Profil Tokoh DEPOK

Roy Prygina

Roy Prygina

Oktober 2008

Wali Kota Depok Diminta tidak Intervensi Polemik KPU Depok

Media Indonesia, Jumat, 10 Oktober 2008 18:23 WIB

DEPOK–MI: Gerakan Rakyat Depok untuk Pemilu 2009 (Gardu Pemilu 2009) meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk tidak ikut intervensi dalam polemik KPU Kota Depok periode 2008-2013.”Seleksi KPU Kota Depok sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Koordinator Gardu Pemilu 2009 Rachman Tiro dalam aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jumat (10/10) sore. Dalam aksi tersebut massa membawa spanduk yang bertuliskan ‘Sukseskan Pemilu 2009 di Kota Depok Tercinta, Nur Mahmudi Jangan Intervensi KPU Kota Depok’.Dalam orasinya, baik Fikri, Akbar, maupun Rachman Tiro, menyerukan kepada seluruh elemen-elemen masyarakat Depok, tokoh-tokoh masyartakat dan pemuka agama, kalangan akeademisi, pengsuaha, organisasi kepemudaan, ormas, dan insan pers yang ada di Kota Depok untuk menyukseskan Pemilu 2009. “Sukseskan Pemilu 2009 sebagai ajang peserta besar demokrasi rakyat yang sesuai dengan jiwa pancasila dan semangat UUD 1945,” kata Akbar.Akbar juga mendesak aparat kepolisian, kejaskaan, dana apartat penegak hukum yang berwenang lainnya baik itu di Kota Depok maupun pusat untuk mengakap dan mengadili para pengacau dan provokator yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengacaukan jelannya pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. “Mengacaukan pemilu adalah tidanakan makar terhadap NKRI serta bertentangan dengan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945,” jelas Akbar.Sebelumnya, Rabu (8/10) warga Depok, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Depok Gugat KPU (Koma KPU) dalam aksi unjuk rasanya menyegel kantor KPU Kota Depok di Jalan Kartini Raya No 19 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Aksi unjuk rasa tersebut menuntut KPU Pusat untuk menganulir hasil putusan KPU Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPU Kota Depok periode 2008-2013 karena dinilai cacat hukum. “KPU Pusat seharusnya membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik KPU Depok agar tidak terlalu lama,” kata Koordinator Aksi Roy Prygina.

Ia mengancam apabila KPU Pusat tidak menganulir, pihaknya mengajak masyarakat Depok untuk tidak ikut terlibat dalam proses pemilu apa pun, karena institusi KPU yang cacat hukum. Roy lebih lanjut mengatakan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk manipulasi, kebocoran soal ujian dan politik dagang sapi yang telah dilakukan KPU Provinsi Jabar, harusnya menjadi perhatian besar buat KPU Pusat.

“Jelas apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jabar sudah menodai proses demokrasi di negeri ini dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya.(Ant/OL-06)

Oktober 2008

Koma Segel Kantor KPUD Depok

http://kabarpemilu.com/view.php?id=3846&ch=AST, Rabu, 08 Oktober 2008

DEPOK-Penetapan anggota KPUD Kota Depok periode 2008-2013 menuai reaksi. Masuknya dua nama, Yoyo Effendi dan Udi bin Muslih dalam formasi KPUD membuat puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Depok Gugat KPUD (Koma KPUD) menggelar orasi di halaman kantor KPUD Depok, Rabu (8/10). Mereka menganggap keputusan KPU Jabar cacat hukum.”Kami mendesak KPU Pusat segera membentuk team khusus untuk menyelesaikan konflik KPUD Depok agar tidak terlalu lama,” kata koordinator aksi Roy Prygina, Rabu (8/10). Menurut Roy, jika nantinya keputusan pengangkatan kedua orang tersebut sebagai anggota KPUD Depok cacat hukum tidak dianulir, maka dirinya akan mengajak masyarakat Depok untuk tidak ikut dalam proses Pemilihan Umum.Sebab, kata dia, proses pemilihan anggota KPUD Depok pun telah menyalahi aturan. Dia mencontohkan, pada saat nama Udi bin Muslih dan Yoyo tidak masuk kedalam sepuluh besar, anggota tim seleksi KPUD Depok Andrinov A Chaniago mendapat SMS dari Afan Sulaeman anggota KPUD Jabar, yang berisi “tolong aja Udi diperjuangkan pak, tks ya”. Selain itu, Hasan Basri anggota tim seleksi lainnya sempat merebut hasil laporan hasil proses seleksi yang rencananya dikirim ke KPUD Jabar oleh tim seleksi, sehingga pengiriman nama ke sepuluh calon anggota KPUD Kota Depok terhambat. “Dua orang anggota tim seleksi KPUD yakni Hasan Basri dan Achmad Julian sangat vulgar melakukan hubungan kedekatan dengan Yoyo dan Udi,” katanya.Dalam aksi tersebut, Koma KPUD sempat mensegel kantor KPU Kota Depok secara simbolis. Penyegelan secara simbolis dilakukan dengan menempelkan kertas karton bertuliskan ‘’Kantor Ini Disegel” pada plang dan pagar kantor KPUD. Massa juga membawa karton berwarna terang bertuliskan ‘’Gantung Kasno, Bocor, Akbar, Fikri”, dan ‘’Ganti! Anggota KPUD Dengan Yang Baru”, ‘’ Yoyo-Udih Perusak Demokrasi”.

Dalam orasinya, massa juga mendesak KPU Pusat membentuk tim khusus untuk menyelesaikam konflik KPU Kota Depok. Bila tak dianulir, mereka mengajak warga Depok tidak terlibat Pemilu. ‘’Ini semacam pressure group terhadap tindakan KPUD Prov Jawa Barat dan KPU Kota Depok yang berselingkuh melawan demokrasi dengan melakukan politik dagang sapi,” seru Roy Prygina.

Saat demo berlangsung, Yoyo Efendi, Udih bin Muslih, dan Hasan Basri Ketua KPUD Depok berada di ruang kerjanya. Menurut Hasan, secara kelembagaan KPU Kota Depok tak punya kewenangan menseleksi atau membatalkan proses seleksi. Pasalnya, tim seleksi dan rumusan hasil seleksi ditentukan KPU Provinsi Jawa Barat. Ia juga menolak persepsi masyarakat bahwa ada sogok dan penitipan nama calon pada tim seleksi KPUD Provinsi. Sebab, ada beberapa proses tes dan uji kelayakan calon sebelum anggota KPU Kota Depok ditetapkan dan dilantik 22 September 2008. KP052/KP004

September 2007

Penyimpangan IMB di Depok Diduga Capai Puluhan Miliar

Kapanlagi.com,  Jum’at, 14 September 2007Kapanlagi.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Depok menduga ada puluhan miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak masuk ke kas daerah.Berdasarkan data di Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) dari bulan Januari-Agustus 2007, ada sekitar 635 bangunan dan 159 tower yang tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan IMB.”Jika rata-rata retribusi IPR dan IMB, mencapai Rp50 juta atau Rp100 juta, totalnya bisa mencapai puluhan miliar,” kata Koordinator Fitra Depok, Roy Prygina, di Depok, Jumat.Ia mengatakan, jumlah bangunan dan “tower” yang tanpa IMB itu, memang sejauh ini sudah mendapat peringatan dari dinas terkait melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Pembangunan (SP4) baik tahap pertama hingga ketiga.

Namun, kata Roy, sejauh ini, publik belum mengetahui berapa banyak bangunan dan “tower” yang sudah mengurus IPR dan IMB tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah bila ada pemilik bangunan yang mengurus IPR atau IMB setelah mendapat SP4, masuk ke kas daerah atau masuk ke kantong pejabat Distakotbang,” katanya.

Menurut dia, Distakotbang terlalu tertutup dengan publik, serta kurang koordinasi dengan instansi lain. Padahal kalau transparansi, PAD tersebut bisa tergali dan masuk ke kas daerah.

Ia menjelaskan, dari 365 bangunan dan 159 “tower”, sejauh ini yang ketahui baru 11 perumahan dan tempat usaha yang sudah ditertibkan diantaranya Alfamart dan Rumah Sakit Bhakti Yudha.

Dikatakannya, ada penggelapan PAD mengenai denda untuk pemilik bangunan yang telah melanggar dan membuat IPR dan IMB. Dalam Perda No 2 tahun 2006, disinggung soal denda pidana bagi pemilik bangunan yang melanggar Perda tersebut.

“Perda tersebut mengatur, denda pidana bagi yang melanggar, dengan denda kurungan enam bulan dan denda Rp5 juta, atau dalam pasal lainnya didenda 4 kali lipat total pengurusan izin, baik IPR dan IMB,” katanya.

Ia mencontohkan Rumah Sakit Bhakti Yudha yang beberapa waktu lalu ditertibkan oleh SatPol PP Depok. Kemudian pihak rumah sakit melakukan pengurusan IPR dan IMB.

“Sudah jelas pihak rumah sakit melanggar Perda. Seharusnya dikenakan denda dan masuk kas daerah, tapi ini tidak ada kejelasan dan besarnya juga tidak tahu,” katanya.

Dari Informasi yang diterima Roy Prygina, pihak rumah sakit Bhakti Yudha dalam mengurus IPR dikenakan Rp150 juta, sedangkan IMB, Rp168 juta dengan total Rp318 juta.

“Kalau didenda 4 kali lipat dari total pengurusan IPR dan IMB, sekitar totalnya mencapai Rp 1,2 miliar, lalu denda tersebut apakah masuk ke kas daerah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan, ada tiga hal berkaitan dengan menjamurnya bangunan dan “tower” tanpa IMB.

Pertama, kurangnya pengawasan. Kedua, tidak tegas memberi sanksi dan ketiga, pelayanan yang kurang optimal dalam pengurusan IPR dan IMB.

“Karena ketiga hal itu, banyak bangunan dan `tower` berdiri tanpa IMB,” katanya.

Selain itu, kata dia, banyaknya oknum-oknum pejabat dan staf Pemkot Depok yang melakukan “deal” di tempat, dengan pemilik bangunan yang ketahuan tanpa IMB, sehingga hal itu merusak PAD Depok.

“Yang seharusnya masuk untuk retribusi Pemkot Depok, malah ke kantong pribadi pejabat atau staf tersebut,” tandas Qurtifa. (*/cax)

Mei 2007

Gaji Anggota DPRD Depok Naik

Seputar Indonesia, Selasa, 29/05/2007DEPOK (SINDO) – Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Depok naik Rp6 juta hingga Rp12 juta per bulan. Dengan begitu, gaji anggota dewan tersebut bertambah.Kebijakan itu disahkan melalui rapat paripurna Perda Kedudukan Protokoler dan Keuangan di Gedung DPRD, kemarin. Putusan itu berdasarkan kesepakatan semua fraksi (FPG, FPB,FPDIP,FPD,FPKS,FPAN) yang menyetujui tambahan tunjangan sesuai PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan revisi atas PP 37/2006.Tunjangan komunikasi intensif itu sebesar tiga kali lipat dari tunjangan representatif yang biasa diterima pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya sebesar Rp2,1 juta. Tunjangan komunikasi itu diperuntukkan bagi biaya kunjungan DPRD ke masyarakat dan biaya telepon. Kenaikan lebih besar diterima ketua dan wakil ketua DPRD. Selain tunjangan komunikasi intensif, mereka juga mendapatkan tunjangan pendukung operasional.Untuk ketua DPRD, tunjangan operasional senilai tiga kali tunjangan representatif, sedangkan wakilnya hanya mendapat dua kali lipat tunjangan representasi. Dengan putusan ini, uang yang diterima anggota DPRD per bulannya sekitar Rp14,5 juta; ketua mencapai Rp22,5 juta dan wakil ketua sekitar Rp19,3 juta. Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra mengaku tunjangan itu atas kesepakatan seluruh fraksi. “Kemudian ditetapkan dalam bentuk perda,” ujarnya.Teknis pencairannya, kata dia, akan diatur melalui SK wali kota yang diharapkan dikeluarkan pada waktu dekat. “Kami berharap kenaikan ini dapat meningkatkan intensitas anggota DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat,”ujarnya. Ketua FPD Rintisyanto menyetujui putusan itu karena berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan PP 21/-2007.

Hanya,dia meminta pengkajian kembali terhadap alokasi tunjangan pendukung operasional bagi ketua dan wakil ketua DPRD. Pasalnya, pos anggaran itu masuk dalam pos anggaran sekretariat dewan. “Tunjangan penunjang operasional harus menunggu perubahan APBD,karena anggaran itu masuk dalam pos anggaran setwan,”katanya. Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua FPKS M Supariyono.

Bagi dia,tunjangan itu tak melanggar karena sudah diamanatkan oleh pemerintah. “Nah, dengan kenaikan ini, anggota DPRD diharapkan dapat secara intensif berinteraksi dengan masyarakat,”katanya. Sekretaris Daerah Winwin Winantika mengaku setuju dengan tunjangan baru tersebut. Namun,dia menolak memerinci peruntukan anggaran secara detail. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens tidak setuju dengan kenaikan tunjangan DPRD itu.

Dia meragukan keberadaan tunjangan itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja DPRD dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Menurutnya, PP 21/2007 tidak berbeda dengan PP 37/2007 yang selama ini ditolak berbagai elemen masyarakat. “Kenaikan tunjangan DPRD merupakan bentuk pembohongan yang direkayasa untuk memperkaya diri. Tidak ada hipotesis yang menyebutkan kenaikan tunjangan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja,” tuturnya.

Menurutnya, peningkatan kinerja lebih ditentukan atas kesadaran wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya dan kekuatan kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD. “Jadi, saya secara pribadi, tidak setuju dengan kenaikan itu,”katanya. Aksi penolakan juga disampaikan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Kota Depok Roy Prygina. Dia berjanji akan menggalang koalisi dengan elemen lain untuk meminta Mahkamah Agung mengkaji kembali PP 21/2007.

“Kenaikan itu telah menyakiti hati rakyat. Siapa bilang,kenaikan itu dapat meningkatkan kinerja dewan,” ungkapnya dengan nada tinggi. Bagi dia,tunjangan itu belum layak diberikan terhadap anggota legislatif.Sebab,selama ini kinerja dewan masih buruk.”Itu terbukti belum adanya perda yang dihasilkan DPRD selama ini. Sebaliknya, anggota DPRD justru terkesan makin jauh dengan konstituennya,” tandasnya. (adam prawira)

Jika Disengaja Harus Diusut Penyimpangan Pendapatan Rp 8,3 M

Indo Pos, Rabu, 9 Mei 2007 TEMUAN BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan adanya penyimpangan dana pendapatan daerah sebesar Rp 8,3 miliar, termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 4,3 miliar, membuat lembaga DPRD Kota Depok angkat bicara. Wakil Ketua DPRD Amri Yusa mendesak Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Depok untuk turun tangan memeriksa pegawai dan pejabat Pemkot Depok terkait dugaan tersebut. Tindakan ini untuk mewujudkan adanya good governance (pemerintahan yang baik).”Apakah ada unsur kelalaian petugas, ketidaktelitian, atau kesengajaan sehingga merugikan negara,” ujarnya kepada koran ini, kemarin.Meski demikian, lanjut Amri, temuan BPK Tahun Anggaran (TA) 2005 dan semester pertama 2006 tersebut merupakan laporan awal, sehingga eksekutif atau Panitia Anggaran Pemkot Depok masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut.”Biasanya kekeliruan itu bisa berupa perbedaan perhitungan antara eksekutif dan BPK atau berbedaan penafsiran aturan (seperti penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Red). Namanya administrasi pasti ada kesalahan. Tapi berapa berat kesalahan itu, fatal atau khilaf,” ujarnya.

Lantas berapa lama eksekutif diberi tenggang waktu oleh BPK untuk memperbaiki kesalahan tersebut? “Ya sesuai aturan kemungkinan antara dua minggu sampai sebulan. Kemudian BPK membuat laporan akhir,” katanya.

Sementara itu, Roy Prygina, koodinator Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Kota Depok mendesak kepada Pemkot Depok, khususnya Panitia Anggaran untuk dapat menjelaskan secara rinci dan keseluruhan kepada publik terkait penyimpangan pendapatan daerah.

“Jangan sampai ada. intervensi dari masyarakat tentang hilangnya uang publik. Toh kalau ada kesalahan administrasi harus segera diklarifikasi, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” tandasnya.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Winwin Winantika, yang juga ketua Panitia Anggaran Pemkot Depok hingga kemarin belum dapat memberikan keterangan. Sementara Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail mengaku masalah itu kewenangan panitia anggaran. Pasalnya, dia tidak tahu masalah tersebut.

Perlu diketahui, hasil temuan pemeriksaan BPK perwakilan Bandung bernomor 34/S/XIV. 11-XIV.l 1.3/11/2006 tertanggal 15 November 2006 secara rinci terdapat 12 item. Di antaranya penerimaan PPJ (Pajak Penerangan Jalan) sebesar Rp 3.029.165.443 dibukukan secara netto dan penyeto-rannya tidak sesuai ketentuan, pajak hotel dari rumah kost Tahun Anggaran (TA) 2005 dan TA 2006 (sampai dengan Agustus) belum ditetapkan sebesar Rp 631.266.200 dan kurang ditetapkan sebesar Rp 64.666.000, pendapatan pajak reklame kurang diterima sebesar Rp 156.854.817,70, pajak hotel PT Massani Genggong kurang disetor sebesar Rp 25.192.768.

April 2007

Koalisi LSM Minta Lulusan IPDN Ditatar Ulang

Koran Tempo,  18 Apr 2007DEPOK — Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Depok mendesak Pemerintah Kota Depok agar menatar ulang semua pegawai negeri sipil lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Desakan ini berkaitan dengan kembali terungkapnya kasus kekerasan di kampus pencetak calon pejabat sipil itu.Menurut koalisi LSM, penataran ulang harus diupayakan untuk mengikis praktek kekerasan di IPDN yang bisa terbawa-bawa ke dunia birokrasi. Di samping itu, penataran ulang harus diupayakan untuk mengurangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Depok.Roy Prygina, Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Depok–salah satu anggota koalisi–mengatakan, dari 600 pegawai negeri di Pemerintah Kota Depok, sekitar 40 persennya lulusan IPDN.Dengan alumni IPDN sebanyak itu, menurut dia, kebiasaan di kampus IPDN, baik atau buruk, bisa mewarnai kebiasaan birokrasi Depok.Namun, menurut Roy, yang masih sering terjadi di Pemerintah Kota Depok justru aneka penyakit birokrasi, misalnya kebiasaan pejabat meminta dilayani, bukan melayani warga. “Arogansi pejabat harus dihilangkan,” ujar Roy.

Menurut dia, kebiasaan pejabat meminta dilayani merupakan wujud lain dari hubungan senior-junior yang berlaku kaku di IPDN. “Mereka menganggap warga sebagai junior yang harus melayani,” kata Roy.

Sebagian kasus dugaan korupsi di Kota Depok, menurut dia, juga melibatkan alumni IPDN. Ia mencontohkan dugaan penyelewengan Rp 70 juta uang pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Menurut hasil penelusuran Fitra, TH, Camat Pancoran Mas, yang kini jadi tersangka, adalah alumnus IPDN.

Selain Fitra, LSM yang bergabung dalam koalisi itu antara lain Depok Watch, Forum Pendidikan Nasional Kota Depok, dan Paguyuban Warga Depok.

Wakil Wali Kota Depok Yuyun Wirasaputra meminta koalisi LSM membuktikan semua tuduhannya. “Apakah LSM menemukan kekerasan di birokrasi Depok. Coba buktikan,” katanya.

Soal praktek korupsi, menurut Yuyun, selama ini belum ada pejabat Depok yang terbukti melakukan korupsi. “Itu baru dugaan-dugaan.” Lagi pula, kata dia, “Yang bisa korupsi tak hanya lulusan IPDN. Lulusan universitas lain pun bisa,” ujar Yuyun, yang juga lulusan IPDN–dulu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri–itu.

Tanpa ada permintaan koalisi LSM sekalipun, Yuyun melanjutkan, Pemerintah Kota Depok tengah berupaya mereformasi birokrasinya. “Birokrat harus jadi pelayan (masyarakat). Itu selalu kami tanamkan,” katanya. ENDANG PURWANTI

Kinerja Kejari Depok disorot tajam

Monitor Depok, 12-Apr-2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi di tingkat nasional yang dimotori KPK dan Kejakgung, kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali mendapat sorotan tajam.
Sejauh ini, Kejari di bawah kepimpinan Bambang Bachtiar dianggap belum menunjukkan gebrakan besar demi memenuhi rasa keadilan masyarakat Kota Depok.Penyelesaian perkara dugaan korupsi seperti kasus 17 anggota DPRD Depok, PBB Panmas dan kasus Sistem Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Terpadu (Sipesat) masih dianggap lamban.Demikian dikemukakan Kabid Advokasi dan PSDHM LBH Jakarta Hermawanto, Koordinator Fitra Depok Roy Prygina dan Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Kota Depok (LKPKD) Kholil, secara terpisah kepada Monde, kemarin.Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Kota Depok, Roy Prygina mengemukakan bahwa Kajari Bambang Bachtiar pernah berjanji segera menuntaskan kasus prioritas seperti dugaan korupsi 17 anggota Dewan senilai Rp7,3 miliar, penyimpangan dana PBB Panmas dan Sipesat.“Kalo enggak salah, Kajari berjanji penanganan kasus PBB Panmas diproses ke pengadilan sekitar akhir Januari. Tapi sampai sekarang tak satu pun kasus dapat diselesaikan!” tandasnya.

Demikian pula penanganan perkara dugaan korupsi APBD Depok tahun 2002 yang melibatkan 17 anggota DPRD kala itu. Kasus tersebut kini ditangani majelis hakim kasasi Mahkamah Agung.

Surat prioritas

Menurut pandangan Roy Prygina, Kejari selaku Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan inisiatif dengan melayangkan surat ke MA perihal prioritas penanganan perkara.

“Hal itu sudah dilakukan oleh kejaksaan di Cirebon dalam perkara dugaan korupsi anggota dewan di Cirebon. Akhirnya MA bisa memrosesnya. Artinya, untuk kasus Depok, hal demikian bisa dilakukan.”

Kelambanan serupa juga terjadi pada kasus Djaenul AB, tokoh pemuda yang kini menjadi buronan setelah lari dari kantor lama Kejari Depok, Jl Siliwangi Pancoran Mas, tahun lalu.

“Bahkan, wajah Djaenul sudah ditayangkan di salah satu stasiun televisi…” Roy menjelaskan.

Kekecewaan senada diungkapkan Kholil, Ketua LKPKD. Menurut dia, warga Depok sangat menunggu-nunggu akhir dari drama kasus dugaan korupsi 17 anggota dewan dan kasus-kasus serupa lainnya.

Tapi sampai kemarin, kata dia, belum ada tanda-tanda Kejari melakukan gebrakan konkret. “Kejari mesti kedepankan tupoksinya. Terus terang rakyat bisa kecewa dengan kinerja aparat hukum di Depok.”

Hermawanto, Kabid Advokasi dan PSDHM LBH Jakarta, pun mempertanyakan komitmen Kejari. Dia berpandangan, ketika Kejaksaan Agung (Kejakgung) berkomitmen untuk memberantas korupsi, mestinya para pihak seperti kejaksaan di daerah menindaklanjutinya dengan aksi nyata.

“Kejari mesti mempercepat proses hukum yang sedang ditangani.”

Mesti dievaluasi

Lebih lanjut, Hermawanto menegaskan, apabila Kejari Depok tidak menggubris harapan publik akan penegakkan hukum, maka hal itu patut disikapi dan dipertanyakan. “Jika demikian, Kejakgung mesti mengevaluasi para jaksa di Depok…”

Sementara itu, saat ditemui di kantor barunya Kompleks Kota Kembang Sukmajaya, Kajari Bambang Bachtiar masih berkutat dengan pekerjaan rutinnya, seperti diakui Kaur TU Kejari Depok, Suyono.

“Berkasnya masih setumpuk. Tapi tadi saya sudah sampaikan ke beliau bahwa wartawan mau meminta konfirmasi,” tutur Suyono.

Berdasarkan catatan Monde, proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana PBB di Panmas hampir rampung, Kajari Bambang Bachtiar pernah mengungkapkan pihaknya segera melimpahkan kasus itu ke PN Depok.

Sedangkan kasus Sipesat sudah menyelesaikan proses telaah di Seksi Intel Kejari. Seorang staf instansi itu kepada Monde belum lama ini menyatakan berkasnya sudah disampaikan ke Kejati Jawa Barat di Bandung.(sb)

Januari 2007

Camat Pancoran Mas Tersangka

Jakarta, Selasa, 30 Januari 2007 (Seputar Indonesia Online)

DEPOK (SINDO) – Camat Pancoran Mas, Depok, Td, diduga kuat melakukan korupsi dana pajak bumi dan bangunan (PBB) Kecamatan Pancoran Mas tahun 2005 senilai Rp72 juta.Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok dalam waktu dekat ini akan memanggil Td yang telah berstatus tersangka untuk dimintai keterangannya.

”Dugaan itu cukup kuat,”kata Kepala Kejari Depok Bambang Bachtiar di ruang kerjanya,kemarin. Dugaan ini, kata Bambang, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari atas pemeriksaan saksi dan bukti kasus tersebut. Karena itu, Bambang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu.

”Kami memanggil Td untuk dimintai keterangannya.Hasil keterangan itu selanjutnya akan dijadikan bahan tambahan bagi berkas kasus itu untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok, sekitar akhir Februari mendatang,” ujar Bambang. Dia juga mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail terkait rencana pemanggilan Td.

”Kami sudah kirimkan surat pemberitahuan.” Meski begitu, dalam menindaklanjuti dugaan korupsi itu akan berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah. ”Tersangka akan diberikan hak mungkir (hak untuk berargumentasi), yang pasti kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah,”katanya.

Perlu diketahui, Td diduga menyelewengkan dana setoran PBB pada 2005 senilai Rp72 juta. Dia dapat dijerat Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Td sebagai tersangka diungkapkan Kejari pada Desember lalu. Kasus ini sendiri mencuat berdasarkan hasil laporan Koalisi Masyarakat Depok Anti Korupsi (Komdak) melalui koordinatornya, Roy Prygina, kepada Kejari pada Juni 2006 lalu.

Kejari menyatakan telah menyelesaikan pengumpulan data terkait dugaan kasus penyimpangan penyaluran dana bantuan pengadaan alat sistem pengolahan sampah terpadu (sipesat) senilai Rp211 Juta dari Pemkot Depok ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tugu,Cimanggis. Data tersebut berasal dari keterangan sejumlah pejabat Pemkot serta LPM Tugu dan pengelola sepesat, yaitu PT Wahana Kelola Nusantara.

”Pengumpulan data tentang sipesat telah selesai,” ujar Kasi Intel Kejari Gatot Irianto. Sayang,Gatot belum bersedia menjelaskan apakah hasil pengumpulan data itu menunjukkan indikasi penyimpangan dalam pemberian dana bantuan itu. ”Kami belum bisa menyimpulkan hasilnya, karena harus terlebih dulu dibuat resume-nya untuk diumumkan secara internal,”ujar Gatot.

Sementara itu kuasa hukum Td, Syarifuddin Achmad,menilai Kejari terlalu berani menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, sejauh ini Kejari belum memintai keterangan saksi secara lengkap dalam mengungkap kasus itu. Salah satunya, staf Kecamatan Panmas berinisial Yh.

”Seharusnya Kejari memeriksa seluruh saksi, jangan langsung menyimpulkan (Td) sebagai tersangka. Ada apa ini?”ujar Syarifuddin. Dia mengakui,Td telah mengembalikan dana PBB tersebut ke Bank Jabar,bahkan telah melalui pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Hanya, dana yang disetorkan itu kurang sekitar Rp6 juta karena dipinjam Yh tanpa sepengetahuan camat sebelum dana itu disetorkan.

”Bahkan,dia (Yh) kini kabur entah ke mana. Seharusnya, Kejari juga mengungkap hal itu, jangan lantas menetapkan klien saya sebagai tersangka,” ujarnya. Dia mengaku keberatan dengan langkah Kejari yang tidak memberitahukan kepada Td terkait status tersangka pada 12 Desember lalu.

”Tiba-tiba saya tahu dari koran tak lama setelah itu,”ujarnya. Syarifuddin juga mengakui tidak mengetahui bahwa Kejari akan memanggil kliennya dalam waktu dekat ini.Yang jelas, dia mengaku siap mengeluarkan bukti-bukti yang menunjukkan kliennya tidak bersalah. Dia berpendapat, Kejari telah bersikap diskriminatif dalam penanganan kasus ini. (adam prawira)

Penerima Tunjangan PP 37/2006 Akan Dilaporkan ke KPK

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra
KOMPAS CYBER MEDIA, Kamis, 25 Januari 2007 – 12:05 wib

DEPOK, KOMPAS – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Depok, Roy Prygina, menegaskan jika ada anggota DPRD Depok menerima tunjangan PP No 37 Tahun 2006, Fitra akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koruptor.

“Kami minta PP 37/2006 dicabut, bukan direvisi. Namun Sekda Winwin Winantika yang menerima kami mengatakan Pemkot Depok mengikuti aturan pemerintah pusat. Yang pasti, Pemkot belum mencairkan tunjangan itu,” ungkap Roy usai diterima Sekda Winwin Winantika kepada wartawan, Kamis (25/1) siang.

Fitra mendesak Wali Kota Nur Mahmudi dan DPRD Depok meniru Yogyakarta, Kebumen, dan Manggarai (NTT) yang membatalkan dan mengembalikan tunjangan PP 37/2006. “Sebetulnya Nur Mahmudi bisa membatalkan pemberian tunjangan itu mengingat PAD kota yang kecil. PAD Depok Rp 64 miliar, masak diberikan cuma-cuma untuk rapel Rp 8 miliar?” tanya Roy.

Dia menegaskan, Fitra sudah menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung ihwal PP 37/2006 ini. “Saat ini masih dalam proses hukum,” tambah Roy.

Fraksi PKS DPRD Depok Siap Kembalikan Rapel Tunjangan

Kompas, Senin, 15 Januari 2007

DEPOK, KOMPAS – Sebanyak 12 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Depok siap mengembalikan rapel tunjangan PP Nomor 37 Tahun 2006. Sementara Fraksi Demokrat akan mencermati lebih dahulu isi PP tersebut, terutama dari sisi risikonya.

“Kalau memang itu instruksi DPP PKS, kami akan menaatinya dan tidak akan menerima rapel tunjangan tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra kepada Kompas, Minggu (14/1).

Sementara itu, DPP PKS melalui Presiden PKS Tifatul Sembiring, Jumat (12/1) malam, mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKS di seluruh Indonesia untuk tidak menerima rapel tunjangan, menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006.

“Saya kira ini langkah yang tepat sebagai bentuk keprihatinan kita bersama. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang kini dililit kemiskinan dan kehilangan harapan. Sehingga tidak layak jika para elite masyarakat mempertontonkan gaya hidup berkelimpahan dan kemewahan pada saat-saat seperti ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Zulkieflimansyah.

Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Depok, Roy Prygina, mengingatkan, jika PP No 37/2006 diterapkan di Depok, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok akan terkuras habis untuk membayar tunjangan anggota DPRD.

Roy memperkirakan, dari Rp 64 miliar PAD Kota Depok dalam APBD Perubahan Tahun 2006, sekitar Rp 8 miliar di antaranya dialokasikan hanya untuk membayar tunjangan anggota DPRD dalam tahun 2006, seperti tercantum dalam PP No 37/2006. “Padahal masih banyak rakyat Depok yang membutuhkan bantuan. Mengapa tidak digunakan untuk kesehatan gratis atau pendidikan gratis? Kebijakan itu betul-betul menyakiti hati rakyat kecil,” ungkapnya.

Roy minta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il menunda pemberian tunjangan seperti tertera dalam PP No 37/2006. “Kalau tetap diberi, kami akan mengimbau rakyat Depok untuk tidak membayar pajak,” ujar Roy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Depok Agung Witjaksono dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, pihaknya akan mencermati lebih dahulu isi PP No 37/2006. Kami akan melihat lebih dahulu bagaimana sebenarnya risikonya,” kata Agung. (ksp)

Desember 2006

Pimpin Komdak sendirian, Roy Prygina disoal

Monitor Depok, 22-Des-2006 21:27:47

MARGONDA, MONDE: Pemuda Solidaritas Nasional (Pesona) Depok mempersoalkan eksistensi Roy Prygina selaku Koordinator LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak).
Roy diminta jangan lagi menggunakan nama Komdak dalam aktivitasnya karena dinilai tidak berkoordinasi dengan para pendiri Komdak seperti Cahyo Putranto, Yusuf Trilis dan Raden Bayu Aji.

Sementara itu, Roy Prygina menyatakan bahwa dirinya telah menjalankan fungsi organisasi secara wajar. Hanya saja dalam perjalanannya, eksistensi para anggota Komdak, lambat laun, mulai terlihat.

“Artinya ada seleksi alam yang berlaku dalam organisasi. Realitanya, saya masih eksis dan terus mengibarkan bendera Komdak. Ini hanya kesalahpahaman saja.”

Raden Bayu Aji, sekretaris Pesona Depok, dalam siaran persnya mengemukakan Roy selama ini tidak pernah mengomunikasikan atau berkoordinasi dengan teman-teman pendiri Komdak dalam mengangkat setiap persoalan.

“Seolah-olah Komdak milik Roy pribadi. Teman-teman tidak pernah dilibatkan, dia tidak pernah mendiskusikan segala bentuk persoalan yang ditangani Komdak.”

Berdasarkan data yang diperoleh Monde, Komdak berdiri di kediaman H Maesuti, seorang tokoh masyarakat Depok, Jl Proklamasi Blok XIII No 10 Depok II Tengah pada 23 Oktober 2004.

Mereka yang turut mendirikan Komdak adalah Wachid Solihin (Bismi), Subeno Rahardjo (LMPD), Roy Prygina (Forbes), Ramos LR (AMD), Raden Bayu Aji (PPD), Yusuf Trilis Hendra (Mapelu).

Kemudian Cahyo Putranto (Forbes), Wahidah R Bulan, Desha Aestetika, Asrinis Khumini, dan Andi Sopiandi (PPK Madani), Bambang W (GPD), Yusuf Solihan (PSPK), Ucok Sky Khadafi (PSPK/Fitra).

Nama Komdak sendiri berdasarkan saran Yusuf Trilis Hendra dan disetujui peserta pertemuan. Awal mulanya, menurut Bayu Aji, Komdak berdiri disepakati koordinatornya Cahyo Putranto (sekarang Walikota Lira Depok).

“Tapi kenapa sekarang Roy mengklaim dirinya sebagai koordinator Komdak? Siapa yang mengangkat Roy sebagai koordinator Komdak?”

Sementara Roy berpendapat, dalam perjalanan waktu, Cahyo mundur dari Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), jaringan Komdak di tingkat nasional. “Sehingga Fitra menunjuk saya sebagai koordinator Komdak, sampai sekarang. Kami pun mulai memperbaiki personel kepengurusan di Komdak.”(sb)

November 2006

DPRD Terpidana Diminta Mundur. Naming: Belum Berkekuatan Tetap

Kompas, Jumat, 03 November 2006

Depok, Kompas – Sedikitnya 60 pengunjuk rasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Menggugat, Kamis (2/11), menggelar demo di depan Gedung DPRD Kota Depok. Dalam aksi selama dua jam, massa antara lain mendesak anggota DPRD Depok yang sudah divonis hukuman penjara oleh pengadilan mengundurkan diri.

Roy Prygina, juru bicara pengunjuk rasa, menuntut anggota DPRD yang terlibat dalam korupsi agar segera mengundurkan diri. “Kami minta Mahkamah Agung mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang telah memvonis 17 anggota DPRD Depok periode lalu,” kata Roy.

Massa juga meminta MA memerintahkan 17 terpidana mengembalikan uang yang dikorupsi. Pengunjuk rasa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerhatikan secara serius kasus korupsi di Depok.

Kasus korupsi APBD Depok tahun 2002 senilai Rp 7,35 miliar melibatkan 17 anggota DPRD. Di antara yang terlibat itu ada yang masih menjabat wakil rakyat di DPRD Depok periode 2004-2009, yaitu Naming Bothin (Ketua DPRD), Hasbullah R (Ketua Badan Kehormatan Dewan), Mazhab HM, Mahcruf Aman, Kusdiharto, dan Ratna Nuriana. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat meminta mereka mengembalikan uang dalam jumlah yang bervariasi.

Naming menegaskan, dia dan anggota DPRD lainnya sudah disidik, diadili, dan divonis, tetapi vonis itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. PN Cibinong memvonis dua tahun penjara, tetapi PT Jabar memvonis satu tahun penjara. “Saat ini masih dalam proses kasasi,” ujarnya.

Menurut Naming, anggota DPRD dapat diberhentikan jika divonis lima tahun ke atas dan punya kekuatan hukum tetap. Saat ini PP No 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD tak digunakan dan tak berlaku lagi.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Teuku Syahrizal sudah mengirimkan kontramemori kasasi ke PN Cibinong 30 Oktober dan menunggu proses hukum MA.

Situ Cilangkap

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di gedung DPRD kemarin, DPRD meminta Wali Kota Nur Mahmudi Isma’il menghentikan kegiatan pengerukan Situ Cilangkap dan pembangunan perumahan Telaga Permai. Izin pengelolaan situ di Kecamatan Cimanggis itu berakhir tahun 2002, tetapi oleh pengelola dikerjakan tahun 2006.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Ristisyanto, rapat kerja itu terkait dengan pengelolaan Situ Cilangkap oleh PT Binatama Ardhikarya seluas 5,8 hektar. DPRD melihat ada kejanggalan dalam pengerukan itu. (KSP)

Anggota Dewan Dituduh Kolusi Proyek APBD

Saturday, 30 September 2006 – Republika -

DEPOK — LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) menuding Ketua Komisi C DPRD Depok, Siswanto berkolusi dengan pengusaha untuk memperoleh proyek di Dinas Pekerjaan Umum Depok tahun 2005. Roy Prygina, koordinator LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak), menuturkan, kolusi dilakukan Siswanto dengan cara meminta uang sebesar Rp 40 juta kepada seorang pengusaha dengan menjanjikan mendapatkan proyek di DPU.

“Uangnya diberikan secara bertahap,” ujar Roy kepada Republika, kemarin. Untuk memperkuat pernyataannya, Roy menyerahkan bukti berupa kuitansi bermaterai Rp 6000 yang ditandatangani Siswanto tertanggal 31 Oktober 2005. Dalam kuitansi itu Siswanto meminjam uang kepada seorang pengusaha senilai Rp 40 juta untuk pembayaran pinjaman sementara paket proyek DPU Kota Depok tahun 2005.

Menurut Roy, tindakan Siswanto tersebut sudah di luar kewenangannya selaku anggota dewan. Hal ini juga mengindikasikan kalau proses tender di Pemkot Depok sarat tekanan atau pesanan dari anggota dewan. “Jelas banyak tekanan, karena buat apa anggota dewan sibuk ngurusin proyek,” tegasnya.

Atas permasalahan tersebut, Komdak meminta Badan Kehormatan DPRD Depok menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan penyimpangan di luar ketentuan yang berlaku. Kepada wartawan, Siswanto dengan tegas membantah tudingan LSM Komdak tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Depok yang juga Ketua FPDIP ini justru berkilah hal itu dilakukan lantaran banyak pihak yang tidak senang dengan dirinya.

Terkait kwitansi uang atas nama dirinya, Siswanto menuturkan, itu bukan tanda tangannya. “Saya kira banyak orang yang memalsukan tanda tangan saya untuk kepentingan dan mencari keuntungan pribadi, dan sebagai anggota dewan itu merupakan risiko saya,” tutur Siswanto. Menurut dia, apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan dirinya bisa datang langsung tanpa harus melaporkannya kepada pihak lain seperti kasus ini. “Terus terang saya merasa prihatin dengan gaya-gaya seperti ini.” Namun demikian, Siswanto mengaku, memang banyak pengusaha yang kerap mendatanginya untuk meminta dukungan dan bantuan terkait proses lelang di Pemkot Depok.

Badan Kehormatan DPRD Depok menegaskan, akan menelusuri dugaan kolusi atas proyek PU 2005 yang melibatkan Siswanto. Dalam pernyataan resminya, BKD menegaskan, jika terbukti berkolusi, BKD bakal mengambil tindakan tegas terhadap Siswanto. Sebagai langkah awal, BKD berencana memanggil pihak-pihak terkait yang berurusan dengan permasalahan tersebut. “Masalah ini memiliki nilai politis yang sangat tinggi, jadi dibutuhkan penelusuran dari kedua belah pihak,” ujar Hasbullah M Rahmad, Ketua Badan Kehormatan DPRD Depok.

Namun, Hasbullah meminta hal ini jangan dibesar-besarkan terlebih dulu karena menyangkut opini masyarakat dan nama baik anggota dewan. Menurut anggota Fraksi PAN ini, bila baru sekadar opini, seharusnya kasus tersebut jangan langsung disuguhkan ke masyarakat karena akibatnya sangat fatal.n c42 ( )

Agustus 2005

MA: Sikap MA Tergantung Rekomendasi Tim Panel Kasus Depok

http://pks-depok.or.idPosted by: Admin on Aug 29, 2005 – 08:33 AM

Ketua MA Bagir Manan menegaskan, sikap MA dalam kasus Pilkada Depok bergantung kepada rekomendasi tim panel. Dia mengatakan hingga kemarin pihaknya belum menerima hasil penelitian tim panel MA yang khusus dibentuk guna mempelajari keputusan Pengadilan Tinggi Jabar tentang Pilkada Depok. “Saya belum menerima hasil tim panel. Nanti sikap MA tergantung pada hasil tersebut. Sekarang kami masih terus mempelajarinya,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Ketua Muda MA Bidang Pengawasan Gunanto Suryono menyatakan hasil temuan tim panel MA menunjukkan adanya Unproffessional Conduct yang dilakukan oleh majelis hakim PT Jabar yang dalam keputusannya membatalkan hasil Pilkada Depok.

Sementara itu, Perwakilan warga Depok yang menamakan dirinya Gerakan Serentak Berantas Korupsi Kota Depok (Gertak-BK Kota Depok) kembali mendatangi Komisi III DPR untuk meminta kejelasan mengenai status hukum mantan walikota Depok Badrul Kamal, kemarin.

Kedatangan perwakilan Gertak-BK (bukan Gerakan Anti Korupsi Badrul Kamal seperti ditulis Monde (16/8) lalu—red) ini diterima Ketua POKSI III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, Almuzammil Yusuf di ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Jakarta.

“Ketua POKSI III FPKS membenarkan adanya pertemuan rapat kerja antara Komisi III dengan Kapolri waktu itu pada 14 Februari 2005. Pada dokumen kerta kerja Kapolri saat itu disebutkan Badrul Kamal sebagai tersangka,” ungkap Roy Prygina, perwakilan Gertak-BK dari Koalisi Masyarakat Depok Antikorupsi (KOMDAK), usai pertemuan kemarin.

Surati Kapolri

Menurut Roy, POKSI III FPKS seperti pernah dijanjikan sebelumnya, berencana secepatnya menyurati Kapolri guna mempertanyakan kejelasan status BK tersebut.

“Prinsipnya permintaan kejelasan status secara resmi akan dilakukan secepatnya, karena besok (Sabtu—red) bukan hari kerja, barangkali Senin pekan depan baru akan direalisasikan,” tambah Cahyo, perwakilan dari Gerakan Pemuda Depok (GPD).

Seperti diberitakan sebelumnya, perwakilan Gertak-BK yang terdiri dari ormas dan LSM lokal Depok ini telah mendatangi Komisi III pada Rabu (24/8) lalu.

Pada pertemuan itu, Al-Muzammil dari POKSI III FPKS menyatakan akan meminta penjelasan resmi ke Kapolri jika memang dokumen kertas kerja itu menyebutkan bahwa Badrul Kamal sebagai tersangka.

Sebelumnya sekitar 80 orang Gertak-BK juga pernah mendatangi Mabes Polri untuk meminta penjelasan terhadap status BK tersebut pada Selasa (23/8). Mereka sempat berorasi sekitar setengah jam di depan gedung Mabes Polri, kemarin.

Beberapa pamflet yang dibawa di antaranya bertuliskan Polda Metro Jaya vs Mabes Polri, Jangan Permainkan rakyat Depok, Kami minta sikap status BK.

Setelah bernegosiasi, perwakilan mereka ditemui seorang staf Humas Mabes Polri. Keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Kepala Tipikor, Mabes Polri Brigjenpol Indarto tidak dipenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang rapat.(ich)

(Sumber: MD)

KOMDAK Pertanyakan Status Badrul Kamal

Tempo Interaktif, Senin, 15 Agustus 2005

TEMPO Interaktif, Depok:Koordinator Koalisi Masyarakat Depok Untuk Anti Korupsi (KOMDAK), Roy Prygina, mempertanyakan status Badrul Kamal dalam kasus penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 9,4 miliar dan pengelapan Dana Bantuan Provinsi sebesar Rp 34,5 miliar.

“Saya mencurigai ada ‘main mata’ antara pihak kepolisian dengan Badrul Kamal,” kata Roy di Depok, Senin (15/8). Menurutnya, berdasarkan surat penjelasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI tanggal 14 Februari 2005 menyebutkan bahwa Badrul Kamal menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana APBD.

Namun, pada tanggal 17 Maret 2005, Polda Metro Jaya melayangkan surat kepada Badrul Kamal dengan No. B/457/III/2005/Dit Reskrimsus, perihal penjelasan status pemeriksaan Badrul Kamal, dan pada saat itu statusnya adalah sebagai saksi. “Mana mungkin perubahan status dapat terjadi tanpa ada pembuktian secara yuridis,” ujar Roy.

Oleh karenanya, tegas Roy, KOMDAK melakukan pernyataan sikap yang isinya mempertanyakan kepada Mabes Polri tentang status yang sebenarnya dari Badrul Kamal, mempertanyakan kebenaran surat Polda Metro Jaya tertanggal 17 Maret tersebut, dan mengutuk kejahatan penyalahgunaan jabatan penegak hukum dari oknum polisi.  Rini Kustiani

Aksi Demo Massa Nur Mahmudi Memanas

Lampung Post, 9 Agustus 2005

DEPOK (Lampost): Aksi demo massa di Depok memanas. Forum Bersama Masyarakat Depok yang membela walikota terpilih Nur Mahmudi Ismail terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga Gedung DPRD Depok.

Massa sekitar 800 orang itu memaksa masuk gedung setelah upaya mereka bertemu Ketua DPRD Depok Naming Bothin tidak membuahkan hasil.

Mereka mendesak DPRD menjelaskan alasan penundaan pelantikan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. DPRD dinilai terlibat dalam konspirasi menggagalkan Nur Mahmudi memimpin Kota Depok.

Massa ingin DPRD menjelaskan, kenapa surat pelantikan Nur Mahmudi dan Yuyun bisa tidak sampai ke tangan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Namun, keinginan mereka untuk mendengarkan penjelasan langsung dari mulut Ketua DPRD Kota Depok Naming Bothin tidak bisa dipenuhi. Alasannya, Ketua Dewan yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu sedang tidak ada di tempat karena harus menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, kekesalan massa tidak bisa dibendung lagi. Mereka mendesak aparat membuka pintu gerbang gedung dan membiarkan mereka masuk untuk meminta penjelasan anggota DPRD lainnya.

Namun, hanya Roy Prygina, wakil massa pendemo, yang berhasil masuk gedung tersebut. Dia lalu bernegosiasi dengan staf DPRD agar mereka memanggil Naming. Namun, Naming hanya bisa diwakili Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari FPKS Amri Yusra.

Sedangkan demo di depan kantor Panwasda Depok diwarnai aksi lempar telor dan tomat oleh massa pro Nur Mahmudi Ismail. Bau tak sedap pun menyengat hidung di kantor panitia pengawas pilkada itu.

Di tengah aksi protes tersebut, Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad sah.

“Secara hukum putusan itu sah. Kecuali, kalau ada aturan lebih lanjut yang menyatakan jika diputuskan lebih dari 14 hari maka putusan itu batal,” kata Plt. Panitera MA Satri Rusyad di kantornya, Senin (8-8).

Kamis (4-8), PT Jawa Barat mengeluarkan putusan Nomor 1-PT Pilkada 2005. Isinya, membatalkan keputusan KPUD Kota Depok Nomor 18/2005 tanggal 6 Juli 2005, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kota Depok.

Menurut KPUD Kota Depok, pasangan Nurmahmudi-Yuyun Wirasaputra memperoleh suara 232.610. Pasangan Badrul-Syihabuddin mendapat 206.781.

Sementara PT Jawa Barat memutuskan pasangan Badrul-Syihabuddin mendapat 269.551 suara dan pasangan Nurmahmudi-Yuyun 204.828 suara.

Rusyad memaparkan, pihaknya akan memeriksa majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Namun, hal itu dilakukan setelah ada laporan resmi dari para pihak yang merasa dirugikan dan dilampirkan dalam bentuk surat kepada MA.

“Selama belum ada laporan ke MA tidak akan bisa. Kalau ada bukti-bukti silahkan diajukan,” katanya.

Pada bagian lain, dia juga mengatakan berbagai masukan yang dilontarkan masyarakat bisa saja dijadikan bahan bagi MA untuk merivisi Peraturan MA Nomor 2/2005 tentang Pengajuan Keberatan Atas Hasil Pilkada. “Makanya, kemungkinan besar bisa direvisi,” tandasnya.

Sebelumnya, kubu Nurmahmudi-Yuyun menganggap putusan PT Jawa Barat itu batal demi hukum. Sebab, diputuskan lebih dari 14 hari setelah diterimanya permohonan. Permohonan diterima pada 11 Juli 2005 melalui PN Bogor, Jawa Barat.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan hal itu melanggar pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan putusan atas sengketa hasil pilkada dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterima permohonan. Dalam kasus tersebut, pada 29 Juli.

“Putusan itu kadaluwarsa. Dengan demikian, gugatan Badrul-Syihabuddin terhadap KPUD Depok batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” katanya. n U-2

DPRD Janji Cari Surat Pelantikan Nur Mahmudi yang ‘Raib’

Fitraya Ramadhanny – detikinet, Senin, 08/08/2005 17:09 WIB

Jakarta – DPRD Kota Depok berjanji akan menelusuri keberadaan surat permintaan pelantikan Nur Mahmudi sebagai walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan. Surat tentang kasus Pilkada Depok itu tidak jelas keberadaannya.

“Tapi kami tidak bisa menjanjikan kapan proses penelusuran ini selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra di hadapan 10 perwakilan yang mewakili 700 orang pendemo dari Forum Bersama Masyarakat Depok (FBMD) di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Depok, Senin (8/8/2007).

Amri mengatakan, DPRD telah melayangkan surat kepada gubernur dengan tembusan Mendagri tertanggal 25 Juli 2005. Surat dengan nomor 172/906/Sekretaris Dewan/2005 itu berisikan penyampaian hasil Pilkada Depok kepada Mendagri melalui Gubernur Jabar.

Seperti diberitakan, sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2005 pasal 99 ayat 2, DPRD Kota Depok melalui rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang digelar Senin 25 Juli 2005 lalu, memutuskan dan sudah meneruskan surat tentang hasil Pilkada Kota Depok, yang dilampiri dengan surat KPUD Depok tentang usulan jadwal pelantikan.

“Mulai hari ini, kami akan menelusuri. Apa benar gubernur belum menerima surat kami?” ucap Amri yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Amri juga membacakan fotokopi isi surat tersebut di hadapan perwakilan massa. Pertama, DPRD kota Depok memutuskan untuk meneruskan penyampaian hasil pilkada yang telah ditetapkan KPUD ke tingkat provinsi. Ini artinya, bila surat tersebut sampai ke tangan gubernur, nantinya akan diteruskan ke Mendagri untuk selanjutnya segera melantik Nur Mahmudi-Yuyun.

Tetapi, poin pertama tersebut, menurut Amri harus menunggu klausul atau isi yang kedua, yakni sehubungan adanya gugatan dari calon nomor 3, Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad, maka tahapan pilkada selanjutnya menunggu keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Sayangnya, Amri menolak memberikan fotokopi surat tersebut. Namun, ia hanya mengizinkan perwakilan massa untuk membacanya.

Di luar ruangan, massa yang berdemo ini meminta penjelasan DPRD tentang surat rekomendasi untuk pelantikan Nur Mahmudi-Yuyun yang tidak sampai ke Gubernur.

Amri menegaskan, DPRD Kota Depok tidak pernah sedikit pun berniat untuk menghambat proses pilkada. “Saya juga dari PKS, saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan,” ujar Amri yang didampingi enam anggota Komisi A.

Usai dialog, koordinator aksi, Roy Prygina di depan massa memberikan ultimatum tiga hari kepada DPRD Kota Depok. “Kalau tiga hari tidak ada perubahan, kita akan turun lagi ke jalan,” teriak Roy. Usai berorasi, massa lalu membubarkan diri. Ada yang sebagian diangkut truk milik polisi, ada pula yang menggunakan motor pribadi. ( ism )

Aksi Demo di Depok Memanas, Massa dan Aparat Saling Dorong

Fitraya Ramadhanny – detikNews, Senin, 08/08/2005 13:46 WIB

Depok – Aksi demo massa di Depok memanas. Forum Bersama Masyarakat Depok yang membela walikota terpilih Nur Mahmudi Ismail terlibat aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian yang menjaga Gedung DPRD Kota Depok.

Massa yang jumlahnya sekitar 800 orang memaksa masuk ke gedung tersebut setelah upaya mereka bertemu Ketua DPRD Kota Depok Naming Bothin tidak membuahkan hasil.

Mereka mendesak DPRD menjelaskan alasan penundaan pelantikan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. DPRD dinilai terlibat dalam konspirasi menggagalkan Nur Mahmudi memimpin Kota Depok.

Massa ingin DPRD menjelaskan, kenapa surat pelantikan Nur Mahmudi dan Yuyun bisa tidak sampai ke tangan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Namun keinginan mereka untuk mendengarkan penjelasan langsung dari mulut Ketua DPRD Kota Depok Naming Bothin tidak bisa dipenuhi. Alasannya, Ketua DPRD yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu sedang tidak ada di tempat karena harus menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, kekesalan massa tidak bisa dibendung lagi. Mereka mendesak aparat membuka pintu gerbang gedung dan membiarkan mereka masuk dan meminta penjelasan dari anggota DPRD lainnya.

Namun hanya Roy Prygina, wakil massa pendemo, yang berhasil masuk ke gedung tersebut. Dia lalu bernegosiasi dengan staf DPRD agar mereka memanggil Naming. Namun Naming hanya bisa diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari FPKS Amri Yusra.

Saat Roy menyampaikan hasil negosiasinya, massa semakin tidak puas. Mereka terus memaksa masuk sambil berteriak-teriak ‘Ketua DPRD pengecut’.

Sikap massa tidak berubah saat Amri nongol di atas podium. Massa yang tidak bisa menahan kecewa langsung menyambut Amri dengan teriakan. “Huuuuuuuuu, pengecut,” teriak massa yang ditujukan kepada Ketua DPRD.

Mereka juga diteriaki pembohong saat dia menyampaikan bahwa Naming tidak ada di tempat. “Mohon maaf, kebetulan bapak ketua sedang tidak ada di tempat. Ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” katanya. “Huuuuuuuu, bohong-bohong,” sambut massa.

Amri yang menegaskan pihaknya akan berusaha mendengarkan aspirasi massa tetap dicuekin. Permintaannya agar aspirasi tersebut disampaikan dengan cara dialog juga ditolak mentah-mentah.

“Dasar pengecut. Apa pantas Ketua DPRD kabur. Coba tolong dipaksa telinga dia mendengarkan suara rakyat. Biarkan kita masuk, gedung ini dibangun dari uang rakyat. Jadi biarkan kita masuk,” teriak seorang massa pendemo yang terlihat sangat kesal dengan sikap DPRD Kota Depok.

“Tolong Pak Polisi, biarkan kami masuk. Kami tidak bawa apa-apa. Tidak ada senjata. Jadi biarkan kami masuk,” teriak massa lainnya.

Hingga pukul 13.25 WIB, belum diperoleh konfirmasi, apakah massa berhasil masuk ke Gedung DPRD atau tidak.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Bagian Operasi Polres Depok Kompol Nanang Rudi mengaku, pihaknya menurunkan 180 personel untuk menjaga-jaga di Gedung DPRD Kota Depok. (umi/)

Kantor Panwasda Depok Dilempari Telur dan Tomat Busuk

Media Indonesia, Senin, 08 Agustus 2005

Reporter : Syarief Hidayatullah

DEPOK–MIOL: Tiga kantor pemerintahan di Kota Depok, yaitu Kantor KPUD Depok, Kantor Panwasda Depok dan Kantor DPRD Kota Depok,

kemarin didemo sekitar 800 massa pendukung Walikota Depok terpilih, Nur Mahmudi-Yuyun.

Massa yang tergabung dalam Forum Bersama Masyarakat Depok (FBMD) tersebut nyaris bentrok dengan petugas kepolisin Polres Depok. Kedua pihak terlibat aksi dorong mendorong di luar gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Depok.

Sebelumnya aksi demo dilakukan di kantor KPUD Depok, Jalan Sawangan Raya Depok dan kantor Panwasda di Jalan Kartini.

Di kantor Panwasda, ratusan massa itu melempari dengan telur dan tomat busuk, sebagai tanda anggota panwasa adalah biang dari kemenangan Badrul di PT Jawa Barat. Ke-800 massa sudah berkumpul di kantor KPUD sejak pukul 09.00 WIB. Di sana,

mereka hanya membacakan orasi dan mendukung upaya KPUD Depok untuk menolak hasil keputusan PT Jabar.

Setelah hampir 1 jam berorasi, massa bergerak melakukan longmarch menuju kantor Panwasda Depok di Jalan Kartini dan kemudian dilanjutkan longmarch ke kantor DPRD Kota Depok di Kota Kembang.

Menurut Kordinator FBMD, Roy Prygina, mereka meminta KPUD Depok untuk tetap mempertahankan statmentnya, yakni menolak hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang menganulir hasil Pilkada Depok.

“Kami minta supaya masyarakat Depok kritis dalam mencermati hasil keputusan PT Jawa Barat yang dagelan,” tutur Roy.

Setelah puas menyalurkan aspirsainya, di kantor KPUD Depok, massa lantas melakukan aksi tabur bunga sebagai simbol matinya demokratisasi dalam Pilkada Depok. Dalam aksi di depan Panwasda Depok, massa yang menggunakan kaos bertuliskan Nur Mahmudi Fans Club ini juga membawa beberapa spanduk, yang bertuliskan “Nur Mahmudi adalah Walikota Depok yang sah”, “PT Jabar tak berhak membatalkan suara rakyat”.

Mereka juga mendesak DPRD Depok untuk tidak buru- buru mengeluarkan surat pengesahan Badrul Kamal sebagai walikota terpilih kepada Gubernur Jawa Barat.

Sementara di Kantor Panwasda Depok mereka berorasi dan menuding Panwasda telah memberikan data palsu di PT Jabar. “Mereka mengaku, validasi jumlah data pemilih yang dilakukan Panwasda atas intimidasi PKS, ini suatu kebohongan besar,” ujar salah Yusuf Hidayat, seorang orator.

Tak puas dengan orasi, mereka melempari gedung Panwasda dengan telor dan tomat busuk. Otomatis, tembok-tembok kantor itu dikotori lender dan kuning telur, serta warna merah yang berasal dari tomat busuk.

Dikantor DPRD Kota Depok, aksi massa nyaris bentrok, ratusan massa terlibat aksi dorong mendorong dengan petugas, pasalnya massa berniat masuk ke gedung wakil rakyat tersebut.

Massa memaksa masuk ke kantor dewan untuk bertemu Ketua DPRD Kota Depok Naming Bothin. Namun Naming yang berasal dari Fraksi Golkar ini

tidak ada di kantor.

Massa mendesak DPRD menjelaskan alasan penundaan pelantikan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

DPRD dinilai terlibat dalam konspirasi menggagalkan Nur Mahmudi menjadi walikota Depok. Mereka mempertanyakan, kenapa surat pelantikan Nur Mahmudi dan Yuyun tidak sampai ke tangan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Namun keinginan mereka untuk mendengarkan penjelasan langsung dari mulut Ketua DPRD Kota Depok Naming Bothin tidak bisa dipenuhi. Alasannya, Ketua DPRD yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu sedang tidak ada di tempat karena harus menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Setelah mendapat informasi itu, massa semakin beringas. Mereka terus mendesak agar bias masuk ke kantor dewan.

Akhirnya setelah diadakan negoisasi, Roy Prygina, yang mewakili massa pendemo berhasil menemui pimpinan DPRD yang di wakili, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Amri Yusra dari FPKS.

Di hadapan massa, Amri

menegaskan pihaknya akan berusaha mendengarkan aspirasi massa. Tidak puas dengan penjelasan tersebut, massa kembali merangsek gerbang gedung dewan. AKhirnya, terjadi lagi aksi dorong mendorong.

Setelah ada kesepakatan kedua untuk melakukan pertemuan dengan anggota dewan, 10 perwakilan massa Roy Prygina, Yusuf Hidayat, Taufik, Udin Kebo, Jamal, Hendra mengdakan musyawarah dengan Wakil ketua DPRD Amri Yusra dan Komisi A, Triyono, Achmad Dahlan, H. Sholeh, M. Amsir, Lewi oktaviono.

Dalam dialog itu, perwakilan massa meminta penjelasan tentang surat KPUD Depok yang mengajukan pelantikan Nur Mahmudi-Yuyun.

Dalam pertemuan itu, DPRD mengaku bahwa surat pengajuan untuk pelantikan Nurmahmudi-Yuyun sudah dikirimkan ke Mendageri dan Gubernur Jawa Barat. “BUktinya ada,” kata Amri.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polres Depok Kompol Nanang Rudi mengaku, untuk mengamankan aksi demo di Kota Depok, pihaknya menerjunkan sedikitnya 180 personel yang ditempatkan di Gedung DPRD Kota Depok. (SH/OL-1)

PILKADA DEPOK: Panwas Bantah Adanya Penyimpangan Anggaran

Suara Karya, Jumat, 5 Agustus 2005

DEPOK (Suara Karya): Panitia pengawas (panwas) pilkada Kota Depok membantah adanya dugaan penyimpangan realisasi penggunaan anggaran selama bertugas sebagai anggota Panwas. “Dugaan penyimpangan itu tidak benar, dugaan tersebut bernuansa politis” kata Ketua Panwas Pilkada Depok, Tubagus Arif Azis, di Depok, Rabu.

Ia mengatakan tugas Panwasda masih terus berjalan dan belum selesai sama sekali, karenanya, Kasie Intel Kejari Depok ini menegaskan audit terhadap seluruh seluruh penggunaan anggaran oleh panwasda belum dilakukan. “Silakan saja menuduh yang macam-macam, tapi yang jelas panwasda menyusun anggaran sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 12/2005,” jelas Tubagus.

Dikatakannya seluruh penggunaan anggaran tersebut sudah disampaikan secara transparan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Ia juga mengatakan, pihaknya telah siap jika tuduhan tersebut sampai diajukan ke pengadilan. “Jika ternyata penyidik mengatakan hal itu tidak benar, tidak menutup kemungkinan panwasda akan melakukan tuntutan balik, ” ujarnya. Sebelumnya Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak). Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi Komdak, dugaan perilaku korupsi yang dilakukan oleh panwasda telah merugikan negara sebesar Rp 170 juta.

Koordinator Komdak, Roy Prygina, mengatakan panwasda keliru jika menilai dugaan yang disampaikan oleh Komdak, bernuansa politis. Menurutnya, tuduhan politisasi terhadap dugaan penyimpangan tersebut, karena kebetulan hal ini disampaikan bertepatan dengan persidangan gugatan hasil pilkada oleh pasangan Badrul Kamal- Syihabuddin Ahmad di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat di Bandung. Ia mengatakan sebelum menggelar konferensi pers terhadap temuan tersebut, Komdak sudah mencoba untuk meminta penjelasan kepada panwasda terhadap dugaan penyimpangan ini.

Tapi, lanjut Roy, panwas pilkada Depok mengatakan baru akan mengakomodir dugaan ini setelah putusan persidangan ditetapkan. “Kami melihat ini sebuah sikap yang arogan arogan,” ujarnya. Roy justeru mengatakan pihaknya juga telah siap jika panwasda melakukan tuntutan balik. Ia menegaskan sikap Komdak merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap adanya dugaan korupsi, yang dilindungi undang-undang. (Ant/Singgih BS)

Pro Nur Mahmudi Gelar Aksi di Margonda, Sabtu

Tempo Interaktif, Jum’at, 05 Agustus 2005 | 19:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar unjuk rasa menentang putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang membatalkan kemenangan Nur Mahmudi Ismail dalam pemilihan walikota Depok. Aksi akan digelar di sepanjang Jalan Margonda, Depok, Sabtu (6/8) mulai pukul 09.00.

Sekretaris Forum Bersama Masyarakat Depok Roy Prygina mengatakan, aksi akan melibatkan sejumlah organisasi mesyarakat seperti Barisan Orang Muda Kumpulan Orang-orang Depok (BOM KOOD), Patriot Bela Bangsa, Garda Depok, Angkatan Muda Demokrat, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), dan Asosiasi Pedagang Pasar.

Juga ada Taman Iskandar Muda Cabang Depok, LSM Gerakan Pemuda Depok (GPD), LSM Lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP), LSM Bina Swadaya Masyarakat, Bisni, LSM Mata Depok, LSM Sinar, LSM Development Environment Watch (Dewa), dan Paguyuban warga Depok. “Kami akan menurunkan sekitar 5.000 orang lebih,” kata Roy.

Aksi akan dimulai dari Bundaran UI sampai ke gedung Pemda Depok. Mereka menuntut Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan keputusannya.

Aliansi Partai Politik Depok juga akan menurunkan massanya. Imam Kurtubi, aktivis aliansi itu mengatakan bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis siap turun ke jalan, Sabtu (6/8). “Kami akan berdemo sepanjang Jalan Raya Margonda,” kata Imam.

Massa yang akan dikerahkan kelompok ini diklaim sekitar 2.000 orang. “Kami juga akan dibantu oleh anggota Ikhwanul Muslimin,” ujarnya. Rini Kustiani

Dugaan Korupsi, Panwasda Depok Tepis Tudingan Komdak

Sinar Harapan, 03 Agustus 2005

Depok – Kepala Bidang Pengawasan Panwasda Kota Depok, Yoyok Efendi membantah laporan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Depok Untuk Anti-Korupsi (Komdak) tentang dugaan korupsi yang dilakukan panwasda sebesar Rp 170 juta.

” Itu hanya ingin membuat citra yang negatif bagi panwasda khususnya saya dari unsur pers. Panwas tidak akan pernah menyalahgunakan uang,” ujar Yoyok ketika dihubungi SH, Selasa (2/8) malam.

Dia justru balik mempertanyakan mengapa Komdak tidak menyelidiki anggaran KPUD Kota Depok dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Depok. Ia juga menegaskan panwasda tidak akan mengubah sikapnya dalam hal menegakkan aturan pilkada meski memperoleh tekanan politis dari beberapa pihak.

Yoyok mengatakan panwasda akan menggugat Komdak karena telah mencemarkan nama baik. ”Kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum karena kami sudah difitnah. Dan harus diberikan sanksi bagi pelakunya,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Presidium Front Perjuangan Rakyat (FPR) Muslim Arbi menilai laporan dugaan korupsi Panwasda Kota Depok yang dilakukan Komdak merupakan hak dari elemen masyarakat untuk menguji kebenaran tersebut. ”Namun saya merasa aneh sebab yang diselidiki hanya panwasda sementara mereka tidak menyelidiki penggunaan anggaran KPUD Kota Depok sebagai lembaga yang menyelenggarakan pilkada tersebut,” ujarnya.

Ketua KPUD Kota Depok Zulfadli dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya bisa mempertanggungjawabkan anggaran pilkada Rp 9,2 miliar, padahal anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Depok untuk pelaksanaan pilkada jumlahnya Rp 11,25 miliar. Jumlah ini belum termasuk anggaran dari APBN dan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. ”Kalau hanya mempertanyakan panwas, berarti ada unsur politik,” lanjut Muslim.

Juru Bicara Komdak, Roy Prigina mengatakan pihaknya hingga saat ini belum memperoleh data dari KPUD Kota Depok seputar hasil audit anggaran pilkada.
Dalam laporannya, Komdak menyebutkan Panwasda telah merugikan negara Rp 170 juta. (stevani elisabeth)

PILKADA DEPOK: Panwas Diduga Lakukan Penyimpangan Dana

Suara Karya, Rabu, 3 Agustus 2005

DEPOK (Suara Karya): Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Depok, diperkirakan ada indikasi penyimpangan dana, yang dilakukan panitia pengawas (panwas).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak), menduga penyimpangan dana itu terjadi, dalam laporan realisasi anggaran panwas pilkada Kota Depok. Besarnya penyelewengan dana tersebut diperkirakan senilai Rp 170 juta.

“Temuan dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan investigasi, yang dilakukan oleh Komdak,” kata kordinator Komdak, Roy Prygina, di Depok, Selasa. Roy mencontohkan untuk anggaran belanja barang dan jasa, guna pengadaan alat tulis kantor (ATK), terjadi dua kali anggaran masing berjumlah Rp 4,5 juta dan Rp 14,4 juta. Balum lagi penggunaan yang tidak rasional, untuk belanja operasional seperti penerangan atau sosialisasi sebesar Rp 12,4 juta.

Selain itu, ada juga biaya perekrutan dan pelantikan pengawas kecamatan (panwascam), masing-masing sebesar Rp 3 juta dan Rp 2,5 juta. “Padahal kegiatan tersebut dilakukan oleh DPRD Kota Depok,” kata Roy.

Selanjutnya biaya untuk sewa kendaraan dinas selama enam bulan sebesar Rp 36 juta, dan sewa gedung kantor kecamatan sebesar Rp 60 juta. “Untuk kendaraan digunakan mobil dinas pemerintah kota (pemkot) Depok, dan penggunaan gedung merupakan milik pemerintah. Jadi, tidak dikenakan biaya sewa,” ujar Roy menjelaskan.

Dia mengatakan lebih lanjut, tim investigasi Komdak masih terus melakukan pencarian bukti-bukti baru, tentang realisasi anggaran panwas pilkada Kota Depok.

Dengan adanya dugaan penyimpangan dana tersebut, Komdak meminta kepada kejaksaan negeri (Kejari) Depok, untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dana oleh panwas pilkada Kota Depok.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh panwas pilkada Kota Depok, menambah daftar dugaan kasus korupsi di Kota Depok. Karena, sebelumnya juga terjadi dugaan korupsi di pemkot Depok, mengenai realisasi anggaran belanja barang dan jasa, pembayaran rekening telepon, PDAM, dan listrik. (Budi Seno/Ant)

Juni 2005

Pemerintah Kota Depok Dilaporkan ke Kejaksaan

Tempo Interaktif, Kamis, 09 Juni 2005 | 13:32 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Koalisi Masyarakat Depok Antikorupsi (Komdak) melaporkan Pemerintah Kota Depok ke Kejaksaan Negeri Depok, Kamis (9/6) pagi. Laporan itu sehubungan temuan mark up APBD 2001-2003 dan 2004, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok 1999-2004.

Koalisi itu beranggotakan beberapa LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Gerakan Pemuda Depok, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Mata Depok, dan Paguyuban warga Depok. Koordinator Komdak, Roy Prygina, menyatakan hasil temuan BPK markup untuk APBD 2003 adalah sebesar Rp 5,4 miliar dan APBD 2004 sebesar Rp 7,499 miliar.

Sedangkan mark up dalam LKPJ untuk air dan listrik sebesar Rp 150 juta, telepon sebesar Rp 104,731 juta dan adanya sewa gedung untuk Bapeda DPRD, dan sekretaris daerah. “Gedung yang mereka pakai itu adalah milik pemerintah. Kenapa ada biaya sewa,” kata Roy.Suliyanti-Tempo

Mei 2005

Enam Instansi Gelembungkan Rekening Telepon

Tempo Interaktif, Selasa, 10 Mei 2005 | 17:43 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) menemukan enam instansi Pemerintah Kota Depok melakukan penggelembungan (mark up) pada anggaran biaya telepon dengan total Rp 45.654.981.

“Ini merupakan hasil temuan awal kami berdasarkan laporan realisasi APBD dan tagihan yang ada di PT Telkom,” kata Koordinator Komdak Roy Prygina kepada Tempo saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Cibinong, Selasa (10/5).

Enam instansi itu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Sosial, Dinas Pasar, dan Kantor PMK.

Komdak, yang merupakan kumpulan dari lima lembaga swadaya masyarakat Kota Depok itu, juga akan mencari bukti-bukti baru tentang realisasi rekening lainnya, seperti listrik dan air.

Awal kecurigaan Komdak, menurut Roy, adalah realisasi anggaran belanja barang dan jasa lebih dari 15 intansi, baik dinas maupun kecamatan, untuk pembayaran rekening telepon, listrik, dan PDAM (perusahaan Daerah Air Minum) rata-rata sama persis dengan perencanaan.

“Dengan kata lain, dana yang direncanakan habis tanpa sisa. Hebat sekali bisa membuat perencanaan seakurat itu,” kata Roy lagi.

Berdasarkan temuan awal itu, Roy meminta seluruh instansi secepatnya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan menyertakan bukti-bukti otentik. Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah juga mereka minta segera menjelaskan penggunaan anggaran biaya sewa gedung tadi.

“Kami juga akan meminta penegak hukum segera menindaklanjuti temuan kami,” kata Roy yang mengaku kasus korupsi 17 mantan anggota Dewan merupakan campur tangan pihaknya.

November 2004

Diduga Gunakan Ijazah Palsu Ketua DPRD Depok Dilaporkan ke Polisi

Sinar Harapan, 1 November 2004

Depok, Sinar Harapan
Forum Bersama (Forbes) Kota Depok telah melaporkan tiga anggota DPRD Kota Depok periode 2004-2009 ke Polrestro Depok karena telah menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ketiga anggota dewan yang dilaporkan tersebut adalah Naalih, Naming D Bothin dari Fraksi Partai Golongan Karya, dan Widya dari PDI Perjuangan. Naming D Bothin beberapa waktu yang lalu terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Depok.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Presidium Forbes Kota Depok Roy Prygina, Minggu (31/10). ”Kami telah melaporkan tiga anggota dewan ke Polres Depok pada Jumat (30/10) karena yang bersangkutan telah menghalalkan segala cara dengan memalsukan ijazah agar bisa duduk sebagai anggota dewan,” tuturnya

Langkah yang diambil Forbes ini pada dasarnya karena ingin berpartisipasi aktif dalam mewujudkan DPRD Kota Depok yang kredibel, jujur, dan amanah. Roy berharap pihak kepolisian dapat merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurutnya, Naming D Bothin yang pernah kuliah di jurusan administrasi STIA Yappan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pada pemilihan lalu tidak memberikan ijazah sarjananya kepada KPUD. Hasil verifikasi kelengkapan dewan di KPUD menunjukkan bahwa yang bersangkutan hanya menyerahkan transkrip nilai hasil kumulatif sementara.

Sementara itu, Naalih tidak mencantumkan ijazahnya dari SD hingga SMA dan Widya yang lulusan SMAN 22 Jakarta diijazahnya terdapat dua segel. Forbes telah menyampaikan kasus ini kepada Panwaslu Kota Depok, namun hingga saat ini belum ada hasilnya.

Forbes juga menolak terpilihnya Naming D Bothin sebagai Ketua DPRD Kota Depok karena yang bersangkutan masih berstatus tahanan kota dalam dugaan kasus korupsi. Pihaknya juga telah meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk tidak mengesahkan Naming sebagai Ketua DPRD Kota Depok sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan dan menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD tersebut. (van)

September 2004

Pelantikan Anggota DPRD Dipercepat

KoranTempo,  Saturday, 4 September 2004 -

Depok — Pelantikan anggota DPRD Kota Depok 2004-2009 yang berlangsung kemarin terkesan buru-buru. Apalagi, rencana semula acara ini berlangsung hari ini. Bahkan pelantikan anggota Dewan ini pun tak dilakukan di gedung Dewan melainkan di aula Pemerintah Kota Depok.

Sebab itu muncullah bermacam dugaan di balik pelantikan yang diwarnai unjuk rasa dua ratus orang dari sejumlah elemen organisasi massa ini. Berbagai dugaan yang muncul di balik pelantikan mendadak itu di antaranya ada yang mengaitkan dengan penetapan tujuh anggota Dewan menjadi tersangka korupsi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Sejumlah anggota Dewan mengakui mengetahui acara pelantikan itu pada Kamis (2/9) malam. Soleh Pemana Permata yang hari itu terpilih menjadi Ketua DPRD Sementara mengatakan, sejak pagi sekitar pukul 06.00 WIB mereka dikumpulkan di Hotel Bumiwiyata, Jalan Margonda, Depok. Selanjutnya mereka diangkut bus khusus dengan pengawalan ketat anggota polisi menuju kompleks Pemerintah Kota Depok.

Ketika pelaksanaan pelantikan, wartawan yang ingin meliput acara tersebut tidak diperkenankan masuk ke aula, tempat sidang paripurna pengambilan sumpah dilaksanakan. Padahal sejumlah wartawan telah memperoleh tanda pengenal khusus.

Di luar gedung pengamanan polisi juga menjaga sangat ketat bahkan dalam dua lapisan barikade. Barikade pertama di pintu gerbang masuk areal perkantoran pemerintah kota adalah petugas Polres Depok yang dibantu personel dari Polda Metro Jaya. Barikade kedua dilakukan petugas di jembatan menuju Gedung Wali Kota. Di pintu masuk ini petugas menutup jalan masuk dengan menggelar barikade kawat berduri.

Sementara itu, di depan pintu gerbang kompleks perkantoran pemerintah sejak pukul 08.00 WIB sudah menumpuk ratusan orang dari sekitar 17 elemen organisasi massa yang menamakan diri Forum Bersama.

Mereka menuntut KPUD membatalkan pelantikan 13 anggota DPRD lama yang saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode 2004-2009. Mereka menuding, anggota Dewan itu tersangkut kasus korupsi dana APBD senilai Rp 9 miliar. Polda juga sudah menetapkan sebagian dari mereka sebagai tersangka.

Massa juga menuntut para anggota DPRD yang baru dilantik untuk menandatangani komitmen moral. Selain itu mereka menuntut KPUD menjelaskan perubahan jadwal pelantikan. “Sebab sebelumnya KPUD mengumumkan akan melantik anggota DPRD hari Sabtu,” kata Roy Prigina, koordinator pengunjuk rasa.

Seusai acara pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Andi Samsan Nganro, 18 anggota DPRD bersedia menemui pengunjuk rasa. Mereka terdiri dari 12 anggota dari PKS, 1 orang dari PAN, 2 orang dari PDI P, 1 orang dari Golkar, dan 2 orang dari Partai Demokrat. Selanjutnya mereka diminta meneken komitmen moral.

Pernyataan komitmen moral terdiri dari sepuluh pernyataan Amanah Rakyat (Sunah Rakyat). Di antaranya, anggota Dewan diharuskan memegang amanah, jujur, ikhlas, bersih, bebas narkoba dan KKN. Selain itu, anggota Dewan dituntut berani dan tegas membela kepentingan masyarakat Depok.

Qurtifa Wijaya, salah seorang anggota DPRD yang ikut meneken komitmen moral, mengatakan tak ada masalah dengan tuntutan itu. Bahkan dia mengimbau seluruh anggota DPRD untuk menemui pengunjuk rasa. “Ini sifatnya masih hal positif, secara pribadi saya mendukung,” katanya.

Tentang perubahan jadwal pelantikan yang dilakukan secara mendadak itu, sejumlah pihak yang dimintai konfirmasi memberikan alasan berbeda. Ketua KPUD Kota Depok, Zulfadli, mengatakan, perubahan jadwal peresmian anggota DPRD karena pada 3 September ini masa jabatan anggota DPRD sebelumnya telah berakhir.

Namun, Qurtifa yang sejak awal gelisah menunggu kepastian pelantikan itu mengakui perubahan rencana pelantikan itu terkait erat dengan rencana Polda Metro memeriksa sejumlah anggota DPRD hari itu. “Dikhawatirkan dengan diperiksanya 6 anggota DPRD terutama dari unsur pimpinan akan mengganggu proses sidang paripurna yang harus dipimpin oleh pimpinan DPRD yang lama,” katanya.

Sidang paripurna peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD baru itu juga tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Sutadi yang sebelumnya ditetapkan menjadi salah satu tersangka korupsi dana APBD tersebut. Sidang hanya dipimpin Wakil Ketua Naming D. Bothin. –ramidi-tnr

Ratusan Massa Demo Pelantikan DPRD Depok

Tempo Interaktif, Jum’at, 03 September 2004 | 10:09 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Dua ratusan massa yang menamakan diri Forum Bersama LSM Kota Depok, melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang kompleks perkantoran Pemda Kota Depok, Jumat (3/9).

Mereka memprotes acara pelantikan anggota DPRD yang saat ini sedang berlangsung di gedung DPRD setempat. Ratusan massa mengusung sejumlah spanduk dan poster. Puluhan polisi Polres Metro Depok, sehingga mereka tidak bisa masuk ke areal perkantoran dan hanya melakukan orasi di depan pintu gerbang Pemda.

Menurut koordinator unjuk rasa Roy Prigina, mereka menuntut KPUD tidak melantik 12 nama anggota DPRD lama yang akan duduk kembali pada periode 2004 – 2009. Alasan mereka terkait dengan kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp 9 miliar.

Selain itu mereka juga menuntut anggota DPRD yang baru, untuk bersedia menandatangani komitmen moral yang berisi 10 amanah rakyat. Serta menuntut KPUD untuk bertanggungjawab tentang pengkaburan jadwal pelantikan.

“Disini terjadi indikasi pembohongan publik, sebab sebelumnya diberitahukan kepada masyarakat, pelaksanaan pelantikan akan dilakukan tanggal 4. Namun tiba-tiba, Kamis malam sekitar pukul 7, jadwal diubah, pelantikan dilakukan tanggal 3,” katanya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 08.00 wib, masih berlangsung hingga saat ini. Nampak barikade polisi, terdiri dari 2 lapis, yakni di depan pintu gerbang areal perkantoran dan di jalan masuk menuju kantor walikota.

Selain mengusung poster, mereka juga membawa kendaraan bak terbuka yang disebut mereka sebagai kendaraan tahanan. Kendaraan tersebut, menurut para pengunjukrasa akan digunakan untuk menyeret para anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi.

Menurut Roy, forum bersama ini terdiri dari 17 elemen organisasi masyarakat, diantaranya LAMM, Masyarakat Peduli Pemilu (Mapelu), Pusat Pengkajian Depok (PPD), Forum Margonda, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Ramidi – Tempo News Room

Pelantikan Anggota DPRD Depok Mendadak Maju Sehari

Tempo Interaktif, Jum’at, 03 September 2004 | 17:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Depok periode 2004-2009 diwarnai aksi unjuk rasa dan pemaksaan penandatangan Komitmen Moral oleh sejumlah elemen organisasi massa. Pelantikan yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu besok, mendadak diubah pada hari Jumat (3/9). “Kami mendapat pemberitahuan pelantikan juga baru jam sembilan,” ujar Qurtifa Wijaya, salah satu anggota DPRD baru, yang mengaku kaget dengan pelaksanaan pelantikan yang mendadak. Padahal menurut dia hari Jumat ini jadwalnya adalah gladi resik.

Akhirnya, gladi resik dilakukan beberapa menit menjelang pelantikan. Menurut Soleh Pemana Permata yang baru saja terpilih menjadi Ketua DPRD Sementara, mereka baru mengetahui rencana pelantikan itu Kamis malam (2/9). Jumat pagi, sejak pukul 06.00 WIB, mereka dikumpulkan di hotel Bumiwiyata, Jalan Margonda, Depok. Selanjutnya mereka diangkut bus khusus dengan pengawalan ketat anggota polisi, menuju Komplek Pemda Depok. Pelaksanaan Peresmian dan Pengambilan sumpah Anggota DPRD itu juga tidak dilaksanakan di Gedung Dewan tetapi dilakukan di aula kantor Pemda.

Para wartawan yang ingin meliput acara tersebut tidak diperkenankan masuk ke aula tempat sidang Paripurna pengambilan sumpah itu dilaksanakan,meskipun para wartawan tersebut telah memperoleh tanda pengenal khusus dari bagian Humas setempat.

Di luar gedung, pengamanan polisi juga sangat ketat dengan membentuk dua lapis barikade, yaitu petugas Polres Depok dan personel dari Polda Metro Jaya yang berjaga di pintu gerbang masuk areal perkantoran Pemda.

Selain wartawan, masyarakat umum untuk saat itu dilarang masuk ke lokasi perkantoran Pemda. Barikade kedua ada di jembatan menuju Gedung Walikota. Di pintu masuk ini, petugas menutup jalan masuk dengan menggelar barikade kawat berduri.

Di depan pintu gerbang komplek Perkantioran Pemda ini sejak pukul 08.00 WIB, ratusan massa dari sekitar 17 elemen organsisai massa yang menamakan diri Forum Bersama menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka menuntut KPUD membatalkan pelantikan 13 anggota DPRD lama yang saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode 2004-2009, karena mereka tersangkut kasus dugaan korupsi dana APBD senilai Rp 9 miliar. Polda telah menetapkan 6 dari 45 anggota DPRD sebagai tersangka kasus tersebut.

Para pengunjukrasa juga menuntut para anggota DPRD yang baru dilantik untuk menandatangi Komitmen Moral yang dibuat para pengunjuk rasa. Selain itu mereka juga menuntut KPUD menjelaskan perubahan jadual pelantikan, yang dinilai telah membodohi rakyat. “Sebab sebelumnya KPUD mengumumkan akan melantik anggota DPRD pada Sabtu depan,” kata Roy Prigina koordinator pengunjuk rasa.

Para demonstran mengelar sejumlah poster dan spanduk di depan pintu gerpang kawasan kantor Pemda Depok. Meski berulang kali para pengunjuk rasa meminta diperbolehkan masuk namun polisi menolaknya. Sampai akhirnya hanya perwakilan pengunjuk arsa yang diperbolehkan mendekati kawasan ring satu. Di lokasi ini para pengunjuk rasa kembali berorasi dan menuntut seluruh anggota DPRD menemui para pengunjuk rasa.

Usai acara pengambilan sumpah yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Andi Samsan Nganro, beberapa anggota dewan telah berusaha menemui para pengunjuk rasa. Namun para pengunjuk rasa menolak berdialog dan mereka tetap menuntut 45 anggota yang baru dilantik untuk menemui mereka.

Namun akhirnya hanya 18 anggota DPRD yang bersedia menemui para pengunjuk rasa. Mereka diminta menandatangi Komitmen Moral dan mereka menyetujuinya.

Pernyataan Komitmen moral yang terdiri dari sepuluh pernyatan amanah rakyat (Sunah Rakyat), diantaranya menjunjung tinggi martabat dengan bertindak sebagai wakil rakyat yang amanah, jujur iklas , bersih, bebas narkoba dan KKN, berani dan tegas membela kepentingan masyarakat Depok, tunduk terhadap hukum dan undang-undang, bersedia melaporkan harta kekayaan dengan audit secara berkala, serta mendukung upaya pemilihan walikota secara langsung, menjadi inspirator dan contoh yang baik, menjamin adanya pendidikan yang gratis dan murah dan tumbuhnya lapangan kerja yang luas.

Sebelum menanda tangani komitmen moral itu para anggota dewan juga dipaksa berbaris menghadap tiang bendera di lapangan upacara. Selanjutnya satu persatu dari 18 orang anggota dewan menandatangi komitmen moral. Mereka terdiri dari 12 anggota dari PKS, 1 orang dari PAN, 2 orang dari PDIP, 1 orang dari Golkar, 2 orang dari Partai Demokrat.

Qurtifa salah seorang angota DPRD yang menandatangi komitmen moral itu mengatakan tak ada masalah dengan tuntutan yang diminta para pengunjuk rasa. Bahkan ia telah menghimbau pada seluruh angota DPRD untuk menemui para pengunjuk rasa, namun hanya sebagian yang bersedia menemui. “Ini sifatnya masih halalan positif, secara pribadi saya mendukung,” katanya.

Adapun tentang perubahan jadual pelantikan yang dilakukan mendadak, sejumlah pihak memberikan alasan berbeda. Ketua KPUD Kota Depok, Zulfadli, mengatakan memang ada ketentuan pada tanggal 3 September ini masa jabatan anggota DPRD sebelumnya telah berakhir. Ia membantah pengubahan jadual tersebut terkait dengan adanya rencana pihak Polda Metro Jaya yang akan memeriksa sejumlah anggota DPRD terutama para pimpinannya, sehingga dikawatirkan pelaksaan pelantikan batal. “Tapi memang dikawatirkan dengan diperiksannnya 6 anggota DPRD terutama dari unsur pimpinan akan menggagu proses sidang paripurna yang harus dipimpin oleh pimpinan DPRD yuang lama,” katanya mengakui.

Sidang paripurna peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD baru itu juga tidak dihadiri Ketua DPRD Sutadi yang sebelumnya ditetapkan menjadi salah satu tersangka korupsi dana APBD tersebut. Sidang hanya dipimpin Wakil Ketua Naming D Bothin. Tidak diperoleh informasi mengapa sidang yang dihadiri Walikota Depok Badrul Kamal, Kapolres Depok Ajun Komisaris Besar Raja Erizman dan Dandim Depok ini, tidak dihadiri ketua DPRD.  Ramidi – Tempo News Room

Agustus 2004

Gubernur Izinkan Polisi Periksa Anggota DPRD Depok

Saturday, 14 August 2004 – KoranTempo

JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengizinkan polisi memeriksa anggota DPRD Depok dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 9 miliar. Surat izin pemeriksaan itu diteken gubernur pada 9 Agustus lalu. “Kami baru terima surat itu atas permohonan kami pada 22 Juli lalu,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ciptono, kemarin.

Sejak empat bulan lalu, polisi tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan hampir semua anggota DPRD Depok. Penanganan kasus dilakukan Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebulan terakhir, proses pengusutan sempat tersendat. Pasalnya, untuk memeriksa anggota Dewan, polisi harus mendapat izin gubernur.

Surat yang diperlihatkan kepada wartawan itu berisi izin Gubernur Jawa Barat untuk segala tindakan kepolisian terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok. Dalam surat itu, Gubernur dengan jelas menyatakan mengizinkan polisi memanggil Ketua DPRD Depok, Sutadi, dan anggota lainnya untuk diperiksa.

Hanya, dalam surat itu, Danny meminta pemanggilan dilakukan secara selektif terhadap anggota DPRD yang benar-benar diduga kuat terkait kasus dugaan korupsi. “Agar pelayanan kepentingan umum tidak terganggu,” tulis Danny dalam surat bernomor 171/2401/Dekon itu.

Roy Prigina, Ketua Forum Bersama–gabungan dari sembilan lembaga swadaya masyarakat di Depok-mengatakan bahwa dugaan korupsi anggota DPRD Kota Depok berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan setelah memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Badan ini menemukan sembilan mata anggaran yang dinilai janggal dan sulit dipertanggungjawabkan.

Menurut Roy, nilai sembilan mata anggaran yang janggal itu mencapai 33,7 miliar. Ini termasuk anggaran pemerintah kota, DPRD, dan Sekretariat DPRD. Khusus untuk anggaran DPRD, anggaran yang tidak jelas mencapai Rp 9 miliar. Dana itu antara lain dipakai untuk membayar biaya telepon dan cicilan rumah pribadi milik 45 anggota DPRD–masing-masing Rp 50 juta. Tiap anggota Dewan juga menerima uang Rp 33 juta untuk membayar asuransi pribadi, biaya bensin, dan perawatan mobil pribadi.

Pemakaian dana itu diduga melanggar sejumlah peraturan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 17 orang saksi, termasuk di antaranya staf Dewan, beberapa pegawai pemerintah daerah, dan seorang saksi ahli. Sebelum memanggil anggota Dewan, menurut Ciptono, polisi akan melakukan gelar perkara dengan memanggil para saksi ahli.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Depok, Hasbullah Rahmat, membantah telah terjadi korupsi yang melibatkan pimpinan dan anggota Dewan. Tuduhan bahwa penetapan anggaran melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, kata dia, sama sekali tidak relevan. Hasbullah justru menilai peraturan itulah yang bertentangan dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, anggaran DPRD dipatok sebesar satu persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hasbullah, ketentuan itu sulit diterapkan. “Jika diterapkan, DPRD bisa tutup dalam waktu empat bulan,” katanya.

Hasbullah mengatakan, jika kasus di Depok dianggap korupsi, bisa dipastikan bahwa hampir semua DPRD se-Indonesia bakal diseret ke pengadilan. Pasalnya, semua DPRD, terutama di daerah miskin, tidak mungkin bisa bekerja dengan anggaran satu persen dari PAD.

Hasbulah mencontohkan, PAD Depok saat ini hanya Rp 41 miliar. Kalau mengacu pada peraturan pemerintah itu, anggaran untuk DPRD Depok hanya Rp 411 juta. “Uang sebesar itu cukup untuk apa? Biaya pembuatan satu perda (peraturan daerah) saja bisa Rp 100 juta,” kata Hasbullah. yophiandi/ramidi-tnr

Pimpinan DPRD Depok Bantah Korupsi

http://www.tempointeractive.com/hg/jakarta/2004/08/12/brk,20040812-54,id.htmlKamis, 12 Agustus 2004 | 18:43 WIB

TEMPO Interaktif, Depok:Pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok menolak dituduh telah melakukan korupsi dalam penetapan anggaran DPRD, seperti dituduhkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tuduhan atas penetapan anggaran yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 tahun 2000 dinilai tidak relevan. Wakil Ketua DPRD Depok, Hasbullah Rahmat, yang dikonfirmasi hari ini (12/8) justru menilai peraturan tersebut sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Dalam ketentuan PP Nomor 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ditetapkan anggaran DPRD nilainya ditetapkan sebesar 1 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah bersangkutan.

Namun, menurut Hasbullah, ketentuan itu sulit diterapkan. “Bila diterapkan, DPRD bisa tutup dalam waktu empat bulan karena tidak bisa bekerja,” katanya. Ia juga mengatakan kalau masalah tersebut dianggap sebagai korupsi maka hampir seluruh DPRD se-Indonesia bermasalah, sebab DPRD, terutama daerah yang miskin PAD, tidak bisa bekerja dengan anggaran sebesar itu.

Hasbullah menggambarkan, untuk Depok Pendapatan Asli Daerahnya saat ini hanya Rp 41 miliar, sehingga kalau berdasarkan ketentuan PP Nomor 110/2000 maka anggaran yang disediakan untuk DPRD hanya sebesar Rp 411 juta. Biaya tersebut dinilai Hasbulah tidak akan cukup untuk mendukung kinerja Dewan, sebab untuk biaya pembuatan satu Peraturan Daerah (Perda) diperlukan dana sekitar Rp 90 juta hingga 100 juta.

Dana tersebut termasuk untuk penyusunan, penelitian dan studi bandung. Sehingga kalau anggaran dewan hanya Rp 400 juta dalam satu tahun hanya bisa melahirkan 4 Perda.

Padahal, menurut dia, Kota Depok adalah daerah yang baru berdiri dan memerlukan banyak perangkat hukum untuk payung kegiatan pemerintahan. “Kalau tidak ada Perda, dinas-dinas itu tidak bisa bekerja,” katanya.

PP Nomor 110/2000 juga dinilai Hasbullah bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang 22 tentang Otonomi Daerah, sebab dalam UU Otonomi Daerah itu kedudukan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan anggaran kinerja. Artinya semakin banyak kinerja yang dihasilkan maka akan semakin besar nilai anggaranya.

Ia juga membenarkan bahwa isu tetang korupsi itu dilemparkan oleh sejumlah LSM. Mereka menilai pihak Dewan telah menyelewengkan anggaran dengan melanggar ketentuan tentang peraturan pemerintah tersebut.

Sementara itu Ketua Forum Bersama yang merupakan gabungan dari sembilan LSM di Depok, Roy Prigina, mengungkapkan tuduhan korupsi yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok itu berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, di mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap APBD, baik untuk kegiatan eksekutif maupun DPRD, Badan ini menemukan ada sembilan mata anggaran yang dinilai ada kejanggalan, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Roy nilai dari sembilan mata anggaran yang dinilai tidak taat ketentuan itu mencapai Rp 33,7 miliar, termasuk untuk anggaran DPRD. Anggaran yang dinilai melanggar ketaatan itu antara lain anggaran untuk bantuan dana kontijensi sebesar Rp 5,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut dinilai melanggar ketentuan Kepres No. 39 tahun 2001 tentang penggunaan dana kontijensi.

Juga pengeluaran tentang belanja rutin dan belanja pembangunan senilai Rp 10,4 miliar belum dipertangungjawabkan, terdiri dari 11 pos bagian dalam belanja rutin senilai Rp 6,2 miliar dan 41 proyek belanja pembangunan senilai Rp 4,1 miliar. Demikian juga dengan temuan adanya pencairan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tahun anggaran 2001 yang dinilai telah melewati tahun anggaran, sebesar Rp 4,2 miliar. Serta pembayaran tunjangan kesehatan sebesar Rp 358 juta dan pengeluaran anggaran Sekretaris Dewan sebesar Rp 1,5 miliar untuk keperluan DPRD tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dugaan korupsi tersebut, menurut Roy, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan ke Polda Metro Jaya. Hingga saat ini, menurut Roy, kasusnya telah dilimpahkan ke penyidik di Polda Metro Jaya. “Terakhir yang saya pantau, mereka sedang menunggu izin untuk pemeriksaan anggota DPRD tersebut,” katanya.  Ramidi – Tempo News Room

1 Comment »

  1. Salam Hormat, Salam Senyum Kanggo Sedulur Kabeh
    Assalamu’alaikum Wr. Wb.
    Perkenalkan, Saya H.M.Jamil,SQ,MPd ingin meminta dukungan Saudara dalam pemilihan Caleg DPR RI PPP 2009 Dapil Kebumen, Banjarnegara & Purbalingga.
    Semoga bermanfaat bagi kita semua.
    Salam Hangat bua Keluarga Anda
    Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

    Comment by muhjamil — December 31, 2008 @ 9:30 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: