Abdul Haris

Ir. Abdul Haris, MPM

Desember 2008

Depok Gelar MTQ IX

Jumat, 12 Desember 2008

DEPOK — Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) IX se-Kota Depok yang digelar 11-13 Desember 2008 tak hanya mengejar prestasi semata. Tapi, panitia mengemasnya untuk mewujudkan masyarakat religius dan sejahtera.

”Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan, warga Depok bisa benar-benar mencapai kesejahteraan,” ujar Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail, saat membuka MTQ IX di Masjid Jami Al Huda, Kompleks Timah, Cimanggis, Depok, Kamis (11/12).

Ia menekankan bahwa kecintaan warga Depok untuk mempelajari Alquran seharusnya lebih meningkat. Lantaran, jumlah pondok pesantren (ponpes) di Depok telah bertambah menjadi 62 ponpes. Bahkan, telah berdiri Islamic Centre Baitul Quran yang memfasilitasi umat Muslim untuk menghafal Alquran.

Tapi, Wali Kota lebih bersyukur dengan perkembangan sumber daya manusia Depok yang mulai menunjukkan potensi MTQ tingkat kota dan provinsi. Sebab, dua tahun sebelumnya, Depok belum bisa mengirimkan kafilah dari kalangan warganya sendiri. Antusiasme warga pada kegiatan yang didanai APBD 2008 ini lebih meningkat dari tahun lalu. Hal itu terlihat dari pawai ta’aruf yang digelar sebelum acara pembukaan yang diikuti 5.000 peserta dari enam kecamatan.

Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran Kota Depok sekaligus ketua panita MTQ Kota Depok, Abdul Haris, menyatakan, peserta cacat netra sebanyak lima orang, terdiri atas empat peserta putra dan satu peserta putri. Semua kecamatan, kecuali Beji dan Sawangan, mengirimkan wakil tunanetra.

Meskipun jumlah mereka tidak memenuhi kuota, yakni 12 orang per kategori. Namun, dengan adanya peserta cacat netra, akan merangsang minat para Muslim yang normal untuk lebih giat membaca dan menggali ilmu Alquran.

MTQ IX kali ini diikuti 211 peserta dengan 36 pendamping. Mereka akan mengikuti sembilan cabang lomba, yakni Tilawah tingkat anak, remaja, dan dewasa; qiro’at sab’ah, murattal, tahfidz 1 dan 5 juz/cacat netra; serta tahfidz 10, 20, 30 juz, tafsir, syahril dan fahmil Quran (cerdas cermat), kaligrafi, dan M2 KQ (menulis kandungan Quran). Kemampuan para peserta akan diuji oleh 47 dewan hakim dari Kandepag Kota Depok, MUI Kota Depok, dan Dewan Masjid Kota Depok. c84

UU Penanaman Modal disosialisasikan

Monitor Depok, 9 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Untuk memberikan pemahaman mengenai penanaman modal, Sabtu (6/12), dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang tentang Penanaman Modal di Balaikota Depok.

Adanya sosialisasi ini diharapkan warga memiliki pemahaman mengenai mekanisme penanaman modal di Indonesia dan Depok khususnya. Bertindak sebagai pembicara H.A Najiyulloh, Lc (Anggota Komisi VI Fraksi PKS dapil Depok dan Kokab Bekasi), Soetarto Soewardi (Anggota Komite Penanaman Modal, BKPM RI), dan M. Kholil ( Dosen Pascasarjana IPB Bogor dan Usahid Jakarta).

Abdul Haris pejabat Pemkot Depok yang mewakili Walikota Depok menjelaskan dengan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi publik. “Kami terbuka bagi setiap investor yang hendak melakukan investasi di Depok,” ujarnya.

Salah satu pembicara, Najiyullah, mengatakan saat ini Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dilirik kalangan investor dari luar negeri. “Namun, harus diakui saat ini Indonesia masih ketinggalan dengan Malaysia,” katanya. Setidaknya hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Indonesia.

Salah satu yang menjadi perhitungan enggannya investor masuk di Indonesia adalah soal perizinan. Dengan dibentuknya UU Penanaman Modal diharapkan memberikan daya tarik bagi pemilik modal.

Dalam kesempatan ini kedua pembicara lainnya juga memberikan pemaparan mengenai kendala dan permasalahan perizinan di Indonesia. Sesi tanya jawab para peserta secara umum menanyakan keefektifan UU ini untuk melindungi lingkungan. “Selama ini banyak yang membuka usaha di Indonesia akan tetapi akhirnya banyak lingkungan yang rusak dibuatnya,” kata salah satu peserta. Setidaknya hal ini juga patut menjadi perhatian.(mas)

Ribuan sapi dan kambing disembelih, Depok rayakan Idul Adha

Monitor Depok, 9 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Hujan yang mengguyur Depok pada sore hari tidak menyurutkan masyarakat Depok merayakan Idul Adha. Ribuan sapi dan kambing disembelih di sejumlah wilayah seusai shalat Idul Adha 1429 Hijriyah.

Hewan kurban tersebut diberikan kepada warga yang berhak menerimanya seperti kaum dhuafa, janda, jompo dan yatim piatu. Data sementara Bagian Kesra Kota Depok menyebutkan jajaran Pemkot Depok menyembelih 13 ekor sapi, 16 ekor kambing. Hewan kurban itu diserahkan kepada warga, salah satunya di Jl Proklamasi, Depok II Tengah Sukmajaya.

Sementara di wilayah Kec. Sukmajaya 183 ekor sapi dan 1.370 ekor kambing, di Kel. Tapos dan Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis sebanyak 58 ekor sapi dan 426 ekor kambing, di Kec. Sawangan 66 ekor sapi dan 513 ekor kambing.

SMU Pribadi, Jl Raya Margonda menyembelih 220 ekor sapi yang dibagikan kepada 5.000 kaum miskin. Warga RW05 Baktijaya, Sukmajaya menyembelih 9 ekor sapi dan 37 ekor kambing, di areal Masjid Al Huda, Griya Depok Asri, Depok II Tengah, warga menyembelih 40 ekor kambing.

Jumlah tersebut belum termasuk di kantor Samsat, Jl Merdeka, Sukmajaya yang menyerahkan 9 ekor kambing kurban kepada pengurus mushalla setempat untuk disembelih.

Usai shalat Idul Adha, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyerahkan seekor hewan kurban kepada pengurus PHBI setempat, Maman Badruzaman di lapangan Proklamasi kemudian disembelih oleh walikota untuk dibagikan kepada warga yang berhak menerima.

Asisten Pembangunan Pemkot Depok Abdul Haris didampingi Kabag Kesra Eka Bahtiar mengatakan, data sementara hewan kurban yang baru tercatat di wilayah Kec. Sawangan.

Sebanyak 66 ekor sapi, kambing 513 ekor senilai Rp1,3 miliar disembilih di wilayah itu. “Data keselurahan penyembelihan hewan kurban di Depok belum masuk secara keseluruhan,” ujar dia, kemarin.

Eka Bahtiar menambahkan, untuk wilayah Kec. Sukmajaya hewan kurban yang disembelih senilai Rp1,4 miliar, berupa 183 ekor sapi 1.370 ekor kambing.

Sedangkan dua wilayah kelurahan Tapos dan Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis menyembelih 58 ekor sapi dan 426 ekor kambing.

Kepedulian

Sebelumnya Kasubsi Samsat AKP Sri Widodo mengatakan, kurban kambing dari kantornya diserahkan dari tiga unsur yakni Polisi, Jasa Raharja, dan Dispenda. Jumlah kambing korban tercatat sembilan ekor.

Menurut dia, hewan kurban yang dibagikan kepada pengurus mushalla merupakan implementasi kepedulian terhadap lingkungan dan bentuk rasa syukur atas anugerah Allah SWT.

“Mudah-mudahan dengan kurban bisa membentuk karakter yang memberikan ketenangan jiwa,” ujarnya didampingi Perwira urusan (Paur) STNK setempat Iptu Sugeng.

H. Hasan, panpel penyembelihan hewan kurban di masjid Al Huda mengatakan hewan kurban yang disembelih sebanyak 40 ekor, diantaranya dari Lurah Mekarjaya H. Sarmili dan warga sekitar.

Hewan kurban itu dibagikan kepada warga RW01, 02 Mekarjaya, termasuk satpam Griya Depok Asri, kemudian warga 01 Tirtajaya dan 05 Sukmajaya. “Jadi dari 40 ekor kambing dibagikan kepada warga,” ujarnya.

DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Depok memotong sebanyak 159 ekor Sapi dan 273 Kambing di 14 titik yang ada di tujuh pimpinan cabang (PC) dan 27 pimpinan anak cabang (PAC) se-Kota Depok dan Bojong Gede.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dari para jamaah LDII se-Depok yang berjumlah sekitar 12.000 orang yang mengerti betapa besar manfaat pelaksanaan kurban,” kata Wakil Ketua LDII Kota Depok, H Ratman Latif.

Menurut dia, kurban memberikan berbagai manfaat yaitu memperkuat tali silaturahmi dan ukuwah Islamiah, membantu kaum dhuafa, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

“Dari tiap titik, disediakan sekitar 400- 500 kantong untuk dibagikan kepada kaum duafa dan warga sekitar. Tiap kantong berisi daging sapi dan kambing yang beratnya berkisar 1-2 kg.”

Ketika ditanyai soal kesehatan hewan yang akan dipotong, H Ratman menjelaskan setiap hewan yang telah dikumpulkan untuk dikurbankan telah diperiksa kesehatannya dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Alhamdulillah semua hewan yang dipotong dalam kondisi sehat. Kalaupun ada laporan hewan yang sakit, jangan dibagikan.”

Sementara itu, di beberapa wilayah Pancoran Mas, sejumlah warga tampak antusias mengikuti proses jalannya pemotongan hewan kurban bahkan diantara mereka ada yang melihat dari awal hingga akhir.

Di Masjid Al Awal dan Al Muhajirin beberapa ekor kambing dan sapi dikurbankan dalam hari raya kali ini. Tak sedikit pula kaum dhuafa yang menunggu pembagian daging kurban.

“Yah namanya setahun sekali jadi momen seperti ini tidak bisa dilewatkan, justru acara pemotongan hewan kurbannya yang jadi puncaknya,” ujar Mardi, warga Depok Jaya. Pemotongan hewan kurban jadi tontotan menarik bagi anak-anak. Ratri, warga Perumnas Depok Jaya misalnya, meski merasa takut tapi tetap menyaksikan penyembelihan hewan kurban.

“Takut juga sih ngeliatnya, tapi kita kan udah ngerti kalo ini untuk dibagikan ke orang-orang,” ujar Ratri bocah asal Perumnas Depok Jaya.(sud/m-12/m-9/why)

Oktober 2008

108 Pemuda ikut diklat kepemimpinan

Monitor Depok, 25 Oktober 2008

BAKTI JAYA, MONDE: Sedikitnya 108 pemuda yang mewakili 44 organisasi kemasyarakatan kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Diklat pertama kali yang diselenggarakan oleh Pemkot Depok dan KNPI Depok itu bertujuan a.l membangun nilai-nilai kebersamaan dan persatuan, meningkatkan hubungan kemitraan antar OKP dan pemerintah.

Tujuan kegiatan tersebut sesuai dengan temanya yaitu meningkatkan solidaritas, integritas dan profesionalitas menuju Depok yang melayani dan mensejahterakan.

Kegiatan berlangsung di Graha Insan Cita, Kamis (23/10) malam, dan dihadiri a.l Abdul Haris (asisten administrasi pembangunan Kota Depok), Azwar Darmansyah (Kepala Kantor Kesbang Linmas), Muksit Hakim (Camat Sukmajaya), Ketua KNPI Depok Syafei Asnap.

Dihadapan peserta diklat, Abdul Haris mengatakan tiga faktor bisa menentukan seorang pemuda menjadi pemimpin yaitu bakat sejak lahir, pendidikan, kemudian lingkungan. Selain itu, cerdas secara intelektual dan spiritual, kemudian memiliki empati, sharing (mencari tempat untuk berbagi) dengan yang lain.

Melalui kegiatan ini Haris mengharapkan akan tercipta solidaritas, integritas dan profesional agar para pemuda bisa mandiri, inovatif dan kreatif.

Di tempat sama, Eka Bachtiar, sekretaris panitia penyelenggara, mengatakan generasi muda dituntut untuk mampu menjawab tantangan pembangunan di masa datang, “Pemuda harus mempunyai pemikiran yang dinamis dan konstruktif dalam upaya menyikapi hal-hal yang sangat penting guna menyongsong era pembangunan yang semakin cepat.”

Ketua DPD KNPI Depok, Syafei Asnap, mengatakan pemuda siap menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kemajuan Kota Depok ke arah yang lebih baik. Namun hal itu tak mudah, karena perlu dukungan semua pihak termasuk kalangan birokrat.

Ketua Pemuda Panca Marga Kota Depok, Denny Romulo, di sela-sela acara mengemukakan dengan terselenggaranya kegiatan ini akan muncul pemuda yang memiliki solidaritas, integritas dan profesional.(sud/m10)

Juli 2008

ODHA Depok naik 60%

Monitor Depok, 9 Juli 2008

MARGONDA, MONDE Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mencatat jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Depok mengalami peningkatan hingga 60%, ini belum termasuk ODHA yang menyembunyikan statusnya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kota Depok dr Lies Karnawati kepada Monde menyebutkan data pada tahun 2000 hanya satu orang saja penderita HIV/AIDS.

Sementara berturut-turut tahun 2005 tingkat penderita HIV/AIDS 11 orang, tahun 2006 sebanyak 15 penderita HIV/AIDS. Tahun 2007 penderita sebanyak 24 penderira HIV/AIDS.

Jika diakumulasi dengan jumlah penderita HIV/AIDS sejak tahun 2000 lalu total penderita HIV/AIDS sesuai dengan catatan Dinkes sebanyak 114 orang. Fakta di lapangan menurut Lies, angkanya tak menutup kemungkinan akan lebih besar lagi dari apa yang tercatat oleh Dinkes.

Lies membandingkan jumlah pengguna kondom serta jarum suntik pada kelompok risiko tinggi pengidap HIV/AIDS di Depok dinilai tidak optimal.

Kepada wartawan Lies menuturkan dari total 10.000 jarum suntik alokasi per bulan yang didistribusikan oleh Dinkes untuk Needle Exchange Program (NEP) laporan hingga bulan Juni baru sembilan unit saja terserap.

Sementara tingkat penyerapan penggunan kondom tahun 2008 dari total 8.000 kondom didistribusikan perbulannya, hingga bulan Juni, baru 228 saja orang dengan resiko tinggi terkena HIV/AIDS yang mengambil sarung karet pengaman cuma-cuma itu ke Puskesmas.

Dibanding, pada tahun 2007 sesuai dengan catatan Dinkes Depok orang-orang yang mengalami resiko tinggi terjangkit HIV/AIDS menggunakan jarum suntik sebanyak 518 sementara untuk penyerapan kondom sebanyak 201 unit.

Lies menjelaskan bahwa Pemkot Depok sejak 2006 lalu mendapatkan alokasi kondom 8.000 unit per bulannya serta jarum suntik sebanyak 10.000 unit dalam waktu yang sama. Keduanya merupakan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma, guna mencegah merebaknya virus HIV serta penderita AIDS secara meluas.

Pemkot Depok melalui Dinkes, menyediakan fasilitas kondom serta jarum secara cuma-cuma itu, dengan memilih dua lokasi puskesmas. Di antaranya Puskesmas Sukmajaya serta Puskesmas Beji.

Bagi, mereka para pengguna jarum suntik dapat mengambil jarum suntik yang baru ke Puskesmas yang bersangkutan dengan menukarkan jarum suntik lama dari yang pernah mereka pakai.

Sesuai dengan data Dinkes hingga tahun 2007 sedikitnya terdapat sebanyak 114 pengidap HIV/AIDS di Kota Depok, sementara tahun 2008 belum belum ada data yang masuk.

Mereka yang memiliki resiko tinggi dengan penularan HIV AIDS adalah para homo seksual, waria, pengguna narkoba suntik (IDU), melalui transfusi darah, hemophilia, intrauterine (keturunan dari ibu yang telah mengidap HIV) serta sisanya tidak terlacak.

Sementara itu Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok Abdul Haris Maksum kepada Monde menduga rendahnya penyerapan kondom dan jarum suntik dilokasi yang telah disediakan secara cuma-cuma itu akibat di antaranya dua faktor malu atau pun enggan mengunakannya.

Namun maraknya perilaku seks yang menyimpang terutama di Depok harus diwaspadai. Dari hasil survai yang dilakukan oleh Lembaga Peduli Aids Karya Bakti Februari 2008 terhadap pasangan man sex with man (MLM) di Depok mencapai lebih 800 pasangan. Bahkan diperkirakan angka itu akan lebih besar lagi jika dibanding dengan fakta di lapangan.(ina)

Januari 2007

Jumat, DPRD Depok Bentuk Pansus Hak Angket

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra, Kamis, 04 Januari 2007

DEPOK, KOMPAS – DPRD Kota Depok menggelar Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) dengan agenda membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, Jumat (5/1) besok. Pengesahan Pansus Angket direncanakan digelar awal pekan depan dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Depok, Naming D Bothin, kepada Kompas, Kamis (4/1) pagi menjelaskan, jika Pansus sudah disahkan, langkah selanjutnya adalah Pansus melakukan penyelidikan atas enam kebijakan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il, yang dipertanyakan selama ini.

“Kita lihat sajalah, apakah kebijakan Nur Mahmudi itu melanggar secara administratif atau melanggar pidana atau perdata. Kita lihat saja hasil penyelidikan Pansus Hak Angket nanti,” kata Naming.

Seperti diberitakan sebelumnya, lima fraksi di DPRD Depok sepakat menggunakan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan atas enam kebijakan Nur Mahmudi yang dinilai melanggar undang-undang.

Enam kebijakan Nur Mahmudi itu adalah program pengolahan sampah Sipesat, perpanjangan HGB PT Megapolitan, perpanjangan siteplan Perumahan Telaga Permai di Cilangkap Cimanggis, staf khusus, pemasangan baliho dan lelang di Dinas PU Depok.

Kejaksaan Negeri Depok belum lama ini memerika sejumlah pejabat Pemkot Depok terkait program pengolahan sampah Sipesat, antara lain Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi dan Kepala Bappeda Abdul Haris.

Manajemen Satlak PPK-IPM

Manajemen Satlak memiliki fungsi pokok dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kesekretariatan dalam setiap pelaksanaan program Satlak PPK – IPM Kota Depok, serta melakukan pengembangan organisasi dalam konteks pemberdayaan seluruh sumber daya (resources) Satlak PPK- IPM Kota Depok

Penanggung Jawab : Walikota
Pengarah : Wakil Walikota
Ketua Satlak : Dra. Winwin Winantika, MM
Ketua Harian : Ir. Abdul Haris, MPM
Sekretaris Satlak : Drs. Dadang Wihana, Msi
Bendahara : R. M. Haryadi, S.Sos
Ketua Tim Monev : Drs. Iskandar Rais, MM
Sekretaris Tim Monev : Andi Kuswandi, SE
PJP Kesehatan : dr. Lies
PJP Pendidikan : Drs. Asep Roswanda
PJP Daya Beli : Ir. Khamid Wijaya

Desember 2006

Sampah. Pejabat Pemkot Depok Diperiksa Kejaksaan

Kompas, Jumat, 22 Desember 2006

DEPOK, KOMPAS – Pejabat Pemerintah Kota Depok hari Kamis (21/12) diperiksa Kejaksaan Negeri Depok sebagai saksi terkait dana program pengolahan sampah terpadu atau Sipesat untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tugu di Kecamatan Cimanggis.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Gatot Irianto membenarkan pemanggilan tersebut. Mereka yang dipanggil dan diperiksa di Kejari Depok adalah Kepala Bappeda Kota Depok Abdul Haris, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Agustin.

Abdul Haris yang ditanya secara terpisah menjelaskan, dia mendapat surat panggilan dari Kejari, Selasa (19/12), untuk dimintai keterangan seputar program pengolahan sampah Sipesat di Kelurahan Tugu.

Program Sipesat

Pemeriksaan ini terkait laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Kejari atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam enam kebijakan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il.

Keenam kebijakan itu adalah program Sipesat, pengadaan staf pendukung, pemasangan baliho, perpanjangan HGB PT Megapolitan yang membangun perumahan elite di Cinere, perpanjangan siteplan perumahan Telaga Permai di Cilangkap, Cimanggis, dan lelang proyek di Dinas PU Depok.

Persoalan yang sama juga diungkap 33 anggota dari lima fraksi di DPRD Depok yang kini sepakat menggunakan hak angket, yang akan menyelidiki enam kebijakan Nur Mahmudi. (KSP)

Nurmahmudi Dukung Pemeriksaan Pejabat Depok

TEMPO Interaktif, Jakarta:Jum’at, 22 Desember 2006

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memeriksa pejabat yang diduga korupsi pada program Sipesat (sistem pengolahan sampah terpadu) di Kelurahan Tugu, Cimanggis Depok.

“Bagus. Biar jelas dan tidak simpang siur,” kata Nurmahmudi kepada wartawan seusai memperingati hari Ibu di aula Balai Kota Depok, hari ini. Sebagai bentuk dukungan, Nurmahmudi telah mengijinkan Kejari memeriksa beberapa pejabat di Pemkot Depok.

Seperti diberitakan kemarin, tiga pejabat Pemkot Depok yang sudah diperiksa Kejari, antara lain pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Abdul Haris, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Agustin Sriyanti.

Program Sipesat ini merupakan salah satu kebijakan Nurmahmudi yang dinilai DPRD kota Depok bernuansa KKN. ENDANG PURWANTI

Pejabat Depok Diperiksa Kasus SIPESAT

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kamis, 21 Desember 2006

Tiga pejabat Pemerintah Kota Depok diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Depok hari ini. Mereka diduga terlibat penyimpangan dana pengadaan alat system pengolahan sampah terpadu (Sipesat) di Kelurahan Tugu, Cimanggis Depok senilai Rp 211 juta.

“Ini tahap awal penyelidikan mengenai dugaan penyimpangan prosedur pencairan keuangan pengadaan alat komposting sampah Sipesat, ” kata Gatot Irianto, Kepala Seksi Intel Kejari Depok di ruang kerjanya hari ini. Ketiga pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Abdul Haris, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Agustin Sriyanti.

Menurut Gatot pemeriksaan Sipesat dilakukan berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan dilakukan oleh tim intel Kejari sejak 30 November lalu. Program Sipesat di kelurahan Tugu, Cimanggis Depok adalah salah satu kebijakan Wali Kota Depok Nurmahmudi yang dinilai lima fraksi di DPRD kota Depok bernuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). NDANG PURWANTI

Agustus 2006

Dijajaki, Tol Parung-Sawangan-Pasar Jumat

Kompas, 14 Agustus 2006

DEPOK, KOMPAS–Pemerintah Kota Depok menerima proposal pembangunan jalan tol Parung-Pasar Jumat sepanjang 19 km dari investor swasta PT Multi Eka Karma. Pembangunan tol ini sudah pernah dibahas tahun 1997, namun karena terjadi krisis moneter berkepanjangan, rencana ini terhenti.

“Site plan sudah pernah dibuat dan ditandatangani. Tapi krisis ekonomi membuat rencana tersendat. Investor swasta melalui direkturnya Yusuf Effendi, mengajukan kembali pembangunan tol Parung-Pasar Jumat,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Badan Perencana Daerah (Bapeda) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin (14/8).

Menurut Dadang, sebagian besar lahan tol itu masuk wilayah Depok, dan akan terkoneksi dengan jalan tol P Antasari-Sawangan-Citayam sepanjang 22,7 km. “Hari Selasa pekan depan, akan dibahas proposal tol Parung-Pasar Jumat ini,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Depok, Abdul Haris, mengatakan rencana tol itu akan melintasi Parung-Jalan Raya Bojongsari dan Jalan Raya Cinangka (Sawangan), menembus Pondok Cabe, Ciputat dan berakhir di Pasar Jumat.

SPLP Tol Cinere-Jagorawi

Sementara itu Surat Pembebasan Lahan Pembangunan (SPLP) Tol Cinere-Jagorawi akan ditandatangani pekan depan. “Tak ada unsur kesengajaan dalam penandatanganan SPLP tol Cinere-Jagorawi. Ini semata-mata karena faktor teknis semata, bukan soal uang,” kata Dadang.

Menurutnya, terlambatnya penerbitan SPLP semata-mata karena alasan negosiasi peralatan dan alat angkut pembawa patok. Jadi terkait pelaksanaan pembebasan lahan. “Jangan sampai ada persepsi Depok menghambat penerbitan SPLP. Ini betul betul karena alasan teknis,” kata Dadang.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Senin sore, mengatakan SPLP akan diterbitkan setelah 17 Agustus. “Pokoknya setelah rame-rame Agustusan, baru pembangunan tol Cinere-Jagorawi dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Jalan tol Cinere-Jagorawi sepanjang 14,7 km yang melintasi sejumlah kompleks perumahan di Depok, rencananya beroperasi tahun 2009 mendatang. (KSP)

Juli 2006

Wali mutasi 43 pejabat, Dinilai kental intervensi

Monitor Depok, 20-Jul-2006

BALAIKOTA, MONDE: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail memulai reformasi birokrasi dengan memutasi 43 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Depok, kemarin.

Sementara itu sejumlah kalangan menilai Walikota Depok belum berani melakukan mutasi secara besar-besaran lantaran ‘terkubur’ dengan intervensi kekuatan lainnya.

Berkas 43 Pejabat Pemkot Depok yang dimutasi tertuang dalam Surat Keputusan No 821.24/SK.09/PEG/2006 tertanggal 19 Juli 2006. Pengucapan sumpah jabatan, pelantikan dan penandatanganan berita acara dilakukan di Balaikota Depok, kemarin.

Sejumlah 43 pejabat yang dimutasi a.l. Moch Ridwan yang semula Kepala Bawasda kini menjabat Kepala Disnakersos, Herman Hidayat (semula Kabag TU Bapeda kini Kabid Bina Program dan Teknis pada Dinas PU), Zamrowi (semula Kabid Pemerintahan dan Kesra Bapeda kini Kabag TU Bapeda), dan Abdul Haris (semula Pelaksana pada Bapeda kini Kabid Perencanaan Program dan Anggaran Bapeda).

Perlu disikapi wajar

“Penggantian posisi adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Tak terkecuali organisasi pemerintahan. Karenanya harus disingkapi secara wajar dan biasa,” ujar Walikota Nur Mahmudi kepada wartawan, usai pelantikan.

Dengan adanya pergantian pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Depok ini, diharapkan ada penyegaran dalam pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat.

Penggantian pejabat tersebut baru pertama kali dilakukan pasca pengangkatan Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok pada 26 Januari 2006 ini. Mutasi ini juga dilakukan sehari setelah RPJMD dan RPJPD Kota Depok disetujui Dewan.

Nur menegaskan, mutasi tersebut sudah sesuai prosedur, meski diakuinya hal itu dilakukan secara mendadak. Nama-nama pejabat yang digantikan berdasarkan usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok.

Lebih jauh, mutasi yang mendadak ini dimaksudkan agar semua pejabat SKPD tetap menjalankan tugasnya secara wajar dengan tidak memusingkan dan hanya mengurusi posisi semata.

Bahkan, ia menambahkan, pemberitahuan mutasi bagi 43 pejabat tersebut baru diinformasikannya kepada Sekda Depok Winwin Winantika, 18 Juli 2006. Dan informasi itu langsung diteruskan kepada seluruh SKPD pada hari yang sama.

Walikota Depok mengatakan mutasi kemarin merupakan tahap awal, dan bukan tak mungkin akan ada mutasi berikutnya. Hal itu terkait dengan pengoptimalan kinerja SKPD dalam pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Sementara itu, menanggapi adanya pemindahan tugas, Moch Ridwan yang kini menjabat Kepala Disnakersos merasa bersyukur karena diberi kepercayaan hingga masuk dalam jajaran pejabat SKPD yang dimutasi. “Ini merupakan bukti kalau saya masih dianggap mampu menjalankan tugas dan melayani masyarakat.”

Hal senada diungkapkan Herman Hidayat yang kini menjabat Kabag TU Bapeda. Dikatakannya, mutasi ini merupakan wujud kepercayaan pimpinan bahwa pejabat yang dipindahkan tersebut masih layak mengemban tugas.

Secara terpisah, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Kebenaran (FMPK) Adi Kumis menilai Walikota Depok tidak memiliki sikap berani menentukan kebijakan dan telah diintervensi oleh DPRD Depok, menyusul baru dilaksanakannya mutasi pejabat untuk pertama kalinya sejak kepemimpinannya.

“Mutasi yang dilaksanakan sehari setelah penetapan RPJMD memunculkan pertanyaan tersendiri, karena kita tahu sebelumnya sempat terjadi penolakan dan perdebatan panjang di Dewan mengenai program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD karena dianggap mission imposible,” ungkap Adi kepada Monde, kemarin.

Ia menilai RPJMD telah dijadikan sebagai alat oleh pihak legislatif terhadap eksekutif, sehingga kredibilitas Walikota melemah dan tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka dengan Dewan. “Dengan kata lain Walikota telah kalah sebelum berperang.”

Seharusnya, tambah Adi, sebagai pemegang hak prerogatif, Walikota berani menentukan pilihan siapa saja bawahannya yang pantas dan layak berkerjasama dengannya dalam menjalankan program-program pembangunan. “Intinya Walikota harus tegas dan tidak perlu takut akan tekanan dan intervensi pihak mana pun.”

Kenyataannya, dalam mutasi pejabat itu menunjukan sebuah gambaran Nur Mahmudi tidak memiliki sikap berani dalam menentukan kebijakannya sebagai kepala pemerintahan. Ia pun menyayangkan pejabat utama tak diganti. Seraya menyebutkan pejabat itu, ia menilai posisi pejabat strategis itu sudah melemah.

Sementara itu, Walikota Lira Depok Cahyo Putranto secara spesifik menyatakan ada pejabat yang baru tiga bulan di Pemkot (dari Bappenas) sudah mendapat promosi yang luar biasa di Bapeda Depok.

Yang dimaksud Lira adalah Abdul Haris, Kabid Perencanaan Program dan Anggaran Bapeda yang semula berposisi sebagai Pelaksana pada Bapeda. “Walikota seperti ‘membunuh’ karir pejabat yang sudah lama. Walau pun Abdul Haris dianggap berkualitas, rasanya masih banyak pejabat lama yang juga berkualitas sama.”

Lira Depok mempertanyakan apa acuan penilaian oleh Nur Mahmudi. Lira menyatakan menolak dengan tegas pejabat tersebut, karena jabatan Abdul Haris dinilai sangat strategis.

“Wajar bila Lira Depok mempertanyakan kapasitas dirinya, khususnya dalam menyerap dan mempelajari karakteristik Kota Depok dalam waktu cuma tiga bulan. Dapat dibayangkan kebijakan yang akan dimunculkannya kelak,” tandas Cahyo.(row/sb/m-2)