Profil Tokoh DEPOK

Sariyo Sabani

Drs. Sariyo Sabani

Desember 2008

Satpol PP gelar razia. 14 Pasangan dan 2 waria dijaring

Monitor Depok, 26 Desember 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Sebanyak 14 pasangan dan dua waria berhasil dijaring dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Selasa malam (23/12).

Razia tersebut dilakukan di beberapa tempat hiburan malam serta penginapan yang disinyalir sebagai tempat prostitusi. Kegiatan tersebut dipimpin Kasatpol PP Sariyo Sabani dan melibatkan beberapa unsur seperti Polres Metro Depok, Kodim 0508 Depok, serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.

Tim gabungan mulai bergerak sekitar pukul 23.00 dibagi beberapa tim, yakni tim Barat dan Timur. Razia di wilayah Barat dilakukan di beberapa lokasi, seperti Sawangan, Cinere, serta sekitar Jalan Dewi Sartika. Sementara tim yang bergerak di Timur memulai operasi di Cafe Mayana yang berlokasi di sekitar TPU Pondok Rangon. Namun di tempat itu petugas gagal menemukan satupun PSK ataupun wanita penghibur.

Gagal di lokasi pertama, tim razia gabungan tersebut kemudian bergerak ke sebuah penginapan di samping Rumah Sakit Melia Cibubur. Di tempat ini lagi-lagi mereka gagal menemukan pasangan ilegal maupun wanita penghibur.

Petugas memang sempat menemukan satu pasangan yang tengah menginap di tempat tersebut. Namun ternyata mereka adalah pasangan suami istri.

Dari penginapan tersebut, tim yang berjumlah sekitar 30 orang itu kemudian melanjutkan penyisirannya ke Hotel Genggong di Jalan Raya Bogor. Di tempat ini mereka berhasil menjaring empat pasangan yang bukan suami istri. Bahkan satu diantaranya adalah seorang perwira menengah TNI.

Razia kemudian dilanjutkan ke Hotel Uly Artha yang berada di Kelurahan Sukamaju. Lagi-lagi di tempat ini ditemukan sepuluh pasangan yang bukan suami istri tengah menginap. Mereka semua kemudian dinaikkan ke dalam bus yang sudah disediakan untuk dibawa ke Balaikota Depok untuk didata. Dari Hotel Uly Artha, tim gabungan kemudian melanjutkan operasinya ke Depok Timur. Di tempat tersebut ditemukan sekitar sepuluh waria yang tengah mangkal di pinggir jalan.

Berhamburan

Melihat para petugas berseragam, para ‘wanita jadi-jadian’ itu langsung lari berhamburan menghindari kejaran petugas. Malang bagi dua di antara mereka gagal menghidari sergapan petugas. Mereka pun pasrah saat diangkut ke dalam bus. Sesampainya di Balaikota, pasangan serta waria yang terkena razia tersebut didata oleh petugas. Kasatpol PP Sariyo berharap dengan razia rutin yang dilakukan oleh Satpol PP, suasana Kota Depok akan semakin kondusif. Diapun membantah bahwa razia itu sudah bocor sebelumnya, sehingga jumlah pasangan yang berhasil dijaring sangat sedikit.

“Kami berharap bahwa para pengusaha penginapan memperhatikan edaran Walikota, menjadikan Depok sebagai kota yang relijius,” katanya.

Menurut Sariyo, operasi dan razia yang digelar tersebut dilaksanakan karena adanya masukan dan informasi dari masyarakat. “Misalnya mengenai banyaknya waria di Depok Timur. Atas informasi dari masyarakat makanya kami bisa tahu hal tersebut. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mau bekerjasama,” katanya.

Sementara Kabid Sosial Disnakersos, Tinte Rosmiati mengatakan bahwa pasangan maupun waria yang berhasil dijaring semuanya akan didata. “Untuk kali ini kami hanya memberi peringatan kepada mereka. Jika dalam operasi selanjutnya mereka kembali dijaring, maka tidak ada ampun, mereka akan dikirim ke panti rehabilitasi sosial,” ujarnya.(van)

Leptan tantang Pemkot. DepokBongkar ruko Megapolitan

Monitor Depok, 26 Desember 2008

LIMO, MONDE: Maraknya pembongkaran yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP dengan dalih penegakan Perda menuai tanggapan sejumlah pihak.

Lembaga Pemantau Pertanahan (Leptan) Kota Depok menantang Pemerintah Kota Depok, khususnya Satpol PP, untuk tidak melakukan tebang pilih dalam melakukan penertiban bangunan liar.

“Kalau memang berani, Pemkot Depok seharusnya tidak hanya membongkar bangunan-bangunan kecil. Coba bongkar ruko di HGB 6 sepanjang Jl Limo Raya milik Megapolitan. Itu sudah habis masa berlakunya sejak 1997,” ungkap Ketua Leptan Zaidil A. Masrie didampingi sekretaris Risani Pattisahusiwa, kemarin. Dia mengatakan pihaknya sangat mendukung apabila Pemkot berani melakukan aksi nyata dengan membongkar ruko-ruko tersebut.

“Nggak usah pake surat langsung turunin doser atau alat berat ke Limo, kami akan mendukung. Permasalahannya, berani tidak Pemkot,” tambah Zaidil yang juga caleg DPRD Kota Depok dari PKPI dapil Limo nomor urut satu.

Pemkot Depok juga diminta bertindak tegas kepada siapa pun yang melanggar Perda. “Seharusnya ditanamkan paradigma muncul babat. Begitu diketahui ada kegiatan yang melanggar peraturan muncul langsung babat.”

Selama ini, tambah Risani, penggusuran hanya diperuntukkan bagi bangunan dan warga kecil seperti bangunan-bangunan di pinggir kali atau yang belum lama terjadi di kelurahan Rangkepan Jaya, Pancoran Mas.

“Kalau yang di Rangkepan Jaya, Pemkot salah cuma cara yang dilakukannya benar dengan melewati prosedur surat peringatan. Tapi bangunan ruko-ruko yang berdiri di atas tanah bermasalah tidak hanya itu, sepanjang jalan di belakang kelurahan juga bermasalah, tapi kenapa hanya banguanan tersebut yang akan dibongkar.”

Perbuatan itu, menurut dia, merupakan perbuatan diskriminatif dan pilih kasih. Pemkot diminta untuk konsisten dalam menerapkan peraturan yang dijadikan acuan.

Para petugas di lapangan juga diminta untuk melakukan inventarisasi berbagai bangunan yang berdiri di atas tanah bermasalah atau fasilitas umum seperti garis sepadan sungai dan jalan.

“Aparat yang di bawah lebih diperkuat untuk melakukan pengawasan. Ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” tegas Risani yang juga Ketua FK LPM kecamatan Limo.

Sementara itu, Kasat Pol PP Sariyo Sabani saat dihubungi Monde untuk dimintai konfirmasi soal tantangan ini telepon selulernya tidak bisa dihubungi.

Satpol PP dalam beberapa waktu terakhir ini telah berhasil membongkar hampir 1.700 bangunan liar, baik gubuk, keramba, rumah apung maupun tempat usaha, yang berada di sepanjang bantaran Kali/Sungai dan Setu.

Bangunan liar yang berhasil dibongkar seperti di Setu Rawa Besar, Setu Rawa Kalong, Setu Jatijajar, Setu Cilodong, Setu Tipar, Kali Cabang Barat, Cabang Timur, Kali Katulampa, Kali Cipayung.

Sariyo Sabani sebelumnya mengatakan pengalaman dalam setiap kali melakukan penertiban terhadap para pelanggar perda, baik terkait masalah bangunan liar atau tanpa dan melanggar IMB, GSS, GSJ, GSB maupun penyakit masalah (pekat) seperti PKL, PSK, anak jalanan—acap kali menimbulkan reaksi atau persoalan baru terutama penanganan lanjutan pasca penertiban.(m-9)

Pasca penertiban. Perlu perencanaan komprehensif

Monitor Depok, 23 Desember 2008

MARGONDA, MONDE: Untuk mencegah timbulnya persoalan baru dalam setiap pasca penertiban, Pemkot Depok perlu menyusun perencanaan pembangunan secara menyeluruh (komperhensif) dan terpadu (terintegrasi).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kota Depok Sariyo Sabani mengatakan pengalaman dalam setiap kali melakukan penertiban terhadap para pelanggar perda, baik terkait masalah bangunan liar atau tanpa dan melanggar IMB,GSS, GSJ, GSB maupun penyakit masalah (pekat) seperti PKL, PSK, anak jalanan—acap kali menimbulkan reaksi atau persoalan baru terutama penanganan lanjutan pasca penertiban.

“Persoalan baru yang acap kali dihadapi, misalnya, bagaimana penataan dan pengawasan lebih lanjut dari instansi teknis setelah Satpol PP melakukan penertiban, seperti bangunan liar di bantaran kali dan setu atau PKL maupun anak jalanan,” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Disnakersos, Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Perhubungan dan lainnya langsung melakukan penataan sesuai program yang telah dibuat, sekaligus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap lokasi yang menjadi kewenangannya.

Namun yang terjadi selama ini, begitu suatu lokasi [sungai atau setu] usai ditertibkan Satpol PP, ternyata tak lama kemudian muncul lagi persoalan, seperti bangunan liar, PKL atau anak jalanan maupun PSK.

“Bagaimana bisa tuntas masalahnya apabila instansi teknis tidak mau menata dan mengawasinya, tapi semuanya selalu ditimpahkan persoalannya menjadi tanggungjawab Satpol PP. Padahal, aparat Satpol PP terbatas dan hanya sebatas menegakan perda, sedangkan penataan dan pengawasannya berada pada instansi teknis dong,” katanya.

Untuk itu di masa mendatang, katanya, Satpol PP sudah mengusulkan ke BApeda Kota Depok agar dibuatkan satu perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terintegral, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan baru yang selalu menghinggapi Pemkot.

“Jadi tahun depan misalkan, begitu Satpol selesai menertibkan, maka instansi teknis langsung melakukan penataan, pembinaan [manusianya—red] dan peng awasannya, seperti petani ikan keramba, atau PKL maupun anak jalanan,” paparnya.

Dia mencontohkan, Satpol PP dalam beberapa waktu terakhir ini berhasil membongkar hampir 1.700-an bangunan liar, baik gubuk, keramba, rumah apung maupun tempat usaha, yang berada di sepanjang bantaran Kali/Sungai dan Setu.

Bangunan liar yang berhasil dibongkar seperti di Setu Rawa Besar, Setu Rawa Kalong, Setu Jatijajar, Setu Cilodong, Setu Tipar, Kali Cabang Barat, Cabang Timur, Kali Katulampa, Kali Cipayung.

“Ini kan bisa dibahas secara bahas antarinstansi teknis, sehingga nantinya penyelesaian suatu persoalan pembangunan tidak selalu harus dengan penertiban, tapi harus dengan program yang terpadu dan sekaligus menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.(mj)

Gagal bongkar rumah di tanah Deplu. Satpol PP diadukan ke Polda

Monitor Depok, 17 Desember 2008

RANGKAPAN JAYA, MONDE: Peristiwa berawal ketika, Satpol PP mendatangi rumah milik Suyanto untuk dieksekusi. Tidak menerima perlakuan aparat berseragam yang disebut-sebut sebagai penegak Perda itu, Suyanto marah.

Suyanto mempertanyakan, kenapa surat perintah pembongkaran terhadap bangunan liar hanya untuk dirinya. Padahal ada puluhan rumah tanpa izin di lahan Deplu, namun tidak dibongkar.

“Termasuk kantor Kelurahan Rangkapanjaya juga berada di lahan milik Deplu, apakah itu ada izinnya, jawab dong!”, kata Suyanto. Namun petugas tetap memaksa masuk ke dalam rumahnya. Situasi semakin menegangkan. Adu mulut pun tak terhindarkan. Kemudian terjadi aksi saling dorong. Situasi kemudian mereda setelah kedua belah pihak menyepakati suatu perjanjian yang diteken bersama.

“Bukan gagal membongkarnya, tapi tim masih memberi kesempatan pemilik membongkar sendiri, apalagi ada surat pernyataan tertulis dari Pak Yanto (Suyanto-red),” kata petugas salah seorang petugas Pol PP.

Pembongkaran terhadap rumah M Suyanto didasarkan surat perintah pengosongan bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Satpol PP, Sariyo Sabani, bernomor 300/345/Satpol PP/XII/08, tertanggal 02 Desember 2008.

Pemaksaan

Dalam perkembangan lain, buntut dari peristiwa itu, dua anggota Satpol PP Kota Depok, Deni Romulo dan Jaya hari ini akan di dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Komnas HAM oleh Suyanto.

Menurut Suyanto, hak azasinya sebagai warga negara Indonesia dan mahluk Tuhan tidak terlindungi secara hukum dari para penegakan dan pengayom hukum.

Dia menuding Denny Romulo dan Jayadi telah melakukan tindakan kriminal “Saya meneken surat itu dibawah ancaman.”

Dia-pun mempertanyakan, apakah prilaku seorang pamong praja seperti begitu? Siapa sesungguhnya yang dilindungi? Yang benar atau yang bayar?

Terpisah, Denny Romulo dan Jayadi membantah pernyataan Suyanto. “Siapa yang paksa? Kami tidak memaksa. Justru dia yang mencoba melawan,” kata Denny kepada Monde.

Jayadi menambahkan bahwa tim penertiban telah bersikap persuasif dengan memenuhi permintaan Suyanto yang bersedia membongkar sendiri bangunannya.

“Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan Suyanto. Kalau dia bilang dipaksa, siapa yang paksa. Itu bohong, kami tidak memaksanya,” kata Jayadi.

Jayadi menambahkan, pihaknya telah menempuh prosedur resmi sebelum sampai pada tahapan pembongkaran, yakni diawali surat perintah penghentian pelaksanaan pembangunan (SP4) 1,2 dan 3, disusul kemudian surat penyegelan dan surat perintah pengosongan dari Satpol PP.

“Jadi semua prosedur sudah kami tempuh, dan hari ini [kemarin-red] merupakan tahapan pembongkaran, tapi kami masih beri waktu bagi pemiliknya,” ujarnya.(mj/wen)

Terungkap dari banyaknya kondom bekas di tong sampah, Rumah kos jadi tempat mesum

Monitor Depok, 20 Desember 2008

KUKUSAN, MONDE: Seiring pesatnya pertumbuhan rumah kos di wilayah Kelurahan Kukusan dan Pondokcina, Beji, membuat resah sebagian masyarakat yang tinggal berdekatan dengan rumah tersebut. Pasalnya banyak rumah kos-kosan mahasiswa yang justru dijadikan tempat mesum dan prostitusi.

Bagaimana tidak, keberadaan rumah kos yang disewakan satu atap (pria dan wanita), justru membuka peluang bagi penghuni untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Sementara pemilik rumah kos itu sendiri, jarang yang tinggal disana. Dengan sendirinya, pemilik tak tahu apa yang dilakukan penyewa. Berangkat dari kenyataan ini, yang justru kena getahnya adalah warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan rumah kos tersebut.

Salah seorang warga Kukusan, sebut saja Mawardi, mengaku sangat keberatan dengan ulah para mahasiswa yang tinggal dirumah kos tak jauh dari rumahnya. Hampi setiap hari ia mendapati kondom yang dibuang di tong sampah. Hal itu bukan tidak mungkin dilakukan oleh oknum mahasiswa yang melakukan perbuatan mesum dengan pasangannya.

“Saya sering banget ngeliat kondom bekas pakai yang dibuang di tempat sampah,” kata Mawardi mengaku tak jarang melihat pasangan lain jenis masuk ke rumah kos-kosan tersebut. Kecewa nampaknya hanya menjadi keluhan yang bertepi bagi Mawardi ataupun warga di sana. Sementara ingin bertindakpun tak ada kewenangan yang berpihak kepadanya. Dia berharap, setidaknya pemerintah setempat membuat aturan atau undang-undang yang jelas, agar para penghuni rumah kos tak seenaknya melakukan perbuatan tak terpuji.

“Kalau ada aturan yang jelas, kami disini bisa melakukan tindakan, terutama mengontrol agar tidak ada pasangan lain jenis yang tidur sekamar,” tegasnya.

Begitupun di wilayah Kelurahan Pondokcina, rasanya hampir tidak bisa dipungkiri, kebebasan bagi para penyewa rumah kos, sepertinya lepas dari kontrol pemilik rumah, maupun aparat setempat. Dengan demikian, sangatlah ironis kalau budaya barat sudah menyelimuti Kota Depok.

Kepala Dispenda Kota Depok, Sayid Chalid saat dihubungi Monde mengatakan, berkaitan dengan masalah ketertiban umum, menjadi tanggung jawab Satpol PP. “Kalau kami mengurus soal pajak perumahan rumah kos, terkait dengan ketertiban umum, Satpol PP tanggung jawabnya,” katanya. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sariyo Sabani, mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga terkait masalah ketertiban umum.

“Saya segera akan menyikapi laporan ini, namun sebelumnya kami akan koordinasi dulu dengan aparat pemerintahan setempat,” demikian Sariyo.(k-1)

Sepanjang 2008, Satpol PP bongkar 535 bangli

Monitor Depok, 10 Desember 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sepanjang 2008, Satpol PP Kota Depok telah menertibkan dan membongkar sedikitnya 535 bangunan liar (bangli) yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penegakan Perda IMB No.2/2006 dan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang IMB. Pembongkaran akan dilanjutkan hingga tahun depan.

“Sebagai aparat penegak Perda, maka Satpol PP tidak akan pandang bulu. Kami akan terus membongkar dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB,” ujar Kasatpol PP Sariyo Sabani, kemarin.

Dia mengatakan, hingga akhir tahun ini ada beberapa bangunan lagi yang akan menjadi target operasi Satpol PP untuk dibongkar. “Salah satunya bangunan ruko di Jalan Margonda, dekat pertigaan Siliwangi. Pemilik bangunan itu sudah lama diperingatkan, namun tetap membandel,” katanya. Sariyo juga mengungkapkan, dua bangunan di wilayah Tanah Baru serta satu bangunan yang berada di belakang pos polisi di pertigaan Juanda juga akan segera dibongkar.

“Sebenarnya beberapa waktu lalu Satpol PP sudah membongkar bangunan yang ada di Jl Juanda. Tapi ada satu bangunan yang belum dibongkar, karena pemiliknya berjanji akan membongkar sendiri. Ternyata hingga hari ini dia [pemilik] tidak melakukan pembongkaran. Karena itu Satpol PP akan segera membongkar bangunan yang ada di belakang Pos Polisi tersebut,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP menjalankan operasinya sesuai surat perintah yang dikeluarkan dinas terkait. “Kami tidak serta merta melakukan pembongkaran. Harus mendapat surat tembusan dulu dari dinas terkait untuk membongkar.”

Dicontohkannya, untuk bangunan liar yang ada di pinggiran kali yang nyata-nyata melanggar aturan, maka Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban jika tidak ada perintah dari Dinas PU sebagai instansi yang mengurusi wilayah tersebut.

Karena itulah menurut Sariyo, pihaknya hingga saat ini belum juga membongkar Hotel Mutiara Kelapa Dua yang berada di Jalan Akses UI. “Hingga saat ini pemilik bangunan baru mendapatkan SP4 I dari Distakotbang. SP4 II dan SP4 III serta surat perintah pembongkaran belum ada. Makanya Satpol PP belum bisa melakukan pembongkaran,” jelasnya. Dia berharap dinas terkait juga mendukung aksi yang dilakukan oleh Satpol PP terkait penertiban itu.(van)

Satpol PP jangan intervensi hukum

Monitor Depok, 10 Desember 2008

MARGONDA, MONDE: Direktur Eksekutif Komunitas Peduli Rakyat Depok (KPRD), Birma Siahaan mengatakan, masyarakat mencurigai seringkali Satpol PP terlampau…

jauh dalam bertindak terutama terkait kasus-kasus yang masih dalam sengketa hukum, seperti membongkar bangunan-bangunan berada di atas lahan sengketa.

“Satpol PP suka menggunakan senjata, tidak punya IMB atau melanggar GSJ, GSB dan seabrak simbol kekuasaan untuk bongkar suatu bangunan, demi memenuhi order dari salah satu pihak bersengketa”, tandas Birma kepada Monde, kemarin.

Padahal Satpol PP sebagai penegak Perda, menurut mantan wartawan bidang politik, semestinya instansi itu menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Tapi seringkali terlihat Satpol begitu berinisiatif mengintervensi (membongkar) suatu bangunan yang masih dalam sengketa hukum, sehingga merugikan pihak lain yang berupaya mencari keadilan,” tandas caleg Depok nomor 2 PPRN dapil Limo itu.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Satpol Kota Depok, Sariyo Sabani, membantah keras atas tuding seperti itu. ”Satpol bekerja secara prosedur tetap (protap), tidak pernah ada intervensi, apalagi order-orderan segala dalam menegakan peraturan daerah (Perda),” tegasnya kepada Monde.

Sesuai prosedur

Dalam membongkar suatu bangunan (misalkan berada di tanah sengketa), katanya, Satpol PP berdasarkan surat perintah penghentian pelaksanaan pembangunan (SP4, 1,2 dan 3), surat perintah bongkar (SPB) Dinas Tata Kota Bangunan (Distakotbang) dan surat perintah pelaksanaan bongkar dari Asisten Umum Setdakot Depok.

”Jadi, Satpol PP tidak menyoalkan atau intervensi tanah yang bersengketa, tapi bangunannya yang tidak mempunyai IMB atau melanggar ketentuan yang ditertibkan. Jangan Satpol PP disalahkan, karena kami hanya pelaksana perintah,” tegasnya.(mj)

‘Tunjukkan jati diri melalui pramuka’

Monitor Depok, 5 Desember 2008

MARGONDA, MONDE: Seorang Pramuka selayaknya selalu mengedepankan kesahajaan, kesederhanaan, dan senantiasa memegang teguh nilai moral dan budaya asli Indonesia.

Di tengah perkembangan dunia yang kian konsumtif dan permisif, kaum muda pun terdorong bergaya hidup konsumtif dan identik dengan hedonisme. Kian sulit untuk menemukan segelintir pemuda yang masih setia mengedepankan kesederhanaan dan saling tolong menolong.

Pramuka sebagai organisasi kepanduan tertua yang ada di Indonesia berupaya untuk senantiasa menjadi pelopor kesederhanaan dan nilai-nilai moral yang menjadi ciri negara ini. Hal tersebut juga dipegang teguh oleh Pengurus Dewan Kehormatan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Beji, yang baru dilantik kemarin.

Dalam pelantikan tersebut Camat Beji Drs. Taufan Abdul Fatah, MH dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran). Untuk pertama kalinya pula seorang wanita menduduki posisi Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Kecamatan Beji. Ia adalah Rusmiyati, S.Pd. Rusmiyati menjadi satu-satunya wanita yang menjadi Ketua Kwaran se-Depok ataupun Bogor.

Drs. Sariyo Sabani, MM selaku Ketua Kwartir Cabang Kota Depok yang hadir melantik segenap pengurus Pramuka Kwaran Beji ini berharap ke depannya kualitas Pramuka dapat lebih ditingkatkan. Soal kuantitas, jumlah anggota Pramuka di Kecamatan Beji mungkin tak banyak, mengingat Beji adalah kecamatan dengan luas terkecil di Depok. “Yang terpenting adalah kualitas, biar sedikit asal berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka, Sariyo mengatakan bahwa seorang anggota Pramuka haruslah mencintai alam dan menjaga kelestariannya. Contoh mudah dapat diambil dengan jalan tidak membuang sampah sembarangan.

Sebab sampah adalah masalah yang dirasakan sepele namun memiliki dampak yang sangat besar. “Setiap manusia itu menghasilkan sampah, jikapun tak ingin sampah, mari bersama temukan solusi atas masalah sampah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Mabiran Beji Taufan Abdul Fatah menegaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memegang teguh integritasnya. Ia juga menyayangkan makin banyaknya masyarakat kita yang kian permisif dengan berbagai hal yang tak sesuai dengan nilai-nilai moral. “Pramuka diharapkan menjadi penyeimbang di tengah-tengah masyarakat yang makin permisif terhadap banyak hal yang melenceng,” kata Taufan.(m-12)

November 2008

World Golfer Champion, KONI: Dudung harumkan nama Kota Depok

Monitor Depok, 21 November 2008

MARGONDA, MONDE: Pegolf Depok, Dudung Mulyana asal Depok yang tengah bertarung di kejuaran World Golfer Champion (WGC) di Florida, Amerika Serikat pada 20-29 Novemer, patut mendapat dukungan dan do’a seluruh warga Depok.

“Pak Dudung Mulyana tidak hanya mewakili dirinya sendiri, atau Indonesia dan Provinsi Jawa Barat saja, tapi sebuah kehormatan, kebanggaan dan prestasi luar untuk kita warga Depok. Sepatutnya warga Depok mendo’akan agar beliau berhasil di event internasional,” kata Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Depok, Sariyo Sabani kepada Monde, kemarin.

Tampilnya Dudung Mulyana di event bergengsi dunia itu, menurut Sariyo, menunjukkan bukti bahwa Depok memiliki cukup banyak atlet berprestasi, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional saja, tapi internasional.

“Tiga Pedayung sebelumnya dalam Asean Beach Games (ABG) berhasil menggondol medali emas, sehingga warga Depok selayaknya memberikan dukungan penuh dan do’a atas prestasi yang telah diukir para olahragawan Depok,” ujarnya.

Sariyo menduga, tidak menutup kemungkinan masih banyak warga Depok yang memiliki prestasi olah raga cukup gemilang di tingkat internasional, namun sejauh ini belum terlihat.

” Atas nama pribadi dan sekaligus pengurus KONI saya merasa bangga dan terhormat kepada mereka yang telah mengharumkan nama Depok di bidang olah raga,” paparnya.(mj)

Sariyo: Lt 3 dan 4 Hotel. Kelapa Dua segera dibongkar

Monitor Depok, 21 November 2008

MARGONDA, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kota Depok, pekan depan, bakal mengeksekusi (bongkar) bangunan lantai 3 dan 4 Hotel Kelapa Dua, Cimanggis, menyusul penolakan Walikota Depok atas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk lantai 3 dan 4 Hotel Kelapa Dua, Cimanggis.

“Hari ini (kemarin—red) saya baru terima surat perintah bongkar dari Pak Walikota dan Wakil Walikota serta Bu Sekda untuk Hotel Kelapa Dua, Cimanggis,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani kepada Monde, kemarin.

Secara terpisah Kabid Retribusi IMB Dinas Tata Kota Bangunan ( Distakotbang) Kota Depok, Nunu Heryana, mengatakan pihaknya memang sudah menyampaikan surat penolakan atas permohonan pemilik Hotel Kelapa Dua untuk IMB lantai 3 dan 4, beberapa waktu lalu.

“Penolakan atas permohonan pemilik hotel itu karena bangunan lantai tiga dan empat tidak sesuai dengan planning kota untuk kawasan tersebut,” papar Nunu.

Beberapa waktu lalu, nama Hotel Kelapa Dua yang berlokasi di Jl. Akses UI Kelapa Dua disoal oleh kalangan masyarakat setempat. Ketua LPM Cimanggis Yasin Bia mengatakan, nama Hotel Kelapa Dua belum ada izin dari kalangan masyarakat, dan sangat disayangkan nama Kelapa Dua dijadikan nama sebuah hotel.

Wilayah Kelapa Dua identik dengan religi dan keberadaan hotel belum ada koordinasi oleh masyarakat, dan tokoh masyarakat sekitar. Hotel identik dengan hal-hal yang sifatnya negatif.

“Kami selaku tokoh masyarakat menolak nama hotel dengan nama Kelapa Dua, pihak hotel harus mengganti nama, kita bukan menghambat pembangunan tapi menegakan keasrian wilayah Kelapa Dua,” tegasnya. Mengenai kapan lantai tiga dan empat dieksekusi, Sariyo mengatakan, meski telah menerima surat perintah bongkar atas bangunan tersebut, namun pihaknya memerlukan koordinasi dengan instansi teknis, khususnya Distakotbang dalam penentuan jadwal pembongkaran.

“Saya kira dalam minggu ke depan bulan November ini sudah ada jawaban eksekusi terhadap lantai tiga dan empat hotel tersebut,” kata Sariyo, tetap tidak bersedia memastikan tanggal pelaksanaan eksekusi atas bangunan yang melanggar Perda.(mj)

Distakotbang minta satpol bongkar bangunan

Monitor Depok, 20 November 2008

BALAIKOTA, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok diminta segera membongkar bangunan lain yang ada pertigaan Jalan Juanda dan Jalan Margonda, karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Bangunan tersebut persis berada di belakang Pos Polisi di pertigaan Jalan Junada – Jalan Margonda, di depan sebuah toko elektronik yang baru berdiri. Sebelumnya Satpol PP telah membongkar satu unit bangunan usaha berukuran 4×4 meter di tempat itu milik Andri/Ricky karena juga tidak memiliki IMB (Monde 18/11).

“Seharusnya Satpol PP juga membongkar bangunan yang ada di depannya, yang berada di belakang pos polisi. Jangan cuma satu bangunan, karena kedua bangunan itu tidak memiliki IMB. Di luar bangunan utama, semuanya harus dibongkar,” ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota dan Bangunan (Kabid Wasdal Distakotbang), Jondra Putra. Dia mengatakan, Distakotbang sudah sejak lama memperingatkan pemilik bangunan untuk membongkar kedua bangunan tambahan tersebut. Namun tak pernah diindahkan.

“Akhirnya kami melimpahkan urusannya ke Satpol PP. Namun saya tidak tahu kenapa bangunan yang di depan tidak ikut dibongkar,” kata Jondra, kemarin.

Untuk bangunan Pos Polisi yang juga ada di tempat itu, walaupun juga belum memiliki IMB, namun karena merupakan fasilitas umum, maka tidak perlu dibongkar.

“Itu kan fasilitas umum. Dengan pertimbangan tersebut, maka tidak perlu dibongkar. Namun polisi seharusnya tetap membuat surat izin yang diajukan kepada Walikota Depok,’ kata dia.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan, pembongkaran yang dilakukan jajaran sudah sesuai prosedur. Menurut dia ini dilakukan untuk penegakkan peraturan daerah nomor 14/2001 tentang Ketertiban Umum dan Perda nomor 3/2006 Tentang IMB. “Bangunan tersebut melanggar perda sehingga harus dibongkar,” tandasnya.

Sebelum dilakukan pembongkaran, lanjut dia pemilik bangunan harusnya dikenakan denda berupa tindak pidana ringan, namun hal itu belum dilakukan karena belum seluruh dinas terkait di Pemkot Depok mempunyai anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan, menurut Sariyo, karena tidak memiliki IMB. Distakotbang sudah mengeluarkan SP4 pertama nomor 648/446/DTKB/2008 pada tanggal 25 Meret 2008. SP4 kedua dikeluarkan tanggal 28 Maret 2008. Sementara surat Perintah Penghentikan Kegiatan nomor 300/032/Sat.Pol PP/08 tertanggal 14 April 2008.(van)

Tegakkan Perda, Satpol PP bongkar bangunan tanpa IMB

Monitor Depok, 21 November 2008

JL JUANDA, MONDE: Satu unit bangunan untuk tempat usaha di Jl Juanda, Kel. Kemiri Muka, dibongkar bagian tembok belakang dan bangunan mirip tempat tanaman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Bangunan kosong luas sekitar 4×4 m2 yang berdekatan dengan jalan tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan dari dinas instansi terkait. Jayadi, Kasie Penyuluhan dan Kesamaptaan Satpol PP mengatakan, pembongkaran bangunan tempat usaha ini tak memiliki IMB. “Jadi kami bongkar,” kata dia di dampingi Kasie Pengamanan dan Pengawalan Denny Romulo, di lokasi pembongkaran, kemarin.

Lebih lanjut Jayadi mengemukakan, bangunan ukuran sekitar 4×4 meter milik Andry/Ricky sebelum dibongkar sudah diperingati oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya, namun bangunan itu masih berdiri.

“Setelah mendapat surat perintah bongkar, maka petugas turun ke lokasi untuk melakukan pembongkaran,” ujarnya. Jimmy, karyawan tempat usaha itu mengaku izin sedang diurus. “Izin lagi diurus,” kata dia singkat.

Ditemui terpisah Kepala Kantor Sat Pol PP Kota Depok Sariyo Sabani mengatakan, pembongkaran yang dilakukan jajaran sudah sesuai prosedur. Hal ini dilakukan untuk penegakkan peraturan daerah No. 14/ 2001 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No.3/1006 Tentang IMB. “Jadi bangunan tersebut melanggar perda sehingga konsekwensinya dibongkar,” tandasnya.

Sebelum dilakukan pembongkaran, lanjut dia pemilik bangunan harusnya dikenakan denda berupa tindak pidana ringan, namun hal itu belum dilakukan karena belum seluruh dinas terkait di Pemkot Depok mempunyai anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan, Sariyo menjelaskan, tidak memiliki IMB, kemudian oleh Distakotbang sudah dikeluarkan SP4 pertama No. 648/446/DTKB/2008 tanggal 25 Meret 2008. SP4 kedua, No.648/459/DTKB/2008 tanggal 28 Maret 2008. Perintah Penghentikan Kegiatan No.300/032/Sat.Pol PP/08 tertanggal 14 April 2008.

Selain itu, perintah pembongkaran No.648/345/DTKB/2008 tertangal 14 Mei 2008, Permohonan Penertiban No.648/410/DTKB/2008, tertanggal 4 Juni 2008, kemudian perintah bongkar sukarela No.300/400/Sat.Pol.PP/X/08 tertanggal 29 Oktober 2008. Perintah Pengosongan lahan No.300/413/Sat.PolPP/X/08 tertanggal 7 November 2008.(sud)

Oktober 2008

PODSI akan maksimalkan setu

Monitor Depok, 31 Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Pengcab Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kota Depok akan memaksimalkan setu yang ada di Depok sebagai sarana pembinaan atlet pemula dayung.

Hal itu menurut Ketua Pengcab PODSI Depok, Sariyo Sabani, mengacu pada keberhasilan pedayung asal Depok Kanti Santiawati yang telah meraih prestasi dalam berbagai event baik nasional maupun internasional.

“Pembinaan sejak usia dini yang menurut saya mesti ditingkatkan bagi para atlet dayung pemula di Depok, untuk itu kita akan manfaatkan setu yang ada di Depok sebagia sarana latihan para atlet pemula,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk para pemula dibutuhkan setu yang memiliki panjang minimal 500 meter sedangkan untuk atlet prestasi minimal dibutuhkan sarana sepanjang 1500 meter.

Dengan melihat acuan tersebut maka beberapa setu yanag ada di Depok dapat difungsikan sebagai sarana latihan olahraga mendayung, seperti contohnya setu Cilodong dan setu Sawangan yang memiliki panjang sekitar 1000m.

“Untuk para pemula dibutuhkan setu yang panjangnya 500meter, saya kira beberapa setu di Depok panjangnya lebih dari 500meter, jadi bisa kita manfaatkan untuk latihan,” ucapnya.

Ia berharap dengan keberhasilan Kanti, dapat menstimulus para atlet pemula untuk menggeluti cabang olahraga Dayung sebagai pilihannya ditambah dengan akan dimaksimalkannya sarana latihan di setu maka kedepan olahraga tersebut akan menjadi olahraga tumpuan Kota Depok.

“Kanti memlalui dayungnya telah menghantarkan dan mengharumkan nama Depok di tingkat internasional, saya harap ini dapat diikuti oleh atlet pemula untuk menggeluti secara serius olahraga dayung,” harapnya.(why)

“Walikota tak izinkan pengembangan Buperta Cibubur”

Monitor Depok, 29 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Depok merasa optimis Walikota Depok tidak akan pernah memberikan berbagai perizinan kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, menyusul rencana pengembang Bumi Perkemahan dan Wisata (Buperta) Cibubur menjadi kawasan sentra bisnis.

Ketua Kwarcab Pramuka Depok, Sariyo Sabani mengatakan, meski sebelumnya Ketua Kwarnas Pramuka Parni Hadi telah memberikan pemaparan rencana pengembangan Buperta Cibubur di Balaikota Depok, kenyataannya hingga kini Walikota Depok tidak memberikan jawaban yang berarti mendukung atas pengembangan Buperta sebagai kawasan Sentra Bisnis.

“Itu berarti bahwa Pak Walikota masih tetap kosisten untuk tetap mempertahankan kelestarian Buperta Cibubur sebagai kawasan konservasi dan paru-paru kota. Kami yakin Pak Walikota tidak akan pernah memberikan izin untuk itu,� kata Sariyo kepada Monde, belum lama ini.

Rencana Kwarnas Pramuka untuk penataan dan pengembangan Buperta Cibubur seluas 30 Ha sebagai kawasan Sentra Bisnis mengundang reaksi protes keras masyarakat, khususnya keluarga besar Pramuka di Kota Depok.

Kabarnya, untuk pengembangan Buperta Cibubur—notabene—sebagian besar arealnya berada di wilayah Kel. Harjamukti Cimanggis, Kota Depok menjadi Sentra Bisnis—Kwarnas Pramuka bermitra dengan swasta. Kerjasama pengelolaan sentra bisnis kedua belah pihak berlangsung selama 60 tahun Itu berarti Buperta Cibubur akan berubah menjadi kawasan beton, seperti wilayah sekitarnya yang telah menjadi kawasan properti.

Menurut Sariyo, untuk pengembang Buperta Cibubur menjadi kawasan bisnis, tentu saja pihak ketiga dan Kwarnas Pramuka harus menempuh prosedur berupa izin prinsip dari Departemen Pendidikan dan Kantor Menteri Pemuda dan Olah Raga.

“Setelah itu harus memperoleh persetujuan dari Presiden selaku pembina Pramuka tingkat nasional, tentu saja hal itu juga harus diputuskan dalam Munas Pramuka,� katanya.

Meski semua tahapan dari tingkat nasional telah ditempuh, Sariyo mengakui, tidak serta merta Buperta Cibubur bisa berubah fungsi menjadi kawasan Sentra Bisnis, karena harus dilihat lagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.�Padahal, didalam RTRW Kota Depok Buperta Cibubur adalah kawasan terbuka hijau, yang berfungsi sebagai konservasi alam dan paru-paru kota,� paparnya.(mj)

Standardisasi penghargaan atlet, Harus segera dipecahkan

Monitor Depok, 29Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Dengan telah terpilihnya Prihandoko sebagai Ketua KONI Depok yang baru berbagai tugas tengah menanti. Salah satu yang paling krusial adalah mengenai standardisasi insentif atau penghargaan kepada atlet asal daerah pengcab dimana belum ada aturan yang mengikat mengenai hal tersebut.

Menurut Ketua PODSI Depok, Sariyo Sabani, dengan adanya standardisasi insentif di KONI tingkat Kota/Kabupaten bagi atlet yang berprestasi maka akan semakin memacu para atlet untuk mencetak prestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

“Sekarang ini standardisasinya belum ada, sehingga bila seorang atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi ataupun nasional maka KONI tingkat Kota tidak secara mutlak memberikan insentif ataupun bonus karena tidak ada aturan yang mengikatnya,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, bila ada standardisasi mengenai insentif maka KONI Kota memiliki kewajiban untuk memberikan insentif terhadap atletnya meskipun ia mencetak prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Mengenai besarannya ia mengatakan hal itu berdasarkan kesepekatan bersama pengurus KONI dengan merujuk kepada angka insentif yang ada di KONI Kota/Kabupaten yang lain. Ia merasa yakin dengan adanya standardisasi ini maka para atlet akan semakin fokus untuk mencetak prestasi dan hal itu juga akan memacu para atlet lainnya terutama atlet pemula untuk lebih berprestasi.

Sariyo memberikan penjelasan untuk angka insentifnya bervariatif berdasarkan raihan medali atau tingkatan event seperti Porprov, PON, Sea Games ataupun Asian Games, dan event lain yang setingkat. “Dengan begitu atlet akan merasa diperhatikan, ini akan mejadi agenda kami dalam jangka waktu pendek,” ujarnya yang juga selaku pengurus formatur KONI Depok. Pendapat yang sama diutarakan Sekum PRSI Depok Beni Rees dimana standardisasi insentif untuk para atlet sangat mutlak dibuat oleh KONI tingkat Kota.(why)

Dua fraksi tolak pembangunan Pasar Segar. Wali: Belum ada izin

Monitor Depok, 29 Oktober 2008

BALAIKOTA, MONDE: Dua Ketua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menolak rencana pembangunan Pasar Segar berkonsep modern di Jalan Tole Iskandar. Mereka berpandangan, Pemkot sebaiknya mengembangkan pasar tradisional yang sudah ada.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Hasbullah Rahmad mengatakan, selama ini perhatian Pemkot Depok terhadap pasar tradisional masih sangat kurang.

“Perlu dicatat bahwa pasar tradisional itu termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Walikota wajib melakukan pengembangan pasar tradisional yang sudah ada,” ujar Hasbullah di sela-sela acara peringatan Sumpah Pemuda di Balaikota Depok, kemarin.

Dia menjelaskan, ada enam pasar tradisional yang saat ini belum dikembangkan dengan baik.

“Saya baca di Monde ada wacana Pemkot akan membangun pasar segar di sekitar Jalan Tole Iskandar. Ini kan justru mematikan pasar tradisional yang sudah ada,” kata Hasbullah.

Ketua DPD PAN itu itu berpandangan, Pemkot terlihat hanya ingin mengejar investasi dengan mengeluarkan perizinan untuk pasar segar, sementara aspek pembinaan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional yang sudah ada justru diabaikan.

“Saya menolak keras jika Pemkot berpandangan bahwa memberikan izin waralaba seperti Indomaret atau Alfamart adalah untuk memacu pendapatan daerah, sama dengan izin terhadap pasar segar itu. Sementara sentra ekonomi mikro belum tergarap dengan maksimal,” tandasnya.

Hasbullah menyarankan Pemkot sebaiknya memaksimalkan pembangunan pasar tradisional yang sudah ada. “Kenapa tidak dipikirkan membenahi pasar tradisional seperti Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka. Itu yang diperbaiki. Misalnya dibangun enam lantai dan dibuat agar tidak becek, sehingga masyarakat tidak risih berbelanja di sana. Bukan justru memberikan izin untuk pembangunan pasar yang baru,” kata dia.

Hampir senada dengan Hasbullah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M. Supariyono juga menilai wacana pembangunan Pasar Segar tidak akan efektif.

“Apalagi lokasinya masih berdekatan dengan pasar tradisional lainnya [Pasar Agung] maupun pasar kelas modern di sekitarnya [Tip Ttop],” katanya.

Walau pun masih diwacanakan di dinas terkait, Supariyono meminta Pemkot tidak segera mengeluarkan izin terkait pengadaan pasar tersebut.

“Resiko tingkat kemacetan juga bisa bertambah tinggi di ruas jalan lokasi pasar tersebut. Ini berdampak dengan tata ruang serta kemampuan kita mengatur lalulintas,” ujarnya.

Belum ada izin

Sementara itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengaku belum mengeluarkan izin untuk pembangunan Pasar Segar.

“Izin mendirikan [Pasar Segar] tidak ada,” tandas Walikota selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Balaikota, kemarin.

Dijelaskannya, keberadaan pasar tersebut belum diketahui. Justru yang harus diperhatikan saat ini adalah keberadaan pasar tradisional yang ada untuk menjaga kebersihan agar kondisi pasar tradisional menjadi nyaman.

Walikota mengatakan, apapun investasi yang dibangun bila tak ada izin maka akan dihentikan. “Jadi [soal Pasar Segar] belum ada izin apapun,” tegasnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan Pasar Segar berada di lingkungan RT 03/15 Kelurahan Depok. Rencana pembangunan itu diketahui dari penyeberan brosur yang diperoleh pedagang.

Sariyo Sabani, Kepala Kantor Polisi Pamong Praja yang mendengar informasi pembangunan Pasar Segar di Jalan Tole Iskandar langsung meninjau ke lokasi. Di areal rencana pasar itu sudah berdiri bangunan kecil dan Bilboard.

Namun pembangunan Bilboard itu belum memiliki IMB sehingga pembangunannya terancam disegel. “Bilboard Pasar Segar melanggar karena tak ada IMB,” kata Sariyo Sabani.

Pembangunan Bilboard itu hanya dilengkapi surat keterangan dari Seksi Dekorasi, Setiawan. Nomor surat 359/RKL/DTB/IX/08, tanggal 13 Oktober.

Pelanggaran yang dilakukan, menurut dia, tak ada IMB, menggunakan jalur hijau, menjorok ke jalan. “Pembangunan ini [Bilboard] melanggar dan kami akan melayangkan surat ke pemilik,” ujarnya, seraya menambahkan sebagai penegak Perda di Kota Depok, apapun bentuk pelanggaran terkait pembangunan akan ditindak.(van/mr/sud)

Penurunan baliho caleg PMB, ‘Bukan instruksi Walikota’

Monitor Depok, 22 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Tim sukses calon anggota DPR RI dari Partai Matahari Bangsa (PMB) H. Shalih Mangara Sitompul, kemarin, mendatangi kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kota Depok.

Sementara Satpol PP Kota Depok membantah penurunan baliho caleg PMB keputusan itu atas instruksi Walikota Depok. Kedatangan mereka ke lembaga ‘pengadil’ pelaksanaan pemilu itu guna menindaklanjuti arahan Kanit Intel Polres Depok Kompol Sunarto, saat melaporkan penurunan baliho yang terpasang di sekitar bundaran UI, Senin (20/10).

Dihubungi Monde via telepon, Shalih menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti persoalan tersebut secara hukum hingga pelakunya dikenakan sanksi.

Menurut Shalih yang menjabat Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bekasi, pelaku melanggar UU Pemilu No 10/2008 dan dikategorikan pula melakukan perbuatan kriminal seperti yang tertuang dalam pasal 170 KUHP tentang pengrusakan secara bersama-sama.

“Apabila terbukti, kepolisian bisa menahan pelaku, ancaman hukumnya enam tahun, delapan bulan,” ujarnya.

Intinya, lanjut Shalih, pihaknya akan terus menindaklanjuti persoalan ini hingga pelakunya kena sanksi hukum, “Karena itulah saya melaporkan juga ke lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Panwas.” Seperti diketahui, Senin (20/10) Shalih melaporkan Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il ke Polres Depok. Dia ‘menuding’ Walikota telah memerintahkan aparatnya untuk menurunkan baliho yang bergambar dirinya bersama Din Syamsudin (Ketum DPP Muhammadiyah).

Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, membantah tudingan bahwa dia maupun aparatnya telah mencopot baliho milik PMB di sekitar bundaran UI.

“Sama sekali tidak pernah ada instruksi dari Walikota Depok kepada Satpol PP baik lisan maupun tulisan untuk mencopot baliho tersebut. Saya sebagai Kasatpol PP juga tidak pernah memerintahkan anggota untuk mencopot baliho tersebut,” ujarnya kemarin.

Sariyo bahkan mengaku tidak mengetahui lokasi pencopotan baliho seperti yang dikeluhkan caleg dari PMB tersebut. “Saya sama sekali tidak punya kepentingan untuk melakukan hal itu. Tapi karena institusi Satpol PP dibawa-bawa, maka saya memberikan penjelasan. Kalau mau mencopot baliho, kenapa cuma milik PMB. Baliho partai lain pun pasti sudah saya copot,” katanya.

Sariyo juga menjelaskan, beberapa waktu lalu anggotanya memang sempat melakukan aksi bersih, tapi bukan terhadap baliho parpol. “Yang dicopot adalah bambu yang tidak ada benderanya, yang dipasang di pinggir jalan. Itu sangat mengganggu warga yang lewat dan merusak keindahan. Tapi kalau atribut partai tidak pernah dicopot,” tuturnya.

Pasang kembali

Sementara Syaefudin, salah seorang pengurus PD PMB Kota Depok, mengatakan meski dirinya kecewa terhadap pihak yang melakukan pencopotan baliho yang bergambar caleg dari partainya namun dia akan memasang kembali baliho serupa di lokasi yang sama.

“Persoalan pengaduan terus dilanjutkan oleh pak Shalih, dan sebagai bagian dari tim suksesnya, saya akan pasang kembali baliho serupa di lokasi tersebut. Bila masih dicopot juga tentunya sangat keterlaluan,” tandas Syaefudin yang menjabat bendahara PD PMB Depok.

PBB kecewa

Pencopotan atau penurunan alat peraga kampanye juga dikeluhkan Ade Ardiansyah, calon anggota DPRD Depok nomor urut satu yang ditampilkan DPC Partai Bulan Bintang (PBB). Dia mengungkapkan, beberapa minggu lalu, spanduk dan baliho yang memampang sosok dirinya di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Cimanggis, hilang.

Dia menyebutkan atribut kampanye milik dirinya yang raib di sejumlah lokasi yaitu di Kelurahan Curug (2 spanduk), di Tapos (1 spanduk), Sukamaju Baru (1 spanduk), di Leuwinanggung (2 baliho).

“Menurut laporan yang saya terima, beberapa atribut diturunkan oleh tiga orang yang mengendarai motor. Anehnya spanduk PKS kok nggak dicopot. Kejadiannya sekitar dua minggu lalu,” ungkapnya.

Menurut dia, yang hilang bukan hanya alat peraga kampanye yang bergambar dirinya, “Di wilayah Pekapuran, spanduk yang memajang gambar Rintisyanto (caleg dari Partai Demokrat—red) juga hilang,” ujar ketua Humanika Depok itu. Menyikapi persoalan ini, Ade mengajak rekan-rekannya di berbagai parpol untuk secara kolektif meningkatkan kesadaran berdemokrasi.

“Marilah kita memberi pemahaman kepada barisan kader partai kita untuk berprilaku baik dengan tidak memperbolehkan melakukan tindakan merusak atau pun menurunkan atribut yang bukan dari partainya,” demikian Ade.(amr/van/dj)

Pramuka Depok ikut Jambore Asean

Monitor Depok, 11 Oktober 2008

BALAIKOTA, MONDE: Dua Pramuka berprestasi itu adalah Fidkya Alisha dan Selly Spaduani. Keduanya merupakan pelajar SMPN 2 Depok. Keberhasilan kedua pelajar tersebut mengikuti Jambore Asean setelah mereka mengikuti seleksi yang diikuti oleh calon peserta di seluruh Depok dan Jawa Barat.

“Ada tiga hal yang diuji saat seleksi yakni teknik kepramukaan, seni budaya, dan bahasa,” ujar Fidkya Alisha saat ditemui Monde kemarin.

Banyak manfaat

Anak ketiga dari tiga bersaudara itu mengaku pertama mengenal Pramuka dari orang tuanya. “Ibu saya dulunya juga ikut Pramuka. Malah pernah ikut Jambore internasional,” ujar gadis berkerudung itu. Fidkya mengaku banyak manfaat yang diperolehnya saat bergabung dan aktif di Pramuka.

“Saya bisa belajar menjadi anak yang mandiri. Apalagi ayah saya seorang anggota TNI yang sering dinas ke luar daerah. Saya harus bisa hidup tanpa tergantung kepada orang lain. Pramuka mengajarkan hal itu,” katanya. Keberhasilan mengikuti Jambore Asean yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, 18 – 26 Oktober mendatang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Fidkya.

“Tidak semua orang bisa mengikuti kegiatan ini, walau Jambore bukan merupakan perlombaan, namun saya akan mengikuti semua kegiatan sebaik-baiknya dan membawa nama harum Kota Depok,” katanya.

Bangga

Hal senada diungkapkan oleh Selly Spaduani. Siswa kelas IX SMP 2 Depok itu mengaku sangat bangga bisa mengikuti ajang Jambore Asean di Cibubur.

Selly sendiri mengaku sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan Jambore Kodam pada Juli 2008. “Namun ajang kali ini jauh lebih membanggakan karena peserta yang juga berasal dari luar negeri,” ujarnya. Kepala Kwartir Cabang Depok, Sariyo Sabani mengatakan, keberhasilan dua anggota Pramuka asal Depok mengikuti ajang Jambore Asean merupakan yang pertama kali terjadi.

“Belum ada Pramuka Depok yang ikut ajang jambore internasional seperti ini. Jelas hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kwarcab Depok,” tandasnya.

Sariyo berpesan kepada Fidkya dan Selly untuk memanfaatkan ajang Jambore Asean untuk menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan berkawan dengan siapapun, terutama dengan peserta dari negara luar.

“Saya berharap hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi anggota Pramuka lain di Depok. Mereka harus berusaha terus meningkatkan kemampuannya agar bisa mengikuti ajang serupa di masa depan. Terutama kemampuan bahasa Inggris yang memang perlu diasah terus,” kata Sariyo.(van)

September 2008

Satpol PP bantu penjaga perlintasan rel KA

Monitor Depok, 27 September 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Penjaga perlintasab rel kereta api mungkin salah satu pekerjaan yang banyak diabaikan oleh masyarakat. Tidak banyak orang yang peduli dan memerhatikan pekerjaan tersebut.

Padahal walaupun kelihatan sepele, namun pekerjaan itu sangat berhubungan dan keselamatan dan jiwa manusia.

Karena itu dalam rangka menyambut Lebaran, Satpol PP Kota Depok memberikan bantuan kepada para penjaga perlintasan rel kereta api, terutama perlintasan yang tidak resmi. Pemberian bantuan dilakukan kemarin, oleh Kasatpol PP Sariyo Sabani.

Dimulai dari perlintasan rel yang ada di Jalan Kedondong Beji Timur. Di tempat itu Sariyo memberikan langsung bantuan kepada dua penjaga perlintasan, Rudi dan Heri.

Selanjutnya Satpol PP bergerak menuju pintu perlintasan yang ada di sekitar Jalan Gas Alam Pertamina. Di tempat itu kembali diberikan bantuan yang sama seperti di tempat sebelumnya.

Selanjutnya anggota Satpol PP bergerak menuju arah selatan. Beberapa penjaga pintu perlintasan kereta api di tempat itu, seperti di Bojong Pondok Terong dan Rawa Geni kembali mendapatkan bantuan yang sama dari Satpol PP.

Sariyo menuturkan, profesi penjaga perlintasan rel kereta api sangat terkait dengan kepedulian terhadap keselamatan manusia. Sering terdengar sejumlah kecelakaan yang memakan korban jiwa di perlintasan rel KA, karena tidak adanya pengawasan atau peringatan saat KA melintas.

“Saya melihat fungsi dan tugas mereka sangat berat. Namun di sisi lain perhatian atau apresiasi kepada mereka masih minim,” ujar Sariyo.

Dalam kesempatan itu, Sariyo mengatakan bahwa bantuan yang diberikan bukan berupa barang atau sembako, namun bantuan uang tunai. “Kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang, mereka jadi lebih mudah memanfaatkannya,” katanya.

Beberapa penjaga perlintasan rel yang mendapat bantuan mengaku bersyukur dengan berkah yang didapatkan menjelang Lebaran itu.

“Saya sudah menjalani profesi ini sekitar 14 tahun. Saya memiliki lima orang anak. Yang sulung masih duduk di bangku kuliah,” ujar Saiman, penjaga perlintasan rel di Rawa Geni. Dia mengucapkan terima kasih karena masih ada pihak-pihak yang memperhatikan pekerjaannya sebagai penjaga perlintasan rel kereta api.(van)

Nama Hotel Kelapa Dua disoal

Monitor Depok, 26 September 2008

CIMANGGIS, MONDE: Nama Hotel Kelapa Dua yang berlokasi di Jl. Akses UI Kelapa Dua disoal oleh kalangan masyarakat setempat. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Cimanggis Yasin Bia mengatakan nama Hotel Kelapa Dua belum ada izin dari kalangan masyarakat, dan sangat disayangkan nama Kelapa Dua dijadikan nama sebuah hotel.

Wilayah Kelapa Dua identik dengan religi dan keberadaan hotel belum ada koordinasi oleh masyarakat, dan tokoh masyarakat sekitar. Hotel identik dengan hal-hal yang sifatnya negatif. “Kami selaku tokoh masyarakat menolak nama hotel dengan nama Kelapa Dua, pihak hotel harus mengganti nama, kita bukan menghambat pembangunan tapi menegakan keasrian wilayah Kelapa Dua,” tegasnya.

Pihak Pemkot seharusnya lebih teliti untuk memberikan izin pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan satu atap, dan dengan adanya pemindahan kertas segel menandakan bahwa instansi di Pemkot antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak ada koordinasi yang baik.

Dia menambahkan bangunan lantai satu dan dua sudah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan lantai tiga dan empat belum ada IMB semestinya pihak pemkot menyegel semua bangunan tapi kemarin kertas segel di pindahkan ke lantai atas. “Spakah bangunan lantai tiga dan empat keberadaannya di gantung di helikopter,” katanya.

Hotel di Sawangan beberapa waktu lalu ditutup oleh pihak Pemkot, tapi mengapa sekarang Pemkot membuka kran air dengan memberikan izin pendirian hotel di kawasan Kelapa Dua, Tugu. “Di sana kran air ditutup, tapi kran air di sini dibuka,”ucapnya. Kalangan masyarakat sekitar tidak diajak musyawarah mengenai nama hotel Kelapa Dua, dan tidak ada koordinasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini yang menjadi berang dari lingkungan masyarakat.

Kertas segel sudah dibuka bukan berarti masalah ini selesai, tetapi pihak hotel akan mendapat kritikan dan saran dari tokoh masyarakat Kelapa Dua.”Kami tidak akan diam, satu disalahkan yang satu disalahkan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kasatpol PP Depok, Sariyo Sabani mengatakan tindakan Satpol PP melakukan penyegelan terhadap bangunan hotel itu karena menilai Distakotbang membiarkan terjadinya pelanggaran.(m-10/van)

Istri TNI dan anggota TNI kedapatan mesum. Puluhan pasangan mesum terjaring razia

Monitor Depok, 26 September 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Puluhan PSK dan pasangan mesum digaruk dalam razia yang dilaksnakan oleh petugas gabungan SatPol PP Kota Depok, Polres Metro Depok, Disnakersos dan Dinas Kesehatan, Rabu (25/9) malam.

Razia itu dilaksanakan terkait masih banyaknya tempat hiburan yang beroperasi selama bulan Ramadhan, serta maraknya PSK yang berkeliaran. Operasi tersebut dipimpin langsung Kasatpol PP Sariyo Sabani dan dimulai sekitar pukul 23.00. Sebanyak 50 pasukan gabungan dari berbagai unsur bergerak dari Balaikota Depok menuju ruas Jalan Dewi Sartika.

Pasukan sempat dibagi dua untuk mengepung ‘kupu-kupu malam’ yang biasa beroperasi di tempat itu. Namun entah karena sial atau memang sudah bocor, tak satupun wanita malam ditemukan di tempat itu.

Gagal menemukan target di lokasi pertama, tim gabungan langsung beranjak menuju wilayah Cinere di Kecamatan Limo. Yang menjadi sasaran operasi adalah Wisma Ori di samping Mal Cinere. Lagi-lagi anggota Satpol PP dan polisi harus pulang dengan tangan hampa dari lokasi tersebut.

Saat aparat tiba di tempat itu, Wisma Ori dalam keadaan terkunci dan kosong.

Beberapa warga yang berada di sekitar tempat itu mengatakan pada siang harinya wisma yang memang sering dirazia aparat itu masih buka dan ramai dikunjungi orang. “Tadi siang masih buka kok. Mungkin razianya bocor,” ujar seorang warga.

Tidak patah semangat, Sariyo Sabani bersama pasukannya memindahkan target ke wilayah Timur. Kali ini yang menjadi tujuan adalah sebuah kafe di depan Pom bensin Cibubur.

Perjalanan sekitar 20 menit dari Cinere ke Cibubur ternyata tidak sia-sia. Saat tiba di tempat itu, Kafe Aroma yang berada persis di pinggir jalan Alternatif Cibubur tengah ramai dengan pengunjung yang berkaraoke ria sambil menenggak minuman beralkohol. Saat petugas menggerebek ke dalam, suasana malam diwarnai alunan musik dangdut langsung sepi. Para waitress (wanita pelayan tamu – Red) di tempat itu kemudian dikumpulkan untuk di data. Salah seorang diantaranya ternyata masih berusia di bawah umur, yakni 15 tahun.

Usai dari Kafe Aroma, petugas gabungan kemudian melanjutkan gerakan ke sebuah penginapan di samping Rumah Sakit Melia Cibubur. Namun di tempat itu hasilnya kembali nihil, karena yang ditemui hanya pemain sepakbola dari tim PSIS Semarang yang akan melakoni pertandingan tandang melawan Persitara Jakarta Utara.

Dari tempat itu, petugas gabungan bergerak menuju Hotel Genggong di Jalan Raya Bogor yang disinyalir dipenui banyak pasangan mesum. Beberapa pasangan mesum terjaring di tempat ini. Bahkan salah satu istri TNI kedapatan sedang bermesraan dengan pasangan selingkuhnya.

Ditempat itu pula petugas juga mendapati seorang anggota TNI sedang melakukan kegiatan mesum dengan pasangannya. Ia berkilah bahwa itu adalah temannya yang akan pergi pulang kampung ke Jawa Tengah. “Saya hanya memberikan pertolongan karena dia nggak punya uang untuk pulang kampung, tempat tinggal pun nggak ada,” ujar anggota TNI itu.

Seusai di Hotel Genggong petugas melakukan razia di sekitar pintu rel kereta api Jalan Dewi Sartika. Di sini dua orang PSK yang diduga “pemain lama” digaruk oleh petugas.

Puluhan PSK itu akhirnya didata dan diberikan pengarahan oleh Sariyo. “Mereka melanggar Perda 14 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum dan Surat Edaran Walikota perihal pelanggaran hiburan malam di bulan Ramadhan,” ujarnya.

Setiap perempuan yang terkena razia diharuskan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. “Supaya mereka tidak melakukan kegiatan serupa dikemudian hari,” ujarnya.(van/why)

Penguasa wilayah diminta proaktif berantas kemaksiatan

Monitor Depok, 25 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Terkait masih maraknya aktivitas pekerja seks komersial (PSK) selama Ramadhan, para camat dan lurah sebagai penguasa di wilayah masing-masing dimnta untuk proaktif memantau wilayahnya, terutama dari maraknya penyakit masyarakat.

“Maraknya penyakit masyarakat, seperti PSK, miras, atau yang lainnya, semuanya bukan hanya tanggung jawab Satpol PP di tingkat kota. Seharusnya camat atau lurah juga ikut memantau wilayahnya masing-masing. Jangan lepas tangan begitu saja,” ujar Kasatpol PP Sariyo Sabani, kemarin.

Dia juga membantah masih banyak tempat hiburan yang beroperasi selama Ramadhan. “Berdasarkan pemantauan dari Polsek dan lurah, Kafe Bagabe sama sekali tidak buka alias tutup selama puasa. Jadi tidak benar berita di koran yang mengatakan bahwa tempat itu tetap beroperasi,” katanya.

Mengenai PSK yang beroperasi di Jalan Dewi Sartika, Sariyo menegaskan bahwa camat juga punya tanggung jawab memberantas hal tersebut. “Jangan semuanya dibebankan ke Satpol PP. Seolah-olah ini semuanya tanggung jawab Satpol PP,” tandasnya.

Karena itu dia mengajak para penguasa wilayah untuk sama-sama memberantas penyakit masyarakat di wilayah masing-masing.

Sariyo juga mengatakan akan terus melakukan pemantauan dan razia selama Ramadhan terkait tempat hiburan malam yang masih buka.

“Termasuk juga tempat biliard yang buka pada bulan puasa, akan kami razia,” katanya. Sariyo mengatakan bahwa pemberantasan dan razianya perlu berkoordinasi dengan dinas terkat, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.(van)

Untuk mengamankan Lebaran, Polres Depok siapkan 1.082 pasukan

Monitor Depok, 24 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Polres Metro Depok menyiapkan sekitar 1.082 pasukan untuk mengantisipasi situasi keamanan selama Lebaran di Depok. Pasukan sebanyak itu juga dibantu dengan unsur keamanan lain seperti TNI dan aparat dari Pemkot Depok.

“Kami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan unsur Muspida lain. Polres akan menyiapkan sebanyak 1.082 pasukan yang akan dibagi dalam sembilan pos pengamanan (Pospam),” ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Gatot Eddy Pramono kepada sejumlah wartawan usai upacara gelar pasukan Operasi Ketupat Jaya 2008 di halaman balaikota Depok, kemarin.

Pospam itu, kata Kapolres, berada beberapa titik yang dinilai rawan dan krusial, seperti di Jalan Nusantara, Depok Town Square, stasiun, dan beberapa lokasi lainnya.

“Terutama di beberapa titik yang dinilai rawan terjadi kemacetan, karena kami ingin mengantisipasi suasana Lebaran menjadi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Kapolres.

Selain kemacetan, persoalan gangguan kamtibmas akan menjadi sorotan dan perhatian oleh aparat keamanan selama Lebaran. “Polisi akan berkonsentrasi menjaga situasi keamanan di beberapa titik, termasuk mencegah terjadinya pencurian rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya,” kata Kapolres.

Polisi, menurut dia, juga akan menjaga masyarakat, terutama para nasabah bank yang membawa uang dalam jumlah yang banyak. “Kami sudah mengundang para pimpinan rapat. Dari pertemuan itu polisi siap memberikan pengawalan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Namun Kapolres berharap agar pengamanan selama Lebaran tidak hanya dibebankan kepada aparat keamanan, namun harus menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat.

Kabag Ops Polres Depok, Kompol Dramayadi menambahkan, pasukan keamanan dari Polres yang tergabung dalam Operasi Ketupat Jaya 2008 akan disiagakan mulai dari H-7 hingga H+7.

“Selain terminal dan seluruh stasiun kereta api, yang menjadi perhatian adalah semua tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Tidak hanya masjid, namun termasuk tempat ibadah agama lain.

Sementara itu dari jajaran TNI, Komandan Kodim 0508 Depok, Letkol Ineldi menegaskan bahwa TNI siap membantu polisi untuk mengamankan situasi Lebaran di Depok. “Kodim sendiri mengerahkan sekitar 40 personel pasukan, ditambah anggota yang ada di seluruh Koramil yang selalu siap siaga. Jumlahnya sekitar 200 pasukan,” ujar Dandim. Untuk mengantisipasi pasar tumpah pada saat malam takbiran, Kapolres mengatakan sudah menyiapkan sejumlah pasukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Seperti tahun lalu, kami sudah sepakat bahwa pada tahun ini pasar tumpah akan dipusatkan di Jalan ARH, tidak lagi di Jalan Dewi Sartika,” kata Kapolres.

Menurut dia, kondisi jalan yang terlalu sempit sudah tidak memungkinkan untuk lokasi pasar tumpah. “Karena itu beberapa hari menjelang hari H, kami akan menyosialisasikan kepada pedagang dan masyarakat lain agar mereka tidak berjualan di Jalan Dewi Sartika, tapi ke Jalan Arif Rahman Hakim,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani. Menurut dia, pada saat terjadinya pasar tumpah, para pedagang akan ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi kemacetan yang parah.

“Jalan ARH itu kan ada dua jalur. Di sisi sebelah Utara akan ditata untuk tempat berjualan para pedagang, sedangkan sisi Selatan tetap digunakan untuk jalur kendaraan yang lewat,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Sariyo, juga dilibatkan berbagai organisasi kepemudaan yang nantinya akan mengattur lapak para pedagang dan parkir kendaraan. “Polisi Pamong Praja yang akan diturunkan untuk menjaga pasar tumpah sekitar 60 personel. Namun mereka juga dibantu oleh aparat keamanan dari Polres dan Kodim,” tutur Sariyo.(van/m-10)

Diduga salah prosedur, Segel Hotel Kelapa Dua dipindahkan

Monitor Depok, 11 Oktober 2008

TUGU, MONDE: Pemindahan segel itu disinyalir karena adanya kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses penyegelan sebelumnya, yakni segel semula di lantai satu. Pemindahan segel oleh Satpol PP kemarin sore. Satu regu Satpol PP yang dipimpin tim pelaksana lapangan, Siman, membuka gembok dan segel yang ditempel di pintu masuk bangunan tersebut.

“Saya hanya memimpin pasukan di lapangan. Mengenai penjelasan resmi, silahkan tanyakan kepada komandan di kantor,” tuturnya. Sebelumnya Satpol PP Depok pada tanggal 16/9 melakukan penyelegalan bangunan hotel kelapa dua, Tugu.

Kepala Satuan Satpol PP kota Depok Sariyo Sabani mengatakan penyegelan hotel kelapa dua dilakukan lantaran pihak pemilik hotel Adityawarman tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan oleh Satpol PP beberapa kali.

Sariyo menyebutkan fisik bangunan yang pembangunannya telah mencapai 90%. Berdasarkan data di lapangan bangunan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), nomor:640/148/IMB/DTD/2008 tertanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Rendra Fristoto.

Sementara pemilik Hotel Kelapa Dua, Adityawarman mengatakan Jumat pekan lalu dirinya dipanggil oleh Satpol PP, dan dirinya diminta menandatangani surat pernyataan bersalah dalam hal pengurusan IMB. “Saat itu saya terpaksa menandatangani karena ingin segel yang dipasang di bangunan punya saya segera dicabut,” katanya. Kendati demikian, Aditya tetap merasa dirinya tidak bersalah.

“Bangunan lantai satu dan lantai dua sudah memiliki IMB. Kecuali lantai tiga dan lantai empat yang IMB-nya dalam pengurusan. Tapi kenapa yang disegel justru di lantai satu juga,” ujarnya.

Semenjak penyegelan tersebut, Aditya mengaku omset di usaha travel kepunyaannya menurun drastis hingga 100%. “Biasanya ada sekitar 30 sampai 40 pengunjung dengan omset mencapai Rp 25 juta per hari. Namun sejak disegel tidak ada pengunjung yang datang,” katanya. Hal yang sama dinyatakan oleh Hani, karyawan travel di tempat itu. “Saya sudah bekerja di sini sekitar lima tahun. Biasanya menjelang Lebaran banyak pengunjung yang datang membeli tiket untuk pulang kampung. Namun sekarang nggak ada lagi,” katanya.

Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Kelapa Dua Bersatu (FKKB) Yasin Bia menyesalkan sikap pemilik hotel yang menamai hotel bernama kelapa dua, “Hotel boleh beroperasi tapi nama hotel harus segera ganti nama,” katanya kemarin.(m-10/van).

Kasatpol PP: Itu penipuan, Pemilik Hotel Kelapa Dua mengaku diperas

Monitor Depok, 18 September 2008

MARGONDA, MONDE: Sehari setelah penyegelan Hotel Kelapa Dua oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, pemilik hotel bernama Adityawarman mengaku diperas dan dimintai uang oleh orang yang mengaku Kasatpol PP, Sariyo Sabani.

“Sekitar pukul 08.00 saya mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Beni. Dia mengaku sebagai anggota Satpol PP dan meminta saya menelepon Kasatpol PP sembari memberikan nomor teleponnya di 081210077979,” ujar Adityawarman, kemarin.

Saat Aditya menghubungi nomor tersebut, terdengar suara orang yang berbeda dengan suara Sariyo Sabani. Tapi orang tersebut menurut dia, mengaku sebagai Sariyo. Orang itu mengaku telah berkoordinasi dengan Walikota Nur Mahmudi Isma’il dan meminta Adityawarman untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening BCA nomor 2370079971 atas nama Bambang Heryanto, agar penyegelan hotelnya dibatalkan.

“Saya mengajak orang yang mengaku Kasatpol PP itu untuk bertemu, namun dia menolak dan meminta saya untuk segera menyetorkan uang yang diminta,” ujarnya.

Monde yang mencoba menghubungi nomor yang dimaksud kemudian dijawab oleh suara seorang pria. Dia kemudian juga mengaku sebagai Kasatpol PP Sariyo Sabani, namun dari suaranya terdengar berbeda.

Mengenai penyegelan yang dilakukan Satpol PP, Adityawarman mengaku menyangkan hal itu. “Saya sebenarnya sudah mengurus perubahan IMB, dan itu sedang dalam proses. Tapi kenapa tiba-tiba saja Satpol PP menyegel sehingga saya sekarang tidak bisa berusaha,” katanya.

Aditya mengaku sudah membuka usaha di tempat itu sejak 1995. “Dulunya saya membuka wartel dan biro perjalanan. Bangunannya masih semi permanen,” ujarnya.

Kemudian pada pada 2007 dia mengajukan perubahan IMB, dan IMB yang baru itu keluar pada 25 Maret 2008 ditandatangani oleh Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto.

Dalam IMB yang baru itu Aditya mendapat izin untuk membuat bangunan dua lantai. Namun dia kemudian menambah dua lantai lagi dari izin yang ada. Bangunan yang baru itu hingga sekarang sudah selesai hampir 90% dan direncanakan diresmikan seusai lebaran.

Namun pada 13 Agustus lalu Aditya dapat surat peringatan pertama dari Distakotbang untuk menghentikan kegiatan pembangunan, karena pembangunan yang dilakukan tidak sesuai IMB.

Setelah mendapat SP 1, Aditya mengajukan berkas untuk perluasan pembangunan pada 29 Agustus. Namun pada hari yang sama dia juga mendapat surat penyegelan dari Satpol PP.

Sebelumnya dia juga sudah diundang oleh Satpol PP pada 15 Agustus untuk membicarakan pembangunan hotelnya tersebut. “Kemudian pada tanggal 11 September saya juga sudah menghadap kepada Satpol PP. Saat itu beliau mengizinkan untuk menyelesaikan pembangunan di lantai I dan lantai II. Untuk lantai III dan IV katanya harus menunggu keluarnya IMB perubahan yang sudah diajukan,” kata Aditya.

Namun tiba-tiba saja pada 16 September anggota Satpol PP mendatangi bangunannya tersebut dan langsung melakukan penyegelan. “Saat saya tanya kenapa disegel, Satpol PP hanya menjawab tengah menjalankan tugas. Tapi tidak jelas tugas dari siapa,” katanya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan, Rendra Fristoto yang dihubungi Monde mengaku bahwa Hotel Kelapa Dua itu sudah mendapat IMB untuk dua lantai. Namun mereka kemudian menambah dua lantai lagi.

“Seharusnya jika dilakukan penyegelan, hanya dua lantai tambahan, karena yang dibawah sudah ada IMB-nya,” kata Rendra.

Sementara Kabid Wasdal Distakotbang, Jondra Putra mengatakan penyegelan yang dilakukan Satpol PP sudah melewati kewenangan mereka dan tidak sesuai Protap.

“Seharusnya Satpol PP melakukan penyegelan setelah mendapat surat permintaan dari Distakotbang.

Surat permintaan penyegelan itu juga dilayangkan setelah Bagian Wasdal mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Sementara kami baru melayangkan satu kali surat peringatan,” katanya.

Karena itu menurut Jondra, pihaknya tidak satupun yang ikut dalam penyegelan itu karena tidak sesuai aturan. “Satpol PP hanya eksekutor. Seharusnya mereka bertindak setelah mendapat surat dari Distakotbang. Tidak bisa melakukan penyegelan sepihak seperti itu,” tandasnya.

Jondra juga membantah pernyataan Kasatpol PP yang mengatakan izin untuk hotel seharusnya ditandatangani oleh walikota.

“Dalam Peraturan Walikota nomor 07/2007 tentang pengajuan permohonan IMB dan sertifikat layak fungsi sebagai penjabaran Perda IMB dinyatakan bahwa IMB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas adalah IMB dengan fungsi bangunan dan fungsi hunian, rumah tinggal, rumah deret, bangunan dengan fungsi usaha dan campuran dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi. Sedangkan hotel yang disegel itu luasnya cuma 300 meter persegi,” katanya.

Sementara Sariyo saat dihubungi melalui telepon membantah melakukan pemerasan dan meminta uang kepada pemilik hotel yang disegel.

“Hal seperti itu sudah biasa terjadi. Selalu ada orang yang mengaku sebagai saya dan meminta uang setelah dilakukan penyegelan. Bahkan kadang-kadang ada yang mengaku sebagai walikota. Saya katakan itu merupakan penipuan,” ujar Sariyo.

Dia menyarankan agar permintaan untuk menyetorkan uang melalui rekening bank itu tidak dilakukan.

Mengenai penyegelan seluruh bangunan hotel, Sariyo mengatakan sudah sesuai aturan. “Kami melakukan penyegelan seluruh bangunan. Tidak mungkin hanya menyegel lantai tiga dan empat karena bangunannya merupakan satu rangkaian,” ujarnya.(van)

Disnakersos: Pengemis di Depok terindikasi meningkat

Monitor Depok, 12 September 2008

MARGONDA, MONDE: Kabid Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Tinte Rosmiati mengatakan adanya indikasi peningkatan jumlah pengemis di Depok selama bulan puasa dibanding hari-hari biasa.

“Indikasi ke arah itu ada. Mereka kebanyakan pengemis dari Jakarta, karena sudah tidak tertampung di sana. Akhirnya eksodus ke wilayah-wilayah sekitar Jakarta, termasuk Depok,” kata Tinte, kemarin.

Menurut dia, jika banding dengan bulan Ramadhan tahun lalu, jumlah pengemis di Depok jauh mengalami penurunan. Ppenyebabnya adalah karena diberlakukannya perda mengenai ketertiban sosial di Jakarta, yang mulai membatasi dan melarang gerak para pengemis tersebut.

Sementara itu dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah 14/2001, Satpol PP Kota Depok akan terus melakukan razia terhadap pengemis dan gelandangan yang beroperasi di jalanan dan persimpangan jalan.

Razia tersebut akan terus ditingkatkan selama bulan puasa karena adanya indikasi peningkatan jumlah pengemis menjelang Lebaran. “Satpol PP setiap hari terus menyisir lokasi yang diduga tempat beroperasinya pengemis, terutama di sekitar persimpangan jalan. Namun hingga saat ini kami belum menemukan adanya pengemis yang datang dari Jakarta,” ujar Kasatpol PP, Sariyo Sabani.

Dia mengatakan, jika di tahun-tahun sebelumnya banyak limpahan pengemis dari Jakarta, maka di tahun ini belum ditemukan hal seperti itu. “Seperti diketahui para pengemsi yang ada di Depok kebanyakan adalah mereka yang tinggal di Kampung Lio dan mereka adalah muka-muka lama,” tandasnya.

Sariyo menjelaskan, dengan operasi secara rutin, maka jumlah pengemis yang berkeliaran di lapangan semakin sedikit.

“Buktinya setiap kami

menggelar operasi, yang tertanggap juga sedikit, tidak seperti biasanya,” kata dia.

Untuk mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan itu, Sariyo juga meminta bantuan aparat di tingkat bawah untuk turut aktif dan berperan serta dalam melakukan razia.

“Terutama untuk pengemis yang tidak beroperasi di lampu merah, tapi mereka meminta-meminta dari toko ke toko atau dari rumah ke rumah. Sebaiknya tidak diberi uang, karena itu bukan hal yang mendidik,” jelasnya.

Hingga saat ini, kata Sariyo, pihaknya belum menemukan adanya indikasi komplotan pengemis dan gelandangan yang dipasok oleh orang tertentu. “Tapi itu bisa saja terjadi. Jika ada masyarakat mengetahui hal itu, silahkan dilaporkan,” katanya.(van)

Gepeng terjaring dilepas, Satpol PP bantah minta upeti

Monitor Depok, 10 September 2008

DEPOK, MONDE: Meski demikian, Sariyo mengakui mereka yang terjaring kemudian dilepaskan kembali setelah diberikan pengarahan dan membuat perjanjian tertulis untuk tidak berkeliaran di jalanan. “Itu merupakan fitnah. Satpol PP sejak dulu hingga sekarang tidak pernah meminta upeti kepada siapapun,” tandasnya, kemarin.

Dia mengatakan untuk menegakkan Perda Ketertiban Umum, Satpol PP akan terus menggelar razia terhadap gepeng yang berkeliaran di jalan dan lampu merah. Bahkan selama Ramadhan, razia itu tetap dilakukan.

“Selama bulan puasa Satpol PP menemukan bahwa pengemis, pengamen, dan gelandangan kebanyakan beroperasi pada sore dan malam hari. Karena itu, kami juga akan mengubah jam operasi mulai sore hari,” ujar Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, kemarin.

Dia menjelaskan, pada Senin sore (8/9) merazia gepeng dimulai dari pertigaan Ramanda, Jalan Juanda, Jalan Akses UI, hingga pertigaan Margonda dan Jalan Siliwangi.

“Dari razia itu Satpol PP berhasil menangkap delapan orang anak jalanan dan pengamen,” kata Sariyo.

Sementara untuk memberi efek jera, Sariyo mengaku bahwa sedang disiapkan hukuman berupa tindak pidana ringan kepada mereka yang tertangkap. “Termasuk juga kepada oknum yang kemungkinan mengorganisir para pengemis tersebut, karena indikasi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa ada oknum yang mengorganisir para pengemis, hal itu juga mungkin terjadi di Depok.”

Di banding tahun lalu, menurut Sariyo, jumlah gepeng di Depok telah jauh berkurang. “Di hari biasa kita melakukan razia bisa terjaring hingga belasan. Kalau sekarang yang terjaring razia cuma sedikit,” katanya.

Dalam melakukan penertiban dan razia tersebut, Sariyo meminta agar masyarakat memberikan dukungan dan kontribusi berupa informasi kepada Satpol PP.

“Kemarin saat kami melakukan razia karena adanya informasi dari masyarakat lewat SMS. Saya pribadi berterima kasih terhadap hal itu, dan meminta masyarakat lain ikut andil memberikan dukungan,” katanya.

Informasi itu, menurut Sariyo, tidak hanya soal gepeng, tapi juga informasi mengenai pelanggaran perda lainnya, seperti bangunan liar, pembuangan limbah sembaranagn, dan lain sebagainya.(van)

Razia aparat dinilai tebang pilih

Monitor Depok, 3 September 2008

DEPOK, MONDE: Razia dan operasi gabungan yang dilakukan Satpol PP, Polres Metro Depok, Kodim 0508, serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok mendapat sorotan. Aparat dinilai melakukan tebang pilih dan hanya berani melakukan razia ke tempat-tempat tertentu.

Cahyo Putranto, aktivis LSM di Depok mempertanyakan razia yang dilakukan Pemkot dan Polres menjelang Ramadhan lalu. Di satu sisi dia mendukung razia tempat maksiat tersebut. Namun di sisi lain dia menyayangkan karena banyak lokasi yang tidak terkena razia.

“Mengapa setiap merazia tempat hiburan malam, hotel dan penginapan, khususnya menjelang Ramadhan, Satpol PP dan Polres Depok tidak pernah berani merazia Hotel Bumi Wiyata. Apakah memang di tempat itu tidak pernah dikunjungi pasangan ilegal,” ujar Cahyo.

Sementara itu Kabid Sosial Disnakersos, Tinte Rosmiati yang ikut dalam razia dan operasi gabungan akhir pekan lalu mengatakan sebenarnya saat briefing, Hotel Bumi Wiyata merupakan salah satu lokasi yang akan dirazia.

“Operasi itu kan dibagi dua. Wilayah Barat dan Timur. Bumi Wiyata masuk sasaran operasi wilayah Barat. Tapi ntah kenapa kemudian tidak ikut dirazia, karena saya ikut operasi yang di wilayah Timur,” katanya.

Kasatpol PP Sariyo Sabani saat dihubungi menolak jika dinilai melakukan razia dan operasi yang tebang pilih.

“Perlu dipahami bahwa kami memiliki keterbatasan personel. Dengan jumlah personel ayang ada, tidak semua lokasi bisa dirazia pada waktu bersamaan,” katanya.

Sariyo menjelaskan, sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tebang pilih, termasuk dengan tidak merazia Hotel Bumi Wiyata.(van)

Razia gabungan Satpol PP & Polres. Puluhan pasangan ‘ilegal’ dijaring

Monitor Depok, 1 September 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, aparat gabungan dari Satpol PP, Polres Metro Depok, Kodim 0508 Depok, serta Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menggelar razia gabungan ke tempat hiburan malam dan hotel yang ada di Depok.

Razia yang digelar Jumat malam (29/8) itu berhasil menjaring puluhan pasangan tidak sah yang berkencan.

Razia gabungan yang dimulai sekitar pukul 00.00 itu dibagi dalam dua wilayah, Timur dan Barat. Wilayah timur meliputi Cimanggis, Sukmajaya, dan sekitarnya. Sementara wilayah Barat meliputi wilayah Sawangan, Limo, dan sekitarnya.

Di wilayah Timur razia dimulai dari Kafe Bagabe dan Kafe Widuri di sekitar Simpangan Depok.

Namun sayangnya di tempat itu tak satupun ditemukan PSK. Lokasi tersebut terlihat sepi dan sejumlah warung dalam kondisi tutup. Petugas gabungan hanya berhasil menyita puluhan minuman keras.

Tak berhasil mendapatkan sasaran, petugas kemudian bergerak menuju Hotel Uli Artha di sekitar Jalan Raya Bogor. Dari tempat itu para petugas langsung menggeledah kamar hotel dan menemukan belasan pasangan ‘ilegal’ yang sedang berkencan.

Saat ditanya petugas, tak satupun dari mereka yang bisa menunjukkan identitas bahwa mereka adalah pasangan resmi atau suami istri.

Sepasang muda-muda yang kepergok berkencan di kamar hotel itu mencoba berkilah bahwa mereka bersaudara.

“Ini adik saya pak. Kami mau pulang ke Bogor. Karena kemalaman akhirnya kami putuskan menginap di hotel ini,” ujar seorang pria yang tertangkap kepada anggota Satpol PP.

“Kalau ini adik kamu kenapa di KTP alamatnya berbeda. KTP kamu alamatnya di Depok, tapi yang wanita di Tangerang,” cecar anggota Satpol PP.

Akhirnya karena tidak bisa memberikan alasan yang tepat, pasangan muda-mudi itu diangkut dengan mobil polisi untuk didata bersama pasangan lainnya.

Usai dari tempat itu, tim gabungan melanjutkan razia ke sekitar Jalan raya Bogor, tepatnya di samping eks-Ramayana.

Namun kafe yang diduga tempat mangkalnya PSK dan wanita penghibur itu ternyata tutup. Demikian juga di sekitar kawasan pemancar RRI, tak satupun ditemukan wanita penghibur dan pasangan yang berkencan.

Petugas gabungan akhirnya bergerak ke Hotel Genggong yang juga berlokasi di Jalan Raya Bogor. Dari tempat ini mereka kembali berhasil menjaring puluhan pasangan yang sedang berkencan di kamar hotel.

Sama seperti di Hotel Uli Artha, tak satupun dari pasangan tersebut yang bisa menunjukkan identitas bahwa mereka adalah pasangan yang legal. Akhirnya puluhan pasangan itu dibawa ke Polres Metro Depok untuk didata.

Sementara razia yang dilakukan di wilayah Barat, petugas gabungan berhasil menjaring puluhan PSK yang biasa mangkal di sekitar jalan Dewi Sartika.

Mereka juga menangkap pasangan ilegal yang sedang berkencan di beberapa penginapan di Sawangan dan Cinere. Bahkan dua orang waria juga berhasil diamankan.

Sekitar pukul 02.00 dihari razia berakhir. Mereka yang tertangkap dikumpulkan di aula di Mapolresto Depok untuk di data.

Kasatpol PP Sariyo Sabani usai razia mengatakan bahwa operasi gabungan itu dilakukan untuk menegakkan Perda 14/2001 mengenai tindakan asusila.

“Selain itu juga telah diedarkan surat edaran walikota nomor 300 tertangal 14 Agustus tentang tempat hiburan malam yang harus tutup menjelang dan selama bulan Ramadhan,’ katanya.

Dari pasangan ilegal dan PSK yang tertangkap, kata Sariyo, ada beberapa ‘pemain lama’ yang sudah pernah ditangkap juga.

“Mereka selanjutnya akan dimasukkan ke panti rehabilitasi sosial untuk dibina,” tandasnya.

Sementara itu Kasat Samapta Polres Metro Depok, Kompol Putu Sumada mengatakan razia gabungan tersebut terselenggara berkat dukungan masyarakat Depok dan dukungan berbagai elemen.

“Sebentar lagi bulan suci Ramadhan akan datang. Karena itu kita harus menciptakan Depok yang bersih, aman, dan tertib untuk menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Dia menegaskan, selama bulan Ramadhan aparat gabungan akan terus memantau situasi Depok.

“Jadi kalau diperlukan kami juga akan melakukan razia selama Ramadhan,” katanya.(van/m-16)

Agustus 2008

Hotel Kelapa Dua langgar IMB

Monitor Depok, 14 Agustus 2008

BALAIKOTA, MONDE: Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, bangunan Hotel Kelapa Dua (HKD) yang berlokasi di Jl. Lingkar Akses UI No. 100 dinilai telah melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu dituturkan oleh Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani Kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.

Berdasarkan laporan Koordinator Lapangan (Korlap) Kota Depok Syamsuri dan Koorlap Tingkat Kecamatan Indra Gunawan, Bangunan hotel atas nama pemilik Adityawarman itu setidaknya dua pelanggaran telah dilakukan dalam pembangunan HKD.

Pelanggaran itu menurut Sariyo menyebutkan pertama, fisik bangunan yang pembangunannya telah mencapai 90%. Berdasarkan data di lapangan bangunan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor:640/148/IMB/DTD/2008 tertanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Rendra Fristoto.

Padahal menurut aturan, lanjut Sariyo, penerbitan IMB yang peruntukannya sebagai usaha, misalnya Hotel, harus ditandatangani oleh walikota.

Pelanggaran kedua, dalam IMB yang telah diterbitkan terdapat izin pembanguan dengan sebanyak satu lantai, sementara faktanya bangunan HKD saat ini mencapai sebanyak empat lantai.

Sariyo berharap Distakotbang, mampu bertindak tegas tanpa memberikan toleransi terhadap masyarakat yang hendak mendirikan bangunan.

Jika seorang hendak mengajukan pembangunan sebuah tempat usaha selayaknya diperiksa sertifikat, mengisi sejumlah formulir yang ditetapkan, melengkapi segala perlengkapan Ijin pemanfaatan ruang (IPR), Ijin gangguan (HO), Amdal dan segala kelengkapan lain.

Jika ada point yang belum terlengkapi selayaknya dengan tegas menolak untuk mengeluarkan IMB.

Selaku Satpol PP Sariyo mengaku siap untuk diajak berkoordinasi dalam penegakan disiplin terkait penegakan Perda.

Sesuai dengan Perda Nomor: 03 tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi IMB, sejumlah bangunan yang kedapatan melanggar perda maka pemiliknya bisa dikenai sanksi denda sebesar 10 % dari nilai proyek untuk diserahkan ke kas negara.

Tak hanya itu, pemilik juga harus membongkar bangunan yang tak sesuai dengan IMB, jika yang bersangkutan tak mau melakukan pembongkaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka pemerintah kota, melalui Satpol PP berhak untuk melakukan pembongkaran secara paksa.

Sementra itu, pihak pemilik bangunan yang rencananya akan dijadikan hotel Adityawarman saat dihubungi Monde melalui telepon selulernya mengaku belum bisa memberikan tanggapan, lantaran sedang ada meeting.(ina)

Satpol PP hentikan perumahan tak berizin di Tanah Baru

Monitor Depok, 12 Agustus 2008

TANAH BARU, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya menghentikan pembangunan proyek perumahan di samping Kelurahan Tanah Baru yang disinyalir tidak memiliki izin.

Sebelumnya Lurah Tanah Baru, Zayadi sudah melayangkan surat teguran kepada H. Joki, pemilik lahan di samping kantor Kelurahan Tanah Baru, namun surat teguran itu tidak pernah diindahkan.

Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan pengembang perumahan tersebut telah melanggar Perda Bangunan karena tidak memiliki izin saat melakukan aktivitas pengurukan tanah.

“Mereka seharusnya mendapatkan izin dulu dari Walikota Depok melalui bagian ekonomi,” katanya pekan lalu.

Dia mengatakan, Satpol PP sama sekali tidak takut dan tidak segan-segan menyegel permanen proyek pembangunan yang mengabaikan segala macam perizinan.

“Jangan sepelekan surat teguran yang dikirimkan oleh camat maupun lurah. Jika ada pengembang yang mengabaikan surat teguran dari lurah, berarti mereka telah melecehkan martabat aparat pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Sariyo, camat dan lurah merupakan aparat penegak perda di wilayahnya masing-masing. “Tapi walaupun mereka tidak memiliki perlengkapan ataupun personel, pengembang jangan semena-mena mengabaikan teguran mereka,” katanya lagi.

Dia menjelaskan, selama ini banyak pengembang dan pemilik bangunan yang mengabaikan masalah perizinan dengan alasan susahnya mengurus perizinan tersebut.

“Jangan mencari-cari alasan. Mengurus izin itu memang butuh waktu. Tidak serta merta bisa keluar. Tapi seringkali hal itu dijadikan alasan sehingga mereka tidak mau mengurus izin,” tuturnya.

Lurah Tanah Baru, Zayadi mengaku proyek pembangunan dan pengurukan tanah itu sudah berjalan lebih dari sebulan, namun sama sekali belum ada izin yang dikeluarkan kepada pemilik proyek tersebut.

Dia mengungkapkan, sejak sebulan lalu para pekerja di proyek seluas satu hektare itu sudah melakukan pengurugan dan perataan tanah. “Seharusnya walaupun hanya meratakan tanah, tetap harus memiliki izin. Tapi kami dari kelurahan belum pernah memberikan rekomendasi atau izin apapun,” tegasnya.(van)

Depok kesulitan tangani anjal dan gepeng

Monitor Depok, 4 Agustus 2008

Depok, Monde: Sejauh ini Pemkot masih kesulitan menangani anak jalanan (anjal), serta gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada di sejulah titik di Kota Depok. Pasalnya, ketika dilakukan razia di suatu tempat hilang, namun keesokan harinya muncul anjal dan gepeng lainnya.

“Kami terus berupaya menekan maraknya anjal dan gepeng di Kota Depok, dan juga memberi penyuluhan kepada mereka yang tertangkap saat razia,” kata Kepala Satpol PP, Kota Depok, Sariyo Sabani, kemarin.

Dia mengaku masih kesulitan merazia gepeng dan anjal yang berpindah-pindah tempat, karena ketika mereka tahu dan melihat petugas Satpol PP yang berseragam, langsung kabur.

“Untuk itu ke depan petugas Satpol PP dalam merazia memakai tidak akan memakai seragam tetapi mengenakan pakaian bebas,” ungkap Sario seperti dikutip Antara, kemarin.

Dalam sepekan terakhir, pihaknya sudah menjaring puluhan anjal dan gepeng, yang sering terlihat di perempatan Jalan Siliwangi, perempatan Margonda Ramanda, perempatan Dewi Sartika, dan lainnya.

Terhitung sejak bulan Juni hingga Juli 2008. Penertiban anjal dilakukan berkat adanya laporan dan keluhan dari masyarakat tentang keberadaan mereka yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan.

Sedikitnya 30 anjal yang selalu mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum berhasil ditertibkan Satpol PP Kota Depok. Mereka yang ditertibkan kebanyakan yang biasa nongkrong di lampu merah Jl Siliwangi (Tugu), Jl Juanda dan Jl Dewi Sartika serta Jalan Nusantara.

Dikatakannya keberadaan mereka dianggap telah mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga diambil tindakan untuk membina mereka.”Mereka meminta sejumlah uang kepada penumpang angkot, kadang-kadang sampai memaksa. Ini meresahkan masyarakat.”

Menurut dia, penertiban yang dilakukan terhadap anjal sesuai dengan Perda No 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum, Pasal 11 yang menyatakan setiap orang atau siapapun dilarang untuk meminta uang atau sumbangan dijalan raya karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan.

Ia memperkirakan jumlah anjal dan gepeng yang ada di Kota Depok, mencapai lebih dari 100 orang yang kebanyakan beroperasi di pusat Kota Depok, misalnya Jl Raya Bogor, Jl Margonda, Jl Siliwangi, dan tempat-tempat lampu merah.

Sudah cukup banyak anjal dan gepeng yang tertangkap razia namun, karena tidak ada tempat rehabilitasi mereka kembali lagi ke jalanan. “Jadi langkah yang tepat untuk penekanan gepeng akan terlihat, bila ada tempat rehabilitasi,” katanya.

Meski begitu, razia akan terus dilakukan. Langkah ini dalam upaya mengantisipasi anjal dan gepeng musiman selama bulan Ramadhan nanti.

“Apalagi menjelang bulan puasa, biasanya bertambah banyak,” katanya.

“Kota Depok, salah satu tujuan dari anjal dan gepeng. Oleh karena itu, razia akan terus dilakukan,” tandas Sariyo.

Jelang pemilihan ketua KONI Depok, Fokuskan pembinaan cabang unggulan

Monitor Depok, 2 Agustus 2008

MARGONDA, MONDE: Sosok yang akan mengisi posisi Ketua KONI Depok diharapkan lebih memfokuskan pembinaan terhadap cabang olahraga unggulan yang selama ini terbukti berprestasi di berbagai ajang yang pernah digelar seperti Porprov, PON, maupun ajang internasional seperti Sea Games atau Asian Games.

Hal ini diungkapkan secara terpisah oleh tiga Ketua Pengcab olahraga di Depok kepada Monde, kemarin.

“Menurut saya Ketua KONI mendatang harus orang yang memiliki integritas yang baik, paling tidak dia harus tahu mengenai olahraga,” ujar Ketua Pengcab Perpani Kota Depok, Rendra Fristoto.

Dia mengatakan, seorang Ketua KONI harus betul-betul memperhatikan olahraga secara penuh, dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan atlet.

Sementara itu Ketua Pengcab Podsi Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan Ketua KONI mendatang harus memperhatikan beberapa hal untuk kemajuan olahraga di Depok.

“Yang pertama harus dibenahi adalah sarana dan prasarana. Tanpa hal itu, kita sulit melakukan pembinaan dengan baik,” jelasnya.

Sariyo juga berharap agar Ketua KONI mendatang harus orang yang kredibel, memiliki wawasan, serta mempunyai akses dan hubungan yang baik dengan pemerintah.

Senada dengan itu, Ketua Pengcab PASI Kota Depok, Nina Suzana berharap agar Ketua KONI mendatang adalah orang yang suka olahraga, yang memiliki komitmen, serta memiliki uang.

“Olahraga itu kan butuh uang. Kalau dia nggak punya uang bagaimana melakukan pembinaan,” kata Nina.

Namun dia juga berharap agar siapapun nantinya yang terpilih sebagai Ketua KONI Kota Depok untuk memfokuskan pembinaan kepada cabang-cabang unggulan dan potensial.(van)

6 Anjal terjaring Satpol PP

Monitor Depok, 2 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Sedikitnya enam orang anak jalanan (anjal) dari berbagai lokasi terjaring dalam suatu razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.Namun keenam anjal itu tidak ditahan, karena Depok tidak memiliki panti penampungan mereka.

Kasatpol PP, Sariyo Sabani, mengatakan operasi yang digelar merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satpol PP dalam rangka penegakan Perda no 14/2000 mengenai Ketertiban Umum.

“Dalam Perda itu kan sudah diatur bahwa setiap warga masyarakat dilarang melakukan usaha di jalan dan di lampu merah, serta di atas angkutan umum, sebab bisa membahayakan,” katanya.

Dari enam anjal yang berhasil ditangkap, satu diantaranya berasal dari Bekasi. Sementara lima anjal merupakan warga Depok.

“Saat ditanya petugas, mereka mengaku terpaksa turun ke jalan karena faktor ekonomi,” ujar Sariyo.

Untuk membuat jera para anjal agar tidak kembali turun ke jalan, anggota Satpol PP kemudian mencukur rambut para anjal yang dinilai Sariyo memiliki bentuk tidak karuan. “Setelah membuat surat perjanjian, mereka kembali dilepaskan,” katanya.

Sariyo mengatakan bahwa anak jalanan itu tidak mungkin ditahan atau diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial karena Depok sendiri belum memiliki panti untuk menampung mereka.

“Idealnya sih memang dimasukkan ke panti. Tapi Depok kan belum punya panti semacam itu,” tandasnya.

Sariyo mengaku, razia secara rutin akan terus dilaksanakan untuk membuat efek jera kepada anjal, gelandangan dan pengemis supaya mereka tidak lagi berkeliaran di jalan. “Saat ini jumlah mereka sudah jauh berkurang. Jika biasanya dilakukan razia bisa tertangkap 10 atau 20 orang. Sekarang cuma enam orang. Itu artinya jumlah anjal dan gepeng yang ada di Depok mulai berkurang,” katanya.(van)

Juli 2008

WS beroperasi mirip hotel melati

Monitor Depok, 29 Juli 2008

CIBUBUR, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok berjanji akan menindak tegas pengelola kantor salah satu perwakilan daerah Jawa Tengah di kawasan Jl. Alternatif Cibubur. Pasalnya, pendopo berinisial WS dicurigai disalahgunakan fungsinya menjadi lokasi mirip hotel melati.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, membernarkan pihaknya memang mencurigai adanya penyalahgunaan fungsi pendopo berinisial WS berdasarkan hasil investigasi tim khusus instansinya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang berada di sekitar wisma tersebut.

“Hasil investigasi tim Satpol PP dicurigai di lokasi WS adanya lalu lintas orang, yang diduga kemungkinan bukan pegawai kantor perwakilan daerah bersangkutan,” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Sariyo juga membenarkan informasi masyarakat bahwa lalu lintas orang di WS, marak terlihat pada hari-hari libur, terutama Sabtu dan Minggu.”Ya, laporan tim investigasi kami memang adanya lalu lintas orang di WS pada akhir pekan atau hari-hari libur,” ujarnya.

Mengenai sikap Satpol PP, Sariyo berjanji akan menindak tegas apabila pengelola kantor perwakilan daerah itu menyalahi fungsi sebagaimana izin yang diberikan pemerintah.”Kami akan tindak tegas, tidak pandang buluh kalau memang pengoperasian dan pengelolaan wisma itu menyalahi aturan dan ketentuan,” tandasnya.

Sumber di kantor Kec. Cimanggis menyebutkan, wisma itu memang sudah sejak lama ada perizinannya berasal dari Kabupaten Bogor—ketika Cimanggis masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bogor.

”Tapi kan itu dulu izinnya untuk kantor perwakilan daerah, kalau sekarang disalahgunakan tentu saja harus ditinjau kembali perizinannya,apalagi jika di lokasi secara fisik terjadi perubahan, seperti adanya penambahan maupun disain bangunan,” kata sumber.

Sementara itu informasi yang dihimpun menyebutkan, di wisma perwakilan daerah itu saat ini terdapat sedikintnya 24 ruang kamar, dengan kelengkapan mirip hotel melati karena tersedia fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan AC.(mj)

Bangunan tanpa IMB di Depok, Distakotbang masih tebang pilih

Monitor Depok, 28 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Depok Government Watch (De‘Gowa) menyesalkan metode tebang pilih yang diduga masih dilakukan Distakotbang Kota Depok terkait keberadaan bangunan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ibarat peribahasa, semut di ujung lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat,” ujar Koordinator De`Gowa, Cahyo Putranto, kemarin.

Menurut LSM pemerhati kebijakan daerah, peribahasa itu layak diberikan kepada Pemkot, khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang). “Kenapa ruko atau rumah petak kecil ditindak tegas dan diteriaki terus soal IMB-nya, namun pengembang-pengembang besar yang belum mengantongi izin tetap dibiarkan membangun,” kata Cahyo, pekan lalu.

Contohnya, lanjut Cahyo, pengembangan perumahan dan sarana bermain di kawasan Kota Kembang. “Apakah karena melibatkan nominal besar-besaran, biarpun tanpa IMB didiamkan aja,” tandasnya.

Cahyo juga mempertanyakan sejauhmana pihak Distakotbang menindaklanjuti laporan atau temuan dari DPRD maupun LSM terkait bangunan tanpa IMB, tapi masih berlangsung pengembangannya. “Apakah Pemkot menerima jaminan dari pengembang-pengembang besar itu,” ucapnya.

Belum lama ini, Komisi B DPRD mengungkap temuan terhadap enam titik pembangunan yang belum memiliki IMB, di sekitar kantor mereka sendiri di kawasan Kota Kembang, Sukmajaya.

Seperti yang dikatakan Komisi B, dari enam titik pembangunan tak ber-IMB itu, empat di antaranya baru memiliki Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yakni Sektor Aster, Alamanda, Yasmin dan Wahana Permainan Air 1001 Malam. Sementara dua lainnya masih belum ada bangunan, namun sudah dimulai pengerjaan.

“Tanpa mengantongi IMB, pengembang masih berani melanjutkan pekerjaan. Hal ini menjadi tanda tanya besar. Orang awam pun masih wajar menilai Pemkot dan Distakotbang penuh dengan intrik kepentingan,” ujar Cahyo.

Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani berjanji akan melayangkan perintah pemberhentian pembangunan terkait temuan DPRD tersebut. Salah satunya adalah proyek pembangunan Wahana Permainan Air 1001 Malam, Jl. Raya Boulevard, Kota Kembang. “Setelah dilayangkannya surat itu dan ternyata pengembang masih membandel Satpol PP siap melakukan eksekusi penyegelan,” tandasnya pekan lalu.

Sariyo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pembangunan tanpa IMB melalui media, mengungkapkan sebenarnya Satpol PP melalui surat bernomor: 300/255/sat.pol/VI/08 telah melayangkan pemanggilan terhadap pimpinan Perumahan Grand Depok City (GDC).

Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto menuturkan lamanya pengurusan IMB juga terkait dengan proses pergantian pengelolaan di dalammya.

Dia menjelaskan awalnya perumahan itu dikelola dengan membawa bendera Kota Kembang, tapi kini berganti menjadi GDC. Distakotbang, lanjut Rendra, sebenarnya telah melayangkan Surat Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan (SP4) lantaran proses pembangunannya tanpa disertai IMB itu.

Namun demikian, pernyataan telah dilayangkannya SP4 oleh Distakotbang ditepis oleh Kepala Satpol PP Sariyo. Pasalnya, Satpol PP sebagai eksekutor mengaku belum mendapatkan surat tembusannya.(ina/mr)

Perumahan tak berizin di Tanah Baru, Teguran lurah hanya angin lalu

Monitor Depok, 23 Juli 2008

TANAH BARU, MONDE: Disinyalir belum memiliki izin apapun, Lurah Tanah Baru Zayadi melayangkan surat teguran kepada H. Joki, pemilik lahan di samping Kantor Kelurahan Tanah Baru yang saat ini dibangun untuk sebuah proyek perumahan.

“Proyek itu sudah berjalan sejak sebulan lalu, namun sama sekali belum ada izin yang dikeluarkan kepada pemilik proyek tersebut,” kata Zayadi.

Dia mengungkapkan, sejak sebulan lalu para pekerja di proyek seluas satu hektar itu sudah melakukan pengurugan dan perataan tanah. “Seharusnya walaupun hanya meratakan tanah, tetap harus memiliki izin. Tapi kami dari kelurahan belum pernah memberikan rekomendasi atau izin apapun,” tegasnya.

Karena dinilai ilegal, sejak seminggu lalu Zayadi melayangkan surat teguran kepada H. Joki sebagai pemilik lahan tersebut. “Ternyata surat dari kelurahan hanya dianggap angin lalu. Terbukti hingga sekarang proyek tersebut tetap berjalan,” katanya.

Zayadi juga mengaku sudah mengirimkan surat tembusan kepada Satpol PP Kota Depok guna meminta bantuan penghentian proyek tersebut.

“Kalau kelurahan kan nggak bisa apa-apa, karena kami tidak memiliki peralatan maupun personel untuk menghentikan pembangunan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Zayadi mengatakan, pihaknya sama sekali tidak ingin melarang pemilik lahan untuk membangun. “Kami hanya meminta mereka menunda pekerjaan sebelum mengurus izin. Kalau izin sudah dikantongi silahkan saja dibangun,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Kota Depok, Zalfinus Irwan mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang perumahan tersebut seharusnya mengurus izin dan melapor dulu ke bagian ekonomi sebelum melakukan pengurugan dan perataan tanah.

“Tidak bisa mereka serta merta melakukan pengurugan tanpa ada izin. Itu melanggar pasal 58 Perda No 3/2006,” tegasnya.

Zalfinus menegaskan tindakan lurah mengirimkan surat tembusan ke Satpol PP sudah tepat. “Kalau lurahnya juga diam, itu baru salah. Sekarang tergantung Satpol PP,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Sariyo Sabani yang dihubungi Monde mengaku sama sekali tidak takut dan tidak segan-segan menyegel permanen proyek tersebut.(van)

Galian liar di pinggir Jl Pitara

Monitor Depok, 17 Juli 2008

PITARA, MONDE: Warga Kampung Sengon menyesalkan lemahnya pengawasan dan penindakan tegas aparat kantor Kelurahan Pancoran Mas dan Kecamatan Pancoran Mas terhadap kegiatan penggalian tanah liar di lingkungan RT 06/RW09, tepatnya di pinggir Jl. Raya Pitara.

Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi penggalian menuturkan, kegiatan penggalian telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir ini, namun sejauh ini tidak ada peneguran maupun penindakan tegas dari aparat kantor Kel. Pancoran Mas maupun Kec. Pancoran Mas.

”Aneh, kegiatan penggalian di pinggir jalan, tapi aparat kelurahan maupun kecamatan yang setiap harinya melintas di Jalan Raya Pitara tidak menegurnya,” ujar seorang warga kepada Monde, kemarin.

Warga tidak menyoalkan perizinan yang dimilik pengelola galian tersebut, tapi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama rumah-rumah warga saat ini terancam longsor apabila turun hujan nanti.

”Anda bisa lihat sendiri bagaimana ancaman longsor terhadap rumah warga yang berada di atas tanah yang dipangkas itu, kan berbahaya bagi keselamatan jiwa warga setempat,” tutur warga lainnya.

Baik Camat Pancoran Mas, R Sudrajat maupun Lurah Pancoran Mas, Achmad Yusuf, kemarin belum diperoleh konfirmasi terkait aktifitas penggalian yang berlangsung sejak beberapa hari ini di tepi Jl. Raya Pitara.”Pak Lurah lagi keluar kantor,” ketus staf Kel. Pancoran Mas, kemarin.

Secara terpisah Kasat Pol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, mengatakan tidak dibenarkan adanya kegiatan penggalian liar, apalagi sampai merusak lingkungan dan mengancam keselamtan warga sekitar lokasi penggalian.” Kami baru tahu informasi itu, dan akan segera menindak-lanjutinya ke lokasi besok (hari ini—red),” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Warga mencurigai, tanah galian yang dikoordinir oleh Endang dibawa ke luar Kota Depok dengan menggunakan truk enkel.” Ya, truk enkel yang membawa tanah galian tersebut, kami tidak tahu ke mana, tapi mungkin ke luar Depok,” kata warga.(mj)

Pedayung Depok raih dua medali emas

Monitor Depok, 12 Juli 2008

BALIKPAPAN, MONDE: Pedayung asal Depok yang tergabung dalam kontingen Jawa Barat Kanti Santiawati berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua medali emas pada PON XVII Kaltim, kemarin.

Turun di dua nomor kayak 2 dan kayak 4 putri jarak 500 m, Kanti berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan catatan waktu 1 menit 58 detik untuk kayak 2 dan 1 menit 49 detik kayak 4.

Untuk medali perak kayak 2 direbut oleh tim dari Papua dengan waktu 2 menit sementara perunggu diraih oleh Sultra dengan waktu 2 menit 4 detik. Posisi yang sama juga terjadi di Kayak 4 untuk medali Perak oleh tim Papua dengan waktu 1 menit 52 detik dan perunggu oleh Sultra dengan 1 menit 55 detik.

“Saya sangat lega akhirya dapat meraih medali emas kembali di kedua nomor tersebut karena memang dua nomor itu spesialis saya, dan ini juga berkat dukungan doa warga Jabar terutama Depok,” ucapnya.

Kanti yang berpasangan dengan Royani Rais dari Kab Bandung di nomor kayak 2 memang sangat berambisi untuk meraih emas. “Yang penting kerja keras,” tegasnya.

Dengan raihan tersebut Kanti berhasil mengulang prestasi dimana dalam PON sebelumnya di Palembang ia juga merebut medali emas di nomor yang sama begitupun saat ia meraih medali emas di Sea Games Thailand beberapa waktu lalu.

Kanti mengakui pada awal pertandingan dirinya sempat gugup karena lawannya dari Papua menempel ketat. Akan tetapi dengan pengalamannya ia berhasil mencapai garis finish pertama.

“Pertandingannya sangat ketat, Papua menempel kita terus tapi syukur akhirnya kita bisa mencapai garis finish pertama, mungkin faktor jam terbang juga,” serunya.

Keberhasilan Kanti disambut dengan bahagia oleh Ketua Pengcab PODSI Depok Sariyo Sabani yang menyatakan hal tersebut merupakan capaian prestasi yang sangat fenomenal bagi Kanti.

“Dia memang atlet berbakat dan merupakan aset Depok yang sangat handal, beberapa kali dia dapat menorehkan prestasi yang fantastik dengan medali emas contohnya di Sea Games Thailand, prestasi yang patut dibanggakan warga Depok,” ujarnya.

Sariyo mengaku turut terlena dalam kemenangan yang diraih Kanti, walaupun dirinya tidak terjun langsung melihat perjuangan Kanti akan tetapi ia terus mengikuti perkembangnnya sejak awal persiapan hingga keberhasilannya.

Ia sendiri berharap dengan raihan prestasi Kanti yang berulang-ulang masyarakat Depok dapat tergugah hatinya setidaknya turut memberikan perhatian kepada olahraga dayung yang sudah sangat jelas dapat mengharumkan nama Depok di event nasional maupun internasional.

“Kita sudah membuktikan bahwa dayung merupakan olahraga prestasi sehingga hal ini patut menjadi perhatian dan keberhasilan Kanti sekiranya dapat diikuti dengan para atlet muda lainnya terutama yang berasal dari Depok,” ucapnya.

Kanti juga memiliki harapan agar Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il dapat lebih memperhatikan perkembangan olahraga Depok terutama Dayung yang telah menyumbangkan prestasi di event-event bergengsi.

“Inilah harapan saya sebagai atlet dan bukan hanya dayung saja tetapi seluruh cabang olahraga ynag memiliki kredit poin dalam prestasinya selama ini, Walikota harus dapat memperhatikan hal tersebut,” harapnya.(why)

Penertiban PKL terus berlanjut

Monitor Depok, 10 Juli 2008

MARGONDA, MONDE: Setelah menggelar razia PKL di sekitar Terminal Depok dan ITC (bukan DTC seperti diberitakan kemarin), sejumlah anggota Satpol PP kembali menertibkan PKL yang ada di ruas Jalan Margonda, antara Polres Depok hingga ke pertigaan Jalan Siliwangi.

Dalam penertiban kemarin, mereka meminta para PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan untuk pindah dari lokasi tersebut. Dari pantauan di lapangan sama sekali tidak ada perlawanan dari para pedagang saat dirazia.

Kepala Satpol PP Sariyo Sabani mengatakan, penertiban terhadap PKL akan terus dilakukan setiap hari. “Ini merupakan bagian dari razia rutin yang kami gelar,” katanya.

Hari ini, kata Sariyo, penertiban PKL akan dilakukan di sekitar Jalan Akses UI, sedangkan besok akan dilakukan razia di wilayah Sawangan. Kendati sudah menggelar razia rutin, Sariyo mengakui bahwa jumlah PKL tidak pernah berkurang. “Hari ini dirazia, besok mereka balik lagi,” ujarnya.

Dia mengatakan, tugas Satpol PP hanyalah sebatas penegak Perda no 14/2001 mengenai Ketertiban Umum.

“Setiap orang dilarang berjualan di bahu jalan, badan jalan, trotoar, maupun bantaran kali. Tugas Satpol PP sebatas menegakkan perda tersebut,” katanya.

Sementara mengenai pembinaan terhadap PKL, katanya, di luar kewenangan Satpol PP. “Seharusnya dinas dan instansi lain seperti Bapeda, Dinas Pasar, atau Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu membina para PKL tersebut, agar mereka tidak kembali lagi usai di razia,” ujarnya.

Sariyo mencontohkan maraknya PKL di areal terminal. “Bapeda maupun DLLAJ memikirkan mengenai penataan terminal. Sekarang kita lihat banyak lahan yang tidak efektif di terminal. Jika para PKL itu ditata dengan baik, tentu tidak akan kelihatan kumuh,” jelasnya.

Selama ini, menurut Sariyo, Bapeda hanya terfokus pada masalah PPK IPM dan pembangunan fisik di Depok.

“Saat ada perencanaan

pembangunan atau pelebaran jalan, seharusnya dipikirkan juga nasib para PKL, karena mereka di sana berjualan sudah lama dan urusannya adalah mencari makan. Kita tidak bisa mengusir mereka tanpa memberikan solusi,” ujarnya.

Sementara itu di sekitar pintu masuk Terminal Depok di dekat ITC, para PKL yang kemarin dirazia telah kembali berdagang seperti biasanya. Tak terlihat kalau sehari sebelumnya mereka habis diuber-uber oleh Satpol PP.

“Kami sudah biasa dirazia. Kemarin dirazia, hari ini kami udah jualan lagi. Habis gimana lagi, kalau nggak jualan keluarga di rumah bisa nggak makan,” ujar seorang pedagang.(van)

Nasib PKL di jalur hijau, Tiarna hit and run

Monitor Depok, 9 Juli 2008

MARGONDA, MONDE: Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok di ruas Jalan Margonda nyaris ricuh karena sejumlah pedagang tidak menerima pengusiran sejumlah pedagang oleh aparat. Termasuk Tiarna.

“Bapak harus mikir juga dong nasib pedagang. Saat ini sedang penerimaan siswa baru di sekolah. Kami harus nyari duit untuk mendaftarkan anak sekolah. Nanti kalau urusan pendaftaran sekolah sudah selesai, silahkan ditertibkan,” ujar Nainggolan, seorang pedagang yang sehari-harinya berjualan di depan Terminal Depok.

Kasatpol PP Sariyo Sabani yang tidak terima dirinya dibentak-bentak seperti itu balas menjawab dengan keras. “Saya ini penegak Perda. Kalau Anda tidak terima ditertibkan seperti ini, bilang sama Walikota. Cuma Walikota yang berhak menghentikan saya melakukan penertiban,” kata Sariyo.

Menerima jawaban seperti itu, Nainggolan tampak tidak bisa menerima. “Anda nggak bisa begitu. Saya bisa mengerahkan 2.000 orang saat ini juga meminta Walikota menghentikan penertiban ini,” ujarnya.

Adu urat saraf antara pedagang dengan Kasatpol PP berlangsung cukup lama. Sariyo bersikeras lapak para pedagang ditertibkan. Para pedagang pun akhirnya hanya bisa pasrah diusir dari tempat mereka mencari nafkah.

Penetiban kemarin dimulai sekitar pukul 10.00. Sebanyak 34 anggota Satpol PP yang dipimpin oleh Sariyo dan Koordinator Lapangan, Syamsuri bergerak dari Balaikota menuju pintu masuk Terminal Depok.

Di tempat itu, petugas langsung menertibkan para pedagang yang berjualan di sekitar jalur hijau antara Terminal Depok dan Depok Town Center (DTC).

“Sudah berulang kali dibilangin, nggak boleh berjualan di tempat ini. Apa kalian nggak bosan diuber-uber petugas terus? Tempat ini bukan untuk berjualan, tapi untuk pejalan kaki,” ujar Sariyo dengan nada tinggi kepada para pedagang.

PKL hanya bisa diam melihat Kasatpol PP dan anggotanya yang mengusir mereka berjualan di sepanjang jalur hijau.

“Jangan hanya bisa menyalahkan Satpol PP. Kami ini hanya menjalankan tugas. Kalau mau menuntut silahkan kirimkan surat ke Walikota. Lagian kalian tahu bahwa sudah dilarang berjualan di tempat ini, tapi masih saja membandel,” kata Sariyo.

Tiarna, seorang pedagang minuman ringan di tempat tersebut mengaku sudah sering diusir dan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. “Hari ini ditertibkan, besok kami pasti kembali lagi,” katanya dengan nada cuek.

Ibu empat orang anak ini terpaksa harus main kucing-kucingan dengan petugas guna menghidupi keluarganya. “Kalau saya nggak jualan, anak-anak mau makan apa? Sementara saya hanya sendiri menghidupi keluarga,” tuturnya.

Dulu Tiarna mengaku berjualan di dalam areal terminal. Namun karena lahan tempat dia berjualan digunakan sebagai jalur bus, akhirnya dia pindah ke jalur hijau di antara Terminal dan DTC. “Di tempat yang baru ini saya berjualan sudah cukup lama. Sejak DTC dibangun,” katanya.

Dia meminta seharusnya Satpol PP maupun Pemkot Depok tidak asal mengusir Pedagang. “Kami di sini mencari makan. Ini urusan perut. Kalau mau ditertibkan, tolong carikan solusi atau tempat bagi kami untuk berdagang,” tuturnya.

Kasatpol PP Sariyo Sabani sendiri mengatakan bahwa penertiban PKL tersebut merupakan operasi rutin yang dilakukan oleh instansi yang dipimpinnya. “Sudah kewajiban Satpol PP menegakkan Perda. Banyak warga mengeluh karena PKL semakin menjamur. Karena itu kami turun ke lapangan menertibkan mereka,” ujarnya.

Sariyo mengakui penertiban PKL sudah sering dilakukan. Namun para pedagang tetap saja kembali ke lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya. “Kadang-kadang kami bosan begini terus,” katanya.

Dia berharap instansi dan SKPD lainnya turut mendukung penertiban PKL ini. Misalnya Kantor Koperasi atau Bapeda, seharusnya ikut memikirkan apa tindakan yang diberikan kepada pedagang pasca penertiban yang dilakukan Satpol PP,” tuturnya.(van)

12 Atlet Depok ikuti PON

Monitor Depok, 7 Juli 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Sebanyak 12 atlet asal Depok turut ambil bagian dalam kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur mewakili Provinsi Jawa Barat yang berlangsung 5 hingga 7 Juli 2008.

Keduabelas atlet tersebut terbagi dalam enam cabang olahraga yaitu taekwondo, biliar, bulutangkis, dayung, panahan serta sepak takraw.

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang datang langsung ke Kalimantan Timur mengatakan kondisi para atlet dalam keadaan siap tempur dan besar harapan mereka dapat meraih prestasi dalam PON kali ini.

“Saya sudah mengecek kondisi beberapa atlit dan mereka semua mengatakan siap untuk bertanding dalam PON kali ini, dan mereka berharap seluruh warga Depok turut mendoakan perjuangan mereka di Kaltim,” ucapnya kepada Monde kemarin.

Menangani peluang ia mengatakan masih datang dari beberapa cabang andalan seperti panahan, dayung serta taekwondo.

“Peluang mereka lebih besar karena pengalaman mereka di event olahraga lebih banyak, tetapi saya yakin cabang olahraga lainnya juga pasti berjuang secara maksimal”.

Saat ditanya mengenai bonus terhdap atlit yang berprestasi ia mengatakan apresiasi terhadap para atlit yang berprestasi pasti akan diberikan.

“Mereka kan sudah berjuang dan bila mereka berprestasi pasti akan kita berikan apresiasi, untuk mengenai angkanya kita belum tahu, yang pasti kita akan terus memberikan motivasi kepada mereka,” katanya.

Sementara itu, atlit Taekwondo asal Depok Asep Kurniawan yang dihubungi Monde mengaku telah siap untuk bertarung dalam PON kali ini. Persiapanpun telah dilakukannya dengan berlatih di Korea selama 50 hari.

“Latihan di Korea telah saya ikuti bersama sembilan atlit Jabar lainnya, dan apa yang saya dapat di Korea akan saya terapkan dalam PON kali ini,” ucapnya yakin.

Dalam PON kali ini Asep yang turun dalam kelas 45kg ditargetkan untuk meraih emas oleh Pengda Jabar. “Target saya emas dan akan saya usahakan semaksimal mungkin.”

Asep yang mulai bertanding pada tanggal 11 Juli mengaku lawan terberat dari Provinsi Jawa Tengah dan tuan rumah yang berpeluang besar untuk menjegalnya meraih emas dalam nomor tersebut.

Sementara itu atlit andalan dari cabang panahan Yasmidar Hamid atau yang biasa disapa Ami juga tengah dalam kondisi fit dan akan memulai pertandingan pada hari Selasa (8/7).

“Masih ada waktu untuk latihan lagi, teman-teman yang lainpun juga dalam kondisi fit, kita juga minta dukungannya pada segenap warga Depok untuk turut mendoakan kami,” harapnya.

Untuk panahan ada empat atlet asal Depok yang ikut ambil bagian termasuk Yasmidar yang turun di dua kelas yaitu Recurve dan Nasional, sementara tiga atlet lainnya turun di kelas tradisional.

Untuk atlet yang menjadi lawan terberatnya adalah dari Jawa Timur.

“Atlet Jawa Timur sangat sulit ditaklukkan tetapi bukan berarti nggak bisa dikalahin,” ujar Ami yang juga meraih medali emas dalam PON sebelumnya.

Untuk cabang Dayung, Depok mengirimkan atlit terbaiknya yaitu peraih medali emas Sea Games Di Tahiland Kanti Santiawati yang turun di dua nomor Kayak 2 dan Kayak 4.

“Saya yakin Kanti dapat berbicara banyak di PON kali ini, karena pengalaman dan jam terbangnya yang membuat keyakinan saya ia dapat meraih emas untuk cabang dayung khususnya Kayak 2,” ujar Ketua Pengcab PODSI Depok Sariyo Sabani.(why)

Juni 2008

Langgar IMB dan damija, Ruko di Margonda belum dibongkar

Monitor Depok, 17 Juni 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pasalnya, bangunan tersebut dinilai memakai daerah milik jalan (damija) dan menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas (Kabid Wasdal) Distakotbang, Jondra Putra mengatakan pihaknya sudah melayangkan SP4 sebanyak tiga kali kepada Andri, pemilik bangunan tersebut. “Namun hingga saat ini sama sekali tidak ditanggapi,” ujar Jondra, kemarin.

Dia mengaku sudah melayangkan surat perintah pembongkaran yang diteken langsung Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto pada 14 Mei lalu. “Distakotbang memberi tenggat waktu 14 hari sejak surat dikeluarkan, karena tidak ada tanggapan, maka hal ini akan diserahkan kepada Satpol PP,” ujarnya.

Bangunan yang berada tepat di pertigaan Jl Margonda dan Juanda itu jelas-jelas melanggar Perda 3/2000 tentang IMB dan retribusi bangunan. “Dalam perda sama sekali tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di lahan damija,” katanya.

Sementara itu Kasie Pengawasan Distakotbang, Eri Sumantri mengatakan, pemilik bangunan di tempat itu pernah datang menghadap ke Distakotbang setelah menerima SP4 II.

“Saat itu dia menjelaskan alasannya membangun karena memiliki izin berjangka. Padahal izin itu hanya untuk bangunan utama, bukan untuk bangunan tambahan,” jelasnya.

Pos polisi

Untuk pos polisi yang juga dibangun di tempat itu, kata Eri, tidak terlalu dipermasalahkan karena merupakan bagian dari fasilitas umum.

“Mereka sebenarnya tinggal mengajukan izin ke Dinas PU untuk membangun pos polisi karena lahan damija merupakan kewenangan Dinas PU,” jelas Eri.

Mengenai surat perintah pembongkaran yang sudah dilayangkan ke pemilik bangunan, Jondra mengatakan bahwa hal itu sekaligus merupakan peringatan bagi pemilik bangunan lain untuk tidak membangun di atas lahan yang merupakan fasilitas umum.

Sementara itu Kasatpol PP Sariyo Sabani mengaku memang sudah menerima surat tembusan dari Distakotbang.

“Namun hanya surat tembusan. Kalau surat permintaan untuk membongkar belum kami terima,” katanya.

Sariyo mengaku saat ini masih menunggu surat tersebut dari Distakotbang. “Jika sudah ada, kami akan meminta pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya dengan sukarela. Kalau tidak digubris, barulah Satpol turun tangan,” tuturnya.

Sariyo menjelaskan, bangunan yang dimaksud tersebut bukan hanya melanggar IMB, tapi juga melanggar izin membangun damija.

“Kalau hal ini yang menentukan adalah Dinas PU, tapi yang jelas pemilik bangunan melanggar dua hal, tidak sesuai IMB dan membangun di damija,” katanya.(van)

DEPOKRASI, 24-Jun-2008 8:35:33 WIB

Lagi, Satpol PP usir puluhan PKL

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

PANMAS, MONDE: Dengan mengerahkan sebuah truk dan dua mobil kijang, anggota Satpol PP bergerak ke bawah fly over. Di tempat itu mereka merazia dan menertibkan para PKL dan pedagang sayuran yang berjualan di pinggir rel kereta api.

PANMAS, MONDE: Dengan mengerahkan sebuah truk dan dua mobil kijang, anggota Satpol PP bergerak ke bawah fly over. Di tempat itu mereka merazia dan menertibkan para PKL dan pedagang sayuran yang berjualan di pinggir rel kereta api.

Kasatpol PP Sariyo Sabani menjelaskan, lahan di pinggir rel merupakan milik PT Kereta Api, dan para pedagang dilarang berjualan di tempat tersebut karena bisa menggangu perjalanan kereta.

“Para pedagang sudah sering diingatkan agar tidak berjualan di tempat ini, namun mereka tetap membandel, karena itu Satpol PP adakan razia lagi,” katanya.

Selama penertiban, tak ada perlawanan dari pedagang. Mereka pasrah saat para petugas mengusir dari lokasi mereka berjualan. Usai beraksi di kolong fly over, anggota Satpol PP bergerak menuju Jl Nusantara dan Jl Dewi Sartika. Para PKL yang tidak menduga ada razia terlihat panik. Mereka langsung mengusung dagangannya agar tidak disita petugas.

Di Jl Dewi Sartika, Satpol PP menyita beberapa gerobak dan etalase milik para pedagang yang berjualan di pinggir jalan itu. Juga membongkar tenda pedagang yang berjualan di trotoar.

“Bapak kan tahu ini melanggar paraturan. Bapak berjualan di trotaoar sehingga mengganggu para pejalan kaki,” ujar Sariyo, kepada seorang pedagang sayuran. Pedagang tersebut hanya terdiam sambil membongkar lapak tempatnya berjualan.

Sutrisno, pedagang sayur tersebut mengaku sudah berjualan di Jl Dewi Sartika hampir lima tahun.

“Dulu kami sempat dipindahkan ke Pasar Kemiri Muka. Namun saya hanya bertahan seminggu karena tidak ada pembeli,” katanya.

Dia mengaku sudah sering dirazia Satpol PP. “Ya, razia seperti ini sudah sering terjadi. Nanti para pedagang pasti kembali berjualan lagi,” ujarnya.

Sutrisno mengaku tidak kapok mengalami razia seperti itu. “Habis gimana lagi, saya terpaksa berjualan di sini untuk menyambung hidup,” tuturnya.

Menurutnya, seharusnya Pemkot tidak hanya menggelar razia terhadap PKL tanpa mencarikan solusi bagi mereka. “Tolong carikan kami tempat yang representatif untuk berdagang. Wali harus memikirkan hal tersebut. Jangan bisanya cuma menggusur orang kecil seperti kami,” katanya.

Sariyo sendiri kepada Monde mengatakan bahwa razia yang digelar tersebut merupakan operasi rutin dalam tugasnya sebagai penegak peraturan daerah soal ketertiban umum.

“Memang selama ini belum ada pengawasan secara kontinyu setelah digelarnya razia. Hal itu juga disebabkan masih terbatasnya jumlah personel Satpol PP dan jumlah PPNS di Kota Depok,” katanya.

Ke depannya, kata Sariyo, para PKL maupun para pelanggar perda lainnya seperti WTS, gelandangan, pengemis, atau anak jalanan akan dikenakan sanksi berupa tindak pidana ringan, untuk memberi efek jera agar mereka tidak mengulangi perilakunya tersebut.

“Saat ini Pemkot tengah menyusun Perda Tipiring dan bekerjasama dengan Kejaksaan,” tutur Sariyo.(van)

BERITA UTAMA, 30-Jun-2008 10:15:13 WIB

Tanah negara dijual murah
Besok, pedagang Stadebar digusur

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK, MONDE: Setelah mendapat musibah kebakaran saat HUT Kota Depok ke-9 pada 27 April lalu, sejumlah pedagang di areal jalan penghubung Stasiun Depok Baru (Stadebar) dengan Terminal Depok akan digusur oleh pihak stasiun.

Namun Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani mengaku hingga kemarin dirinya belum mendapat konfirmasi terkait penggurusan para pedagang Stadebar.

“Kalaupun pihak stasiun membutuhkan kita untuk melakukan eksekusi lahan mereka kami siap menindaklanjuti,” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Dokumen yang didapatkan Monde menyebutkan penggusuran yang akan dilakukan besok (1/7) berdasarkan surat nomor 186/DPB/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani Kepala Stadebar Nasrudin.

Rencana penggusuran itu kontan ditolak oleh para pedagang karena dilakukan secara sepihak. Para pedagang yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat meminta bantuan dari Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Depok untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar oleh IKM dengan perwakilan pedagang di sekretariat IKM pada Kamis (26/6), para pedagang mengungkapkan kronologis permasalah di lahan Stadebar tersebut.

“Pedagang sudah memulai usahanya di lokasi itu secara bertahap, mulai dari lapak kaki lima kemudian pada tahun 1999 dibangun kios tahap pertama dan pembangunan tahap kedua pada tahun 2003. Pembangunan kios tersebut dikelola oleh koperasi pegawai PT Kereta Api Stadebar,” ujar Koordinator pedagang, Ardi.

Dia mengatakan, saat itu koperasi pegawai Stadebar membebankan biaya pembangunan kios kepada pedagang sebesar Rp27.000.000 dengan janji akan diberikan hak guna pakai selama 15 tahun.

Sebagian pedagang sudah ada yang melunasi, tetapi sebagian belum, karena pada waktu diminta perjanjian tertulis oleh para pedagang, pihak pengelola tidak sanggup untuk membuatkan perjanjian hak guna pakai selama 15 tahun tersebut.

”Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola dalam hal ini koperasi pegawai Stadebar merencanakan membuat awning untuk kios-kios tersebut,” tutur Ardi.

Kepada pedagang, menurutnya, dibebankan biaya pembangunan awning sebesar Rp9.000.000.

Sebagian pedagang pun untuk pembangunan awning ini telah ada yang membayar uang muka dan bahkan sudah ada yang melunasinya. Namun hingga saat ini pembangunan tersebut tidak pernah terlaksana.

Tanggal 30 Mei lalu keluar Surat Kepala Stadebar nomor 166/DPB/V/2008 kepada Pemilik kios yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan surat edaran dari DLLAJ kepada pemilik kios area terminal Depok Nomor 300/277-DLLAJ/V/2008 dan hasil pertemuan dengan Kepala Terminal Depok tanggal 22 Mei 2008, bahwa jalan keluar dari terminal melalui stasiun Depok Baru akan difungsikan untuk jalan keluar angkutan umum (angkot).

”Tanggal 23 Juni 2008 dengan surat No 186/DPB/VI/2008, Kepala Stadebar memberitahukan untuk yang kedua kalinya agar pemilik kios segera membongkar dan memindahkan lapak mereka paling lambat tanggal 1 Juli 2008,” ujar Ardi bercerita

Jika tidak, lanjut Ardi, maka tim gabungan PTKA dan Pemkot Depok akan membongkar paksa lapak-lapak para pedagang tersebut.

Dengan munculnya hal di atas, kata Ardi, maka sudah dapat dipastikan bahwa pembangunan awning yang direncanakan oleh Pengelola dalam hal ini koperasi pegawai Stadebar tidak akan terlaksana.

”Tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib uang para pedagang yang telah disetorkan untuk pembangunan awning tersebut,” imbuh Ardi.

Dia mengatakan, jalan keluar yang akan dipergunakan oleh angkutan umum mempunyai lebar tiga meter.

”Jika dipaksakan dipergunakan sebagai jalur kendaraan umum, bagaimana dengan kesemrawutan lalu lintas di daerah tersebut,” katanya.

Pejalan kaki, lanjut dia, pergi dan menuju terminal, pedagang, pembeli dan angkutan kota akan berbaur di suatu tempat yang begitu sempitnya. Dan yang sudah dapat dipastikan adalah ketidaknyamanan orang-orang yang akan berbelanja ke kios mereka dan tentunya akan berdampak terhadap omset penjualan

Dia menambahkan, jika jalan tersebut memang harus dan akan dipergunakan oleh Pemkot untuk kepentingan yang lebih besar, para pedagang tidak keberatan, dengan harapan hal tersebut dilaksanakan setelah Idul Fitri.

Artinya pengunduran jadwal tidak menghilangkan kewajiban pihak Stadebar mengembalikan uang pedagang yang telah disetorkan untuk pembangunan awning.

Ketua IKM Kota Depok, Sapriyanto Refa berjanji akan memperjuangkan nasib para pedagang tersebut.

”IKM sebagai organisasi kemasyarakatan warga Minang akan membantu para pedagang yang sebagian besar adalah orang Minang,” ujar pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Dia mengatakan, IKM Kota Depok akan menyurati secara resmi kepada kepala Stadebar dan Walikota Depok, untuk mempertanyakan permasalahan tersebut.

”Kami minta Kepala Stasiun membatalkan rencana penggusuran tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, banyak keganjilan dalam permasalahan ini.

”Kalau memang lahan itu dulu dijual koperasi karyawan kepada pedagang, berati telah terjadi jual beli aset negara. Apakah uangnya disetorkan ke kas negara? Maka saya juga akan membuat surat tembusan ke kejaksaaan, sebab total uang yang disetorkan pedagang kepada koperasi cukup banyak,” katanya.

IKM sendiri, kata Sapriyanto, sudah memegang kuitansi dari pedagang yang jumlah totalnya mencapai Rp139,7 juta, dan masih ada beberapa kuitansi lain yang belum dihitung jumlahnya.

Sementara itu Plh. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Hendra Giri membenarkan adanya rencana pembongkaran tersebut.

”Pada prinsipnya yang akan dilakukan itu bukan mengambil hak orang lain, tapi mengembalikan kepentingan umum,” kata Hendra.

Dia menjelaskan, jalur jalan yang ditempati pedagang saat ini adalah jalan raya yang fungsinya akan dikembalikan untuk jalur angkot.

”Kita tahu bahwa saat ini jalur keluar angkot yang satu jalur di ARH telah menyebabkan macet yang luar biasa. Karena itu kami akan menambah jalur keluar ke arah stasiun tersebut,” jelasnya. Dia mengatakan, yang akan dibongkar hanya kios yang ada di badan jalan.(van/wen/ap/alp/why/mr)

DEPOKRASI, 28-Jun-2008 0:58:51 WIB

Penertiban PKL nyaris kisruh

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

PANMAS, MONDE: Pembongkaran terhadap lapak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh petugas Sat Pol PP Depok di sekitar Jalan Kartini, Panmas nyaris kisruh. Beberapa PKL mengaku, pembongkar paksa itu belum ada pemberitahuan sebelumnya.

Aksi adu mulutpun terjadi saat puluhan petugas Sat Pol PP yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP Sariyo Sabani berusaha membongkar dagangan dan lapak yang membentang di sepanjang jalur lalu lintas tersebut.

Salah satunya terjadi di tempat Maryani, salah satu pedagang soto yang telah empat tahun berjualan di wilayah tersebut menyesalkan tindakan aparat yang dengan semena-mena membongkar lapaknya.

“Saya sudah empat tahun berdagang di sini, dan tidak pernah kita diperlakukan secara semena-mena dan kita pun juga tidak melanggar ataupun menggangu lalu lintas,” ucapnya dengan nada keras.

Suasana menegangkan juga terjadi saat petugas melakukan pembongkaran terhadap gerobak milik Sri Aminah pedagang pecel ayam yang berjualan tidak jauh dari kantor Koramil.

Tanpa pemberitahuan

Ditempat tersebut Sri Aminah bersitegang dengan Kasat Pol PP, karena gerobaknya diambil paksa tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga hal tersebut membuatnya naik pitam seketika.

Bahkan saat gerobak dan terpalnya diangkut truk milik Sat Pol PP ia sempat mengambilnya kembali walaupun truk tersebut sudah jalan melaju. “Petugas pilih kasih, kenapa tidak ada pemberitahuan dulu sebelumnya, nggak adil,” teriaknya.

Teriakan tersebut langsung direspon oleh Sariyo yang mengatakan bahwa hal tersebut dilakukannya karena perintah dari Walikota dan lokasi pedagang itu juga menyalahi aturan.

“Kalau mau protes silahkan ke Walikota kita hanya jalankan tugas,” tegasnya.

Sri Aminah yang telah 1,5 tahun berjualan sangat menyesali tindakan Sat Pol PP karena berdasarkan pengalamannya saat berjualan ditempat lain sebelum ada penertiban biasanya dilayangkan dulu surat pemberitahuan.

“Kalau seperti ini berarti kan nggak benar dan petugas pilih kasih karena dibeberapa tempat masih banyak yang berjualan di pinggir jalan, kenapa yang ada di wilayah Kartini aja yang dibongkar,” keluhnya.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Depok dari FPDIP R. Sugiharto mengatakan penertiban yang dilakukan Sat Pol PP merupakan salah bentuk penegakan aturan dan hal itu harus dilakukan.

Akan tetapi mengingat makin beratnya beban hidup masyarakat seharusnya pemerintah memiliki kebijakan terhadap para pedagang tersebut dan jangan terkesan pilih kasih.(why)

BERITA UTAMA, 13-Jun-2008 13:12:18 WIB

Eksekusi gagal, petugas bongkar warung makan
Jeritan balita iringi penggusuran

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

HARJAMUKTI,MONDE: Petugas satpol PP kota Depok kemarin gagal melakukan pembongkaran rumah milik Eko di RT 03 RW 03 Harjamukti, Cimanggis, tapi hanya melakukan pembongkaran dua warung makan.

Kedatangan satpol PP sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga Eko, karena keluarga Eko mengklaim bahwa keluarganya sudah mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan diberikan instruksi oleh pemilik tanah Leni untuk menempati dan menjaga tanah.

Karena gagal melakukan pengosongan tanah, akhirnya petugas membongkar Dua warung makan di depan rumah Eko yang dijadikan sumber nafkah keluarga Eko.

“Kalau warung silakan bongkar, tapi rumah ini jangan karena kita ada IMB, dan sudah ada ijin dari Leni,” teriak Eko.

Dengan menggunakan palu dan tongkat bangunan warung makan akhirnya rubuh menghampiri bumi.

Sudah merobohkan bangunan, petugas beralih untuk membongkar rumah milik Eko, tapi anggota keluarga tetap berada di garis depan untuk mengahadang petugas untuk menunda pelaksanaan pembongkaran.

“Stop mana sertifikat tanah yang asli jangan yang potocopy, rumah ini ada IMB,” teriak keluarga Eko.

Kericuhan sempat memanas, petugas merangsek masuk, keluarga Eko tetap bertahan, cacian maki juga dilontarkan.

Fie Fie warga Jakarta Utara yang mengaku pemilik tanah, dan petugas terhadang oleh barisan anggota keluarga Eko, di depan pintu masuk musyawarah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini.

Eko mengatakan dia menempati tanah ini sejak puluhan tahun dan sudah diberikan ijin oleh Leni pemilik tanah, dan rumah Eko sudah memiliki IMB.

Lanjut Eko, keluarganya siap mengosongkan rumah dan hengkang bila Fie Fie siap menunjukan sertifikat tanah yang asli.

“Sertifikat tanah potocopy itu tidak sah, saya perlu sertifikat yang asli,”tuturnya.

Lanjut Eko, dia menyayangkan sikap Fie Fie karena melaporkan dirinya ke pihak Polres Depok diduga penggelapan atas barang tidak bergerak dan diduga telah melanggar pasal 358 KHUP.

Dia menuturkan dalam surat panggilan di duga menggunakan modus operasi menempati dan tidak mau meninggalkan tanah milik korban, yang kerugian berupa sebidang tanah seluas 783 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 1006 atas nama Fie Fie Soetanto.

Eko pernah di ajak bertemu dan musyawarah di salah satu club malam di Jakarta Utara, tapi pihak Fie Fie tak kunjung datang.

“Aku kemarin dipanggil polres mengenai kasus ini,” tambahnya.

Eko menyesalkan sikap ketua RT setempat karena telah membohongi mereka, bila ada bangunan terlantar akan disewakan kepihak lain,

Dia mengambil contoh bangunan rumah besar dijadikan tempat usaha, dan diduga belum ada ijin.

Sementara itu Fie Fie yang mengaku pemilik tanah tidak bisa menunjukan sertifikat tanah yang asli, dan menurutnya Leni adalah ibunya, dan ketika Monde menanyakan masalah kepada Fie Fie, dia langsung bergegas pergi dengan wajah kecewa. .

Tanpa permisi akhirnya Fie Fie dengan menggunakan kaca mata hitam dan mobil mewah meninggalkan lokasi pembongkaran.

Dari pantauan dilapangan kubu Fie Fie sempat membawa tenaga bangunan dilengkapi dengan alat perkakas untuk melakukan pembongkaran rumah.

Kericuhan ini membuat Zidane anak Eko berumur 4 tahun menjerit menagis karena melihat puluhan anggota Satpol PP Depok untuk melakukan pembongkaran warung miliknya ayahnya Eko.

Menurut Eko anaknya bila melihat anggota Satpol lari ketakutan dan menjerit menangis.

“Papa ada satpol PP, saya takut,” tiru Eko kepada Monde.

Kasatpol PP kota Depok Sariyo Sabani mengatakan kedatangan kesini untuk menertibkan dan membongkar bangunan warung tanpa IMB.

Lanjut Sariyo tanah ini dulunya digunakan toko material, dan pernah dirampok, karena takut pemilik meninggalkan tanah ini, dan sekarang banyak pihak yang mengakui tanah ini.

“Kita datang kesini untuk menghindari terjadinya gesekan,” tutur Sariyo.

Sariyo menghimbau kepada pihak Fie Fie untuk menunjukkan surat sertifikat tanah yang asli kepada keluarga Eko, kita tidak bisa melakukan pembongkaran rumah milik Eko karena mempunyai IMB.(m-10)

BERITA UTAMA, 3-Jun-2008 13:17:53 WIB

Akibat abaikan IMB, rumah warga dibongkar

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

Anda warga Depok yang mendirikan bangunan di lokasi yang terlarang atau tanpa dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)? Hati-hati, sebab ketika bangunan mengabaikan izin, bakal ada pihak yang siap membongkarnya.

Lihat nasib dua warga Kota Depok yang diduga tidak mengantongi IMB saat mendirikan bangunan. Sudah mengeluarkan uang, begitu membangun terpaksa dibongkar karena tidak memiliki IMB.

Kemarin, ratusan petugas penegak hukum Kota Depok menertibkan bangunan yang dihuni Eko di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.

Pada hari yang bersamaan, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) berjanji dalam pekan ini akan melayangkan surat kepada Satpol PP agar membongkar bangunan liar di pertigaan jalan Margonda-Juanda milik Andri.

Kasatpol PP Depok Sariyo Sabani didampingi Danramil Cimanggis Kapten P. Lubis mengatakan para petugas mendatangi rumah yang dihuni Eko Hariyadi setelah memperoleh laporan adanya bangunan yang diduga tidak memiliki izin.

“Kita hanya meneruskan laporan dari warga tentang adanya bangunan liar dan tanah yang bermasalah,” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Untungnya petugas memberikan toleransi kepada Eko, warga yang tinggal di rumah itu agar membongkar sendiri warung usahanya dengan batas waktu satu minggu ke depan.

Eko menuturkan sudah lima tahun tinggal di RT03 RW03 Harjamukti atas amanat dan persetujuan dari sang pemiliki tanah yakni Otong. “Saya disuruh tinggal disini oleh pak Otong,” katanya.

Dia menjelaskan tanah tersebut masih berstatus sengketa antara Otong dengan Pipi Sutarto.

Hingga saat ini, pengadilan belum memutuskan siapa yang berhak untuk memiliki tanah ini, semuanya harus sesuai dengan putusan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) memerintahkan kepada Andri agar menghentikan pembangunan di kawasan yang diperuntukkan untuk jalan (Damija) di pertigaan jalan Margonda-Juanda.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas (Kabid Wasdal) Distakotbang, Jondra Putra mengatakan pihaknya sudah melayangkan SP4 sebanyak tiga kali kepada pemilik bangunan liar tersebut, namun dia tetap membandel.

Dia menjelaskan sudah melayangkan surat perintah pembongkaran pada 14 Mei lalu. “Distakotbang memberi tenggat waktu sekitar 14 hari sejak surat dikeluarkan. Jika tidak ada tanggapan, akan diserahkan kepada Satpol PP,” ujarnya.

Dalam minggu ini, lanjut dia, pihaknya segera mengirimkan surat kepada Satpol PP agar dilakukan pembongkaran secara paksa.

Bangunan yang berada tepat di pertigaan jalan Margonda dan Juanda itu jelas-jelas melanggar Perda No.3/2000 tentang IMB dan retribusi bangunan yang menegaskan larangan mendirikan bangunan di lahan Damija.

Kasie Pengawasan Distakotbang Eri Sumantri mengatakan pemilik bangunan pernah datang menghadap ke Distakotbang setelah menerima SP4 II dan menyampaikan memiliki izin berjangka.

Tidak tertutup kemungkinan bangunan yang dinilai melanggar aturan seperti Perda No.3/2000 tentang IMB dan Retribusi Bangunan di setiap sudut Kota Depok akan dibongkar.

Oleh sebab itu, sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya seperti tidak untuk peruntukan jalan, sanitasi atau aliran air.

Sebab, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.

Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkunan sekitarnya.

Selain itu IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Warga sebaiknya bercermin kepada kejadian dimana ada orang yang mendirikan bangunan tanpa IMB.(FX Aji Hendro/Dodi Esvandi)

PERISTIWA, 2-Jun-2008 14:40:17 WIB

Komnas PA kecam Kasat Pol PP
Pekan depan akan dampingi para bocah

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

MARGONDA, MONDE : Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengecam tindakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Sariyo Sabani yang menggelandang anak-anak pelaku sindikat pencurian tutup pentil.

Menurut dia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya Satpol PP tidak boleh memperlakukan anak-anak pelaku tindakan pencurian seperti halnya pelaku usia dewasa.

“Tindakan KaSat Pol PP tidak dibenarkan apalagi melakukan intimidasi dengan melakukan interogasi, membentak dan mengundang media massa. Karena anak-anak pelaku kriminal di bawah umur tidak boleh dipublikasikan,” ujar Seto menanggapi pemberitaan Monde (30/5).

Menurut Seto, Kasat Pol PP seharusnya mengetahui mengundang media massa berpotensi merusak mental anak-anak tersebut ketika foto dan identitas mereka dipublikasikan kepada masyarakat.

Seto memastikan pekan depan akan ke Depok untuk melakukan pendampingan hukum kepada para pelaku pencurian tutup pentil tersebut.

Sementara itu dari Balaikota, Satpol PP diketahui telah melakukan tindakan simpatik dalam penanganan kenakalan anak-anak pencuri tutup pentil motor dan mobil di lingkungan Kantor Balaikota Depok tersebut .

Seluruh pelaku yang berusia di bawah umur itu telah diserahkan pada pembinan orang tua masing-masing pelaku.

Dihubungi melalui selulernya kemarin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Sariyo Sabani, menuturkan sejumlah orang tua pelaku telah dipanggil untuk diminta menandatangani surat pernyataan.

Dalam surat pernyataan itu menghimbau agar mereka melakukan pembinaan dan pengawasan atas sikap dan perilaku anaknya untuk berbuat baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan mereka untuk mengambil barang yang tidak menjdai haknya.

Sariyo pun berjanji, jika terbukti kemudian hari sejumlah anak itu mengulangi perbuatannya Satpol PP tidak segan segan untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya agar mendapatkan pembinaan dalam tahanan khusus anak-anak.

Parahnya lagi, dari hasil introgasi yang dilakukan Satpol PP, bahwa anak-anak itu mengetahui bahwa aksi yang mereka lakukan adalah perbuatan mencuri, yang mereka sadari pula itu merupakan perbuatan terlarang.

Dari tutup pentil yang harganya Rp15.000 hingga

Rp20.000 per butirnya yang diambil oleh para anak-anak itu diduga kuat oleh Sariyo, ada pihak yang menampungnya.

Dari hasil pengembangan pula lanjut Sariyo daerah operasi para anak-anak itu tak saja di lingkungan kantor Balaikota namun juga di tempat parkir lain.

Diakui oleh Sariyo, saat ini pihaknya memang masih mengalami keterbatasan personel dalam pengawasan kantor pemerintah kota itu.

Seluruh anggota Satpol PP lanjut Sariyo, selama ini jumlahnya 105 orang. Mereka pun dibagi tak saja untuk mengawasi areal pemkot saja namun juga wilayah yang lain seperti halnya kantor DPRD.(ina/p-1)

Mei 2008

PERISTIWA, 31-Mei-2008 13:9:52 WIB

Kasatpol PP interogasi pelaku
Bocah pencuri pentil motor dibekuk

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

BALAIKOTA, MONDE: Kawanan bocah pencuri penutup pentil yang biasa beroperasi di lingkungan Pemkot Depok dibekuk aparat Satpol PP Kota Depok, kemarin.

Mereka adalah AF (11) Kelas 5 SD Pancoran Mas I warga RT 02 Rw, MS (9) Siswa kelas 3 SD Pancoran Mas I, FK (8) siswa kelas 2 SD Anyelir Pancoran Mas, serta FN (8) SD Anyelir Pancoran Mas. Semetara itu sejumlah rekannya lain sempat kabur melarikan diri.

Dari sejumlah bocah itu Aparat Sat Pol PP berhasil menyita sedikitnya 13 penutup pentil motor sebagai barang bukti.

AF yang merupakan anggota paling basar di antara pelaku, sempat memberikan keterangan yang berbeda. Dia mengaku bahwa aksinya itu baru pertama kalinya. Namun di kesempatan lain ia mengaku perbuatannya sudah sedikitnya 3 kali.

Sementara itu, FN dan FK mengaku selain baru pertama kali, aksi keduanya itu hanya sekadar ikut-ikutan saja.

Dalam keterangan selanjutnya, kawanan bocah tidak saja mengambil tutup pentil motor saja, tapi tutup pentil mobil. Tutup pentil berharga antara Rp5.000 hingga Rp20.000 itu sebetulnya hanya digunakan untuk aksesoris sepeda mereka.

Aksi bocah yang masih di bawah umur itu, diduga bukan untuk yang pertama kalinya. Mengingat sejumlah pemilik motor atau pun mobil yang diparkir di lingkungan Pemkot ada yang beberapa kali kehilangan tutup pentil motor sejak beberapa bulan lalu.

Nurman, salah seorang pegawai Pemkot, mengaku pernah kehilangan tutup pentil bahkan lebih dari sekali kali. “Ya, harganya sih nggak seberapa. Tapi ya kesel juga,” tuturnya kepada Monde. Ia pun berujar tak hanya dirinya namun sejumlah rekanya mengeluhkan sering terjadi kehilangan tutup pentil.

Sementara itu Kepala Sat Pol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, menduga bahwa aksi sejumlah bocah itu ada orang dewasa yang mendalanginya yang bisa jadi sebagai penadah.

“Jika harga barunya saja mencapai kisaran Rp20.000 maka dilempar ke pasar Rp5.000 akan cepat terjual,” katanya.

Sariyo yang mengintrogasi sejumlah pelaku, memanggil para orang tua pelaku untuk melakukan pembinaan kepada anak mereka.

Sementara itu anggota dari Kepelisian Polres Depok Basiran, berujar pengambilan pentil mobil atau pun motor merupakan tindakan kriminal.

Jika pun harus diusut dengan menahan sejumlah bocah itu, harus ada korban yang membuat laporan kehilangan terlebih dahulu. Namun demikian publikasi dari media pun menurutnya juga sebuah hukuman moral yang diharap memberi efek jera.(ina)

DEPOKRASI, 24-Mei-2008 14:54:59 WIB

Belum kantongi IMB
Pol PP segel bangunan di Leuwinanggung

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

LEUWINANGGUNG, MONDE: Tekad Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi penegak perda untuk menertibkan bangunan liar yang tidak memiliki IMB terus dilakukan.

Pada Kamis (22/5) Satpol PP kembali menyegel dan memerintahkan pembongkaran sebuah rumah makan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan dan izin pemanfaatan ruang (IPR).

Penyegelan itu dipimpin langsung oleh Korlap Satpol PP Syamsuri dan disaksikan Kasatpol PP Sariyo Sabani.

“Pemilik bangunan, yaitu H Heryadi sudah diperingatkan sejak tahun 2006 melalui SP4 hingga tiga kali. Namun SP4 itu tidak pernah digubris,” kata Sariyo kepada Monde, kemarin.

Menurutnya, selain melayangkan SP4, pihak kelurahan dan kecamatan juga sudah diminta untuk menegur pemilik bangunan agar menghentikan kegiatan pembangunannya. “Tapi tetap saja semua teguran dan peringatan itu tidak diacuhkan.”

Terkuaknya masalah bangunan tanpa IMB itu, kata Sariyo, karena pemilik lahan yang mengadukan kasus ini ke polisi.

“Pemilik lahan yang sah adalah Ibu Beby Nuraini, pemilik sertifikat atas tanah tersebut. Otomatis, pemilik bangunan tidak mungkin memiliki IMB, karena dia tidak punya sertifikat,” ujarnya.

Penyegelan bangunan itu, menurutnya, dilakukan lantaran Satpol PP melihat bahwa hal itu telah melanggar Perda 14/2001 tentang Tertib Bangunan.

“Satpol PP tidak peduli masalah kasus tanah itu, yang penting adalah bangunannya tidak punya IPR dan IMB. Karena itu harus dibongkar,” tandas Sariyo.

Lebih lanjut Sariyo menjelaskan, kepada pemilik bangunan juga sudah dilayangkan surat perintah pengosongan dan pembongkaran sejak tahun 2007.

Pemilik bangunan, H Heryadi menerima tindakan penyegelan dari Satpol PP.

Namun dia meminta waktu selama dua minggu untuk membereskan barang-barangnya dan berjanji akan membongkar secara sukarela bangunan tempat usahanya tersebut.

Sementara itu dari beberapa sumber Monde yang enggan disebutkan namanya, kasus bangunan tanpa izin di Leuwinanggung itu melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Depok dan institusi pemerintah lainnya.

“Ada pejabat yang memberi jaminan kepada H Heryadi untuk mendirikan bangunan di tempat itu. Pejabat itu berjanji akan menguruskan IMB-nya. Padahal jelas-jelas bahwa mereka bukan pemilik lahan, sebab lahan itu kepunyaan Ibu Beby Nuraini,” ujar sumber tersebut.

Menurut sumber Monde, kasus tanah tersebut saat ini ditangani pihak kepolisian.(van)

BERITA UTAMA, 22-Mei-2008 14:31:12 WIB

Secure Parking RS Bunda disegel

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE: Meski telah beberapa kali diperingatkan, bahkan DLLAJ serta Satpol PP telah melakukan penyegelan terhadap provider yang membandel, ternyata masih ada saja provider dan pengelola parkir yang menerapkan tarif tidak sesuai Perda no 42/2000 soal Perparkiran.

Kemarin tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Sariyo Sabani dan Kabid Teknik Sarana dan Prasarana DLLAJ, Norman Sjafaat kembali melakukan penyegelan terhadap provider parkir di Rumah Sakit Bunda Margonda yang terbukti menaikkan tarif yang tidak sesuai Perda. Pengelolaan parkir di rumah sakit itu dilakukan oleh perusahaan Secure Parking.

“DLLAJ telah berulang kali mengingatkan kepada pengelola parkir agar mereka mematuhi Perda. Mereka juga telah berjanji akan patuh. Namun ternyata masih ada yang ‘kucing-kucingan’ dengan menerapkan tarif melebihi ketentuan,” ujar Norman.

Padahal, menurutnya, kemarin akan dilakukan sidang paripurna DPRD untuk mengesahkan revisi Perda Perparkiran yang baru. “Anggota dewan tidak mau mengesahkan Perda jika masih ada provider yang membandel,” ujarnya menambahkan.

Penyegelan di RS Bunda, lanjut Norman, berawal dari laporan salah seorang anggota dewan mengenai langgaran tarif di tempat itu. “Setelah saya cek ke lapangan, tarifnya memang melanggar Perda,” katanya.

Tim gabungan dari DLLAJ dan Satpol PP kemudian langsung bergerak ke RS Bunda Margonda. Di lokasi, tarif yang tertera di papan parkir Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk sepeda motor.

“Padahal pengelola parkir di tempat ini (Secure Parking – Red) merupakan provider kelas atas yang juga mengelola parkir di tempat lain. Mereka sudah mengetahui tarif sesuai Perda. Namun tetap saja melakukan pelanggaran,” kata Norman.

Karena menemukan bukti pelanggaran di lapangan, tim terpadu langsung melakukan penyegelan terhadap parkir di tempat itu. Sopian, salah seorang petugas parkir di RS Bunda Margonda mengaku bahwa tarif parkir di sana baru diubah pada hari itu.

“Kalau kemarin tarif parkir mobil masih Rp1.000 dan tarif parkir sepeda motor Rp500. Tadi pagi tarifnya diubah menjadi Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk sepeda motor. Saya sendiri nggak tahu siapa yang memerintahkan untuk mengubah karena saya hanya pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Kasatpol PP Sariyo Sabani mengatakan bahwa tim terpadu, baik DLLAJ maupun Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai tarif parkir di lapangan.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan ada tempat parkir yang menerapkan tarif tidak sesuai Perda, agar melaporkan kepada DLLAJ atau Satpol PP,” katanya.

Sariyo mengingatkan kepada pengelola parkir untuk tidak mencoba-coba untuk melanggar Perda yang sudah ada. “Pokoknya selama Perda yang baru belum disahkan dan diundangkan, pengelola parkir tidak boleh menaikkan tarif sesuka hati,” katanya.

Kabid Teknik Sarana dan Prasarana DLLAJ, Norman Sjafaat sangat menyayangkan masih adanya provider parkir yang membandel. “Padahal tidak lama lagi Perda yang baru akan disahkan. Saya hanya meminta pengelola parkir untuk bersabar. Tapi jika mereka tidak bisa sabar, terpaksa kami segel,” katanya.

Sementara itu Manajer Marketing Secure Parking untuk wilayah Depok, Toni Tjuatja saat dihubungi Monde mengaku bahwa tarif parkir yang diterapkan di RS Bunda Margonda karena adanya kesalahan sistem.

“Tarif parkir di sana sebenarnya Rp1.000 untuk mobil. Itu hanya kesalahan sistem. Saya sendiri tidak tahu kenapa kesalahan itu terjadi. Saya akan mengecek ke lapangan,” katanya sambil mematikan telepon.(van)

BERITA UTAMA, 15-Mei-2008 12:18:35 WIB

Terminal & stasiun ditertibkan
Hari ini giliran Stadela

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

TERMINAL, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali memperlihatkan tajinya. Tanpa ada kompromi, satuan penegak Perda itu menghancurkan kios tanpa izin yang berdiri di areal terminal Depok dan stasiun Depok Baru.

Penertiban menghadapi aksi paling sengit di areal terminal Depok. Puluhan aparat gabungan Satpol PP, DLLAJ, Polres dan Koramil dalam waktu sekejab meratakan sepuluh kios. Penertiban kios yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Sariyo Sabani dan Kabid Teknik Sarana dan Prasarana DLLAJ, Norman Sjafaat dimulai sekitar pukul 13.00 kemarin.

Dengan kekuatan 30 personil Satpol PP, 35 anggota DLLAJ, dibantu aparat dari Polres Depok dan Koramil, tim terpadu bergerak menghancurkan kios yang berada di jalur hijau.

Di awal penertiban sempat terjadi ketegangan dengan beberapa pedagang dan masyarakat yang mengaku dari salah satu ormas di Kota Depok. Mereka berusaha mencegah anggota Satpol PP menghancurkan kios yang dalam tahap pembangunan itu.

Namun Sariyo Sabani sebagai pemimpin tim terpadu tidak terlihat gentar. Dia tetap memerintahkan anggotanya untuk menghancurkan kios yang ada.

“Saya berani dipenjara jika saya salah. Tapi jelas-jelas bahwa bangunan ini didirikan di lahan milik Pemkot dan tanpa memiliki izin. Orang bikin anak aja izin dulu,” kata Sariyo.

Bentrokan kembali hampir terjadi saat anggota Satpol PP ingin menghancurkan kios milik Ibu Suparna. Dengan berteriak lantang, dia menantang dan berusaha mencegah anggota Satpol PP yang ingin menghancurleburkan kios kesayangannya.

“Apa dasar Satpol PP melakukan penertiban ini. Ini adalah tanah pribadi, bukan milik Pemkot. Saya akan tuntut Nur Mahmudi Isma’il ke pengadilan,” teriaknya dengan keras, sehingga menarik perhatian warga yang saat itu berada di sekitar terminal.

Tapi anggota Satpol PP tampak tidak gentar dengan ancaman itu. Bermodalkan palu dan martil, mereka terus bergerak menghancurkan kios-kios itu.

“Aku habisi kau Sariyo…! Aku keturunan dari Sisingamangaraja. Jangan main-main denganku. Kau, istri, dan anak cucumu akan menyesal! Mati kau!” teriaknya histeris.

Suparna sendiri mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai penertiban itu.

“Pemkot Depok sangat arogan. Saya memiliki izin mendirikan bangunan, dan tanah ini milik pribadi. Pemkot tidak berhak menghancurkan kios-kios di terminal ini,” tuturnya.

Namun hal itu dibantah oleh Sariyo Sabani. Menurutnya lahan seluas 25.564 meter persegi di terminal sertifikatnya atas nama Pemkot. Menurutnya, penertiban di terminal sudah dilakukan sebanyak tiga kali, sejak 13 Desember tahun lalu.

“Kondisi terminal sudah sangat kumuh. Tujuan penertiban ini untuk menata terminal agar lebih nyaman. Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, silahkan selesaikan di pengadilan,” katanya.

Hal senada diungkapkan Norman Sjafaat. Menurutnya, tidak masuk akal jika ada orang yang mengatakan bahwa lahan terminal merupakan milik pribadi.

“Sertifikatnya atas nama Pemkot. Silahkan lihat di bagian perlengkapan Pemkot Depok,” tandasnya.

Setelah penertiban kemarin, kata Norman, maka lahan tersebut akan dikembalikan menjadi jalur hijau. “DLLAJ akan segera memagar di sekeliling lahan itu dan menanamnya dengan pepohonan.”

Selain di terminal Depok, kemarin juga dilakukan penertiban terhadap PKL di stasiun Depok Baru, dan hari ini direncakan penertiban lanjutan di Stasiun Depok Lama.

Jangan rugikan pedagang ‘Namun aksi penertiban itu dipertanyakan pedagang yang berada di peron Stasiun kereta listrik Depok Lama (Stadela) Menurut mereka dengan penertiban itu menyebabkan pedagang tak bisa mencari nafkah.

Muslih, Koordinator pedagang kemarin mengatakan, penertiban terhadap pedagang peron Stadela berkaitan dengan program Adipura, sehingga pedagang di stasiun akan ditertibkan.

Namun demikian dia berharap penertiban tak merugikan para pedagang yang jumlahnya sebanyak 85 pedagang yang mempekerjakan ratusan pekerja. “Adanya pedagang bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Terkait program Adipura, lanjut dia, pedagang mendukung program Adipura dengan tujuan terciptanya kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Cari solusi

Namun diingatkan bahwa penertiban itu seharusnya tidak merugikan pedagang, sehingga perlu dicarikan jalan keluar agar pedagang bisa berjualan di peron stasiun.

Dia juga menambahkan, pihak pedagang sudah bertemu dengan pihak stasiun supaya bisa mencari jalan keluar yang terbaik agar pedagang bisa tetap berjualan.

Usulan pedagang, menurut dia, dibuat bangunan semi permanen di areal stasiun yang tak mengganggu penumpang. Pembangunannya bisa melibatkan pihak ketiga.

Ma’ruf Rahman, dari Lembaga Pengawasan dan Pembangunan Daerah, Kota Depok mengatakan, program Adipura sebaiknya tidak mengorbankan pedagang, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik.

“Kami mendukung program Adipura tapi jangan korbankan pedagang, aparat Walikota Depok sebaiknya memperhatikan aspek kemanusiaan,” pintanya.

Dia juga meminta kepada pihak stasiun agar mencarikan jalan keluar bagi para pedagang Stadela agar mereka bisa nyaman berjualan.

Lebih lanjut dia mengatakan, mendapatkan informasi dari pedagang adanya penertiban melalui surat yang dilayangkan pihak stasiun kepada pedagang. Surat dikirimkan pada 5 mei 2008, nomor 146/DP/V/2008, Hal bedah stasiun/penertiban pedagang.

Dalam surat itu antara lain disebutkan, terhitung mulai 21 Mei 2008 tidak diijinkan berdagang di area stasiun, lapak, warung etalase, tenda harus segera dibongkar untuk dikembalikan ke fungsinya sebagai akses pelayanan penumpang.

Apabila sampai batas waktu itu tak memindahkan ataupun membongkar sendiri, maka petugas dari PT Kereta Api (Persero) dan Pemda Depok (Satpol PP) akan membongkarnya. Surat ditandatangani Kepala Stasiun Depok Sardju Mardianto.

Dalam surat berikut, nomor 148/Dp/V/08 antara lain menyebutkan, sehubungan dengan hasil rapat Kadiv Jabotabek dengan Walikota Depok tanggal 6 Mei 2008 disepakati untuk mendukung penilaian Adipura, maka bedah stasiun Depok/kerja bakti yang semula diprogram 21 Mei, dimajukan menjadi 15 Mei 2008.

“Maka dari itu kami minta para pedagang bersedia membongkar/memindahkan lapak, warung dan etalase serta tenda paling lambat Rabu, 14 Mei 2008,” kata Norman.

Kepala Stasiun Depok Lama Sardju Mardianto ketika dihubungi via handphone mengatakan, penertiban yang dilakukan dalam rangka program Adipura.

Ketika ditanya lebih jauh handponenya mendadak mati, dan tak bisa dihubungi lagi. Yakob, wakil Kepala Stasiun ketika ditemui mengakui, Kepala Stasiun Depok Lama sedang kerja bakti di Stasiun Depok Baru.

Penertiban pedagang kakilima juga berlangsung di Stasiun Depok, kemarin. Sedikitnya 100-an aparat gabungan dari Polsek Pancoran Mas, Koramil, Satpol PP dan juga PJKA turut terlibat dalam acara itu.

Kanit Patroli Polsek Panmas Muhyi Wj, kepada Monde menuturkan, penertiban pedagang akan dilakukan secara rutin. Acara penertiban itu juga sebagai dukungan terhadap Pemkot dalam upaya untuk meraih Adipura.

Banyaknya pedagang yang berdagang di area lintasan rel menurut Muhyi, karena ringannya hukuman yang diterapkan bagi para pelanggar ketertiban.

Guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan serta penertiban agar para pedagang tak lagi berjualan di lintasan, area itu pun akan dipasang pagar pembatas.

Koordinator Tim Penggerak Adipura, Lutfi Fauzi, mengatakan hari ini kegiatan serupa juga akan di lakukan di Stasiun Depok Lama.

“Besok [hari ini—Red] kegiatan akan dipimpin langsung oleh walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Rencananya Kadaop I Jabotabek, Syahril, juga akan hadir,” ujar Lutfi.

Menurutnya untuk bedah stasiun di wilayah Depok, sebelumnya telah dilakukan di Stasiun Pondok Cina pada tanggal 6 Mei 2008.

“Sekarang [kemarin—Red] Depok Baru, dan besok [hari ini—Red] Depok Lama.” (van/alp/why/sud/ina/wen)

OLAHRAGA, 13-Mei-2008 13:22:11 WIB

Turnamen Sepakbola KNPI Cup 2008
Abung: Upaya cari bibit pesepakbola andal

Berita Lainnya
• Berharap… menunggu dan berbuah…
• Rahasia kontrak Beckham
• Higuain cedera dua pekan

Turnamen sepakbola bertajuk KNPI Cup 2008 mengakhiri putarannya Minggu sore (11 Mei) di Lapangan Jaya Sakti, Grogol.

Grand final yang dihadiri sekitar 4000 penonton, PS Karya Jati Grogol berhasil menundukkan Guna Bakti Pertiwi (GBP) Kukusan, melalui drama adu pinalti 4-2 (0-0). Di balik suksesnya pertandingan, yang juga layak diberi predikat winner adalah penyelenggara kegiatan tersebut yaitu jajaran DPD KNPI Kota Depok.
Sebanyak 64 kesebelasan dari Jabodetabek ikut dalam turnamen yang berlangsung sejak 9 Maret itu. Putaran I (64 besar) terlaksana 9 Maret s/d 9 April, putaran II (32 besar) 10 s/d 25 April, putaran III (16 besar) 26 April s/d 3 Mei, dan Putaran IV (8 besar) 4 s/d 7 Mei. Babak semifinal 8 dan 9 Mei, dan final pada 11 Mei.
Hampir dua bulan pengurus dan anggota KNPI Depok berjibaku mensukseskan even dengan ditopang oleh sejumlah sponsor dan media partner Harian Monitor Depok.
Sejumlah doorprize berupa berkarung-karung beras dan puluhan handphone diberikan kepada penonton. “Ini ajang perdana, Insya Allah tahun depan lebih semarak dan lebih memunculkan pesepakbola andal,” ucap Ketua DPD KNPI, H Syafei Asnap yang akrab disapa Abung.
Lebih lanjut Abung menilai, grand final even ini pun menuai hikmah positif khususnya bagi GBP yang bermaterikan pemain Persikad.
“Tim GBP yang notabene Persikad banyak dapat pelajaran dari even ini, karena menemukan lawan sepadan [Karya Jati] yang semua pemainnya dari Kamerun dan Nigeria. Hasilnya kan bisa dijadikan evaluasi oleh tim Persikad pra persiapan menuju Divisi Utama, Juli mendatang,” ucap Abung.
Di bagian lain Abung berharap, melalui kegiatan ini masyarakat Depok akan lebih mengenal keberadaan organisasinya, “Karena KNPI bukan sekadar organisasi yang menaungi berbagai OKP dan Ormas, melainkan juga milik masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu Tokoh Pemuda Depok, Pradi Supriatna, menyatakan angkat topi atas suksesnya KNPI Cup, “Turnamen ini bagus untuk pembinaan sepakbola. Sebaiknya apa yang dilakukan KNPI Depok dapat menular ke ormas lain untuk menyelenggarakan ajang serupa.”
Final KNPI Cup dihadiri Wakil Walikota Depok yang juga Ketua Umum Persikad Yuyun Wirasaputra, Kasatpol PP Sariyo Sabani, Manajer Teknik Persikad Hasbullah Rachmad, Ketua Dema Ridwan Setiawan, Tokoh Pemuda Depok Pradi Supriatna.
Hadir pula Danramil Limo Kapten FX Rizal, Danton Yon Zikon 13 Kapten Arief Hidayat, Tokoh Masyarakat Grogol Ardja Junaedi, serta para pengurus OKP dan Ormas se-Kota Depok.(adv)

DEPOKRASI, 10-Mei-2008 13:28:28 WIB

Pelanggaran retribusi parkir
Mal Cimanggis bantah cabut segel

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

CIMANGGIS, MONDE: Manajemen Mal Cimanggis membantah mencabut segel tempat parkir yang dipasang DLLAJ dan Satpol PP, karena penerapan tarif parkir di tempat itu yang tidak sesuai dengan Perda 42/2000 tentang perparkiran.

“Pangelola parkir di Mal Cimanggis sudah menerapkan tarif sesuai aturan kok. Kami memungut biaya parkir sesuai dengan yang ditetapkan DLLAJ. Kalau nggak percaya lihat saja tarif yang terpampang di pos parkir,” ujar M. Sirait, pimpinan manajemen Mal Cimanggis. Pengunjung, lanjutnya tidak akan mau membayar melebihi tarif yang terpampang,

Seperti diberitakan Monde kemarin, segel tempat parkir yang dipasang di Mal Cimanggis, ternyata dicopot oleh pengelola mal, sesaat setelah tim terpadu meninggalkan lokasi itu.

Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani menilai tindakan pencopotan segel tanpa izin itu bisa dikenakkan sanksi pidana. Diintimidasi Sirait menuturkan, pada saat tim terpadu mendatangi mal untuk meyegel dan meminta dirinya menandatangani berita acara penyegelan, ia mengaku merasa diintimidasi.

“Dengan kondisi dikepung puluhan petugas dan teriakan-teriakan mereka supaya saya menandatangani berita acara, dengan terpaksa, bingung, dan takut saya tandatangani tanpa ada pilihan lain,” ujarnya.

Sirait mengatakan bahwa tim terpadu telah keliru melakukan penyegelan di Mal Cimanggis, karena pengelola mal sudah mematuhi Perda dan menerapkan tarif parkir sesuai dengan yang ditetapkan.

“Pengelola mal juga tidak mungkin mengorbankan pedagang yang ada di mal dengan penyegelan itu,” tuturnya.

Pedagang di mal juga harus mencari makan, lanjutnya, sehingga mereka harus diselamatkan.

Karena itu, menurut Sirait, akhirnya pengelola berinisiatif menutup segel dengan lembaran karton, sambil melakukan klarifikasi ke DLLAJ,” tuturnya.

Sebab itu, kata Sirait, tidak benar jika pengelola Mal Cimanggis telah mencabut segel yang dipasang.

“Kami hanya tutupi dengan karton,” ujarnya.

Dia berharap semua penjelasan ini bisa menyelesaikan permasalah yang ada.

“Kami sebagai pengelola Mal Cimanggis hanya berharap supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini,” tutur Sirait.(van)

DEPOKRASI, 9-Mei-2008 13:41:52 WIB

Segel tempat parkir di Mal Cimanggis dicopot
Sariyo: Pelaku bisa dipidana

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

CIMANGGIS, MONDE: Sehari setelah disegel oleh tim terpadu Satpol PP dan DLLAJ, aktivitas parkir di Mal Cimanggis tak terpengaru. Bahkan segel yang dipasang oleh Satpol PP di tempat itu juga dicopot sesaat setelah tim pergi dari tempat itu pada Rabu (7/5).

Dalam pantauan Monde kemarin, aktivitas pengelola parkir di Mal Cimanggis berlangsung seperti biasanya, layaknya tak terjadi apa-apa. Pengelola parkir di tempat itu tetap memungut tarif parkir kepada pengunjung mal.

Padahal sehari sebelumnya DLLAJ telah menegaskan bahwa tidak boleh ada kegiatan penarikan tarif parkir di tempat itu, sebelum segel dicabut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Seorang petugas parkir di Mal Cimanggis mengatakan bahwa saat tim terpadu meninggalkan Mal Cimanggis pada hari Rabu lalu, atasannya langsung menyuruh mencabut segel yang dipasang.

“Yang nyuruh bos saya,” ujar petugas parkir yang tidak mau menyebutkan namanya.

Monde sendiri tidak berhasil menemui Sirait, pegelola parkir di Mal Cimanggis yang menandatangani berita acara penyegelan pada hari Rabu lalu. “Pak Sirait nggak ada,” ujar seorang petugas keamanan.

Kabid Teknik dan Sarana DLLAJ, Norman Sjafa’at saat diminta komentarnya mengenai pencopotan segel di Mal Cimanggis mengatakan bahwa aksi itu bisa dikenai hukuman pidana.

“Yang bisa mencabut segel cuma PPNS. Kalau ada orang mencopot segel dengan seenaknya, dia bisa dipenjara. Masalah ini akan diserahkan kepada PPNS kepada pihak yang berwenang,” ujar Norman.

Dia juga mengatakan akan segera memanggil pengelola parkir di Mal Cimanggis untuk mengkalrifikasi persoalan ini.

“Pengelolanya akan kami panggil. Izinnya pengelolaan parkirnya juga akan dicabut,” ujar Norman.

Sementara itu Kasatpol PP yang juga Koordinator PPNS, Sariyo Sabani mengaku sudah mendapt informasi pencopotan segel itu sejak Rabu sore.

“Saat sidang paripurna di DPRD, dua anggota dewan yaitu Dadang Ibrahim dan Murthada Sinuraya mengatakan bahwa segel yang dipasang Satpol PP dicopot oleh pengelola mal,” ujar Sariyo.

Belum tahu

Karena sudah sore, Sariyo baru memerintahkan anggotanya untuk mengecek kebenaran informasi itu kemarin.

“Ternyata informasi itu benar. Karena itu saya minta PPNS untuk menyegel kembali tempat itu,” kata Sariyo.

Dia juga telah memerintahkan PPNS untuk menyelidiki dan mengumpulkan data mengenai pencopotan segel itu.

“Tidak seorangpun berhak mencebut segel itu. Kalau ada yang mencabut tanpa izin, bisa dikenai pidana 2 tahun 8 bulan penjara,” ujarnya.

Menurut Sariyo, karena segel itu dipasang dengan menggunakan berita acara, maka pencabutan segel juga harus dengan berita acara yang ditandatangani PPNS. “Nggak bisa dicopot seenaknya!”

Sariyo mengaku belum bisa menduga siapa yang mencabut segel itu. “Kami harus mengumpulkan data dan informasi dulu, karena kami tidak melihat siapa orang yang mencopot segel itu.”

Dia mengatakan, seharusnya provider parkir mematuhi Perda yang telah ditetapkan mengenai perparkiran.

Mengenai pencabutan izin pengelolaan parkir, lanjutnya, itu semua diserahkan kepada DLLAJ sebagai pihak yang berwenang. Yang mengeluarkan izin adalah DLLAJ. Jika mau dicabut, itu hak DLLAJ. Satpol PP cuma sebagai eksekutor.(van)

BERITA UTAMA, 8-Mei-2008 12:15:56 WIB

Parkir bandel akhirnya disegel

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK RAYA, MONDE: Setelah tertunda akibat telat mengirim surat pemberitahuan, tim terpadu yang terdiri dari DLLAJ dan Satpol PP Kota Depok akhirnya menyegel tempat parkir bandel yang diketahui menerapkan tarif tidak sesuai dengan Perda 42/2000, kemarin.

Tiga tempat parkir yang disegel itu: RS Sentra Medika, Mall Cimanggis, serta RS Meilia di Jalan Alternatif Cibubur. Tim beranggotakan 20 orang anggota DLLAJ dan Satpol PP itu dipimpin langsung Kasatpol PP Sariyo Sabani, Kabid Teknik dan Sarana DLLAJ, Norman Sjafa’at, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Denny Romulo.

Mereka bergerak dari pukul 9.00 langsung menuju Rumah Sakit Simpangan Depok di Jalan Raya Bogor.

Sampai di lokasi, tim terpadu menemukan bahwa tarif parkir di tempat itu masih melanggar Perda yang ada. Menurut Muhammad Zaini, salah seorang petugas parkir, tarif parkir untuk mobil Rp1.500 dan tarif parkir sepeda motor Rp1.000.

Zaini menjelaskan provider parkir di rumah sakit itu adalah perusahaan Magnificent Seven.

“Ini sudah melanggar ketentuan. Disegel saja,” kata Denny Romulo. Namun salah seorang pengelola staf dan pengelola rumah sakit mengaku bahwa mereka sebelumnya tidak pernah menerima surat peringatan dari DLLAJ.

“Tiba-tiba saja sekarang mau disegel tanpa ada peringatan,” katanya.

Staf rumah sakit yang enggan menyebut namanya itu mengaku mereka tidak pernah mengetahui tarif yang ada di Perda.

Karena sebelumnya tidak pernah mendapat surat peringatan, akhirnya pengelola parkir di RS Simpangan diminta membuat surat pernyataan untuk menerapkan parkir sesuai ketentuan. Saat itu juga tarif parkir di Rumah Sakit Simpangan diturunkan.

Tim terpadu kemudian bergerak menuju RS Sentra Medika yang lokasinya tidak jauh dari RS Simpangan. Di tempat itu tim terpadu kembali menemukan pelanggaran tarif parkir.

Akhirnya loket parkir di RS Sentra Medika disegel oleh tim terpadu. “Pengelolanya sudah diperingatkan, tapi mereka tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat,” katanya.

Agus, Coorperate afair Sun Parking yang mengelola parkir di RS Sentra Medika mengaku dia tidak berniat melanggar kesepakatan yang sudah dibuat.

“Perusahaan kami juga mengelola parkir di Detos dan komplek Cibubur Point. Di dua tempat itu sudah tidak ada masalah. Tapi yang di RS Sentra Medika, kami terlambat berkoordinasi dengan tim operasionalnya,” kata Agus.

Setelah menyegel parkir di RS Sentra Medika, tim terpadu bergerak ke Mal Cimanggis di tempat ini lagi-lagi ditemukan pelanggaran tarif parkir. Kendati di loket parkir ditulis tarif parkir untuk mobil Rp1.000 dan tarif parkir sepeda motor Rp500.

Namun ketika dikonfirmasi kepada salah seorang pengunjung mal, mereka mengaku membayar parkir mobil Rp1.500.

“Di tiket ditulis tarif parkir untuk mobil Rp1.500,” ujar Aisyah, seorang pengunjung mal Cimanggis sambil menunjukkan tiket parkirnya kepada anggota PPNS, Denny Romulo.

Kasatpol PP Sariyo Sabani mengatakan tarif parkir yang ditulis di loket untuk mengelabui petugas dan masyarakat. “Mereka melakukan kebohongan publik!”

Pengelola parkir di Mal Cimanggis awalnya berkilah bahwa mereka telah menerapkan tarid sesuai aturan. Namun dengan bukti-bukti yang ditemukan petugas, dia akhirnya menerima penyegelan yang dilakukan oleh tim terpadu.

Usai di Mal Cimanggis, akhirnya tim terpadu bergerak ke RS Meilia di Jalan Alternatif Cibubur. Pada salah satu rumah sakit terbesar di Depok itu, lagi-lagi ditemukan pelanggaran tarif parkir.

Tanpa kompromi, tim terpadu menyegel loket dan dan mesin parkir di tempat itu. Para petugas parkir dari Koppas Parking hanya bisa termangu menyaksikan apa yang dilakukan oleh anggota DLLAJ dan Satpol PP.

“Mulai hari ini tarif parkir di tempat yang telah disegel adalah gratis. Provider tidak boleh lagi menarik biaya parkir kepada pengunjung karena selama ini mereka telah melanggar Perda parkir,” ujar Kabid Teknik dan Sarana DLLAJ, Norman Sjafa’at.

Norman mengatakan, izin pengelolaan parkir di tempat yang disegel itu akan dicabut oleh DLLAJ. “Jika pengelola gedung ingin ditempat mereka ada pengelolaan parkir, mereka harus menunjuk provider baru!”

Dia berharap penyegelan yang dilakukan oleh tim terpadu itu bisa menjadi shock therapy bagi provider parkir di tempat lain, supaya mereka tidak lagi melanggar Perda dengan menerapkan tarif parkir melebihi aturan yang ditetapkan.(van/m-10)

BERITA UTAMA, 3-Mei-2008 22:23:17 WIB

Ratusan bangunan akan disegel
Distakotbang Depok: Langgar IPR & IMB

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Ratusan bangunan yang berada di 22 titik di wilayah Depok terancam disegel oleh Satuan Polisi Satpol Pamong Praja (Satpol PP) karena dinilai telah melanggar Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rencana penyegelan ini dibenarkan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, Rendra Fristoto. Kepada Monde, kemarin, Rendra menuturkan bahwa ratusan bangunan di 22 titik ini memiliki pelanggaran yang beragam.
Di antaranya membangun di area resapan air sehingga melanggar Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), belum menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelanggaran lainnya.
Menurut Rendra, pihaknya telah melayangkan Surat Peringatan Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP4) sebanyak tiga kali dan tak mendapatkan respon.
Segera dieksekusi
Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani, mengatakan pihaknya segera melakukan eksekusi terhadap ratusan bangunan di 22 titik itu. Rencananya, eksekusi akan dilakukan pada bulan ini.
“Kami Satpol PP bukanlah macan ompong, namun macan yang memiliki taring. Sebagai Satpol PP kami siap menegakan Perda di wilayah Depok,” tutur Sariyo tegas.
Sejumlah bagunan yang melanggar itu menurut Sariyo bentuknya pun beragam, mulai dari rumah tinggal, gudang, rumah toko (ruko), hingga bagunan proyek perumahan.
Beberapa di antaranya adalah Perumahan Darrusalam yang berlokasi di Kelurahan Pancoran Mas, PT Karsa Agung Realindo Tipar di Mekarsari Cimanggis.
Bagi mereka yang tidak memenuhi aturan, akan terkena penyegelan terhadap pintu keluar/masuk untuk memberhentikan aktivitas hingga kewajiban dipenuhi.
Jika tetap membandel, Sariyo mengatakan Satpol PP siap membongkarnya. Menurutnya, dengan membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Perda, merupakan partisipasi swasta membangun Depok. Sariyo pun berharap hal itu akan ditaati oleh sejumlah investor yang melakukan bisnisnya di Kota Depok.
Megatron Margo
Sementara kemarin, Satpol PP Kota Depok mencopot segel yang dipasang pada papan iklan Megatron.
Layar iklan elektonik yang berlokasi di area Margo City, lanjut Sariyo telah melunasi kewajibannya melalui PT Djarum dengan NPWPD 2000 1354 00 00 senilai Rp262.500. 000 serta bunga denda sebesar Rp10.500. 000.
“Dengan demikian, mereka berhak untuk mengoperasikan papan iklan yang telah mereka lunasi kewajibannya itu,” tutur Sariyo menjelaskan.(ina)

April 2004

DEPOKRASI, 24-Apr-2008 13:38:53 WIB

Milik Habib Idrus
Galian liar di Jl Sawangan akan distop

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

PANCORAN MAS, MONDE: Kegiatan galian liar yang disebut-sebut milik H Noming dan Habib Idrus Al Gadri di Kampung Jemblongan RT 04/RW 11, Jl. Sawangan, Kel. Pancoran Mas akan disegel Satpol PP Kota Depok.

Sebelum tindakan penyegelan tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani, dalam surat perintah penghentian kegiatan (SP2K) memerintahkan pengelola galian liar itu segera menghentikan kegiatannya sebelum mendapat izin dari Pemkot Depok.

“Apabila surat perintah kegiatan tidak diindahkan, kami akan segera menyegel kegiatan penggalian di lokasi tersebut,” tegas Sariyo kepada Monde, kemarin.

SP2K bernomor 300/052/-Satpol PP/Tib 08, tanggal 23 April 2008, yang ditandatangani Sariyo Sabani menyebutkan bahwa untuk terwujudkan supremasi hukum bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tertib dalam menegakkan Perda, apabila surat perintah itu tidak dilaksanakan akan diadakan penyegelan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP Kota Depok.

Surat tersebut ditembuskan kepada Kabag Perekonomian Pemkot Depok, Camat Pancoran Mas, serta Lurah Pancoran Mas.

Untuk itu pengelola atau pemilik lahan seluas kurang lebih 1.000 m2 diminta agar segera mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penggalian di lokasi tersebut.

Anggota Satpol PP Kel. Pancoran Mas, Tarzan mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya kegiatan penggalian di lokasi tersebut setelah memperoleh informasi dari wartawan.

“Kami juga baru tahu dari wartawan, kami akan memanggil pemilik lahan dan pengelola galian tersebut,” kata Tarzan.

Sariyo menyesalkan, para lurah dan camat terutama aparat masing-masing jarang sekali menginformasikan, apalagi melaporkan apabila ada kegiatan galian atau kegiatan yang melanggar peraturan daerah.

”Satpol PP Kota Depok selama ini lebih banyak terima informasi dan laporan dari pers, padahal kelurahan dan kecamatan semestinya lebih proaktif untuk melaporkan ke tingkat kota, tapi jarang sekali, saya juga nggak tahu kenapa,” kata.

Penurapan Sementara Habib Idrus saat dihubungi Monde mengenai persoalan ini sama sekali tidak membantah. “Sebenarnya itu bukan kegiatan penggalian, tapi penurapan, karena saya takut lokasi itu longsor,” kata Habib Idrus. Dia menjelaskan, di lokasi itu memang akan dilaksanakan kegiatan pembangunan.

“Tapi saya nggak tahu kalau untuk menurap tanah harus memiliki izin. Saya berterima kasih telah diperingatkan, karena pada dasarnya saya ingin membangun sesuai peraturan,” ujarnya.

Habib Idrus menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengurus segala perizinan pembangunan di tempat itu, termasuk IPR dan IMB-nya. “Jika saat ini saya belum boleh melakukan kegiatan, maka kami akan hentikan untuk sementara. Saya akan patuh,” katanya lagi.

Secara lisan dan melalui SMS, kata Habib Idrus, dirinya sudah meminta izin kepada Kasatpol PP Sariyo Sabani.

“Tapi jika sekarang diminta untuk menghentikan kegiatan, sama sekali nggak ada masalah. Sekarang pun kegiatan itu sudah dihentikan,” ujarnya.(mj/van)

AJANG DUIT, 23-Apr-2008 12:33:24 WIB

Wali tolak penurunan pajak reklame megatron

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

PANMAS, MONDE: Pemkot Depok menolak penurunan nilai pajak reklame hingga mencapai Rp150 juta atas pemasangan megatron produk rokok di Margo City yang sebelumnya dimohonkan oleh PT Level Delapan Utama (LDU).

Penolakan atas penurunan nilai pajak tersebut terungkap dalam Surat Keputusan Walikota Depok bernomor 970/129/KPTS/Dispenda/ Huk/2008, tertanggal 7 April 2008, sebagai jawaban atas surat permohonan penurunan nilai pajak reklame megatron yang diajukan oleh PT Level Delapan Utama pada 11 Februari 2008.

Sumber Monde di Dispenda mengaku, surat penolakan Pemkot Depok itu telah disampaikan kepada penanggungjawab PT Level Delapan Utama pada 16 April lalu.

“Walikota tidak bisa mengabulkan permohonan atas penurunan nilai pajak reklame untuk pemasangan billboard megatron di Margo City,” tandasnya,kemarin.

Untuk pemasangan billboard megatron produk rokok di areal Margo City, PT Level Delapan Utama diwajibkan membayar pajak reklame sebesar Rp262.500.000.

Namun nilai pajak yang ditetapkan Dispenda itu dinilai terlampau besar apabila dibandingkan dengan di DKI Jakarta. Sehingga perusahaan biro iklan itu hanya menyanggupi membayar nilai pajak reklame sebesar Rp150 juta.

Karena belum memenuhi kewajibannya melunasi pajak tersebut, bulan lalu Satpol PP Kota Depok bersama Dispendap dan instansi terkait Pemkot Depok menyegel megatron tersebut. Penyegelan tersebut disanksikan pula Ketua Komisi A DPRD Depok, Ahmad Dahlan.

Wibawa pemkot

Secara terpisah diminta komentarnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan, penolakan atas penurunan nilai pajak reklame yang diajukan perusahaan biro reklame tersebut menunjukkan kewibawaan Walikota Depok dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

“ Dengan adanya penolakan Walikota, saya itu hal itu menunjukkan kewibawaan Walikota dalam menegakkan peraturan daerah. Saya salut karena Pak Walikota mendukung sikap tegas Satpol PP selama ini,” tandasnya kepada Monde, kemarin.

Penolakan atas penurunan nilai pajak reklame, menurut dia, bukan berarti Pemkot Depok menutup diri terhadap masuknya calon investor di Kota Depok, namun calon investor juga harus bisa mematuhi peraturan yang berlaku di Depok.(mj)

DEPOKRASI, 15-Apr-2008 12:16:4 WIB

Belum miliki IPR & IMB berlokasi di Sawangan Permai
Bangunan Indomaret salahi aturan

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

PASIR PUTIH, MONDE: Bangunan di Perumahan Sawangan Permai, Pasirputih yang diperuntukkan bagi minimarket Indomaret dinilai menyalahi aturan karena belum memiliki IPR dan IMB sebagai salah satu syarat mendirikan bangunan.

Temuan tersebut diperkuat setelah dilakukan pemantauan langsung oleh Satpol PP beserta Komisi A DPRD Depok dilapangan, kemarin. Bangunan itu tepatnya berada di Blok B 2/13 RT 03/RW13, Perumahan Sawangan Permai.

Menurut Kasat Pol PP Sariyo Sabani yang memimpin langsung pemantauan mengatakan, berdasarkan site plan per tanggal 22 Februari 2008 yang diterimanya masih untuk perumahan bukan untuk usaha.

“Site plan terakhir bukan untuk usaha tertapi untuk pembangunan perumahan, lalu kenapa malahan dibangun untuk mini market, ini sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan terhadap ijin gangguan (HO) yang telah dikeluarkan oleh pihak Disperindag pertanggal 19 Februari yang ditandatangani oleh Kadisperindag sebelumnya Etty Suryahati.

Dikeluarkan Disperindag

“Inilah yang patut dipertanyakan, kenapa ijin HO sudah dikeluarkan oleh pihak Disperindag,” ucapnya.

Kesalahan terhadap pembangunan juga ditemukan pihak Satpol PP bangunan itu menyalahi garis sepadan bangunan sepanjang 5m-6m, sehingga mengambil saluran air dibawahnya.

Ketua Komisi A DPRD Depok, Ahmad Dahlan dari FPAN menegaskan kepada pihak pemilik untuk segera membongkar bangunan tersebut.

Iapun mengungkapkan, berdasarkan laporan tidak ada warga yang menandatangani terhadap ijin gangguan sehingga wargapun menolak keberadaan bangunan diatas kavling perumahan itu.

“Ini jelas sudah menyalahi aturan, warga tidak ada yang menandatangani tetapi kenapa bangunan tersebut malah berdiri, ijin HO itu darimana, kalau memang dari Disperindag kenapa itu keluarkan, ini yang salah,” terangnya.

Untuk itu ia akan mengundang Etty yang menandatangani surat ijin HO tersebut serta pihak Disperindag untuk dimintai keterangan perihal permasalahan tersebut.(why)

BERITA UTAMA, 15-Apr-2008 11:59:49 WIB

Pengelola parkir membandel
Satpol PP urung segel

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK. MONDE: Senin (14/4) kemarin tak terlihat adanya aktifitas Satpol PP di sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Depok.

Padahal sebelumnya telah dijadwalkan akan dilakukan penyegelan terhadap sejumlah pengusaha parkir yang membandel. Sebelumnya Kepala Satpol PP, Sariyo Sabani kepada Monde mengatakan akan melakukan penyegelan terhadap pengusaha parkir yang membandel, pada Senin (14/4), kemarin.

Bahkan, dari keterangannya, Satpol PP sudah mendapatkan tembusan SP3 dari DLLAJ.

Dan menurut dia, ini bisa dijadikan dasar yang kuat untuk Satpol PP melakukan penyegelan.

Sariyo juga menuturkan, sejak SP1 dan SP 2 dikeluarkan, jika pengusaha masih membandel, bisa langsung dilakukan penyegelan. (Monde,12/4).

Namun, pada hari H, seperti yang dijadwalkan, dari pantauan Monde di lapangan tidak ada aktifitas seperti yang direncanakan.

Pada sejumlah pusat perbelanjaan seperti Detos dan Margo tidak ada aktifitas seperti kunjungan Satpol PP ataupun dinas terkait.

Sekitar pukul 12.00, hingga masuk sore hari sekitar pukul 15.00 hal serupa juga terlihat di area parkir Detos. Aktifitas tetap berjalan seperti biasa.

Bahkan salah seorang petugas kasir parkir yang ditemui Monde mengaku, tak ada kunjungan dari dinas Pemkot Depok.

“Saya bertugas dari pagi disini. Dan saya tidak melihat ada petugas dari Pemkot dateng,” ujar salah seorang petugas dari bagian kasir yang enggan disebutkan namanya.

Dia juga menuturkan, saat ini tarif parkir yang diberlakukan di area tersebut, adalah tarif yang baru.

Jika Mulai 6 Maret lalu, tarif parkir di Detos untuk mobil Rp2.000/1 jam pertama dan Rp2.000/ 1jam berikutnya. Sedangkan untuk motor, dikenakan biaya Rp1.000/ 1jam pertama dan Rp1.000/ 1jam berikutnya.

Maka saat ini diberlakukan tarif baru, kembali ke tarif sebelum 6 Maret. Dimana untuk mobil dikenakan Rp2.000/1 jam pertama dan Rp1000/jam berikutnya. Untuk motor Rp1000/1jam pertama dan Rp500/ jam berikutnya.

Di Margo City, tarif yang diberikan masih sama. Untuk mobil Rp2.000/1jam pertama dan Rp1.000/ 1 jam berikutnya.

Sementara di Mal Cinere, yang dikelola secure parking, tarif parkir untuk kendaraan roda dua memberlakukan tarif per jamnya Rp1.000, sementara untuk di parkir mobil per jam Rp2.000.

Terpisah, saat diminta tanggapannya terkait dengan pelaksanaan penyegelan terhadap sejumlah parkir yang membandel Sariyo pun berujar, bahwa pihaknya selaku eksekutor atau pelaksana penegak Perda menunggu surat dari DLLAJ.

“Seperti halnya pada waktu melakukan eksekusi penertiban bangunan di terminal beberapa waktu lalu, kami juga mendapatkan surat untuk pelaksanaan penyegelan dari DLAJ,” tutur Sariyo mejelaskan.

Asisten pembangunan Kota Depok, A Haris saat diminta tanggapannya tentang polemik perparkiran di Depok, berujar jika memang tarif perparkiran sudah dinilai tak relavan lagi dengan kondisi saat ini, alangkah baiknya perda perparkiran ditinjau kembali. Untuk kemudian di terbitkan perda parkir baru dengan tarif yang lebih sesuai.(m-11/ina)

BEBENAH, 12-Apr-2008 13:44:43 WIB

Satpol PP tertibkan atribut kampanye

Berita Lainnya
• Warga Cilangkap dukung UPS
• Puluhan warga gotong royong bangun jalan
• Perguruan Muhammadiyah gelar reuni akbar

KOTA KEMBANG, MONDE: Satuan polisi Pamong Praja Kota Depok menurunkan baliho, spanduk bergambar calon gubernur dan wakil gubur Jabar, kemarin.

Aksi itu dilakukan di kawasan pertigaan Kota Kembang, KSU, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya. Di kawasan itu, diturunkan spanduk yang berada di tower listrik, termasuk dua baliho bergambar cagub/wagub.

Kasatpol PP Kota Depok Sariyo Sabani mengatakan, penertiban spanduk dan baliho berisi ajakan pencoblosan dilakukan karena saat ini merupakan masa tenang, sehingga tidak ada lagi atribut.

Menurut dia, sebelumnya aksi pembersihan spanduk dan baliho sudah dilakukan di Cimanggis dan Limo. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara pada 13 April.

Di Cimanggis juga dilakukan hal yang sama, anggota Panwascam dengan gencar menurunkan baliho di dekat Mal Cimanggis.” Semua baliho harus dibersihkan, “ tuturnya.(sud/m-10)

BERITA UTAMA, 12-Apr-2008 13:17:35 WIB

Sejumlah pengusaha parkir masih bandel
Di RS Meilia Cibubur, parkir motor Rp1.500

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

CIBUBUR, MONDE: Kendati sudah diperingatkan oleh DLLAJ dan diminta untuk segera menerapkan tarif parkir sesuai dengan Perda 42/2000, namun hingga kemarin sejumlah pengusaha parkir tetap membandel dan menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan Perda.

Bahkan di Rumah Sakit Meilia Cibubur, tarif parkir untuk sepeda motor dipatok di angka Rp1.500 atau 300% dari aturan tarif parkir sepeda motor yang hanya hanya Rp500. Selama ini pengelolaan parkir di RS Meilia Cibubur dilakukan Koppas Parking. Seorang petugas parkir di tempat itu mengatakan, belum ada perintah dari atasannya untuk menurunkan tarif parkir.

“Dari kemarin-kemarin tarifnya juga segini,” ujar petugas yang enggan menyebut namanya tersebut.

Ketidakpatuhan dari pengusaha parkir ternyata tidak hanya terjadi di wilayah perbatasan seperti Cibubur. Bahkan di beberapa mal yang ada di pusat kota, pengelola parkirnya terkesan cuek dengan peringatan yang sudah diberikan DLLAJ selama ini.

Di Margo City misalnya. Di salah satu mal terbesar di Kota Depok itu, tarif parkirnya hingga kemarin tetap belum berubah.

Tarif parkir untuk mobil ditetapkan Rp2.000 untuk dua jam pertama dan Rp1.000 untuk satu jam berikutnya. Pengelolaan parkir di tempat ini dilakukan oleh Secure Parking.

Seperti diberitakan sebelumnya (Monde 4/4), DLLAJ mengaku akan segera mencabut surat izin pengusaha parkir yang terbukti menerapkan tarif tidak sesuai Perda No 42/2000 alias menerapkan tarif parkir di atas Rp1000

Kasie Terminal dan Perparkiran DLLAJ Kota Depok, Marbudianto saat ditanya Monde beberapa waktu lalu mengaku akan segera melayangkan SP3 kepada para pengusaha parkir membandel itu.

“Saat ini kami sedang melakukan pendataan di lapangan, melihat mana pengusaha yang patuh dan mana yang masih bandel,” ujarnya Budi saat itu

Pendataan, kata Budi, dilakukan ke seluruh wilayah Depok, di antaranya pusat-pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

Saat itu dia belum bisa memberikan nama-nama perusahaan parkir yang masih membandel, karena pendataan masih dilakukan.

“Paling lambat hari Senin (7/4) akan dilayangkan SP3 kepada para pengusaha parkir. Seminggu setelah itu dikeluarkan, jika masih membandel, maka izinnya dicabut dan akan disegel oleh Satpol PP,” katanya.

Budi menuturkan, DLLAJ sudah mengirimkan surat peringatan kepada pengusaha parkir sebanyak dua kali, meminta mereka mengembalikan tarif sesuai perda. SP1 dilayangkan pada 25 Februari 2008, sementara SP2 dikirimkan pada 5 Maret 2008.

Kemarin, saat Monde mencoba menanyakan masalah kebandelan para pengusaha parkir, Budi sedang tidak berada di ruangannya. Sementara Kepala Bidang Teknik dan Sarana DLLAJ, Norman Sjafa’at saat dihubungi melalui telepon, yang bersangkutan tidak mengangkat telepon genggamnya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani yang dihubungi Monde, kemarin, mengaku sudah mendapat tembusan SP3 dari DLLAJ. Dia pun menyesalkan masih adanya pengusaha parkir yang masih membandel tersebut.

“Hari Senin (14/4) Satpol akan berkoordinasi dengan DLLAJ untuk menyegel perusahaan parkir yang membandel tersebut,” ujarnya.

Sariyo mengatakan, seharusnya dari awal DLLAJ sebagai pihak yang mengurus perparkiran mampu bersikap tegas.

“Sejak SP1 dan SP2 dikeluarkan, jika masih ada pengusaha parkir yang masih bandel harusnya disegel aja,” katanya.

Pengusaha parkir yang membandel tersebut, katanya, jelas-jelas tidak punya itikad baik untuk mematuhi Perda.

“Dalam hal ini mereka telah melanggar Perda. Pengusaha parkir diuntungkan, tapi di sisi lain masyarakat justru dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Sariyo.

Sariyo berjanji akan segera menghentikan pelanggaran yang telah dilakukan pengusaha parkir.

”SP3 yang telah dikeluarkan DLLAJ bisa menjadi kekuatan dan dasar bagi Satpol PP untuk melakukan penyegelan,” ujarnya.(van)

DEPOKRASI, 4-Apr-2008 13:32:45 WIB

Anggaran Satpol PP Depok dipangkas 50%

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Ditengah gencarnya penegakan peraturan daerah, terutama berkaitan dengan ketertiban umum di Kota Depok, ternyata dalam tahun anggaran 2008 alokasi anggaran Satpol PP mengalami pemangkasan hingga 50% dari anggaran tahun sebelumnya.

Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani membenarkan adanya kebijakan baru pemkot Depok berupa pengurangan alokasi anggaran operasional bagi instansi di APBD Depok 2008.

“Ya, anggaran untuk Satpol PP tahun ini mengalami penurunan hingga mencapai 50% dibandingkan tahun lalu,” kata Sariyo kepada Monde, Rabu (2/3).

Jika tahun anggaran 2007 alokasi anggaran Satpol PP sebesar Rp 3 miliar dalam APBD tahun anggaran 2008 hanya Rp 1,4 miliar. Padahal, dalam pengajuan alokasi anggaran tahun 2008 pihaknya sebetulnya mengajukan anggaran sebesar Rp16 miliar.

Beberapa pos anggaran yang mengalami penurunan, menurut dia, kegiatan penertiban PKL, PSK, Gepeng dan anak jalanan (anjal) dan lain-lain. ”Meski ada pengurangan anggaran, kami tetap bekerja optimal,” tandasnya.

Menanggapi penurunan anggaran Satpol PP, Ketua Komisi A DPRD Depok, H Ahmad Dahlan mengatakan keprihatinannya atas penurunan anggaran di tengah gencar-gencarnya Satpol PP melakukan penertiban terhadap para pelanggar peraturan daerah.

”Kami juga agak heran kenapa anggaran Satpol PP tahun 2008 justru dipangkas sampai hampir separoh dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya penuh Tanya.

Sementara itu Ketua FPAN DPRD Depok, Hasbulah Rahmad mengatakan, seharusnya alokasi anggaran Satpol PP bisa lebih besar lagi, mengingat Depok termasuk salah satu wilayah di Jabodetabek yang akan menerima imbas dari kebijaksan larangan Pemprov DKI terhadap kegiatan Gepeng, Anjal, PSK dan dan penyakit masyarakat lainnya.

“Kita tidak bisa menutup diri, bahwa dampak dari kebijakan larangan Pemprov DKI terhadap Gepeng, PSK maupun anak jalanan akan berimbas ke Depok, sehingga Depok perlu mengantisipasi hal tersebut, tentu saja kegiatan penertiban harus terus dilancarkan,” papar Hasbullah.

Dengan adanya dampak dari kebijakan Pemprov DKI dan perkembangan Kota Depok ke depan, menurut dia, sebetulnya bukan saja alokasi anggaran yang perlu mendapat perhatian lebih saja, tapi juga personelnya juga harus ditingkatkan.(mj)

BERITA UTAMA, 2-Apr-2008 12:24:0 WIB

Pol PP segel Megatron Margo City
PT LDU: Kami kecewa, investor enggan masuk

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE: Satpol PP akhirnya menyegel Megatron di area Margo City, Selasa (1/4), lantaran dianggap menunggak pajak reklame Rp262,5 juta.

Level Delapan Utama (LDU), penanggung jawab Megatron yang ditunjuk PT Djarum, dianggap abai dengan kewajibannya kepada negara, dalam hal ini Pemkot Depok.

“Ini bukan soal IMB, melainkan terkait masalah pajak Rp262,5 juta,” kata Kepala Satpol PP, Sariyo Sabani, kepada Monde, kemarin.

Selama ini, Megatron disoroti sejumlah elemen (stakeholders) Depok karena dianggap abai dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Soal IMB Megatron, Level8 sudah punya. Ini persoalan tertib usaha dan tertib bangunan saja,” kata Sariyo.

Berkekuatan puluhan anak buahnya, Sariyo memimpin langsung ke lokasi penyegelan.

“Kami hanya melaksanakan tugas, menegakkan Perda,” kata Kepala Satpol PP.

Tanpa mesti menganggu puluhan pengunjung ke Margo, salah satu pusat belanja modern besar di Depok, operasi penyegelan itu berlangsung tertib.

Turun dari mobil operasional, Satpol PP langsung memasang plakat segel—yang dinilai sebagai tindakan penertiban yang dilakukan Pemkot Depok—pelaksana negara di kota ini.

Berdasarkan penelusuran Monde, PT LDU sebetulnya harus membayar pajak reklame ke Pemkot Rp262,5 juta, pada tanggal 12 Maret 2008.

Saat dikonfirmasi ke Sariyo, pejabat Pemkot itu tak menampik. “Betul berdasarkan kenyataan, pajak itu belum masuk ke Dinas Pendapatan,” katanya. Oleh karena itu, tambahnya, Pemkot melaksanakan penertiban.

Apalagi, menurut dia, Pemkot sudah memberitahukan kepada PT LDU bahwa mereka belum menuntaskan kewajibannya—segera membayar pajak.

Sebelumnya, pengembang Margo City dan pengiklan juga sudah rapat membahas masalah pajak dan segala sesuatunya.

“Jadi operasi penyegelan ini sudah prosedural,” kata Sariyo.

Sementara itu, Bussiness Development Manager PT LDU Dili Syaukat, menyatakan kekecewaannya kepada Satpol PP Depok. Ia pun mendatangi Ka Satpol PP Depok.

Sebagai pengusaha, menurut dia, akan membayar kewajibannya terkait Megatron. Hanya saja, menurut Dili, pajak reklame di Depok terlalu mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan Jakarta yang nota bene Ibukota Negara.

“Saya kecewa, karena saya baru mengajukan diskon, tiba-tiba disegel,” katanya. PT LDU, menurut dia, keberatan dengan pajak reklame Rp262,5 juta. “Kami mau didiskon menjadi Rp160-an juta per tahun,” kata Dili.

Di Jakarta, menurut dia, hanya dikenakan pajak Rp150 juta. “Kenapa di Depok bisa semahal itu,” katanya mempertanyakan.

Dili mengaku kaget karena surat permohonan diskon ketiga yang dilayangkan 7 Januari belum mendapatkan jawaban, tapi tiba-tiba Megatron sudah disegel. “Saya khawatir di tubuh Pemkot Depok tak ada komunikasi, jelas ini membikin investor enggan masuk Depok,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Depok Ahmad Dahlan menyambut sikap berani Satpol PP Depok, karena tindakan penyegelan sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) yang mesti dijaga, mengingat saat ini banyak perda yang dilanggar.

“Tindakan itu juga mengangkat kewibawaan Pemkot,” kata Ahmad Dahlan.

Wakil rakyat dari PAN itu menambahkan dengan penyegelan itu diharapkan menimbulkan efek jera kepada pelanggar lain. “Ini harapannya agar yang lain tak coba-coba melanggar,” kata Dahlan di lokasi penyegelan.

Ia pun memberikan nilai khusus kepada Sariyo Sabani, mengingat yang dihadapi adalah investor kakap yang sering menakut-nakuti dengan bargaining power-nya.

“Harapannya Satpol PP tetap konsisten dengan penegakan hukum. Langkah ini amat bagus.”(m-11/ina/mj)

Maret 2008

DEPOKRASI, 31-Mar-2008 13:2:23 WIB

1.500 Pramuka Siaga apel siaga di Kota Kembang

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

KOTA KEMBANG, MONDE: Sedikitnya 1.500 anggota Siaga Pramuka mengikuti apel di halaman Gedung DPRD Kota Depok kawasan Kota, Kembang, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Sabtu (29/3).

Kegiatan itu berkaitan dengan pesta Siaga Pramuka yang diikuti 56 sekolah dasar negeri dan madrasah se wilayah kecamatan Pancoranmas.

Peserta apel siaga berbaris membuat lingkaran bersama kelompok masing-masing. Kemudian para kelompok memegang bendera dengan warna berbeda, diantaranya warna merah, putih, kuning.

Selepas upacara, anggota pramuka Siaga yang merupakan siswa kelas 1 hingga kelas V SD itu, mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya, lomba cerdas cermat, menggambar, bermain musik marawis.

Ketua Kwarcab Pramuka Cabang Depok Sariyo Sabani mengatakan, kegiatan Pesta Siaga anggota pramuka bertujuan memberikan pendidikan kepada mereka supaya nantinya bisa menjadi anggota pramuka ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain itu, lanjut dia anggota pramuka diberi pengetahuan berupa nama-nama bendera negara, cerdas cermat, lomba menggambar dan mengenal lingkungan. “Kegiatan ini merupakan sangat positif, karena banyak pelajaran berharga yang diperoleh dari kegiatan ini,” ujarnya.

Pembina Ranting Pramuka Kec. Panmas, Sudradjat mengemukakan, pesta Siaga Pramuka juga bertujuan untuk menguji keterampilan adik-adik pramuka. Selain itu kegiatan ini bisa menggalang tali persaudaraan sesama anggora pramuka Siaga.(sud)

OLAHRAGA, 29-Mar-2008 12:57:10 WIB

Laga tim eksibisi turnamen antardinas
DPRD cukur Pemkot

Berita Lainnya
• Berharap… menunggu dan berbuah…
• Rahasia kontrak Beckham
• Higuain cedera dua pekan

MAHAKAM, MONDE: Tim kesebelasan sepakbola Pemkot Depok dicukur ksesebalasan DPRD Kota (5-1) dalam pertandingan eksibisi pembukaan turnamen sepakbola antardinas dan instansi dalam rangka HUT ke 9 Kota Depok, di Lapangan Mahakam, Depok II Timur, kemarin.

Tim gabungan kesebelasan Pemkot Depok yang dipimpin Asisten Tata Praja Bambang Wahyudi dan Sariyo Sabani dalam setengah babak pertandingan kebobolan dengan scor 3-1 untuk DPRD. Dalam pertandingan berikutnya, kesebelasan DPRD menambah scor dua gol. Kedudukan hingga pluit akhir 5-1.

Wasit yang memimpin pertandingan Benyamin, mengatakan pertandingan sepakbola antardinas dan instansi yang dibuka hari ini [kemarin] merupakan pertandingan eksibisi antara kesebelasan DPRD dan Pemkot Depok hasilnya 5-1 untuk DPRD. Tiga gol dicetak Qurtifa Wijaya, anggota DPRD dari Fraksi PKS.

Hadir dalam pertandingan itu, Dandim 0508 Letkol Diding Sutisna, Kajari Triyono H, jajaran Pemkot Depok, ormas Pemuda Panca Marga Kota Depok.

Ketua penyelenggara Sariyo Sabani mengatakan, turnamen sepakbola antardinas dan instansi berkaitan dengan HUT ke 9 Kota Depok. Tujuannya untuk mengolahragakan sepakbola di masyarakat,” ujarnya, disela-sela istirahat pertandingan.

BERITA UTAMA, 27-Mar-2008 0:10:50 WIB

3 TS siap bikin Depok nyaman
Naming diduga langgar

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

PANMAS, MONDE: Tim Kampanye tiga calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berikrar menjaga Kota Depok aman dan kondusif selama kampanye, 27 Maret-8 April.

Sementara kalangan pejabat publik, seperti Ketua DPRD Depok H Naming D Bothin Ssos dan anggota DPRD Depok Babai Suhaimi, ditengarai melanggar aturan kampanye, dengan memanfaatkan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketiga tim kampanye atau tim sukses (TS) meneken Nota Kesepahaman Bersama di Sekretariat KPUD Depok, kemarin.
Tim Kampanye pasangan nomor satu Danny Setiawan- Iwan Sulanjana (Dai) diteken langsung Ketua TS-nya, Naming D Bothing, nomor urut 2 pasangan Agum Gumelar-Nu’man Hakim (Aman) ditandatangani oleh HM Soetadi Dipowongso, SH, sedangkan nomor urut 3 pasangan Ahmad Heryawan- Dede Yusuf (Hade) diwakili Yugo Pamungkas.
Penandatangan nota kesepakatan bersama ketiga tim kampanye itu disaksikan Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KPUD Depok, Yulizar, Amin Nurdin, Abdul Kholik, jajaran Panwasda Pilgub Jabar Kota Depok, Rinaldi Rais, Kasat Intelpam Polres Depok, AKP Suratno.
Hadir juga dalam penekenan Nota Kesepahaman Bersama TS Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, anggota Desk Pilgub Jabar Kota Depok, Tb Erhan, Danramil Panmas Kapten Amran Samosir, Kapolsek Panmas AKP I Gusti Ayu Supiati, Kesbang Linmas Kota Depok, Ali Amin dan utusan Kejari Depok.
3 Butir kesepakatan
Ada tiga butir kesepakatan bersama tim kampanye dari ketiga cagub dan cawagub Jabar, masing-masing, pertama: Berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan mematuhi aturan-aturan kampanye, Kedua: Menciptakan dan menjaga kondisi Kota Depok agar tetap tertib, kondusif dan nyaman, Ketiga: Bersedia menerima hasil Pilgub dan Wagub Jabar tahun 2008, baik menang maupun kalah.
Ketua Pokja Pantarlih KPUD Depok, Amin Nurdin mengatakan, sebagai gerbang wilayah Jawa Barat, Kota Depok diharapkan bisa memberikan contoh yang terbaik bagi daerah lain di Jawa Barat dalam menyukseskan Pilgub.
”Untuk itu marilah kita semua warga Depok terutama tim kampanye menjaga Depok tetap kondusif, tertib dan nyaman selama berlangsungnya Pilgub di Kota yang kita cintai ini,” kata Amin.
Ketua Tim Kampanye Dai Kota Depok, Naming D Bothin berjanji akan mematuhi segala aturan main kampanye yang telah disepakati secara bersama dengan tim kampanye lain dalam rangka menjaga dan menciptakan Kota Depok tetap kondusif.
“Insya Allah tim kampanye Dai paling patuh terhadap segala peraturan kampanye,” tandas Naming.
Sementara itu Ketua Tim Kampanye Aman, HM Soetadi Dipowongso mengatakan, warga Depok harus lebih cerdas dalam menyikapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. ”Harapan kami Jabar nantinya menjadi aman, sejahtera dan bermartabat,” tandas Soetadi.
Tim kampanye Aman berupaya bekerjasama dengan aparat keamanan, KPUD, Panwasda Kota Depok. Soetadi juga mengharapkan doa restu dan dukungannya agar Jawa Barat khususnya Kota Depok menjadi aman.
”Siapa pun yang menang, yang penting Jawa Barat sejahtera dan bermartabat, mudah-mudahan harapan kita bersama ini menjadi kenyataan,” katanya.
Sedangkan Yugo Pamungkas dari tim kampanye Hade Kota Depok mengatakan, pihaknya akan membuka ruang komunikasi dengan seluruh unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur Jawa Barat. “Tekad kami jelas, untuk saling menjaga agar Depok tetap kondusif.”
Menurut dia, siapa pun di antara kontestan yang menang, apakah Dai, Aman maupun Hade sesungguhnya semuanya warga Jawa Barat. “Semuanya memiliki komitmen untuk membangun Jawa Barat. Di sini dituntut sikap kenegarawan dan jiwa yang besar,” tandasnya.
Sudah lama langgar
Menanggapi banyaknya pelanggaran, Wakil Ketua I Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Depok, Muhammad Fuad mengatakan sudah terjadi sejak lama—tapi dibiarkan begitu saja…
Ia pun mengingatkan hal yang perlu disikapi bukan hanya melihat birokrasi dalam pemerintahan, seperti Walikota saja, tetapi juga para pejabat publik pada unsur Muspida (DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian).
“Pejabat publik itu bukan hanya dari unsur pemerintahan tetapi juga dari semua unsur Muspida,”katanya.
Memberi contoh keterlibatan anggota DPRD, yang juga pejabat publik, Fuad mengatakan seharusnya mereka tak boleh berkampanye, karena mereka milik seluruh lapisan masyarakat …
“Semestinya anggota Dewan yang masuk ke tim sukses sebaiknya mundur,” kata Fuad yang aktif dalam sejumlah ormas dan kegiatan penelitian.
Apabila terus dilakukan, menurut dia,justru kontra produktif—karena publik bisa dibenci kalangan warga.
Di sisi lain, Fuad yang juga selaku Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Depok, juga menemukan hal serupa dengan yang ditudingkan ke arah Walikota Depok. Disebutkannya, Ketua DPRD Depok Naming D Bothin, juga sudah berkampanye lebih dulu—bahkan dengan mengajak warga menusuk jagoan yang didukung partainya.
Saat Maulid Nabi di RW 06 Masjid Al-Mukhlisin Kelurahan Bedahan, Sawangan, Minggu (23/3), Naming, menurut Fuad, mengkampanyekan pasangan cagub nomor satu Danny Setiawan-Iwan Sulanjan (Da’i).
Jangan diskriminatif
Hanya Naming dianggap cerdik, karena seusai ajak-ajak mengajak menusuk jagoannya, sering dibarengi dengan joke khasnya,”Ini nggak kampanye lho…”
Aktivitas sama juga dilakukan anggota DPRD dari FPG, Babai Suhaimi saat menghadiri acara maulid nabi di RW 03 Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Bedahn pada hari yang sama.
“Mereka jelas-jelas menyuruh masyarakat memilih dan mencoblos pasangan Da’i. Ini jelas melanggar,” kata Fuad. Sebagai pejabat publik, sebagaimana Nur, kampanye seperti hendaknya dihindari. “Lain hal kalau sudah waktunya, yaitu saat kampanye resmi…” katanya.
Ia mengkritik momentum Maulid Nabi, yang bernilai suci bagi kalangan warga Depok, dipakai untuk kampanye, sehingga merusak substansi peringatan itu.
Oleh karena itu, katanya, Panwasgub juga jangan diskriminatif dalam penegakan aturan. Siapapun pejabat publik yang langgar, menurut dia, seyogianya dikenakan aturan yang sama.

BERITA UTAMA, 18-Mar-2008 12:6:56 WIB

Nur bantah, Sariyo siap mundur…
Isu alih fungsi Buperta Cibubur

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengatakan, pengembangan Bumi Perkemahan Graha Wisata (Buperta) Cibubur lebih pada peningkatan kualitas pendidikan kepanduan.

Sementara Sariyo Sabani menyatakan siap meletakan jabatan ketua Kwarcab Pramuka Kota Depok apabila Kwartir Nasional Pramuka tetap mengembangkan Buperta menjadi kawasan sentra bisnis. Ditemui seusai menjadi irup dalam upacara peringatan HUT ke-58 Satpol PP di Kota Depok kemarin, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menegaskan bahwa dalam pemaparan yang disampaikan pihak Buperta Cibubur bukan untuk pengembangan bisnis, tapi lebih pada peningkatan kualitas fungsi pendidikan kepanduannya.

”Jadi yang disampaikan oleh pihak Buperta pada saat melaksanakan presentase bukan mengembangkan bisnis, tapi dia mengembangkan kualitas fungsi Buperta, dalam rangka meningkatkan fungsi pendidikannya yang baik, sehingga fungsi kepanduan [pramuka] di nasional ini bisa meningkat,” tandas Walikota kepada Monde, seusai menjadi inspektur upacara (irup) pada upacara peringatan HUT ke-58 Satpol PP Kota Depok di halaman Balaikota, kemarin.

Karena Buperta bukan milik pemerintah, menurut Walikota, sehingga untuk meningkatkan kualitas fungsi pendidikan tersebut maka Buperta dibagi menjadi tiga zone, yakni zone inti, zone pendukung dan zone lainnya.

“Jadi pengelolanya berpikir bagaimana agar Buperta bisa berjalan dengan baik fungsi pendidikan, fungsi income dan lain sebagainya maka dia membagi (Buperta) menjadi tiga zona, yakni zona inti, zona pendukung dan ada satu lagi zone. Namun saya lupa, bisa ditanyakan ke sana [Buperta] zona-zonanya,” kata Walikota.

Dalam pemberitaan sebelumnya, isu seputar perubahan alih fungsi lahan Buperta Cibubur wilayah Depok menjadi kawasan bisnis bakal terwujud.

Indikasi ke arah itu ditandai dengan peninjauan lapangan oleh Wakil Walikota Depok, Yuyun Wirasaputra bersama sejumlah pejabat Depok ke lokasi tersebut (Monde, 17 Maret).

Salahi Keppres

Menanggapi isu seputar perubahan alih fungsi Buperta Cibubur, Ketua Kwarcab Pramuka Kota Depok, Sariyo Sabani mengungkapkan berdasarkan MoU antara Kwartir Nasional Pramuka dengan PT Tangkas Daya kawasan Buperta Cibubur seluas 33 ha akan dikelola pihak swasta tersebut selama 30 tahun.

“Kenapa kita [pramuka] tidak setuju, alasannya Buperta sebagai kawasan terbuka berfungsi sebagai paru-paru kota, daerah resapan air dan hutan kota, Ka. Kwarnas menyalahi keputusan presiden tentang pengelolaan Buperta Cibubur,” kata Sariyo.

Dengan adanya kerjasama pengelolaan Buperta menjadi kawasan sentra bisnis, menurut dia, itu berarti generasi muda selama 30 tahun tidak bisa lagi melihat dan menikmati Buperta.

Hal itu karena sudah berubah alih fungsinya menjadi kawasan sentra bisnis, tidak lagi berfungsi sebagai kawasan terbuka, paru-paru kota dan daerah resapan air maupun hutan kota.

”Padahal kita gembar-gembor soal bahaya global warming, tapi di sini kawasan Buperta akan dialih fungsinya menjadi kawasan sentra bisnis, lantas siapa yang akan bertanggungjawab nanti kalau kita tidak bisa mempertahankan fungsi Buperta tersebut,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa Ka Kwarnas Pramuka tidak bisa membangun atau menunjuk pihak ketiga untuk pembangunan di Buperta Cibubur apabila tidak memperoleh izin prinsip dari Sekretaris Negara ( Setneg).

”Jadi Ka Kwarnas nggak bisa serta merta mengatasnamakan dirinya sendiri, apalagi Buperta bukan hanya milik Kwarnas saja, tapi milik pramuka seluruh Indonesia,” tegasnya.

Apalagi Menpora maupun Mendiknas termasuk Pemprov DKI Jakarta, kata Sariyo, selama ini tidak memberikan respon atas rencana perubahan alih fungsi Buperta Cibubur.

”Termasuk Pak Walikota Depok juga tak akan memberikan IMB untuk kegiatan pembangunan di Buperta, saya sudah siap meletakan jabatan saya sebagai ketua Kwarcab Pramuka Depok,” tandasnya.

Apabila tidak berhasil memperjuangkan Buperta tetap seperti sediakala, Sariyo akan menghadap Menpora dan Mendiknas.

DEPOKRASI, 18-Mar-2008 11:39:21 WIB

Sambut HUT ke-58
Satpol PP jangan pakai kekerasan

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Memperingati HUT Ke-58 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengharapkan, Satpol PP sedapat mungkin menghindari kekerasan dalam rangka menegakkan peraturan maupun keputusan.

“Seorang anggota Satpol PP hendaknya bersikap dan bertindak secara profesional. Tidak dengan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka,” tandas Walikota. Namun Satpol PP harus bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakekat dari permasalahan masyarakat di daerah atau dengan kata lain berusaha menghindari penggunaan kekerasan terbuka kepada cara-cara yang berkemanusiaan atau dari skenario represif ke skenario kemanusiaan.

Sementara Ka Satpol PP Depok, Sariyo Sabani mengatakan, Satpol PP mengemban fungsi dan tugas sebagai penegak, sosialisasi terhadap peraturan daerah, dan sekaligus berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi dan pajak daerah, dengan berkoordinasi dengan instansi teknis.

Saat ini tantangan dalam mengembangkan tugas di dalam masyarakat semakin berat dan kompleks serta penuh dengan resiko.” Oleh karena itu seluruh anggota Satpol PP memiliki kesiapan mental dan fisik serta harus berani menghadapi tantangan dan kekerasan, namun harus dihindari benturan fisik dengan masyarakat,” kata Sariyo.

Usia dan pengalaman Satpol PP hampir sama dengan usia RI, kata Walikota, dalam pelaksanaan tugasnya dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan semua aspek baik itu aspek perencanaan, aspek organisasi, aspek pelaksanaan.

“Apabila aspek-aspek itu dipakai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, lambat laun kesan negatif di masyarakat bahwa Satpol PP arogan akan berubah menjadi simpati kepada masyarakat,” pinta Walikota.

PERISTIWA, 17-Mar-2008 12:46:11 WIB

Penjaga rumah Yuyun disambar petir

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

SAWANGAN BARU, MONDE: Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok, Ainun Rafiq (30), yang sehari-harinya bertugas menjaga rumah Wakil Walikota Depok, Yuyun Wirasaputra, tewas tersambar petir saat sedang memancing di Sungai Engram, Sawangan Baru, Jumat (14/3) malam.

Rafiq sendiri sedang dalam masa persiapan menghadapi HUT Kota Depok, April mendatang. Rencananya Rafiq akan menjadi salah satu anggota pembawa bendera Kota Depok, Paricara Dharma. Jenazah Rafiq dilepas dari rumah duka RT 05/03, Kampung Bedahan, Kelurahan Bedahan, Sawangan dan dimakamkan di TPU Sawangan Jati.

Ditemui di rumah duka, Rosmiah, ibunda korban mengungkapkan, saat di lokasi teman-teman Rafiq sempat memintanya tiarap agar tidak tersambar petir sebab saat itu hujan deras sekali.

“Namun Rafiq tetap bersikeras pulang. Waktu dia berusaha menghidupkan motornya, saat itulah petir menyambar kepala Rafiq. Peristiwa itu terjadi sekitar jam empat sore,” cerita Rosmiah.

Rosmiah dan pihak keluarga mengaku baru mengetahui kejadian tersebut setelah Rafiq dilarikan ke sebuah klinik di Bedahan.

Ia mengatakan, tim medis klinik menganjurkan pihak keluarga untuk membawa ke Rumah Sakit Bhakti Yudha karena keterbatasan alat untuk menangani Rafiq.

“Rafiq dibawa dalam keadaan koma, kepalanya retak, darah terus keluar dari kepalanya. Dari kepala hingga dadanya terlihat lebam berwarna biru. Topi dan mantel hujan bagian atasnya hancur. Akhirnya Rafiq meninggal pukul 6.30 malam,” ujarnya.

Kehilangan

Rosmiah mengaku sangat kehilangan anaknya tersebut. Ia mengatakan Rafiq merupakan orang yang rajin bekerja dan salat, serta paling berbakti kepada orangtua.

“Tiga hari sebelum dia meninggal. Saya selalu terbayang wajahnya saat salat. Saya kangen sama Rafiq. Mungkin itu adalah firasat kematiannya,” terang Rosmiah.

Ditemui di tempat yang sama, istri Rafiq, Maesaroh mengungkapkan almarhum suaminya telah menjadi penjaga rumah Yuyun selama satu tahun. Jadwal piketnya, 2 hari kerja, 2 hari libur.

Dia melanjutkan, almarhum selama ini sedang sibuk berlatih menjadi pataka (pembawa bendera pusaka) untuk menghadapi upacara ulang tahun Kota Depok 27 April mendatang. Rafiq merupakan salah satu anggota pembawa bendera Kota Depok, Paricara Dharma.

Maesaroh mengungkapkan, dirinya tidak punya firasat apapun jika suaminya akan meninggal. Dia hanya terheran suaminya bersikeras memancing walaupun saat itu hari menjelang hujan.

Rafiq meninggal pada usia 30 tahun dengan meninggalkan seorang istri Maesaroh, (28 tahun). Juga seorang anak bernama Abi Fathul Rabani, (2 tahun).

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani mengaku sangat kehilangan anggotanya tersebut. “Rafiq harusnya bertugas menjadi pataka Senin (hari ini–red). Namun ternyata Tuhan berkehendak lain,” kata Sariyo.

Dia mengatakan, Rafiq sudah bertugas menjadi anggota Satpol PP sekitar 6 tahun.

“Dia tinggal menunggu pengangkatan menjadi CPNS selama 6 bulan lagi. Tapi sekarang dia keburu dipanggil menghadap Yang Kuasa. Seluruh anggota Satpol PP sangat merasa kehilangan,” tuturnya.

BERITA UTAMA, 12-Mar-2008 12:24:17 WIB

3.000 Sopir demo Balaikota
Lempar batu di Nusantara

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK RAYA, MONDE: Depok kian marak mogok sopir angkot. Kemarin, sedikitnya 3.000 sopir angkot D-04 jurusan Depok-Kukusan, angkot D-03 (Depok-Parung), angkot 105 (Depok-Lebak Bulus) dan S-16 (Depok-Pondok Labu).

Malah dalam aksi ini terjadi aksi saling lempar batu antarsopir di Jl Nusantara, Panmas dan Beji. Kondisi ini memaksa Kapolres Depok Kombes Imam Pramukarno, menurunkan puluhan polisi ke lokasi aksi. Insiden lempar batu itu mengakibatkan kaca angkot D-03 pecah. Bahkan ada sejumlah sopir dipukuli oleh orang tak dikenal.

Aksi yang berlangsung bersamaan di tempat yang terpisah. Kemudian, ribuan sopir dan angkot mendatangi Balaikota dari berbagai jurusan.

Teriakan kritik ke Walikota Nur Mahmudi dan pejabat Depok bersahutan karena tak puas atas kebijakan trayek yang dikeluarkan. Kalangan pendemo akhirnya diterima Kepala Satpol PP Sariyo Sabani. Mereka meminta Walikota dan jajarannya menata kembali kebijakan trayek angkot. Korlap Kasi Dalops DLLAJ, Aton Nugraha, yang berada di Balaikota mengatakan bahwa pada dasarnya DLLAJ tidak mengubah rute. “Yang ada adalah, kami mengembalikan rute kepada trayek asalnya,” jelas Aton.

Sekitar pukul 09.00, puluhan unit angkot D-04 diparkir di pinggir jalan Jl Arif Rahman Hakim (ARH) dan Jl Nusantara. Para awak berkumpul di pertigaan PLN. Mereka menghadang angkot D-01 dan memaksa para penumpang turun.

Banyak penumpang ngedumel, tapi mereka tetap turun dari angkot.

Gito (43), sopir yang mengaku sudah menarik angkot D 04 sejak 10 tahun lalu, mengatakan seluruh angkot D04 sebanyak 170 unit mogok narik.

“Kami menuntut DLLAJ dan kepolisian bertindak tegas untuk melarang angkot, terutama D-01 melintas dari arah barat melewati Jl Arif Rahman Hakim. Sebab sewa kami otomatis ke ambil mereka,” tandas warga RT 04/04 Kukusan, Beji itu.

Selain itu, para awak D-04 juga menuntut tem-teman (terminal bayangan) di Stasiun Depok Baru dibubarkan. Di sana, kata mereka, angkot D 04 seharusnya diperbolehkan memutar balik di Jl Mangga-Nusantara.

Para sopir juga mendesak DLLAJ tidak pilih kasih. Selama ini, katanya, angkot D-04 tidak diperbolehkan masuk stasiun, sementara angkot lain dibiarkan mengambil penumpang.

Padahal di bawah jembatan menuju stasiun Depok Baru, menurut sejumlah sopir D-04, terdapat rambu larangan verbodden.

“Stasiun (wilayah barat) ada verbodden. Tapi masih ada angkot masuk,” tambah Paris (42), sopir angkot D-04.

Setelah dibukanya fly over Arif Rahman Hakim, katanya, angkot D-04 dari arah terminal bisa naik ke fly over. “Tapi, repotnya, sopir tidak dibolehkan cari penumpang ke stasiun. Padahal di stasiun banyak penumpang, akibatnya setoran semakin berkurang. “

“Setoran Rp 100.000/hari, paling kami bisa memperoleh Rp 60.000-Rp 70.000/hari,” ujar Paris. Jono (45), rekan yang mendampinginya, mengiyakan pernyataan Paris.

Kepala Dinas DLLAJ Didin Djaenuddin, didampingi Kasi Angkutan Maman Somantri, Kabid Angkutan Haryono, Kabid Lalin Hendra Giri, dan Iptu Tallo dari Polres Depok pun menggelar dialog dengan awak angkot D-04 di Aula Kelurahan Depok Jaya.

Marak pungli

Dalam dialog terungkap bahwa jalur yang dipersoalkan adalah stasiun (wilayah barat). Selama ini, menurut pengungkapan awak angkot, kalangan sopir saat masuk stasiun dipungut Rp 10.000/angkot pagi dan sore Rp 20.000 oleh para petugas.

Dalam pertemuan ini, sejumlah persoalan yang selama ini ditutup-tutupi, mulai terkuak. Praktek pungli banyak dilontarkan kalangan sopir, sehingga menyulitkan mereka mengejar setoran.

Di sisi lain, dalam dialog ini, juga terungkap angkot D-04 yang masuk stasiun ditangkap petugas dari DLLAJ, dan perlu membayar upeti agar bisa menarik kembali.

Atas informasi itu, Kepala DLLAJ Depok menyatakan akan menindak petugas nakal jika terbukti melakukan pungutan illegal. “Kami akan tindak tegas jika terbukti,” katanya. Sementara, Iptu Tallo mengatakan, laporan adanya pungutan di kawasan stasiun yang dilakukan petugas akan dilaporkan ke pimpinannya.

Terkait tuntutan sopir D-04 untuk bisa masuk stasiun (wilayah barat), Dindin membolehkan angkot D-04 beroperasi dari terminal ke fly over, kemudian belok berputar ke stasiun untuk mencari penumpang, dan kembali ke Jl ARH.

Setelah selesai menerima awak D-04, awak D-03 masuk ke Jl ARH melakukan aksi serupa, mogok. Perwakilan sopir di terima Kadis DLLAJ dan jajarannya di Aula Kantor Kelurahan Depokjaya.

Inti pertemuan, sopir angkot D-03 minta agar jalur angkot D-03 diberlakukan seperti semula.

Pelemparan batu

Namun saat berlangsung pertemuan awak sopir D-03 dengan jajaran DLLAJ dan perwakilan Polres di Aula Kelurahan Depokjaya, terjadi insiden pelemparan batu di Jl Nusantara.

Salah satu mobil D-03 B 2671 UN pecah bagian kaca belakang terkena lemparan batu.

Insiden itu diduga sebagai buntut pelarangan masuknya angkot lain di jalan Dewi Sartika. Karena kesal, beberapa orang yang tak dikenal memukuli sopir D-07.

Asep, sopir D-07, kena bogem mentah.Mobilnya pun rusak. Kaca pecah. “Pemukulan itu memang terjadi, “ kata Odon. Akibat ketidaktegasan DLLAJ (Pemkot), katanya, sopir angkot seperti diadudomba, bukan menerapkan aturan tegas.

Sebelumnya, Udin, Sopir D-03 mengatakan, “Pelemparan batu terjadi pagi di Jl Nusantara, mobil angkot B 2671 UN pecah bagian kaca belakang”.

Atas peristiwa itu puluhan sopir angkot memenuhi Jl Nusantara secara spontan. Namun aksi itu tidak meluas karena Kapolsek Panmas AKP Gusti Ayu beserta jajarannya segera turun ke lapangan, mempersempit ruang agar tidak timbul bentrok massal.

Di lokasi Jl Nusantara Kapolres Depok Kombes Imam Pramukarno, Kabag Ops Kompol Dramayadi, Kabag Satsamapta Kompol I Putu Sumada dan Kepala Dinas DLLAJ Dindin Djaenuddin dan jajarannya, mencoba menenteramkan kalangan sopir yang dibakar emosi. Perwakilan sopir D-03 Aris dan Monang pun mengadu kepada mereka agar trayek perlu diatur adil dan tegas.

DEPOKRASI, 11-Mar-2008 12:40:38 WIB

Tekad PKS & PAN
Hade ditarget menang

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

MARGONDA, MONDE: Meski belum dimulai penyoblosan, DPD PKS Kota Depok optimis pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryaman dan Dede Yusuf, yang diusung PKS dan PAN bakal memenangkan kancah politik Pilgub Jabar pada April mendatang.

Ketua DPD PKS Depok, Mujtahid Rahman Yadi mengatakan pernyataan itu didasarkan pada keyakinan setelah melihat potensi yang dimiliki PKS maupun PAN sebagai pengusung kandidat Gubernur Jabar. “Insya Allah PKS dan PAN siap memenangkan Pilgub Jabar 2008,” tandas Yadi di hadapan ratusan kader pada apel siaga yang memenuhi pelataran parkir eks Goro, Jl Margonda, baru-baru ini.

Selain ratusan kader, apel siaga itu juga dihadiri para fungsionaris PKS mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan sampai DPD. Mereka berdatangan dari eman wilayah kecamatan di Kota Depok.

Hadir dalam acara itu, selain Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, juga sejumlah pejabat Pemkot Depok di antaranya Kepala Kesbanglinmas Depok, Azwar Darmansyah, Kasatpol PP Sariyo Sabani, Kabag Infokom Dadang Wihana dan Kasubag Infom, Fahmi Ardian.

Koordinator acara, Endang Sudarmadji mengatakan, apel siaga bertujuan untuk menyatukan semangat seluruh kader PKS Depok yang dimotori para fungsionaris struktur.

DEPOKRASI, 10-Mar-2008 22:10:6 WIB

‘Perlu dibuat Perda PKL’

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Penanganan usaha sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Depok hingga kini masih bersifat sporadis, sehingga untuk pengelolaan dan penataan terhadap sektor informal ini perlu segera dibuatkan suatu regulasi daerah.

Usaha sektor informal atau PKL, menurut Sariyo Sabani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, keberadaannya selama ini masih dipandang sebelah mata, atau dianggap sampah masyarakat. Padahal, PKL sangat potensial untuk penerimaan PAD Kota Depok.

“Untuk itu saya kira seharusnya dibuatkan suatu regulasi daerah tentang penataan usaha-usaha sektor informal seperti PKL di Kota Depok, sehingga keberadaannya secara hukum jelas dan tegas,” tandas Sariyo, pekan silam.

Wacana perlunya perda, katanya, telah disampaikan secara resmi dalam suatu rapat koordinasi di tingkat pejabat Kota Depok, beberapa hari lalu.” Bahkan, wacana itu sudah saya sampaikan pula kepada Kepala Bapeda, Pak Khamid Widjaya”.

Sariyo mengakui, keberadaan PKL selama ini selalu dianggap momok bagi sebagian orang, sehingga untuk pengendalian dan penertiban usaha sektor informal itu selalu menjadi tanggung jawab Satpol PP.

Metropolitan

Di Kota Metropolitan mana saja di Indonesia, menurut dia, PKL tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan perekonomian suatu daerah, apalagi jika komposisi daerah bersangkutan ternyata golongan masyarakat ekonomi menengah bawah cukup banyak.

”Tidak mungkin dong, keluarga yang pas-pasan dapat berbelanja di mal-mal atau swalayan, ya sudah barang tentu PKL menjadi pilihan berbelanjaan mereka. Jadi, PKL sesungguhnya memang perlu ada pembinaan,” tandasnya.

Apalagi kalau pembinaannya jelas dan terarah, katanya, tentu saja dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kota Depok. Karena itu, dalam pembinaan tersebut perlu adanya kemitraan antara sektor informal dengan pusat perbelanjaan.

”Sampai sekarang ini kan kita belum melihat adanya partisipasi aktif dari pusat perbelanjaan untuk memberdayakan usaha sektor informal tersebut,” tandasnya.

Melalui pembinaan yang jelas dan terarah, menurut dia, ke depan fungsi dan tugas Satpol PP tidak lagi bersifat represif, tetapi lebih kepada pendekatan secara persuasif edukatif.

DEPOKRASI, 10-Mar-2008 22:10:6 WIB

‘Perlu dibuat Perda PKL’

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Penanganan usaha sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Depok hingga kini masih bersifat sporadis, sehingga untuk pengelolaan dan penataan terhadap sektor informal ini perlu segera dibuatkan suatu regulasi daerah.

Usaha sektor informal atau PKL, menurut Sariyo Sabani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, keberadaannya selama ini masih dipandang sebelah mata, atau dianggap sampah masyarakat. Padahal, PKL sangat potensial untuk penerimaan PAD Kota Depok.

“Untuk itu saya kira seharusnya dibuatkan suatu regulasi daerah tentang penataan usaha-usaha sektor informal seperti PKL di Kota Depok, sehingga keberadaannya secara hukum jelas dan tegas,” tandas Sariyo, pekan silam.

Wacana perlunya perda, katanya, telah disampaikan secara resmi dalam suatu rapat koordinasi di tingkat pejabat Kota Depok, beberapa hari lalu.” Bahkan, wacana itu sudah saya sampaikan pula kepada Kepala Bapeda, Pak Khamid Widjaya”.

Sariyo mengakui, keberadaan PKL selama ini selalu dianggap momok bagi sebagian orang, sehingga untuk pengendalian dan penertiban usaha sektor informal itu selalu menjadi tanggung jawab Satpol PP.

Metropolitan

Di Kota Metropolitan mana saja di Indonesia, menurut dia, PKL tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan perekonomian suatu daerah, apalagi jika komposisi daerah bersangkutan ternyata golongan masyarakat ekonomi menengah bawah cukup banyak.

”Tidak mungkin dong, keluarga yang pas-pasan dapat berbelanja di mal-mal atau swalayan, ya sudah barang tentu PKL menjadi pilihan berbelanjaan mereka. Jadi, PKL sesungguhnya memang perlu ada pembinaan,” tandasnya.

Apalagi kalau pembinaannya jelas dan terarah, katanya, tentu saja dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kota Depok. Karena itu, dalam pembinaan tersebut perlu adanya kemitraan antara sektor informal dengan pusat perbelanjaan.

”Sampai sekarang ini kan kita belum melihat adanya partisipasi aktif dari pusat perbelanjaan untuk memberdayakan usaha sektor informal tersebut,” tandasnya.

Melalui pembinaan yang jelas dan terarah, menurut dia, ke depan fungsi dan tugas Satpol PP tidak lagi bersifat represif, tetapi lebih kepada pendekatan secara persuasif edukatif.

BERITA UTAMA, 6-Mar-2008 12:23:23 WIB

Pol PP tertibkan PKL kolong ARH
60% Pedagang asal Jakarta

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

ARIF RAHMAN HAKIM, MONDE: Sekitar 60% dari 60 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kolong jembatan layang (fly over) Arif Rahman Hakim yang ditertibkan Satpol PP, ternyata berasal dari luar Kota Depok.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan, berdasarkan hasil operasi simpatik yang dilancarkan pihaknya ditemukan sedikitnya 40 dari 60 PKL berasal dari Jatinegara, Pasar Minggu dan Lenteng Agung. “Hasil pendataan ternyata 60 persen PKL yang ditertibkan berasal dari tiga wilayah tersebut,” ungkap Sariyo kepada Monde, kemarin.

Agar kawasan kolong fly over terjaga ketertiban, kebersihan adn keindahannya, Sariyo mengharapkan, semua pihak hendaknya ikut pula berpartisipasi, seperti pengelola Pasar Kemirimuka, pengelola terminal angkot, stasiun Keret api Depok Baru.

”Masalah ketertiban, keindahan dan kebersihan tidak sepenuhnya menjadi tugas pokok Satpol PP, tapi merupakan tanggungjawab kita bersama,apalagi Satpol PP mempunya keterbatasan,” tandasnya.

Syamsuri, Kordinator lapangan penertiban mengemukakan, pedagang kaki lima yang ditertibkan merupakan pedagang dari kawasan Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan sebagian kecil dari kawasan pasar Kemiri Muka yang menggelar dagangannya di bawah jembatan fly over.

Jumlah lapak pedagang yang ditertibkan sebanyak 60 pedagang, terdiri 40 orang pedagang dari kawasan luar Depok (Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan), 20 pedagang adalah dari pasar Kemiri Muka.

Diantara lapak itu, lanjut dia, sebagian dibongkar dan diangkut oleh pemilik, sebagian lagi dibawa kendaraan operasional Satpol PP untuk dimusnahkan.

“Penertiban PKL agar kolong fly over tidak macet,” ujar Syamsuri didampingi Denny Romula, Kasie Patwal Satpol PP.

Sebelum penertiban dilakukan, pedagang diberikan surat edaran tidak boleh berjualan di badan jalan.

Bayar pungutan

Apakah penertiban terkait peresmian fly over? Syamsuri mengatakan bahwa penertiban dilakukan berkesinambungan tidak hanya di bawah jembatan fly over, tapi di kawasan lainnya.

Denny Romulo menambahkan, setelah PKL ditertibkan Satpol PP, Dinas Pasar melalui penertiban pasar (Tibsar) harus mengamankan kawasan yang sudah ditertibkan agar pedagang tidak berjualan lagi di tempat itu. Terutama dalam radius 200 meter areal pasar merupakan kewenangan dinas pasar.

Terkait penertiban, salah seorang pedagang buah jeruk yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penertiban yang dilakuan terkesan mendadak, sehingga membuat repot pedagang.

“Kami minta diberikan tempat yang layak, sehingga berdagang bisa nyaman,” ujarnya. Dalam operasi simpatik tersebut, tempat usaha yang terbuat dari bambu dan kayu dengan penutup terpal sebagian dibongkar pemilik lapak, sebagian lagi dibongkar petugas lalu diangkut kendaraan operasional Satpol PP.

Ketika ditanya soal uang pungutan? Dia mengatakan, pungutan Rp 1000/hari diambil oleh petugas. Ketika ditanya petugas apa? Dia enggan menyebutkan.

Pedagang berharap diberikan tempat yang layak untuk berdagang. “Kami minta diberikan tempat berdagang yang nyaman,” ujarnya sambil membenahi barang dagangan.

OLAHRAGA, 5-Mar-2008 22:38:7 WIB

Turnamen antardinas akan digulirkan lagi

Berita Lainnya
• Berharap… menunggu dan berbuah…
• Rahasia kontrak Beckham
• Higuain cedera dua pekan

DEPOK, MONDE: Turnamen sepakbola yang mengikutsertakan dinas, instansi pemerintah/swasta, DPRD dan sejumlah elemen masyarakat di Depok, akan kembali bergulir. Event olahraga tahunan yang menjadikan Dinas Kesehatan sebagai juara bertahan itu rencananya dibuka mulai 15 Maret 2008.

Sekretaris Panitia, Baktiar Butar-butar menjelaskan turnamen ini masih dalam rangkaian peringatan HUT Kota Depok yang ke-9. “Hal utama yang diharapkan dari turnamen ini adalah menghimpun semua dinas, per-bankan, TNI/Polri dan semua elemen lainnya untuk menggairahkan semangat kebersamaan dalam ber-kontribusi untuk Depok,” katanya.

Kepanitiaan turnamen ini berisikan insan sepakbola dari SKPD maupun kepengurusan Persikad. “Untuk tahun ini, jabatan Ketua diamanahkan kepada Kepala Satpol PP Depok, Sariyo Sabani,” ujar Baktiar.

Menurut dia, sama seperti tahun sebelumnya format turnamen akan memakai sistem setengah kompetisi, yang terbagi dalam beberapa grup. “Peserta hampir sama dengan yang lalu, mungkin juga akan meluas dengan mengundang sejumlah tim dari perusahaan-perusahaan yang tersebar di Depok,” kata Baktiar.

Untuk pendaftaran peserta, sudah mulai dibuka dan akan ditutup pada 12 Maret. “Pendaftaran bisa dilakukan di kantor Satpol PP Depok. Sedangkan technical meeting (TM) dilakukan pada 14 Maret,” kata Baktiar.

Untuk lapangan yang akan digunakan, mengambil tempat di Stadion Mahakam Depok II Timur. “Pembagian grup dan jadwal pertandingan akan diberitahukan dalam TM nanti,” tandas Baktiar.

BERITA UTAMA, 3-Mar-2008 12:15:25 WIB

Pajak restoran belum tergarap maksimal

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Kendati capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2007 lalu melebihi target hingga Rp10,9 miliar, dari target Rp75,4 miliar, atau mencapai Rp86,3 miliar ternyata pendapatan dari pajak restoran belum tergarap maksimal.

Menurut Kabag Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok, Nina Suzana dari berbagai pajak yang masuk ke PAD tahun 2007 a.l. pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak reklame, semuanya mampu melewati target, kecuali pajak reklame,” ujar Nina kepada Monde beberapa waktu lalu. Pada 2007 untuk pajak restoran, lanjut Nina, Pemkot menargetkan pendapatan senilai Rp14,1 miliar. Ternyata realisasinya mencapai Rp15,1 miliar.

“Untuk tahun 2008, target PAD dari sektor pajak restoran dinaikkan menjadi Rp 14,4 miliar,” katanya.

Walaupun hasil yang diperoleh cukup memuaskan, namun Nina mengatakan bahwa pendapatan dari sektor ini masih belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak restoran dan tempat makan yang belum menyumbangkan pajak ke kas daerah.

“Pemahaman dari para pemilik restoran dan tempat makan itu masih kurang. Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu sehingga pajak restoran yang 10% tidak pernah diberikan,” katanya.

Untuk melakukan pengawasan, Nina mengatakan bahwa setiap bulannya petugas dari Dispenda selalu melakukan pemeriksaan buku wajib pajak kepada semua restoran dan rumah makan. Namun memang belum semua restoran dan rumah makan yang bisa didata.

“Untuk rumah makan baru, petugas Dispenda juga melakukan uji petik selama sebulan atau dua bulan. Petugas melihat berapa omset rata-ratanya. Dari omset rata-rata itulah kemudian ditetapkan berapa mereka harus menyetorkan pajak restoran yang 10%,” ujar mantan camat Sukmajaya itu.

Pura-pura

Kurang tergarapnya pendapatan dari sektor pajak restoran, menurut Nina juga disebabkan masih banyaknya restoran dan rumah makan yang tidak memiliki manajemen yang baik. “Ini merupakan tantangan bagi Pemkot, karena aturan harus ditegakkan, setiap restoran dan rumah makan harus menyetorkan pajak restoran sebesar 10%,” tandasnya.

Mengenai banyaknya bermunculan restoran dan tempat makan baru, menurut Nina, petugasnya selalu melakukan monitoring. “Kita mendata rumah makan baru tersebut dan memeriksa izinnya. Kemudian dijelaskan bahwa mereka harus menyetorkan pajak restoran sebesar 10% dari pendapatannya,” katanya.

Mengenai pembinaan terhadap restoran yang ada di Depok, menurut Nina hal itu terus dilakukan. “Tapi memang kesadaran pemilik restoran itu masih kurang. Saat diundang untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, paling-paling cuma sekitar 10% yang hadir,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Satpol PP, Sariyo Sabani yang ditemui Monde secara terpisah mengatakan, saat ini masih banyak restoran dan rumah makan, ataupun tempat usaha lainnya yang belum mengantongi izin dari Kantor Pariwisata. Selain itu banyak juga tempat usaha itu yang habis izin usahanya.

“Dari data yang dimiliki Satpol PP, ada puluhan rumah makan, restoran, maupun biro wisata yang izinnya sudah habis. Saat ini kami sedang mendata dan mengecek ulang perizinannya,” kata Sariyo.

Dia mengatakan dalam waktu dekat Satpol PP akan menyisir semua tempat usha tersebut. “Jika terbukti izinnya sudah habis, kami akan meminta mereka memperpanjang. Jika tidak mau maka akan ditutup,” kata dia.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor izin usaha. “Satpol PP sama sekali tidak berniat menghambat investor masuk ke Depok. Tapi kami hanya ingin menegakkan Perda yang ujung-ujungnya akan berdampak kepada peningkatan PAD,” ujarnya.

BERITA UTAMA, 1-Mar-2008 13:37:42 WIB

Kasus Restoran Mie Keriting, Kedaung
Ansor & KNPI: Pemda mesti proaktif & tegas

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

KEDAUNG, MONDE: Dua organisasi pemuda Sawangan, Ansor dan KNPI, meminta Pemda (legislatif dan eksekutif) Depok harus proaktif dan tegas menindak Restoran Mie Keriting dan panti pijat Melati yang diduga dipakai ajang prostitusi.

Ketua Ansor Sawangan, Badrudin, dan anggota Dewan Penasihat KNPI Sawangan, Yopi, mengatakan hal itu, kemarin, menanggapi tentang dugaan penyalahgunaan izin tempat usaha. Badrudin menyatakan sudah lama sasus persoalan Restoran Mie Kriting didengar elemen masyarakat, terutama kalangan ulama. “Dulu sudah diprotes. Pemda mesti proaktif,” tandasnya.

Religius

Ia mengklaim Kedaung sebagai wilayah religius, dan prinsip gotong royong jadi pegangan hidup bersama. “Dengan adanya tempat itu, daerah kami sudah dicemari.”

Badrudin yang juga pengurus Pesantren Karimiyah, Sawangan, juga mengultimatum bahwa warga bisa bergerak menggelar aksi unjuk rasa. “Jangan salahkan, jika kami menutup Restauran Mie Keriting, kalau Pemda tidak turun tangan untuk secepatnya untuk mencari jalan keluarnya.”

Sebenarnya, katanya, warga Kedaung dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tempat-tempat yang diasumsikan dijadikan tempat maksiat dan tempat jual miras.

“Masa jualan miras bebas di pinggir jalan,” katanya.

Apakah ada beking di usaha itu? Badrudin mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi itu.

“Jangan sekali-kali oknum TNI-Polri atau elemen lain yang ikut membekingi tempat seperti ini, semuanya akan mendapatkan perlawanan dari warga,”tegasnya. Menurut dia, Ansor siap menertibkan tempat maskiat dengan tindakan persuasif, karena pihaknya juga tak sepakat sikap anarkis.

Sementara itu Yopi mengatakan Pemda boleh saja menutup restaurannya, tapi seyogianya otoritas itu membantu mencari jalan keluar bagi kalangan karyawannya.

“Bila restauran ditutup sama saja menimbulkan pengangguran baru bagi pegawai restauran ini,” kata Yopi kepada Monde, kemarin.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani yang dimintai penjelasannya mengenai kasus di Kedaung ini mengatakan, setiap pelanggaran tertib sosial akan ditindak sesuai Perda 14/2001.

“Tempat maksiat bukan hanya melanggar Perda, namun juga melanggar norma agama. Saya sudah memerintahkan anggota untuk mengecek ke lapangan. Jika memang terbukti melanggar maka akan ditutup,” kata Sariyo.

Dia menjelaskan, selama ini memang sering terjadi kasus serupa seperti di Cilodong atau di Sukamaju. “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang selama ini ikuti mengawasi dan memberikan laporan. Pemkot tidak akan main-main terhadap pelanggar Perda,” ujarnya.

Sariyo juga mengharapkan masyarakat tidak melakukan aksi anarkis dan main hakim sendiri, karena itu justru melanggar hukum.

“Yang paling penting sebenarnya, aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan bisa memantau wilayahnya masing-masing. Mereka juga harus melakukan aksi dan menegur pihak yang melakukan pelanggaran,” katanya.

Selama ini, menurut Sariyo, Satpol PP di tingkat kelurahan hanya berkutat mengurusi KTP dan KK. Seharusnya jika ada hal yang meresahkan masyarakat, katanya, Satpol PP kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak terdepan harus bertindak. “Mereka kan bisa minta bantuan Polsek atau Koramil. Jangan semuanya diserahkan ke Satpol PP tingkat Kota. Lalu kerja aparat kelurahan dan kecamatan itu apa,” tuturnya.

Bukan maksud menghindar dari permasalahan, namun menurut Sariyo, jumlah personelnya yang terbatas membuat Satpol PP tingkat kota tidak bisa menangani semua urusan. “Kalau memang Satpol PP kelurahan atau kecamatan tidak bisa mengatasi, baru dilaporkan ke atas,” jelasnya.

Usman Haliyana kemarin mengambil tindakan dengan memerintahkan lurah Kedaung Zainal untuk meninjau langsung ke lokasi tersebut, apakah restauran ini sudah memiliki izin dari instansi terkait.

“Bila pihaknya menemukan penyalahgunaan tempat maka dia tidak segan-segan untuk langsung menutup restaurant, kita sudah menutup sementara restaurannya bila perlu kita stop,” katanya kemarin melalui telepon selulernya.

Ketika Monde meminta konfirmasi dari pihak manajemen restaurant mie keriting tidak membuahkan hasil karena, menurut sejumlah warga, setiap hari Jumat restauran ini selalu tutup.

Dari pantauan Monde kemarin restauran yang eksteriornya dicat coklat dan putih itu memiliki tembok sekitar satu meter tampak sepi. Hanya rimbunan pohon jadi saksi restoran di lokasi seluas 8.000 m2. Bahkan, siang kemarin, pepohonan itu seolah jadi penjaganya, tak satu pun ada petugas atau karyawannya.

“Restoran yang punya kolam renang itu kabarnya mau dijual,” kata warga dekat restoran.

Februari 2008

BERITA UTAMA, 23-Feb-2008 23:19:55 WIB

Pajak reklame tak capai sasaran
PAD Depok 2007 lewati target

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Kepala Dispenda Kota Depok, Sayid Chalid menyatakan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok tahun 2007 melampaui target yang ditetapkan.

Besarnya lampauan tersebut mencapai Rp10,9 miliar. “Pemerintah menargetkan PAD tahun 2007 sebesar Rp75, 4 miliar. Ternyata realisasinya mencapai Rp86,3 miliar,” katanya kepada wartawan, kemarin. Sayid mengatakan, peningkatan PAD ini salah satunya disebabkan karena gencarnya penertiban yang dilakukan Pemkot terhadap bangunan tanpa ilegal IMB, serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, terkait pentingnya mengurus IMB.
“Sosialisasi ini penting, karena pendapatan dari IMB ini sebenarnya jauh lebih dari pendapatan di bidang lain,” katanya. Selama ini, menurut Sayid, sosialisasi dan kampanye yang dilakukan pemerintah kebanyakan terkait dengan kesadaran warga membayar PBB.
Sosialisasi IMB
“Bayar PBB memang wajib, namun alangkah baiknya kampanye akan pentingnya mengurus IMB juga disosialisasikan,” jelasnya.
Sayid menerangkan bahwa PAD tersebut dihasilkan dari berbagai elemen pendapatan seperti retribusi, pajak daerah, pajak reklame, pajak restoran, serta pendapatan lainnya.
Beberapa pendapatan yang melampau target dan mendongkrak raihan PAD di antaranya berasal dari pajak restoran yang naik sekitar Rp1 miliar.
“Target pajak restoran tahun 2007 lalu adalah Rp14 miliar, sedangkan realisasinya Rp15,1 miliar.
Selain itu pajak daerah juga mengalami kenaikan dari target Rp40,2 miliar, naik menjadi Rp42,3 miliar.
Kendati PAD Depok melampaui target, namun raihan pajak reklame justru tidak mencapai sasaran. Sayid mengatakan target dari pajak reklame tahun 2007 lalu adalah Rp3,008 miliar. Ternyata realisasinya hanya Rp2,8 miliar.
Sementara itu Kabag Tata Usaha Dispenda Kota Depok, Nina Suzana menambahkan, tidak tercapainya target pajak reklame disebabkan oleh beberapa faktor.
“Saat ini masih banyak reklame dan iklan yang tergolong liar dan ilegal, sehingga belum menghasilkan pemasukan bagi Pemkot Depok,” kata Nina.
Dia mencontohkan papan iklan megatron yang ada di Margo City, hingga sekarang menurut Nina sama sekali belum membayar pajak iklan.
Di awal 2008 sendiri Nina melihat telah terjadi banyak pelanggaran dalam hal pemasangan reklame dan iklan. “Sekarang marak bermunculan spanduk dan baliho pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat. Padahal belum memasuki masa kampanye Seharusnya mereka membayar pajak reklame untuk memasang hal tersebut,” kata Nina.
Tak bayar pajak
Namun kenyataannya hingga sekarang sama sekali belum ada spanduk dan baliho kampanye Pilgub tersebut yang memayar pajak reklame.
Nina sendiri optimis bahwa di 2008 ini target pencapaian pajak reklame bisa melampaui target. Selain itu dia yakin target PAD juga bisa meningkat. “Tahun ini Pemkot menargetkan PAD sebesar Rp80,4 miliar,” katanya.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani mengatakan, selama 2007 lalu Satpol PP telah melakukan penyegelan terhadap sekitar 100 lebih bangunan di Depok yang tidak memiliki IMB.
“Penyegelan dilakukan berdasarkan SP4 yang dikeluarkan oleh Distakotbang. Kalau nggak salah ada sekitar 251 SP4 yang dilayangkan selama 2007,” kata Sariyo.
Dia mengatakan, penyegelan dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini, selain untuk menegakkan peraturan daerah, juga ingin memacu peningkatan PAD Kota Depok.
“Di tahun 2008 Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan menekan sekecil mungkin terjadinya pelanggaran IMB. Jadi kepada masyarakat yang akan mendirikan atau merenovasi bangunan, untuk segera mengurus IMB,” ujar Sariyo.

DEPOKRASI, 22-Feb-2008 13:36:27 WIB

LPM Panmas gugat eksistensi musrenbang

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

PANCORAN MAS, MONDE: Sosialisasi Pembangunan Depok 2008 di kantor Kecamatan Pancoran Mas diwarnai gugatan (dipersoalkan) terhadap eksistensi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai forum demokrasi perencanaan pembangunan di Kota Depok.

Hampir seluruh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 11 kelurahan yang ada di Kec. Pancoran Mas, kemarin, menyoalkan manfaat Musrenbang bagi masyarakat kelurahan selama ini. Sosialisasi Pembangunan Depok 2008 dibuka oleh Asisten Umum Setkodya Depok, Iskandar Rais, dihadiri pula Camat Pancoran Mas, Sudrajat, empat anggota DPRD Depok daerah pemillikan Kec Panmas, yakni Babai Suhaimi, Oto Leander, Adriana, Kasatpol PP Depok, Sariyo Sabani, Kabid Cipta Karya DPU, Enco Kuryasa, Dadang Wihana dari Bapeda Kota Depok.

Keberadaan Musrenbang selama ini, menurut para Ketua LPM, tidak memberikan manfaat dan keuntungan secara langsung bagi masyarakat. Pasalnya, banyak usulan dari kelurahan tidak pernah terakomodasi, sebaliknya hasil APBD lebih banyak mengakomodasi kegiatan-kegiatan atau usulan dari dinas teknis.

“Karena itu masih perlukah Musrenbang sebagai forum demokrasi perencanaan pembangunan kelurahan,” tandas Sakam, Ketua LPM Kel. Cipayungjaya.

Sebagai contoh kasus, lanjut Tatang Muchtar alias Boma, Ketua LPM Kel.Mampang merasa kecewa lantaran sudah tiga kali mengusulkan perbaikan gedung kantor kelurahan, tapi sampai tahun ini masih ditolak.

”Kecewa, sakit..sakit…udeh tiga kali diusulin, eh sampai tiga Musrenbang juga kagak diterima,” katanya.

Padahal kantor Kel. Mampang dibangun atas swadaya masyarakat pada 1972 ketika Mampang masih berstatus desa pada era Kab Bogor. Ternyata sampai Depok menjadi Kotamadya, katanya, Kel Mampang masih tetap tidak pernah berubah sejak dahulu.

“Kalau nanti tahun depan juga kagak diterima, sebaiknya Mampang dikembalikan ke Desa, dan biar saja warga yang memperbaikinya,” tandasnya.

PERISTIWA, 16-Feb-2008 13:16:43 WIB

Pemberhentian tekon Satpol PP
Jadi masalah internasional

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

MARGONDA, MONDE: Masalah pemberhentian tenaga kontrak (tekon) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Kasno, kini menjadi masalah internasional.

Sebab, selain mengadu ke Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika, Kasno juga mengadu ke PBB, Lembaga Buruh Internasional (ILO) serta sejumlah kedubes lain.

Tidak hanya itu, kemarin, Kasno juga mengadukan masalah ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR, Kepala BIN, Kantor Mendagri, Rektor UI, UG dan UP, BLH, Komnas HAM.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Negara, Kasno mengadukan tindakan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yang ia nilai telah sewang-wenang.

Kepada Monde, Ia menyodorkan dua lembar kertas, yang di atasnya tertera sejumlah tandatangan dari instansi yang ia tuju. Menandakan bahwa dirinya telah menyerahkan surat pengaduan yang ia buat itu.

“Biar dunia luar tahu bagai mana ketidak adilan yang saya terima dibawah kepemimpinan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail,” tutur Kasno.

Sebelumnya, kemarin Kasno telah mengadukan nasibnya itu kesejumlah instansi penegak hukum dari tingkat Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).

Kasno pun mengaku menyayangkan pernyataan Kepala Satpol PP Sariyo Sabani, yang mengatakan pemecatan terhadap dirinya telah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kasno juga memberikan daftar sejumlah pegawai lingkungan Pemkot Depok, yang melakukan pelanggaran, namun tidak dilakukan sanksi. Mereka adalah Amsari, tekon Satpol PP yang pernah melakukan pelanggaran hukum sebanyak dua kali, yaitu dalam tindak pidana penipuan di Polsek Cipete. Serta tercatat di Polsek Beji dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Kemudian Surya Hidayat yang menurut Kasno merupakan pegawai kontrak Satpol PP yang sedang menjalani proses hukum yang tercatat di Polres Depok dalam kasus penipuan.

Kejanggalan yang lain pun dirasakan Kasno, rekannya dulu sesama anggota Sat Pol PP Safrizal, yang baru bekerja selama tahun 2004 hingga 2007 telah diangkat menjadi CPNS.

Sementara dirinya yang bekerja lebih lama, dari tahun 2001 tak dianggat menjadi CPNS.

Terpisah saat diminta komentarnya terkait adanya pengaduan yang dilakukan oleh Kasno, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail pun, enggan berkomentar dan hanya mengelengkan kepala.

“Itu masalah lain,” ujar usai menghadiri acara program bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya di Bojongsari, Jumat (15/2).

DEPOKRASI, 16-Feb-2008 13:10:48 WIB

Satpol PP batal segel megatron Margo

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Satpol PP Kota Depok tidak jadi menyegel megatron iklan sebuah rokok yang berada di kawasan Margo City.

Pasalnya, pemasang iklan rokok itu sudah mengajukan perizinannya di Dinas Tata Kota Bangunan (Distakotbang). Megatron berukuran 6,5m x 3m yang berdiri di lahan milik Margo City sedianya kemarin, disegel Satpol PP Kota Depok. Namun rencana penyegelan itu sebagaimana yang disampaikan Kepala Satuan Pamong Praja ( Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani, beberapa hari lalu, ternyata tidak terlaksana.

Alasan belum adanya penyegelan megtron, hingga kemarin, belum memperoleh konfirmasi dari Sariyo Sabani. Sejumlah aparat Satpol PP mengaku belum tahu adanya rencana penyegelan terhadap megatron tersebut.

”Kami belum ada perintah dari komandan [Kasatpol PP]. Kebetulan beliau kan hari ini ada acara fogging di Pasar Kemirimuka,” ujar seorang staf Satpol PP.

Secara terpisah Kabid Perizinan Distakotbang, Nunu Heriyana mengatakan, pihaknya tengah memproses permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) megatron iklan rokok tersebut. “Permohonan izinnya sudah masuk dan saat ini kami sedang memprosesnya,” kata Nunu.

Mengenai kapan selesai IMB-nya, Nunu mengatakan, pihaknya masih menunggu perjanjian kerjasama antara Jarum Super dengan Margo City. ”Janjinya sih hari ini [Jumat-red] akan diantar surat perjanjian kerjasama itu.”

Surat perjanjian kerjasama, katanya, sebagai bukti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas pemanfaatan lahan untuk pembangunan megatron di arel pusat perbelanjaan itu.

“Sebab salah satu persyaratan IMB harus dilampirkan bukti kerjasama pemanfaatan tanah di Margo City, sehingga jelas statusnya,” tuturnya yang mengatakan biaya IMB yang harus dikeluarkan pemasangan sebesar Rp2,3 juta.

DEPOKRASI, 13-Feb-2008 12:9:22 WIB

Belum miliki IMB
Megatron Margo terancam disegel

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA,MONDE: Megatron untuk iklan rokok Djarum Super di kawasan Margo City terancam disegel Satpol PP Kota Depok. Pasalnya, apabila tenggat waktu sampai 15 Februari 2008 pemilik belum bisa memperlihatkan IMB-nya, maka bilboard elektronik itu disegel.

Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani membenarkan bahwa papan reklame bergerak itu sedianya akan disegel pada Senin lalu (11 Februari), namun terpaksa ditangguhkan lantaran adanya kesanggupan pemiliknya mengurus IMB, sehingga diberi waktu terakhir hingga tanggal 15 Februari.

“Pokoknya, kalau sampai waktu yang ditentukan, yakni hari Jumaat (15 Februari) belum juga ada IMB, aparat Satpol PP akan menyegelnya,” tandas Sariyo kepada Monde, kemarin.

Bilboard berukuran 6,5m x 3m jenis megatron untuk produk iklan rokok Jarum Super di kawasan Margo City itu merupakan papan reklame elektronik pertama di Kota Depok.

Dihubungi secara terpisah, Kabid Perizinan Dinas Tata Kota Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, Nunu Heriyana mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum memberikan IMB, meski beberapa waktu lalu ada utusan dari Margo City yang mengajukan permohonan izin untuk megatron tersebut.

“Kami belum memproses IMB untuk megatron itu, karena tidak jelas siapa pemilik atau pemasang bilboard tersebut,” tandas Nunu. Sebab persyaratan mengurus IMB, katanya, harus ada lampiran IMB lahan atau lokasi yang didirikannya megatron tersebut.

Karena berada di dalam kawasan Margo City, sehingga perlu dilampirkan IMB Margo City.”Karena berada di dalam Margo City, jadi Margo City yang seharusnya bertanggung jawab atas keberadaan megatron tersebut,” tandasnya.

Kabid Tata Kota Distakotbang Kota Depok, Diah Irwanto, didampingi Kasi Dekorasi, Utan Wardaya, mengatakan megatron iklan Jarun Super itu berukuran 6,5 mx 3m dengan nilai pajak reklame yang dikenakan sebesar Rp 262.500.000/tahun.

“Pemilik megatron itu sudah mengajukan izinnya sejak Juli 2007, namun sampai sekarang ini memang belum beroperasi,” tandas Diah diamini Utan.

Namun nilai pajak reklame yang dibebankan tersebut, katanya, pemiliknya merasa terlalu mahal apabila dibandingkan dengan di kawasan MH Thamrin Jakarta atau Bogor.

Diah dan Utan mengatakan, unit kerjanya tidak menangani nilai pajak reklame, tapi tugasnya adalah memberikan rekomendasi berupa tata letak dan dekorasi suatu reklame yang akan dipasang di suatu lokasi.”Jadi sebaiknya ditanyakan saja Dispenda soal nilai pajaknya,” katanya.

Sementara itu, pihak Level 8 sebagai biro iklan megatron saat dihubungi tadi malam via telepon belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. “Kami belum bisa menjelaskan,” ujar Evi dari Level 8 yang mengaku saat ini sedang mengurus perizinannya.

BERITA UTAMA, 13-Feb-2008 11:59:18 WIB

Besok, warga & P2T bertemu
Winwin: Tak ada niat ingkari janji

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

CIMANGGIS, MONDE: Warga Cimanggis kecewa karena Walikota Depok Nur Mahmudi dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T)/Sekda Wiwin Winantika tak mau menemui mereka. Warga dijanjikan bisa bertemu P2T, Kamis (14/2) di Balaikota.

Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Proyek tol Cinere-Jagorawi (Forkot Cijago), tak bisa menyembunyikan perasaannya itu.

“Kami kecewa berat,” kata Ketua Forkot Cijago, Manahan Panggabean, kemarin. Sejumlah warga lainnya, termasuk Zamawi kepada Monde, juga menyatakan tak habis pikir, para petinggi Depok itu tak mau menemui warganya, padahal mereka ada di Balaikota.

Ratusan warga berdemontrasi di Balaikota Depok, Senin (11/2), menuntut agar harga ganti rugi dinaikkan terkait proyek tol Cijago. Proyek tol Cijago diperkirakan bakal menelan investasi Rp2,08 triliun.

Massa Forkot Cijago akhirnya pulang ke rumah masing-masing, Senin (11/2) pk 21.00. Mereka umumnya menyayangkan sikap Walikota dan Ketua TPT yang diketahui warga ada di Balaikota.

Di kediaman Zamawi, Manahan juga mengkritik Walikota yang dianggap terlalu asyik membahas belimbing, bahkan ditengarai sengaja menahan wartawan di salah satu ruang Balaikota agar tak meliput aksi demo Forkot Cijago.

Saat itu, kalangan warga juga mendengar dari salah satu pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Depok, bahwa para pejabat menyebutkan lebih baik menuntaskan pembicaraan soal belimbing.

“Mendengar itu, kami sakit hati,” kata Manahan.

Akibat demonstrasi itu, sejumlah karyawan Pemkot Depok pulang lewat jendela lantaran pintu keluar terhalang kalangan demonstran. Bahkan mobil Walikota pun dijaga warga, meski sempat dicermati serius oleh aparat Satpol PP, apalagi pagi harinya ditemukan bensin.

“Ya, mobil Walikota memang dijaga warga Cimanggis,” kata Zamawi.

Kalangan warga sempat bertemu dengan Ka Satpol PP Sariyo Sabani dan Asisten Tata Praja H Bambang Wahyudi. Mereka menjanjikan Walikota dan P2T bisa bertemu warga Kamis (14/2).

“Kami tidak mau pernyataan secara lisan. Bukan kami tidak percaya, namun kami tidak mau sekadar janji manis. Kalau mau yang bersangkutan menyampaikan secara langsung. Kalau memang tidak mau, lebih baik kita nginep sama-sama di balaikota,” kata Mahanan.

Melalui proses alot, akhirnya P2T membuat undangan secara resmi kepada sejumlah perwakilan warga. Pertemuan bakal dilangsungkan Kamis (14/2) di lantai V pukul 15.00 di kantor Balaikota Depok.

Menanggapi pernyataan Walikota bahwa P2T tak diintervensi calo atau perantara, Manahan menegaskan bahwa hal ini bukan intervensi karena semua adalah pelaku. “Semua adalah pelaku. Jadi siapa yang intervensi?” katanya.

Sebelum ke Balaikota, Kamis nanti, Forkot Cijago juga akan mendatangi Kecamatan Cimanggis. Mereka, katanya, akan menuntut kepada camat dan lurah di Cimanggis mempedulikan warganya. Kalangan pejabat itu, menurut Forkot Cijago, jangan hanya mempedulikan investor semata, tapi mestinya mempedulikan nasib warganya.

Menyikapi demonstrasi warga, Wakil Ketua DPRD Depok Agung Witjaksono menilai itu merupakan sinyal bahwa realitas itu sebagai gambaran kemunduran kinerja P2T dan TPT.

“Apa yang dilakukan, baik oleh P2T dan TPT, belum maksimal. Buktinya kesepakatan harga tak diperoleh titik temu,” kata Agung.

Rasa ketidakpuasan warga masih kentara, katanya, sehingga mereka menyampaikan aspirasinya lewat demontrasi.

Sementara itu, anggota PKS, Qurtifa Wijaya yang juga Sekretaris Komisi A mengungkapkan masing-masing pihak yang terkait tol harus dapat melakukan suatu kesepakatan pemahaman terutama perihal aturan. Artinya, menurut dia, adalah suatu penjelasan terhadap aturan main terutama terkait harga.

Pemerintah, katanya, perlu memberikan pemahaman ini ke masyarakat.

“Pemerintah dalam hal ini P2T, hanya sebagai fasilitator. Jadi mereka harus dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap aturan main sehingga dapat ditemukan suatu solusi bersama,” katanya.

Ketua P2T Winwin Winantika yang ditemui Monde seusai Sidang Paripurna di Gedung DPRD, kemarin, mengatakan wajar jika melakukan unjuk rasa terkait tol. “Itu bentuk penyampaian aspirasi mereka. Jadi bagi P2T sendiri nggak ada masalah,” katanya.

Winwin mengatakan, sebenarnya P2T bukan berniat mengingkari janji musyawarah lanjutan dengan warga yang semula disepakati dua minggu sesuai pertemuan terakhir.

“Namun karena minggu lalu sekretaris P2T (Iljas Tedjo-Red) sedang ke Bengkulu, jadi surat undangannya belum sempat dibikin,” tandasnya.

Kin Sekretaris P2T sudah pulang, katanya, sehingga musyawarah lanjutan bisa dilakukan Kamis (14/2).

DEPOKRASI, 12-Feb-2008 11:53:44 WIB

PKL terminal demo Balaikota
Penggusuran tak terarah

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

BALAIKOTA, MONDE: Di saat Balaikota dipenuhi unjukrasa warga Cimanggis yang tidak puas terhadap ganti rugi lahan Tol Cijago, kemarin, belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Terminal Depok melakukan aksi serupa.

Mereka tiba sekitar pukul 10.15, dan langsung menggelar orasi di depan pintu masuk kantor orang pertama Depok itu. Demonstrasi belasan PKL terminal tersebut sempat memecah perhatian dari kelompok unjukrasa Tol Cijago.

Dalam orasinya, Rahman Tiro dari Laskar Pembela Ekonomi Rakyat (Laper) menyampaikan bahwa kebijakan Pemkot Depok dengan melakukan penggusuran PKL terminal sangat nyata menunjukkan tidak berpihak kepentingan rakyat.

“Penggusuran menunjukkan titik lemah dari kinerja pemerintah, dimana penggusuran tersebut hanya sebuah kerja atau kegiatan yang tidak dilandasi manajerial yang jelas dan terarah,” kata Rahman.

Dia mengatakan di tengah ekonomi yang serba sulit, justru diwarnai dengan arogansi Walikota yang memaksakan Adipura tanpa mengindahkan nasib dan keadaan ekonomi rakyat.

Minta solusi

Sementara itu Agus Kurnia dari Paguyuban Terminal (Panter) menyoroti tentang penggusuran yang dilakukan Satpol PP selama ini tanpa ada solusi yang diberikan kepada PKL yang digusur.

“Yang diinginkan pedagang adalah penggusuran dengan solusi. Jangan dibiarkan mereka terkatung-katung setelah digusur, karena mereka berdagang di terminal untuk hidup dan mencari makan,” tegas Agus.

Menurutnya, selama ini antara masing-masing instransi saling lepar tanggung jawab terhadap solusi bagi PKL terminal. “Satpol PP mengatakan mereka hanya sebagai eksekutor, tapi DLLAJ sebagai dinas yang mengelola terminal juga tidak memberikan solusi apapun,” sesalnya.

Sekitar pukul 11.00, perwakilan rombongan demonstran PKL terminal akhirnya diterima sejumlah pejabat Pemkot, a.l; Asisten Tata Praja Bambang Wahyudi, Kasatpol PP Sariyo Sabani, Kepala DLLAJ Dindin Djaenudin. Turut pula hadir Kabag Ops Polres Depok Kompol Dramayadi, serta Kapolsek Pancoran Mas AKP I Gusti Ayu Supiati.

Dalam pertemuan di aula lantai 5 Balaikota Depok itu, Agus Kurnia mengatakan penertiban selama ini terkesan tidak tegas. “Kenapa ada PKL yang lahannya dibongkar setelah itu dia membangun kembali tapi dibiarkan. Ini menimbulkan kecemburuan bagi pedagang lain,” tutur Agus.

Dia juga mengatakan, jika Pemkot melakukan pembongkaran tanpa memberikan solusi, justru akan menimbulkan pekerjaan rumah bagi Pemkot sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Sariyo mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan personel. “Kios yang dibangun kembali di terminal itu adalah ilegal. Karena itu Satpol PP siap membongkar,” katanya.

Sementara itu Dindin Djaenudin mengatakan urusan lahan di terminal, DLLAJ hanya sebagai pengguna. “Urusan aset adalah di bagian lain. Kalau ada yang menyewakan lahan terminal untuk pedagang, itu bukan dari DLLAJ,” katanya.

Dindin juga membantah bahwa selama ini pihaknya melakukan berbagai macam pungutan di terminal. “Yang dipungut DLLAJ cuma retribusi terminal. Kalau retribusi kebersihan bukan dari DLLAJ. Jika ada anggota DLLAJ yang meminta pungutan lain, silahkan laporkan,” katanya.

BERITA UTAMA, 9-Feb-2008 9:41:36 WIB

Penertiban PKL terminal ricuh
Pedagang minta tak pilih kasih

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

TERMINAL, MONDE: Ricuh dan riuh! Realitas itu terjadi saat berlangsung penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan terminal Depok, kemarin.

Para pedagang menilai penertiban tidak dilakukan secara menyeluruh, masih bersifat pilih kasih, sehingga mereka memprotes petugas. Para pedagang yang masih berusaha di terminal menghalang-halangi petugas, demi mempertahankan lapak berdagang mereka. Teriakan pun bersahutan di terminal Depok, riuh. Bahkan mereka, berkesan merangsek dengan mendekati para petugas agar mengurungkan penertiban.
Sempat panas
Pedagang di bagian kanan pintu masuk terminal Depok minta penertiban tidak dilakukan sebelum pedagang lainnya ditertibkan. Mereka tak ingin ada ketidakadilan dalam penertiban.
“Kami tidak akan bongkar bangunan sebelum semua pedagang di terminal ditertibkan,” teriak seorang pedagang terminal yang lapaknya akan ditertibkan, kemarin.
Penertiban pun urung dilakukan oleh petugas karena pedagang lainnya berkerumun mendatangi petugas. Setiap mau melangkah, para petugas dihalangi. Mereka minta tempat dagangannya tidak ditertibkan.
Suasana penertiban semakin panas, ketika seorang wanita setengah baya berteriak-teriak di areal terminal. Hingga calon penumpang angkot pun terhenti, bergerombol, menyaksikan adegan kehidupan nyata itu.
Ia memprotes petugas penertiban karena tempat dagangnya yang terbuat dari terpal ditertibkan.
Teriakan pedagang itu mengudang petugas ketertiban, termasuk Kasat Pol PP Sariyo Sabani yang berusaha menenangkannya. “Kenapa dagangan saya di samping wartel ditertibkan, sementara bangunan lainnya tidak ditertibkan…,” kata perempuan setengah baya dengan nada tinggi.
Ditarik retribusi
Bahkan B Sianturi (39), salah seorang pedagang yang mempertahankan lapaknya mengaku kecewa atas penertiban yang dilakukan petugas. Mengapa kecewa? Ia pun menjelaskan penertiban ini tidak dilakukan semuanya—masih ada kesan pilih kasih dan tak adil. “Kalo ditertibkan semaunya enggak masalah,” ungkap Sianturi, yang sebelumnya menjadi sopir angkutan umum. Sianturi kini hanya mengandalkan pendapatan dari berdagang kopi di terminal. Ia pensiun sebagai sopir karena tenaga tak memadai lagi. Ia pun tak tahu akan kemana, kalau lapaknya ditertibkan.
Selama ini ditarik retribusi? Ia pun menjelaskan ditarik retribusi kebersihan Rp1.000. Begitu juga sejumlah pedagang lainnya, juga mengaku ditarik retribusi Rp1.000.
Hal senada dikemukakan Evi, pedagang warung nasi. Ia mengaku sudah tiga kali ditertibkan dan saat ini hanya membantu rekannya berdagang. Menurut dia, penertiban yang dilakukan petugas merugikan pedagang.
“Saya sekarang hanya ngebantu teman berdagang, karena tempatnya sudah dibongkar,” katanya. Atas reaksi protes pedagang, penertiban di pintu masuk bagian kanan terminal urung dilakukan.
Di lokasi penertiban, Kasat Pol PP Sariyo Sabani dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Dindin Djaenudin tampak agak tegang. Di raut wajah mereka tampak mengerut, sebagai reaksi atas penolakan penertiban oleh kalangan PKL.
Kedua pejabat itu terlibat dialog serius. Tak diketahui apa yang dipersoalkan, namun keduanya pergi meninggalkan kerumunan wartawan dan pedagang.
Masalah prinsip
Dindin Djaenudin ketika ditanya ketegangan dengan Kasatpol PP, mengatakan hanya masalah prinsip, pengawasan terhadap pedagang merupakan kewenangan dinas DLLAJ, penertiban merupakan Satpol PP yang merupakan penegak perda. “Tapi tidak ada masalah,” ujar Dindin yang juga mantan Kasat Pol PP Kota Depok.
Ketika ditanya soal kutipan? Dindin membantah. “Tidak ada kutipan,” katanya pendek. Yang jelas penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi terminal sebagai mestinya, kemudian areal penghijuan dikembalikan kepada fungsinya sebagai taman.
Dikawal sejumlah petugas Satpol dan DLLAJ, kedua pejabat tersebut akhirnya bertemu di lantai dua terminal secara tertutup.
Bertahap
Usai pertemuan, Kasat Pol PP Sariyo Sabani mengatakan, pada dasarnya penertiban terus dilakukan secara bertahap. Penertiban dilakukan terhadap pedagang yang tidak memiliki izin usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kami melaksanakan Perda 14/2001 tentang Ketertiban Umum,” tegas Sariyo Sabani.
Ketika ditanya soal protes pedagang terkait bangunan pedagang di areal terminal, dia mengatakan pedagang berjanji Senin (11/2) akan memperlihatkan izin usaha dan bangunan. “Apabila tidak ada izin kita akan bongkar.”
Penertiban yang dilaksanakan Satpol PP berlangsung pagi sekitar pukul 09.00 dan petugas sempat mengangkut lapak pedagang terminal terbuat dari bambu dan kayu dengan kendaraan operasional ke Balaikota.

DEPOKRASI, 4-Feb-2008 11:23:50 WIB

FPI ancam tutup Kafe Widuri

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

DEPOK, MONDE: Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, Habib Idrus Al-Gadrie meminta Pemkot bertindak tanpa kompromi dalam menangani persoalan tempat maksiat di Kota Depok, termasuk untuk segera menutup Kafe Widuri dan Bagabe yang ada di daerah Simpangan Depok.

“Dulu waktu ada kegiatan penghancuran miras, saya pernah Kepada Pak Yuyun (Wakil Walikota) tentang izin Kafe Widuri. Saat itu, Kepala Kantor Pariwisata,Gagah Sunu Sumantri yang sedang bersama Pak Yuyun bilang bahwa kafe itu nggak punya izin. Tapi kenapa sekarang malah Pemkot bilang bahwa kafe itu punya izin sebagai studio musik, ada apa ini?” tanya Habib Idrus dengan nada heran.

Tokoh masyarakat Kampung Lio itu kembali mempersoalkan mengenai hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani bahwa Kafe Bagabe dan Widuri mengantongi izin studio musik dari Kantor Pariwisata Seni dan Budaya (Monde 3/1).

“Kalau memang ada izin, berarti Kantor Pariwisata selama ini telah melegalkan terjadinya kemaksiatan di Depok. Walikota harus bisa bersikap tegas, terhadap anak buahnya.”

Sementara itu megenai pernyataan Kasie Kecamatan Sukmajaya, Tjutju Supriawan yang mengatakan bahwa pihak kecamatan akan meminta pengelola kafe untuk mengembalikan izin yang dimiliki, agar kembali menjadi studio musik, dinilai Habib Idrus sebagai formalitas semata.

“Saya minta agar Satpol PP segera menutup kafe tersebut. Tidak ada istilah mengembalikan izin atau sejenisnya, karena selama ini jelas-jelas kafe itu digunakan sebagai tempat maksiat. Jika Satpol PP tidak mampu, maka FPI yang akan turun,” tandasnya.

Habib mengatakan, seharusnya Walikota Nur Mahmudi Ismail malu telah membiarkan kemaksiatan merajalela di Kota Depok.

“Walikota Nur Mahmudi itu kan diusung oleh Partai Islam. Harusnya malu kepada partai yang mengusungnya karena tetap membiarkan berkembangnya tempat maksiat di Depok,” tutur Habib Idrus.

Pemerintahan di zaman Walikota Badrul Kamal, menurut Habib Idrus, justru lebih berani menumpas kemaksiatan. “Dulu Walikotanya dari partai yang nasionalis, sekarang dari partai Islam. Kok lebih berani Walikota dari partai nasionalis daripada Walikota sekarang,” ujarnya.

PERISTIWA, 2-Feb-2008 12:11:22 WIB

128 Bangunan di Depok akan disegel

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

BALAIKOTA, MONDE: Sebanyak 128 bangunan di wilayah Kota Depok bakal disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Bangunan itu diantaranya, tower, toko, restoran termasuk rumah tinggal.Bangunan tersebut sebelumnya sudah diberikan surat peringatan penghentian pelaksanaan pembangunan (SP4) ke satu hingga ke tiga dari Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok.

Kepala Kantor Satpol PP Sariyo Sabani mengatakan, 128 bangunan di wilayah Kota Depok akan disegel. Pelaksanaan penyegelan direncanakan berlangsung sekitar Minggu ketiga di bulan Februari 2007.

Penyegelan bangunan tanpa IMB itu, lanjutnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No 3/2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Pemanfaatan Ruang.

“Jadi sesuai Perda tersebut apabila bangunan tanpa IMB dan IPR maka akan dilakukan tindakan berupa penghentian kegiatan, termasuk penyegelan,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, dari 128 bangunan yang bakal disegel, diantaranya tower, toko, restoran, termasuk rumah tinggal.

Pemilik bangunan itu telah diberikan surat peringatan ke satu hingga ke tiga yang dikeluarkan Distakotbang.

Sebanyak 128 bangunan itu sudah diberikan surat teguran berupa SP4 ke satu hingga ke tiga, 48 diantaranya atau sebanyak 30%, tengah memproses IMB.

Apabila dalam proses perizinan pemilik bangunan masih melaksanakan kegiatan, maka kegiatan pembangunan dihentikan sebelum izin itu dikeluarkan.

Januari 2004

BERITA UTAMA, 24-Jan-2008 12:12:31 WIB

Salahi izin & diprotes warga sekitar
Pabrik Sungwon Metal, Tapos disegel

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

TAPOS, MONDE: Pabrik pengolahan timah PT Sungwon Metal di Tapos, Cimanggis, kemarin disegel Satpol PP Depok karena dianggap menyalahi izin pemanfaatan ruang yang semula hanya gudang tapi dijadikan tempat produksi timah.

Penyegelan pabrik yang berlokasi di Jl Raya Tapos No 28 RT 02/01 Tapos tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok Sariyo Sabani. Tindakan tegas ini diambil setelah mendapat laporan dari warga RT 02/11 Tapos bahwa PT Sungwon Metal menyalahi perizinan pemanfaatan ruang yang sebelumnya berupa izin pergudangan dan pengepakan barang (packing).

Ketika mengecek langsung ke lokasi pabrik, Sariyo Sabani yang didampingi sejumlah aparat Satpol PP sempat diterima beberapa staf perusahaan itu lantaran presiden direktur PT Sungwon, Chu kil Yup sedang tidak di tempat.

Pembicaraan di salah satu ruangan pabrik terlihat cukup alot karena dari dua orang diperoleh keterangan yang berbeda.

Manto, salah satu staf tadi mengatakan bahwa di PT Sungwon tidak ada produksi timah tapi menurut Sarman, staf produksi mengakui ada proses perubahan dari timah batangan menjadi butiran-butiran timah yang digunakan untuk solder peralatan elektronik.

“Total produksi berupa butiran selama dua bulan sebanyak 4 ton dan untuk menghasilkan butiran timah ini diperlukan pemanasan yang mencapai 250 derajat celcius,” paparnya.

Situasi pembicaraan sempat memanas ketika salah seorang warga tiba-tiba ikut berbicara ngotot bahwa PT Songwon tidak ada produksi timah meski sudah diungkapkan oleh staf produksi.

Warga yang dinilai tidak memiliki kompetensi untuk berbicara ini akhirnya diminta keluar ruangan.

Segel pabrik

“Kami menindaklanjuti laporan dan keluhan dari warga mengenai izin. Langsung kami selidiki apakah ada IPR-nya, ternyata ada. Tapi tidak bisa langsung melakukan aktivitas sebelum ada IMB dan ternyata IMB belum ada. Ini melanggar Perda No 3 tahun 2006,” papar Sariyo.

Dia menambahkan, perizinan bangunan untuk gudang namun ada proses peleburan timah yang berlangsung selama dua bulan dan saat ini sedang berhenti.

“Warga bahkan lurah sudah meminta proses produksi dihentikan. Ini kan berarti ada pelanggaran.”

Satpol PP lantas menyegel sejumlah alat produksi dan bangunan tempat pengolahan limbah.

Selanjutnya juga akan dibuat surat untuk pengosongan alat-alat produksi terhadap PT Sungwon.

Staf Dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH) yang ikut meninjau lokasi, Yudi K mengungkapkan bahwa PT Sungwon telah mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang peruntukannya gudang, bukan pabrik atau tempat pengolahan.

“Untuk mengetahui limbahnya berbahaya atau tidak perlu diuji di laboratorium. Namun ada dugaan limbah ini cukup berbahaya.

Selain itu sumur resapan yang hanya satu titik tidak mencukupi,” jelasnya.

Dalam surat pernyataan warga RT 02/11 Tapos Cimanggis yang diteken ketua pemuda, tokoh masyarakat, ketua RT02, dan ketua RW11 disampaikan bahwa PT Sungwon Metal memiliki dampak negatif yang telah dirasakan warga a.l bau yang tidak sedap serta suara yang berisik dan bising.

PT Sungwon dinilai telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan warga tertanggal 5 Oktober 2007 yang berisi bahwa warga hanya mengizinkan PT Sungwon untuk membuat gudang bukan kegiatan pabrik, peleburan timah, atau pun processing seperti sekarang ini karena kelurahan Tapos bukanlah kawasan industri tetapi kawasan hunian atau rumah tinggal.

BERITA UTAMA, 23-Jan-2008 12:38:47 WIB

Musyawarah nego dijadwal ulang
TPT keukeuh harga final

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Walikota Depok mengakomodir keinginan warga Cimanggis untuk musyawarah ulang soal ganti rugi lahan tol Cijago namun TPT memastikan harga penawaran tak akan dinaikkan lagi.

Hal itu terungkap dari hasil pertemuan antara Walikota Depok, Panitia Penyediaan Tanah (P2T), Tim Pengadaan Tanah (TPT), serta warga Cimanggis yang lahannya terkena proyek pembangunan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang digelar di Balaikota, kemarin.

Pertemuan yang semula dijadwalkan sekitar pukul 13.30 terpaksa molor sekitar dua jam, menunggu kedatangan Walikota Nur Mahmudi Ismail.

Sementara sejak pukul 13.00 sekitar 50 orang perwakilan warga Cimanggis sudah hadir dan berkumpul di lantai satu gedung Balaikota Depok. Namun hingga pukul 14.00, pertemuan belum juga digelar.

Tak lama berselang, pihak P2T menawarkan kepada warga agar pertemuan segera dimulai namum ditolak karena menginginkan Walikota ikut hadir dalam nego ganti rugi lahan atas proyek tol Cijago senilai Rp2,08 triliun itu.

Warga bersikeras bahwa pertemuan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak terkait, yaitu walikota, P2T, TPT, dan warga sesuai kesepakatan saat aksi demo warga yang digelar seminggu lalu.

Sekitar pukul 15.30, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail akhirnya tiba di balaikota. Pertemuan pun digelar di aula lantai 5 Balaikota. Namun saat wartawan ingin ikut masuk ruangan langsung dilarang.

Menurut Kepala Satpol PP, Sariyo Sabani, walikota menginginkan agar pertemuan itu tidak diikuti oleh wartawan yang akhirnya hanya bisa menunggu di luar ruangan. Selain Walikota, pertemuan itu juga diikuti Ketua P2T Winwin Winantika, Ketua TPT Sugandhi, Wakil Ketua P2T Zamrowi, Sekretaris P2T Iljas Tejo, serta sekitar 25 orang perwakilan warga.

Dari luar ruangan, pertemuan itu terlihat berjalan agak memanas. Namun Monde tetap kesulitan mendengar materi pembicaraan.

Dasar hitungan

Sekitar 15 menit berselang, tepatnya pukul 15.45, Walikota Nur Mahmudi Ismail keluar dari ruang pertemuan dan segera turun ke lantai 2 sementara pertemuan antara warga, P2T, dan TPT tetap dilanjutkan.

Saat dicegat wartawan, Walikota mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar karena warga ingin mengetahui landasan penetapan harga kompensasi tanah dari TPT.

“Sebenarnya sudah berkali-kali Pemkot menjelaskan bahwa landasan dasar penghitungan harga tanah dan bangunan di Depok jauh lebih tinggi dibanding daerah lain,” ujarnya.

Nur menambahkan bahwa Pemkot tidak berani pertemuan bersifat terbuka karena selama ini warga menganggap bahwa pernyataan dari Pemkot, P2T, ataupun TPT yang dikeluarkan di media massa terkesan meneror warga. “Karena itu saya harus lebih hati-hati.”

Lebih lanjut Walikota mengatakan bahwa proses musyawarah dapat kembali dilakukan, tidak hanya membicarakan soal harga. “Dalam musyawarah juga dapat dijelaskan dasar penetapan harga tanah dan harga bangunan.”

Harga final

Selain itu dalam musyawarah lanjutan juga dapat dibicarakan peranan Pemkot untuk memediasi antara warga dengan pihak pengembang. “Artinya, jika warga harus pindah, Pemkot memediasi warga dengan pengembang agar mereka dapat diskon harga. Itu kan bentuk penyelesaian juga,” kata Nur.

Sekitar pukul 17.00, pertemuan antara warga, P2T, dan TPT berakhir. Ketua P2T, Winwin Winantika saat ditanya mengenai hasil pertemuan menolak berkomentar. “Saya buru-buru, belum salat Ashar,” katanya sambil berlalu masuk lift.

Demikian juga dengan Ketua TPT, Sugandhi. Dia terlihat enggan untuk berbicara banyak. “Pada dasarnya komentar saya sama dengan komentar terdahulu. Harga yang ditawarkan oleh TPT merupakan harga tertinggi. Jadi tidak ada lagi kenaikan harga,” kata Sugandhi.

Dia menambahkan, jika Walikota atau P2T minta dilakukan musyawarah ulang, TPT siap untuk hadir. “Melakukan musyawarah itu haknya P2T. Kami siap aja. Namun sekali lagi saya tegaskan, tidak akan ada kenaikan harga. Jadi buat apa lagi ada musyawarah,” kata Sugandhi.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Korban Proyek Tol Cinere Jagorawi (Forkot Cijago), Manahan Panggabean yang ikut hadir dalam pertemuan kemarin mengatakan dari hasil pertemuan, diperoleh hasil bahwa Walikota dan P2T sepakat dengan warga untuk dilakukan musyawarah ulang. “Musyawarah itu akan diagendakan selambatnya dua minggu dari sekarang.”

Manahan membenarkan bahwa dalam pertemuan itu TPT tidak akan menawarkan kenaikan harga. “TPT sudah tidak sanggup lagi menaikkan penawaran. Karena itu warga minta Walikota dan P2T mencari alternatif pelaksana proyek lainnya dalam pembebasan lahan.”

Manahan mengartikan hal tersebut bahwa mungkin saja konsesi pelaksana proyek pembebasan lahan akan dicabut dan mungkin dialihkan ke investor lain. “Karena itu kami sampaikan kepada warga bahwa musyawarah lanjutan dan kenaikan harga masih memungkinkan,” tandasnya.

Sugandhi sendiri saat dikonformasi ulang mengenai pernyataan Manahan tentang kemungkinan terjadinya konsesi atau pengalihan pelaksana proyek pembebasan lahan, menolak hal tersebut. “Nggak ada itu. Dalam rapat tadi sama sekali tidak disinggung mengenai hal tersebut,” kata Sugandhi.(m-5)

DEPOKRASI, 17-Jan-2008 13:23:47 WIB

Ruko Jl Sersan Aning disegel

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

DEPOK, MONDE: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok memenuhi janjinya untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang menyalahi IMB.

Dipimpin langsung Kasatpol PP, Sariyo Sabani, pasukan penegak peraturan daerah itu menyegel sebuah bangunan yang berlokasi di Jl Sersan Aning, kemarin.

Penyegelan terpaksa dilakukan karena pemilik bangunan telah menyalahi aturan IMB yang seharusnya untuk rumah tinggal, tapi ternyata digunakan untuk tempat usaha.

Sekitar pukul 10.00, Sariyo bersama anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Denny Romulo, Kasi Penertiban Bidang Wasdal Distakotbang, Eri Sumantri, serta belasan anggota Satpol PP tiba di lokasi.

Kedatangan aparat pemerintah Kota Depok tersebut disambut Kaki Ludra, salah seorang pegawai toko. Sariyo pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya.

Karena merasa tidak memiliki kewenangan, Ludra kemudian menghubungi pimpinannya, Rizky, yang kebetulan tidak berada di tempat. Sariyo kemudian berbicara dengan Rizky melalui telepon.

Dalam pembicaraan itu, Sariyo mengatakan Satpol PP terpaksa menyegel bangunan tersebut karena telah melanggar IMB yang dikeluarkan.

“Pemkot mengeluarkan IMB untuk bangunan rumah tinggal. Kenyataannya malah digunakan sebagai tempat usaha. Ini tidak bisa ditoleransi,” ujar Sariyo.

Dia juga mengatakan pemilik bangunan sebelumnya, Moamer Natalo Akbar sudah pernah berjanji tidak akan menyalahgunakan fungsi bangunan, serta mengembalikan fungsi-fungsi yang telah dihilangkan seperti trotoar. Namun kenyataannya janji tersebut tidak dipenuhi.

“Sebanyak 75 warga sekitar juga sudah mendesak untuk dilakukan pembongkaran. Jadi kami terpaksa harus menyegel bangunan ini,” kata Sariyo. Dia juga mengatakan bahwa bangunan tersebut juga belum memiliki beberapa persyaratan seperti izin HO dan izin usaha dari Disperindag.

Rizky, si pemilik bangunan dalam pembicaraan dengan Sariyo mengaku tidak tahu menahu akan hal itu. Menurutnya, dia membeli bangunan tersebut dari pemilik lama, Moamar Natalo Akbar, dan tidak tahu kalau IMB bangunan tersebut untuk rumah tinggal.

Namun Sariyo tidak dapat menerima alasan tersebut. Menurutnya, pembongkaran bisa dibatalkan jika peruntukan bangunan tersebut tidak diubah, atau memang Walikota sendiri yang mengizinkan.

“Satpol PP tidak mau dibilang hanya melakukan tebang pilih dalam melakukan penyegelan dan pembongkaran. Ini bukan soal berani atau nggak berani. Tapi jelas-jelas bahwa bangunan ini telah melanggar aturan yang ada,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Kasi Penertiban Bidang Wasdal Distakotbang, Eri Sumantri. Menurutnya, pemilik bangunan telah melanggar Perda No 14/ 2001 serta Perda No 3/2006, tentang bangunan dan retribusi IMB. Pemilik bangunan, menurutnya, telah menyalahgunakan izin yang diberikan sebagai rumah tinggal, ternyata digunakan sebagai tempat usaha.

Eri juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melayangkan SP3 sebanyak empat kali kepada pemilik bangunan. Namun tidak ada yang diindahkan.

“Surat pertama dilayangkan tanggal 29 November 2006, surat kedua tanggal 2 Maret 2007, surat ketiga tanggal 8 Maret 2007, serta surat terakhir tanggal 23 November 2007,” ujarnya.

Selain itu menurut Eri, pemilik bangunan juga sudah dipanggil melalui surat tertanggal 22 Maret 2007. “Pemilik bangunan sudah membuat surat pernyataan tidak akan melanggar IMB yang dikeluarkan. IMB nya adalah untuk rumah tinggal, bukan untuk toko,” jelas Eri.

Dia mengatakan, dengan telah dibukanya bangunan tersebut menjadi toko, maka telah terjadi penyimpangan izin yang diberikan.

Dalam penyegelan tersebut, Satpol PP juga menghancurkan pagar bangunan, karena dianggap sudah memakan trotoar jalan sehingga tidak ada lagi tempat bagi pejalan kaki. “Yang seperti ini nggak perlu lagi surat peringatan. Jelas-jelas ini menggunakan lahan milik Pemkot, karena itu kita hancurkan.”(m-5)

CIBUBUR DAN BOGOR, 16-Jan-2008 13:19:19 WIB

Jl Alternatif Cibubur kini terus diperlebar

Berita Lainnya
• Bupati disambut rampak gendang
• 2 Kecelakaan terjadi di Bogor
• Potensi zakat capai Rp1,3 miliar

CIBUBUR, MONDE: Ruas Jl Alternatif Cibubur kini tengah dalam pelebaran guna mengatasi kemacetan dan sering dilewati Presiden SBY menuju kediaman di Cikeas.

Pengawas pelaksana proyek pelebaran Jl Alternatif Cibubur, Aceng Budi menuturkan jalan yang awalnya lajur kanan dan kiri selebar 7 meter itu akan dilebarkan masing-masing menjadi 10,5 m.

Proyak pelebaran ruas jalan di kawasan Cibubur sampai Cileungsi sepanjang 9,5 kilometer itu dimulai sejak Desember 2007 dan dijadwalkan selesai dalam satu tahun.

Pelebaran jalan itu bertujuan untuk kelancaran arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan alternatif Cibubur hingga kawasan Cileungsi.

Proyek pelebaran ruas jalan alternatif Cibubur-Cileungsi tersebut juga meliputi wilayah yang berada dalam administrasi Depok, Bekasi dan Bogor.

Khusus untuk wilayah Kota Depok, areal ruas jalan yang terkena pelebaran sepanjang 1,6 km dengan lebar kanan dan kiri masing-masing dua meter.

Menanggapi rencana pelebaran jalan itu yang berada di wilayah Depok, Kasatpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, beberapa waktu lalu kepada Monde mengatakan pihaknya akan ikut membantu kelancarannya.

Dalam waktu dekat Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau bangunan liar yang mungkin selama ini berada di lahan daerah milik jalan (Damija).

Sementara itu pengawas proyek yang lain, engan disebut namannya menuturkan. Proyek pelebaran yang dilakukan di ruas Jl Alternatif Cibubur lantaran orang nomor satu di Indonesia atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering melintas di jalan itu baik pergi maupun menuju pulang.(ina/mj)

DEPOKRASI, 16-Jan-2008 13:8:19 WIB

Sisa lapak pedagang terminal dibongkar

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

TERMINAL, MONDE: Sejumlah lapak berdagang di areal Terminal Depok, tepatnya dekat pintu ke luar dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Pembongkaran lapak tersebut merupakan lanjutan dari pembongkaran yang sudah dilakukan sebelumnya.

Lapak yang dibongkar adalah lapak sol sepatu, gudang, warung rokok, serta kantor agen bus. Aksi penertiban yang dilakukan kemarin, berjalan lancar lantaran jauh hari sebelumnya Satpol PP telah melayangkan surat pemberitahuan adanya pembongkaran.

Sejumlah pemilik lapak, tampak sibuk mengangkut sisa bahan bangunan ke dalam mobil bak terbuka. Penertiban dipimpin langsung Kasat Pol PP Sariyo Sabani.

Syamsuri, koordinator penertiban mengatakan sebanyak lima lapak berupa kios yang berada di dekat pintu ke luar terminal dibongkar. Sementara itu, lapak awning yang berada di areal terminal pintu ke luar, sudah dibongkar oleh masing-masing pedagang secara sukarela.

“Total keseluruhan lapak berdagang di terminal berjumlah 42 lapak (tempat berdagang) di antaranya, agen bus, kios sol sepatu, gudang menyimpan barang, termasuk warung rokok. “Penertiban dilakukan berkesinambungan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, lapak berdagang berupa bangunan semi permanen, dari batako dan kayu itu berdiri di jalur hijau areal terminal. “Jalur hijau nantinya akan difungsikan sesuai peruntukannya,” terangnya.

P Silaban, Pengurus Paguyuban Terminal (Panter) bidang usaha organisasi dan kebersihan terminal mengatakan, sebelum Satpol PP melakukan pembongkaran, satu unit bedeng milik Panter dibongkar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembongkaran yang dilakukan Satpol PP.

Di tempat yang sama, Kepala Terminal Depok Agus Samsuri mengatakan, penertiban bertujuan agar areal terminal tertib sehingga tidak terkesan semrawut. Kegiatan ini juga dalam rangka menyongsong Adipura.

Diakuinya, program ketertiban terminal ini dilakukan secara bertahap. Dia berharap kedepannya terminal lebih baik lagi.

Mengenai adanya isu pungutan liar terhadap para pedagang di terminal oleh petugas, Agus membantahnya. Menurut Agus, pihaknya tidak pernah meminta pungutan kepada pedagang. “Petugas yang mana? Kalau petugas di terminal nggak ada,” ujarnya.(sud/m-5)

BERITA UTAMA, 8-Jan-2008 12:11:6 WIB

Swasta klaim lahan di Terminal Depok
Sariyo: Aset itu milik Pemkot

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Sebagian lahan di terminal Depok diklaim sebagai properti perusahaan swasta, bukan sebagai milik Pemkot Depok—di tengah sasus pemilik kios berancang-ancang membangun kembali kiosnya.

Ike Sunarya, eksekutif perusahaan swasta, yang mengaku memiliki sebagian lahan di lingkup terminal, menjelaskan bahwa selama ini yang dianggap lahan hijau dan ditertibkan oleh Satpol PP itu adalah lahan miliknya.

“Saya dulu memang menjual lahan itu untuk terminal tetapi lahan yang dipakai untuk kios bukan termasuk di dalamnya,” jelas Ike yang saat ini menjabat sebagai Direktur Cabang PT Purnama Raya kepada Monde.

Ia sebelumnya membeli tanah itu dari seseorang yang bernama H Otong Amuk. Jadi, katanya, tidak benar jika tanah itu milik Pemkot Depok atau Phinisindo Zamrud Nusantara pengelola ITC Depok.

Diakuinya sebelumnya ia memiliki saham di bawah tangan di PT Phinisindo Zamrud Nusantara dan akan membayar tanah miliknya itu. Akan tetapi, menurut dia, hingga kini janji membayar lahan yang sudah disertifikatkan itu hanya isapan jempol belaka.

“Sebagai pemilik tanah tentu saja saya mengizinkan lahan itu dibangun kios karena masa sewa belum habis,” tandas Ike. Dia mengaku akan terus memperjuangkan haknya itu.

Sebelumnya koordinator pemilik kios terminal, Rostiana Simbolon mengatakan kepada sejumlah wartawan akan membangun kios yang telah dibongkar Satpol PP.

Mereka berdalih bahwa pembangunan kembali kios yang telah dibangun itu lantaran mereka mengklaim punya izin usaha yang belum habis masa berlakunya (Monde 5/11).

Pernyataan sejumlah pedagang terminal yang akan membangun kembali kios di lahan yang dibongkar oleh Satpol PP beberapa waktu lalu, lantaran berada di jalur hijau ditanggapi dingin oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani.

Menurut dia, jika para pedagang bersikeras mau membangun kembali, maka Satpol PP juga akan membongkar, karena sudah tugas Satpol PP untuk mengamankan aset Pemkot.

“Kita semua tahu bahwa tanah terminal itu milik Pemkot. Sementara perusahaan yang selama ini membangun terminal dan menyewakan lahan kepada pedagang hanyalah kontraktor. Mereka bukan pemilik lahan,” ujar Sariyo, kemarin.

Diapun mempertanyakan kapasitas perusahaan yang menyewakan lahan terminal kepada pedagang. “Dengan berdirinya Kota Depok, terjadi pengalihan aset dari Pemerintah Kota Bogor kepada Pemkot Depok. Artinya, area terminal juga sudah menjadi milik Pemkot Depok,” papar Sariyo.

Di sisi lain, Sariyo mengatakan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan harus memiliki IMB. Sedangkan para pemilik kios di terminal itu sama sekali belum memiliki IMB. “Mereka juga jelas-jelas telah melanggar karena telah membangun di atas jalur hijau,” katanya lagi.

Lebih lanjut Sariyo menjelaskan, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP beberapa waktu lalu tetap akan dilanjutkan terhadap kios yang belum dibongkar.

“Dulu pembongkaran memang tidak dilakukan seluruhnya karena keterbatasan waktu dan anggaran,” jelasnya.

Sariyo sendiri mengimbau kepada para pedagang untuk tidak bersikeras mendirikan kembali kios-kios di lahan terminal, karena hal itu jelas-jelas melanggar Perda mengenai ketertiban umum.

Dia juga meminta agar apa yang sudah dilakukan selama ini bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait, terutama DLLAJ yang berhak mengelola areal terminal.

“Jangan sampai Satpol PP melakukan pembongkaran, lalu DLLAJ sebagai pihak yang berhak mengelola terminal diam aja. Para pedagang itu harus dirangkul dan ditata dengan baik,” kata pejabat Pemkot itu.

Satpol PP, menurut dia, tidak mungkin bergerak atau melakukan pembongkaran jika tidak diminta oleh DLLAJ. Satpol PP hanya sebagai eksekutor. “Tapi jika setelah pembongkaran itu dibiarkan aja, kan jadi percuma,” ujarnya.(m-5/mas)

PERISTIWA, 31-Des-2007 21:42:53 WIB

30 PSK Depok terjaring operasi gabungan

Berita Lainnya
• Suciwati: Menyakitkan…
• Muchdi PR divonis bebas
• Mahasiswa: Katakan tidak pada neoliberalisme!

BALAIKOTA, MONDE: Sedikitnya 30 orang disinyalir sebagai pekerja seks komersial (PSK) diamankan petugas operasi gabungan, Satpol PP, Polisi, Koramil, Dinkes, Disnakersos, Pemuda Panca Marga.

Dua dari jumlah itu diantaranya adalah waria yang tertangkap tangan ketika menunggu tamu di Jl Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Pancoran mas, Sabtu (29/12) dini hari.

Operasi penertiban itu berlangsung di sejumlah titik, diantaranya rel kereta listrik stasiun Depok Baru dan Stasiun Depok Lama, kawasan Jalan Dewi Sartika, Simpangan Depok dan wilayah Sawangan.

Ke-30 orang yang terjaring dalam operasi penertiban itu, dilakukan pendataan kemudian berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi, setelah itu dikembalikan ke tempat tinggalnya masing-masing.

Dalam operasi penertiban tersebut sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara PSK dengan petugas. Saat petugas mendatangi rel kereta listrik kawasan stasiun Depok Lama, PSK berhamburan, diantaranya salah seorang PSK yang sedang menarik resleting celana lari tunggang langgang menuju ke arah permukiman penduduk hingga tidak bisa dikejar. Namun petugas berhasil menangkap PSK lain di lokasi yang sama.

Di kawasan Sawangan, salah seorang petugas Satpol PP sempat bersitegang dengan manajemen Taman Wisata Permata Buana, Jl Raya Bojongsari-Ciputat, Sawangan, karena salah satu penyanyi diangkut ke mobil petugas.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sariyo Sabani mengatakan, operasi pekerjka seks komersial melibatkan 60 personel, diantaranya dari unsur Satpol PP, Polisi, Koramil, Dinkes, Disnakersos, termasuk ormas Pemuda Panca Marga.

Dalam operasi tersebut terjaring 30 orang, dua diantaranya waria. Mereka diserahkan ke Disnakersos Pemkot Depok untuk diberikan arahan agar tidak melakukan pekerjaan sebagai penjaja seks.

“Penertiban ini dilakukan 4 kali di tahun 2007, termasuk anak jalanan, gepeng,” ujarnya, Sabtu pagi.

Menurut dia, penertiban di penghujung tahun ini bertujuan agar wilayah Depok bersih dari PSK, karena dalam peraturan keberadaannya dilarang. ”Jadi secara berkesinambungan PSK ditertibkan”.

Ketika ditanya pembinaan terhadap PSK, Sariyo mengatakan, Satpol PP memiliki tupoksi melakukan penegakan peraturan, diantaranya, mengenai pembinaan PSK dilakukan Disnakersos Depok.

Ke depan diharapkan, dinas terkait mengembalikan ke kampung halamannya masing-masing setelah diberikan pembinaan.

Terpisah Danramil Pancoran Mas Kapten Amran Samosir mengatakan, penertiban PSK berjalan tertib dan aman, melibatkan sejumlah petugas, diantaranya anggota Koramil Panmas, 15 orang, Polisi, Satpol PP. Mereka yang terjaring, lanjut dia, didata, kemudian diberikan arahan agar tak bekerja menjadi PSK, kemudian dikembalikan lagi.(sud/why/m-10)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: