Profil Tokoh DEPOK

Zalfinus Irwan

Zalfinus Irwan

Desember 2008

Harga raskin di 2009 tetap

Monitor Depok, 31 Desember 2008

BALAIKOTA, MONDE: Kendati hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah, namun harga beras miskin (raskin) di tahun 2009 diperkirakan sama dengan harga tahun sebelumnya, yakni Rp1.600.

Sementara untuk jumlah penerima raskin di Kota Depok diperkirakan juga tidak akan mengalami perubahan. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok, Zalfinus Irwan kepada Monde beberapa waktu lalu.

“Kami berharap harganya tidak akan berubah, sama seperti tahun ini yakni Rp1.600. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda krisis global, sehingga sulit bagi masyarakat miskin jika harus menembus raskin dengan harga yang lebih tinggi,” kata Zalfinus.

Untuk penerima raskin di Depok, dia mengungkapkan bahwa jumlahnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 32.085. “Mereka akan mendapat jatah sebanyak 15 kg setiap bulannya,” tuturnya.

Namun dia belum bisa memastikan kapan raskin di tahun 2009 bisa mulai didistribusikan, karena hingga saat ini belum ada keputusan dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut.

Dia juga belum bisa memberi penjelasan mengenai jatah raskin yang akan didistribusikan, apakah untuk 10 bulan atau 12 bulan. “Kami sendiri berharap pemerintah pusat bisa memberi kepastian lebih cepat mengenai hal tersebut. Jangan seperti tahun ini, kepastian untuk distribusi raskin di dua bulan terakhir baru didapatkan pada bulan Oktober, sehingga Pemkot kesulitan mencari dana talangan,” katanya.

Mengenai kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin di Depok akibat krisis ekonomi global, Zalfinus mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi.

“Apalagi sekarang banyak orang yang mendaftar ke Badan Pusat Statistik untuk dicatatkan sebagai warga miskin. Namun tidak semuanya bisa diakomodir, karena pemerintah sendiri memiliki 14 kriteria untuk mengatakan seseorang sebagai warga miskin,” jelasnya. Untuk pendistribusian pada 2009 mendatang, dia berharap setiap kelurahan bisa lancar dalam pembayaran, sehingga distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran tidak terlambat.

“Pada tahun 2008 banyak kelurahan yang ngutang dan nunggak pembayaran. Saya mencatat ada tiga kelurahan yang terbiasa ngutang, yakni Bojongsari Lama, Pengasinan, serta Pancoran Mas,” katanya.(van)

Penyaluran KUR miliki kelemahan

Monitor Depok, 12 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Kelemahan dalam penyaluran itu di antaranya adanya sejumlah ‘bank nakal’ yang enggan mengucurkan dana kepada sejumlah pelaku UKM walaupun pemerintah secara tegas telah menjamin dana peminjaman itu hingga 70%.

Hal ini diungkapkan Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Bisnis Maleawan, Basuki Suraryo, dalam symposium untuk meneropong keberadaan dan masa depan KUKM berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, kemarin.

Kelemahan ini memang lebih dititik beratkan ke perbankan. Sejumlah bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengucuran KUR di antaranya BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Mereka mendapat jaminan dari pemerintah lewat Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

“Adanya sejumlah bank yang ‘nakal’ sudah dengar hingga ke presiden,” ujarnya kepada Monde. Sdanya kasus itu menurut Meleawan, pemerintah sedang melakukan evaluasi agar program KUR lebih efektif ke depannya.

Pemerintah pada prinsipnya tetap membantu sejumlah UKM dalam permodalan. Hal itu diketahui dengan adanya itikad baik untuk mengucurkan dana sebesar Rp1 triliun pada 2009 nanti jika memang saat ini dana yang ada masih kurang.

Iklan layanan yang selama ini beredar di masyarakat menuturkan bahwa peminjaman dana KUR ke bank tanpa mensyaratkan adanya agunan. Namun, fakta di lapangan, sejumlah bank tetap saja mensyaratkan adanya sebuah agunan kepada para pelaku UKM yang ingin mengakses dana.

Persyaratan adanya agunan dalam proses peminjaman ini, memang sebelumnya telah diatur dalam UU Bank Indonesia, dimana setiap orang yang menerima bantuan harus menyertakan adanya agunan.

Tak opimal

Dalam evaluasi penyaluran KUR di Kota Depok yang dilakukan oleh Kantor Bagian Ekonomi program pemerintah pusat berupa penyaluran KUR, dinilai belum optimal.

Hal itu disebabkan belum adanya titik temu antara kebijakan bank yang melaksanakan azas kehati-hatian dengan meminta jaminan agunan.

Kepala Kantor Bagian Ekonomi Zalfinus Irwan menyayangkan sikap bank ini meskipun pemerintah pusat sendiri telah memberikan jaminan itu. KUR tetap dikucurkan hanya bagi UKM yang dinilai Bankable, yakni memenuhi syarat yang diterima bank, jika ingin berbisnis/melakukan peminjaman ke bank.

Dia berharap perbankan mengucurkan dana kepada para UKM selaku peminjam (debitur) tidak menggunakan agunan lagi. Alaasnnya pemerintah pusat telah menyediakan dana jaminan. Namun, faktanya birokrasi di bank mensyaratkan adanya agunan. Diakui oleh Zalfinus, guna melakukan pendataan seberapa efektif program KUR bagi warga Depok tidaklah mudah karena nasabah di Depok terkadang tercatat di luar Depok.(ina)

Industri pengolahan kayu, Depok miliki prospek luar biasa

Monitor Depok, 2 Desember 2008

Jl NUSANTARA, MONDE: Di tengah pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang di atas rata-rata nasional, industri pengolahan kayu dinilai memiliki celah dan prospek luar biasa untuk dikembangkan.

“Dulu industri kayu mendominasi semua inbdustri yang ada, meskipun sekarang tersalip perdagangan dan jasa, namun prospek produk pengolahan kayu tetap luar biasa dan dapat dipadukan dengan program perdagangan dan jasa,” ungkap Kabag Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan dalam pembukaan pelatihan Pengembangan Industri Rumah Tangga Pengolahan Produk Kayu Berbasis Koperasi, kemarin.

Sebanyak 30 peserta ikut dalam kegiatan yang digelar Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Depok ini. Pelatihan dilaksanakan selama empat hari mulai 1-4 Desember 2008.

Katanya lagi, pelatihan semacam ini dapat meningkatkan martabat masyarakat dari segi perekonomian karena setelah mendapatkan pelatihan, peserta dapat terjun ke dunia kerja maupun membuka usaha sendiri.

Ketua Dekopinda Kota Depok Hj Henny Sri Handini menjelaskan bahwa alasan terselenggaranya kegiatan ini adalah menyikapi permasalahan perekonomian yang saat ini sedang mengalami masa sulit.

“Dengan banyaknya pemutusan kerja, pertumbuhan penduduk, dan minimnya pendidikan dibutuhkan sebuah solusi sehingga masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya.”

Ditambahkan ketua Bidang SDM Dekopinda Kota Depok Agus Soebandrijo, kemampuan dalam mengolah kayu seperti finishing banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan meubel sehingga para peserta nantinya dapat langsung ke dunia kerja.

“Apabila peserta kreatif, dia mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menghasilkan berbagai produk.”

Dari pelatihan ini, nantinya akan dihasilkan berbagai perlengkapan rumah tangga dan souvenir seperti jam dan tempat tissue. “Barang-barang ini dihasilkan dari barang-barang yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Jadi, barang yang tidak bernilai guna dijadikan barang bernilai ekonomis tinggi.”(m-9)

November 2008

Harga premium turun menjadi Rp5.500 per liter, Ekonom & Pemkot sambut dingin

Monitor Depok, 8 November 2008

DEPOK, MONDE: Ekonomi Indef Fadhil Hasan mengatakan kebijakan pemerintah menurunkan harga premiun tersebut tidak banyak membantu daya beli masyarakat karena penurunannya tidak signifikan.

Menurut dia, kalau pemerintah ingin agar penurunan harga BBM memiliki dampak sebaiknya harga solar juga diturunkan, dengan turunnya harga solar tarif transportasi juga pasti akan turun. Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Nanda Wicaksono menilai dampak penurunan harga BBM bersubsidi terhadap ekonomi tidak secepat saat pemerintah mengumumkan menaikkan harga BBM.

Seperti diketahui, Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengumumkan harga premium bersubsidi turun Rp500 per liter dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp5.500 per liter.

Penurunan BBM itu dilakukan menyusul turunnya harga minyak dunia sekarang ini. Harga baru yang mulai berlaku 1 Desember 2008 akan dilakukan penyesuaian setiap bulan. Penurunan harga BBM pernah terjadi pada 21 Januari 2003 saat pemerintahan dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Pemerintah berharap penurunan premium bersubsidi bias mengurangi beban dunia usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Kota Depok Zalfinus Irwan meminta operator penyedia layanan angkutan umum di daerah ini meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring turunnya harga BBM.

Dia memperkirakan penurunan harga premium tidak bakal langsung diikuti dengan menurunkan tarif angkutan mengingat penurunan harga premium tersebut tidak signifikan.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa memaksa tarif angkutan diturunkan karena harga premium hanya turun tipis. Tarif angkutan baru bias diturun dengan intervensi pemerintah jika harga premium turun Rp1.000 per liter.

“Jika penurunan BBM hingga menembus di atas Rp1.000 per liter, baru ada keberanian pemerintah untuk memaksa operator angkutan kota menurunkan tarif pelayanan,” katanya.

Zalfinus menjelaskan turunnya harga premium tidak bias langsung dirasakan masyarakat di kelas ekonomi bawah sebab mereka BBM jenis ini lebih banyak digunakan masyarakat kelas menengah ke atas.(aji/ina)

September 2008

Raja Gas bangun SPPBE setelah ada IMB

Monitor Depok, 5 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Untuk itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il meminta PT Raja Gas sebagai investor yang membangun Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) tidak memulai pembangunan sebelum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Lebih lanjut Kepala Bagian Perekonomin Kota Depok Zalfinus Irwan menjelaskan dalam kasus pendirian SPBE yang akan dibangun di kawasan Kalimulya itu, Pemerintah Kota Depok hingga kemarin memang belum mengeluarkan persetujuan prinsip sebagai pijakan melangkah pada pengurusan izin selanjutnya.

“Persetujuan prinsip saat ini sedang dalam proses,” tutur Zalfinus kepada Monde saat dihubungi melalui selulernya, kemarin.

Pemkot, tentunya akan bertindak proaktif dan mendukung secepatnya penerbitan sejumlah perizinan, jika ketentuan yang dipersyaratkan dipenuhi oleh pihak pemohon.

Untuk mendapatkannya IMB, agar keberadaan SPPBE dapat segera dibangun sejumah surat lain harus dikantongi dengan melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya menyelesaikan persyaratan untuk keluarnya persetujuan prinsip oleh Kantor Bagian Ekonomi, selanjutnya adanya Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), siteplan, pil banjir dari Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang).

“Setelah semua ketentuan untuk terbitnya IMB terpenuhi maka, pihak inverstor akan mengantongi IMB sebagai legalisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Menanggapi akan dibangunnya SPPBE, Kepala Distakotbang Kota Depok Rendra Fristoto menuturkan, bahwa lokasi di Kalimulya dari aspek tata kota sangat memungkinkan.

Sementra itu Yahman Setiawan, diketahui telah melakukan presentasi rencana pendirian SPPBE kepada Pemkot Depok pada Rabu (3/9), selaku pengusaha yang akan menanankan modalnya.

Yahman berharap Pemkot Depok bisa secepatnya memproses semua perizinan untuk legalitas pendirian SPPBE. “Keberadaan SPPBE akan membantu ketersediaan dan kelancaran pasokan elpiji di wilayah Depok,” tandasnya.(ina)

Efektivitas KUR akan dievaluasi

Monitor Depok, 2 September 2008

BALAIKOTA. MONDE: Pemkot Depok akan mengevaluasi efektivitas penyaluran program pemerintah pusat, khususnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Depok, karena dinilai belum optimal.

Hal itu dikarenakan belum adanya titik temu antar kebijakan bank yang menerapkan azas kehati-hatian secara ketat dengan meminta jaminan agunan.

Padahal pemerintah telah memberikan jaminan untuk program KUR, hanya saja sosialisasi kepada sasaran atau debitor dirasakan masih kurang .

“Kondisi itu membuat program KUR tak optimal,” tutur Kepala Kantor Bagian Ekonomi Zalfinus Irwan kepada Monde, kemarin.

Meskipun pemerintah pusat sendiri telah memberikan jaminan, dia menambahkan, KUR tetap dikucurkan bagi UKM yang dinilai bankable (debitor yang memenuhi syarat-syarat yang bisa diterima bank untuk mendapatkan kredit).

Dia menuturkan, Pemkot berharap pihak perbankan dapat mengucurkan dana kepada mereka para UKM selaku peminjam (debitor), hanya saja tidak menggunakan agunan lagi. “Mengingat pemerintah pusat telah menyediakan dana jaminan.” Namun fakta di lapangan birokrasi di bank sendiri mensyaratkan adanya agunan ini.

Guna memantau seberapa efektif kondisi penyaluran KUR dilapangan, Pemkot Depok akan mengajak sejumlah bank selaku kreditor di antaranya Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri, untuk memaksimalkan daya serap dana KUR di wilayah Depok.

Diakui Zalfinus, untuk melakukan pendataan seberapa efektif program KUR bagi warga Depok, tidaklah mudah. Mengingat nasabah di Depok kadang tercatat di luar wilayah Depok, banyak juga warga Depok yang memiliki usaha di luar.

Sementara itu, Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Depok Achmad Soleh menyebutkan sedikitnya 150.000 Usaha Kecil dan Menegah (UKM) dan Mikro terdapat di Depok.

Dari sejumlah itu hanya 20% saja yang termasuk dalam kategori bankable, sementara sisanya masih dibutuhkan adanya pembinaan.

“Banyak UMKM kita tidak tertib dalam pembukuan keuangannya,” tutur Soleh menuturkan.

Dalam program pengucuran KUR yang dilakukan oleh pemerintah, diakui Soleh banyak UKM di Depok yang belum dapat mengakses dana lantaran terbentur oleh syarat yang ditetapkan.

Mengingat pemerintah pusat hanya menjamin 70% saja dari total dana pinjaman. Selebihnya 30 % ditanggung oleh bank selaku debitor.

Sejumlah usaha menurutnya telah dilakukan, diantaranya melakukan bimbingan kelompok UKM dan mikro bekerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan, diantaranya dengan Universitas Gunadarma.(ina)

Agustus 2008

201 Gakin Depok ikuti seleksi Amer

Monitor Depok, 5 Agustus 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sedikitnya 201 warga miskin Kota Depok yang terhimpun dalam Asosiasi Miskin Merdeka (Amer) Depok akan diseleksi untuk menerima bantuan permodalan odari Pemkot di Balaikota, hari ini.

Ketua Asosiasi Amer Kota Depok Sumadikun menuturkan dari sejumlah peserta seleksi di antaranya 189 wakil dari kelurahan dan 12 lainnya perwakilan dari kecamatan.

Sumadikun yang juga Ketua Yayasan Mubayanah mengatakan dalam audisi dijadwalkan akan dihadiri Walikota serta sejumlah SKPD, terkait pelaksanaa identifikasi jenis usaha apa saja yang akan dijalankan oleh peserta Amer.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan menambahkan bahwa gakin peserta audisi juga akan dinilai dari lima aspek di antaranya motivasi pengembangan usaha yang telah mereka miliki selama ini, etika serta kesalehan sosial.

Dengan tepatnya sasaran dalam perbantuan permodalan itu, kata dia, diharapkan warga yang saat ini masih dalam kategori miskin, namun tiga tahun kedepan mereka akan berubah menjadi lebih mampu.

“Ya, jika saat ini para peserta Amer itu masih menerima bantuan maka kita harapkan dalam waktu tiga tahun kedepan mereka telah berbalik mampu memberikan bantuan kepada warga yang masih miskin. Dengan cara ini warga miskin makin berkurang,” tutur Zalfinus.

Menurut dia, kesalehan sosial juga menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan. Zalfinus mencontohkan sejumlah ketidakberesan menunjjukan akibat tidak adanya kesalehan sosial itu.

Hal itu terjadi pada sejumlah pelaku usaha di terminal. “Pemerintah memberikan kesempatan untuk berusaha di lingkungan terminal, tapi fakta yang berkembang adalah beberapa pedagang tidak tertib bahkan akhirnya menguasai wilayah dan cenderung menghambat jalannya pembangunan.”

Zalfinus menegaskan bahwa program Amer merupakan upaya pengentasan kemiskinan, buakan seperti Bantuan Lanmgsung Tunai (BLT), Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sifatnya lebih pada penaggulangan kemiskinan.

“Jadi ibarat pepatah, kita memberi kail bukan ikannya,” ucap Zalfinus.(ina)

Juli 2008

Perumahan tak berizin di Tanah Baru, Teguran lurah hanya angin lalu

Monitor Depok, 23 Juli 2008

TANAH BARU, MONDE: Disinyalir belum memiliki izin apapun, Lurah Tanah Baru Zayadi melayangkan surat teguran kepada H. Joki, pemilik lahan di samping Kantor Kelurahan Tanah Baru yang saat ini dibangun untuk sebuah proyek perumahan.

“Proyek itu sudah berjalan sejak sebulan lalu, namun sama sekali belum ada izin yang dikeluarkan kepada pemilik proyek tersebut,” kata Zayadi.

Dia mengungkapkan, sejak sebulan lalu para pekerja di proyek seluas satu hektar itu sudah melakukan pengurugan dan perataan tanah. “Seharusnya walaupun hanya meratakan tanah, tetap harus memiliki izin. Tapi kami dari kelurahan belum pernah memberikan rekomendasi atau izin apapun,” tegasnya.

Karena dinilai ilegal, sejak seminggu lalu Zayadi melayangkan surat teguran kepada H. Joki sebagai pemilik lahan tersebut. “Ternyata surat dari kelurahan hanya dianggap angin lalu. Terbukti hingga sekarang proyek tersebut tetap berjalan,” katanya.

Zayadi juga mengaku sudah mengirimkan surat tembusan kepada Satpol PP Kota Depok guna meminta bantuan penghentian proyek tersebut.

“Kalau kelurahan kan nggak bisa apa-apa, karena kami tidak memiliki peralatan maupun personel untuk menghentikan pembangunan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Zayadi mengatakan, pihaknya sama sekali tidak ingin melarang pemilik lahan untuk membangun. “Kami hanya meminta mereka menunda pekerjaan sebelum mengurus izin. Kalau izin sudah dikantongi silahkan saja dibangun,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Kota Depok, Zalfinus Irwan mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang perumahan tersebut seharusnya mengurus izin dan melapor dulu ke bagian ekonomi sebelum melakukan pengurugan dan perataan tanah.

“Tidak bisa mereka serta merta melakukan pengurugan tanpa ada izin. Itu melanggar pasal 58 Perda No 3/2006,” tegasnya.

Zalfinus menegaskan tindakan lurah mengirimkan surat tembusan ke Satpol PP sudah tepat. “Kalau lurahnya juga diam, itu baru salah. Sekarang tergantung Satpol PP,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Sariyo Sabani yang dihubungi Monde mengaku sama sekali tidak takut dan tidak segan-segan menyegel permanen proyek tersebut.(van)

Juni 2008

BPS harus revisi data gakin, BLT Depok rawan benturan sosial

Monitor Depok, 11 Juni 2008

DEPOK, MONDE: Rencana pencairan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk sedikitnya 32.085 warga Depok akhir Juni dikhawatirkan menuai badai protes dan berpotensi benturan sosial.

Kemungkinan itu bisa terjadi apabila Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tidak segera memutakhirkan data keluarga miskin (gakin). Akibatnya pengurus RT/RW dan Para lurah bakal menanggung risikonya.

Ketua LSM Masyarakat Peduli Amanat Bangsa (Mapaba), Nurhasan mengatakan, apabila Kantor Pos masih tetap memanfaatkan data gakin BPS 2004/2005 dalam penyaluran BLT 2008, dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Bahkan tidak menutup kemungkinan menuai badai protes, sehingga terjadi konflik antara gakin yang tidak menerima BLT dengan pengurus RT/RW dan para kepala kelurahan.

“Kami mendesak Pemkot agar meminta BPS segera merevisi data gakin 2004/2005 sebagai upaya meredamkan konflik sosial di Kota Depok,” tandas tokoh muda Tanah Baru, kemarin.

Kabag Perekonomian Pemkot Depok, Zalfinus Irwan, sebelumnya memperkirakan pencairan dana BLT untuk Depok dilaksanakan pada akhir Juni atau awal Juli nanti.

“Jika pencetakan kartu BLT pda sekitar 15 Juni. Kemudian waktu validasi data dan persiapan di Kantor Pos diperlukan lebih kurang duaminggu, maka diperkirakan BLT di Depok akan dibagikan pada akhir Juni aau awal Juli,” tutur Zalfinus menjelaskan (Monde, 7/6).

Kabarnya penerima dana BLT di Depok tahun ini diperkirakan 32.085 warga. Namun sejauh ini belum diperoleh konfirmasi apakah jumlah itu data 2004/2005 atau hasil verifikasi BPS.

Secara terpisah anggota Komisi C DPRD Depok, Babai Suhaimi, dalam pertemuan dengan Camat Panmas, Raden Ajat Sudrajat bersama para lurah dan LPM se Pancoran Mas, kemarin mendesak BPS agar memutakhirkan data, karena masih banyak gakin yang belum terdaftar.

Untuk itu, Babai menyarankan agar Pemkot Depok bersama BPS dapat berkoordinasi untuk melakukan pemutakhiran data BLT.(mj/m-9)

Diperkirakan cair akhir Juni, 32.085 warga Depok dapat BLT

Monitor Depok, 7 juni 2008

SUKMAJAYA, MONDE: Sebanyak 32.085 warga Kota Depok dijanjikan bakal menerima dana biaya langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat. Dana itu akan disalurkan melalui kantor pos setempat.

Namun Monde belum berhasil mendapatkan jadwal penyaluran dana itu. Jadwal belum dapat dipastikan karena kantor pos Depok masih menunggu perintah pelaksanaan pencairan termasuk verifikasi data.

Jadwal Juni

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kota Depok Zalfinus Irwan ketika ditemui di tempat kerjanya memperkirakan jadwal pembagian BLT untuk Kota Depok akan berlangsung pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.

Menurut dia, setelah 10 kota besar di Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta serta Makasar telah membagiakan BLT. Saat ini pemerintah pusat melalui Departemen Sosial (Depsos) dengan mengunakan data dari BPS kembali mencetak kartu BLT susulan sedikitnya 27 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Namun demikian dalam pencetakan kartu selanjutnya itu, kartu BLT bagi warga Depok belum termasuk yang dicetak.

“Jika pencetakan Kartu BLT pada sekitar 15 Juni. Kemudian waktu untuk validasi data dan persiapan di Kantor Pos diperlukan lebih kurang dua minggu, maka diperkirakan BLT Di Depok akan dibagikan pada akhir Juni atau awal Juli,” tutur Zalfinus menjelaskan.

Dalam validasi data Pemkot akan melibatkan lurah, RT, RW untuk mentau di lapangan apakah data tahun ini masih sama atau tidak.

Jikapun ada perubahan, dikarenakan faktor perpindahan, meninggal atau yang lainnya.

Tak seperti tahun sebelumnya, pada pembagian BLT nantinya Kota Depok hanya akan membuka loket pelayanan di sejumlah kantor pos dan tidak membuka pelayanan di kantor kecamatan.

Hal itu mengingat pengambilan BLT tidak dibatasi dengan tenggang waktu. Artinya jatah bulan ini dapat diambil pada bulan berikutnya. Jika pelayanan tetap dibuka juga pada kantor kecamatan dikhawatikan akan mengganggu pelayanan yang lain.

Sementara itu warga di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya mempertanyakan penyaluran dana itu, dengan alasan untuk tambahan biaya kebutuhan hidup.

Didik Purdianto, Kepala Kantor Pos Kota Depok kemarin, mengatakan jumlah warga penerima dana BLT di enam kecamatan wilayah Kota Depok sebanyak 32.085. Data tersebut merupakan data tahun 2005.

“Kantor pos hanya menyalurkan dana aja,” ujarnya, kemarin.

Dijelaskan, penyaluran dana tersebut berlangsung di masing-masing kantor kecamatan ataupun kantor pos yang ada di wilayah kecamatan, menurunkan 5 orang petugas di setiap kantor pos.

Teknis penyaluran, lanjut dia bagi penerima BLT menukarkan kartu termasuk memperlihatkan identitas diri kepada petugas kantor pos, kemudian secara tertib memperoleh dana tersebut.

Penyaluran dana tahun ini diberikan secara bertahap, tahap pertama diberikan Juni dan Agustus senilai Rp 300.000/warga penerima BLT. Tahap kedua September-Desember 2008 senilai Rp 400.000/warga penerima BLT.

Ketika ditanya waktu penyaluran dana BLT? Dia tak dapat memprediksi kapan dana tersebut disalurkan mengingat kantor pos hanya menyalurkan dana itu.

“Kalo ada perintah disalurkan ya kami salurkan,” katanya.

Dia berharap kepada warga penerima BLT untuk bersabar menanti kucuran dana dimaksud. “Sabar ya pada saatnya akan diberikan.”

Mengenai nilai nominal dana BLT yang akan disalurkan, dikatakannya sekitar Rp22 miliar, dengan rincian pada tahap pertama sekitar Rp9,6 miliar, tahap kedua Rp12,8 miliar.

Warga RT 02/RW08 Kelurahan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya mempertanyakan pencairan dana itu melalui Ketua RT setempat, Sidik.

“Warga menanti pencairan BLT dengan alasan untuk tambahan biaya sekolah anak mereka,” kata dia.

Dijelaskan pertanyaan warga atas BLT sangat wajar, mengingat kondisi sebagian kecil warga di lingkungannya yang menerima dana itu cukup memprihatinkan. Diantara mereka penerima dana itu ada yang tak memiliki suami dan tak memiliki pekerjaan tetap.

“Jadi wajar lah warganya bertanya,” ujarnya.(sud/ina)

Depok belum berikan izin SPPBE

Monitor Depok, 6 Juni 2008

BALAIKOTA, MONDE: Izin prinsip yang dikeluarkan PT Pertamina (Pesero) untuk pembangunan tiga stasiun pengisian dan pengakutan bulk elpiji (SPPBE) di wilayah Depok kepada tiga perusahaan, tentu saja tidak serta merta bisa langsung beroperasi, tapi harus dilihat variabel kelokalan yang menyangkut berbagai aspek.

“Jadi dengan izin prinsip dari Pertamina tidak serta merta Pemkot Depok langsung memberi izin prinsip persetujuannya, tapi harus dilihat variabel kelokalan, terutama kaitannya dengan aspek lingkungan dan aspek sosial,” tandas Kabag Perekonomian Setda Walikota Depok, Zalfinus Irwan kepada Monde, kemarin.

Sebelumnya Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kota Depok, Yahman Setiawan, mengatakan izin pembangunan terhadap tiga SPPBE baru itu dikeluarkan sejak pertengahan bulan lalu.

“Tiga perusahaan gas elpiji telah ditunjuk oleh Pertamina untuk membangun SPPBE baru di Depok dengan lokasi berbeda-beda sesuai tingkat kebutuhan dan target area layanan yang akan diberikan,” kata mantan Ketua Kandida Depok itu (Monde, 4 Juni).

Menanggapi pernyataan tersebut, Irwan mengatakan meski sudah ada izin prinsip dari Pertamina, tidak lantas pengusahanya bisa menentukan sendiri lokasinya, akan tetapi pembangunan SPPBE itu harus disesuaikan dengan aspek tata ruang Kota Depok, aspek pengelolaan lingkungan, aspek lalu lintas, aspek sosial dan aspek kemasyarakatan.

“Jadi untuk lokasi pembangunan SPPBE itu harus disesuaikan dengan planning Kota Depok,” paparnya.

Apalagi izin prinsip persetujuan Pemkot Depok, menurut dia, tidak berarti langsung diberikan oleh Walikota Depok, tapi harus melalui proses atau rapat pembahasan lintas sektoral dari instansi terkait.

”Walikota bisa memberikan atau tidak mengizinkan setelah memperoleh rekomendasi dari rapat antarinstansi terkait,” katanya.

Menyangkut pengajuan izin prinsip SPPBE tersebut, Irwan mengaku, sejauh ini baru satu dari tiga SPPBE yang sudah mengajukan permohonan izin prinsipnya, yakni PT Raja Gas atas nama Yahman Setiawan.

“Namun ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi PT Raja Gas, sedangkan dua lainnya kami belum terima, sehingga tidak tahu siapa calon investornya,” paparnya.

Irwan meminta Pertamina hendaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam setiap mengeluarkan izin prinsip untuk SPBU/SPPBE di suatu daerah.” Pemkot Depok selama ini tidak pernah diajakan koordinasi oleh Pertamina,” ujarnya.

Irwan mengatakan, Pemkot Depok sangat terbuka bagi masuknya investasi dari luar, namun investasi itu juga harus disesuaikan dengan tata ruang dan kebutuhan masyarakat Depok.

Mengenai kemungkinan pembatasan SPPBU/SPPBE di Depok, Irwan mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan ke arah itu, tapi semuanya juga harus dilihat dari berbagai aspek, terutama dari segi kebutuhan dan aspek perencanaan tata ruang kota Depok.

Sebab untuk penyediaan SPBU/SPPBE, menurut dia, tidak bisa dihitung berdasarkan perbandingan satu SPBU/SPPBE untuk satu wilayah kecamatan, karena setiap kecamatan tidak sama kebutuhannya. Contohnya, SPPBE di Cinangka.

“SPPBE di Cinangka itu kan tidak hanya untuk kebutuhan warga Depok, tapi melayani warga dari Tangerang, jadi SPPBE masih dibutuhkan,” paparnya.

Sementara itu menurut salah seorang anggota Komisi B DPRD Murthada Sinuraya, penambahan SPPBE tidak menggunakan tempat transit pemasok yang bertumpuk-tumpuk.

“Pemkot harus cepat tanggap dan segera mendata secara akurat. Sebab ini bisa dijadikan aset daerah,” katanya.(mj/mr)

Mei 2008

Depok bukan penerima BLT pertama, Pemkot belum terima jadwal

Monitor Depok, 23 Mei 2008

BALAIKOTA, MONDE: Meski telah dinanti masyarakat miskin, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Kota Depok ternyata tidak masuk dalam jadwal 10 kota pertama penerima program BLT nasional.

Hingga Kamis (22/5), Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan saat dihubungi Monde melalui telepon genggamnya menuturkan, untuk tahap pertama pembagian BLT dibagikan hanya kepada 10 kota.

Zalfinus menyebutkan diantaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta serta Makasar. Sementara untuk Kota Depok lanjut dia hingga kemarin, belum ada informasi resmi kapan akan dibagikan.

Pembagian BLT lanjut Kabag Ekonomi, setiadaknya akan melibatkan sejumlah instansi diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS, PMKS, Perekonomian dalam komando Sekertaris Daerah (Sekda).

Sedangkan pihak kecamatan sendiri belum mendapat informasi mengenai pembagian BLT yang akan dilaksanakan hari ini. Hal ini terjadi di Kecamatan Limo yang belum mengetahui perihal pelaksanaan pembagian BLT.

“Hingga saat ini (kemarin—red) kami belum menerima informasi dari Pemkot perihal BLT ini, jadi, kami juga belum tahu jika besok (hari ini—red) akan dilaksanakan pembangian BLT bagi warga tidak mampu,” kata Yayan Arianto, Camat Limo kepada Monde kemarin.

Yayan menjelaskan jika memang akan dilaksanakan pembagian bantuan langsung tunai maka akan digunakan data yang lama. Saat ini pihak kecamatan masih melakukan akurasi data warga yang tidak mampu akan tetapi dalam kaitannya penerima askeskin.

Dia menuturkan saat ini jumlah warga miskin di Limo mengalami peningkatan dari data sebelumnya, akan tetapi Yayan belum bisa menjelaskan angka pastinya.

Selama ini menganai data warga yang tidak mampu memang mengalami perbedaan kriteria menurut Badan Pusat Statistik dan Bepeda.

“Kalau memang ada pembagian pihak kecamatan akan tetap mengikuti sesuai dengan kebijakan tingkat kota,” kata Yayan. Yang jelas untuk sementara dalam pembagian BLT ini pihak kecamatan masih mengacu ke data yang lama.

Jika memang telah ada informasi dari pihak Pemda Kota Depok maka akan menginformasikannya kepada warga yang berhak menerima melalui pihak kelurahan. Yang jelas kecamatan masih menunggu kebijakan Pemkot.

Sedangkan dari seorang anggota DPRD dari FPKS, Muttaqin menyatakan pembagian BLT memang memungkinkan menjadi obat bagi masyarakat miskin.

“Tapi dalam BLT ini data harus sangat valid,” tandasnya.

Muttaqin menambahkan, baik Pemkot atau pihak terkait harus menggunakan data terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai data orang yang dulunya miskin, yang kini sudah menjadi orang kaya tetap dimasukkan dalam kriteria penerima BLT,” katanya.

Prosedural penyaluran BLT ini juga diminta Muttaqin tidak menimbulakan polemik di tengah masyarakat.

“Semua pihak terkait harus mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan yang bisa timbul saat penyaluran BLT nanti,” ujarnya.(ina/mas/mr)

Pemkot bantah dzalimi warga Depok

Monitor Depok, 22 Mei 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Kota Depok membantah alokasi beras miskin di pegawai negeri sipil (PNS) golongan I, II telah mendzalimi warga, sebab kebijakan alokasi tersebut ada di tangan pemerintah pusat.

Kepala Bagian (Kabag) Infokom Dadang Wihana mengatakan pengalokasian beras miskin (Raskin) merupakan kebijakan pemerintah pusat, sementara pemerintah tingkat kota (Pemkot) merupakan pelaksana program.

Dadang meluruskan tanggapan masyarakat Depok Heru Suyanto (Monde, 17/5) yang menyesalkan kebijakan Pemkot Depok dengan mengalokasikan raskin untuk PNS.

“Ini saja saja Pemkot mendzalimi warga miskin (Gakin) di Depok. Kok bikin program perluasan alokasi raskin jatuhnya untuk PNS. Masi banyak cara lain,” kata Heru.

Dadang menjelaskan kebijakan alokasi Raskin bagi PNS golongan I dan II, serta para TNI yang berpangkat rendah dan para buruh berpenghasilan di bawah Rp2 juta, merupakan kebijakan pemerintah pusat dan bukan kebijakan Pemkot.

Menurut dia, apabila akan mengkritisi Pemkot Depok mengenai alokasi beras miskin, lanjut dia, seharusnya diarahkan kepada pemerintah pusat, bukan Pemkot Depok.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Zalfinus Irwan mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk menyatukan persepsi terlebih dahulu sebelum memperdebatkannya.

Memperbincangkan sesuatu yang belum dipahami, lanjut dia, hanya akan membingungkan masyarakat. “Saat ini, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pembagian Raskin masih menunggu pedomannya,” katanya.

Menanggapi rencana pemerintah yang mengalokasikan PNS golongan I dan II memperoleh jatah Raskin, pegawai PNS golongan II di lingkungan Pemkot yang enggan disebutkan namanya mengaku cukup senang.

Namun, dirinya lebih memilih harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik jika dibandingkan dengan memperoleh jatah pembagian raskin tersebut.

Sementara itu, PNS lain yang juga anggota Satpol PP terkait kenaikan BBM dan adanya pembagian Raskin menaggapinya dengan nada yang datar. “Nggak tahu lah, saya ini cuma pegawai kelas cere [kecil], terserah yang di atas,” ujarnya.(ina)

Dampak kenaikan BBM, 1.932 PNS Depok dapat Raskin

Monitor Depok, 14 Mei 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sedikitnya 1.932 PNS Depok mendapat alokasi beras miskin (raskin) dari Pemerintah dalam program perluasan alokasi para penerima raskin sebagai akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu dituturkan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Zalfinus Irwan, Kepada Monde, di Balaikota, kemarin.

Akan bertambahnya penerima beras miskin itu, menurut Zalfinus akibat dari melemahnya daya beli masyarakat, dampak dari kebijakan [kenaikan BBM], sehingga menimbulkan kelompok miskin baru.

Dia pun memberikan gambaran, jika BBM belum naik seorang yang berpenghasilan Rp700.000 masuk dalam kategori mendekati miskin. Maka, dengan peningkatan BBM itu, mereka dapat masuk menjadi golongan miskin atau pun sangat miskin.

Kelompok miskin baru, yang timbul akibat dicabutnya subsidi BBM adalah mereka para buruh atau pun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpenghasilan Rp2 juta ke bawah per bulannya.

Per Januari 2006, data menunjukkan bahwa sedikitnya 32.085 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Depok mendapatkan alokasi raskin atau sebanyak 481 ton raskin.

Untuk lingkungan Pemerintah Kota Depok, dari data terakhir, per Mei 2007 sedikitnya terdapat 7.168 pegawai PNS. Mereka masing-masing dengan perincian golongan (I) sebanyak 122 PNS, Golongan (II) sebanyak 1.810 PNS, untuk golongan (III) terdapat 2.511 PNS serta untuk golongan (IV) terdapat sedikitnya 2.725 PNS.

Jika penambahan Raskin dari PNS golongan I dan II sebanyak 1.932 PNS Zalfinus, pun memprediksi penambahan raskin akan mencapai 28 ton per bulan.

Angka itu belum ditambah dengan kelompok TNI berpangkat rendah dan buruh berpenghasilan di bawah Rp2 juta yang lainnya.

Harga Raskin yang per Kg Rp1600, menurut Kabag Perekonomian masih akan bertahan di harga itu setelah sebelumnya, pada 2007 harga raskin di harga Rp1000 per Kg.(ina)

April 2008

Galian tanah di Rangkapanjaya, ‘Lurah langgar surat edaran walikota’

Monitor Depok, 15 April 2008

RANGAKAPANJAYA, MONDE: Ketua LSM Dinamika Pers Jawa Barat Imam Kurtubi menyampaikan bahwa pemberian rekomendasi penggalian tanah merah di Jl Raya Sawangan dekat kantor kelurahan Rangkapanjaya Pancoran Mas oleh kepala kelurahan telah melanggar surat edaran walikota.

“Penggalian tersebut dilakukan di atas lahan yang akan terkena jalur tol Depok Antasari (Desari) dan walikota melalui surat edarannya No 631.31/1573-Ekonomi tertanggal 31 Oktober 2008,” jelas Imam kepada Monde.

Katanya, dalam point empat surat edaran yang berbunyi Di samping itu dinstruksikan agar tidak memberikan rekomendasi perizinan atau perizinan penggalian dan pengurugan (cut and fill) terhadap lahan yang terkena rencana pembangunan jalan tol jelas melarang adanya pemberian rekomendasi, namun lurah malah memberikan rekomendasi kepada pihak penggali.

Diberitakan Monde sebelumnya (26/2) Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok, Zalfinus Irwan membantah kegiatan penggalian tanah merah sudah memperoleh izin.

“Sama sekali belum ada izin yang masuk ke Bagian Ekonomi Pemkot Depok. Kalau pengawas galian bilang udah ada izin, itu bohong,”

Menurutnya, rekomendasi yang diberikan Lurah tidak dapat semata-mata dikatakan sebagai izin. Surat rekomendasi tersebut, hanya sebagai pengantar untuk pengurusan selanjutnya ke Pemkot. “Nantinya yang mengeluarkan izin adalah Walikota, bukan Lurah,” tandasnya.

Lanjut Imam, selama ini rekomendasi yang diberikan oleh lurah memang dijadikan sebagai dasar oleh pihak penggali untuk melakukan penggalian.

“Lurah harus menghentikan kegiatan penggalian tanah.”(m-9)

Maret 2008

IKM Depok bantah dukung Hade

Monitor Depok, 25 Maret 2008

BEJI, MONDE: Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Depok, Sapriyanto Refa, membantah keras bahwa organisasi yang dipimpinnya mendukung salah satu pasangan peserta pilgub Jabar.

Merebak isu adanya oknum pengurus IKM yang menyatakan organisasi ma-syarakat Minang di Depok itu mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PKS-PAN, Ahmad Heryawan–Dede Yusuf (Hade). “Secara organisasi, IKM Kota Depok tidak akan memberikan dukungan kepada pasangan manapun,” katanya, kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, sesuai AD/ART, IKM adalah organisasi sosial kemasyarakatan warga Depok yang berasal dari Minang yang bersifat sosial, independen dan tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu.

“Jika ada oknum pengurus maupun anggota yang menyatakan IKM telah mendukung Hade, secara organisasi IKM tidak bertanggungjawab dan akan meluruskan permasalahan ini. Apapun yang dijanjikan oleh oknum ini kepada Hade, itu adalah dari pribadinya, bukan dari IKM,” tegas Sapriyanto.

Dia juga mengimbau kepada pengurus maupun anggota IKM untuk tidak terpengaruh dengan manuver politik dari oknum tersebut dan berusaha tetap menjaga kekompakan dan independensi IKM Depok.

“Namun ini bukan berarti imbauan untuk tidak ikut memilih dalam Pilgub nanti,” tambah Ketua IKM yang berprofesi sebagai pengacara itu.

Malah dia meminta agar seluruh warga Depok yang berasal dari Minang (Sumatera Barat-Red) untuk tidak golput. “Mari ikut berpartisipasi untuk kota Depok. Ayo ikut memilih dengan menggunakan hak dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani kita,” ajak Sapriyanto.

Sanksi tegas

Diketahui dari perkiraan database IKM Depok, dari 1, 4 juta jumlah penduduk di Depok, 15% diantaranya (sekitar 210.000 penduduk-Red) adalah berasal dari Sumatera Barat dan mayoritas sudah menjadi anggota IKM. “Secara pribadi masing-masing silahkan berpartisipasi di Pilgub, namun secara organisasi saya nyatakan IKM berdiri netral,” ucap Sapriyanto.

Sementara itu penasehat IKM, Zalfinus Irwan meminta agar oknum pengurus IKM, yang menyatakan mendukung Hade atas nama IKM agar ditindak dan diberi sanksi tegas. “Persoalan ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Jangan sampai hal ini menjadikan citra IKM menjadi buruk,” katanya.

Zalfinus mengaku belum mengetahui siapa oknum tersebut. “Namun saya rasa ketua IKM telah mengetahui siapa orangnya. Sebaiknya ketua IKM atas nama organisasi memberikan sanksi sesuai aturan yang ada di IKM,” tuturnya.

Dia juga meminta agar seluruh anggota IKM agar diberitahu dan diberi penjelasan mengenai persoalan ini. “Jangan sampai hal ini terulang di kemudian hari. IKM sebagai organisasi sosial kemasyarakatan jangan dipermainkan,” ujar Zalfinus.

Kepada pengurus IKM lainnya, Zalfinus juga meminta agar segera memberi klarifikasi secara resmi kepada tim sukses pasangan cagub yang bersangkutan maupun pasangan cagub lainnya.

“Kalau perlu tim sukses itu dikirimi surat secara resmi, agar mereka tidak merasa tertipu. Mereka juga harus tahu bahwa IKM sebagai organisasi kedaerahan tidak terjun dan ikut dalam dunia politik,” katanya.

Diisukan mark up harga raskin, Lurah Baktijaya membantah

Monitor Depok, 13 Maret 2008

SUKMAJAYA, MONDE: Dituding menaikan harga beras miskin (raskin) Lurah Baktijaya, LPM, serta RW, membantah hal tersebut.

Tudingan yang dimuat di sub rubrik Tanpa Password Monde (12/3) mengatakan kelurahan Baktijaya menjual beras miskin kepada warga dengan harga Rp25.000 per 10 liter. Membaca informasi ini Lurah Baktijaya A. Rochim justru tertawa dan tidak percaya. “Mana mungkin kami menaikkan harga raskin, kan sudah ada ketentuan dari Pemkot mengenai harga raskin Rp1.600/kg, jadi kami juga memberikannya dengan harga yang sama,”katanya kepada Monde, kemarin.

Menurut dia selama ini pihak kelurahan senantiasa memantau distribusi ke warga agar benar-benar tepat sasaran.

Rochim menjelaskan ketentuan dari Kabag Perekonomian yang menjadi acuan dalam harga. Namun, dia juga tidak mengetahui secara jelas jika hal ini terjadi di tingkat RW atau RT. Dengan informasi ini pihak kelurahan akan mengecek kembali ke LPM apakah informasi ini benar atau hanya isu belaka. Selama ini beras miskin yang didistribusikan tidak pernah mampir ke kelurahan karena langsung dibagikan melalui LPM.

Hal ini merugikan kelurahan karena sering kali terjadi pengurangan takaran beras. Bahkan ada laporan dalam satu karung yang seharusnya berisi 50 kg tinggal 46 liter.

“Tentu dengan fakta ini terjadi pengurangan sangat banyak sehingga panitia kesulitan mensiasatinya,” ujar Rochim.

Dalam hal ini pihak kelurahan harus membayar penuh harga satu karung ukuran 50 kg sedangkan faktanya hanya 46 liter.

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok, Zalfinus Irwan mengaku terkejut mendengar informasi adanya beras raskin yang dijual tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Zalfinus kemudian langsung mengecek ke Kelurahan Baktijaya tentang kebenaran informasi tersebut Namun di lapangan, dia tidak berhasil menemui satupun Ketua RW maupun LPM yang menjual raskin dengan harga Rp 25.000 per 10 kg.

Kepada Monde dia mengatakan, kejadian ini akibat mata rantai distribusi yang salah. “Seharusnya raskin dari gudang di kecamatan disalurkan dulu ke tingkat kelurahan, bukan langsung ke LPM atau RW,” katanya.

Akibatnya, kata Zalfinus, ada pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menjual raskin kepada warga miskin dengan harga lebih. “Ini jelas tidak diperbolehkan, sebab dengan harga segitu, tujuan pemerintah membantu warga mendapatkan beras dengan harga terjangkau jadi tidak tercapai,” ujarnya.

Dia menuturkan, tidak satupun LPM atau Ketua RW yang diperbolehkan menjual raskin dengan harga lebih kepada warga miskin. “Jangan bermain-main dengan nasib warga miskin,” tuturnya.

Februari 2008

LPM & RT/RW dilarang jual raskin

Monitor Depok, 28 Februari 2008

SAWANGAN,MONDE: Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pendistribusian raskin pada tahun ini, diharapkan jajaran Lembaga Pembedaryaan Masyarakat, Ketua RT dan RW tidak menjual kembali raskin kepada warga.

Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp9 miliar untuk pendistribusian raskin di Depok Demikian ditegaskan Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan kepada puluhan warga Sawangan dalam acara sosialisasi pembagian raskin 2008 di Sawangan, baru-baru ini.

Zalfinus mengatakan pendistribusian raskin harus tepat sasarannya yakni warga yang tidak mampu secara ekonomi. Pendistribusian raskin tahun 2008 berbeda dengan tahun sebelumnya dari segi kualitas dan kuantitasnya.

“Tolong sampaikan sesuai dengan data yang ada, dan tidak ada yang menyimpang baik disengaja maupun tidak,” katanya yang didampingi Camat Sawangan Usman Haliyana.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk pendistribusian raskin di Depok sekitar Rp9 miliiar per tahun. Untuk itu diharapkan bila warga menerima beras raskin mutunya tidak baik seperti berhama, berwarna kuning atau tidak layak dimanakan, semestinya warga mengembalikan ke pihak kelurahan untuk segera menukarnya. Kelurahan diimbau untuk melaporkan ke Pemkot. “Kita akan ditindaklanjuti ke Bulog.”

Untuk melancarkan titik pendistribusian, katanya, kelurahan tidak boleh menaikan harga raskin. Apabila ada kenaikan dan biaya kenaikan untuk biaya operasi kendaraan mungkin dimasukan dalam surat perjanjian.

Azhari dari LPM Sawangan Baru menambahkan bagaimana cara pendistribusian raskin pada nantinya dapat terlaksana dengan benar, besar kemungkinan pendistribusian raskin bisa terkendala.

Warga mengkhawatirkan adanya perkembangan surut naiknya perekonomian dimana pada saat ekonomi baik warga bisa mengambil raskin, tapi ketika ekonomi warga sedang surut pembayaran raskin terganggu.

Desember 2007

Beras cadangan RTM bakal disalurkan

Monitor Depok,18 Desember 2007

BALAIKOTA, MONDE: Dengan tidak adanya alokasi beras miskin (Raskin) untuk Desember ini, sesuai dengan perubahan kebijakan 2007, pemerintah mencarikan solusinya dengan memberikan kesempatan penggunaan cadangan beras pemerintah.

Bagi kecamatan yang membutuhkan penyaluran Raskin untuk Desember, diminta membuat daftar kebutuhan untuk disalurkan ke tim Raskin tingkat Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikemukakan Kabag Ekonomi Setda Depok, Zalfinus Irwan kepada Monde, kemarin.

“Kami sudah membuat edarannya kepada masing-masing kecamatan. Namun dalam kenyataannya hanya satu kecamatan yang mengirimkan surat, yaitu Kecamatan Sukmajaya,” ujar Zalfinus.

Dia mengatakan akan meneruskan surat tersebut ke tim Raskin provinsi dan membuatkan surat permintaan alokasi ke Divre Bulog Cianjur. “Realisasinya akan dilakukan paling lambat akhir Desember,” kata Zalfinus.

Menurut Zalfinus, untuk penyaluran beras Operasi Pasar Khusus (OPK) ini, harganya sedikit naik dibandingkan harga Raskin, yaitu Rp 1.600/kg “Namun itu masih di bawah harga standard yang ditentukan,” ujarnya.

Dia memaparkan, menurut aturan pada saat program Raskin dilauncurkan, harganya minimal 50% dari harga beras di pasaran. “Pertama kali program raskin dibuat, harganya Rp1.000/kg karena harga beras di pasaran Rp2.000/kg. Sekarang harga beras Rp4.000/kg. Jadi harga beras OPK sebesar Rp1.600 masih bisa diterima,” jelasnya.(m-5)

Harga raskin naik, Depok kesulitan siapkan dana talangan

Monitor Depok, 15 Desember 2007

DEPOK, MONDE: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kesulitan menyiapkan dana talangan yang harus dikeluarkan untuk beras miskin (Raskin), yang naik dari Rp411.480.000 per dua bulan menjadi Rp1.026.720.000 per dua bulan.

“Akibatnya Pemkot Depok harus berhutang pada Bulog Jawa Barat sebesar Rp615.240.000 per dua bulan,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kota Depok Zalfinus Irwan, di Depok, kemarin. Ia mengatakan kenaikan dana tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga raskin sebesar 60% dari Rp1.000 per liter menjadi Rp1.600 per liter, berlaku mulai Januari 2008.

Menurut dia, dalam satu tahun Pemkot Depok akan berhutang pada Bulog Jawa Barat sebesar Rp3.691.440.000.

“Dengan kenaikan tersebut kami harus mengeluarkan dana talangan hingga dua kali lipat untuk semua RTM yang tersebar di enam kecamatan yang ada,” ujarya tulis Antara.

Lebih lanjut Zalfinus mengatakan pada tahun ini Pemkot Depok hanya menyediakan dana talangan Rp400 juta dalam satu tahun yang diperuntukkan bagi 20 ribu Rumah Tangga Miskin (RTM).

Saat ini jumlah RTM di Kota Depok mencapai 20.574 dan pada tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Depok yang menerima raskin dipastikan akan bertambah. Sedangkan kebutuhan Raskin di Depok setiap bulan mencapai sekitar 205.740 kilogram untuk 20.574 RTM dengan perhitungan setiap RTM mendapat jatah 10 kg Raskin per bulan.

“Dengan kebijakan nasional menaikkan jumlah RTM yang mendapat jatah Raskin dari 15,6 juta menjadi 19,1 juta RTM maka jatah Raskin di Depok juga akan naik sebanyak 11.511 RTM sehingga totalnya mencapai 32.085 RTM,” jelas dia.

Dari enam kecamatan di Depok, yang paling banyak menerima jatah Raskin setiap bulan adalah Kecamatan Cimanggis dengan jumlah 5.005 RTM, disusul Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah 4.672 RTM. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Limo dengan jumlah 1.788 RTM.

Zalfinus mengatakan untuk tahun 2007, jatah Raskin hanya 11 bulan sehingga pada Desember tidak ada pembagian Raskin. Namun bagi kecamatan atau kelurahan yang mau memanfaatkan cadangan beras pemerintah, bisa mengajukan permohonan ke tim Raskin tingkat kota untuk nanti diajukan ke gubernur dan diteruskan ke Menko Kesra.r

2008, Harga Raskin naik 60%!, Warga: Mestinya digratiskan

Monitor Depok, 4 Desember 2007

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah tahun depan dipastikan menaikkan harga beras untuk warga miskin (Raskin) mengingat adanya kenaikan harga pembelian oleh pemerintah sehingga subsidi terpaksa dikurangi.

“Kenaikan ini nantinya akan berlaku di seluruh Indonesia, dan tentu saja harga Raskin di Depok ikut naik,” tutur Kabag Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan kemarin.Menurutnya sudah ada keputusan pemerintah pusat bahwa harga Raskin yang saat ini Rp 1.000 per kilogram menjadi Rp 1.600 per kg—atau naik 60%. “Jika itu diberlakukan pada 2008, seharusnya kenaikan sudah dimulai Januari mendatang.”

Saat ini, lanjut Zalfinus, kebutuhan Raskin di Depok setiap bulannya mencapai sekitar 205.740 kg untuk 20.574 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan perhitungan setiap RTM mendapat jatah 10 kg Raskin/bulan.

“Dengan kebijakan nasional menaikkan jumlah RTM yang mendapat jatah Raskin dari 15,6 juta menjadi 19,1 juta RTM maka jatah Raskin di Depok juga akan naik sebanyak 11.511 RTM sehingga totalnya mencapai 32.085 RTM.”

Zalfinus menambahka, dari enam kecamatan di Depok, yang paling banyak menerima jatah Raskin setiap bulannya adalah Kecamatan Cimanggis dengan jumlah 5.005 RTM, disusul Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah 4.672 RTM. “Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Limo dengan jumlah 1.788 RTM.”

Dengan adanya kenaikan jumlah penerima Raskin pada 2008, menurut Zalfinus, membawa konsekuensi bahwa seluruh RTM di Depok akan terlayani. “Bukan hanya keluarga dalam kategori miskin dan sangat miskin, tapi keluarga yang hampir miskin pun akan mendapat jatah Raskin.”

Untuk kemasan beras, lanjutnya, tetap dalam karung per 20 kg. “Dulu memang sempat dikemas 50 kg tapi agak menyulitkan kelurahan membagikannya. Namun saat itu berasnya adalah beras impor.”

11 Bulan

Zalfinus mengatakan untuk tahun 2007, jatah Raskin hanya 11 bulan sehingga pada Desember tidak ada pembagian Raskin. “Namun bagi kecamatan atau kelurahan yang mau memanfaatkan cadangan beras pemerintah, bisa mengajukan permohonan ke tim Raskin tingkat kota untuk nanti diajukan ke gubernur dan diteruskan ke Menko Kesra.”Dia juga mengimbau masing-masing kecamatan untuk melakukan pembayaran tidak langsung ke rekening Bulog tapi melalui bagian ekonomi. Nantinya bagian ekonomi yang melanjutkan ke Bulog.

Mengenai banyaknya keluhan masyarakat tentang beratnya kurang dari semestinya, Zalfinus menjelaskan, ada toleransi kekurangan 0,2 kg untuk setiap karungnya. “Jika lebih dari itu, berasnya jangan diterima. Sisihkan karung berisi beras yang beratnya kurang. Nanti Bulog harus menggantinya, syaratnya karungnya jangan dibuka.”Kenaikan harga Raskin 60% dinilai cukup memberatkan warga karena selama ini dengan harga Rp1.000/kg masih banyak warga tak sanggup bayar. “Kenaikan harga Raskin tentu memberatkan warga miskin,” kata Djeni, warga Depok

Bisa jadi, lanjutnya, tak ada yang mau beli. Raskin jangan disamakan dengan kebutuhan pokok lainnya. “Raskin kan langsung menyentuh rakyat miskin yang jelas-jelas sulit keuangan.”

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Djeni, bisa tak sampai sasaran. Tak mungkin pihak kelurahan mau menanggung semua biaya karena warga yang berhak tak mau ambil karena mahal. “Bisa jadi, Raskin malah dijual ke pihak lain. Karena itu kalau bisa Raskin ini gratis.”

Hamzah, warga Pangkalan Jati Baru, Limo juga menilai pada hakekatnya program raskin cukup meringankan beban warga tak mampu. “Tapi kenapa semakin hari justru membuat mereka miskin. Jangan dinaikkan dong harganya. Kalau bisa malah gratis.”

Ketua LPM Kecamatan Beji, Cecep Iskandar menilai belum saatnya menaikkan harga Raskin sebab rakyat masih kesulitan secara ekonomi. “Meski ada yang berpendapatan tapi realitasnya pengeluaran masyarakat lebih besar daripada pendapatan. Naiknya harga Raskin bisa-bisa makin keteter tuh rakyat…”

Pemkot Depok, kata Cecep, semestinya keluarkan kebijakan subsidi untuk Raskin dari APBD agar rakyat tetap mampu membeli raskin seharga Rp1.000/kg.”

Pemerintah yang selalu gembar-gembor pro rakyat, semestinya konsisten. “Hingga hari gini, kebijakan mana yang pro rakyat? Jangan omong doang pro rakyat. buktikan!” demikian Cecep.(wen/mas/m-5/mr)

Oktober 2007

Harga naik 60%, Penerima raskin di Depok bertambah

Monitor Depok, 23 Oktober 2007

BALAIKOTA, MONDEDengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan harga raskin sebesar 60% dari harga sebelumnya Rp1.000/kg menjadi Rp1.600/kg maka jumlah penerima raskin di Depok juga makin bertambah.

Menurut Kabag Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan jumlah penerima raskin bertambah dari sebelumnya 20.574 Rumah

Tangga Miskin (RTM) kini ditambah 11.511 menjadi 30.085 RTM.

Hal tersebut disebabkan untuk warga yang hampir miskin juga disertakan untuk mendapatkan raskin sehingga jumlah 11.511 tersebut merupakan jumlah warga hampir miskin yang tahun lalu tidak mendapatkan jatah untuk raskin.

“Dengan adanya kebijakan ini maka warga yang hampir miskin juga mendapatkan jatah untuk raskin, makanya jumlah penerima jadi bertambah,” jelas Zalfinus kepada Monde, belum lama ini.

Ia juga mengemukakan dalam harga Rp1.600 tersebut sebesar Rp250 merupakan bantuan untuk biaya transportasi, sehingga dalam pelaksanaanya nanti warga tidak harus mengambilnya secara langsung tetapi didistribusikan langsung ke warga.

“Untuk pelaksanaanya warga menjadi dibuat mudah, karena tidak harus mengambil langsung, tapi diantarkan, karena memnag biaya untuk distribusi sudah termsuk dipenambahan Rp600 tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk juklak dan juknisnya masih menunggu dari pusat, apakah akan ditunjuk kelompok orang untuk mendistribusikannya atau pihak kelurahan langsung.

Ia juga menambahkan, dengan adanya kenaikan harga raskin tersebut maka konsekuensinya bagi Kota Depok akan ada penambahan dana talangan.

“Problemnya, kebijakan ini muncul setelah pembahasan APBD 2008 telah berakhir, sehingga nggak ada anggaran penambahan, berarti yang ada kita mesti hutang dulu,” keluhnya.(m-4)

Juni 2007

Isu mutasi tahap III, Wali diminta tidak balas dendam

Monitor Depok, 4 Juni 2007

DEPOK RAYA, MONDE: Isu mutasi pejabat Pemkot Depok kembali merebak belakangan ini, tak hanya di seputar aparatur pemerintahan, juga sas-sus di kalangan pengurus partai hingga tokoh masyarakat.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal dibongkar pasang pada posisi tertentu pada mutasi jilid III yang kabarnya dalam waktu dekat.

Berdasarkan penelusuran Monde, banyak pejabat yang merasa sudah nyaman di posisinya saat ini, justru was-was menanti perkembangan isu mutasi.

Sementara warga Depok umumnya berharap mutasi tak sekedar mengikuti selera Nur Mahmudi Ismail selaku walikota.

Di antara sejumlah nama pejabat yang diisukan bakal diganti a.l Abdul Haris (Ka. Bappeda), Hamid Widjaya (Kadistan), Rumanul Hidayat (KaDisperindag), Etty Suharyati (DLLAJ), Utuh K. Topanase (Distakotbang), Sayid Cholid (Dispenda), Sariyo Sabani (Kasatpol PP), Tutun Supiyan (KaDinas Pasar), Zalfinus Irwan (Kabag Perekonomian).

Sedangkan sejumlah camat yang disebut-sebut juga akan dimutasi a.l Teddy Hasanuddin (Panmas), Nina Susana (Sukmajaya), Lutfi Fauzi (Cimanggis).

Kepala Dinas Pertanian, Hamid Wijaya yang disebut-sebut bakal kena mutasi saat di konfirmasi mengakui jika belum lama ini dirinya pernah dipanggil walikota. “Saya memang pernah dipanggil Pak Wali tapi kapan waktunya mutasi saya tidak tahu,” ungkapnya.

Sementara Kabag Perekonomian Setdakot Depok Zalfinus Irwan yang ikut diisukan bakal kena meninggalkan posisinya, enggan memberi komentar apa pun.

Terkait isu mutasi di atas, beragam pendapat bermunculan menyikapi hal itu. Tokoh masyarakat Cimanggis, Yasin Bia menilai mutasi adalah hak prerogatif Walikota untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, dan menempatkan para pejabat sesuai keinginannya. “Itu kan memang sudah aturan mainnya.”

Jangan balas dendam

Namun, menurut pria dengan ciri khas rambut berwarna yang juga menduduki posisi ketua LPM Cimanggis itu, dengan mutasi jalannya roda pemerintahan harusnya lebih baik.

Yasin Bia mengingatkan jangan sampai hak ini dijadikan sekadar untuk melampiaskan dendam politik Walikota.

“Artinya, jangan memasang orang yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan keahliannya. Juga jangan sampai karena pernah tak suka, lantaran pernah berseteru secara politik, lalu pejabat yang dicopot dari kedudukannya dinon-jobkan, seperti yang sudah-sudah.”

Menurut dia, Kota Depok ini bisa maju berkembang seperti saat ini, tidak terlepas dari proses yang diperjuangkan oleh para camat, lurah, serta tokoh masyarakat lainnya di masa lampau.

“Jadi prestasi yang pernah diukir dan hal lainnya yang pernah diberikan untuk kota ini juga harus dihargai, jangan dilupakan begitu saja,” tandas Yasin Bia.

Pernyataan senada dilontarkan tokoh masyarakat Sawangan yang juga wakil ketua DPC PKB Kota Depok, Muhammad Fuad, yang menilai mutasi memang harus segera dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala dinas dan posisi pengambil keputusan lainnya, seperti lurah yang saat ini banyak yang dijabat oleh plt.

Segala macam pertimbangan, menurutnya, harus dihitung masak-masak oleh walikota, jangan sekedar sesuai selera walikota saja. “Pejabat yang nantinya menduduki posisi tertentu harus kredibilitas dan sesuai dengan karir dan disiplin ilmunya.”

Karena itu Fuad mengingatkan dalam mutasi pejabat, Walikota diminta obyektif. “Pejabat kan tugasnya melayani masyarakat secara keseluruhan, bukan melayani kepentingan walikota. Artinya walikota jangan mencopot pejabat yang bagus dan disenangi rakyat.”

Terpisah, Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kot a Depok, Cahyo Putranto meminta Walikota Nur mahmudi Ismail dalam mengambil dan menentukan kebijakan dapat menerima masukan yang obyektif berupa kajian teknis melalui staf ahli sesuai bidangnya masing-masing.

“Hal itu guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di samping sebagai upaya agar pembinaan karier PNS dapat terus berkelanjutan dan terarah di jajaran Pemkot Depok.”(row/m-3)

April 2007

Zalfinus: Satuan kerja raskin belum optimal

Monitor Depok, 10 April 2007

BALAIKOTA, MONDE: Permasalahan raskin masih menjadi masalah klasik publik, terutama menyangkut pembagian, baik kuantitas dan kualitas raskin itu.

Intinya, pelaksanaan distribusi raskin belum optimal, meski hakekatnya jika barang itu tak sesuai ketentuan satuan kerja (satker) pelaksana bisa melapor ke kecamatan atau Bagian Perekonomian Pemkot.

“Ketika ada kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai ketentuan harus segera dilaporkan, Bulog akan menggantinya,” ujar Zalfinus Irwan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Depok, ketika ditemui Monde di ruang kerjanya kemarin.

Satker bisa mencatat dan melaporkan kejanggalan di lapangan. ”Jangan sampai beras telah sampai ke tangan warga baru ada laporan kejanggalan.”

Semestinya, kata Kabag Perekonomian, para satker berperan aktif meninjau kondisi raskin yang telah didistribusikan. “Optimalisasi satker masih diperlukan.”

Bagian Perekonomian sudah menyampaikan ketentuan itu kepada satker. Realitasnya justru setelah lama berlangsung baru diketahui persoalan raskin.

Berkaitan dengan kenaikan harga beras yang mengalami kenaikan di lapangan juga harus dipertanyakan. “Sesuai dengan ketentuan harga beras sudah jelas Rp1.000/kg, jika ada kenaikan itu berarti menyalahi aturan,” tegas Zalfinus.

Kalau satuan kerja ingin menaikkan harga, katanya, sebenarnya diperbolehkan asal melalui mekanisme yang benar yaitu atas persetujuan warga, misalnya sebagai uang distribusi. “Persetujuan warga penting, sehingga jika ada yang mempertanyakan, satker bisa memberikan bukti jelas…” katanya.

Apakah distribusi raskin tak ada dananya? Zalfinus menerangkan saat ini dana oprasional untuk pelaksanaan raskin ini belum turun.

“Jadi segala sesuatu itu harus ada musyawarah secara transparan dengan warga agar tidak terjadi penolakan atau kecurigaan,” jelasnya. Langkah dialog atau persetujuan warga penting, katanya, agar tak ada pihak-pihak tertentu yang membuat kebijakan melanggar aturan.

Saat dilapori adanya kemungkinan raskin rawan penyimpangan, misalnya tak sampai ke tangan warga, Zalfinus justru lebih melihat perlu dievaluasi dan dipertanyakan hasil sosialisasi oleh pihak kelurahan.

Tak sampainya raskin ke warga, menurut Zalfinus, ada beberapa faktor a.l. lokasi yang jauh dari kelurahan, tidak memiliki biaya untuk membeli, adanya intimidasi, atau tidak adanya sosialisasi.

Berkaitan dengan itu, paparnya, apabila ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pembagian raskin maka warga dapat melaporkanya ke Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) yang berada Dinas PMKS. “Ketika seluruh petugas dapat bekerja secara benar maka tidak ada penyimpangan atau kekecewaan dari warga.”

Zalfinus menambahkan jika ada perubahan penempatan distribusi beras maka harus dilakukan secara terbuka. Harus ada alasan yang logis kenapa tempat distribusi dialihkan dari kelurahan. “Bisa karena tidak terjangkau oleh kendaraan atau alasan yang logis lainnya.”(m-8)

Maret 2007

11.511 Gakin tunggu sisa raskin Bogor, Pemprov Jabar dinilai tak koordinasi

Monitor Depok, 22 Maret 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Pemprov Jabar dianggap jadi biang penyebab 11.511 warga miskin di Depok tak mendapat jatah miskin, hingga kota ini masih menunggu alokasi sisa dari Bogor dan daerah lain.

Anggota DPRD Depok, Nuri Wasisaningsih dan Kabag Ekonomi Pemkot Depok Zalfinus Irwan, mengatakan hal itu secara terpisah kemarin, terkait masih banyaknya gakin yang tak mendapat jatah raskin.

“Kami, kalangan legislatif, tak bisa berbuat apa-apa,” kata Nuri. Ia menilai kebijakan Pemprov Jabar diambil secara sepihak dan tanpa koordinasi yang baik dengan Pemkot Depok.

Ia menyebutkan kebijakan raskin tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, pembagian raskin selama 10 bulan. “Kini kebijakannya diperpanjang 12 bulan, dengan masing-masing Rumah Tangga Miskin (RTM) atau gakin mendapatakan 20 kg,” tambah Nuri.

Eliminasi konflik

Oleh karena itu, katanya, Komisi D DPRD menyerahkan pembagiannya kepada masing-masing wilayah. “Yang penting, kami berharap konflik sosial dieliminasi,” tandasnya, seraya menyebutkan bahwa kuota raskin di Depok memang terbatas.

Kalangan anggota DPRD Depok kini sedang memantau distribusi raskin, kemudian mendata persoalan yang muncul dan mengevaluasinya. “Hasil evaluasi ini sebagai masukan untuk program serupa mendatang,” tambahnya.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kota Depok Zalfinus Irwan menjelaskan, warga miskin Kota Depok sesuai data BPS sebanyak 32.085, tapi tak semuanya [100%] mendapatkan jatah raskin lantaran pemprov memutuskannya sepihak.

“Jika memakai acuan Pemprov Jabar, bakal ada ketimpangan,” tandasnya.

Dari 32 Kabupaten Kota se Jawa Barat, menurut Zalfinus, hanya Kota Depok dan Kab Tasikmalaya yang penduduk kategori mendekati miskin tak mendapatkan jatah raskin.

Sementara itu, untuk kota Depok penyebaran kelas warga, sesuai strata ekonomi tak tersebar secara merata. Wilayah Sukmajaya, misalnya, menurut dia, dari 5.577 warga mereka, sebanyak 4.685 warga di antaranya masuk kategori mendekati miskin.

Jika mengunakan kebijakan provinsi, warga Sukmajaya yang mendapatkan jatah raskin hanya 892 RTM. Sementara, Sawangan yang jumlah penduduk mereka mendekati miskin lebih sedikit, yaitu 812 RTM dari total penduduk 5747, akan memperoleh jatah raskin lebih banyak.

Beda amat tipis

Padahal, menurut Zalfinus, perbedaan kelompok sangat miskin [penghasilan Rp480.000/bulan], miskin [penghasilan Rp600.000/ bulan] dan mendekati miskin [penghasilan Rp600.000-Rp700.000] sangat tipis.

“Akhirnya kebijakan provinsi pun itu sesuaikan dengan kebijakan daerah di Depok,” katanya.

Pembagian beras miskin tahun 2007, menurut dia, masih menggunakan data 2006 ditambah dengan kenaikan 37%—yaitu berasal dari kenaikan angka kemiskinan 15.006 RTM pada 2006 menjadi 20.574 RTM pada tahun ini.

Guna menutupi kekurangan terkait warga miskin yang tak dapat jatah itu, Bulog Jabar menjanjikan kepada Bagian Ekonomi Pemkot Depok, memasok jatah raskin dari daerah lain yang tak terserap, seperti Bogor. “Sisanya akan dialokasikan ke Depok,” katanya.(m-7)

Harga beras turun-naik

Monitor Depok, 22 Maret 2007

CIMANGGIS, MONDE: Operasi Pasar (OP) beras di wilayah Depok selesai sudah belum lama ini, tapi harga beras kembali naik lagi.

Beras padi super (PDS) kualitas K3 sempat turun jadi sekitar Rp4.000/liter, harga PDS kualitas K1 (mutu PDS yang paling baik) Rp5.000/liter.

Namun kemarin, harga beras naik lagi. Berdasarkan penulusuran Monde di lapangan, harga beras jenis IR 64 termurah (setara PDS K3) Rp4.200/liter, dan harga jenis IR 64 terbagus (setara PDS mutu K1) Rp5.000/liter.

Padahal, sejak dua minggu yang lalu, Disperindag Kota Depok bersama Bulog menggelar OP di Cimanggis sebanyak 21 ton.

Tak lama berselang, beras raskin juga digelontorkan ke wilayah ini. Sejauh ini OP belum mampu menekan dan menstabilkan harga beras di pasaran. Harga terus berfluktuasi.

Terpisah, Kabag Perkonomian Kota Depok Zalfinus Irwan, justru melihat sebaliknya, harga Rp4.300/liter ukuran medium, sudah melebihi target.

“Harga itu sudah melebihi capaian target,” tandasnya.

Ia menyebutkan OP 120 ton dan raskin 411 ton, artinya masyarakat benar-benar dibanjiri beras. “Bayangin aja untuk OP aja kita gelontorkan 120 ton dan untuk raskin 411 ton.”

Tentang adanya keluhan, ia menyebutkan hal wajar dan harus bisa dimaklumi. “Kami akan terus berusaha menstabilkan kembali harga beras di pasaran.

Belum stabil

Kalangan agen beras menilai fluktuasi ini sebagai hal wajar. “Harga beras sekarang sih belum bisa dibilang stabil, masih naik turun setiap harinya,” ujar Ayu, pemilik agen beras PDS di Kp Kelapa Dua Kelurahan Tugu.

Ia menjual beras sesuai harga di pasaran, meneruskan beras kiriman dari penggilingan di Jabar—tanpa melalui perantara.

Senada, Iman, agen beras Putri di Jl Raya RTM Kelurahan Tugu Cimanggis, menyatakan harga beras belum stabil. “Saya mah tergantung dari sananya. Kita kan ngikutin aja,” ujar Iman, yang dipasok beras dari Pasar Induk Kramat Jati.

Ia menyebutkan harga sempat turun. “Sekarang naik, tapi kata pemasok sih entar bakal turun lagi, akhir-akhir ini memang begitu,” tuturnya.

Sejumlah warga yang dihubungi Monde, sebagian besar tetap mengeluhkan harga beras yang masih tinggi, hingga memberatkan mereka.

“Saya sih maunya harga kembali ke Rp3.700/liter,” kata Yayuk, warga Kp Palsigunung. Situasi saat ini, katanya, membikin warga bawah binggung. “Mau ganti roti, emangnya kita orang Barat,” tambahnya.(m-3)

Bulog minta maaf raskin telat, Beras Vietnam mulai masuk

Monitor Depok, 19 Maret r 2007

MARGONDA, MONDE : Bulog Divre Cianjur meminta maaf kepada warga di sejumlah kelurahan Kota Depok karena distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) agak terlambat.

Selain itu, lembaga penyangga pangan ini, juga menyebutkan keterlambatan itu akibat armada yang dimilikinya terbatas.

Kasub Divre Bulog Cianjur, Alwi Umri, mengatakan hal itu ketika dihubungi Monde, kemarin. “Kami mohon maaf kepada warga Depok atas keterlambatan pendistribusian Raskin.” Hal ini, katanya, akibat terbatasnya armada.

Selama ini, menurut Alwi, upaya untuk membantu warga terhadap ketersediaan pasok beras selalu dijaganya. “Tak ada niat sedikit pun untuk memperlambat distribusi raskin di Depok.

Ia pun menjelaskan saat ini lembaganya hanya memiliki 18 truk yang harus melayani tiga wilayah. “Semuanya berbarengan.Kami tidak ada maksud Kota Depok jadi yang terakhir,” tandasnya.

Menurut Rohim Usman, satgas di gudang Bulog Dramaga Bogor, dengan hanya armada berkekuatan 18 truk, lembaganya harus melayani lebih 200 kelurahan di Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok.

Dibanjiri 140 ton

Setelah Depok dibanjiri beras sebanyak 140 ton untuk operasi pasar, kemarin, Bulog kembali menyebar beras miskin (raskin) di 63 kelurahan. Raskin didistribusikan selama sepekan di enam kecamatan dengan pasokan 411.060 kg untuk 20.574 dari 32.000 rumah tangga miskin (RTM) di Depok (12-16 Maret).

Pelaksanaan raskin ini dimulai dari kelurahan di Kecamatan Limo dengan menditribusikan 35.760 kg beras untuk 1.788 RTM, kata Kabag Perekonomian Setdakot Depok, Zalfinus Irwan, belum lama ini.

Selanjutnya, hari ini raskin didistribusikan di Pancoran Mas untuk 4.672 RTM dengan beras 93.440 kg. Kemudian dilanjutkan Kecamatan Sawangan, Cimanggis, Beji, dan Sukmajaya. Untuk Beji dan Sukmajaya dilaksanakan bersamaan yaitu Jumat (16/3).

DPM di Depok tahun ini meningkat 37% dari semula 15.006 RTM menjadi 20.574 RTM.

Sebenarnya raskin diberikan setiap bulan kepada gakin, tetapi karena persiapan DPM terlambat dari pihak kecamatan, akhirnya raskin kali ini dibagikan dua bulan langsung yaitu Januari dan Februari.

“Jatah raskin tiap warga 10 kg per bulan karena dibagikan setelah dua bulan maka warga berhak memperoleh 20 kg atau satu karung dengan harga Rp20.000,” jelas Zalfinus.

Beras impor masuk

Sementara, Bulog Sub Divre II Cianjur, Rabu (14/3) mendapat kiriman sedikitnya 12.000 ton beras impor asal Vietnam, di antaranya untuk antisipasi kekurangan raskin.

“Beras impor asal Vietnam yang baru turun di gudang Dolog Cianjur itu, nantinya akan disebar ke bebeberapa gudang lainnya yang ada di Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Selain diprioritaskan untuk raskin beras impor itu pun akan dilempar ke masyarakat melalui Operasi Pasar muarah (OPM) dengan harga 3700/kilogram, “ kata Waka Bulog Sub Divre II Cianjur, Apip Jayadi Sastra, Kamis.

Menurut Apip , sejak kenaikan harga beras beberapa waktu lalu, Bulog telah melakukan OPM di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur. Selain itu, Bulog juga memasok beras OP di Bogor, Kab Bogor dan Bogor.(row)

Raskin Cimanggis juga meleset, Zalfinus: Tak usah khawatir

Monitor Depok, 16 Maret  2007

CIMANGGIS, MONDE: Jatah Raskin (Beras untuk rakyat miskin) di wilayah Kecamatan Cimanggis yang semula dijadwalkan akan didistribusikan kemarin, gagal lantaran armada untuk mengangkut beras tersebut tak tersedia.

“Tadi pagi staf saya, Dede dan Sofyan ke Dolog, tapi karena tak tersedianya armada untuk membawa beras, mereka balik lagi,” kata Kasie Kesos Kecamatan Cimanggis, Anissa, kepada Monde, kemarin.

Lebih lanjut Annisa mengatakan tidak tersedianya armada lantaran yang ngambil jatah raskin ke sana [Dolog Bogor] bukan hanya dari Depok. “Seluruh wilayah di Bogor juga ngambil kesana, barangkali itu yang menyebabkan keterbatasan armada.”

Kemudian, jatah raskin untuk wilayah Cimanggis dipastikan Annisa akan datang besok. “Kita kan udah ngajuin, ini kan udah telat sehari dari jadwal, jadi besok harus ada,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Kelurahan Tugu Ayi Mukarrom mengatakan seharusnya jadwal tentang pendistribusian Raskin tidak perlu digembar-gemborkan karena bila tidak tepat waktu warga yang berharap akan kecewa.

“Seharusnya orang dari Pemkot belajar dari pengalaman OP beras kemarin, dimana banyak rakyat yang kecewa karena jadwalnya meleset dari yang ditentukan. Dampaknya tidak baik untuk pemerintah sendiri.”

Beda OP

Menurut dia, kalau memang sudah pasti baru diumumkan pendistribusian raskin kan beda sama OP, kalau raskin siapa warga yang menerimanya sudah jelas dan sudah terdaftar.

Sementara itu beberapa orang warga dari keluarga kurang mampu di Cimanggis yang berhak mendapatkan raskin mengatakan agar raskin segera didistribusikan.

Mamay, warga Tugu, mengatakan harga-harga kebutuhan pokok sekarang terlalu mahal, termasuk beras makanya dia sangat senang ketika diberitahukan bakal adanya raskin.

“Iya, sudah lama nih, raskin udah nggak pernah ada lagi, kalau beli beras di pasar sekarang harganya mahal, kita jadi keteter,” tuturnya.

Kesiapan kecamatan

Terpisah Kabag Perekonomian Kota Depok Zalfinus Irwan menyayangkan beberapa pemberitaan di media dimana pelaksanaan pembagian raskin tidak sesuai jadwal serta sepi pengunjung.

Zalfinus menjelaskan bahwa Bagian Perekonomian dalam menentukan jadwal hanya menyesuaikan kesanggupan pihak kecamatan dan Bulog. “Jika memang terjadi keterlambatan itu, bukan wewenang saya lagi. Besar kemungkinan keterlambatan distribusi karena pelaksanaan pembagian raskin berbarengan beberapa daerah lain,” jelas Zalfinus kepada Monde kemarin.

Dari informasi yang diperoleh daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Depok melakukan pembagian raskin hampir berbarengan. Dengan keadaan seperti ini maka distribusi akan merepotkan Bulog. Namun, dapat dijamin beras raskin pasti sampai ke tujuan yaitu DPM.

Dengan keadaan seperti ini dapat dipastikan pihak Bulog keteteran melakukan distribusi apalagi distribusi itu harus dikirim langsung ke kelurahan masing-masing.

Bulog harus mengantar beras langsung ke 63 kelurahan di Depok. Selain itu, tahun ini daftar penerima manfaat (DPM) di Depok mengalami peningkatan. “Tentu saja itu membutuhkan tenaga lebih banyak sehingga distribusi sedikit mengalami kendala,” terang Zalfinus.

Zalfinus menegaskan, warga tidak usah khawatir karena mereka pasti menerima kerena penerima raskin telah terdaftar di Kelurahan. Raskin tidak dapat diambil kecuali bagi warga yang telah masuk daftar penerima manfaat.

Menanggapi pembagian raskin yang sepi pengunjung, Zalfinus juga menjelaskan bahwa harus dibedakan antara raskin dengan opeasi pasar. Wajar raskin tidak ada warga yang datang karena memang peruntukannya sudah jelas. “Walaupun warga tidak datang beras mereka tidak akan hangus, karena jatah dia akan tetap ada sebelum diambil yang bersangkutan sendiri,” tutur Zalfinus.

Harus dipahami untuk raskin ini Bagian Perekonomian hanya menetukan titik distribusi, DPM, kualitas dan kuantitas beras. “Sedangkan secara teknis pembagian akan diserahkan kepada bulog serta satuan kerja di kelurahan,” tegas Zalfinus.(m-3/m-8)

411 Ton raskin Depok mulai disebar, Sasaran 20.574 Gakin

Monitor Depok, 13 Maret 2007

BALAIKOTA, MONDE: Setelah Depok dibanjiri beras sebanyak 140 ton untuk operasi pasar, kemarin Bulog kembali menyebar beras miskin (raskin) di 63 kelurahan.

Raskin didistribusikan selama sepekan di enam kecamatan dengan pasokan 411.060 kg untuk 20.574 dari 32.000 rumah tangga miskin (RTM) atau keluarga miskin (gakin) di Depok.

Diawali di Limo

Pelaksanaan raskin ini dimulai dari kelurahan di Kecamatan Limo dengan menditribusikan 35.760 kg beras untuk 1.788 RTM.

“Untuk Limo dilaksanakan hari ini (kemarin – Red) dimana pelaksanaannya dilakukan di delapan kelurahan,” jelas Zalfinus Irwan, kabag Perekonomian Setda Depok kepada Monde di ruang kerjanya kemarin.

Selanjutnya, hari ini raskin didistribusikan di Pancoran Mas untuk 4.672 RTM dengan beras 93.440 kg. Kemudian dilanjutkan Kecamatan Sawangan, Cimanggis, Beji, dan Sukmajaya. Untuk Beji dan Sukmajaya dilaksanakan bersamaan yaitu Jumat (16/3).

Pemindahan hari pelaksanaan raskin di Sukmajaya karena Sabtu merupakan hari libur. Zalfinus menegaskan, enam kecamatan secara keseluruhan telah menyerahkan daftar penerima manfaat (DPM) sehingga pembagian raskin dapat dijadwalkan dan dilaksanakan serentak.

DPM di Depok tahun ini meningkat tajam sebesar 37%. Jika tahun-tahun sebelumnya DPM berjumlah 15.006 RTM, maka dengan peningkatan 37% menjadi 20.574 RTM.

Peningkatan penerima manfaat merupakan peningkatan secara nasional. Dengan begitu, maka pendistribusian beras dapat dilakukan secara merata dan adil.

Pada prinsipnya, lanjut Zalfinus, pembagian raskin sudah dapat dilakukan satu hari setelah pelaksanaan operasi beras di tiap kecamatan.

Akibat belum ada kesiapan seluruh kecamatan maka pelaksanaan raskin baru dilakukan pekan ini.

Sebenarnya raskin diberikan setiap bulan kepada gakin, tetapi karena persiapan DPM terlambat dari pihak kecamatan, akhirnya raskin kali ini dibagikan dua bulan langsung yaitu Januari dan Februari.

“Jatah raskin tiap warga 10 kg per bulan karena dibagikan setelah dua bulan maka warga berhak memperoleh 20 kg atau satu karung dengan harga Rp20.000,” jelas Zalfinus.

Dengan jumlah gakin yang mencapai 20.574 RTM dikalikan dua bulan, maka Bulog akan menggelontorkan beras kurang lebih 411 ton. Diharapkan dengan besaran itu dapat mencukupi kebutuhan RTM sehingga dapat membantu kesulitan mereka.

Terkait kualitas raskin, Zalfinus menjelaskan memiliki kualitas sama dengan beras operasi pasar. Yang harus dipahami, warga harus dapat membedakan antara operasi beras dan raskin.

“Jika operasi beras bertujuan menstabilkan harga atau memenuhi kebutuhan beras di pasaran, sedangkan raskin untuk membantu gakin,” terang Zalfinus.

Dalam operasi beras siapapun dapat membeli beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharga Rp3.700 per kg. Lain halnya dengan raskin yang hanya dapat diperoleh warga yang telah masuk daftar keluarga miskin dengan harga Rp1.000 per kg. Jadi warga yang tidak termasuk daftar gakin tidak diperkenankan membeli.

Jika ada warga yang menerima beras yang tak layak maka dapat mengembalikannya langsung ke petugas untuk diganti dengan yang baru. Semua itu demi pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Bahkan jika warga pada saat itu belum memiliki uang untuk membeli maka dapat mengutang. Tentu saja pihak kelurahan yang bertanggung jawab atas hal itu,” tegas Zalfinus.(m-8)

Warga Jatijajar kembalikan beras OP, Alwi: Silakan asal jangan dikurangi

Monitor Depok, 8 Maret 2007

JATIJAJAR, MONDE: Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) beras di Cimanggis diwarnai pengembalian oleh warga setempat karena tak puas dengan mutu beras yang dijual, sementara Bulog Cianjur siap menerimanya kembali jika jumlahnya tetap utuh.

OP beras di Cimanggis digelar di tiga titik, masing-masing mendapat jatah tujuh ton beras atau 350 karung yakni di Kelurahan Tapos untuk warga Tapos, Leuwinanggung dan Cimpaeun.

Selanjutnya di Kelurahan Tugu untuk warg Tugu, Mekarsari dan Pasir Gunung Selatan dan di Kelurahan Jatijajar untuk warga Jatijajar, Cilangkap dan Sukamaju baru.

Pantauan Monde menunjukkan sebagian warga antusias terhadap OP beras dan sebagian lagi kecewa soal mutunya. Bahkan ada warga Jatijajar mengembalikan beras yang sudah dibelinya lantaran mutunya buruk.

“Apa nih! Masak berasnya nggak sesuai contohnya,” ketus Mamah, warga RT 02/04 Kelurahan Jatijajar kepada petugas OP seraya meraup beras dari karungnya dan membandingkan contoh beras di meja petugas.

Saking kesalnya Mamah tidak bermaksud menukar berasnya tapi minta uang pembeliannya dikembalikan. Seorang petugas memang sempat menyarankannya untuk menukar dengan beras yang mutunya lebih baik. “Ah nggak mau, saya trauma. Saya nggak jadi beli, pulangin duitnya aja,” tandas Mamah.

Dikritik mahal

Tak hanya di Jatijajar, pelaksanaan OP di dua titik lainnya di Cimanggis juga menuai kritik. Rudi, pengurus LPM Tapos, menyatakan harga beras OP kemahalan. “Gimana nggak sepi, beras yang dijual Bulog ini kemahalan,” cetusnya.

Tak heran, lanjut Rudi, ada warga yang bilang “Mendingan beli beras di warung yang harga Rp4.100/liter tapi lebih bagus ketimbang beras OP.”

Menanggapi kritikan itu, Dasuki, staf Disperindag Depok mengatakan pihaknya hanya menjalani program. “Bicara harga sudah dari Bulog. Sasarannya jelas rakyat miskin.”

Meski begitu, Ratmayati warga RT01/10 Kp Tipar Mekarsari Kelurahan Tugu mengaku terpaksa beli beras OP lantaran tak ada pilihan lain. “Berasnya bukannya jelek tapi kurang bagus. Saya terpaksa beli karena beras di pasar terlalu mahal,” ujarnya.

Muhini warga RT 01/10 lainnya menimpali kalau bisa mutu beras OP lebih bagus. “Kalau mutunya kayak gini harganya murahin dong.”

Bulog terima lagi

Menanggapi beras OP yang dikembalikan warga, Kasub Divre Bulog Cianjur, Alwi Umri menegaskan Bulog siap menerima kembali beras yang telah dibeli warga Depok jika kualitasnya tidak baik.

“Kami siap menerima kembali beras yang telah dibeli warga Depok saat OP, dan siap ditukar kembali entah dalam bentuk uang atau beras. Tapi syaratnya harus utuh 20 kg,” tandasnya di sela pertemuan dengan pemuda HKTI, kemarin.

Sedangkan soal harga beras OP, Alwi menegaskan, sudah ditentukan pemerintah pusat. “Kalo kualitasnya memang sama dengan raskin tapi tujuannya berbeda. Raskin untuk warga miskin dan sudah terdata sedangkan OP untuk menekan harga beras di pasaran,” tuturnya di hadapan Ketua Pemuda Tani HKTI Depok Akbar Husien dan Kabag Perekonomian Setdakot Depok Zalfinus Irwan.

Soal mekanisme pengembaliannya Alwi menambahkan, “Silakan dikumpulkan di kecamatan. Nanti kami akan koordinasi tapi harus 20 kg dalam satu karungnya, jangan dikurangi.”

Menanggapi janji Bulog Akbar mengatakan “Suatu terobosan yang baik, jika benar Bulog bersedia menerima kembali beras OP yang sudah dibeli masyarakat. Kami pun siap membantu.”

Pertemuan di atas digelar untuk meredam polemik yang terjadi dalam pelaksanaan OP beras di Depok. “Kami tak ingin masalah OP beras ini berkepanjangan. Kasihan warga Depok,” tutur Zalfinus.(m-3/row)

Februari 2007

Mutu rendah, warga Limo tetap gairah, Harga beras turun Rp1.000

Monitor Depok, 28 Februari 2007

MERUYUNG, MONDE : Warga Limo antusias menyambut beras OP meski soal mutu dan harganya masih dikeluhkan, sementara harga beras di pasaran Depok sudah turun 1.000/kg sejak maraknya pemberitaan OP beras.

Setelah sempat tertunda, Operasi Pasar (OP) beras pada tiga titik di Kecamatan Limo yakni Kelurahan Meruyung, Gandul dan Grogol, kemarin berjalan lancar dan tertib.

Awalnya OP beras hanya digelar di Kelurahan Meruyung sebanyak 7 ton dan Gandul juga 7 ton. Namun Divre Bulog Cianjur menambah 7 ton lagi untuk Kelurahan Grogol.

Antusiasme warga menyambut OP beras di Meruyung sudah nampak sejak pukul 07.00 pagi dengan membentuk antrean pengambilan kupon. Pengawasan cukup ketat terlihat dari banyaknya aparat kepolisian, TNI dan staf Pemkot Depok.

Jika di Pasar Gandul antrean tak begitu membludak namun halaman kantor Kelurahan Grogol tampak dibanjiri warga meski sebagian diantaranya sudah membelinya di Meruyung.

“Saya sangat terbantu adanya beras murah OP walau mutunya tak terlalu bagus,” ujar Sukinah, warga Gandul. Yang penting, lanjutnya, bisa memberi makan anak-anaknya dengan bahan pangan pokok.

Namun jeleknya mutu beras OP sangat dikeluhkan Sanipulan, warga Grogol, yang sempat memeriksa sejumlah karung dan banyak berisi beras berwarna kuning.

Begitu juga dengan, Darmi, warga Grogol lainnya yang merasa kurang puas dengan mutu beras OP. “Lagian berasnya masih mahal, masak beras kuning gini harganya Rp3.700. Kalo bisa Rp2.500 atau paling mahal Rp3.000. Kan kasian kita. Udah susah, beras masih mahal juga,” celoteh Darmi.

Bukan raskin

Menanggapi keluhan warga soal mutu beras OP, Kasub Divre Bulog Cianjur Alwi Umri mengatakan kendati berasal dari gudang yang sama tapi mutu beras OP berbeda dengan raskin (beras untuk warga miskin-red).

“Meski dari tempat yang sama tapi yang kami jual beras eks dalam negeri dan eks Karawang.”

Warga, menurut Alwi yang baru dua hari menjabat di Bulog Cianjur, boleh menukar kembali beras yang dibeli jika tak bagus. “Tapi harus pada saat itu juga,” tandasnya.

Kota Depok mengajukan 91 ton beras untuk pelaksanaan OP di enam kecamatan. “Stok beras di gudang Bulog Cianjur cukup. Jika ada keinginan penambahan beras akan kami layani,” demikian Alwi.

Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra yang hadir pada pelaksanaan OP di Grogol juga mengingatkan bahwa mutu beras OP jangan dibandingkan dengan mutu beras pada umumnya.

“Sebab tujuan OP adalah itikad baik pemerintah yang ingin melayani dan memuaskan keinginan masyarakat, sedangkan untuk kualitas sifatnya relatif,” ujarnya.

Dari hasil OP kemarin di Pasar Gandul terjual 329 karung, hanya tersisa 21 karung. Sementara di Meruyung terjual 340 karung, tersisa 10 karung dan di Grogol terjual sekitar 80 karung. Dengan demikian total penjualan beras OP di Kecamatan Limo sebanyak 740 karung dari target 700 karung.

Terpisah Kabag Perekonomian Setda Depok Zalfinus Irwan menilai banyak kalangan yang salah mempersepsikan antara OP beras murni dengan raskin. Harus dapat dibedakan bahwa OP beras bertujuan menstabilkan harga di pasaran yang terus naik atau agar stok beras di pasaran normal.

“Sedangkan beras miskin atau raskin bertujuan untuk membantu warga miskin dengan harga terjangkau kemampuan mereka. Jadi beras miskin hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu sehingga dapat membeli beras seharga Rp1.000/kg.”

Lain halnya dengan operasi beras yang sedang digelar di mana seluruh warga dapat membeli beras tersebut. “Jadi warga harus memahami bahwa yang digelar sekarang adalah operasi beras seharga Rp3.700/kg,” papar Zalfinus.

Harga turun

Sementara itu maraknya pemberitaan OP beras benar-benar berimbas pada harga beras di pasaran. Data terakhir yang diterima Disperindag pada 25 Februari menunjukkan bahwa penurunan harga sudah lebih dari Rp1.000/kg.

Jika pada 5 Februari beras jenis IR 64 I antara Rp5.900-Rp6.300/kg maka data terakhir sudah turun menjadi Rp5.300/kg dan harga terendah Rp5.000/kg.

Sedangkan beras IR 64 II dari harga tertinggi Rp5.600/kg dan terendah Rp5.200/kg kini sekitar Rp4.500/kg dan terendah Rp4.200/kg.

“Jadi selama ini telah terjadi penurunan harga lebih dari Rp1.000/kg dan harga tersebut terus mengalami penurunan dari hari ke hari,” kata Kadisperindag Depok, Rumanul Hidayat.

Dia mengakui penurunan harga di atas gejala yang bagus untuk memulihkan harga beras di pasaran. Setidaknya warga tidak terlalu terbebani harga yang tinggi.(m-8/m-4/row)

OP gagal lagi, Wali dituding, Pemkot minta maaf, OP digelar hari ini

Monitor Depok, 27 Februari  2007

BOJONGSARI LAMA, MONDE: Operasi pasar (OP) beras tak beres lagi. Kali ini, OP di Kelurahan Bojongsari Lama dan Duren Seribu, Sawangan, gagal dilaksanakan. Pemkot Depok pun minta maaf…

Sementara, Pemuda Tani Depok berdemo di Balaikota, dengan menganggap Pemkot tak serius menangani nasib warga miskin kota ini.

Kegagalan OP, kemarin, mengundang kecaman keras dari sejumlah Ketua RT, RW dan warga wilayah yang mestinya jadi lokasi OP.

Ini merupakan kegagalan OP kedua kalinya, karena OP di Sukmajaya, Minggu (25/2) juga gagal. Saat itu, ratusan warga kecewa.

Ketika Monde mendatangi kantor kelurahan Bojongsari Lama, masih terlihat mimik kecewa dan gusar di raut muka sejumlah Ketua RT dan RW tersebut. Namun mereka mengaku tidak tahu harus melampiaskan kekesalan kepada siapa.

OP beras, menurut mereka, merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cepat dan harga murah. Lebih dari itu, kata para Ketua RT dan RW, persoalan ini adalah urusan perut, hingga mereka rela mewakili warganya.

Korban banjir

Terlebih lagi, OP di Bojongsari Lama ini sudah disambut dengan antusias oleh sejumlah warga—yang sebagian besar adalah korban bencana yang terjadi belakangan ini.

Mereka adalah korban banjir, tanah longsor, rumah rubuh dan puting beliung. Oleh karena itu, menurut Ketua RT dan RW di Bojongsari Lama, informasi dan sosialisasi program OP dari Pemkot Depok, membuat warga bergembira, lantaran mereka bisa sejenak melupakan derita yang mereka alami.

Kelurahan Bojongsari Lama pun menggelar rapat agar pelaksanaan OP lancar, efektif dan efisien. Artinya, antrean diminimalisasi, bahkan ditiadakan, dengan mewakilkan pembelian beras OP lewat RT dan RW.

Ketua RT 01/02, Saal, mengatakan langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan. “Pihak kelurahan sudah mengatur OP ini akan berjalan lancar,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Kelurahan Bojongsari Lama telah membagikan kupon OP beras kepada ketua-ketua RT di Bojongsari Lama. Sehingga OP beras di kelurahan cuma diwakilkan kepada pihak-pihak yang dipercaya oleh warga.

“Kelurahan sudah punya cara yang bagus, ternyata Pemkotnya yang semena-mena kepada warga,” kata Saal.

Menurut dia, gagalnya OP bisa saja karena Pemkot telah menganggap masyarakat bisa dengan mudah dipermainkan dan dilecehkan.

Balaikota didemo

Sementara itu belasan orang dari Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Depok melakukan aksi di Balaikota. Mereka menyikapi gagalnya pelaksanaan OP di Sukmajaya, Minggu (25/2).

Pemuda Tani juga menggagas akan melakukan clash action atau langkah hukum ke Kejari. Kegagalan OP ini, menurut Ketua Pengurus Cabang Pemuda Tani Depok Akbar Husein, sebagai bentuk ketidakpedulian Walikota terhadap nasib masyarakat miskin.

“Ada permainan apa dengan gagalnya OP tersebut, kami melihat baru kali ini pelaksanaan OP gagal,” tegasnya.

Pelaksanaan OP ini, katanya, sudah diinformasikan dan dipublikasikan kepada warga, tapi tanpa sebab yang jelas tahu-tahu kegiatan ekonomi berdimensi sosial itu digagalkan.

Ia pun menuding bahwa kegagalan ini merupakan bukti Walikota tidak mampu memegang kendali pemerintahan secara baik.

Pada aksi tersebut Pemuda Tani melakukan aksi bakar karung di depan pintu gerbang Balaikota. Ini merupakan penggambaran kekecewaan mereka.

Hal senada juga disampaikan Adi Kumis. Ia mengatakan alasan Pemkot menggagalkan OP karena takut ulah spekulan itu tidak realistis. “Kasihan warga udah minjem uang untuk bisa membeli beras, tapi mereka dikecewakan dengan gagalnya OP.”

Perwakilan demonstran pun diajak berdialog ke kantor Walikota. Mereka diterima Kabag Perekonomian Setda Pemkot Depok, Zalfinus Irwan dan Kepala Disperindag Depok, Rumanul Hidayat.

Minta maaf

Dalam dialog ini pun awalnya lebih menonjol dimensi politisnya, bukan substansi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana mengatasinya.

Tapi, kemudian, mereka diajak memfokuskan persoalan dan bagaimana mengatasinya.

Zalfinus mengatakan gagalnya pelaksanaan OP bukan karena kewenangan dia [sebelumnya Perekonomian sebagai pelaksana teknis]. Oleh karena itu, selanjutnya pelaksanaan OP beras diserahkan ke Disperindag.

Dalam suasana dialog itu roman muka Zalfinus terlihat sedih, bahkan ia menangis. “Saya sudah berusaha, berjuang untuk OP ini, tapi karena koordinasi lemah, maka OP di Sukmajaya tidak terlaksana,” katanya agak terputus-putus.

Ia pun merasa kecewa, karena keputusan OP ditunda justru dari Bulog. “Saya kecewa, dan sangat malu dengan kajadian ini,” tandasnya.

Sedangkan Kadisperindag Kota Depok Rumanul Hidayat tampak tenang. Nada suaranya tertata, meski di roman mukanya terbersit kesedihan. Ia menyebutkan dirinya dan instasinya, serta Pemkot menyampaikan rasa penyesalannya atas kejadian ini.

Ia pun menyatakan minta maafnya atas tertundanya OP di Sukmajaya dan Sawangan. “Saya mewakili Pemkot meminta maaf kepada seluruh masyarakat Depok. Tertundanya pelaksanaan OP karena Pemkot sedang melakukan perbaikan data agar OP benar-benar tepat sasaran… Jangan sampai dimanfaatkan spekulan,” jelas Rumanul.

Selanjutnya pelaksanaan OP beras akan dilaksanakan kembali mulai hari ini. Ia juga berjanji pelaksanaan OP beras tersebut akan berjalan lancar. Perubahan jadwal OP karena untuk mendekati daerah yang warganya sangat membutuhkan.

Para pejabat itu, secara terpisah, mengakui bahwa koordinasi antarlembaga di lingkup Pemkot Depok memang perlu ditingkatkan demi layanan publik yang lebih optimal.(m-6/m-8/row)

OP beras gagal, warga nangis…Kabag Perekonomian sedih

Monitor Depok, 26 Februari 2007

SUKMAJAYA, MONDE: Ratusan warga Sukmajaya yang mengantre di Gedung Rakyat, kemarin, merasa kecewa. Pasalnya operasi pasar (OP) yang dijanjikan Pemkot Depok batal digelar.

Menurut rencana, OP dilaksanakan Minggu (25/2) di Sukmajaya, berlangsung 08.00 pagi sampai selesai. Di Sukmajaya semestinya dipasok 14 ton atau 700 karung (Monde, 23 Februari).

Antusiasme warga pun tinggi, setelah mereka tahu sosialisasi OP itu lewat media cetak. Mereka pun datang lebih pagi, pk 06.00.

Lama menunggu, bukan beras yang datang, tapi kabar batalnya OP. Semula hanya satu-dua orang yang mendengar rumor ini. Lama kelamaan kian banyak yang tahu.

Warga pun seolah-olah tak percaya. Muka mereka memperlihatkan mimik kebingungan, dan rasa kecewa. Warga penunggu OP tetap tak beranjak dari lokasi halaman gedung Balai Rakyat—yang tak jauh dari Kantor Kecamatan Sukmajaya.

Melihat situasai mulai tak kondusif, koordinator lapangan dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kecamatan Sukmajaya, Ibun turun tangan. Ia memberikan keterangan tentang batalnya OP, sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Warga yang berkerumun pun diminta bubar.

Uuu, uuu…teriakan ketidakpuasan pun muncul. Sebagian di antara mereka mengkritik ketidakberesan ini.

Jadi, kapan beras OP itu ada di wilayah ini? Demikian warga bertanya. “Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan masalah beras,” tutur Ibun.

Sambil berharap agar warga membubarkan diri, Ibun menuturkan penyelenggaraan OP akan ditentukan kemudian hari. Lalu, nanti berapa harganya? Warga yang lain mulai mengeroyok dengan pertanyaan, dengan wajah amat kecewa. Ibun pun mencoba tenang. “Yang, saya tahu Rp74.000/karung. Isinya berapa, nggak tahu,” kata Ibun hati-hati.

Rotaah, ibu rumah tangga dari Sugutamu RT 03/ RW01, merasa kesal dan kecewa. “Sampai kini belum keluar berasnya. Mudah-mudahan datang. Saya sudah bela-belain minta izin ke majikan…” katanya. Ia bekerja sebagai pembantu.

Ibu dua anak SMP dan seorang siswa SMA ini pun menangis, tatkala OP tak jadi. Ia sudah siapkan uang Rp70.000 untuk menebus beras dan biaya angkot Rp2.000. “Saya selalu beli beras yang paling murah, yang penting kebagian semua,” katanya masih dalam tangis.

Ia yang berpenghasilan Rp275.000/bulan memang menanggung keluarga besar. “Saya yang kerja. Suami saya sudah tak bisa bekerja,” ujar Rotaah, sambil mengusap air matanya. Ia pun akhirnya pulang dengan rasa kecewa.

Deti, warga Danau Batur Dua, bernasib sama. Ia kecewa. Ibu berputra dua ini pun harus kecewa. “Saya sudah siapkan uang dari pinjaman…Tapi tak jadi,” katanya. Ia pun mengajak suaminya, pengojek, agar bisa mendapatkan beras OP. Suaminya, katanya, seharusnya mengojek.

Saat kerumunan warga dibubarkan Satpol PP, Deti pun tampak kecewa. Sejumlah warga lainnya juga tampak meneteskan air mata. Rasa kecewa tampak di antara ratusan warga yang pulang dengan tangan hampa.

Camat Sukmajaya atau pun pejabat Disperindag Kota Depok tak nampak hadir untuk sekedar memberikan keterangan mengapa OP gagal digelar.

Sementara, Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok Zalfinus Irwan tampak di antara mereka. Ia mengaku tak kompeten untuk memberi keterangan menyangkut batalnya OP beras.

“Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan semua ini,” ujar Zalfinus. Ia pun tampak sedih. Tetesan air mata tampak bergulir dari sudut matanya. Ia merasa sedih dan terharu melihat warga yang sedih, kecewa dan menangis akibat batalnya digelarnya OP beras.

Menanggapi batalnya OP, anggota Komisi D DPRD Ritandiyono mengimbau pemerintah segera membuat langkah-langkah cepat, sehingga OP jangan terlalu lama ditunda.

“Saya sendiri tak mengetahui apa yang melatarbelakangi dibatalkannya OP hari ini (kemarin),” ujar anggota FPDIP daerah pemilihan Sukmajaya ini, saat dihubungi via telepon, kemarin.

Minta maaf

Sementara itu beberapa pejabat Disperindag yang dihubungi teleponnya tak tersambung. Mereka juga tak pro-aktif menjelaskan pembatalan ini kepada publik (masyarakat).

Terpisah, anggota FPKS DPRD Depok Daerah Pemilihan Sukmajaya, Qurtifa Wijaya, menyatakan Pemkot perlu meminta maaf. Pemkot juga mesti menjelaskan kepada masyarakat kenapa sampai terjadi pembatalan OP beras.

“Seharusnya Pemkot bisa menggelar OP beras lebih baik dibandingkan daerah lainnya, karena bisa belajar banyak mengevaluasi kekurangan yang ada di daerah yang sudah melaksanakan,” katanya.

Tapi ternyata, kata Qurtifa, justru hasilnya lebih buruk. Bagian Ekonomi dan instansi terkait lainnya, katanya, harus segera mengevaluasi ketidakberesan ini.

“Apa pun alasannya, urusan pelayanan publik seperti ini mesti disiapkan dengan matang sampai ke tingkat teknis pelaksanaan di lapangan,” katanya.(m-7)

OP beras dimulai Minggu, Depok dibanjiri 91 ton

Monitor Depok, 23 Februari 2007

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok akan menggelar Operasi Pasar (OP) beras mulai Minggu (25/2), di Kecamatan Sukmajaya. Sedikitnya 91 ton beras mutu medium (standard) akan digelontorkan Bulog di kota ini.

Melalui OP ini diharapkan harga beras kembali ke kisaran normal. Saat ini harga beras mutu rendah Rp 5.000-Rp5.300/liter, sementara harga normal Rp 3.500-Rp3.700/liter.

Sebelumnya, OP beras di Depok hanya 40 ton. Melalui masukan dan melihat realitas lapangan, akhirnya dinaikkan lebih dari 100%, menjadi 91 ton.

“Ini hasil rapat. Kelurahan dan Kecamatan, saat itu, meminta ditambah,” ujar Zalfinus Irwan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Depok, kemarin.

Wilayah yang dijadikan sasaran OP pun diubah. Semula hanya di enam titik sebagai representasi tiap kecamatan. Tapi, dalam OP nanti dilaksanakan di 13 titik, dengan masing-masing kecamatan di dua tempat.

“Di setiap titik akan disiapkan 7 ton atau 350 karung,” papar Zalfinus. Sebagai antisipasi adanya tindak kecurangan, beras 350 karung itu akan dibagikan berdasarkan sistem kartu. “Jadi di satu titik ada 350 kupon. Warga yang tak kebagian jatah, tak usah khawatir,” katanya.

Kabag Perekonomian Pemkot ini mempersilakan warga mendaftar sebanyak-banyaknya. “Jika belum dapat hari itu, maka akan dilayani pada periode berikutnya,” jelas Zalfinus.

Apabila, misalnya, jumlah kekurangan mencapai 350 orang, maka keesokan harinya akan langsung diberikan. “Semua itu tergantung permintaan masyarakat di lapangan,” paparnya.

Zalfinus juga menegaskan jika ada satu kelompok RT/RW di satu wilayah yang mendaftar dan jumlahnya mencapai 350 orang maka akan dilayani sesuai permintaan. “Beras OP pun akan diantar langsung ke lokasi,” tandasnya.

Dengan ketentuan tersebut, katanya, ada kemungkinan OP beras di Depok bisa lebih dari 91 ton.

Pakai kupon

Mengingat pengalaman tak baik sebelumnya, OP kali ini akan dilakukan dengan sistem registrasi (pendaftaran) lebih dulu. Dalam registrasi itu, warga harus dapat menunjukkan KTP.

Setiap kepala akan mendapat jatah beras satu karung atau 20 kg dengan harga Rp3.700/kg atau Rp74.000/karung.

Jika ada warga ingin membeli kurang sekarung akan tetap dilayani, asal kelipatannya 5 kg. “Bagi yang membeli dengan kelipatan lima kg akan kami kumpulkan dan digabungkan sehingga menjadi satu karung,” jelas Zalfinus.

Menurut dia, Bulog akan tetap memberikan satu karung untuk dibagi. “Dengan kelipatan 5 kg tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan.”

Hari pertama OP dilaksanakan di Kecamatan Sukmajaya— di Kantor Kecamatan (pk 06.00-selesai) dan di Pasar Agung (pk14.00-selesai). Dalam OP ini, setiap kecamatan akan menyiapkan aparatnya, sebagai upaya mencegah terjadinya kisruh.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Depok, Rumanul Hidayat menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat keamanan. “Jangan sampai saat pelaksanaan OP beras terjadi hal yang tidak diinginkan seperti beberapa peristiwa di Jakarta. Karena itu kami libatkan pihak keamanan,” tandasnya.

Camat Sukmajaya Nina Suzana, mengaku akan memantau langsung pelaksanaan OP beras di wilayahnya. “Mudah-mudahan OP beras tepat sasaran dan mampu menekan harga beras hingga kembali normal,” katanya.

Menurut Kasie Perekonomian Kecamatan Limo, Derry Dimyati, Kecamatan Limo pihaknya siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. OP, katanya, memang diperlukan lantaran harga beras di tingkat eceran di pasaran mencapai Rp 5.200/liter.

“Manfaatkan OP ini sebaik-baiknya,” kata Derry. Mengantisipasi spekulan, katanya, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Polsek agar kejadian tak diinginkan tak terjadi.(m-4/row/m-8)

Depok segera OP beras 40 ton, Warga Limo beralih ke singkong

Monitor Depok, 16 Februari  2007

MARGONDA, MONDE: Kendati belum sampai krisis beras, Pemkot Depok berencana mengajukan Operasi Pasar (OP) beras kepada Bulog sebanyak 60 ton.

Sementara itu sebagian warga Limo mengkonsumsi singkong, sebagai bahan pangan pengganti beras.

Pekan depan dipastikan Depok OP beras sebanyak 40 ton di enam kecamatan, sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras dan membantu warga kota ini yang dicemaskan kelangkaan barang strategis itu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat menyatakan sebenarnya beras banyak di pasaran hanya harganya yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau warga kurang mampu.

“Untuk itu kami mengajukan kepada pemerintah agar Depok dilakukan OP beras. Permintaan kami sebanyak 60 ton,” kata Rumanul Hidayat dihubungi Monde kemarin.

Rencananya beras tersebut akan didistribusikan ke enam kecamatan masing-masing 10 ton. “Mudah-mudahan usulan kami disetujui,” harapnya.

Sementara mengenai OP beras yang akan dilakukan Bulog di Depok, kata Rumanul, sebanyak 40 ton. “Bulog Cianjur akan OP beras di Depok kemungkinan minggu depan. Beras yang akan di OP sebanyak 40 ton dengan harga Rp3.700 per kilogram.”

Sebagai tahap awal, OP dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional dengan sasaran warga kurang mampu dan pedagang. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, Disperindag akan melibatkan kepolisian, TNI dan aparat lainnya untuk mengamankan pelaksanaan OP beras.

“Jika sampai diketahui ada yang membeli beras hingga berkali-kali, dan dijual kembali. Saya tegaskan izin usahanya akan kami cabut,” tandasnya.

Oleh karena itu, Rumanul mengimbau kepada pedagang dan warga Depok untuk tidak memanfaatkan OP beras dengan menjual kembali beras tersebut.

Sistem kartu

Mengantisipasi permainan pedagang dalam rencana OP beras nanti, Pemkot akan menerapkan sistem kartu. Diharapkan dengan sistem kartu ini sasaran OP untuk menstabilkan harga beras benar-benar tercapai. Pemkot menjanjikan Kamis atau Jumat pekan depan akan melakukan OP di enam titik.

Dengan sistem kartu tersebut distribusi beras akan terbagi secara merata. Maka dari itu sebelum melakukan OP, Bagian Perekonomian akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pengelola Pasar, Disperindag, dan Bulog Kota Depok.

“Dalam koordinasi tersebut kami akan meminta data kepada Dinas Pasar jumlah penjual beras di pasar-pasar yang akan digelar OP sehingga nanti tidak ada permainan,” jelas Zalfinus Irwan, kabag Perekonomian Kota Depok kemarin.

Disiapkan 40 ton beras dalam OP kali ini. Perhitungan tersebut melihat kebutuhan masyarakat dan kejenuhan pasar sehingga harga di pasaran menjadi normal. Dengan OP 40 ton akan dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk pedagang atau pengecer beras di pasar dan 50% untuk warga.

Lebih lanjut, Zalfinus mengatakan, akan memberikan batas pembelian sehingga OP dapat merata ke seluruh warga. “Nantinya akan ada penjatahan berapa maksimal warga dapat membeli beras,” terang Zalfinus.

Rencananya OP tersebut akan digelar di enam titik pasar yang mewakili tiap kecamatan. Selain di pasar, OP dilakukan di beberapa titik yang berkenaan langsung dengan masyarakat terutama warga yang menjadi korban banjir beberapa waktu lalu.

Untuk memaksimalkan program ini, Pemkot akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan memasang spanduk agar masyarakat tahu kapan digelar OP dan dimana dilaksanakannya.

Pemkot menyayangkan harga beras di Depok mengalami kenaikan padahal sebagaimana informasi yang diperoleh stok beras masih aman. “Perlu dipertanyakan dan diteliti kenapa jika stok beras di Depok masih aman terjadi kenaikan besar-besaran,” ujar Zalfinus.

Dia pun mengatakan perlu adanya pengawasan secara rutin terhadap para pelaku penjual beras di pasaran agar tidak terjadi permainan harga yang akhirnya merugikan konsumen.

Mengingat beras di Depok berasal dari luar Depok dengan kenaikan beras lima kali dalam sepekan, langsung berpengaruh terhadap harga beras di Depok. Produktivitas beras di Depok hanya 434,9 ton per tahun, dan tidak mencukupi kebutuhan beras di wilayah ini.

Ganti singkong

Naiknya harga beras dan bahan pokok di Kota Depok membuat warga mencari bahan pangan alternatif sebagai pengganti beras. Sebagai gantinya, banyak warga yang memanfaatkan singkong untuk dikonsumsi.

Hal tersebut membuat para pedagang singkong ketiban rejeki sehingga banyak diantara mereka yang memperbanyak stok singkong untuk dijual kepada masyarakat.

Kohar, salah satu pedagang singkong yang berjualan di pinggir Jl Raya Krukut (depan Jl Jeruk RW 01 Kelurahan Krukut) mengatakan kenaikan harga beras membawa berkah baginya karena singkong yang dijualnya laku keras.

Saat harga beras naik, ia sebelumnya membeli singkong kepada para petani sebanyak 2 ton dengan modal Rp500.000 untuk dijual kepada konsumen.

Ia tidak mengira penjualan singkong laris, oleh karena itu Kohar memanen singkong di kebunnya seluas 2.000 m2 dengan hasil 2 ton singkong jenis singkong coklat.

Dalam seharinya ia kini bisa menjual sebanyak 75 kg singkong dengan harga Rp2.000 per kg, padahal sebelum harga beras naik dalam sehari ia hanya bisa menjual sebanyak 10 kg sampai 15 kg dengan harga Rp1.000/kg.

Tina, seorang pembeli yang ditemui Monde mengatakan bahwa dengan kenaikan harga beras banyak warga khususnya masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membeli beras. Oleh karena itu banyak yang mencari makanan alternatif sebagai pengganti beras.

“Beras yang paling murah aja sekarang harganya Rp5.200 per liternya, gimana yang paling mahal, kita jadi makin pusing aja,” tutur Tina.

Terpisah, di Pasar Gandul singkong yang dijual kini mencapai Rp2.500 per kg.

Tri, salah satu penjual singkong yang beroperasi di Pasar Gandul pun mengakui bahwa kenaikan harga beras berdampak bagi penjualan bahan-bahan makanan penunjang lainnya, salah satunya singkong.

Ditambahkannya, mudahnya menanam singkong membuat bahan pangan itu menjadi salah satu yang dijadikan alasan para konsumen mencari bahan panganan pengganti beras.

Tri menyatakan penjualan singkong di tempatnya dapat menghabiskan sebanyak 50 kg per hari dengan harga Rp2.500 per kg. Ia sangat berharap harga beras dapat kembali stabil sehingga tidak memicu kenaikan harga barang lainnya.

“Pengadaan singkong paling hanya sementara, walau bagaimana pun, beras merupakan makanan pokok kita, susah kalau mau beralih ke makanan lain, rasanya kurang pas,” seru Tri.(row/m-4/m-8)

Pekerja tolak penutupan Indocentral

Monitor Depok, 11 Februari 2007

BALAIKOTA, MONDE: Ratusan pekerja dan warga pro peternakan ayam PT Indocentral Sukatani kemarin mendatangi Balaikota Depok menuntut agar usaha peternakan itu tidak ditutup. Jika pun peternakan ditutup, pemkot diminta memberikan lapangan kerja yang layak.

Pemkot Depok diminta bertanggung jawab jika berani mengambil keputusan melakukan penutupan peternakan Indocentral yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghasilan bagi para pekerjanya.

“Kami warga sekitar peternakan Indocentral menentang rencana penutupan itu karena merupakan sumber kehidupan kami,” ketus Raharjo, koordinator aksi demonstrasi tersebut dalam orasinya, kemarin.

Demonstran membentangkan spanduk dan poster yang intinya meminta peternakan ayam tidak ditutup.

Poster itu a.l. bertuliskan Tolak eksekusi, kami butuh makan untuk hidup dan butuh ketentraman dan kedamaian, Rutin vaksinasi dan sanitasi pencegah AI lingkungan aman.

Menurut Raharjo, banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari peternakan ayam tadi sebagai sumber penghasilan. “Jika peternakan akan ditutup berapa ratus orang yang akan menjadi pengangguran.”

Saat ini, Indocentral memiliki 140 karyawan, yang kebanyakan warga sekitar. Jika ratusan karyawan menganggur, maka anak-anak mereka juga terancam putus sekolah.

“Jika peternakan tersebut benar-benar ditutup maka Pemkot harus dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk karyawan Indocentral,” tegas Raharjo.

Pemerintah kota diharapkan tidak seenaknya melakukan penutupan karena peternakan itu ada terlebih dahulu di Sukatani sebelum permukiman.

Apalagi selama ini peternakan Indocentral melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membayar pajak, teriak para demonstran.

Diterima dialog

Setelah melakukan aksi sekitar setengah jam, 10 perwakilan demonstran dipersilakan masuk ke Balaikota untuk menyampaikan aspirasinya.

Mereka diterima langsung M Ridwan (Kepala Disnakersos), Hamid Wijaya (Kepala Distan), Zalfinus Irwan (Kabag Perekonomian), Sariyo Sabani (Kepala Satpol PP) serta Bambang Supoyo dari Distakotbang.

Dalam pertemuan itu, Raharjo selaku koordinator aksi menegaskan agar Pemkot Depok membubarkan Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA) yang selama ini menentang keberadaan Indocentral. FAPA dianggap menjadi biang kerusuhan.

“Dari namanya saja sudah aneh ‘anti peternakan ayam’ berarti mereka anti dengan seluruh peternakan ayam, akan tetapi yang aneh sehari-hari mereka masih sering mengkonsumsi ayam,” ujarnya.

Raharjo menyatakan, keberadaan peternakan memberikan manfaat besar kepada masyarakat sekitar. Selain itu, dia pun meminta Pemkot Depok jangan menjadi corong FAPA. Secara umum warga pro peternakan Indocentral meminta Pemkot bersikap adil dan jangan hanya menuruti keinginan FAPA.

Kepala Disnakersos M Ridwan berjanji mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah peternakan ini. “Untuk masalah ini harus dicari keputusan yang simultan dan komprehensif, jadi kami harap kalian bersabar,” ujar Ridwan di hadapan 10 perwakilan demonstran.

Diharapkan dalam mengambil keputusan nantinya tidak merugikan pihak pro peternakan ayam atau FAPA. “Jadi dalam mengambil keputusan Pemkot akan mengacu pada kemasalahatan bersama.”

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian Hamid Wijaya dan Kabag Perekonomian Zalfinus Irwan yang menyatakan masalah peternakan ayam tersebut belum ada keputusan final.

Terpisah, Lurah Sukatani M Syahwi menganggap aksi massa karyawan PT Indocentral ke kantor Walikota hal yang wajar.

“Sekarang zaman di mana semua orang bebas mengemukakan pendapat. Dalam hal ini, karyawan Indocentral mendatangi Walikota untuk menuntut haknya, itu wajar-wajar saja,” tandasnya.

Tak berwenang

Rudi, pemilik sekaligus pimpinan Indocentral mengatakan surat teguran yang dilayangkan Satpol PP tak masuk akal, “Yang berwenang memberikan izin adalah Dinas Pertanian. Satpol PP itu wewenangnya apa? Selama nggak ada perintah Walikota saya nggak akan anggap. Karena hal ini wewenangnya Walikota,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan tindakan yang dilakukan Satpol PP malah seperti di atas dinas-dinas lainnya.

“Surat teguran yang diberikan Satpol PP dengan nomor 648/39/Pol PP/II/2007 tidak masuk akal. Saya jadi bertanya-tanya siapa dibalik semua ini, siapa dibalik FAPA,” cetusnya.

Sementara itu, saat Monde menelusuri perkampungan sekitar Indocentral terkait adanya pro kontra seputar keberadaan usaha peternakan itu, wacana yang berkembang sekitar bervariatif. Ada yang ingin Indocentral segera direlokasi, ada pula yang ingin mempertahankannya.

Dari keterangan yang dihimpun, warga yang tinggal di perumahan mayoritas warga kontra, sedangkan warga yang tinggal di perkampungan sebagian besar tidak keberatan dengan keberadaan Indocentral.(m-3/m-8)

Januari 2007

Kebijakan Depok-Jabar beda

Monitor Depok, 24 Januari 2007

MARGONDA, MONDE: Pendistribusian beras miskin atau raskin di Depok tidak merujuk pada kebijakan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan distribusi raskin tak diterima sama di 25 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Kebijakan provinsi dalam pembagian raskin memang berkesan aneh,” tutur Kepala Bagian Ekonomi Zalfinus Irwan kepada Monde kemarin.

Pemkot Depok dan Kabupaten Tasikmalaya merupakan dua wilayah di Jawa Barat yang penduduknya dalam kategori mendekati miskin, tapi tak mendapatkan jatah alokasi raskin.

Sementara di 23 kota lainnya, penduduk dalam kategori mendekati miskin mendapatkan alokasi raskin. Menyikapi kebijakan yang tak seragam itu, Kabag Ekonomi Depok kemarin menggelar rapat koordinasi membahas mekanisme distribusi raskin.

“Rapat tadi menghasilkan kesepakatan bahwa aturan distribusi raskin dari Provinsi Jabar untuk sesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi di Depok,” tutur Zalfinus.

Jika menggunakan aturan Jabar warga kategori mendekati miskin tak mendapat alokasi raskin, maka untuk Depok, menurut Zalfinus, distribusi beras akan tersedot ke daerah kecamatan tertentu saja.

Kecamatan Sukmajaya merupakan wilayah yang paling sedikit mendapatkan jatah. Karena komposisi warga di kawasan itu 4.685 orang (dalam kategori hampir miskin), sementara 859 orang dalam kategori miskin dan 33 keluarga dalam kategori sangat miskin.(m-7)

Harga sembako di Depok melambung tinggi, Warga susah, Pemkot duga spekulan bermain

Monitor Depok, 8 Januari 2007

DEPOK RAYA, MONDE: Di awal tahun 2007, Warga Depok kembali menghadapi pukulan berat akibat melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.

Sejumlah warga mengaku sangat terpukul oleh kenaikan harga sembako yang sangat berlebihan karena bisa mencapai empat kali lipat dari harga semula. “Kami tidak menyangka, harga kebutuhan pokok melambung tinggi seperti ini, jelas makin menekan masyarakat yang ekonominya pas-pasan,” keluh Muntamah, warga Beji yang biasa berbelanja ke Pasar Kemirimuka.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, lanjutnya, mulai kembali terjadi menjelang tahun baru. “Seminggu sebelum pergantian tahun harga kebutuhan pokok terus merangkak naik hingga warga miskin semakin terjepit,” ketusnya.

Pantauan Monde menunjukkan, harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik setiap harinya. Bahkan, menurut pengakuan warga, kenaikan harga telah mencapai empat kali lipat.

“Sebelum Idul Adha dan Tahun Baru 2007 harga cabe Rp8.000 per kilogram tapi kini sudah Rp25.000 sampai Rp30.000 per kg. Tentu saja dengan kenaikan yang terlalu tinggi ini sangat menyusahkan kami,” terang Muntamah.

Sejumlah kebutuhan pokok lain yang mengalami lonjakan harga adalah minyak goreng curah dari Rp5.000 menjadi Rp6.700 per kg, tomat dari sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp8.000 per kg, daun bawang semula Rp4.000 meroket hingga Rp16.000 per kg.

Sementara harga tepung terigu naik dari Rp3.800 menjadi Rp4.500 per kg, wortel dari Rp2.000 menjadi Rp8.000 per kg, kentang dari Rp3.500 menjadi Rp7.000 per kg, dan kelapa yang semula Rp1.500 kini Rp3.500 per butir.

Musim penghujan

Muntamah memperkirakan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok akibat datangnya musim penghujan dan bertumpuknya hari besar yang hampir bersamaan yaitu Natal, Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru.

Jika kenaikan ini terus berlanjut maka pengusaha warung makan bakal makin terjepit. Bagaimana tidak? di salah satu sisi harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan sedangkan harga makanan tidak bisa dinaikkan begitu saja.

“Sebenarnya bisa saja dinaikkan, tapi biasanya para pembeli akan protes,” ungkap Muntamah yang juga pemilik warung makan.

Keluhan jug disampikan Nur, warga Sukmajaya, yang menilai kenaikan kali ini kembali memukul warga miskin hingga harus mensiasati pengeluaran untuk kebutuhan lain.

“Kenaikan harga ini tak disangka-sangka tingginya. Untuk menyiasati harga kebutuhan pokok yang terus naik maka sekarang saya hanya membeli kebutuhan yang harganya terjangkau.”

Kini kalangan warga berharap pemerintah serius turun tangan mengatasi kenaikan harga sembako yang dinilai telah merugikan masyarakat luas. “Kami hanya orang awam, tak paham soal kenaikan harga ini. Maka dari itu kami butuh bantuan pemerintah,” tutur Nur.

Spekulan bermain

Menanggapi kondisi di atas, Kabag Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan, mengatakan melonjaknya harga kebutuhan pokok sayur mayur diduga akibat adanya spekulan yang bermain.

“Sebetulnya tidak ada yang diuntungkan di sini, konsumen lah yang paling dirugikan. Memang harus dicari apa penyebabnya dengan menelusuri mata rantainya,” tandas dia.

Karena itu, lanjut Zalfinus, Pemkot Depok perlu segera bertindak untuk menemukan mata rantai distribusi sayur mayur di Kota Depok.

Sementara itu Kasi Pembinaan & Pengembangan PDN & WDP Disperindag Depok, Ida Maemunah, tak berhasil diminati konfirmasinya karena saat ponselnya dihubungi beberapa kali tak juga menjawab.(m-8/row)

November 2006

OP serentak di enam kecamatan, Minyak tanah masih langka di Depok

Monitor Depok,28 November 2006

DEPOK RAYA, MONDE: Hiswana Migas Depok kemarin menggelar operasi pasar (OP) minyak tanah di enam kecamatan menyusul langkanya salah satu kebutuhan pokok itu di pasaran.

Meski ada OP, sejauh ini sejumlah wilayah di Depok masih mengalami kelangkaan minyak tanah.

Terhitung sejak November 2006, sebagaimana diakui Hiswana Migas, terjadi pengurangan kuota untuk sejumlah wilayah. Akibatnya minyak tanah mengalami kelangkaan.

OP minyak tanah secara serentak digelar pada enam pangkalan di enam wilayah kecamatan yakni Abadijaya (Sukmajaya), Cisalak Pasar (Cimanggis), Beji (Beji), Limo (Limo), Depok (Pancoran Mas), dan Bedahan (Sawangan).

H Syahroni, pemilik agen minyak tanah di Bedahan Sawangan, mengakui jatah pasokan minyak tanah untuk agennya sejak tiga bulan belakangan ini berkurang dari 9 tengki (isi 5.000 liter) per bulan, menjadi hanya 6 tengki per bulannya.

“Terhitung sejak bulan November pengiriman minyak tanah ke Depok berkurang yang biasanya 67 tengki per hari selama 25 hari kerja setiap bulannya, kini dikirim hanya 19 hari kerja, sehingga terjadi pengurangan enam hari kerja,” jelas M Athar Susanto, Sekretaris Hiswana Migas Depok, di sela OP minyak tanah Bedahan, kemarin.

Namun demikian, Hiswana Migas tetap mengantisipasi kekurangan minyak di Depok dengan cara melakukan OP.

Diketahui untuk Bedahan, warga tidak terlalu antre membeli minyak tanah, meski barang tersebut terbilang langka. “Jadi untuk antisipasi kelangkaan minyak kita lakukan OP.”

Ketika ditanya Harga Eceran Tertinggi (HET), Adhar Susanto mengatakan di agen minyak tanah di 21 pangkalan di Depok, HET ditetapkan Rp2.350 per liter, jika harga dari agen dijual melebihi ketentuan maka akan dikenai sanksi. Itu berdasarkan SK Walikota No.511.1/298/kpts/Ek/Hk/2005.

Namun bagi pengecer atau warung, harga jual minyak tanah biasanya jauh lebih mahal, yakni sekitar Rp2.400 per liter, atau lebih tinggi Rp50 per liter.

Sulit didapat

Syahroni berharap lembaga terkait tidak mengurangi jatah minyak tanah di Bedahan agar kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi. “Terus terang, terhitung sejak tiga bulan terakhir jatah minyak untuk Bedahan berkurang.”

Sobari, warga Bedahan mengakui sebelum OP, harga minyak tanah mencapai Rp2.500 per liter. Untuk memperolehnya pun sulit dan harus mencari ke pelosok warung. “Saya berharap, kelangkaan minyak dapat segera di atasi,” ujarnya.

Sementara itu kelangkaan minyak tanah dialami di beberapa tempat di sekitar wilayah Beji. Salah satunya di RW 13 Kelurahan Beji. “Sudah tiga hari kompor saya kagak ada minyaknya,” ungkap Rina, seorang warga setempat.

Menurut dia, bahan bakar tersebut susah didapati secara eceran saat ini, “Kegiatan saya di dapur jadi tersendat, untuk beli kompor gas belum ada duitnya.”

Berdasarkan pantauan Monde, keadaan di sebuah pangkalan minyak tanah di Beji, persisnya di Jl Talas, dikerumuni oleh ‘tukang dorong’ yang berebutan mengambil jatah minyak. “Sekarang kalau ngambil minyak dijatah Bos….!,” ujar Maman (40), tukang dorong minyak kepada Monde.

Dia menambahkan, karena kelangkaan minyak tanah, setiap tukang dorong hanya boleh mendapatkan jatah 200 liter. Itupun didapatkan ketika minyak dipasok mobil tengki Pertamina ke pangkalan minyak tersebut, “Sekarang mobil tengki sudah tidak menentu lagi nge-drop minyak.”

Sedangkan menurut keterangan Nani (42), pemilik pangkalan minyak, kelangkaan minyak tanah di Depok tidak separah di Jakarta, “Walaupun susah, setidaknya dua kali seminggu mobil tengki datang ke tempat saya.”

Dia menambahkan, biasanya dalam seminggu dia mendapatkan 60 kiloliter minyak tanah, sedangkan saat ini pangkalan minyak tanahnya hanya mendapat jatah 50 kiloliter, “Tapi saya tetap menjual Rp2.350 per liternya.”

Di bagian lain, ketika Monde mendatangi satu pangkalan minyak tanah di Rangkapanjaya milik Basuki, di tempat tersebut tidak didapatkan kerumunan orang, baik warga maupun tukang dorong minyak tanah.

Hal itu disebabkan karena tidak adanya persediaan minyak di pangkalan tersebut, “Saya belum tahu kapan mobil tengki datang nge-drop minyak ke sini,” demikian seorang petugas di pangkalan tersebut.

Terpisah, Kabag Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan mengatakan guna mengantisipasi kelangkaan minyak tanah di Depok pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Hiswana Migas Depok.

“Rapat untuk membahas kekurangan atau kelangkaan minyak tanah di Depok paling tidak akan kami gelar dalam minggu ini biar masyarakat yang mengonsumsi minyak tanah tidak semakin kesulitan. Kami juga akan undang Pertamina.”

Dilaporkan

Sementara itu, terkait pelaksanaan OP yang dilakukan Pertamina di enam kecamatan, Disperindag Depok mengancam akan melaporkan tindakan itu ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Demikian disampaikan Kasi FU Pertambangan dan Energi Disperindag Dadang Supriatna kepada Monde kemarin. “Minyak tanah yang digunakan untuk operasi pasar merupakan jatah Pertamina yang sebenarnya untuk memasok pangkalan. Dengan demikian pasok ke warung-warung dan tukang dorong akan berkurang dengan digunakan jatah pangkalan untuk operasi pasar.”

OP yang dilakukan kemarin menurut Dadang sebagai pelaksananya agen minyak, sedangkan Disperindag hanya sebagai pengawas.

Dadang pun menyebutkan pangkalan minyak tanah yang jatahnya dikurangi untuk OP a.l. Pangkalan Pak Abud, KSU Karya Jaya Sukmajaya, pangkalan Imam Syahyani kepontren NMJKJ Cimanggis, Pangkalan A Bay Hakhi Beji, Pangkalan milik Dian Nur Hayanti Limo. Kemudin pangkalan Ita Rosita Kelurahan Depok milik Ny Yayuk Mustarsiah, serta pangkalan milik H Syahroni Bedahan Sawangan.

“Saya sendiri tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan BPH Migas terhadap Pertamina. Namun sikap Pertamina ini akan kami laporkan,” tegasnya.(sud/m-2/m-6/m-7)

September 2006

Sapriyanto Refa, ketum IKM, ‘Minang bersatu untuk Depok yang utuh & plural’

Monitor Depok, 11 September  2007

PANMAS, MONDE: Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Depok berhasil memilih ketuanya pada Musyawarah Besar (Mubes) I yang digelar di pusat perbelanjaan DTC Jl Raya Sawangan, Sabtu.

Mubes I dibuka resmi Sekda Kota Depok Winwin Winantika yang mewakili Walikota yang berhalangan hadir. “Masyarakat Minang, khususnya yang ada di Kota Depok, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kota Depok,” ujar kepada Monde seusai memberi sambutan singkatnya pada acara itu.

Menurut Ketua panitia Thamrin Noer St. Tumanggung Nan Putiah Mubes I IKM Kota Depok sangat bersejarah. “Karena sejak berdirinya IKM di tahun 1980 dengan berbagai aktivitasnya, baru bisa mengadakan Mubes di tahun ini,” ujarnya.

Thamrin menjelaskan, kondisi tersebut lantaran berbagai hal, terutama karena pengurus pada waktu yang lalu pindah tugas ke Bukittinggi dan beberapa pengurus lain sudah lanjut usia.

“Mudah-mudahan Mubes ini menjadi awal baru bagi perjuangan masyarakat Minang untuk ikut serta membangun kota Depok,” tambahnya.

6 Kecamatan

Pemilihan Ketua umum IKM pun berlangsung alot dan seru namun tetap mengusung nuansa kekeluargaan yang kental.

Pemilihan diawali proses pencalonan ketua dari enam kecamatan yang masing-masing berhak mengusulkan tiga nama.

Dari proses tersebut lantas muncul empat nama yang maju ke Medan nan bapaneh (tempat berlangsungnya suatu kompetisi –red) yakni Sapriyanto Refa, Edmon Djohan, Zalfinus Irwan dan Eddy M. Isral.

Saat dimintakan kesediaannya, hanya tiga nama yang bersedia berkompetisi sementara Zalfinus Irwan, mengundurkan diri dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada yang lebih muda.

Pemilihan suara yang diikuti seluruh peserta dari berbagai kalangan tersebut akhirnya menghasilkan Sapriyanto Refa sebagai ketua umum terpilih IKM kota Depok untuk periode 2006-2011.

Sapriyanto Refa mengumpulkan 90 suara dari total 119 suara yang memilih, sedangkan Edmon Djohan 20 suara dan Eddy M. Isral 6 suara, tiga suara lainnya dianggap tidak sah.

Satukan IKM

Hasil pemilihan itu pun dianggap memuaskan sebagian besar peserta baik dari kalangan niniak mamak, bundo kanduang dan paga nagari. “Wacana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Minang dalam keberagaman (pluralitas) masyarakat Depok akan mulai dibangun dengan terpilihnya kepemimpinan baru ini” ujar Nova Ardinal, sekretaris panitia Mubes I IKM Kota Depok.

Saat ditemui Monde seusai pemilihan, Sapriyanto berujar “Saya akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.”

Terkait misinya, dia berjanji mengembangkan proses demokrasi sesuai adat, agama dan norma hukum.

Sapriyanto juga siap menghimpun kekuatan dan potensi masyarakat Minang yang tersebar di Depok. “Dengan adanya IKM kita satukan wacana untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta menggali potensi yang ada agar kualitasnya lebih meningkat.”

Sapriyanto menambahkan juga akan mempersatukan IKM-IKM yang selama ini baru bersifat kedaerahan atau profesi seperti IKM Solok, majelis taklim Minang dari Cinere atau organisasi-organisasi pedagang Minang yang bersatu karena sakampuang (satu daerah asal-red).

“Diharapkan, dengan lebih satunya masyarakat Minang di Kota Depok, kita bisa lebih fokus meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi yang berarti untuk Depok.”(m-6)

^^ Kembali ke atas

Copyright © PT. Aksara Depok Makmur (Penerbit Skh. Monitor Depok), November 2004 – 2009. v1

Home Tentang Monde Info Iklan Agen Koran Kontak DiskusiPencarian berita

Selasa, 6 Januari 2009
Rubrik Monde
Berita Utama
Peristiwa
Kabar Jiran
Opini
Ajang Duit
Bebenah
Depokrasi
Edukasi
Cibubur dan Bogor
Olahraga
Tematik
Panggung
Tanpa Sampul
Info Monde
Sekilas Kota Depok
Peta Depok
Jadwal Shalat
Jadwal Bioskop
Jadwal Kereta Api
Acara TV
Valuta Asing
Informasi Sekolah
Telepon Penting
Diskusi Monde
Didukung Oleh

BERITA UTAMA, 04-Ags-2006 18:29:42 WIB

Penganiayaan wartawan
Wali: Selesaikan sesuai prosedur…

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

BALAIKOTA, MONDE: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyesalkan terjadinya insiden pemukulan wartawan saat meliput penertiban penggalian liar tanah (2/8) di Harjamukti, Cimanggis.

Nur mengatakan, siapapun orang yang melakukan pemukulan itu, diduga memiliki ketidakberesan, dan tak memahami tugas dan kewajiban wartawan. Ia pun menilai sikap arogan dan sikap demen kekerasan tak layak lagi diterapkan di negeri hukum.

“Semua harus sesuai prosedur. Penyelesaian kasusnya harus sesuai prosedur,” kata Nur kepada Monde, kemarin.

Apalagi, katanya, aksi pengeroyokan dan ancaman itu dilakukan terhadap wartawan, yang nota bene ujung tombak kontrol pembangunan dan sosial.

Saat berlangsung penertiban penggalian liar oleh Satpol PP Depok, beberapa wartawan masing-masing Parulian Panggabean (Lativi), Anton Heri Laksana (RCTI) dan Ari Firmansyah (TV7) dipukul warga di sekitar lokasi.

Selain itu, warga juga mengancam wartawan Republika, Eko Haryadi Ismail agar tak mengambil gambar, kalau dirinya mau selamat.

Tindakan kekerasan dan ancaman ini dinilai kalangan praktisi jurnalistik senior, sebagai upaya mengancam kebebasan pers. (Monde, 2 Agustus).

Sedikitnya dua warga seusai kejadian pengeroyokan wartawan ditahan oleh Polres Depok. Belum diketahui apakah kedua warga itu akan dikenakan UU nomor 40/1999 tentang pers atau KUHP.

Ilegal

Secara umum, Walikota mengatakan, apapun yang dilakukan tanpa izin, atau melanggar izin, apakah itu dilakukan warga atau siapapun, adalah ilegal.

Terkait pengalian tanah yang telah terbukti ilegal di Harjamukti, Cimanggis, Nur mengatakan pemilik tanah dan si penggarap tanah harus menyadari kesalahannya, dengan segera mematuhi segala aturan dan hukum yang berlaku di Depok.

Tindakan mereka, dengan menggali tanah tanpa izin, katanya, adalah upaya melegalkan pelanggaran, yang akhirnya berbuntut dengan aksi kekerasan itu. Oleh karena itu, Nur berharap segera ada kejelasan dalam pemilikan dan status tanah tersebut. “Mengenai penyelesaian kasus biarkan sesuai prosedur [hukum dan ketentuan yang berlaku].”

Terpisah, Kabid Operasional dan Penertiban Satpol PP, Nirwan Hakim mengatakan langkah yang dilakukan anak buahnya sudah sesuai prosedur, sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang berlaku di Depok.

Sebelumnya, katanya, Satpol PP mendapatkan laporan kalau ada penggalian, setelah dicek ternyata aktivitas itu illegal.

“Kami pun segera lakukan penertiban,” tandasnya.

Proses Polres

Tapi mengapa bisa terjadi insiden? Mengenai adanya peristiwa itu, katanya lagi,”Siapa yang tahu [bakal terjadi seperti itu].”

Berkaitan dengan penuntasan kasus ini, ia mengatakan instansinya menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Depok. “Polres seyogianya menindaklanjuti kasus tersebut.”

Teruskan penertiban

Apakah akan berhenti penertibannya? Nirwan hanya menambahkan akan diteruskan, barangkali dilaksanakan beberapa waktu mendatang.

Saat ini situasi di lapangan masih panas. “Kami akan cek lagi. Saat ini tak mungkin ke lapangan. Situasi masih panas,” katanya, seraya menyebutkan bahwa saat ini jumlah personel Satpol PP masih terbatas.

Belakangan, sesuai informasi yang masuk, katanya, pemilik tanah mulai mengajukan permohonan perizinan ke Bagian Perekonomian Pemkot.

Terpisah, Kabag Perekonomian, Zalfinus Irwan mengatakan kepada Monde, hingga kemarin dirinya belum memegang permohonan izin dari sang pemilik tanah.

“Dalam bentuk dokumen apapun saya belum pernah menerima permohonan izin penggalian tanah tersebut. Ini berarti sangat jelas kalau penggalian tersebut ilegal,” imbuh Irwan.

Irwan mengatakan, setiap orang yang ingin melakukan pengalian tanah harus melaporkan diri.

Harus lapor

“Ini perlu diketahui bersama, penggalian harus berizin.”

Caranya, pemilik proyek atau pemilik tanah harus mengajukan permohonan, dengan melengkapi bukti-bukti administratif dan pendukungnya.

“Setelah itu, kami [Bagian Perekonomian Pemkot] akan memeriksa permohonan dari dua aspek,” tandasnya. Ia pun merinci bahwa yang diperiksa a.l. teknis lapangan dan persyaratan administratif. “Misalnya pemohon izin harus mampu menunjukkan bukti pemilikan lahan dan keterangan persetujuan dari warga, RT dan RW,” ujarnya lagi.

Terkait dengan penggalian, Irwan mengatakan sebenarnya pihaknya telah menyebarkan surat imbauan dari Sekda kepada seluruh lurah, agar para pejabat Pemkot di masing-masing wilayahnya melaporkan kepada Sekda melalui Bag.Perekonomian, tentang proyek-proyek penggalian di wilayah masing-masing.

“Yang paling mengetahui keadaan suatu wilayah kan penguasa wilayah setempat, yang dalam hal ini lurah,” kata Zalfinus.

Oleh karena itu, katanya, setiap lurah diwajibkan melaporkan proyek penggalian di wilayahnya.

“Jadi kalau ada penggalian, lurah mesti lapor,” kata Zalfinus, yang menyesalkan kejadian pemukulan terhadap wartawan.(m-2)

^^ Kembali ke atas

Copyright © PT. Aksara Depok Makmur (Penerbit Skh. Monitor Depok), November 2004 – 2009. v1

Home Tentang Monde Info Iklan Agen Koran Kontak DiskusiPencarian berita

Selasa, 6 Januari 2009
Rubrik Monde
Berita Utama
Peristiwa
Kabar Jiran
Opini
Ajang Duit
Bebenah
Depokrasi
Edukasi
Cibubur dan Bogor
Olahraga
Tematik
Panggung
Tanpa Sampul
Info Monde
Sekilas Kota Depok
Peta Depok
Jadwal Shalat
Jadwal Bioskop
Jadwal Kereta Api
Acara TV
Valuta Asing
Informasi Sekolah
Telepon Penting
Diskusi Monde
Didukung Oleh

BERITA UTAMA, 31-Jul-2006 18:20:29 WIB

Mutasi II Pemkot segera bergulir…
Sekda Winwin: Kabar itu tak benar

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

DEPOK, MONDE: Mutasi 43 pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 19 Juli 2006, berlangsung mulus. Kemarin, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kembali bakal memutasi pejabat tahap II pun berhembus.

Mutasi tahap kedua, yang dikabarkan sebelumnya berlangsung minggu pertama Agustus 2006, disebut-sebut diajukan awal pekan ini. Mutasi itu disebutkan untuk merotasi, menggeser, atau mencopot pejabat setingkat SKPD sesuai kompetensinya.

Seperti diketahui sebelumnya, mutasi tahap I yang memuat mutasi SKPD eselon II,III dan IV ini baru menyentuh sedikit eselon IV. Mutasi tahap pertama itu berlangsung lancar.

Masih adanya sejumlah SKPD yang belum memiliki orang nomor satu, menurut sejumlah sumber Monde, yang dekat kekuasaan, akan menjadi salah satu prioritas utama dalam mutasi tahap II.

Menurut sumber Monde, mutasi tahap II ini salah satunya dimaksudkan untuk mengisi posisi tersebut.

Instansi tanpa bos…

Ia menyatakan instansi setingkat SKPD yang belum punya pimpinan utama atau bos nomor satu a.l. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang ditinggalkan Moh.Ridwan yang kini menjabat Kepala Disnakersos belum memiliki pejabat pengganti; Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah tiga tahun tidak memiliki kepala dinas. Tak hanya itu, kata sumber Monde, ada pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil—yang hingga kini belum punya pimpinan utama.

Terpisah, Winwin Winantika, Sekretaris Daerah yang juga Baperjakat, saat dihubungi Monde tadi malam menepis isu. Kabar tentang mutasi tahap II, katanya, tidak benar adanya.

Sampai sejauh ini, katanya, belum ada informasi adanya mutasi lanjutan dalam minggu ini. Mengapa kemungkinan mutasi tak dilakukan? Winwin pun menyatakan bahwa dalam pekan-pekan mendatang di Balaikota cukup padat acaranya.

“Ini kan pemerintahan, yang tentunya mempunyai prosedur. Kegiatan atau mutasi tidak bisa mendadak,” kata orang ketiga di Balaikota itu. Ia pun mengisyaratkan segala sesuatunya perlu melalui prosedur. “Masak keluar perintah sekarang, langsung dilakukan mutasi,” ujar Winwin.

Ia menambahkan, seandainya nantinya benar akan ada mutasi tahap II dalam minggu ini, biasanya didahului dengan sejumlah prosedur baku a.l seperti rapat pemanggilan, keluarnya surat keputusan (SK) dan pendistribusian baru, dan digelarnya prosesi mutasi.

Sementara itu, Kabag Infokom Pemkot, R Sudradjat malah menyebutkan dirinya tak tahu tentang mutasi tahap II. Ia mengaku belum ada informasi akan dilakukan mutasi tahap II pekan ini. Sampai Jumat sore, katanya, Infokom belum ada instruksi untuk menginformasikan hal itu.

“Sampai Jumat sore (29/7) saya belum dapat informasi kalau akan ada mutasi lanjutan. Meski begitu, mungkin saja hal itu terjadi,” Sudrajat menjelaskan.

Lebih lanjut, katanya, mungkin saja mutasi terjadi, dilakukan secara mendadak. Yakni, “bisa saja informasi dan pelaksanaan pelantikannya digelar satu hari. Hanya saja, saya belum tahu kapan pastinya.”

Pengakuan senada diungkapkan Kabag Perekonomian, Zalfinus Irwan. Ia mengatakan, belum mengetahui adanya informasi ataupun undangan mutasi tahap II.

“Kalau pun benar, pastinya yang akan tahu justru wartawan dulu. Soal mutasi sendiri menurut saya adalah hal yang wajar. Karena, biar bagaimana pun seorang pegawai negeri dalam hal ini pejabat SKPD harus siap ditempatkan dimana pun juga,” Irwan memaparkan.(m-2)

^^ Kembali ke atas

Copyright © PT. Aksara Depok Makmur (Penerbit Skh. Monitor Depok), November 2004 – 2009. v1

Home Tentang Monde Info Iklan Agen Koran Kontak DiskusiPencarian berita

Selasa, 6 Januari 2009
Rubrik Monde
Berita Utama
Peristiwa
Kabar Jiran
Opini
Ajang Duit
Bebenah
Depokrasi
Edukasi
Cibubur dan Bogor
Olahraga
Tematik
Panggung
Tanpa Sampul
Info Monde
Sekilas Kota Depok
Peta Depok
Jadwal Shalat
Jadwal Bioskop
Jadwal Kereta Api
Acara TV
Valuta Asing
Informasi Sekolah
Telepon Penting
Diskusi Monde
Didukung Oleh

DEPOKRASI, 09-Feb-2006 16:15:36 WIB

Sembilan nama disodorkan
Wacana bursa calon Sekdakot mulai bergulir

Berita Lainnya
• Pemilu 2009 di Depok diharapkan kondusif
• BOMB: Harus diusut tuntas
• Revitalisasi Kali Laya amburadul

MARGONDA, MONDE: Sembilan nama masuk dalam kategori sosok yang tepat menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sebagai langkah membantu Walikota Nur Mahmudi Ismail membangun Depok ke depan.

Sembilan nama itu dilansir Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI) pada rilis yang ditandatangani Ketua Umum DPC PPMI, Ramlan M. Amin, dan diterima Monde, kemarin.

Kesembilan nama tersebut diantaranya Ramses Hutagalung (Kasubdit Wil I Dit Otda Depdagri), Tutun Sufiyan (Kepala Dinas Pasar), Ety Suryati (Kepala Dinas LLAJ), Zalfinus Irwan (Kabag Perekonomian), Rumanul Hidayat (Kepala Disperindag), Supayat (mantan camat Beji), Iskandar Rais (mantan Kepala Disperindag), Winwin Winantika (Sekda Kota Depok), dan Lukman Hakim (mantan Kepala Bappeda).

Diungkapkan pada rilis itu, ada tiga jabatan strategis yang harus diperhatikan dan diisi SDM yang profesional serta amanah, yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Bawasda.

Beberapa kriteria sekretaris daerah itu diantaranya memiliki pengalaman dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan dan substansi elemen pemerintahan serta peraturan perundang-undangannya.

“Kedua, mampu mengendalikan administrasi operasional para pejabat struktural di lingkungan Pemkot Depok yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah,” tulis rilis itu.

Ketiga, mampu mensinergikan serta mengakomodir kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah maupun anggota DPRD sebagai representatif masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan publik.

Serta keempat, mampu berkomunikasi yang efektif dengan lembaga parpol, LSM dan lembaga kemasyarakatan maupun keagamaan dan membangun komunikasi yang harmonis kepada semua elemen parpol dan kemasyarakatan.(ich)

^^ Kembali ke atas

Copyright © PT. Aksara Depok Makmur (Penerbit Skh. Monitor Depok), November 2004 – 2009. v1

Februari 2006

m
Home Tentang Monde Info Iklan Agen Koran Kontak DiskusiPencarian beritaSelasa, 6 Januari 2009
Rubrik Monde
Berita Utama
Peristiwa
Kabar Jiran
Opini
Ajang Duit
Bebenah
Depokrasi
Edukasi
Cibubur dan Bogor
Olahraga
Tematik
Panggung
Tanpa Sampul
Info Monde
Sekilas Kota Depok
Peta Depok
Jadwal Shalat
Jadwal Bioskop
Jadwal Kereta Api
Acara TV
Valuta Asing
Informasi Sekolah
Telepon Penting
Diskusi Monde
Didukung OlehBERITA UTAMA, 07-Feb-2006 16:36:02 WIB

Jika kasus Co-BILD jalan di tempat
Komdak ancam lapor KPK & Polri

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

DEPOK RAYA, MONDE: LSM Komdak kembali mendesak Polres dan Pemkot Depok proaktif mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD) tahun 2002 senilai Rp1 miliar.

Koordinator Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak), Roy Prygina menegaskan, apabila penanganan kasus Co-BILD jalan di tempat, Komdak akan melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri. “Mungkin dalam waktu dekat,” ujarnya, kemarin.

Roy Prygina menjelaskan, dirinya belum lama ini menemui Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mendorong penyelesaian kasus Co-BILD, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah elit Kota Depok.

“Saya bilang [ke walikota] bahwa Pemkot Depok juga turut bertanggung jawab atas penyelesaian kasus Co-BILD karena saat itu [2002] Kepala PMK Depok [Zalfinus Irwan] sebagai LPD Co-BILD yang berhak meminta laporan pengelola Co-BILD,” kata Roy.

Dana Co-BILD bersumber dari bantuan Pemerintah Belanda dan digulirkan kepada 55 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang dikelola oleh Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R).

Roy Prygina menambahkan, dalam waktu dekat akan menemui Kapolres Depok Firman Santhyabudi untuk mengkonfirmasikan penyelesaian kasus Co-BILD yang sedang ditangani aparat kepolisian.

Menurut dia, Pemkot Depok melalui Badan Pengawas Daerah (Bawasda) berhak melakukan audit terhadap pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD yang diketahui macet hingga kini.

Disambut baik

Untuk itu, apabila penanganan kasus Co-BILD oleh Polres dan Pemkot Depok tak kunjung mengalami kemajuan, maka Komdak berencana akan melaporkan kasus tersebut kepada KPK dan Mabes Polri.

“Dalam UU tentang KPK, disebutkan jelas bahwa dugaan penyimpangan di atas Rp1 miliar bisa ditangani oleh KPK. Jadi yang harus belajar adalah Direktur Badan Pengelola Co-BILD [Tjahyo Adi Moekmin], bukan Komdak!” tandas Roy.

Ungkapannya itu sekaligus menjawab pernyataan Tjahyo yang meminta Komdak terlebih dulu mempelajari dan mendalami UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dihubungi terpisah, Tjahyo Adi Moekmin mengemukakan, pada prinsipnya pihaknya menyambut baik dorongan elemen masyarakat Depok, termasuk Komdak, dalam menyelesaikan kasus Co-BILD.

“Tapi yang perlu ditegaskan, mari kita hargai upaya Polres Depok dalam menyelesaikan masalah ini. Beri waktu mereka melakukan proses penyidikan kasus Co-BILD.”

Saat ini, kata Tjahyo, Polres Depok telah memintai keterangan puluhan saksi. Perkembangan terakhir menyebutkan, 4 KSM dari 52 KSM bermasalah serta satu individu dilaporkan ke Polres Depok terkait tunggakan.(sb)

KPK diminta turun usut kasus Co-BILD. Wali: Saya belum terima berkas…

Monitor Depok, 5 Februari 2006

JATIMULYA, MONDE: Elemen masyarakat Depok, Komdak, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Depok untuk menyelidiki kasus pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD) tahun 2002 senilai Rp1 miliar.

Sementara, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku belum menerima laporan dari jajarannya terkait kasus tersebut.

Koordinator Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) Roy Prygina meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus ini.

“Jika dilihat dari besarnya dana Co-BILD yang mencapai Rp1 miliar lebih, itu memungkinkan untuk dilakukan pengusutan,” tandas Roy kepada Monde, kemarin. Komdak dan beberapa elemen masyarakat kini mengkaji untuk melaporkan langsung kasus itu kepada KPK. Tapi dia tetap berharap KPK proaktif mengusut kasus ini.

Komdak juga meminta ketegasan walikota Depok menyelesaikan kasus itu, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait pengelolaan dana hibah atau bantuan luar negeri.

“Pemkot Depok, melalui walikotanya yang lama, punya andil dalam pencairan dana Co-BILD. Pencairan itu tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dari walikota saat itu,” ujar dia.

Ia juga meminta aparat hukum terkait yaitu Polres dan Kejaksaan Negeri Depok menunjukkan itikad baiknya untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. Menurut dia, aparat semestinya segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya.

Wali tak terima

Berkaitan dengan kasus itu, walikota meminta jajarannya – dalam hal ini mantan Kepala PMK Depok Zalfinus Irwan (sekarang Kabag Perekonomian), segera melaporkan hasil pengawasan dan pengendaliannya selama menjabat LPD (Local Project Director) Co-BILD tahun 2002.

Dana Co-BILD yang digulirkan kepada 55 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dikelola oleh Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R).

Dalam perjalanannya, dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah Belanda bermasalah. Sedikitnya 52 KSM mengalami tunggakan, dan perkembangan terakhir menyebutkan 4 KSM dan 1 individu dilaporkan ke Polres Depok terkait tunggakan.

“Sejauh ini saya tahu [kasus Co-BILD] dari pemberitaan media massa. Mestinya instansi terkait melaporkan kepada saya hasil kinerjanya selama menangani program tersebut,” tandas Walikota Nur Mahmudi kepada Monde.

Dia mengungkapkan hal itu usai menjadi imam dan khatib dalam pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al Barkah Kelurahan Jatimulya, Sukmajaya, kemarin.

Sebelumnya, Wakil Walikota Yuyun WS, menyatakan berkas tentang Co-BILD sudah ke meja Walikota melalui mekanisme dan prosedur birokrasi.

Hadir mendampingi Walikota Depok, Kabag Infokom R. Sudradjat, Kabag Perekonomian Zalfinus Irwan, Sekcam Sukmajaya Muksit Hakim, serta sejumlah lurah di Sukmajaya.

Zalfinus yang kemarin mendampingi Nur, kepada Monde mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan laporan kinerja LPD Co-BILD ke Walikota Depok melalui Sekda Winwin Winantika.

“Saya sudah berikan laporan mengenai Co-BILD melalui Sekda [Winwin Winantika],” kata mantan Kepala PMK di hadapan Nur, yang langsung ditanggapi Nur bahwa dirinya selaku Walikota Depok belum menerima laporan tersebut.

Kepada Monde di ruang kerjanya, Zalfinus mengeluarkan dokumen Co-BILD yang juga telah dikirimnya kepada Walikota Depok (setidaknya dua kali) sebagai laporan. “Saya [laporan] kirim dua kali, karena belum ada tanggapan. Laporan pertama ke Sekda, dan laporan kedua kepada pak Yuyun [Wirasaputra, Wakil Walikota Depok].”

Dalam dokumen tersebut disebutkan sejumlah tugas dan wewenang Zalfinus selaku LPD Co-BILD Kota Depok, a.l. melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek Co-BILD di Depok. Bahkan, dia mengakui pernah mendapat ancaman selama menjalankan fungsi tersebut.

Menurut Zalfinus, kasus Co-BILD di Kota Depok sangat kompleks. Dia menuturkan, masalah Co-BILD sebenarnya merupakan problem internal yayasan dengan para KSM ‘pengemplang’ bantuan yang seyogianya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.(sb/ich)

Januari 2006

BERITA UTAMA, 30-Jan-2006 19:15:39 WIB

Kasus Co-BILD Rp1 miliar belum jelas
26 Elemen Depok siap class action

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

MARGONDA, MONDE : Desakan pengusutan atas dugaan penyimpangan kasus pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD) di Kota Depok tahun 2002 senilai Rp1 miliar terus mengalir.

Kini, tuntutan itu datang dari 26 LSM, ormas dan kelompok masyarakat se-Kota Depok yang meminta pengelola dana itu yakni Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R) dan Direktur Badan Pengelola Dana (BPD) Co-BILD Tjahyo Adi T. Moekmin mempertanggungjawabkan macetnya dana tersebut. Bahkan, mereka siap melakukan class action.

Langkah class action ini akan ditempuh apabila tidak ada keseriusan dari pihak pengelola untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebelumnya, Tjahyo berjanji akan mengembalikan dana yang telah digulirkan kepada KSM itu akhir 2006 (Monde 23/1).

Langkah hukum

LSM, Ormas, kelompok masyarakat yang peduli hak rakyat, menurut aliansi 26 LSM itu, mendesak Direktur Co-BILD untuk mengambil langkah hukum kepada KSM bermasalah seperti yang dijanjikannya.

“Apabila tidak ada keseriusan, maka kami siap lakukan class action,” tegas Bahtiar Habib, Koordinator 26 LSM, Ormas, kelompok masyarakat kepada Monde, seraya menyerahkan dokumen pernyataan sikap 26 elemen tersebut, kemarin.

Dari sejumlah elemen tersebut, antara lain Koalisi Advokasi Anggaran Publik Kota Depok, Gerakan Msyarakat Sadar Hukum Kota Depok, Forum Penyelamat Kota Depok (FPKD).

Mengutip pernyataan Tjahyo, Bahtiar sepakat dana itu bukan berasal dari Depkimpraswil, melainkan dana hibah dari Pemerintah Hindia Belanda yang bekerjasama dengan UNDP dan UNHABIT. “Meski demikian, dana tersebut harus dipertanggungjawabkan karena digulirkan untuk masyarakat,” tegasnya.

Mereka mendesak Tjahyo segera mengambil langkah hukum terhadap pengurus KSM yang sengaja menggelapkan dana bergulir sebagai unsur pidana. Bahkan, lanjut dia, banyak para pengurus KSM bermasalah itu adalah tokoh elit di Kota Depok.

Bahtiar menilai semestinya Zalfinus Irwan, sebagai Local Project Director sekaligus wakil Pemkot meminta pertanggungjawaban YFP3R dan Direktur Co-BILD Depok, sesuai SK Walikota Depok no 821.29/207/kpts/Huk/2002 yang salah satu isinya LPD memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian proyek Co-BILD di Depok.

Siap tanggungjawab

Sementara itu, Direktur Badan Pengelola Dana Co-BILD (BPDC) Tjahyo Adi T Moekmin mengatakan upaya class action di atas tidak menjadi masalah, jika tujuannya benar-benar demi kepentingan publik.

“Mari bersama-sama selesaikan sampai tuntas, prinsipnya kita cari solusi terbaik bukan saling tuding dan lempar tanggung jawab,” kata Tjahyo.

Ia menambahkan pihak pengelola tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah jika tidak didukung oleh semua pihak yang terkait.

Menurut Tjahyo, permasalahan ini sudah menjadi tanggungjawabnya dan juga tanggung jawab bersama pihak terkait untuk membereksan. Oleh karenanya dia minta kerjasama yang baik, termasuk dengan KSM untuk memiliki itikad baik membereskan tunggakannya.

Menurut dia, sejumlah pihak yang selama ini minta pertanggungjawaban dan menuntut transparansi dengan senang hati pengelola akan memberikan penjelasan. “Tentunya dengan etika dan prosedur yang berlaku. Silakan datang ke kantor karena tidak etis jika satu persatu orang yang terlibat diungkapkan karena itu menyangkut aib,” kilah Tjahyo.

Dia menegaskan kembali pihaknya akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seperti yang telah dikatakannya, berjanji akan mengembalikan dana Co-BILD senilai Rp1 miliar, pada akhir tahun 2006.

Untuk mengembalikan dana yang macet akan ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan dan jalur hukum. “Ini adalah tanggung jawab pengelola,” ujar Tjahyo seraya meminta kepada pengurus KSM untuk proaktif menyelesaikan dana yang macet itu.

Menurut dia, macetnya pengembalian dana lantaran tidak ada itikad baik dari sebagian besar pengurus KSM. Ditambah lagi tidak berfungsinya badan pengawas dalam melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan dana.

Bahkan, sambung Tjahyo, sejumlah KSM malah tidak menyalurkan dana tersebut pada anggotanya, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pengelola, katanya, sempat memberikan teguran pada KSM yang bermasalah tapi tidak ada respon positif.(apk/dmr)

Januari 2006

PMKS Depok tidak tahu soal Co-BILD, Komisi D masih kumpulkan bahan…

Monitor Depok, 24 Januari 2006

DEPOK, MONDE: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) Kota Depok mengaku tidak tahu menahu mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD) tahun 2002 senilai Rp1 miliar.

Kepala Dinas PMKS Depok Rendra Fristoto mengatakan itu menyikapi isu yang berkembang tentang kasus dana Co-BILD yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R).

“Terus terang saya baru tahu masalah [Co-BILD] ini salah satunya dari koran Monitor Depok,” tuturnya kepada Monde, di kantornya Jl Siliwangi, Pancoran Mas, kemarin.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh koran ini, dalam surat perjanjian bersama antara National Project Director (NPD) Co-BILD dengan YFP3R tentang pengelolaan pinjaman dana program Co-BILD di Kota Depok, tertanggal 30 September 2002, menyebutkan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) adalah wakil dari Pemkot Depok.

Dalam dokumen itu (pasal 1 ayat 5) disebutkan, Local Project Director (LPD) Co-BILD atau Direktur Proyek Daerah Co-BILD Kota Depok adalah kepala dinas atau kantor yang mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan ditunjuk walikota Depok untuk mewakili Pemkot Depok melaksanakan kewajiban Pemkot Depok memfasilitasi dan membina serta mengembangkan program Co-BILD di Depok.

Dengan kata lain, Kepala PMK Depok pada tahun 2002, Zalfinus Irwan berposisi sebagai LPD Co-BILD Kota Depok. Surat perjanjian bersama itu ditandatangani oleh Aca Sugandhy (NPD) selaku Dirjen Perumahan dan Permukiman sebagai pihak kesatu, Soetaryo Prawiroyono selaku Wakil Ketua Pendiri YFP3R sebagai pihak kedua, serta mengetahui/saksi Walikota Depok Badrul Kamal (tahun 2002) dan Kepala PMK Depok Zalfinus Irwan.

Dipelajari

Lebih lanjut, Rendra menyatakan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji kasus dana Co-BILD terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Hal ini, katanya, lantaran kasus tersebut terjadi sudah cukup lama dan bukan dalam era kepemimpinannya. Rendra menjabat sebagai Kepala Dinas PMKS sekitar Maret 2005.

“Dulu, Dinas PMKS memang mirip dengan PMK, tetapi sekarang kewenangannya lebih besar lagi karena gabungan antara PMK dan BKKBN. Oleh karena itu terjadi beberapa perubahan,” ujarnya.

Terlebih lagi, Zalfinus selaku Kepala PMK terdahulu sama sekali tidak meninggalkan dokumen-dokumen yang terkait dana Co-BILD sehinga kurang mengetahuinya lebih lanjut. Akan tetapi pihaknya tengah mengumpulkan bahan-bahan sebagai bahan pertimbangan, termasuk sejauh mana kewenangan PMKS dalam masalah ini.

Walau demikian, PMKS berkewajiban menyelesaikan masalah yang terkait pada pemberdayaan masyarakat, di mana kewenangannya ada di dinas ini, tentunya melalui prosedur yang ada.

“Secara tidak langsung ini sudah tangggung jawab saya, tidak lepas begitu saja. Akan tetapi bagaimana pun juga harus memperhatikan mekanisme kewenangannya,” tandas Rendra.

Menyimpang

PMKS juga akan melakukan peninjauan terhadap KSM yang diduga bermasalah itu, mengumpulkan data-data dan mengevaluasinya, kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan.

Dalam bagian lain, salah seorang auditor independen dana Co-BILD dari Moores Rowland mengungkapkan, dari sejumlah daerah yang pernah diaudit, pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD di Kota Depok dinilai paling banyak terjadi penyimpangan. “Yang jelas, hasil audit kami menyebutkan hal demikian,” tuturnya saat dihubungi Monde, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Ritandiyono mengemukakan pihaknya masih terus mempelajari dan mengkaji lebih detil mengenai masalah pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD.

“Untuk sementara, kami belum bisa berkomentar banyak, kami masih terus mengumpulkan bahan untuk didiskusikan dengan teman-teman di Komisi D,” ujar Ritandiyono.(dmr/sb)
BERITA UTAMA, 23-Jan-2006 04:29:55 WIB

Aparat didesak usut kasus Co-BILD
Tjahyo Moekmin laporkan Yusuf & Risani ke Polres Depok

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

MARGONDA, MONDE: Kasus pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD/bukan Cobild) tahun 2002 senilai Rp1 miliar, nampaknya memasuki babak baru.

Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak mengusut tuntas kasus Co-BILD hingga ke akar-akarnya. Kasus dana Co-BILD diyakini bakal melibatkan para elit yang masih menduduki jabatan di kota ini.

Anggota Komisi D DPRD Depok – yang membidangi masalah Kesra, Dedy Martoni, meminta aparat hukum di Kota Depok segera turun tangan dalam menyelesaikan kasus dana Co-BILD yang diduga macet.

“Untuk memenuhi rasa penasaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, aparat hukum di kota ini [Kejaksaan dan Kepolisian], sepatutnya menyiasati perkembangan yang terjadi di masyarakat. Bila perlu usut kasus ini hingga tuntas,” ujar Dedy, dihubungi Monde, kemarin.

Pernyataan serupa dikemukakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, Ritandiyono. Dia berharap dana Co-BILD – yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R), dapat diselesaikan dengan baik, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Bagi mereka [KSM] yang belum mengembalikan pinjaman secepatnya menyelesaikan. Dan pengurus seyogianya bertanggungjawab terkait pengelolaan dan penyaluran dana tersebut,” ungkap Ritandiyono.

LSM Humanika Kota Depok mendesak pihak berwenang mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Co-BILD. “Kalau memang ada indikasi penyimpangan maka pihak berwenang harus mengusut tuntas,” tandas Sekjen LSM Humanika, Tri Joko Susilo, kemarin.

Hal ini agar kebenaran terungkap, mengingat masalah ini berdampak kepada masyarakat dan merupakan pertaruhan citra di mata pemberi bantuan.

Oleh karena itu, katanya, pengelola dana dan KSM selayaknya menjelaskan ke publik.

Berdasarkan dokumen yang berhasil diperoleh dari hasil investigasi Monde memaparkan adanya sejumlah dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan penyimpangan administrasi lainnya dalam pengelolaan dana Co-BILD.

Bahkan, Tim auditor independen atas dana Co-BILD yang dikelola YFP3R, Moores Rowland menyatakan, pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD senilai Rp1 miliar diyakini bermasalah dan terdapat banyak penyimpangan.

Sementara itu, Direktur Badan Pengelola Dana Co-BILD (BPDC) Tjahyo Adi Moekmin berjanji pihaknya akan mengembalikan dana Co-BILD senilai Rp1 miliar, pada akhir tahun 2006. Upaya itu dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan jalur hukum.

“Insya Allah, akhir 2006 dana Co-BILD senilai Rp1 miliar akan kembali. Dari sejumlah KSM yang menunggak pinjaman dan telah kami laporkan ke polisi [4 KSM & 1 individu], akan kami upayakan kembali sekitar Rp200 juta,” katanya saat mendatangi redaksi Monde, kemarin. Ia pun menampik istilah memanas, lantaran itu hanya perdebatan atau adu argumentasi semata.

Menanggapi hasil temuan Tim auditor independen Moores Rowland, Tjahyo meragukan semua yang dipaparkan oleh auditor tersebut. “Hasil Tim auditor itu masih mentah,” tandasnya.

Mengenai nama Kabag Perekonomian Zalfinus Irwan yang disebut-sebut bertanggung jawab atas dana Co-BILD tersebut, Tjahyo menjelaskan, posisi Zalfinus hanya sebagai saksi karena menduduki LPD (Local Project Director) Co-BILD Depok.

Menurut dia, penanggung jawab YFP3R adalah dirinya selaku pengusul, Helmi H. Naz selaku Ketua Pengurus YFP3R (penandatangan cek pertama) dan Sutaryo Ketua Dewan Pembina YFP3R (penandatanganan cek kedua). “Sedangkan fungsi Zalfinus Irwan sebagai LPD, penandatangan cek ketiga, setelah cek ditandatangani oleh dua orang wakil dari YFP3R tersebut,” kata Tjahyo.

Saat ini tercatat dana yang telah digulirkan kepada 55 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kota Depok dalam program Co-BILD mencapai Rp1,38 miliar. “Dana dari pusat hanya Rp1 miliar. Sisanya merupakan dana pengembalian dari KSM yang kami gulirkan lagi.”

Sedangkan per 15 Januari 2006, dana pengembalian yang masuk ke kas Bank Jabar Rp110 juta. Di antaranya berasal dari tiga KSM yang telah melunasi pinjamannya yaitu KSM Al-Misbah, KSM An-Nur dan KSM Khairunissa.

Sedangkan sisanya, 52 KSM lagi yang belum mengembalikan dana itu, “Dan itu semuanya bermasalah,” ungkap Tjahyo tanpa merinci nama-namanya, tapi sebagaimana dokumen yang diperlihatkan ke Monde sekilas, nama-nama itu cukup berpengaruh di Depok (Monde, 17 Januari 2006).

Perkembangan terakhir, Tjahyo melaporkan Risani P kepada Polres Depok terkait pernyataannya di Monde edisi Sabtu, 21 Januari 2006, yang menilai macetnya dana Co-BILD lantaran buruknya manajemen. Dengan Nomor Pol: LP/207/K/I/2006/ Res Depok tertanggal 22 Januari 2006 dengan kasus penipuan dan penggelapan dana pinjaman dari YF3R.

Selain Risani, Tjahyo pun melaporkan Yusuf Trilis Hendra dan Bayu Aji lantaran dinilai melakukan pencemaran nama baik. Menurut Tjahyo, Yusuf dan Bayu memberikan rilis ke Monde tidak sesuai dengan fakta.

Menanggapi laporan itu, Risani mengatakan sebenarnya dirinya tidak bermaksud mempermasalahkan pihak pengelola yayasan sebagai penyebab macetnya dana bantuan itu. “Saya hanya menilai lebih jauh pada sistem yang diterapkan, sehingga akhirnya dana tersebut macet,” kilahnya. Namun dia juga mengakui salah satu KSM yang juga bermasalah dalam pengembalian dana bantuan itu.(dmr/sb)

BERITA UTAMA, 19-Jan-2006 06:13:41 WIB

Kasus dana Cobild Rp1 miliar memanas

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

DEPOK RAYA, MONDE: Kasus dana bantuan pembangunan perumahan bagi rakyat miskin atau dana community building (Cobild) tahun 2002 yang dikucurkan Depkimraswil bagi Kota Depok senilai Rp1 miliar, kian memanas.

Dua LSM, yakni Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (MPKP) dan Front Anti Korupsi (Fraksi) Kota Depok kembali mempersoalkan dan meminta pengelola Cobild agar transparan mempertanggungjawabkan keuangan program pemerintah tersebut.

Sebelumnya diberitakan Aliansi LSM (Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik, Sumber Informasi Masyarakat Depok, dan Front Anti Korupsi 13 Januari 2005), meminta adanya transparansi soal penyaluran dan pengembalian dana Cobild yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R).

Dalam siaran persnya, LSM meminta laporan keuangan Cobild lebih transparan. Lantaran tak ada transparansi, mereka menduga adanya penyimpangan pemakaian dana itu. Mereka juga menyebut nama pejabat Depok terkait soal ini.

Terpisah, Direktur Badan Pengelola Dana Cobild (BPDC) Tjahyo Adi Moekmin mengemukakan, saat ini tercatat dana yang telah digulirkan kepada 55 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kota Depok dalam program Cobild mencapai Rp1,38 miliar.

“Dana dari pusat hanya Rp1 miliar. Sisanya merupakan dana pengembalian dari KSM yang kami gulirkan lagi.”

Sedangkan per 15 Januari 2006, dana pengembalian yang masuk ke kas Bank Jabar Rp110 juta. Di antaranya berasal dari tiga KSM yang telah melunasi pinjamannya yaitu KSM Al-Misbah, KSM An-Nur dan KSM Khairunissa.

52 KSM nunggak

“Masih ada 52 KSM lagi yang belum mengembalikan dana itu, dan itu semuanya bermasalah,” ungkapnya tanpa merinci nama-namanya, tapi sebagaimana dokumen yang diperlihatkan ke Monde sekilas, nama-nama itu cukup berpengaruh di Depok (Monde, 17 Januari 2006).

Tjahyo mengemukakan, akibat tunggakan tersebut, sedikitnya tiga KSM yakni KSM Mulya Abadi, KSM Bina Usaha Muda, dan KSM Swadana Mandiri telah dilaporkan ke Polres Depok.

“Sementara satu orang yang bernama Djundjunan kami laporkan juga ke polisi akibat tunggakan tersebut. KSM sisanya segera kami laporkan.”

Dalam kaitan itu, MPKP dan Fraksi Depok mempersoalkan mengapa dana pengembalian yang masuk ke kas Bank Jabar hanya sebesar Rp110 juta, dari alokasi dana Cobild senilai Rp1 miliar.

“Masak yang dikembalikan baru Rp110 juta. Memang uang itu dikemanakan dan sisanya kemana? Dana itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan beranggapan itu uang pribadi!” demikian bunyi rilis yang ditandatangani Ketua MPKP Depok Yusuf Trilis Hendra dan Ketua Fraksi Depok Raden Bayu Aji, kemarin.

Pejabat terlibat

Kabag Perekonomian Pemkot Depok, Zalfinus Irwan (pada 2002, Kepala PMK Depok/Ketua Dewan Pembina YFP3R) disebut-sebut ikut bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengembalian dana Cobild tersebut.

“Kami meminta, selaku mantan Ketua Dewan Pembina YFP3R saudara Zalfinus Irwan agar jangan lepas tangan dan mencari selamat. Anda [Zalfinus] harus bersikap ksatria, jangan menjadi pengecut,” tandas Yusuf Trilis dan Raden Bayu Aji.

Ketika dikonfirmasi via telepon, Zalfinus enggan berkomentar. Dengan nada keras, dia meminta agar Monde tidak memuat namanya dalam setiap pemberitaan yang menyangkut Cobild.

Dia pun lantas mendatangi Monde sekitar pukul 18.30 yang bermaksud meminta dokumen rilis dari Yusuf. Tapi redaksi Monde tegas menolak untuk memberikannya.

Sementara itu, Tjahyo menilai pernyataan Yusuf Trilis Hendra dalam pemberitaan sebelumnya (Monde, 17 Januari) merupakan fitnah dan tidak ksatria.

“Setelah kami investigasi, ternyata Yusuf Trilis mengaku tidak bicara seperti yang diberitakan. Untuk itu saya minta Yusuf Trilis jangan keluarkan statemen apa pun di media. Mereka harus ksatria.”

Menjawab hal itu, Yusuf Trilis mengatakan, bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan statemen yang dikirimnya ke Monde.

“Itu benar-benar pernyataan dan tandatangan kami yang dikirim ke Monde. Jadi, sebenarnya mereka yang pengecut. Mereka enggak mau kasus [Cobild] ini terbongkar!”.

Bahkan dia juga mengkonfirmasikan via SMS dua kali bahwa itu benar-benar pernyataannya dan siaran pers yang dikirimnya.(sb)

AJANG DUIT, 17-Jan-2006 16:42:04 WIB

Harga beras capai Rp4.400 per kg
‘Sudah saatnya OP beras di laksanakan di Depok’

Berita Lainnya
• Agung Jaya genjot omzet
• Depdag segera luncurkan migor merek Minyakita
• Aprindo minta dikaji ulang

CILIWUNG, MONDE : Harga beras medium di Kota Depok sudah mencapai Rp4.400 per kg sudah seharusnya segera dilaksanakan operasi pasar murni (OPM) beras karena harga sudah di atas Rp3.800 per kg (harga Bulog).

Kenyataanya permintaan Disperindag Depok untuk menggelar operasi pasar murni (OPM) beras dipertanyakan. Bahkan dalam surat Bulog Divre Jawa Barat No. B-001/10B01/01/2006 tertanggal 3 Januari 2006, menyebutkan bahwa seharusnya pengajuan OPM beras dilakukan oleh Pemkot ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk diteruskan ke Menteri Perdagangan (Mendag).

“Alasan mereka, harga beras di Kota Depok masih di bawah ketentuan Bulog Divre Jabar yaitu jika harga beras sudah di atas Rp3.800 per kg baru dilaksanakan operasi pasar,” Kata Kadisperindag Depok Rumanul Hidayat, kepada Monde, kemarin.

Padahal, lanjut Rumanul saat ini harga beras di sejumlah pasar di Kota Depok sudah mencapai Rp4.400 per kg untuk jenis medium. “Jadi sudah saatnya Depok segera melaksanakan OP beras,” tandasnya.

Kasi PPDN & WDP Disperindag Depok Amanullah Sarwi menambahkan, pihaknya kesulitan dalam mendata jumlah kebutuhan beras untuk Depok.

“Masalahnya kita belum punya gudang beras, jadi selama ini beras yang masuk langsung ke pasar sehingga sulit bagi kami untuk mengetahui berapa kebutuhan beras di Depok,” ujarnya.

Sementara itu ditemui terpisah Kabag Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Disperindag terkait operasi pasar beras.

“Setelah berkoordinasi dengan Disperindag, kami secepatnya akan mengirimkan surat permohonan operasi pasar beras ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya tanpa menyebut kapan surat akan dibuat.(row)

AJANG DUIT, 16-Jan-2006 16:57:11 WIB

Pelantikan pengurus DPC Hippi Depok, Pemkot diminta bantu UKM

Berita Lainnya
• Agung Jaya genjot omzet
• Depdag segera luncurkan migor merek Minyakita
• Aprindo minta dikaji ulang

BALAIKOTA, MONDE : Pemerintah daerah diharapkan tetap berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah tanpa mengganjal keberadaan pasar modern, yang dikhawatirkan mengancam kelangsungan hidup pelaku UKM.

“Keberadaan pasar modern yang demikian pesat di berbagai daerah terutama wilayaha Jawa Barat, jangan sampai mematikan keberadaan pasar tradisional,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Jawa Barat Sutisna dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Ketua Maman RH Wangsa Atmaja, kemarin.

Sambutan itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus DPC Hippi Depok 2005-2009. Terpilih sebagai Ketua Hippi Depok Mario Suwarno.

Banyak kendala yang dihadapi pelaku UKM, seperti belum mendapat tempat yang layak di mata perbankan. “Sehingga masih sulit bagi UKM untuk bisa mendapat pinjaman dana dari bank. Dalam arti UKM masih dipandang sebelah mata oleh bank,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hippi berharap agar pemerintah daerah bisa menjadi regulator dan fasilitator antara UKM, perbankan serta pengusaha besar lainnya.

Sementara itu Pj Walikota Depok Warma Sutarman dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Khudsi Bambang menyatakan keberadaan Hippi di Kota Depok dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan pengusaha.

Diharapkan Hippi bisa menjadi mitra dengan pemerintah dalam menggairahkan perekonomian di Depok. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua Umum DPP Hippi Ediyono Salatin, Dandim Depok, Kepala Kantor KUKM Rachmat Subagio dan Kabag Perekonomian Zalfinus Irwan.(row)

Desember 2005

BERITA UTAMA, 28-Des-2005 18:49:02 WIB

Pekerja tekstil di Depok ‘gugat’ upah Rp 750.000

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

MARGONDA, MONDE : Kalangan pekerja tekstil dan garmen di Depok mempertanyakan SK Gubernur Jawa Barat tentang nilai Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2006 yang dikeluarkan dua versi, terutama menyangkut isi SK yang menyatakan bahwa upah pekerja tekstil garmen dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rp750.000.

Pertanyaan itu menyusul keluarnya keputusan Gubenur Jabar, Danny Setiawan dengan SK No. 561/Kep.1387/bangsos/2005,tertanggal 13 Desember 2005 yang menyatakan upah untuk Kota Depok dibagi dua kategori, pertama, UMK senilai Rp. 800, 000 dan kedua, upah minimum pekerja tekstil garmen UKM Rp. 750.000.

Pekerja mengatakan perusahaan tekstil tempat mereka bekerja bukan termasuk dalam kualifikasi UKM sehingga nilai Rp750.000 tak patut diberlakukan kepada mereka.

Pertanyaan itu diungkapkan sekitar 45 perwakilan pekerja dari 9 perusahaan tekstil Depok dalam pertemuannya dengan Penjabat Walikota Warma Sutarman dan jajaranya di Aula Balaikota, kemarin.

“Bagi pekerja tekstil, upah minimum sebesar Rp750.000 sangat tak jelas dan merugikan. Karena perusahaam tekstil tempat kami bekerja adalah perusahaan besar, bukan termasuk kualifikasi UKM,” tutur Manaf, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional.

Dia mengatakan, berdasarkan UU 9/1995 tentang UKM, kualifikasi UKM adalah yang memiliki permodalan maksimum Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan perusahaan tekstil di Depok, kata dia, tentu memiliki permodalan di atas itu.

Surat Edaran

Untuk itu, Manaf meminta kepada Penjabat Walikota untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya menerangkan kualifikasi perusahaan tekstil yang dimaksud. “Jadi, akan diketahui pekerja perusahaan seperti apa yang termasuk dalam kategori pekerja yang berupah minimum Rp750.000,” ujarnya.

Manaf menjelaskan dari Sembilan perusahaan tekstil itu di antaranya, YKK, Rajabrana, Mayor Crocodile, Lucky Abadi, Windu Agung. Menurutnya, sedikitinya di Depok terdapat 10.000 pekerja tekstil. “ Itu baru yang terdaftar di SPN,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Walikota Depok Warma Sutarman mengatakan akan mengundang 9 perusahaan tesebut untuk membicarakan soal SK Gubernur Jabar. “Kita nanti akan mengundang sembilan perusahaan itu,” katanya.

Menurut Warma, undangan itu untuk membicarakan, bahwa UMK khusus buat perusahaan tekstil sebesar Rp750.000 berlaku buat perusahaan yang modal usahanya modal usahanya sekitar Rp200 juta dan berpenghasilan pertahunnya tidak lebih dari Rp1 miliar.

“Jadi khusus perusahaan yang kita panggil adalah perusahaan yang modal usahanya lebih dari Rp1 miliar, sehingga mereka mengupah karyawannya sebesar Rp800.000/bulan,“ ujar Warma.

Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Depok, Zalfinus Irwan mengatakan, Pemkot akan berusaha untuk mengeluarkan SE yang diiinginkan pekerja. SE itu akan disampaikan kepada perusahaan tekstil yang tidak masuk dalam UKM. “Hal itu dilakukan untuk memperjelas SK Gubernur,” katanya.(apk)

November 2005

BERITA UTAMA, 29-Nov-2005 21:08:28 WIB

Komisi B imbau boikot tarif baru PDAM

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

GEDUNG DEWAN, MONDE: Keinginan DPRD Kota Depok untuk mengubah kebijakan PDAM Tirta Kahuripan, Kab. Bogor yang menaikan tarif air sebesar 74%, masih terkendala.

Pasalnya, kata Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Widya Jaya Antara, Direktur PDAM Tirta Kahuripan, Kab. Bogor, Ina Gustina Agoes, telah melanggar janjinya untuk menyampaikan dokumen dasar penentuan tarif baru dan laporan keuangan kepada DPRD Depok, dua hari setelah berlangsungnya dialog antara lembaga itu di Gedung Dewan, pada 21 November lalu.

Ingkar janji manajemen PDAM tersebut, sontak membuat anggota Komisi B, Murthada Sinuraya merasa geram. Ia pun mengeluarkan imbauan kepada pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Kab Bogor—yang tinggal di wilayah Depok—untuk memboikot atau tidak membayarkan kewajibannya berdasarkan tarif baru.

“Seharusnya PDAM sudah menyampaikan dokumen dasar penentuan tarif baru dan laporan keuangan, paling lambat 24 November lalu namun sampai hari ini [kemarin] belum ada,” Kata Widya Jaya Antara, kepada Monde, kemarin.

Menyikapi ulah PDAM itu, dia berjanji akan mendatangkan kembali pengelola air minum tersebut ke DPRD Depok.

“Awal bulan Desember ini, DPRD kembali akan meminta Bupati Kabupaten Bogor menghadirkan Dirut PDAM Tirta Kahuripan, Kab Bogor ke DPRD,” tandasnya,

Bahkan, anggota Komisi B Murthada Sinuraya mengimbau kepada pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Kab. Bogor yang tinggal di wilayah Depok tidak membayarkan tagihan air minum PDAM berdasarkan tarif baru.

“Sebelum masalah ini selesai ditinjau ulang oleh DPRD Depok dan Pemkab Bogor, saya sarankan agar pelanggan PDAM yang tinggal di Depok tidak membayar tagihan tarif baru,” tandasnya.

Kewalahan

Sementara rencana Komisi B membentuk Tim Khusus Pemantau PDAM untuk mencermati tindak lanjut rekomendasi penolakan tersebut, terunda, lantaran seluruh anggota komisi B yang membidangi perekonomian ini mempunyai tugas cukup banyak.

“Saya cukup kewalahan untuk menugaskan anggota Komisi B dalam Tim Khusus Pemantau PDAM, karena seluruh anggota sudah mempunyai tugas dan duduk diberbagai alat kelengakapan Dewan lainnya,” ujar Widya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi B Ratna Nuryana. Menurut dia, dengan kondisi semacam itu, sangat sulit bagi pihaknya untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya mengkaji penghitungan rincian terkait pembahasan kenaikan tarif itu.

“Apalagi dalam waktu akan ada pembahasan anggaran 2006,” ujarnya.

Tidak ada alasan

Ketua Pusat Pengkajian Komunitas Madani Wahidah R. Bulan menilai tidak ada alasan bagi Komisi B untuk tidak menangani kenaikan ini. Pasalnya, kenaikan tarif ini merupakan persoalan masyarakat.

“Saya memaklumi kalau Dewan memiliki tugas yang banyak, namun itu ada resiko sebagai wakil rakyat. Jadi tidak ada alasan,” tegasnya.

Pimpinan dewan, kata dia, bisa saja menunjuk tim khusus atau sebagian orang yang benar-benar ahli mengenai persoalan tarif ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan, mengatakan Pemkot masih menunggu rapat selanjutnya antara PDAM, DPRD dan Pemkot untuk membahas persoalan ini.

Menurut dia, persoalan ini menjadi rumit lantaran ketika penandantanganan kerjasama antara Pemkot Depok dengan Pemkab Bogor beberapa tahun lalu terkait pengelolaan PDAM, pihak Pemkot Depok tidak duduk di dalam Badan Pengawas PDAM.

“Entah mengapa hal itu terjadi. Padahal, sebagian pelanggan PDAM adalah warga Depok. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan untuk memikirkan hal itu,” ujarnya.(aks/apk)

DEPOKRASI, 29-Nov-2005 20:58:53 WIB

Zalfinus: Aksi itu tidak beralasan
Hari ini ribuan pekerja bakal kembali kepung Balaikota

Berita Lainnya
• Pemilu 2009 di Depok diharapkan kondusif
• BOMB: Harus diusut tuntas
• Revitalisasi Kali Laya amburadul

MARGONDA, MONDE : Hari ini ribuan buruh kota Depok yang tergabung dalam Aliansi Pekerja dan Buruh Depok (PBD) berencana kembali berunjukrasa ke Balaikota Depok menuntut kenaikan upah minimum kota (UMK) 2006.

Jika aksi itu terjadi, dapat dipastikan membuat pusing Pemkot Depok. Pasalnya, Pemkot Depok telah mengajukan nilai UMK kepada Gubernur Jabar Danny Setiawan, belum lama ini.

Ketika dikonfirmasi Monde, tadi malam, Ketua APBD Iswan Abdullah membenarkan rencana aksi tersebut. “ Besok [hari ini—Red], kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi ke Balaikota Depok,” kata Iswan.

Dia mengatakan, jumlah demonstran yang akan turun hari ini akan jauh lebih banyak dari aksi demo sebelumnya. “Diperkirakan yang akan mengikuti aksi itu mencapai ribuan orang,” ujarnya.

Rapat koordinasi

Rencana aksi itu ternyata sudah tercium oleh jajaran Polrestro dan Pemkot Depok. Kedua instansi itu kemarin menggelar rapat koordinasi antisipasi demo tersebut di ruangan Kepala Satpol PP. “Isu itu kami ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat,” kata salah seorang petugas Polres.

Kepala Satpol PP Asep Sumiardja membenarkan rapat koordinasi itu. “Kami memperkirakan, jumlah demonstran mencapai lima ribu orang,” katanya.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkot Depok yang juga anggota Dewan Pengupahan, Zalfinus Irwan juga mengaku mengetahui rencana itu.

Kendati demikian, Zalfinus mengatakan bahwa itu adalah hak setiap orang untuk menggelar unjukrasa. Namun, dia menyesalkan kalau aksi itu sampai terjadi. Pasalnya, sebelumnya kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja sudah menyerahkan penetapan UMK kepada pemerintah. Lantaran tidak ada kesepakatan nilai UMK di antara kedua pihak.

Bahkan, Penjabat Walikota Depok Warma Sutarman bersama jajarannya telah menyampaikana UMK kepada Gubernur. “ Kenapa harus demo, bukankah perwakilan pekerja di Dewan Pengupahan telah sepakat mengajukan nilai UMK kepada pemerintah,” katanya.

Jadi, kata dia, aksi itu sebenarnya tidak beralasan. Pemerintah, katanya, dalam menentukan nilai UMK juga melalui proses pengkajian yang masak dan berusaha untuk berada di atas kepentingan pengusaha dan pekerja. “Jadi sebenarnya, tidak ada alasan untuk melakukan demonstrasi,” ujarnya.(apk/m-1)

BERITA UTAMA, 25-Nov-2005 16:34:05 WIB

Upah minimum di Depok diperkirakan Rp824.700

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

MARGONDA, MONDE: Persoalan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok telah memasuki babak baru, setelah selalu berjalan deadlock, akhirnya Dewan Pengupahan Kota Depok menyerahkan penetapan upah tersebut kepada kebijakan walikota.

Informasi itu diperoleh Monde berdasarkan keterangan Sekjen DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Depok, Johni Salam, kemarin.

“Perwakilan pengusaha dan pekerja dalam Dewan Pengupahan telah menyerahkan keputusan penetapan nilai UMK kepada pemerintah,” kata Johni.

Menurut Johni, langkah itu ditempuh berdasarkan hasil rapat di Dewan Pengupahan pada Selasa lalu (22/11) mengalami deadlock, artinya tidak ada kata sepakat antara pengusaha dan serikat pekerja dalam menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Karena itu, pemerintah menetapkan KHL sebesar Rp 824.700.

“Perwakilan serikat pekerja dan pengusaha sudah membawa kesepakatan KHL itu kepada walikota,” ujarnya.

Ancam demo

KHL itu merupakan acuan bagi pemerintah menetapkan UMK Kota Depok 2006. “Kami sangat berharap kalau nilai UMK sebesar 100% dari KHL,” kata Johni.

Johni menjelaskan, tuntutan UMK sebesar 100% dari KHL merupakan harga mati dan tidak bisa dikompromikan lagi

Pasalnya, lanjut dia, penilaian itu berdasarkan pengalaman tahun tahun sebelumnya, bahwa pemerintah tidak mampu memperjuangkan keinginan serikat pekerja yang menuntut agar nilai UMK 100 % dari KHL.

“Kami hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah. Seandainya memang hasil pembahasan di tingkat Pemerintah nanti menetapkan UMK di bawah 100% dari KHL, kami akan melakukan aksi unjuk rasa,” tegasnya.

Pernyataan Jhoni ini senada dengan Ketua Aliansi Pekerja dan Buruh Depok (APBD), Iswan Abdullah yang sebelumnya mengungkapkan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Balaikota untuk menuntut UMK sebesar Rp 824.700 (Monde, 24/11).

Johni mengungkapkan, dalam rapat di Dewan Pengupahan yang berlangsung Selasa lalu, sempat terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja.

Pada rapat itu, pengusaha mengajukan KHL sebesar Rp 812.000, pemerintah mengajukan Rp 815.000, dan pekerja Rp 845.000. “Setelah dirata-rata, maka pemerintah menetapkan KHL sebesar Rp 824.7000,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah, Zalfinus Irwan ketika dikonfirmasi Monde lewat telepon genggamnya, sore kemarin, mengakui bahwa upaya penetapan UMK telah diserahkan ke Pemerintah.

Kendati demikian, Zalfinus yang kini menjabat Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Depok belum bisa menjelaskan lebih jauh, lantaran tengah membahas persoalan itu bersama Penjabat Walikota Warma Sutarman di Bandung.

“Saat ini saya sedang berada di Bandung bersama Walikota untuk membahas persoalan ini,” ujarnya. Ketika ditanya hasilnya, Zalfinus mengatakan belum. “ Belum-belum, kami masih membahasnya,” ujarnya.

Tak pelak, kondisi ini dipastikan bakal membuat pusing Penjabat walikota lantaran harus menghadapi tuntutan dari kepentingan dua belah pihak. Padahal, sebelumnya Warma memberikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan, yaitu pengusaha dan serikat pekerja untuk menyepakati nilai KHL, namun lantaran tidak mencapai itu, akhirnya pemerintah menetapkan sendiri.(apk)

BEBENAH, 17-Nov-2005 22:02:53 WIB

Pemkot: Persetujuan prinsip SPBU Kartini layak diberikan

Berita Lainnya
• Warga Puri Depok Mas gelar bakti sosial
• Anggota dewan fogging lingkungan
• Partai Patriot santuni anak yatim

BALAIKOTA, MONDE: Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Depok, Zalfinus Irwan menyatakan, tidak mudah Pemkot memberikan persetujuan prinsip SPBU Kartini karena harus dibahas dalam rapat koordinasi.

“Saya tekankan di sini bahwa persetujuan prinsip yang diberikan kepada SPBU Kartini, Pancoran Mas itu tidak gampang, perlu waktu. Bahkan Depok termasuk yang lama yaitu sampai 30 hari, kalau di pusat paling hanya 10 hari,” kata Zalfinus Irwan menanggapi polemik terhadap rencana proyek SPBU Jl. Kartini, kepada Monde, kemarin.

Dia menjelaskan, pada dasarnya persetujuan prinsip bisa diibaratkan sebagai ucapan selamat datang. “Dalam hal ini persetujuan prinsiplah yang pertama, meski IMB dan persyaratan lainnya belum ada. Karena persetujuan prinsip merupakan salam selamat datang kepada mereka, begitu istilahnya,” tutur Zalfinus.

Selamat datang

Oleh karena itu, lanjutnya, sah saja jika Pemkot Depok memberikan persetujuan prinsip kepada pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jl. Kartini, karena itu hanya sebatas salam selamat datang.

Seperti diberitakan koran ini (Monde, 10 November), SPBU Jl. Kartini Panmas (samping kantor Kecamatan Pancoran Mas) diketahui belum memiliki IMB namun telah mendapat persetujuan prinsip.

Surat persetujuan prinsip diberikan Plt. Walikota Depok Warma Sutarman yang ditujukan kepada Ongky Yustianto selaku pemohon izin tertanggal 19 Oktober 2005.

Dalam surat itu berdasarkan hasil Rakor, pada prinsipnya Pemkot tidak keberatan atas rencana pendirian SPBU seluas 1.633 m2 di Jl. Kartini, Kelurahan Depok, Panmas.

Mengenai pernyataan sejumlah pihak yang mengatakan Pemkot tidak seharusnya mempermudah perizinan, dengan tegas ia menolak hal itu.(row)

AJANG DUIT, 16-Nov-2005 16:18:55 WIB

Pemkot Depok akan tata kehadiran minimarket

Berita Lainnya
• Agung Jaya genjot omzet
• Depdag segera luncurkan migor merek Minyakita
• Aprindo minta dikaji ulang

BALAIKOTA, MONDE : Pemerintah kota (Pemkot) Depok akan melakukan penataan keberadaan minimarket yang jumlahnya kian menjamur guna menghindari persaingan tidak sehat dengan toko kecil yang sudah lebih dulu ada.

“Bersama dengan dinas dan instansi terkait dan sudah mendapat persetujuan dari Sekda, tahap awal kami akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada lurah dan camat terkait soal keberadaan minimarket di wilayah mereka,” kata Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Depok, Zalfinus Irwan, kepada Monde, kemarin.

Tujuan dibuat surat edaran tersebut terkait banyaknya laporan bahwa keberadaan minimarket kian meresahkan toko-toko kecil yang dibukanya minimarket.

“Tapi kami tekankan di sini, surat edaran ini bukan untuk mematikan minimarket tapi lebih kepada menata keberadaan mereka. Sehingga tidak merugikan minimarket maupun usaha kerakyatan yang ada di sekitarnya,” tuturnya.

Dalam surat edaran itu, nantinya akan tertuang soal pemberian izin domisili yang dikeluarkan lurah dan camat setempat. Lurah maupun camat harus cermat dalam hal ini melihat apakah lokasi yang akan dibuka minimarket tidak berdekatan dengan usaha kerakyatan.

“Hal ini bertujuan untuk mensiasati jangan sampai keberadaan minimarket malah mematikan usaha kerakyatan. Itu yang tidak benar,” tandasnya.

Selain itu. Sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing Lurah dan Camat harus bisa mengimbau pengusaha yang ingin membuka minimarket untuk melakukan kemitraan dengan pengusaha setempat.

“Tujuannya tidak lain agar kedua usaha ini saling melengkapi dan menghidupi satu sama lain. Tidak ada persaingan yang akhirnya malah mematikan usaha kerakyatan,” kata Zalfinus.(row)

Oktober 2005

BERITA UTAMA, 14-Okt-2005 21:54:49 WIB

KKB banyak melenceng
Pos pengaduan dibentuk di seluruh Depok

Berita Lainnya
• Tuntut pesangon enam tahun
• Insentif Rp118 ribu dipotong 5%
• Salam dari Margonda Raya

MARGONDA, MONDE: Menyusul banyaknya pengaduan masyarakat tentang penyaluran dana kompensasi BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin, Pemkot Depok kemarin menginstruksikan seluruh kecamatan dan kelurahan untuk membentuk pos-pos pengaduan.

“Tujuan pembentukan pos pengaduan tersebut untuk merespon permasalahan yang timbul akibat banyaknya kartu kompensasi BBM [KKB] yang salah sasaran,” kata Penjabat Walikota Depok, Warma Sutarman, seusai rapat evaluasi kompensasi BBM, di Balaikota Depok, kemarin.

Dia mengatakan, apabila ada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan kartu itu, maka diharapkan untuk mengadukan keluhannya itu dengan mendatangi pos. Kemudian, petugas pos akan menindaklanjutinya kepada BPS setempat.

“Kalau ada warga yang mengadu mengaku berhak dapat kartu itu maka didata kembali. Sebaliknya kalau ada warga yang mengadukan warga lain yang dirasa tidak berhak atas kartu itu, maka dicek kembali. Kalau itu benar maka kartunya akan ditarik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tutur Warma.

Pos pengaduan itu melibatkan instansi BPS, kecamatan, polisi, koramil, dan para tokoh masyarakat setempat. Sebagian kecamatan memang sudah membentuknya, namun untuk selanjutnya serentak dilakukan di tingkat kota, kecamatan, kelurahan.

“Semoga melalui pos ini dapat memperbaiki pendataan di masa mendatang, agr tidak ada lagi yang salah sasaran,” ujarnya.

Kabag Ekonomi Pemkot Depok Zalfinus Irwan menambahkan, pembentukan pos pengaduan itu didasarkan berdasarkan Surat Menkokesra tentang pembentukan pos pengaduan BBM.

Lalu surat itu dituangan melalui Surat Keputusan Walikota tentang pos pengaduan tertanggal 12 Oktober. “Seluruh camat dan lurah harus segera, setidaknya besok [hari ini] mendirikan pos itu,” katanya.

Zalfinus mengatakan, pos itu akan beroperasi sampai 31 Oktober. Pihak kecamatan dan kelurahan juga diminta untuk memasang spanduk untuk menginformasikan keberadaan spanduk itu kepada masyarakat.

79 KKB ditarik

Sementara itu, Kepala BPS Kota Depok, Wasito mengatakan hingga kemarin, pihaknya telah menarik sebanyak 79 kartu yang disinyalir tidak tepat sasaran. “Hingga saat ini baru sebanyak 79 KKB yang sudah ditarik,” ujar Wasito.

Dia mengatakan 79 KKB tersebut berasal dari Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Beji.

Ditanya apakah BPS akan menarik uang yang telah diterima warga yang salah sasaran, Wasito belum bisa memastikannya. “Saya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan BPS Pusat,” ujarnya.(apk)

1 Comment »

  1. mohon Dukung saya pada Cyber Opinion Contest cukup dengan membuka link http://www.bebasuploadsekolah.wordpress.com pada browser atau search di google.sekarang lhooo ya..buka sebanyak-banyaknya dan beri komentar ya…terimakasih sobat fu walikotaku bebas putus sekolah Pendidikan dan Kesehatan wifi area di Surabaya Cyber Opinion Contest

    Comment by usahabisnismurah — May 20, 2010 @ 5:17 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: