akan dipakai sebagai sebagai penunjang kegiatan.

Kota Depok lanjut Rendra, secara garis besar dibagi ke dalam dua bagian yakni kawasan pemukiman kota (urban) di wilayah bagian utara dan kawasan pinggiran (rural) di kawasan selatan.

Dalam pengembangannya, selama ini kawasan urban sudah banyak dibantu dengan kehadiran para investor, pengembang atau kehadiran pihak swasta.

Sementara itu area rural yang banyak terdapat di Cimanggis Selatan atau daerah Tapos, Kecamatan Sawangan seperti halnya Pengasinan serta wilayah Sukmajaya di daerah sekitar Kalimulya.

Rendra menuturkan pemerintah akan banyak berperan di sejumlah wilayah rural itu. Masih banyak warga yang belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang baik, sirkulasi tempat tinggal yang tak layak kesehatan masih adanya tempat tinggal yang menyatu dengan kandang ternak merupakan sederet indikasi tak sehat menjadi tantangan bagi pihaknya.

“Di wilayah rural yang belum memiliki kualitas standar kesehatan yang bagus itu, merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Depok untuk memajukannya,” ujarnya.

Sebagai Kepala Distakotbang dirinya, akan melakukan pembenahan bekerja sama dengan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

Distakotbang pun akan melakukan penyuluhan bagaimana memiliki rumah yang sehat, dimana didukung dengan adanya kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga serta didukung dengan sirkulasi udara yang baik.

Sanitasi yang tak sehat itu selama ini memicu sejumlah penyakit, diantaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit diare dan penyakit lainya.

Dengan terkondisikannya lingkungan sehat maka Rendra, berharap alokasi dana masyrakat untuk berobat akibat lingkungan buruk dapat dialokasikan kepada kegiatan lain. Misalnya meningkatkan mutu pendidikan atau pun peningkatan ketrampilan.

Program Depok menuju area bebas kumuh 2011, menurut Rendra merupakan tindak lanjut dari program bedah kampung yang dulu pernah dilaksanakan oleh Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtra (P2WKSS) yamh digelar tahun lalu.

“Jika bedah kampung lingkupnya hanya hingga tingkat RW. Maka bebas kumuh 2011, diharapkan menyentuh level lebih luas,” harap Rendra.(ina)

Pemkot ingin JPO dibangun tahun ini, Detos & Margo pilih diam

Monitor Depok, 1 April 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Kota Depok tetap akan menagih janji, Detos dan Margo City untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan antara dua pusat belanja di Kota Depok itu.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Rendra Fristoto, kepada Monde menuturkan, pihaknya pun berharap pembangunan JPO akan terealisasi di tahun ini.

Menurut Rendra niat baik dari Detos dan Margo City untuk membangun PJO, sudah ada. Mengenai belum terealisasinya pembangunan sarana penyebrangan itu hingga saat ini dikarenakan masalah teknis saja

Tahun lalu, lanjut Rendra, pihak Detos dan Margo City telah melaksanakan tender dalam upaya pembangunan JPO.

Namun pemenang tender [tanpa menyebut perusahaan pemenang] pada akhir tahun lalu akhirnya mengundurkan diri, seiring melambungnya harga-harga bahan bangunan, akibatnya pembiayaan 2007 sudah tak sesuai lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan di tahun 2008.

Akibat hal itu pihak Detos dan Margo City, menurut Rendra saat ini sedang mengadakan lelang (tender) ulang.

Saat ditanya Monde, apakah ada sanksi yang bisa diterapkan kepada pihak Detos dan Margo City terkait tak segera terealisasinya janji membangun JPO, pihak Pemkot akan memberikan teguran secara keras.

Namun, Pemkot masih berharap Detos dan Margo City segera merealisasikan JPO sesegera mungkin.

Sementara itu Detos dan Margo City sebagai pihak yang berkepentingan dengan Pembangunan JPO terkesan tutup mulut.

Saat Monde akan meminta konfirmasi seputar masalah tersebut, keduanya tak berkenan untuk memberikan penjelasan dengan alasan yang sama yaitu orang yang berkompeten menangani JPO sedang sibuk.

Bahkan setelah Monde mendatangi kantor manajemen kedua belah pihak untuk kedua kalinya, tidak didapatkan satupun yang bisa memberikan penjelasan terkait permasalahan JPO.

Monde telah berusaha menghubungi Detos dan Margo City melalui telepon. Meski diangkat yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan dengan alasan sibuk.

“Saya tidak dapat memberikan penjelasan karena saya tidak mengikuti permasalahan sejak awal, sedangkan yang menangani masalah JPO sedang ada tamu,” tutur Bertha Dian salah satu staf Media Relations dari Margo City saat ditemui Monde di kantornya.

Ketemu pemkot

Sementara dari pihak Detos, salah satu customer service yang bertemu Monde mengatakan hal yang serupa.

“Untuk permasalahan JPO, Pak Alfino yang menanganinya, dia sedang ada tamu,” tutur Citra, salah satu customer service tersebut.

Bertha sempat mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan bila dilakukan bersama-sama dengan pihak Detos dan Pemkot agar tidak ada kesalahpahaman dalam memberikan informasi.

Sementara itu, Koordinator Barisan Orang Muda Bersatu (BOMB) Kota Depok, Yusuf Trilis, menuding pihak Pemkot Depok dan DPRD tidak tegas. Bahkan dia menengarai Pemkot Depok ada main mata dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut.

“Bayangin aja…bukannya menegor pihak Detos yang nyata-nyata telah menyalahi hak publik, walikota malah bikin kegiatan nonton bareng film Ayat Ayat Cinta bersama SKPD dan kawan-kawannya di Detos. Ini-kan aneh dan sangat patut untuk dicurigai,” katanya.

Pada sisi lain, lanjutnya, dari pengalaman yang lalu-lalu, sewaktu sekumpulan seniman Depok yang tergabung dalam Komunitas Saung Budaya menggelar gelaran seni peluncuran buku Antologi Puisi Gong Si Bolong di Zoe Cafe, dengan alasan pihak Zoe Cafe belum mengantongi IMB, Walikota tidak mau hadir.

“Ini ada apa? Jika ditelaah dengan fair, sebutlah dua-duanya menyalahi prosedur. Tapi kenapa perlakuan satu pihak dengan yang lainnya berbeda,” katanya.

Padahal, lanjutnya, waktu di Zoe Cafe, dihadiri tokoh-tokoh seniman kondang dan mengangkat nama Depok dari sisi Seni Budaya, wali nggak mau hadir…..tapi wali malah leha-leha, merasa nyaman nonton bersama jajarannya di Detos.

Dengan belum juga ada tanda-tanda pembangunan JPO diantara kedua pusat perbelanjaan tersebut [Margo-Detos], Yusuf menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap hak publik.

“Kan sudah jelas aturan mainnya. Kedua pusat perbelanjaan tersebut berkewajiban membangun JPO, bahkan sampai lahir kesepakatan bersama antara kedua pihak itu akan membangun JPO batas waktu 19 Maret 2008,” ujarnya.

Saat menyepakati itu, katanya, hadir pihak DPRD dan Pemkot.

“Tapi nyatanya, hingga hari ini belum juga terlaksana.” (ina/why/wen)

Februari 2008

NCW: Rumah diplur tidak entaskan kemiskinan

Monitor Depok, 28 Februari 2008

MARGONDA,MONDE: Dewan Pengurus Daerah Nusantara Corrupction Watch (DPD-NCW) Kota Depok perbaikan rumah melalui dipelur terlalu berlebihan dimana perbaikan rumah tak menentaskan garis kemiskinan.

Demikian pernyataan itu terkait Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejehateraan Sosial kota Depok, diera kepepimpinan Rendra Fristoto yang menyebutkan 10.000 warga Kota Depok keluar dari garis kemiskinan dengan lantai tanah rumahnya diplur.

Ketua DPP NCW SM Lubis mengatakan data 2006 yang mencatat warga miskin di kota Depok berjumlah 134.000 jiwa dan pada tahun 2007 tercatat 124.000 jiwa, artinya mengalami pengenatasan keluarga miskin sebanyak 10.000 jiwa, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas PMKS Kota Depok, diduga tidak berpijak pada kenyataan serta tidak dilakukan pengecekan langsung dengan turun ke bawah, bukannya mengandalkan data yang ada.

“Secara logika menurut hemat NCW, dengan lantai tanah rumah gubuk warga miskin dipelur sementara kepala keluarga dan anggota keluarga tidak mendapat pelatihan, tunjangan dan atau kemudian disalurkan setelah itu, apakah lantas bisa dibilang warga tersebut terentas kemiskinan,” katanya, baru-baru ini.

Lubis menambahkan sangat tidak realistis dan terlalu mengada-ada kalau kemudian warga itu dibilang tidak miskin lagi hanya karena lantai rumahnya sudah terpelur, itupun atas bantuan pihak lain.

Namun jika terpelurnya lantai rumah dikarenakan warga tersebut mengalami peningkatan ekonomi sehingga memelur sendiri lantai rumahnya, logis kalau kemudian dianggap warga yang bersangkutan terentas dari kemiskinan.

NCW mengimbau Pemkot Depok agar lebih memperhatikan warga dengan turun langsung ke lapangan dan melihat kehidupan perekonomian masyarakat. Jangan hanya membaca data.

NCW juga mengimbau Pemkot untuk lebih pro-aktif membantu dan membina kemudian menyalurkan ke berbagai sektor.

Bangunan liar marak di Depok. Agung Witjaksono: Perlu diadakan sensus IMB

Monitor Depok, 27 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Kendati 2008 baru berjalan sekitar dua bulan, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) sudah melayangkan sedikitnya 317 Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) terhadap bangunan liar di Depok.

SP-4 diberikan kepada pengembang dan pelaksana proyek yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau melanggar IMB yang diberikan,” Kabid Wasdal Distakotbang Kota Depok, Jondra Putra, kemarin.
Dia mencontohkan, ada pengembang yang mengantongi izin untuk rumah tinggal. Namun ternyata yang dibangun adalah ruko. “Itu jelas melanggar, karena itu diberikan SP-4,” tuturnya.

Melihat banyaknya SP-4 yang telah dikeluarkan, Jondra menilai kesadaran masyarakat dalam mengurus izin masih kurang. Padahal pemasukan dari IMB tersebut bisa memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

Bahkan selama 2007, menurut Jondra, pihaknya juga sudah mengeluarkan sebanyak 1.446 SP-4. “Ini angka yang cukup besar. Sekitar 100 lebih SP4 dikeluarkan setiap tahunnya,” katanya lagi.

Lebih lanjut dia menyatakan komitmennya untuk bersikap tegas dalam hal menindak bangunan liar tersebut. “Distakotbang akan terus melakukan pengawasan dan akan selalu bersikap tegas. Jika sudah memperoleh SP-4 sebanyak tiga kali, maka bangunan tersebut akan disegel oleh Satpol PP,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok, Rendra Fristoto mengatakan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB disebabkan oleh beberapa hal a.l. sosialisasi yang masih kurang, sehingga masyarakt tidak tahu bahwa kalau membangun itu perlu IMB dan masih adanya pendapat prosedur mengurus IMB yang rumit.

Rendra berjanji akan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya IMB kepada masyarakat. “Kami juga akan melakukan pelayanan door to door. Artinya, kami akan mendatangi pemilik bangunan tanpa ijin tersebut. Jika memiliki masalah dalam prosedur, maka akan dibantu dan diarahkan,” kata Rendra.
Namun dia menegaskan, pelayanan tersebut hanya untuk pemilik yang kesulitan dalam prosedur atau yang tidak tahu. “Jika kesulitannya dana, maka tidak ada ampun. Dia harus menghentikan pembangunan proyeknya. Jika tidak, maka akan dilayangkan SP4,” tutur Rendra.

Mantan Kepala Dinas PMKS itu membenarkan bahwa potensi PAD dari izin mendirikan bangunan cukup besar. “Ini harus terus digenjot, karena persoalan IMB bukan semata faktor menegakkan aturan, tapi akan berpengaruh terhadap PAD Kota Depok,” kata Rendra.

Sensus IMB

Menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap bangunan yang tidak ber-IMB di Depok, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Agung Witjaksono mengatakan perlu adanya suatu sensus izin terhadap bangunan-bangunan tersebut.
Menurutnya, sensus IMB diperlukan untuk mendapatkan data yang valid terhadap bangunan tanpa izin. “Jadi bukan hanya data pelaporan saja, tetapi Pemkot benar-benar mendapatkan data yang valid terhadap bangunan yang tidak ber-IMB,” tegas Agung.

Selama ini yang terjadi pihak Pemkot tidak melakukan inisiatif terhadap pendataan dari bangunan yang tidak berizin. Adanya sensus bisa menjadi dasar bagi Walikota untuk membuat suatu kebijakan terhadap bangunan yang tidak berizin.

Banyaknya pelanggaran IMB didasari karena tidak ada kerjasama Pemkot dengan masyarakat. Satu sisi masyarakat harus pro aktif mengajukan permohonan izin, sementara di sisi lain masyarakat butuh informasi proses pengajuan IMB.

“Di sisi inilah pihak Pemkot harus dapat mensosialisasikan tentang pentingnya IMB dan juga proses dari pengurusaan Izin. Bila dua sisi ini dilakukan maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin akan semakin meningkat,” ucapnya.

Pentingnya operasi terhadap IMB juga diperlukan. Dia mengambil contoh seperti razia STNK, dimana bila operasi terus dilakukan maka akan semakin membuat masyarakat jera yang berujung pada pengurusan izin mendirikan bangunan.

“Bila bangunan dilakukan operasi secara berkala, maka warga yang tadinya tidak memperhatikan masalah IMB maka akan jenuh, sehingga mereka akan terpacu untuk melakukan pengurusan IMB”.

156 Pejabat Pemkot dimutasi

Monitor Depok, 20 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Untuk kali keempatnya, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail melakukan perombakan besar-besaran, dengan memutasi 156 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot, kemarin. Sebelumnya pada Juni lalu walikota juga memutasi 207 pejabat.

Berbeda dengan mutasi sebelumnya yang diwarnai kericuhan dan aksi penggembosan ban mobil dinas walikota, mutasi kali ini berlangsung relatif lancar. Mutasi kali ini juga dihadiri langsung semua pejabat Pemkot, termasuk Wakil Walikota Yuyun Wirasaputra dan Sekdakot Depok Winwin Winantika. Sebelumnya pada mutasi bulan Juni tahun lalu, wakil walikota tidak hadir.

Dalam pesannya saat mutasi berlangsung, walikota menyampaikan bahwa mutasi harus menjadi momentum peningkatan kinerja ke arah yang lebih positif bagi pejabat yang dimutasi.

“Mutasi sebenarnya merupakan hal yang wajar bagi setiap PNS. Namun diharapkan dengan mutasi ini dapat terjadi penyegaran dan menambah motivasi kerja,” katanya.

Lebih lanjut walikota mengatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Menurut data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jumlah PNS di Indonesia mencapai 3,7 juta orang. Artinya, perbandingan jumlah PNS dengan jumlah penduduk sekitar 1 berbanding 6. Ini jumlah yang cukup ideal bagi proses pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Nur Mahmudi berpesan bahwa seorang pejabat harusnya berperan dalam memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat, bukannya bersikap untuk dilayanai. “Pelayanan juga harus diberikan dan terbuka bagi setiap orang, bukan untuk orang tertentu saja.”

Belum memuaskan

Dalam pesannya tersebut, Nur Mahmudi juga menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu dia mendengar kabar tentang beberapa Kepala Dinas yang diundang oleh BKN untuk mendengarkan presentasi tentang hasil survei di beberapa daerah.

“Surveinya mengenai implementasi good goverment di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, Depok ternyata masuk dalam 7 daerah yang good goverment-nya belum memuaskan,” katanya.

Menurutnya, beberapa indikator yang dijadikan bahan dalam survei itu adalah pelayanan dan pemberian izin mulai dari tingkat RT hingga ke atas. “Ini jelas merupakan indikasi yang belum menggembirakan,” ujarnya.

Karena itu dengan momentum mutasi, walikota mengajak semua pihak memandang ini sebagai kesempatan untuk peningkatan kinerja, peningkatan potensi Sumber Daya Manusia, serta peningkatan pelaksanaan program APBD sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Setiap pejabat harus sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Karena tugas yang dihadapi masih berat. Di Depok masih terdapat 124.000 warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 25.000 murid yang terancam pembiayaan sekolahnya,” kata walikota.

Dalam daftar nama pejabat yang dimutasi ada beberapa nama Kepala Dinas yang mengalami perubahan. Rendra Fristoto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PMKS, sekarang ditempatkan menjadi Kepala Distakotbang, menggantikan Utuh K. Topanesa.

Utuh sendiri ditempatkan menjadi Kepala Disperindag, menggantikan Ety Suryahati yang sekarang menjadi Kepala Disdik. Sementara Asep Roswanda yang pada mutasi Juni tahun lalu baru ditempatkan menjadi Kepala Disdik, sekarang menjadi Kepala Dinas PMKS.

Di jajaran Kabid dan Kabag, juga terjadi beberapa perubahan nama. Dani Kondani yang sebelumnya Kabag Infokom, sekarang menjadi Kabid Pengendalian Potensi Pendapatan pada Dinas Pendapatan. Posisi Dani digantikan Dadang Wihana, yang sebelumnya Kasubid Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Bapeda.

Januari 2008

Dana P2KP 36 kelurahan cair

Monitor Depok, 23 Januari 2008

JL CEMPAKA, MONDE: Sebanyak 36 kelurahan di wilayah Kota Depok memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau P2KP Mandiri. penat-penat di otak.

Masing-masing kelurahan mendapat dana senilai Rp200 juta hingga Rp350 juta. Sumber dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Pencairan dana itu diterima melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di masing-masing kelurahan secara bertahap.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok Rendra Fristoto mengatakan, dana PNPM/P2KP Mandiri diberikan kepada 36 kelurahan di wilayah Kota Depok. Pemberian dana itu secara bertahap selama tiga tahun, 2007, 2008 dan 2009. Tahap awal pemberian sekitar 20%-40%.

Dana PNPM tersebut, lanjut dia diperuntukkan program bina sosial, bina lingkungan dan bina ekonomi. Prioritas warga yang mendapatkan dana itu adalah keluarga prasejahtera, agar nantinya bisa mandiri.

Dijelaskan, yang dimaksud bina lingkungan, adalah pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK), jalan setapak, kemudian bina sosial, meliputi bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Bidang ekonomi, yaitu pinjaman dana secara bergulir bagi warga yang ekonominya lemah. “Masyarakat agar ikut mengawasi penyaluran dana itu,” ujarnya.

Ketika ditanya jumlah kelurahan yang memperoleh dana PNPM, dia menjelaskan, 19 kelurahan di lokasi lama, di antaranya, Kel Cimpaeun, Jatijajar, Sawangan Baru, Sukatani, Cilangkap, Ratujaya, Cipayung, Bojong Pondok Terong, Pondokjaya, Tugu, Rangkapan Jaya Baru, Sawangan Baru, Kedaung, Cinangka, Curug.

Kemudian lokasi baru yakni Duren Mekar, Duren Seribu, Pengasinan, Pasir Putih, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Kalimulya, Jatimulya, Tirtajaya, Beji Timur, Pondok Cina, Kukusan, Meruyung, Grogol, Krukut, Pangkalan Jati Baru.(sud)

Talkshow dua tahun kepemimpinan Nur-Yuyun. ‘Sosialisasi program lemah’

Monitor Depok, 21 Januari 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Pemkot Depok di bawah kendali Nur-Yuyun masih lemah sosialisasi pengentasan kemiskinan, terutama di tingkat bawah. Akibatnya, program kurang tepat sasaran.

Dr Ir Kholil, Ketua Panitia Talk Show Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Nur-Yuyun terkait Program Pengentasan Kemiskinan, mengatakan hal itu dalam paparannya.

Talkshow yang digelar di gedung PPSDMS Nurul Fikri, Lenteng Agung, Sabtu (19/1), ini diprakarsai oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD).

Tampil sebagai pembicara Talk Show, Hamid Wijaya, Kepala Bepeda, Rendra Fristoto Kepala Dinas PMKS, Bambang Shergi Laksmono Pejabat Dekan FISIP UI, Mirmo Saptono, Ketua Pokja Wartawan Depok.

Tak diketahui

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismal, Wakil Ketua DPRD Amri Yusra, Kepala Dinas Kesehatan Mien Hartati, Kepala Disperindag Ety Suryahati, Sekretaris MUI A Nawawi, dan sejumlah tokoh masyarakat di enam kecamatan juga hadir di acara ini.

Lemahnya sosialiasi tadi, menurut Kholil, mengakibatkan program yang dilaksanakan Pemkot tak banyak diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok angka kemiskinan di Depok mencapai 134.000, sedangkan di Bapeda Kota Depok hanya 124.000. Berdasarkan survei LKPD di enam kecamatan diketahui bahwa lebih dari 50% program kemiskinan tidak tepat sasaran, sedangkan 23% tepat sasaran dan sisanya ragu-ragu.

“Alasan warga program pengentasan kemiskinan sudah tepat, dengan adanya asuransi kematian, bantuan pendidikan, dan kesehatan,“ kata Kholil.

Ia menambahkan, program dianggap elemen warga tak tepat sasaran dan salah sasaran, karena menganggap sosialisasi kurang. “Selain itu juga karena alasan hasil belum dirasakan, dan realisasi sangat minim,” jelas Kholil.

Tanpa mengedepankan ego sebagai pejabat, Kepala Bapeda Khamid Wijaya menyambut baik hasil survei LKPD, bahkan dia terus terang masih ada titik lemah dalam sosialiasasi program pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, ia mengajak elemen lain untuk membantu sosialisasi program ini, mengingat masalah ini bukan tanggung jawab Pemkot saja. “Jadi, seperti untuk sosialisasi tidak bisa mengandalkan informasi formal saja,” katanya.

Berkaitan dengan kemiskinan, Khamid pun melihat bahwa kontribusi terbesar dalam masalah ini, adalah pengangguran. Beranjak dari diskusi dan kajian LKPD serta program yang sudah tersusun, ia menambahkan Pemkot pun akan terus berupaya melaksanakan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran…”Kami, Pemkot akan terus melakukan pemantauan di lapangan,” kata Khamid.

Dekat aparat

Di sisi lain, Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto menerangkan segala upaya Pemkot, misalnya adanya bedah kampung, tidak serta merta mengurangi angka kemiskinan, mengingat program pengentasan kemiskinan tak bisa dilihat satu-dua tahun semata. “Adanya program ini hanya mempu mengurangi indikator kemiskinan yantu berkaitan dengan aspek papan,” tambah Rendra. Program itu, tambahnya, belum bisa seketika mengentaskan kemiskinan. “Sebab, program itu perlu dibarengi dengan pelatihan kepada keluarga, sehingga mereka bisa produktif,” tandasnya.

Ketua Pokja Wartawan Depok justru melihat aspek kedekatan dengan aparat atau birokrat, juga sering menjadi penambah tak tepatnya sasaran. Mirmo mencontohkan, program pengentasan kemiskinan yang mestinya untuk warga, sering diarahkan kepada keluarga yang kenal atau dekat aparat…

”Warga yang berhak justru tak dapat. Hal-hal semacam ini yang mengakibatkan program jadi kurang tepat sasaran,” tambahnya.

Tentu saja, katanya, hal ini menghadirkan fenomena bahwa banyak warga didata, tapi sama sekali tak mengenyam hasilnya.

Kemudian, menurut dia, realitas di Depok menunjukkan hal cukup unik, yaitu banyak warga Depok yang mengaku miskin agar dapat memperoleh jatah program karena memang mereka punya akses.

Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Shergi Laksmono, Pejabat Dekan FISIP UI. Ia mencermati kecenderungan warga yang suka memiskinkan diri.

“Ketika ada program bantuan kemiskinan, mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi orang miskin. Ini memang ironi yang harus diakui dan memang nyata,” ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, perlu ada pengawasan yang lebih ketat menangani masalah ini—sehingga program yang berbasis APBD dan APBN itu tak dinikmati orang semestinya sudah mampu secara ekonomi.

Dari Talkshow ini, sejumlah masukan dari kalangan peserta, cukup layak untuk dicoba. Misalnya, sosialiasi program tak mesti mengandalkan Pemkot semata.

Namun secara umum, menurut masukan sejumlah peserta, sosialisasi itu seyogianya dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

“Sosialisasi ini juga harus mendapat dukungan dari beberepa kalangan lain, tanpa partisipasi, program pengentasan kemiskinan akan sulit meraih kesuksesan,” jelas Prihandoko, Moderator Talkshow yang juga Ketua LKPD.

Di akhir acara, Walikota juga memberikan pengarahan agar Talkshow ini tidak sekedar menjadi acara yang berlalu begitu saja.

“Harus ada tindak lanjut yang konkret untuk ikut membangun Kota Depok yang lebih baik,” tandasnya.(mas)

Desember 2007

10.000 Warga Depok keluar dari kemiskinan

Monitor Depok, 27 Desember 2007

DEPOK, MONDE: Untuk mengurangi angka kemiskinan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah melakukan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, sehingga rumahnya menjadi sehat dan tidak masuk dalam kriteria miskin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemkot Depok, Rendra Fristoto, di Depok, Senin mengemukakan, dengan program tersebut, ternyata angka kemiskinan di Kota Depok mengalami penurunan. “Sebanyak 10.000 warga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan,” katanya.

Ia merujuk angka itu berdasarkan data pada tahun 2006 tercatat warga Depok yang miskin mencapai 134.000 jiwa dan turun pada tahun 2007 menjadi 124.000 jiwa.

Menurut dia, upaya rehabilitasi rumah tersebut dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Pihaknya tidak hanya melakukan perbaikan rumah, namun Pemkot Depok juga memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

“Bentuk bantuannya skala rumah tangga, seperti pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan usaha, dengan pemberian modal sebesar Rp100.00-Rp 200.000,” katanya tulis Antara, baru-baru ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan kelurahan wajib merehabilitasi tiga rumah warganya dalam setahun, Dinas PMKS melakukan perbaikan 25 rumah setiap setahun, sedangkan Dinas Tata Kota dan Bangunan wajib memperbaiki 33 rumah setahun.

Ia menjelaskan, sebagian besar warga Depok yang miskin terletak di Kecamatan Sawangan dan Cimanggis. “Bantuan yang sifatnya fisik tersebut efektif menurunkan angka kemiskinan Depok,” katanya.

Menurut dia, ada tujuh kriteria warga yang dikatakan miskin, antara lain tidak bisa makan dua kali dalam sehari, atau tak mampu mengkonsumsi protein hewani minimal satu kali dalam seminggu.

Selanjutnya, tidak punya penghasilan tetap minimal Rp150.000 per/kapita/bulan, tidak mampu menyekolahkan anak usia sekolah (7-15 tahun), tidak mampu berobat atau ber-KB (Keluarga Berencana) ke Puskesmas, dan rumah 75% berlantai tanah dari luas rumah.r

November 2007

Nama Kadis PMKS Depok dicatut. LPM Sukmajaya tertipu Rp15 juta

Monitor Depok, 21 November 2007

JL CEMPAKA, MONDE: Aksi penipuan mengatasnamakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Rendra Fristoto merebak.

Seorang pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kecamatan Sukmajaya dikabarkan tertipu Rp15 juta dan lainnya nyaris kena tipu dari seseorang yang mengaku kepala dinas tersebut.

Para anggota LPM tersebut mengaku diiming-iming mendapatkan uang hibah senilai Rp500 juta.

Kadis PMKS Rendra Fristoto mengatakan, terjadinya aksi penipuan mengatasnamakan dirinya dengan iming-iming mendapatkan uang hibah senilai Rp 500 juta menimpa seorang pengurus LPM di wilayah kecamatan Sukmajaya.

Diketahui aksi ini, setelah pengurus LPM yang minta namanya tak disebutkan datang ke kantornya, melaporkan kepada stafnya di bagian kelembagaan telah mentransfer uang melalui rekening bank.

Padahal, sambung Rendra, atas nama pribadi tidak pernah minta uang. Apalagi memberitahukan kepada LPM adanya dana hibah Rp 500 juta. “Tidak ada itu dana hibah, dan saya tidak pernah menghubungi LPM. Apalagi minta uang,” katanya.

Atas petistiwa itu, Rendra Fristoto membuat surat edaran nomor 467.2/536-PMKS tanggal 16 Nopember 2007, ditujukan kepada Camat se Kota Depok.

Dalam surat itu disebutkan, dengan beredarnya berita yang mengatasnamakan kepala Dinas PMKS, bahwa setiap kelurahan akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp 500 juta, maka dengan ini diberitahukan bahwa berita tersebut tidak benar.

Oleh karena itu diharapkan kepada para camat agar menginformasikan kepada kepala kelurahan dan Ketua LPM untuk tidak menanggapi berita tersebut dan berkoordinasi ke Dinas PMKS.

Kasie Kelembagaan PMKS Indera Wahyu ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pengurus LPM di wilayah kecamatan Sukmajaya yang kena tipu senilai Rp 15 juta, bahkan LPM lainnya nyaris kena tipu dengan iming-iming mendapatkan uang hibah Rp 500 juta.

Padahal, lanjut dia, tidak ada yang namanya uang hibah dari pusat yang diberikan ke kelurahan. Apalagi jumlahnya Rp 500 juta. Bagi LPM dan dan lembaga lainnya agar waspada terhadap modus penipuan dengan iming-iming bantuan dana. “Jadi jangan percaya oleh seseorang yang mengaku pejabat dan bicaranya lewat telepon,” ujarnya.

Setiabudi Irawan, Ketua LPM Abadijaya ketika dihubungi mengemukakan, ditelepon oleh seseorang 16 Nopember 2007 mengatasnamakan Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto, pembicaran adanya bantuan, tapi setelah didatangi ke PMKS ternyata Kepala Dinas sedang ke Bandung. “Ini rupanya akal-akalan penipu, tapi saya tidak ngaruh” katanya.(sud)

Juni 2007

1.639 Rumah tak layak huni. Pemkot Depok: Perlu swadaya warga

Monitor Depok, 11 Juni 2007

SAWANGAN, MONDE: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) mencatat ada 1.639 rumah di Kota Depok berkategori tidak layak huni. Dikatakan tak layak huni karena sebagian besar rumah hanya berdinding bilik dan berlantai tanah.

Bangunan yang dihuni masyarakat miskin itu tidak memenuhi standard minimal kesehatan, yakni tak memiliki sanitasi, pencahayaan, fentilasi udara, kelembaban, dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Rumah-rumah tak layak huni tadi tersebar merata di enam kecamatan di Depok.

“Tahun ini rehab rumah dilakukan bertahap,” tutur Kepala Dinas PMKS, Rendra Fristoto, kepada Monde di sela peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kampung Panggulan Kelurahan Pengasinan Sawangan, Sabtu pekan lalu.

Perbaikan rumah tak layak huni diupayakan secara kontinyu dan komprehensif, yakni mulai dari lantai (plur), bilik (dinding menjadi semi permanen), fentilasi udara, serta MCK. Sebagian besar rumah tak layak huni di Depok tidak memiliki MCK yang memadai.

246 Unit rumah

Rendra khawatir apabila kediaman warga miskin itu tidak segera diperbaiki akan memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat setempat.

Secara total, Pemkot Depok tahun ini baru bisa melaksanakan rehab rumah tak layak huni sebanyak 246 unit.

Rinciannya, Dinas PMKS memrogramkan sebanyak 32 unit rumah, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) sebanyak 25 unit rumah, serta 63 kelurahan merehab tiga rumah tak layak huni di masing-masing kelurahan melalui Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK). “Program ini sudah berjalan,” kata Rendra.

Distakotbang memperbaiki 25 unit rumah senilai total Rp120 juta, lewat program Bedah Kampung. Penanggung jawab program tersebut adalah Dinas PMKS.

Bedah Kampung dikonsentrasikan di Kampung Panggulan RW 04 Kelurahan Pengasinan, Sawangan. Kampung ini dikenal cukup terbelakang, akses jalan masih tanah dan terpencil.

Kabid Tata Bangunan Distakotbang, Rinza Ekoyanto, menyatakan bantuan rehab rumah hanya bersifat stimulasi. Jadi, kata dia, pelaksanaan rehab rumah tak layak huni tersebut tidak akan sukses tanpa didukung peran serta masyarakat mapan.

“Prinsipnya, kami memberikan bantuan untuk merangsang swadaya masyarakat.”

Bedah Rumah di Serua

Sementara itu, Kecamatan Sawangan menggulirkan program Bedah Rumah di wilayah Kelurahan Serua. Banyak warga setempat menyambut baik. Sejak Januari 2007 Bedah Rumah telah dilaksanakan di empat rumah milik warga yang tidak layak huni.

“Sebelum melakukan Bedah Rumah kami melakukan survei dulu sehingga program ini benar-benar tepat sasaran,” ujar David Kasidi, Lurah Serua kepada Monde kemarin.

Kemarin giliran rumah Jaenudin, warga RT 02/05 Serua, yang berprofesi sebagai pekerja serabutan dibedah. Keadaan rumah milik Jaenudin memang mengkhawatirkan karena atapnya sudah mulai runtuh. Jika tidak segera dibenahi bisa ambruk.

Ringankan beban

Bedah Rumah memang diprogramkan setiap bulan untuk meringankan beban warga tidak mampu. “Program ini secara menyeluruh dikelola warga sendiri baik keuangan maupun proses pembangunannya,” jelas Kasidi.

Kelurahan menargetkan di setiap RW ada warga yang memperoleh jatah rumahnya dibedah. Mengenai anggaran tidak bisa ditentukan pasti karena harus melihat kebutuhan di lapangan. Bedah Rumah milik Jaenudin memerlukan dana lebih dari Rp5 juta. Rumah yang bersangkutan dibedah total dari pondasi hingga atapnya.

Menyikapi pengelolaan uang yang diserahkan kepada RT justru untuk mengantisipasi prasangka miring dari warga. “Jika keuangan dipegang orang terdekat yaitu RT maka warga akan lebih percaya,” terang Kasidi.

Nusin, Ketua RT 02/05 menambahkan dipilihnya rumah Jaenudin memang kondisinya parah. Selain tidak memiliki pekerjaan tetap ia juga harus menghidupi keluarganya sehingga tidak sempat memperbaiki rumah walau nyaris roboh. “Dengan keadaan ini maka kami memilih rumahnya untuk dibedah,” jelasnya.

Mengetahui rumahnya dibedah, Jaenudin, 50 tahun, mengeucapkan terima kasih. “Saya ini hanya kerja serabutan dan tidak jelas penghasilannya. Dari mana saya mau perbaiki rumah.”

Dari pantuan Monde kondisi rumah Jaenudin sangat memprihatinkan dimana tiang penyangga rumah yang terbuat dari bambu hampir seluruhnya rapuh sehingga tidak mampu menopang beban di atasnya. Selain itu kondisi dinding mengenaskan karena banyak yang retak.(sb/m-8)

April 2007

Sinyal bahaya, 653 siswa kurang gizi. PMKS Depok akan beri makanan tambahan

Monitor Depok, 22 April 2007

BALAIKOTA, MONDE: Sebagian generasi muda Depok terancam lemah fisik. Faktanya, hasil pendataan Dinas PMKS Depok, 12-19 Februari, menyebutkan 653 siswa dari lima SD di enam kecamatan kekurangan gizi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS), Rendra Fristoto, mengemukakan hal itu kemarin.

Sementara, anggota DPRD dari Fraksi PDI Ritandiyono, menilai kekurangan gizi merupakan sinyal bahaya dan ancaman bagi Depok di masa mendatang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok pun menyatakan sudah mengantisipasinya, dengan menyelenggarakan program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS). “Sasarannya lima sekolah tersebut,” kata Rendra.

Program ini merupakan pemberian makanan kepada siswa-siswi setingkat SD baik negeri maupun swasta untuk mengingkatkan ketahanan fisik, keadaan gizi dan kesehatan.

Ini dikhususkan di daerah yang masyarakatnya dinilai masih rendah atau kurang baik dalam gizi atau kesehatan. Program ini diyakini bisa membantu mendorong minat belajar. “Program kami diharapkan mampu meningkatkan kemampuan atau prestasi siswa,” jelas Kepala Dinas PMKS Depok.

Secara strategi, katanya, program ini memiliki tujuan menyukseskan program nasional wajib belajar sembilan tahun. “Diharapkan siwa bisa meningkatkan perilaku sehat dan mengkonsumsi makanan sehat,” kata Rendra. Program ini, katanya, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan keluarga.

Pemberian makanan itu diarahkan kepada seluruh siswa SD kelas I hingga VI baik negeri maupun swasta. “Prioritasnya siswa daerah miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan daerah.”

Tahap awalnya, siswa di lima SD yang dipandang kurang dalam asupan gizi, akan diberikan makanan tambahan berupa makanan jajanan atau kudapan sesuai standard nilai gizi, mulai Mei sampai Agustus. Setidaknya makanan itu memiliki standard 300 kalori dan 5 gram protein.

“Harga makanan itu setara Rp2.500/siswa,” katanya. “Program ini dibiayai APBD 2007,” tandas Rendra.

Sinyal bahaya

Kekeurangan gizi, menurut anggota DPRD Ritandiyono, bisa menjadi ancaman serius generasi mendatang. Bisa menjadi sinyal berbahaya karena bisa mengakibatkan keterbelakanngan mental, hambatan pertumbuhan dan banyak hal negatif lainnya. “Jika dibiarkan bisa menjadi ancaman bagi Depok,” tandasnya.

Jadi apabila institusi terkait mampu mengantisipasinya, katanya, adalah merupakan langkah untuk penyelematan generasi mendatang. Bahkan program-program antisipasi kekurangan gizi sudah dianggarkan lewat APBD.

Pada hakekatnya, kata Ritandiyono anggota FPDIP, persoalan gizi sudah menjadi agenda bahasan rutin.

Oleh karena itu, katanya, seyogianya Posyandu lebih diaktifkan sehingga mampu monitoring kemungkinan rawan gizi lebih dini.

“Melalui cara itu, kekurangan gizi bisa dipantau dan diminimalisasi,” kata Ritandiyono yang menuju kursi parlemen lewat Partai Damai Sejahtera (PDS).(m-8/m-7)

September 2006

Kekerasan terhadap anak di Depok cenderung naik

Monitor Depok, 21 September 2006

BALAIKOTA, MONDE: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok menggelar pelatihan penanganan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap anak di kota ini, kemarin.

Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto mengatakan sekalipun belum ada data pasti, dinasnya percaya kalau telah terjadi lonjakan jumlah kasus dari berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Karenanya, PMKS menggelar pelatihan yang diikuti 50 peserta ini.

“Kami berharap peserta pelatihan yang mendapat wawasan mengenai anak dapat menyebarkan informasi itu ke orang lain di sekitarnya. Hal itu tak lain untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Rendra di sela acara pada Monde kemarin.

Dia mengatakan, pelatihan ini melibatkan a.l. Komisi Perlindungan Anak (KPI), PKK, Lembaga Advokasi Perlindungan Anak (LAPA), Lembaga Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2MAS) sebagai pembicara pada pelatihan yang akan berakhir hari ini di Balaikota.

Apong Herlina dari LAPA menjelaskan mengenai UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Kata dia, seorang anak memiliki hak a.l. berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, anak pun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial serta berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai bakat dan minatnya.(m-2)

LPM Pasir Putih desak pencairan dana P3MK

Monitor Depok, 6 September 2006

PASIR PUTIH, MONDE: Ketua LPM Pasir Putih Sawangan Ahyani Suteddy mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) menyalurkan dana program Pergerakan Partisipasi Masyarakat Kelurahan (P3MK).

Desakan ini dilakukan lantaran dia mengaku kerap dipertanyakan warga setempat kapan pembangunan infrastruktur lingkungan dilaksanakan. “Kami sering ditanya warga soal pembangunan lingkungan yang dananya bersumber dari P3MK,” ujarnya kemarin.

Pertanyaan warga, lanjut dia, dinilai wajar karena mereka bersedia memberikan partisipasi berupa tenaga untuk pembangunan di lingkungannya. Jika dana tersebut diberikan saat puasa dinilai kurang tepat karena warga melakukan ibadah. “Jadi atas desakan warga kami minta dinas terkait mencairkan dana P3MK.”

Sebelumnya Kadis PMKS Rendra Fristoto ketika mengikuti pembukaan TMMD ke-77 di Pengasinan Jumat pekan lalu, mengemukakan dana P3MK akan diberikan minggu depan (minggu kedua awal September), tapi dari 63 kelurahan belum seluruhnya mengajukan permohonan dana tersebut.

Namun demikian, bagi kelurahan yang telah mengajukan permohonan dipastikan menerima dana tersebut. “Insya Allah dana P3MK akan diberikan minggu kedua bulan September,” katanya.(sud)

TNI bangun jalan baru 1,5 km. ‘Wujud kepedulian ke masyarakat’

Monitor Depok, 3 September 2006

PENGASINAN, MONDE: TNI Manunggal Membangun Desa ke-77 yang dipusatkan di wilayah Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, membuka jalan baru sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan dua kelurahan, Pengasinan dan Duren Mekar.

Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur selama 21 hari itu, selain membuat jalan baru juga dilakukan perbaikan tiga unit rumah warga tak mampu, membangun satu unit mushalla, tiga poskamling, dan satu posyandu.

Pembangunan jalan menelan biaya sedikitnya Rp250 juta, yang dananya diperoleh dari pemerintah Kota Depok.

Sebelum resmi dibuka, pra-TMMD telah dilakukan sekitar dua pekan lalu dengan melakukan perataan tanah di pinggir setu Pengasinan hingga wilayah Duren Mekar untuk jalan baru.

Pelaksanaan TMMD tersebut secara resmi dibuka Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Suranto, kemarin, bersamaan dengan peresmian kegiatan bulan bakti gotong-royong se-Depok oleh Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra.

“TNI Manunggal Membangun Desa merupakan program terpadu TNI dengan instansi terkait dalam rangka mensinergikan pembangunan dengan ketahanan wilayah yang dilaksanakan secara periodik,” kata Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo selaku penanggung jawab keberhasilan operasional TNI Manunggal Membangun Desa, dalam amanatnya yang dibacakan Bambang Suranto.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai sarana dan prasarana publik yang sangat diperlukan oleh warga setempat, yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah daerah, prajurit TNI dan warga masyarakat.

Lima wilayah

Program kegiatan TMMD di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta saat ini, lanjutnya, dilaksanakan di lima wilayah, yaitu wilayah Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kodim 0502 Jakarta Utara, Kodim 0504 Jakarta Selatan, Kodim 0507 Bekasi, dan Kodim 0508 Kota Depok.

Diakuinya bahwa pelaksanaan program TMMD kali ini dilaksanakan di tengah suasana kondisi bangsa yang sedang mengalami banyak cobaan dan tantangan, baik akibat peristiwa terjadinya berbagai bencana alam maupun dinamika dalam pembangunan bangsa.

“Namun, cobaan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini harus kita lalui dengan penuh kesabaran, ketegaran dan terus ikut memberikan partisipasi dan kontribusi positif agar upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa tersebut dapat terwujud,” kata Pangdam.

Salah satu wujud kegiatan yang dapat membantu mempercepat mengatasi permasalahan bangsa, sambungnya, adalah melalui kegiatan TMMD.

“Melalui kegiatan TMMD ini tidak hanya diperoleh hasil pembangunan fisik yang dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat, tapi juga melalui kegiatan non-fisik yang dapat memupuk kebersamaan dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian antara lain amanat Pangdam Jaya.

Usai membuka TMMD ke-77, Mayjen TNI Bambang Suranto didampingi Dandim 0508 Kota Depok Letko CZI Raflan meninjau tenda yang dijadikan kantor pelaksanaan TMMD. Kemudian ditinjau pula pembangunan mushalla yang berada di dilingkungan setempat, dan perbaikan rumah warga tak mampu.

Saat meninjau mushalla, Bambang Suranto memberikan masukan kepada pekerja untuk tidak memasang kaca di bagian ruang, karena akan menjadi panas. “Sebaiknya di bagian dalam tak perlu dipasang kaca, itu akan membuat panas,” ujarnya.

Hadir dalam peninjauan tersebut Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputa, Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin, Kapolres Depok AKBP Firman SB, Ketua LPM Pengasinan Selih Kubil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera Depok Rendra Fristoto, dan sejumlah kepala dinas lainnya.(sud)

Juli 2006

Tim Porprov dibubarkan, 58 Atlet Depok dapat kadeudeuh

Monitor Depok, 30 Juli 2006

BALAIKOTA, MONDE: Sebanyak 58 atlet dan pelatih dari 12 cabang olahraga yang mengharumkan nama Kota Depok lewat raihan medali di ajang pekan olahraga provinsi (Porprov) X di Karawang mendapat bonus dari Pemkot berupa kadeudeuh, kemarin.

“Pemberian kedeudeuh bagi atlet peraih emas, perak dan perunggu merupakan wujud penghargaan dan terimakasih Pemkot dan masyarakat Kota Depok atas kerja keras dan prestasi yang diraih dihasilkan para atlet dengan bimbingan para pelatih,” jelas Wakil Walikota Yuyun Wirasaputra saat menyampaikan sambutan mewakili Walikota di Balai Kota, kemarin.

Di ajang Porprov X Karawang, kontingen Kota Depok meraih 12 emas, 24 perak dan 22 perunggu. Terhadap atlet peraih prestasi,

Pemberian kadeudeuh sebesar Rp10 juta bagi atlet peraih emas Rp7.500.000 bagi peraih perak dan Rp5 juta bagi peraih perunggu dan sejumlah uang bagi pelatih selain dihadiri oleh para atlet dan pelatih juga dihadiri oleh Sekda Winwin Winantika, Kapolres Depok Firman SB dan sejumlah pejabat SKPD yang juga menjadi motor pengerak olahraga. Seperti, Kepala PMKS Rendra Fristoto, M Thamrin, Kabid Perencanaan & pengendalian Operasional (PPO) dan Kasi Keswan Distan, Deddy SM.

Di ajang Porprov X Karawang, kontingen Kota Depok meraih 12 emas, 24 perak dan 22 perunggu. Jumlah total uang kadeudeuh yang disampaikan kepada para atlet peraih prestasi tersebut adalah Rp420 juta.

Namun, bagi atlet yang mendapatkan medali emas lebih dari satu yakni Yaksmidar Hamid, 2 medali emas dan Rosita, 3 medali emas dari cabang olahraga panahan dan M Bewi, 2 medali emas dari cabang biliar mendapat bonus kadeudeuh pribadi dari Walikota Nur Mahmudi Ismail.

Hanya saja, mengenai besarnya belum dapat diketahui.

Terkait pemberian kadeudeuh ini, anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, Babai Suhaemi menyambut baik. Menurut dia, hal ini dapat dijadikan pemicu untuk mendorong atlet berprestasi, sehingga bisa meningkatkan citra Kota Depok di kancah dunia olahraga.

“Jangan dilihat besarnya nominal yang diberikan karena hal ini akan terbentur pada batas tertentu,” katanya.

Jangan kecil hati

Ketua Kontingen Porprov X Kota Depok, Bambang Wahyudi mengatakan, atlet 13 cabang olahraga lain seperti bulutangkis, renang, sepakbola dan catur yang belum mendapat medali tak perlu berkecil hati. Karena masih ada kesempatan pada Porprov berikutnya.

“Tak hanya bagi cabang olahraga yang belum mendapat medali, seluruh cabang olahraga, termasuk yang mengharumkan Depok di Karawang juga harus melakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut,” jelasnya.(m-2)

Panahan Depok luar biasa…Sabet 5 emas, 6 perak & 3 perunggu

Monitor Depok, 6 Juli 2006

KARAWANG, MONDE: Tim panahan Kota Depok benar-benar menjadi bintang dalam Porprov Karawang 2006 ini.Setelah memberikan kontingen Depok 2 emas, kemarin tim panahan menyumbang 5 medali emas, 6 perak dan 3 perunggu.

Tim panahan Depok total mempersembahkan 7 emas, 7 perak dan 3 perunggu.Perolehan tim panahan ini diperkirakan masih bisa bertambah mengingat hari ini 3 pemanah putra dan 3 pemanah putri Depok juga ambil bagian di nomor Fita Nasional.

Dalam pertandingan kelas tradisional kemarin, 5 medali emas untuk Depok disumbangkan masing-masing oleh Rosita yang mendapat 3 emas, Haryati (1) dan tim beregu putri (1).

Sementara perak diraih Haryati dengan 2 medali, tim beregu putra (2) dan Sumardi dengan 2 medali perak.

Sedangkan perunggu atas nama Haryani (1) dan Surati (2). Beberapa hari sebelumnya, tim pemanah Depok mendapat 2 emas dan satu perak atas nama Yasmidar.

Pencapaian sensasional tim panahan ini, tak urung membuat kaget Ketua Pengcab Perpani Depok Rendra Fristoto. Menurut dia, para pemanah Depok telah melebihi target awal.

“Saya sendiri terkejut,” tandas Rendra. Ia menggambarkan para atlet Depok bisa tampil luar biasa, sehingga melebihi target. Dia pun seperti tidak percaya para atlet bisa tampil demikian. Ini layak disyukuri, katanya.

“Padahal, saya hanya menargetkan untuk meraih 2 emas saja. Tapi ternyata mereka memberikan lebih banyak,” kata Rendra sambil tersenyum.

Diakui Rendra, dua emas itu ditargetkan melalui Yasmidar dan Haryati.

“Tapi saat Yasmidar sudah meraih dua medali emas di hari pertama, saya langsung tenang, sebab target telah tercapai,” katanya.

Janji bonus…

Sukses Yasmidar di hari pertama cabang panahan, menurut Rendra, turut memotivasi rekan-rekannya.

“Nyata sekali terlihat jika sukses Ami (panggilan Yasmidar-red) memberikan motivasi buat yang lain,” kata Rendra lagi.

Sebelum pertandingan sejumlah ofisial, termasuk Rendra melakukan pendekatan kepada para atlet. Mereka disuntik motivasi agar bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Depok, tentu saja dengan janji bonus.

Rendra mengakui jika sebelum bertanding ia menjanjikan bonus ke para pemanah. “Saya memang menjanjikan bonus ke peraih medali. Tapi masalah besarnya lebih baik tidak usah saya sebutkan,” katanya.

Selain janji bonus, Rendra yang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera itu mengatakan jika evaluasi setelah bertanding juga memegang peranan.

“Kita evaluasi apa kekurangan dan kesalahan dalam lapangan,” terangnya.

Atas sukses cabang panahan ini, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Depok Sariyo Sabani mengucapkan selamat.

“Saya rasa kita semua harus mengucapkan selamat dan berbangga dengan para Srikandi Depok yang telah menyumbangkan 7 medali emas,” tutur Sariyo.

Menurut dia, prestasi pemanahan Depok merupakan sukses yang sangat luar biasa.

“Posisi kita di daftar perolehan medali pun bisa terangkat. Keberasilan ini seharusnya bisa dijadikan motivasi buat cabang yang sedang maupun akan bertanding,” tambah Sariyo.(rdp/m-4)

Atasi kemiskinan di Depok, PMKS: Tingkatkan pendapatan warga

Monitor Depok, 5 Juli 2006

DEPOK, MONDE: Untuk menekan problem kemiskinan di Depok, salah satunya soal rumah kumuh di Depok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok berupaya mengoptimalkan konsep penangulangan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan, Rendra Fristoto, Kepala Dinas PMKS Kota Depok beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, rumah kumuh termasuk kampung Lio, lahir dari adanya kemiskinan yang berkembang karena kemiskinan yang multidimensional yakni meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya.

“Dengan kondisinya yang cukup memprihatinkan, seperti rumah kumuh di Kampung Lio masuk dalam bagian penanganan kemiskinan di Depok. Karenanya penanganannya masuk dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Rendra.

Meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berada di rumah kumuh adalah salah satu caranya. Hal ini berdasar atas pertimbangan dengan meningkatnya taraf ekonomi keluarga, maka sendi-sendi yang lain dapat diperbaiki.

“Langkah itu berupa membantu meningkatkan pendapat keluarga dengan jalan memberikan bantuan pelatihan bahkan modal,” jelas Rendra.

Secara umum, Rendra melanjutkan penangulangan kemiskinan di lakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan keluarga dan pendekatan spesial yakni memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

“Perbaikkan aspek sosial pun perlu dilakukan. Hal ini berupa hubungan sosial kemasyarakatan antara warga dengan dinas terkait,” jelasnya lagi.(m-2)

Juni 2006

Dana KTI di-tipp-ex. Babai: Kami siap protes

Monitor Depok, 1 Juni 2006

BEJI, MONDE : Sejumlah Ketua LPM Kelurahan di Kecamatan Beji memprotes penghapusan dana bantuan untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga (Karang Taruna) dalam SK Wali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) oleh Kantor Dinas PMKS Depok.

Penghapusan dana bantuan itu terungkap saat sosialisasi program P3MK oleh Kantor Dinas PMKS yang berlangsung 23-24 Mei 2006 di Sawangan dan diikuti oleh seluruh perwakilan LPM se-Depok.

“Hal itu menunjukkan ketidakprofesionalan Kantor PMKS Depok yang dengan seenaknya men-tipe ex SK Walikota tersebut,” ujar Munir, sekretaris LPM Kelurahan Pondok Cina, kemarin.

Menurutnya SK tadi adalah hasil jadi dan pedoman dasar pelaksanaan sebuah program. “Namun mengapa dengan mudahnya diubah, setiap peserta sosialisasi disodori SK yang telah diubah sedangkan SK di tangan pembicara tak ada perubahan.”

Munir menjelaskan dalam Bab I, pasal H yang berisi komponen biaya program P3MK, butir 2.b yang mengatur bantuan langsung stimulan kegiatan non fisik (sosial kemasyarakatan), ternyata kegiatan kepemudaan dan olahraga (Karang taruna) kelurahan dihilangkan.

“Dengan dihilangkannya butir tersebut maka ada upaya karang taruna kelurahan tidak mendapat dana kegiatan untuk peningkatan kepemudaan dan olahraga, karena SK yang dibagikan merupakan pedoman pelaksanaan P3MK di kelurahan,” jelas Munir.

Hal senada dikeluhkan Ketua LPM Beji Timur Nafis Kurtubi yang menyatakan saat sosialisasi semua LPM mempertanyakan penghapusan butir itu. “Saat itu PMKS hanya menjawab, sebuah kesalahan dan akan diperbaiki.”

Namun Nafis belum bisa memahami tindakan Kantor Dinas PMKS tersebut. “Jika memang ada perubahan dalam SK maka seharusnya dicoret dan diparaf oleh wali, bukan di tipp-ex.”

Siap protes

Ketua Karang Taruna Kota Depok yang juga anggota Komisi C DPRD Depok Babai Suhaemi ketika dikonfirmasi, sangat berang dan akan protes.

Menurutnya jika benar PMKS sengaja melakukan hal itu maka dia akan mengumpulkan para ketua Karang Taruna se-Kota Depok untuk demo. “Saya akan tanyakan hal itu ke Dinas PMKS. Jika itu benar, berarti PMKS tak peduli dengan peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga,” ujarnya melalui telepon kepada Monde.

Namun Monde belum bisa menghubungi Kepala Dinas PMKS Depok Rendra Fristoto melalui HP-nya. Seperti diketahui APBD Depok menganggarkan Rp54 juta per kelurahan se-Kota Depok untuk kegiatan P3MK yang dibagi menjadi kegiatan fisik (65%) atau Rp35.100.000 dan kegiatan non fisik (25%) senilai Rp13.500.000.(m-1)

Mei 2006

Banyak rumah tak layak huni, Lurah & camat harus peduli

Monitor Depok, 17 Mei 2006

DEPOK RAYA, MONDE: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok minta kepada aparatur pemerintah lurah dan camat bisa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi guna perbaikan rumah tak layak huni di masing-masing wilayahnya.

Sehingga perbaikan rumah tak layak huni milik warga miskin segera tuntas.

Permintaan ini dikemukakan Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto, kemarin terkait perbaikan rumah tak layak huni di kawasan Depok Raya yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Pemkot Depok hanya bisa memberikan rangsangan terhadap perbaikan rumah tak layak huni, selebihnya merupakan partisipasi masyarakat setempat,” ujar Rendra.

Dorongan aparatur pemerintah lurah dan camat terhadap partisipasi masyarakat, lanjut Rendra, lantaran anggaran yang diberikan pemerintah setempat untuk perbaikan rumah tak layak huni baru bisa dialokasikan setiap tahunnya Rp120 juta.

Butuh waktu

Sehingga untuk menuntaskan perbaikan rumah tak layak huni membutuhkan waktu lama.

Agar persoalan ini seger selesai, sambung dia, maka perlu partisipasi aparatur pemerintah di 6 kecamatan, menggugah masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu perbaikan rumah dimaksud.

“Kalo masyarakat mampu di Kota Depok peduli terhadap perbaikan rumah bagi warga tak mampu maka rumah tak layak huni di Depok jumlahnya akan segera berkurang,” tuturnya.

Mengenai kondisi rumah tak layak huni di Depok Raya, Rendra menjelaskan belum seluruhnya dalam kondisi rawan ambruk kecuali ada bencana puting beliung.

Namun bagi pemilik yang memiliki kemampuan ekonomi biasanya mampu segera memperbaiki meski dengan cara tambal sulam.

Namun demikian, agar rumah dimaksud kondisinya lebih baik maka dibutuhkan pemugaran total.

Namun karena pemerintah setempat keterbatasan dana maka peran lurah dan camat sangat dibutuhkan untuk menggugah kepedulian masyarakat mampu di wilayah setempat.(sud)

Guru Madrasah minta perhatian serius Pemkot

Monitor Depok, 8 Mei 2006

SRENGSENG SAWAH, MONDE: Kenaikan bahan kebutuhan hidup saat ini sangat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, termasuk juga para guru sekolah Islam yang tergabung dalam LPPTKA BKPRMI (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur’an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kota Depok.

Melihat kondisi itu, LPPTKA BKPRMI yang beranggotakan 169 TKA dan TPA se-Depok berharap kepada pemerintah Depok lebih memberi perhatian khusus kepada guru-guru non formal tersebut.

Ketua LPPTKA BKPRMI Gunawan mewakili 763 guru TPA dan TKA mengatakan, bentuk perhatian khusus itu dapat berupa insentif atau juga memasukkan lembaga mereka sebagai penerima anggaran APBD Depok.

“Semua perhatian itu untuk pengembangan TKA (Taman Kanak-kanak Al-Qur,an) dan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) di Depok sehingga mampu bersaing dan memberikan kontribusi maksimal dalam mencetak generasi agamis dan berbudi pekerti baik,” ujarnya.

Kurang sarana

Gunawan berpendapat bahwa saat ini ada kecenderungan ditinggalkannya sekolah-sekolah non formal berbasis agama seperti TPA dan madrasah-madrasah karena kurangnya sarana prasarana juga fasilitas sekolah tersebut.

“Visi Kota Depok adalah sebagai kota religius, bagaimana bisa terlaksana jika kondisi sekolah Islam sangat minim,” tambahnya.

Selain bertujuan sebagai evaluasi kinerja pengurus 2002-2005 dan menyusun program kerja ke depen, Silakda V LPPTKA BKPRMI juga bertujuan untuk memilih direktur daerah dan pengurus harian periode 2005-2008. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera Depok Ir. Rendra Fristoto mewakili Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Dalam pidato yang dibacakan Rendra, Walikota Depok meminta agar keberadaan LPPTKA BKPRMI Depok lebih diangkat dan diberdayakan untuk berperan dalam menghadapi masalah umat yang penuh tantangan.

Nur mengatakan bahwa upaya LPPTKA BKPRMI telah membuahkan hasil yang mengembirakan dengan semakin banyaknya jumlah TKA dan TPA yang mampu mendidik anak-anak mampu baca Al-Qur’an.

“Sasaran peserta didik harus dilebarkan ke orang dewasa yang belum baca Al-Qur’an, agar mereka lebih dalam pemahamannya dalam membimbing anak”.(m-1)

Banyak BKM/KSM tak aktif. Perguliran dana P2KP macet

Monitor Depok, 4 Mei 2006

DEPOK, MONDE: Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang disalurkan pemerintah pusat melalui BKM/KSM di wilayah Kota Depok disinyalir banyak yang macet alias tidak digulirkan sesuai prosedur.

Meski belum bisa dirinci nilai keseluruhan dana macet itu, namun di wilayah kecamatan Cimanggis diketahui dari 13 BKM/KSM, dua diantaranya tidak lagi aktif. Total dana P2KP untuk wilayah Cimanggis mencapai Rp5 miliar.

Sementara di seluruh wilayah Depok tercatat terdapat 12 dari 45 BKM/KSM penerima dana P2KP yang kini tidak aktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) H. Rendra Fristoto kepada Monde mengungkapkan, tidak berjalannya penyaluran dana P2KP yang disalurkan pada 1999 lantaran masyarakat menilai dana yang diberikan pemerintah pusat merupakan hibah.

“Padahal, sesuai ketentuan yang ada dana itu harus secara terus menerus digulirkan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat menikmatinya,” jelasnya.

Untuk mengetahui lebih jelas penyaluran dana itu, lanjut Rendra, dinasnya tengah melakukan monitoring kepada BKM/KSM pada enam Kecamatan di Kota Depok.

“Monitoring dilakukan sejak 12 April hingga 22 Juni 2004, bertujuan mengevaluasi penyaluran dana itu.”

Rendra mengakui, data yang diperoleh sementara ini menunjukkan bahwa dari 45 BKM/KSM penerima dana P2KP, 12 diantaranya diketahui tidak aktif.

Sementara mengenai jumlah dana P2KP yang diberikan kepada lembaga tersebut belum diketahui karena saat ini petugas monitoring masih melakukan perhitungan dengan mengunjungi seluruh BKM/KSM.

Disalurkan langsung

Mengenai keterlibatan dinasnya dalam penyaluran dana P2KP, Rendra mengatakan, dinasnya tidak terkait secara langsung dengan penyaluran dana P2KP karena diberikan oleh pemerintah pusat secara langsung melalui BKM/KSM dan leading sector-nya merupakan Bapeda Kota Depok.

Tapi karena masukan dari masyarakat tertuju ke Kantor PMKS, maka pihaknya peduli kemudian membentuk tim monitoring untuk mengetahui peruntukkan dana dimaksud.

“Jadi kami peduli untuk mengetahui peruntukkan dana tersebut, apakah tepat sasaran apa tidak. Kalo ditemukan kemacetan di mana letaknya dan BKM/KSM yang menerima harus bisa menjelaskan,” ujarnya.

Ike, staf Dinas PMKS yang ikut dalam tim monitoring menambahkan, saat ini tim baru berkunjung ke kecamatan Cimanggis. Dari wilayah itu tercatat 13 BKM/KSM penerima dana P2KP, namun dua diantaranya tidak aktif.

Ketika ditanyakan penyaluran dana P2KP untuk Cimanggis, Ike mengatakan dana yang disalurkan ke wilayah itu sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut diperuntukkan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial.(sud)

Aparatur Pemkot ke Balikpapan, Belajar layanan KTP online

Monitor Depok, 4 Mei 2006

DEPOK RAYA, MONDE: Untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Depok Raya sejumlah aparat birokrat Kota Depok melakukan studi banding ke Kotamadya Balikpapan, Kalimantan Timur.

Studi banding diikuti Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto, staf Bapeda, Camat Sawangan dan Beji, kepala BPS Depok, dan salah satu Kabid pada Dinas Kependudukan. Kunjungan itu berlangsung selama satu hari, Senin lalu.

Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto mengatakan, studi banding di Balikpapan, Kaltim untuk mengetahui secara langsung mengenai pendataan gakin, termasuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Selain itu, peningkatan pelayanan kependudukan, berupa pembuatan KTP yang didalam adminsitrasinya terdapat jaminan kematian dan kecelakaan bagi warga setempat.

“Jadi gakin di sana [Balikpapan] sudah terdata di dinas kependudukan dan tertulis dalam KTP, sehingga di saat pemerintah setempat memberikan bantuan dengan mudah akan tersalurkan,” Rendra menerangkan.

Terpisah Camat Sawangan Tatang Djuhana menilai administrasi kependudukan di Balikpapan dapat dijadikan contoh, seperti dalam pelayanan KTP pemerintah Balikpapan melakukan pelayanan KTP secara online di kantor kecamatan setempat.

Dan tarif yang pembuatan KTP variatif dari Rp19.500 per KTP dengan pelayanan standard 12 hari kerja, hingga pelayanan KTP cepat yang membutuhkan waktu 3 jam dengan tarif Rp350 ribu/KTP.(sud)

April 2006

Ide pejabat mukim di Depok. Maunya sih begitu, tapi…

Monitor Depok, 12 April 2006

BALAIKOTA, MONDE : Wacana tentang perlunya pejabat Pemerintah Kota Depok untuk bermukim di kota tempatnya bekerja ditanggapi positif oleh sejumlah pejabat bersangkutan.

Bahkan mereka mengakui ide tersebut dinilai bisa meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat meski bukan persoalan mudah untuk bermukim di Depok karena banyaknya kendala

“Saya setuju ide tersebut karena idealnya memang seperti itu,” tandas Ulis Soemardi, Kabag Kepegawaian Pemkot Depok yang bermukim di Kota Bogor.

Akan tetapi, lanjutnya, ide itu terasa lebih tepat bila diberlakukan kepada para pejabat dengan posisi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, seperti bidang kesehatan dan kebersihan. “Sehingga akses masyarakat atas pelayanan akan lebih cepat. Karena pelayanan itu bersifat 24 jam,” tutur Ulis.

Langkah itu pun, menurut dia, perlu mempertimbangkan berbagai faktor atau harus dikaji menyeluruh diantaranya faktor keluarga dan kemampuan ekonomi pegawai untuk kebutuhan rumah di Kota Depok.

“Seperti pegawai yang masih tinggal di ‘kavling mertua indah’ atau anak yang masih sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.”

Ditanya alasan kenapa tidak tinggal di Depok, Ulis menandaskan lantaran faktor tersebut. “Yang pasti bagi saya tidak menjadi masalah. Lagian transportasinya mudah,” demikian Ulis.

Pendapat senada dilontarkan Kabag Informasi dan Komunikasi Pemkot Depok Sudradjat yang bermukim di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari satu sisi, ada banyak positif dari ide itu.

“Contohnya, pajak kendaraan dan pajak bangunan. Kalau tinggal di Depok kan otomatis pajaknya juga untuk Kota Depok,” katanya.

Kendati tinggal di Cibinong, Sudradjat mengaku hatinya tetap untuk Depok mengingat aktivitasnya sebagai pejabat yang harus mendampingi pimpinan dalam berbagai kegiatan.

“Saya tugas di Depok sejak tahun 1982. Aktivitas saya juga hampir sepenuhnya di Depok. Bahkan mungkin lebih sibuk daripada orang Depok” tutur mantan Lurah Mekarjaya itu.

Ditanya alasan kenapa tidak bermukim di Depok, Sudradjat mengaku pernah menjajaki langkah itu dengan memesan rumah beberapa tahun lalu. “Sudah bayar uang muka, namun entah mengapa hingga kini tak ada kabar dari developer.”

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, Rendra Fristoto menyatakan sangat mendukung ide itu dengan alasan pelayanan masyarakat. “Kalau pejabat Depok ya..mustinya tinggal di Depok karena pelayanan masyarakat tak terikat jam kerja.”

Bukan cuma mendukung, Rendra mengaku telah setahun tinggal di Depok, setelah sebelumnya tinggal di Bogor. Meski begitu dia tak menampik hal itu terkendala kemampuan finansial pegawai.

“Dan harus dilihat juga sisi sejarah kalau dahulu Depok di bawah Kabupaten Bogor. Jadi wajar kalau banyak aparatur yang tinggal di Bogor,” demikian Rendra.(apk)

Maret 2006

Program pembangunan TPS Sampah. Tiap kelurahan dapat Rp20 juta

Monitor Depok, 5 Maret 2006

DEPOK, MONDE: Setiap kelurahan di Depok bakal mendapat kucuran dana Rp20 juta guna mengatasi permasalahan sampah dengan membangun Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di wilayah masing-masing.

Nafis, ketua LPM Beji Timur mengungkapkan dalam musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan beberapa waktu lalu sudah dibahas soal dana untuk membangun TPSS di tiap kelurahan.

“Kucuran dana Rp20 juta dari Dinas PMKS [Pemberdayaan Masyarakat keluarga Sejahtera-Red] sudah ada dalam APBD 2006,” ujarnya, kemarin.

Camat Beji Tatang Sudirman menambahkan dana dari Dinas PMKS itu akan diterima oleh 63 kelurahan di Depok.

Dana itu, katanya, untuk membangun satu unit TPSS di lingkungan masing-masing, yang pengelolaannya diserahkan ke LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Namun dia tidak merinci kapan dana itu segera cair, sementara ketika Monde mencoba konfirmasi, Kepala Dinas PMKS Rendra Fristoto tidak bisa dihubungi.

Program PMKS untuk membangun TPSS di setiap kelurahan memang sejalan dengan program Walikota Nur Mahmudi Ismail yang menginginkan Depok bebas dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah pada tahun 2011.

“4-5 tahun lagi saya harapkan Depok tidak mempunyai TPA lagi,” ujarnya saat bertemu Menneg LH Rahmad Witoelar (Monde 28 Februari)

Menurut Nur, penanganan sampah dilakukan dengan menerapkan teknik pengolahan sampah menjadi kompos dan dipusatkan di tiap-tiap kecamatan atau tempat-tempat dengan produksi sampah tinggi.

Kota Depok menyatakan perang dengan sampah, ketika dianugerahi predikat kota terkotor dari KLH bersama sejumlah kota lain, beberapa waktu lalu.(m-1)

Calon Pimpro berniat mundur, Pejabat PMKS Depok diduga minta jatah…

Monitor Depok, 3 Maret 2006

DEPOK, MONDE: Calon pimpinan kegiatan (Pimpro) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok berniat mengundurkan diri lantaran berhembus kabar tidak sedap, uang proyeknya bakal disunat untuk disetorkan ke pejabat dinas tersebut.

“Saya akan tolak dan mundur dari calon pimpinan kegiatan/proyek, sebab ada kabar yang tidak mengenakan, bahwa setiap pimpinan kegiatan harus memberikan uang proyek ke level pimpinan,” ujar Kasubag Umum PMKS Depok, Sutar Suherman, Rabu (1/3).

Meski tidak mau menyebutkan siapa nama pimpinannya yang dimaksud, dia menegaskan, dari pada nantinya harus nombokin proyek maka sebelum kegiatan proyek berjalan dirinya akan mengundurkan diri.

Sutar mengakui, pada unit kerjanya memperoleh proyek berupa pelatihan termasuk akreditasi senilai Rp40 juta.

Sebelum proyek berlangsung maka dirinya menolak jadi pimpinan kegiatan. “Saya tidak bersih, tapi saya berharap citra pegawai bersih dan hal ini akan saya sampaikan ke Walikota Depok,” tandasnya.

Membantah

Berbeda dengan Sutar Suherman, calon pimpinan proyek lainnya di Dinas PMKS yang enggan disebutkan namanya mengaku berniat mengundurkan diri dengan alasan dicurigai kasak-kusuk untuk cari upeti.

Kepala Dinas PMKS Depok, Rendra Fristoto ketika dikonfirmasi usai perayaan ulang tahunnya ke-47 membantah keras. Bahkan dia melarang terhadap level pimpinan untuk meminta-minta uang proyek.

Rendra menegaskan, Sutar Suherman bukanlah calon pimpinan kegiatan atau pimpinan proyek. Sebab yang namanya pimpinan kegiatan ataupun pimpinan proyek merupakan orang yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Proyek memang ada di unit kerjanya [Sutar Suherman], tapi bukan dia pimpronya melainkan staf lainnya yang ada di unit tersebut.”

Ditanya soal calon pimpinan kegiatan lainnya yang akan mundur, Rendra menjelaskan, mereka yang akan mengundurkan diri dari calon pimpro berarti harus mundur dari dinasnya, karena memegang proyek adalah bagian dari tugas sebagai pegawai.(sud)

Januari 2006

PMKS Depok tidak tahu soal Co-BILD. Komisi D masih kumpulkan bahan…

Monitor Depok, 24 Januari 2006

DEPOK, MONDE: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok mengaku tidak tahu menahu mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD) tahun 2002 senilai Rp1 miliar.

Kepala Dinas PMKS Depok Rendra Fristoto mengatakan itu menyikapi isu yang berkembang tentang kasus dana Co-BILD yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R).

“Terus terang saya baru tahu masalah [Co-BILD] ini salah satunya dari koran Monitor Depok,” tuturnya kepada Monde, di kantornya Jl Siliwangi, Pancoran Mas, kemarin.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh koran ini, dalam surat perjanjian bersama antara National Project Director (NPD) Co-BILD dengan YFP3R tentang pengelolaan pinjaman dana program Co-BILD di Kota Depok, tertanggal 30 September 2002, menyebutkan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) adalah wakil dari Pemkot Depok.

Dalam dokumen itu (pasal 1 ayat 5) disebutkan, Local Project Director (LPD) Co-BILD atau Direktur Proyek Daerah Co-BILD Kota Depok adalah kepala dinas atau kantor yang mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan ditunjuk walikota Depok untuk mewakili Pemkot Depok melaksanakan kewajiban Pemkot Depok memfasilitasi dan membina serta mengembangkan program Co-BILD di Depok.

Dengan kata lain, Kepala PMK Depok pada tahun 2002, Zalfinus Irwan berposisi sebagai LPD Co-BILD Kota Depok. Surat perjanjian bersama itu ditandatangani oleh Aca Sugandhy (NPD) selaku Dirjen Perumahan dan Permukiman sebagai pihak kesatu, Soetaryo Prawiroyono selaku Wakil Ketua Pendiri YFP3R sebagai pihak kedua, serta mengetahui/saksi Walikota Depok Badrul Kamal (tahun 2002) dan Kepala PMK Depok Zalfinus Irwan.

Dipelajari

Lebih lanjut, Rendra menyatakan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji kasus dana Co-BILD terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Hal ini, katanya, lantaran kasus tersebut terjadi sudah cukup lama dan bukan dalam era kepemimpinannya. Rendra menjabat sebagai Kepala Dinas PMKS sekitar Maret 2005.

“Dulu, Dinas PMKS memang mirip dengan PMK, tetapi sekarang kewenangannya lebih besar lagi karena gabungan antara PMK dan BKKBN. Oleh karena itu terjadi beberapa perubahan,” ujarnya.

Terlebih lagi, Zalfinus selaku Kepala PMK terdahulu sama sekali tidak meninggalkan dokumen-dokumen yang terkait dana Co-BILD sehinga kurang mengetahuinya lebih lanjut. Akan tetapi pihaknya tengah mengumpulkan bahan-bahan sebagai bahan pertimbangan, termasuk sejauh mana kewenangan PMKS dalam masalah ini.

Walau demikian, PMKS berkewajiban menyelesaikan masalah yang terkait pada pemberdayaan masyarakat, di mana kewenangannya ada di dinas ini, tentunya melalui prosedur yang ada.

“Secara tidak langsung ini sudah tangggung jawab saya, tidak lepas begitu saja. Akan tetapi bagaimana pun juga harus memperhatikan mekanisme kewenangannya,” tandas Rendra.

Menyimpang

PMKS juga akan melakukan peninjauan terhadap KSM yang diduga bermasalah itu, mengumpulkan data-data dan mengevaluasinya, kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan.

Dalam bagian lain, salah seorang auditor independen dana Co-BILD dari Moores Rowland mengungkapkan, dari sejumlah daerah yang pernah diaudit, pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD di Kota Depok dinilai paling banyak terjadi penyimpangan. “Yang jelas, hasil audit kami menyebutkan hal demikian,” tuturnya saat dihubungi Monde, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Ritandiyono mengemukakan pihaknya masih terus mempelajari dan mengkaji lebih detil mengenai masalah pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD.

“Untuk sementara, kami belum bisa berkomentar banyak, kami masih terus mengumpulkan bahan untuk didiskusikan dengan teman-teman di Komisi D,” ujar Ritandiyono.(dmr/sb)

Desember 2005

30 Kelurahan belum buat laporan P3MK

Monitor Depok, 22 Desember 2006

DEPOK RAYA, MONDE: Sekitar 30 kelurahan dari total 63 kelurahan di Kota Depok diketahui belum memberikan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan dana P3MK yang, padahal batas waktu SPJ terhitung hingga 31 Desember 2005.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Rendra Fristoto kepada Monde mengatakan, dari 63 kelurahan di Kota Depok baru 33 kelurahan yang memberikan laporan penggunaan dana P3MK, selebihnya laporan belum diberikan dengan alasan proyek yang dikerjakan sudah rampung namun laporan belum dibuat.

“Kami memberikaan batas waktu hingga tanggal 31 Desember 2005, jika pada tanggal yang ditentukan mereka belum memberikan laporan maka akan kami tegur,” ujar Rendra.

Dia mengakui, SPJ penggunaan dana P3MK harus dilakukan karena hal itu menyangkut uang rakyat. “Jadi kami mohon kepada para lurah untuk segera menyelesaikan laporan dimaksud.”

Mengenai dana insentif RT/RW, dia mengakui, belum semua lurah memberikan laporannya. Alasan Lurah, dana insentif masih ada yang belum diberikan karena RT/RW sibuk. Namun pihaknya meminta lurah segera membuat laporan pemberian dana insentif secara benar, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Secara terpisah, Lurah Tirtajaya, Sukmajaya, Djaya Winata menyatakan, dana insentif RT/RW, LPM dan PKK sudah diberikan kepada yang berhak menerimanya, pada Senin (19/12). “Dana sudah diberikan, namun laporan belum diberikan ke Dinas PMKS karena saat ini masih diproses.”(sud)

November 2005

Pemanah Depok tampil di Sea Games XXIII

Monitor Depok, 30 November2005

DEPOK, MONDE: Pengurus Cabang Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Depok optimis atletnya bakal meraih medali emas di Sea Games XXIII yang diselenggarakan di Manila, Filipina.

Pemanah Indonesia, Yasmidar atau yang dikenal Ami, berangkat bersama rombongan tim atlet nasional untuk berjuang membela tanah air di event internasional. “Kami minta doa restu dari warga Kota Depok atlet panahan Yasmidar (Ami) dapat mengukir prestasi di Sea Games, Manila” ujar Ketua Pengcab Kota Depok Rendra Fristoto kepada Monde kemarin.

Pada pertandingan di Sea Games, Manila lanjut Rendra cabang yang dipertandingkan dalam olahraga panahan adalah cabang Ronde Vita, tradisional dan nasional. Namun untuk Ami, cabang yang diikuti adalah cabang Ronde Vita, karena di cabang itu atletnya kerap mengukir prestasi.

Sejumlah prestasi yang diraih Ami, dia telah menyabet medali emas di Porda Indramayu dua tahun lalu, kemudian ikut PON di Palembang. “Semoga di Sea Games Manila, dia [Ami] memperoleh medali emas sesuai harapan pengcab Perpani,” tutur Rendra Fristoto yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga dan Sejahtera (PMKS) Depok.

Mengenai persiapan atlet panahan di Porda 2006 Karawang, dia mengatakan meski atlet panahan tidak mengikuti pra Porda, seperti cabang olahraga lainnya, namun atletnya siap untuk ikut bertanding di Porda Karawang. Bahkan pada Porda tersebut Pengcab Perpani Depok optimis bakal menyumbang 2 buah emas untuk Depok.

Diketahui pada Porda Indramayu 2003 silam, atlet panahan meraih satu medali emas. “Jadi target kami di Porda Karawang 2 medali emas akan diraih,” Rendra optimis.(sud)

40% Kelurahan di Depok berikan laporan P3MK

Monitor Depok, 29 November 2005

DEPOK, MONDE: Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Penggerakkan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) oleh 63 kelurahan se-Depok baru sekitar 40% yang diterima Dinas PMKS Depok.

“Hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana P3MK yang diberikan kepada 63 kelurahan baru 40%,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Depok Rendra Fristoto kepada Monde kemarin, via telepon.

Meski tidak menyebutkan batas waktu terakhir laporan pertanggungjawaban penggunaan dana P3MK, Rendra berharap jika pelaksanaan di lapangan telah selesai maka kelurahan segera membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Dari 40% kelurahan yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana P3MK a.l. sebagian wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Panmas. Sedangkan untuk Kecamatan Sawangan, 14 kelurahan belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Mengenai kelurahan yang belum menyerahkan dana P3MK untuk lingkungannya, Kadis PMKS minta secepatnya diberikan lantaran dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. “Kalo di Kelurahan Serua yang kami tahu sudah diberikan, namun nantinya ada tim monitoring yang melakukan pengecekan ke setiap kelurahan,” ujarnya.

Dana P3MK senilai Rp50 juta per kelurahan, yang dialokasikan untuk kegiatan fisik 60%, sosial kemasyarakatan 30% dan operasional 10%.(sud)

Lurah di Depok dukung usulan Jabar soal dana BBM. BLT lebih baik diganti padat karya

Monitor Depok, 11 November 2005

CINANGKA, MONDE: Sejumlah lurah di wilayah Kecamatan Sawangan mendukung Pemprov Jawa Barat untuk mengganti bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi BBM dengan kegiatan padat karya.

Mereka beralasan, program padat karya lebih banyak manfaatnya untuk pembangunan lingkungan yang hasilnya dapat dirasakan bersama.

“Kami mendukung Pemprov Jabar yang mengusulkan BLT diganti program padat karya karena hasilnya dapat dirasakan masyarakat banyak,” kata Lurah Cinangka, M. Niin H. Yusuf kepada Monde kemarin terkait usulan Pemprov Jabar kepada pemerintah pusat agar BLT diganti dengan padat karya.

Menurut dia, jika dana kompensasi BBM diberikan kepada warga miskin (gakin), maka hasilnya hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Sementara gakin di Cinangka tidak seluruhnya mendapatkan dana tersebut.

“Kalo nantinya BLT berubah jadi padat karya, maka dana itu akan digunakan untuk membangun lingkungan yang pekerjanya merupakan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan,” Niin menerangkan.

Dia menambahkan, proyek padat karya yang pernah digulirkan a.l. membangun jalan setapak, membangun sarana ibadah serta membersihkan saluran kali yang dipenuhi sampah.

Hal serupa dikemukakan Lurah Sawangan Baru, Jamhurobi. Dia mengungkapkan, BLT yang bersumber dari kompensasi BBM lebih baik digunakan untuk proyek padat karya, mengingat hasil dari padat karya lebih bermanfaat bagi pembangunan lingkungan.

“Kalo jumlah dana kompensasi BBM senilai Rp10 juta, hal itu dapat digunakan untuk ngebangun jalan lingkungan melalui padat karya. Soal pekerja dapat melibatkan langsung warga setempat dan hasilnya secara otomatis dapat dirasakan masyarakat.”

Lebih bermanfaat

Jauh sebelumnya, usulan untuk mengganti BLT menjadi padat karya dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok Rendra Fristoto.

Menurut dia, dana kompensasi BBM kiranya dapat dialihkan untuk proyek padat karya, karena hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas. “Proyek padat karya lebih bermanfaat karena digunakan untuk membangun lingkungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tutur Rendra.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengganti BLT dengan kegiatan padat karya, karena padat karya jelas akan berguna bagi kepentingan masyarakat banyak.

Wakil Gubernur Jabar Nu’man Hakim di Bandung, mengatakan Pemprov Jabar telah mengusulkan kegiatan padat karya sebagai pengganti BLT dalam beberapa kali rapat di Jakarta.(sud)

Janji tunjangan tak jelas, pengurus RT/RW kecewa

Monitor Depok, 1 November 2005

PANMAS, MONDE: Para pengurus RT/RW di seputar Depok terpaksa gigit jari karena tunjangan RT/RW yang dijanjikan cair menjelang Lebaran, hingga kemarin tak kunjung nongol.

Berdasarkan catatan Monde terdapat 4.348 orang pengurus RT dan 826 orang pengurus RW. Masing-masing pengurus RT dijanjikan mendapat Rp150.000 per orang sedangkan pengurus RW dapat Rp250.000 per orang.

Karena tak jelas kapan cairnya, sejumlah pengurus RT/RW pun menyatakan kekecewaannya terhadap Pemkot Depok yang terkesan mempermainkan lembaga RT/RW dengan sekadar mengumbar janji-janji.

“Kalo memang tidak ada, ya.. jangan buat janji-janji palsu dong,” ketus seorang pengurus RT di wilayah Pancoran Mas, kemarin.

Kekecewaan yang serupa juga disampaikan para pengurus RT/RW lainnya seperti, ketua RT 04/08 Kel. Depok Susilo Bonte, Ketua RW 09 Kel.Depok Albert, Ketua RT 02/03 Kel. Ratujaya Tabrani, Ketua RW 06 Kel.Tanah Baru Yatmo Saleh, anggota LPM Kel. Kemirimuka Samadi, dan tokoh masyarakat RW 01 Kel. Mampang, Zainuddin serta para pengurus RT/RW di wilayah Kel. Ratujaya.

Para pengurus RT/RW menuturkan bahwa pemberian tunjangan itu sesungguhnya merupakan amanat dari Perda No.10 tahun 2002, tentang Lembaga RT/RW dan LPM di Kota Depok.

“Dalam Perda memang sudah diamanatkan soal tunjangan tersebut, jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya,” kata Yatmo Saleh.

Kepala Kelurahan Ratujaya, S Mulyadi, mengaku sejak beberapa hari terakhir ini selalu didatangi para pengurus RT/RW yang meminta penjelasan masalah tunjangan tersebut. “Ya..saya sampai hari ini masih dikejar-kejar pengurus RT/RW,” keluhnya.

Mulyadi mengaku, tidak dapat berbuat apa banyak kecuali berupaya meminta pengertian dari pengurus RT/RW agar bersabar, apalagi dalam suasana berlebaran.

Ketua RT 04/08 Kel. Depok, Susilo Bonte mengharapkan kepada Pemkot Depok agar benar-benar memperhatikan nasib dan situasi kondisi bagi para pengurus RT/RW. “Kalau memang tidak ada dananya ya.. jangan umbar janji, jangan sampai ada dusta diantara kita,” tuturnya.

Menurut Yatmo, lembaga RT/RW selama ini memikul tugas cukup berat misalnya, sejak berlangsungnya Pemilu Legislatif, Pilpres sampai Pilkada. “Belum lagi sehari-harinya, sehingga selayaknya dapat perhatian, apalagi dalam suasana Lebaran.”

Tunggu SK Walikota

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga dan Sejahtera (PMKS) Pemkot Depok Rendra Fristoto ketika dikonfirmasi, kemarin, menyatakan keterlambatan pencairan dana tunjangan operasional RT dan RW se-Depok lantaran masih menunggu surat keputusan Walikota Depok mengenai pencairannya.

“Kami sudah memberikan draft usulan tentang pencairan dana tunjangan operasional, sekaligus jumlah RT/RW di Kota Depok dan saat ini tinggal menunggu pengesahan berupa surat keputusan dari walikota Depok,” ujarnya.

Rendra berharap setelah surat keputusan walikota diterbitkan, Bagian keuangan di Pemkot Depok akan segera mencairkan dana sehingga pencairan tidak terlambat.(mj/sud)

Oktober 2005

Para ketua RW di Mampang kecewa. Dana P3MK dikutip Rp100.000

Monitor Depok, 28 Oktober 2005

MAMPANG, MONDE: Sejumlah pengurus RW di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, mengeluhkan adanya kutipan sebesar Rp100.000 atas dana program Penggerakan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Kelurahan (P3MK) oleh pihak kelurahan setempat.

Masing-masing RW di Mampang seyogianya mendapatkan dana P3MK sebesar Rp2,5 juta, yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik lingkungan. Tapi lantaran dikutip Rp100.000, yang diterima cuma Rp2,4 juta.

“Alasan pihak kelurahan pemotongan itu untuk biaya materai,” ungkap Zulkifli, Ketua RW 05 Kelurahan Mampang, “Masak harga selembar meterai mencapai Rp100.000.”

Awalnya Zulkifli mengaku enggan mempersoalkan kutipan dana P3MK itu, namun lantaran rekan-rekannya [pengurus RW lainnya] juga kerap melontarkan keluhan serupa, dia merasa perlu mengungkap hal tersebut.

“Pengucuran dana P3MK seharusnya dilakukan secara transparan, apalagi menyangkut dana untuk pembangunan lingkungan. Lagian yang saya tahu, biaya operasional pencairan dana itu mencapai 10 persen, jadi untuk apa lagi dikutip.”

Secara rinci, alokasi dana P3MK a.l. 60% diperuntukkan bagi pembangunan fisik lingkungan, 30% untuk membangun ekonomi kerakyatan dan 10% sisanya untuk biaya operasional.

Benarkan

Dihubungi terpisah Tokoh Masyarakat Mampang, HW Santhoso, membenarkan adanya kutipan dana P3MK sebesar Rp100.000 per RW, “Memalukan, masak duit segitu masih dikutip juga. Itu kan duit untuk membenahi lingkungan warga, bukannya dari hasil lotere.”

Terkait dengan banyaknya pengurus RW yang kecewa atas kutipan dana P3MK, Santhoso, meminta agar Bawasda memanggil LPM Mampang guna dimintai pertanggungjawabannnya.

“Sebagai pengawas pengucuran dana itu pihak LPM harus menjelaskan soal kutipan itu kepada pihak Bawasda. Jangan ditutup-tutupi, termasuk bila kutipan itu atas perintah Pak Lurah, laporin saja,” demikian Santhoso.

Sebelumnya, koran ini pernah memberitakan, 63 lurah se-Kota Depok diingatkan untuk tidak menyelewengkan dana P3MK di masing-masing wilayahnya. Tiap-tiap kelurahan mendapatkan dana P3MK sebesar Rp50juta.

“Jika dana P3MK disalahgunakan maka akan terkena tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun berikutnya kelurahan tersebut tidak akan memperoleh dana P3MK sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut,” kata Rendra Fristoto, Kepala Dinas PMKS Depok.(amr)

Kepala Dinas PMKS Depok, Rendra:Tidak boleh pakai dana P3MK…

Monitor Depok, 18 Oktober 2005

DEPOK, MONDE: Saat serba kerepotan, dana apapun bisa dipakai, asal persoalannya jelas dan beres. Tapi, terkait bencana di Depok yang nota bene, perlu segera diatasi dengan kebutuhan dana besar, ternyata tak diizinkan memakai dana program Pergerakan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Kelurahan (P3MK).

“Jadi dana P3MK yang diberikan Pemkot Depok Rp50juta/kelurahan tidak boleh dipergunakan untuk perbaikan rumah akibat bencana alam, “ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga dan Sejahtera (PMKS), Rendra Fristoto, kemarin.

Ia berbicara menanggapi permintaan sejumlah warga, termasuk warga di Limo, untuk memakai dana P3MK untuk membantu korban bencana alam, angin lisus, Jumat.

Dana itu menurut rencana dipakai untuk perbaikan rumah warga di Limo yang rusak parah.

Hal ini, katanya, karena dana itu sudah dianggarkan sesuai proposal yang diajukan masing-masing kelurahan di Kota Depok.

Rendra menambahkan bantuan bencana alam sudah dialokasikan melalui dana tak terduga di Pemkot Depok. Semuanya punya porsi masing-masing.

“Kalo dana P3MK digunakan untuk memperbaiki rumah warga yang terkena musibah bencana alam, maka program yang sudah ditentukan tidak akan tepat sasaran, dan semua program akan rusak,” tukasnya.

Kecuali, kata Rendra, dalam pembuatan proposal pengambilan dana P3MK disebutkan a.l. untuk bantuan bencana alam, maka sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk bantuan bencana alam.

Untuk mengantisipasi persoalan bencana di masa mendatang, Rendra mengimbau para lurah agar dalam proposalnya untuk memperoleh dana P3MK dicantumkan dana bencana alam.

“Kalau demikian, tentunya bisa…”(sud)

PMKS: Jangan korupsi dana P3MK

Monitor Depok, 16 Oktober 2005

CEMPAKA, MONDE: Para lurah se-Kota Depok diingatkan untuk tidak menyelewengkan dana program Pergerakan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Kelurahan (P3MK) di masing-masing wilayahnya.

“Jika dana P3MK disalahgunakan maka akan terkena tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun berikutnya kelurahan tersebut tidak akan memperoleh dana P3MK sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut.”

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok, Rendra Fristoto kepada Monde, Jumat lalu, terkait pemberian dana P3MK kepada 63 kelurahan se-Depok.

Dana P3MK sebesar Rp50 juta per kelurahan, dia menjelaskan, secara rinci 60% untuk pembangunan fisik, 30% untuk ekonomi kerakyatan dan 10% untuk biaya operasional.

“Jadi setelah dana diterima oleh kelurahan setempat, mereka harus menggunakannya sesuai peruntukann, karena jika digunakan untuk kebutuhan yang tidak jelas maka pertanggungjawabannya berat,” ujarnya.

Akan diawasi

Mengenai keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing kelurahan, Rendra mengatakan, sebagai mitra pemerintah LPM juga ikut bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan dana karena dalam pengambilan dana pengurus LPM ikut menandatangani uang P3MK tersebut.

Dia menjelaskan, pengawasan terhadap dana P3MK akan dilakukan oleh dinasnya. Namun warga yang bermukim di kelurahan masing-masing diminta pro aktif mengawasinya karena dana dimaksud untuk pembangunan sarana infrastruktur, termasuk menunjang perekonomian warga di masing-masing wilayah.

“Jadi warga juga harus ikut mengawasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rendra, LPM pun harus ikut mengawasi penyaluran dana P3MK, karena lembaga tersebut juga ikut dalam penanganan pembangunan melalui program ini.(sud)

Dana P3MK cair. ‘Jangan dipake buat lebaran’

Monitor Depok, 16 Oktober 2005

BEJI, MONDE: Kantor Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok, kemarin, mencairkan dana Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK.

Namun cairnya dana itu menjelang lebaran, dikhawatirkan akan menggoda pihak pihak untuk menggunakannya untuk keperluan lebaran. Untuk itu masyarakat diminta untuk mengawasinya.

“Dana pencairan dana P3MK saat ini sudah diberikan kepada masing-masing kelurahan di wilayah Depok. Pengambilannya disesuaikan dengan jadual dalam sehari sejumlah kelurahan yang ada di dua kecamatan mengambil dana itu,” kata Rendra Fristoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejehtera Kota Depok.

Dia mengatakan, tujuan penjadwalan pengambilan dana P3MK agar tidak terjadi antrean atau penumpukan saat pengambil dana di Bank Jabar Cabang Depok.

Pencairan dilakukan oleh kepala kelurahan dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang diperuntukan bagi penguatan kesejahteraan masyarakat di bidang fisik sarana dan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu di Limo, Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Limo, Abdulloh, mengatakan Kelurahan dan LPM sudah mencairkan dana P3MK sejak kemarin. Diharapkan bisa segera digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasalnya, dana itu sangat dinantikan warga untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik lingkungan yang mendesak, dan kegiatan sosial seperti plesterisasi rumah warga yang tidak layak huni.

Menurutnya, sebelumnya banyak warga yang menanyakan kapan dana P3MK itu cair, sebab terjadi keterlambatan pencairan. Dia menjelaskan, seperti tahun sebelumnya, setiap kelurahan memperoleh dana P3MK sebesar Rp50 juta, biasanya terbagi dalam dua tahap.

Sebanyak 65% untuk fisik bangunan dan sisanya digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan. “Jadi untuk kecamatan Limo dengan 8 kelurahan dana P3MK yang diserap mencapai Rp400 juta,” jelasnya.

Khawatir dipinjam

Abdullah mengakui adanya kekhawatiran terhadap penggunaan dana tersebut, berhubung sebentar lagi menjelang lebaran.

“Lebaran bentar lagi tiba, keperluan pasti banyak, sehingga khawatir dipimjam dulu,” ujarnya.

Namun dia yakin para lurah dan pengurus LPM tidak akan melakukan hal demikian, karena dana itu adalah dana masyarakat guna kepentingan umum, bukan untuk keperluan pribadi.

Akan tetapi, hal demiian tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan.

Sebab seperti pengalaman sebelumnya, pengelolaan dana semacam ini sangat rentan terhadap salah sasaran.

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana P3MK, sehingga tetap sasaran dan pada akhirnya mamfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat yaitu peningkatan kesejahtraan. (dmr/sud)

2 Comments »

  1. DR. Todung P. L.Toruan siap maju dalam pemilihan calon legislatis Sukma Jaya 2009 dalam partai PDS no 3. Mohon Doa dan DukunganNya untuk warga sekitar.

    Comment by Ragok — March 15, 2009 @ 12:57 am

  2. saya mau tanya, PERDA Depok yang mengatur tentang rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)?

    Comment by icuk sugiyarto — April 6, 2011 @ 4:26 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: