Profil Tokoh DEPOK

Khamid Wijaya

Maret 2008

481 Balita di Depok Menderita Gizi Buruk

Kapanjlagi.com,  Selasa, 18 Maret 2008 19:38

Kapanlagi.com – Sebanyak 481 balita di Kota Depok menderita gizi buruk akibat semakin sulitnya beban hidup keluarga dan kurangnya pengetahuan tentang gizi.Jumlah kasus gizi buruk tersebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok selama Januari-Februari tahun 2008.Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mien Hartati, di Depok, Selasa mengatakan penghasilan ekonomi yang rendah dan rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik bagi anak menjadi penyebab utama munculnya gizi buruk tersebut.”Rata-rata mereka yang bergizi buruk tinggal di permukiman padat yang cenderung kumuh,” kata Mien.Ia mengatakan untuk mengetahui seorang anak termasuk gizi buruk atau tidak, diperlukan pengecekan standar berat badan dengan validasi umur, dan berat badan dengan validasi tinggi badan.Gizi buruk biasanya disebabkan dua faktor. Pertama, anak memang murni kekurangan asupan gizi karena keterbatasan ekonomi. Kedua, adanya penyakit penyerta seperti jantung dan pencernaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mien mengatakan, pihaknya telah melaksanakan program berupa penyuluhan, pemantauan dan perbaikan gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan terhadap 600 balita selama 90 hari.

Selain itu, kata dia, juga memberikan makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) kepada 2.169 balita selama 90 hari, dengan mengerahkan 6.319 tenaga perawat yang tersebar di seluruh Kota Depok.

Lebih lanjut Mien mengatakan pihaknya telah menyediakan Traffic Heading Center yang dapat digunakan sebagai tempat rawat inap, yang tersedia di Puskesmas Cimanggis dan Sukmajaya.

Dana untuk program tersebut berasal dari APBD 2007 sebesar Rp1,129 miliar untuk pemberian makanan pendamping dan Rp2,74 miliar untuk puskesmas rawat inap.

Selama tahun 2007, Dinkes Kota Depok mencatat 959 penderita gizi buruk, yang berasal dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoran Mas merupakan kecamatan yang memiliki penderita gizi buruk paling banyak yaitu 321 balita, diikuti Cimanggis (228), Sawangan (122), Sukmajaya (124), Limo (104) dan Beji (60).

Penduduk Miskin

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Khamid Wijaya, mengakui jumlah penduduk miskin di Kota Depok pada tahun 2006 mencapai 124 ribu jiwa.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan yang ada dinilai kurang optimal dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut dia, kontribusi terbesar dalam masalah kemiskinan adalah pengangguran. Untuk itu Pemkot Depok terus berupaya melaksanakan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Jumlah penduduk miskin tersebar di enam kecamatan, yaitu di Kecamatan Sawangan terdapat 21.235 jiwa dari 5.173 KK, Kecamatan Limo 9.851 jiwa (2.455 KK), Kecamatan Beji 11.044 jiwa (2.595 KK), Kecamatan Pancoran Mas sebanyak 28.232 jiwa (6.479 KK), Kecamatan Cimanggis 30.702 jiwa (7.576 KK), dan Kecamatan Sukmajaya 23.642 jiwa (5.148 KK).

Akibat kemiskinan ini, kata Khamis masalah sosial semakin pelik. Misalnya, angka kematian ibu mencapai 10 orang per 100 ribu kelahiran, angka kematian bayi 27,17 per 1000 kelahiran hidup.

Selain itu, sebanyak 63 ribu jiwa merupakan pemanfaatan askeskin dan 23 ribu penerima raskin.

Belum lagi di bidang pendidikan, sekitar 654 siswa terpaksa putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Sedangkan perumahan, ada sebanyak 1.639 rumah yang tidak layak huni.

Adapun angka pengangguran sampai tahun 2005, tercatat 8,48% dari angkatan kerja yang sekitar 617 ribu jiwa. (*/rsd)

Pebruari 2008

Pemkot Depok Luncurkan Rusunawa

DEPOK – Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Depok boleh bernapas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat Pemkot akan menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tarif terjangkau.

“Pengoperasiannya dilakukan secepatnya, sekarang bolanya ada di PU,” ujar Kepala Bapeda Depok, Khamid Wijaya, Senin (18/2).

Rencana peluncuran rusunawa itu, lanjutnya, mendapat respons dari masyarakat Depok. “Saat ini sudah banyak cukup banyak warga yang mendaftar untuk menempati rusunawa itu,” ujarnya.

Staf administrasi dan keuangan rusunawa Dinas PU Depok, Maksumin menjelaskan, masyarakat berpenghasilan rendah dimaksud yakni yang penghasilannya di bawah Rp 2 juta per bulan. Untuk dapat menyewa sebuah kamar di rusunawa, warga harus menunjukkan surat pernyataan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan setempat.

Menurut Maksumin, biaya operasional rusunawa ini, seperti biaya untuk menggaji satpam, membayar cleaning service, dan sebagainya dianggarkan dari APBD Kota Depok sebesar Rp 124 juta. Namun dia tidak tahu pasti berapa besar APBD yang digunakan untuk membangun rusunawa ini.

”Kami sudah membangun tiga buah blok rusunawa di Bandar Pucung, Cilangkap,” terangnya.

Satu blok rusunawa terdiri dari empat lantai. Tiap lantai terdiri dari 96 kamar dengan ukuran masing-masing 3 x 4 meter persegi. Termasuk di dalamnya kamar mandi dan dapur. ”Saat ini kami sedang membangun blok rusunawa yang keempat,” tambahnya.

Pembangunan rusunawa ini murni program pemerintah, tidak ada campur tangan dari pihak swasta. “Kami membangun rusunawa ini di atas tanah pemerintah yang luasnya sekitar 8.000 meter persegi di Cilangkap.”

Menurutnya rusunawa ini hanya disewakan, tidak diperjualbelikan dengan maksimal sewa 1 selama tiga tahun. Harga sewa kamar di lantai dasar itu sekitar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kamar yang terletak di lantai 1, 2, dan 3 harganya lebih murah dari pada di lantai dasar.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqin, mendukung program Pemkot membangun rusunawa. Terlebih tujuannya untuk memenuhi kebutuhan warga yang berpenghasilan rendah.

Ke depan, Pemkot Depok juga akan membangun rusunami (rumah susun milik). Menurut Khamid Wijaya, program tersebut datang dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

”Nantinya kita prioritaskan bagi PNS (pegawai negeri sipil-red) yang belum memiliki rumah,” katanya.

Baik Khamid maupun Muttaqin sepakat pengawasan atas pengelolaan rusunawa dilakukan lebih intensif. “Jangan sampai pemanfaatan rusunawa ini tidak tepat sasaran. Semisal adanya over alih sewa penggunaan rusunawa.” ujar Khamid (c65/man/Republika)

Sumber: Republika,  Rabu, 20 Februari 2008

Januari 2008

Pemerintah Pusat Naikkan DAU Depok

Ant, 08/01/2008 18:43

“Kenaikan DAU tersebut karena proses pembangunan yang dilakukan dinilai sesuai dengan harapan,” kata Khamid Wijaya,Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) Kota Depok, di Depok, Selasa (8/12).

Selain itu, lanjut Khamid,Kenaikan DAU juga karena Depok dinilai mampu menyelesaikan APBD 2008 tepat waktu. Pemkot Depok juga mendapatkan Rp130 miliar dari dana hasil pembagian pajak dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan DAU tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Sejumlah program pembangunan pada tahun 2008 telah dipersiapkan dengan matang.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kenaikan DAU tersebut tidak dijadikan suatu kebanggaan. “Kita jangan terlalu tergantung dengan pemerintah pusat dan harus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

PAD Kota Depok hingga saat masih tergolong kecil yaitu hanya Rp80 miliar. “Ini habis untuk belanja pegawai,” jelasnya.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 untuk Pemkot Depok turun dari Rp12 miliar menjadi Rp7,6 miliar.

Senada dengan Khamid, Babai Suhaimi, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok mengatakan, Pemkot Depok seharusnya jangan selalu tergantung dengan dana DAU tersebut. “Pemkot harus bisa meningkatkan PAD, yang selama ini masih tergolong kecil,” katanya.

Ia mengatakan masalah pembangunan infrastruktur terutama jalan-jalan, harus menjadi perhatian utama karena sebagian besar jalan di Depok sudah rusak.

Selain itu, kata dia, pengawasan proyek harus ditingkatkan, karena banyak pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Ant/Nusantara)

Pemkot Depok Gratiskan Biaya SPP SD

ANTARA News, 04/01/08 16:49

Depok (ANTARA News) – Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Khamid Wijaya, mengatakan mulai 2008 Pemkot Depok menggratiskan biaya sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) untuk sekolah dasar (SD) se-Kota Depok, baik negeri maupun swasta.

“Selain menggratiskan biaya SPP, pemkot juga memberikan beasiswa bagi siswa SD yang berprestasi,” katanya di Depok, Jumat.

Ia mengatakan pemberlakuan SPP gratis untuk menekan angka buta huruf dan anak putus sekolah, serta menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun.

Pemkot Depok hanya mampu menggratiskan biaya SPP saja, sedangkan biaya lainnya masih ditanggung siswa. “APBD Kota Depok belum mampu membebaskan biaya pendidikan secara keseluruhan. Makanya, untuk pertama difokuskan pada SPP,” katanya.

Dikatakannya anggaran untuk SPP gratis tersebut sekitar Rp20 miliar, sedangkan untuk beasiswa sebesar Rp500 juta.

Alokasi dana untuk pendidikan di Kota Depok dari APBD baru mencapai 11,8 persen, belum mencapai 20 persen seperti yang diamanatkan pemerintah dan undang-undang.

Namun, alokasi 11,8 persen itu sudah cukup baik untuk ukuran Kota Depok yang pendapatan asli daerah (PAD) masih minim yaitu hanya Rp80 miliar.

Anggota Komisi D (bidang pendidikan) DPRD Kota Depok, Agnes Marlyn Pantow, mengatakan pemberlakuan SPP gratis tersebut terlambat dilakukan. Seharusnya, pemkot sudah menerapkan hal itu sejak tahun 2007.

“Tapi langkah itu (SPP gratis) sudah tepat daripada tidak sama sekali. Makanya, saat pemkot mengajukan rencana SPP gratis dewan merespon positif. Tinggal bagiamana Dinas Pendidikan (Disdik) memaksimalkannya,” ujar Agnes.

Dewan, kata dia, minta Disdik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPP gratis tersebut. Jika masih ada SD yang melakukan pungutan, maka kepala sekolahnya akan ditindak.

“Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat saja diselewengkan oleh sekolah. Kami khawatir penyalahgunaan itu juga terjadi di SPP,” kata dia.

Keputusan Pemkot Depok tersebut disambut gembira para orangtua murid. Mereka mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya biaya sekolah untuk sekolah dasar bisa benar-benar gratis.

“Kalau bisa semuanya biaya sekolah SD gratis, tapi kalau baru mampu SPP saja syukurlah,” kata ibu Maryani.(*)

2008, Depok Bangun 20 UPS

Harian Pelita, 4 Januarti 2008

Depok, Pelita. Untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kota Depok, pada Tahun 2008 Pemkot Depok menargetkan akan membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS), sebanyak 20 unit. Pembangunan UPS dan pengoperasiannya akan langsung melibatkan masyarakat setempat, kata Kepala Badan Perencanaan Daerah, Khamid Wijaya, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/1/2008).
Menurut Khamid, pembangunan UPS sangat penting karena vulome sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota Depok mencapai 3.500 meter kubik, sementara yang terangkut hanya sebanyak 40 persen. Pembangunan UPS di dilakukan ditempat-tempat yang selama ini menjadi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), pasar-pasar, perumahan-perumahan dan tempat lainnya.tandasnya.
Khamid menambahkan, untuk pembangunan UPS tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp1 miliar dan diharapkan selama tiga tahun pengelolaannya sudah dapat mandiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengatakan untuk membangun UPS, pihaknya membutuhkan lahan seluas 500 meter persegi dengan sekitar 14 pekerja.
DKLH Depok, hanya punya 52 unit truk, 25 unit kontiner, enam unit alat berat, 122 unit gerobak sampah-di luar operasional wilayah. Adapun TPS yang harus dilayani sebanyak 120 unit. Kendaraan yang ada belum cukup untuk mengatasi sampah. Ddengan adanya UPS, mudah-mudahan persoalan sampah sedikit demi sedikit dapat teratasi.(ck-60)

Kemacetan di Depok Timbulkan Kerugian Rp 10 Miliar

TEMPO Interaktif,  Rabu 02 Januari 2008 |

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Khamid Wijaya menyatakan kemacetan yang terjadi di sepanjang Jalan Margonda, Depok menimbulkan kerugian sebesar Rp 10 milyar per tahun. Itu terjadi karena persentase jalan di Depok baru mencapai tiga persen dari total area Kota Depok. “Sehingga terjadi konsentrasi kemacetan di jalan Margonda,” kata Khamid di ruang kerjanya hari ini.

Menurut dia Jalan Margonda harus dilebarkan. Tapi tanggung jawab pelebaran jalan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab Jalan itu merupakan jalan provinsi.

Total panjang jalan di Depok sekitar 503 kilometer.Tapi jumlah itu belum termasuk jalan lingkungan. Idealnya, kata Khamid, persentase luas jalan adalah 20 persen dari total luas wilayah sebuah kota.  Yudho Raharjo

Macet, Depok Tanggung Rugi Rp 10 Miliar

Koran Tempo, Edisi 03 Januari 2008

Depok — Kemacetan yang terjadi di Jalan Margonda Raya, Depok, menimbulkan kerugian Rp 10 miliar per tahun. Hal itu terjadi karena persentase jalan baru hanya 3 persen dari total area Kota Depok. “Sehingga konsentrasi kemacetan terjadi di Jalan Margonda,” kata Khamid Wijaya, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, kemarin.

Menurut dia, Jalan Margonda Raya seharusnya dilebarkan. Tapi Pemerintah Kota Depok tidak bisa melakukannya karena pelebaran jalan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Jalan Margonda adalah jalan provinsi,” ujar Khamid.

Saat ini Depok memiliki panjang jalan sekitar 503 kilometer. Jalan itu terdiri atas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota, tapi tidak termasuk jalan lingkungan. “Secara keseluruhan data pastinya saya tidak ingat,” katanya.

Khamid menjelaskan, idealnya persentase luas jalan 20 persen dari total luas wilayah sebuah kota. Persentase ideal itu baru terealisasi di Melbourne, Australia. “Jakarta saja persentasenya baru sekitar 6 persen,” ujarnya.

Ketika persentase jalan hendak dinaikkan menjadi 10 persen, kata Khamid, banyak pakar transportasi yang mengkritik. Kritik tersebut harus disikapi dengan arif karena penanggulangan kemacetan tidak cukup dilakukan dengan menambah panjang ruas jalan. “Pembatasan kendaraan pribadi juga harus dilakukan di Depok,” ujarnya.

Khamid menambahkan, untuk mengatasi kemacetan pada 2008 ini, Pemerintah Kota Depok tidak memiliki agenda memperbaiki atau memperlebar ruas jalan lama. “Juga tidak akan membangun jalan baru,” katanya.

Tapi pihaknya kini sedang membebaskan lahan di Kecamatan Limo, Cinere, dengan nilai Rp 12 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2008. Lahan yang dibebaskan itu, kata Khamid, untuk akses jalan tol Cinere-Jagorawi.

Berdasarkan pantauan Tempo di Jalan Margonda Raya, kemacetan terjadi pada jam sibuk atau jam berangkat dan pulang kantor. Selain banyaknya mobil pribadi yang melintas, angkutan kota yang ngetem di sembarang tempat memperparah kemacetan di sana. YUDHO RAHARJO

Desember 2007

Jumlah Penduduk Miskin Depok Meningkat 10 Persen

Harian Global, Thursday 13 December 2007

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Depok Khamid Wijaya mengatakan, angka kemiskinan di Kota Depok masih tinggi yaitu 124.706 jiwa, atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Depok yang mencapai 1,3 juta jiwa.

“Tingginya angka kemiskinan karena kurangnya kesempatan kerja dan berusaha, kurangnya permodalan dan keterampilan, serta rendahnya etos kerja,” kata Khamid, pada acara workshop Penanggulangan Kemiskinan di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (12/12).

Ia mengatakan, berbagai program sudah dilakukan Pemkot Depok, namun diakui bahwa program-program tersebut masih bersifat parsial, sporadis, kurang berkelanjutan dan warga miskin kurang diberdayakan agar lebih mandiri.

Khamid lebih lanjut mengatakan, sasaran program juga belum mengacu pada data kemiskinan yang ada, sehingga kurang tepat sasaran sementara porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan hanya sebesar 5,7 persen dari APBD 2007 atau sekitar Rp 25 miliar.

Untuk itu, lanjut dia, penanggulangan kemiskinan telah dimasukkan dalam tujuh program yang harus menjadi perhatian utama. Anggaran pada APBD 2008 pun bakal dinaikkan menjadi Rp 50 miliar.

Alokasi dana tersebut dinilai masih jauh dari cukup sehingga pihaknya mengharapkan keikutsertaan semua pihak, baik kalangan pengusaha, LSM, tokoh masyarakat dan agama serta warga, untuk berpartisipasi aktif mendukung upaya ini.

Selain kemiskinan, angka kematian ibu di Kota Depok mencapai 10 orang per 100 ribu kelahiran, angka kematian bayi 27,17 per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, sebanyak 63 ribu jiwa merupakan pemanfaat askeskin dan 23 ribu penerima raskin.

Di bidang pendidikan, sekitar 654 siswa terpaksa putus sekolah akibat ketiadaan biaya, sedangkan di sektor perumahan, sebanyak 1.639 rumah tidak layak huni. Angka pengangguran sampai tahun 2005, tercatat 8,48 persen dari angkatan kerja yang sekitar 617 ribu jiwa. “Sehingga ke depan, penanganan kemiskinan bukan hanya dari aspek ekonominya saja, tapi juga pendidikan, kesehatan, sosial budaya, sumber daya alam dan sarana prasarana lingkungan,” ujarnya.

Sedangkan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail mengatakan, selain pembenahan manajemen pengelolaan program, yang juga penting diperkuat adalah akurasi data penduduk miskin. “Kalau datanya akurat, kita bisa menyusun rencana penanganan yang lebih efektif.”

November 2007

Kinerja Pelayanan di Depok Belum Memuaskan; Penilaian masyarakat bisa menjadi acuan tiap dinas.

Republika, Tuesday, 6 November 2007

DEPOK — Sebagian besar warga masih belum puas terhadap kinerja pelayanan Pemkot Depok. Di antara beberapa bidang yang paling mendapat sorotan adalah menyangkut prosedur perizinan serta kurangnya fasilitas fisik seperti terdapat pada pasar dan terminal.

Hal tersebut mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok dan konsultan lembaga survey sejak bulan Januari hingga akhir Oktober 2007. Mencakup sekitar 21 jenis pelayanan publik, survey terutama untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pelayanan di Kota Depok.

Berdasarkan hasil survey, seperti diungkapkan Kepala Bapeda Kota Depok Khamid Wijaya, ternyata masih ada enam unit pelayanan yang nilainya di bawah standar. “Terdapat gap (jarak) antara nilai kenyataan dan nilai harapan sebesar 22,31 persen, artinya warga masih belum puas terhadap kinerja pelayanan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/11).

Penilaian misalnya dilakukan terhadap prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, serta kedisiplinan petugas. Selain itu juga terkait tanggung jawab, kemampuan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya serta kepastian jadwal pelayanan. Responden mencakup sebanyak 1.000 warga Depok di enam kecamatan.

Disebutkan, pelayanan yang masuk kategori ini adalah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat semisal pelayanan jalan, pasar, terminal, izin pengusaha angkutan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masalah prosedur dan kewajaran biaya untuk perizinan serta kurangnya fasilitas fisik di pasar dan terminal, juga paling banyak dikeluhkan. “Tentu ini menjadi teguran keras bagi dinas maupun instansi terkait supaya ke depan dapat lebih memperbaiki kinerja,” kata Khamid.

Menurut dia, hasil survey tersebut sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Depok masih belum puas sepenuhnya terhadap pelayanan yang ada, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Namun begitu, ungkap Khamid, secara rata-rata, hasil kajian menunjukkan penilaian yang cukup menggembirakan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 72,01 persen dan masuk kategori baik. Adapun kategori tidak baik angkanya 43,76 hingga 62,5 persen.

Survey berpedoman pada SK MenPAN No.Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit instansi pelayanan pemerintah.”Dan survey ini sendiri baru pertama kali dilakukan di Depok.”

Pengkajian terhadap IKM, jelasnya, dilatar belakangi oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011 yang mengharuskan adanya indikator kinerja makro sebagai salah satu tolak ukur prestasi pemerintah kota dalam melayani masyarakat. Kota Depok mencanangkan peningkatan nilai IKM sebesar 2,5 persen setiap tahunnya.

IKM dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam memacu kualitas pelayanan. IKM pun bermanfaat sebagai pedoman untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masa mendatang.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perizinan Dinas Tata Kota Bangunan Kota Depok, Nunu Heriyana mengakui bahwa penilaian dari masyarakat memang dapat menjadi acuan kinerja suatu dinas. ”Penilaian warga terhadap kinerja kami sudah pasti menjadi masukan. Meski penilaian itu bersifat umum, namun tetap menjadi acuan guna meningkatkan kinerja pelayanan.”

Fakta Angka Enam Unit pelayanan di Depok yang nilai kerjanya masih di bawah standar.
(yus )

Oktober 2007

Warga miskin Depok capai 300.000 jiwa

Monde, 31-Okt-2007PANMAS, MONDE : Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Depok Khamid Wijaya, kemarin, mengatakan saat ini jumlah warga miskin di Depok sudah mencapai 300.000 jiwa.Menurut Khamid, untuk menangani kemiskinan, lintas sektor harus dibenahi. “Kita harus segera Intervensikan kepada mereka melalui program pemberdayaan keluarga dari masyarakat kita,” katanya.Lebih lanjut Khamid wijaya mengutarakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan taraf kemiskinan masyarakat dan membantunya dengan tunjangan kesehatan dengan kartu askeskin untuk membantu kesehatan keluarga miskin, sehingga kegiatan aktivitas sehari-hari mereka tidak terganggu.“Kalau kita mengolah infaq shadakaq dengan baik dan teratur dengan masyarakat transparansi, sehingga ketahuan alur pengeluaran dana, dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka dana itu dapat memerangi kemiskinan,” ujarnya.

Khamid juga mengatakan di Depok saat ini penggangguran sudah mencapai 8,48%.

Hal yang sama diutarakan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. “Saya setuju dengan ratusan pemuda Bandung yang mendeklarasikan suatu lembaga dengan kegiatan memerangi kemiskinan di wilayahnya dengan membantu kegiatan pemberdayaan manusia,” katanya.

“Tidak hanya instansi terkait saja yang mengurisi kemiskinan tetapi semua unsur berperan untuk memerangi kemiskinan, serta tindakan korupsi yang dapat menciptakan kemiskinan dinegeri ini,” tambahnya.(m10)

Belimbing Jadi Ikon Kota Depok

Republika, Selasa, 30/10/2007

DEPOK — Kota Depok dikenal merupakan sentra perkebunan buah belimbing di Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih mengokohkan posisi tersebut sekaligus mengembangkan pemasarannya, belimbing pun dicanangkan menjadi ikon kebanggaan dan unggulan Kota Depok.

Peresmian program pencanangan sosialisasi ikon baru itu langsung dilakukan Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail, Senin (29/10) pagi. ‘Kita berharap, belimbing hasil produksi Kota Depok dapat lebih dikenal luas sehingga memiliki daya saing yang baik,’ paparnya. Menurutnya, setelah pencanangan ini, pemkot akan membantu pengembangan belimbing mulai dari hulu sampai hilir. ‘Nantinya, dari budidaya tanam, pemasaran sampai manajemen keuangan, bakal kita bimbing serta pantau keberhasilannya,’ kata Nurmahmudi lagi.

Dia mengharapkan agar program tersebut didukung semua pihak sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Pasalnya, saat ini beberapa daerah ditengarai sudah mulai mengembangkan budidaya belimbing dan berpotensi menjadi pesaing di pasaran. ‘Bila perlu ada rekayasa sehingga bisa menghasilkan buah belimbing yang bintangnya tujuh atau enam, atau varietas unggulan lain selain yang jenis Dewa Dewi,’ ujar mantan Menteri Kehutanan tersebut.

Menurut Kepala Bappeda Kota Depok, Khamid Wijaya, program ini melibatkan beberapa dinas, antara lain Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan UKM, kalangan asosiasi petani belimbing maupun kelompok tani. ‘Kita ingin ada sinergi, mengingat besarnya potensi produk belimbing ini dalam meningkatkan aspek perekonomian,’ tegas Khamid yang juga penanggung jawab program.

Oleh sebab itu, pengembangan budidaya secara intensif menjadi prioritas perhatian mulai budidaya serta cara tanam, pengolahan paska tanam, hingga pemasaran. Pihaknya bahkan sudah membentuk Lembaga Pemasaran Belimbing Depok dengan modal awal Rp 1 miliar. yus

April 2007

Kembangkan Tetra untuk Perikanan kota

Majalah TROBOS, 01 April 2007
Dibandingkan usaha peternakan, usaha perikanan di Depok terbukti lebih mampu bertahan di tengah kian sesaknya kota Depok.

Mengusung konsep pertanian perkotaan, pengembangan perikanan ditempuh melalui pemilihan komoditas yang tepat dan bernilai ekonomis tinggi. Dalam hal ini ikan hias dianggap menjadi komoditas yang paling pas. “Depok berada pada posisi ke-tiga se-Jawa Barat sebagai produsen ikan hias,” sebut Kepala Dinas Pertanian Depok, Khamid Wijaya saat ditemui Maret lalu.
Selain dipasarkan di dalam negeri seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan kota lainnya, ikan hias Depok juga telah diekspor ke Singapura, AS, Malaysia, Hong Kong dan UE. Karena prospek yang cerah tersebut, usaha ikan hias Depok berhasil menarik pelaku-pelaku baru. “Banyak orang-orang muda yang tertarik menekuni bisnis ikan hias,” ujar Khamid.
Meski dengan lahan terbatas, masih bisa pula mengusahakan pembenihan ikan konsumsi air tawar yakni ikan patin dan lele. “Potensi untuk ini masih terbuka luas dan masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan,” imbuhnya. Penyebaran benih ikan konsumsi dari Depok ini menurut Khamid sudah merambah antar pulau antara lain Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Kabid Perikanan-Dinas Pertanian Depok, Widyati Riyandani menyatakan bahwa saat ini sedang dirintis UPR (Unit Pembenihan Rakyat) dan membuat SOP (Standard Operational Procedure) untuk pembenihan ikan lele dan patin. “Dengan SOP ini diharapkan akan menghasilkan benih yang dihasilkan berkualitas dan sesuai standar mutu,” jelasnya.
Tak sekadar itu, dari dinas juga mengupayakan introduksi induk unggul. “Pada tahun ini introduksi induk unggul berupa lele sangkuriang sebanyak 250 lele,” tambah Wahid Suryono, staf perikanan-Dinas Pertanian Depok. Juga masih ada subsidi benih bagi pembudidaya ikan.
Selain itu, perikanan juga menjadi sumber protein hewani menggantikan posisi peternakan menyusul hilangnya beberapa sentra usaha peternakan di Depok. “Kita tetap berkeinginan berkontribusi untuk ketahanan pangan,” imbuh Khamid. Dan bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Depok, kontribusi perikanan mencapai 0,37%.

Alokasi Lahan Perikanan
Walau demikian, bukan berarti pengembangan perikanan di wilayah yang dulunya merupakan dusun terpencil di tengah hutan ini tanpa masalah. Keberadaan jaring apung di situ-situ misalnya.
Dengan banjir bandang yang baru saja melanda ibukota, secara tak langsung Depok ikut dituding menjadi biang keladi bencana tersebut. Pasalnya Depok dianggap tidak bisa menjaga kelestarian situ-situ di wilayahnya yang luasnya mencapai 91 Ha. Padahal situ-situ tersebut berfungsi sebagai penampung air yang bisa mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta ketika musim hujan.
Faktanya memang terjadi kerusakan situ-situ di Depok akibat limbah domestik dan pencemaran bermacam-macam sampah. Serta oleh keberadaan jaring apung yang jumlahnya melebihi aturan.
“Situ-situ kita saat ini memang sedang mengalami kerusakan parah karena sedang mengalami pendangkalan dan pengurukan, bahkan ada yang terus disertifikat,” terang Khamid. Kendati begitu, pria tamatan IPB ini mengatakan bahwa pertanian termasuk perikanan di Depok saat ini tengah bangkit. ”Meski tak sepesat sektor tersier dan sekunder, kami akan menunjukkan bahwa pertanian di kota tetap bisa tumbuh.”
Khamid menambahkan pihaknya tengah mempersiapkan lokasi untuk usaha pertanian, yang perikanan termasuk di dalamnya. Yakni berupa lahan irigasi teknis untuk padi sawah, sayuran dan ikan di Sawangan dan Cimangis. Untuk itu bahkan disediakan kompensasi berupa insentif bagi warga yang mau menggunakan lahannya untuk usaha di sektor tersebut. Pada 2007 kompensasi diperuntukkan bagi usaha pertanian mencapai Rp 500 juta dengan luas lahan 303 hektar. Sedangkan untuk tahun depan, kompensasi akan diperuntukkan bagi usaha di kolam yang luasnya mencapai 200 Ha.
Sementara di sisi lain, perikanan Depok juga masih terkendala oleh masalah klasik. Diantaranya kurangnya permodalan bagi pembudidaya, belum tersedianya induk unggul, serta belum adanya lembaga yang mampu menampung produksi sekaligus berfungsi sebagai institusi yang melakukan grading dan sortasi ikan hias di pembudidaya. Jika lembaga ini telah ada maka pembudidaya bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pasar Tetra Menganga
Untuk pembangunan perikanan di kota satelit selatan Jakarta ini, disediakan dana dari APBD Kota Depok periode 2000-2006 sebesar Rp 940,5 juta. Sedangkan dana pembangunan dari APBN untuk waktu yang sama mencapai Rp 113 juta. Total dana yang dibutuhkan bagi pengembangan sentra ikan hias dan sentra pembenihan ikan konsumsi mencapai Rp 10 miliar. Dana tersebut diharapkan akan diperoleh dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan investasi swasta.
Lima tahun ke depan, perikanan Depok akan bertekad menjadi penghasil ikan neon tetra terbesar di Indonesia. Menurut Khamid, ikan neon tetra asal Depok kualitasnya lebih baik dibandingkan ikan sejenis dari daerah lain. Daerah-daerah lain penghasil ikan hias jenis tersebut biasanya mengambil benih ikan neon tetra dari Depok untuk dibesarkan sampai ukuran pasar. Dengan kata lain peluang pasar ikan tetra baik lokal maupun internasional masih sangat terbuka.
Sementara untuk ikan konsumsi, pengembangannnya diprioritaskan pada pembenihan yaitu di Kelurahan Duren Mekar dan Duren Seribu. Kedua lokasi tersebut selama ini telah menjadi penghasil benih ikan seperti patin dan lele yang diusahakan oleh masyarakat secara turun temurun. Menurut Widyanti, saat ini sedang dirintis Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan. “Mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan sudah bisa terealisasi,” ujarnya.

Agustus 2006

Unggas di Depok Rawan Flu Burung

Kompas, Selasa, 15 Agustus 2006 – 10:17 wib

DEPOK, KOMPAS–Sedikitnya 62 ekor ayam mati mendadak di tiga kecamatan di Kota Depok berturut-turut dalam tiga hari terakhir ini. Empat ayam di antaranya positif terjangkit flu burung, berdasarkan rapid test (pemeriksaan cepat).

Kepala Dinas Pertanian Depok, Ir Khamid Wijaya, mengungkapkan hal ini Senin (14/8). Lokasi terdapat ayam-ayam peliharaan itu mati mendadak adalah di Ciampeun, Cimanggis, kemudian di Pondok Petir, Sawangan, dan terakhir pada Minggu (13/8), di Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo.

“Enam belas ekor ayam milik Yasir mati mendadak. Setelah dicek melalui rapid test, ternyata satu ayam positif flu burung,” jelas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Pertanian Depok, Deddy Sujadi.

Semua ayam yang mati langsung dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak virus flu burung pada hewan tidak menular ke manusia. Masalahnya, ayam-ayam yang mati mendadak dan ada yang positif flu burung adalah ayam-ayam yang tidak dikandangkan atau ayam peliharaan warga.

Khamid menambahkan, jumlah ayam di Depok yang sudah divaksinasi 114.854 ekor. Sementara populasi unggas di Depok 880.000 ekor, dan 70 persen di antaranya ayam.

Untuk menanggulangi wabah flu burung, anggaran yang tersedia Rp 120 juta per tahun. Tapi menurut Khamid, jumlah itu tidak memadai. “Tidaklah heran jika persentase vaksinasi pada unggas di Depok sangat kecil,” katanya. (KSP)

Maret 2006

Pemkot Depok Swiping Unggas

Selasa 7 Maret 2006, Jam: 18:47:00

DEPOK ( Pos Kota)- Dinas Pertanian Kota Depok melakukan swiping unggas sesuai dengan tuntutan masyarakat Depok yang sekarang ini sudah 4 orang korban jiwa positif ke flu burung. Demikian Kepala Dinas Pertanian Depok Ir Khamid Wijaya, Selasa ( 7/3).

“Untuk mengatasi itu kita kerahkan tenaga faksinasi 20 orang dan 100 mahasiswa dan mahasiswi Fakultas kesehatan UI dalam kegiatan swiping unggas di Kelurahan Pangkalan Jati dihadiri Dirjen Pertenakan Matoryadi dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail serta Muspika Kecamatan Limo.

Sasaran swiping unggas ke 63 kelurahan dengan target faksinasi 250.000 ekor. Selain itu masyarakat peternak unggas harus dikandangkan dan didata sekaligus diwajibkan menjaga kebersihan kandang unggas hingga kotoran unggas bersih.

Ir. Khamid Wijaya menjelaskan, sebelum suiping di kelurahan Pangkalan Jati ini dilaksanakan, pihak Dinas Pertanian sudah melaksanakan faksinasi di beberapa kelurahan dengan jumlah unggas 1.200 ekor. Pelaksanaan faksinasi pihak Dinas Pertanian secara rutin karena keterbatasan tenaga.

Pemusnahan unggas yang dilakukan di Kecamatan Beji sudah 84 ekor unggas yang dipastikan terkena flu burung. Warga Kota Depok merasa dihantaui oleh wabah ini, karena itu masyarakat minta Dinas Pertanian mengambil langkah-langkah untuk menanggunglanggi wabah flu burung ini.

Atasi flu burung, Depok perlu Rp600 juta; 1.000 Ayam mati, 250.000 ekor akan di-sweeping

Monitor Depok, 2 Maret 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE : Dinas Pertanian mulai Selasa (7/3) akan menyisir (sweeping) 250.000 unggas di wilayah Kota Depok. Sweeping itu berupa pemeriksaan, penyemprotan desinfektan sekaligus pemberian vaksinasi flu burung.

“Selasa depan kami akan memulai men-sweeping unggas,” kata Kepala Distan, Khamid Wijaya, kepada Monde.

Ia berbicara seusai pertemuannya dengan komisi D DPRD Depok dalam rapat koordinasi penanganan flu burung, di Gedung Dewan, kemarin.

Khamid mengatakan, sweeping itu dilakukan bergiliran selama 63 hari di 63 kelurahan. Untuk hari pertama, atau selasa mendatang, sweeping dilakukan di Kelurahan Pangkalan Jati, Limo, lokasi sekitar kediaman Jasinto, korban tewas akibat flu burung.

Ditanya Jumlah unggas terkena sweeping, Khamid memperkirakan sebanyak 250.000 ekor.

“Populasi unggas di Depok jumlahnya ratusan ribu unggas. Namun, dalam sweeping ini kami memprioritaskan unggas dipeternakan rakyat kecil unggas,” kata Khamid seraya mengatakan selama ini biosecurity di peternakan besar cukup baik.

1.400 Ekor dimusnahkan

Terkait dengan pemusnahan, Khamid memperkirakan sebanyak 1. 400 ekor unggas akan dimusnahkan. “Itu baru asumsi, kemungkinan bisa lebih banyak,” katanya.

Sebenarnya, kata Khamid, asumsi jumlah unggas yang dimusnahkan tentu lebih besar, namun hal tersebut tentunya terkait dengan jumlah anggaran.

Untuk itu, Distan mengajukan anggaran sebesar Rp600 juta untuk khusus menangani masalah flu burung. Dana itu meliputi pemeriksaan unggas, vaksinasi, penyemprotan desinfektan.

“Termasuk dana kompensasi terhadap unggas yang positif terkena flu burung,” ujar Khamid.

Dia mengatakan permohonan dana itu sudah dibicarakan kepada DPRD. Selanjutnya DPRD yang mengupayakannya kepada Pemkot Depok.

Pemkot Depok pada tahun 2006 sebenarnya telah mengalokasikan dana Rp 85 juta untuk vaksinasi flu burung. Dalam perkembangannya, kematian unggas mulai marak dan permintaan vaksninasi oleh warga terus meningkat. Alhasil, Walikota Depok Nur Mahmudi mengeluarkan dana sebesar Rp 34 juta.

Butuh relawan

Lebih lanjut, Khamid mengatakan pihaknya akan menurunkan satu tim sweeping yang beranggotakan 20 orang. “Sebenarnya jumlah itu sangat sedikit. Makanya kami menargetkan 63 hari atau 2 bulan,” katanya.

Meski demikian, Khamid mengatakan akan meminta bantuan berupa tenaga relawan, seperti dari mahasiswa peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membantu kegiatan sweeping.

“Kalau ada bantuan dari relawan, maka akan mempercepat kegiatan [sweeping] tersebut, untuk itu kami sangat membutuhkan relawan untuk kegiatan ini,” kata Khamid.

Meski demikian, dia meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir secara berlebihan

Kasie Kesehatan Masyarakat dan Veteriner Distan, Dedi Sudjadi mengatakan menjelang kegiatan sweeping, tim Distan itu akan dikumpulkan pada Jumat (4/3) mendatang.

“Pada pelaksanaan nanti kita akan sejauhmana kemampuan tim kami yang berjumlah 20 orang untuk menangani unggas di satu kelurahan setiap hari,” kata Dedi

1.000 Unggas mati

Sementara itu, sekitar seribu dari 10.000 ekor ayam di peternakan unggas di Curug, Sawangan, dalam satu periode (sebulan) ini mati mendadak. Meski belum diketahui penyebab kematiannya namun pemilik peternakan di lingkungan RT 02/ RW 03 Kel. Curug, Sawangan mengalami kerugian jutaan rupiah dalam setiap periodenya.

Menurut Hj Satijah istri dari H. Isa, seorang peternak ayam potong di RT 02 RW 03 Curug Sawangan, mengatakan kematian ternak ayamnya belum diketahui penyakitnya “Yang jelas sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan tim medis dari pemasok bibit ayam, bahwa bibit yang dipasoknya kurang baik, sehingga ayam ternaknya mengalami kematian”, tuturnya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kandang ayam ternaknya selalu dibersihkan a.l dengan kapur dan obat lainnya. Sementara, ternak ayamnya selalu diberikan vaksin berupa vitamin.

Mengenai jumlah kerugian yang diderita, Hj Satijah yang didampingi pekerja peternakan Suhendar mengakui, usaha yang digeluti sejak 1978, kini mengalami kerugian sekitar Rp 7 juta, per satu periode (sebulan) dengan perhitungan Rp7.000/kilogram dikalikan 1.000 ekor ayam.

Anggota Forum Penyelamat Kota Depok (FPKD) wilayah Sawangan Eeng Suherman, saat berada di lokasi ternak ayam milik H. Isa mengemukakan, Distan harus segera tanggap terhadap kematian ayam ternak sebanyak 1.000 dalam sebulan, sehingga masyarakat tidak khawatir. Terlebih saat ini merebak isu flu burung yang sudah merenggut banyak korban.

“Kami minta kepada Distan untuk melakukan pengecekan terhadap kematian ternak ayam di Curug, khawatir ayam-ayam tersebut mengidap penyakit flu burung,” ujar Eeng di lokasi ternak milik H Isa, di wilayah Curug, kemarin.(apk/sud)

Pebruari 2006

Belasan balita kena flu & demam

Monitor Depok, Thursday, February 23, 2006

SUKMAJAYA, MONDE: Buntut matinya ratusan ayam secara mendadak di Jalan Japat Gang Jilot, Sukmajaya diduga kuat menyebabkan belasan balita menderita demam tinggi dan gejala flu.

Suasana kecemasan pun, seperti digambarkan sejumlah warga setempat, merebak di kawasan ini. Mereka pun cemas, belasan anak-anak balita itu tertular flu burung.

Dalam sebulan terakhir ini di daerah Sukmajaya itu terjadi ratusan ayam mati secara mendadak. Warga hanya membuang begitu saja bangkai ayam yang mati, tidak membakarnya agar kuman dan virus mati. Ini lantaran kurangnya penyuluhan dari instansi terkait.

Warga Sukmajaya itu agak takut, karena saat ini terdapat belasan balita yang terserang demam tinggi. Tapi, menurut mereka, belum diketahui secara pasti apakah demam tinggi ini gejala flu burung atau bukan. Para balita itu secara terpisah hanya dibawa ke Puskesmas.

Menurut Ani (25), warga sekitar Jl Japat, sangat menyesalkan kurang tanggapnya pihak terkait, yang belum melakukan penyemprotan di seluruh bekas kandang unggas.

Dia juga khawatir begitu ratusan ayam mati mendadak, balita warga sekitar juga menderita sakit, termasuk anaknya.

“Anak saya juga flu dan demam tapi saya cuma bawa ke Puskesmas. Saya nggak tahu apakah penyakit ini ada kaitannya dengan banyaknya ayam yang mati apa nggak,” ujar Ani.

Hanya saja dia sangat khawatir sebab, ayam di sekitar rumahnya tak henti-hentinya mati mendadak. Kemarin pun tercacat ada dua ayam tetangganya mati. “Untungnya, ayam itu langsung dibakar pemiliknya.”

Dokter Pukesmas Sukmajaya, Irwan, mengakui kalau sebagian besar pasien yang berobat ke puskesmasnya kini menderita gejala flu serta demam tinggi.

“Memang ada peningkatan pasien yang menderita flu dan demam, tapi itu karena perubahan cuaca belum tentu ada kaitannya dengan flu burung,” tandas Irwan, kemarin.

Hotline flu burung

Sementara itu, Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok membuka sambungan telepon (hotline) bagi masyarakat yang ingin mengadukan keluhan terkait flu burung. Nomor telepon itu ialah (021) 77206784.

Distan memasang sambungan telepon itu menyusul meningkatkan perhatian dan kekhawatiran masyarakat terhadap flu burung.

“Sebenarnya, nomor hotline ini sebagai sarana komunikasi keluhan masyarakat terkait semua yang berhubungan dengan Dinas Pertanian, untuk saat ini terutama soal flu burung,” kata Khamid Wijaya, Kepala Distan Kota Depok.

Sambungan telepon itu, kata Khamid, untuk mempercepat proses penanganan atas pelaporan warga. Sehingga petugas Distan dapat lebih cepat bergerak. “Masyarakat juga bisa menyampaikan complain [protes] kepada kami, apabila kinerja kami dianggap tidak memuaskan,” tutur Khamid.(yud/apk)

sumber: http://monitordepok.com

Oktober 2005

Ayam di Depok Bebas Flu Burung

Detikinet.com, Rabu, 26/10/2005 07:06 WIB

Depok – Sejak ada kasus flu burung, ternak ayam dari luar kota yang masuk ke Depok harus disertai dengan surat kesehatan dari intansi terkait. Usaha itu didukung dengan didirikannya pos pengawasan yang khusus untuk memantau dan menghadang setiap ternak ayam yang masuk ke Depok.

“Petugas tidak akan segan-segan menolak ternak ayam yang tidak disertai surat sehat yang ditandatangani oleh dokter hewan asal ternak tersebut. Jadi, ternak ayam yang tidak dilengkapi surat kesehatan akan diusir dari Depok,” tegas Kepala Dinas Pertanian Pemkot Depok, Ir. Khamid Wijaya, Selasa (25/10).

Di wilayah Kota Depok, lanjut Khamid, baru ada satu pos pengawasan. Pos tersebut ditempatkan di wilayah Sawangan Baru. Di wilayah itu untuk menghadang ternak ayam yang berasal dari Tangerang.

“Pos pengawasan di tempat ini memang diprioritaskan untuk dibangun. Mengingat di wilayah Tangerang sudah terkena virus flu burung. Sebetulnya Depok membutuhkan 16 titik untuk pos pengawasan, tetapi setiap pos tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, maka saat ini baru mampu membangun satu unit pos pengawasan saja,” kata Khamid.

Setiap unit pos pengawasan lengkap dengan peralatannya memerlukan dana sekira Rp 100 juta. Untuk membangun 16 unit pos pengawasan dibutuhkan dana sekira Rp 1,6 miliar. Pihaknya mengharapkan bantuan dana dari Provinsi Jawa Barat. ( D-7 )

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: