Profil Tokoh DEPOK

Abdul Wachyan

Drs. H. Abdul Wachyan M.Si.

Walikota Kota Administratif Depok (1988 – 1991)

Ketua Dewan Pembina Yayasan Kutawaringin (Universitas Subang)

Bupati Subang

Kepala Bappeda Propinsi Jawa Barat

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Jawa Barat.

Agustus 2008

Lengser Nasihati Wisudawan

Pikiran Rakyat online, 23 Agustus 2008

WISUDAWAN Universitas Subang yang berjumlah 123 orang dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Teknik, Sabtu (23/8) di Aula Pemerintah Kabupaten Subang mendengarkan nasihat Ki Lengser terlebih dahulu sebelum resmi diwisuda oleh Senat Unsub Subang.

Rektor Unsub Subang Dr. Iing Kosim mengatakan, lembaga yang dipimpinnya, meskipun masih relatif baru, telah mendapat kepercayaan yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini ditandai peningkatan jumlah mahasiswa yang pada tahun akademik 2007/2008 berjumlah total 961, sementara penerimaan tahun 2008/2009 jumlah mahasiswa yang mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan sebanyak 686 orang.

“Pada usianya yang ketiga, sudah ada tujuh fakultas, yakni Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,” kata Iing bangga.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Kutawaringin, Drs. H. Abdul Wachyan, dalam kesempatan itu, berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Subang yang telah memberikan perhatian banyak bagi perkembangan Universitas Subang. “Saat ini Universitas Subang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti ruang kuliah, laboratorium, dan gedung serbaguna,” kata Abdul Wachyan. (JU-14)**

Juni 2005

Pemprov Jabar Diadukan ke KPK

Sinar Harapan, 10 Juni 2005

Bandung, Sinar Harapan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up peng-adaan perlengkapan di lingkungan Provinsi Jawa Barat senilai Rp 40,3 miliar. Pengaduan itu disampaikan Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) melalui surat No 051/DH-DE/VI/2005 yang dikirim 8 Juni. Direktur BIGS, Dedi Heryadi.
Heryadi mengatakan pihaknya selama enam bulan melakukan penelusuran terhadap pembelian sejumlah perlengkapan yang nilainya mencapai Rp 100,59 miliar.
“Dari penelusuran yang kami lakukan ada indikasi mark up karena harga perlengkapan yang dibeli jauh lebih murah hingga 40 persen dari yang dilaporkan,” kata dia di Bandung, Kamis (9/6).
Anggaran sebesar Rp 100,59 miliar yang berasal dari APBD Jabar Tahun 2004 ini antara lain dibelikan 25 unit mobil ambulance, 9 unit pemadam kebakaran, 25 unit stoom walls, 25 unit dump truck serta 25 unit mobil tangga. Dari penelusuran BIGS diketahui jika ada selisih harga perlengkapan yang dibeli hingga Rp 40,3 miliar.
Menurut Dedi harga sebenarnya dari keseluruhan perlengkapan tersebut hanya sebesar Rp 60,225 miliar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10 persen serta ongkos kirim. Berbagai perlengkapan tersebut oleh Pemprov Jabar lalu disalurkan ke pemerintah kabupaten/ kota di seluruh Jabar.
Sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Jabar diduga terkait dalam pembelian perlengkapan ini. Di antaranya adalah mantan Kepala Bappeda Jabar, Abdul Wachyan, mantan Kabiro Pengendalian Program, I Budhyana, mantan Kabiro Keuangan Wahyu Kurnia serta Asda IV Pemprov Jabar, Warma Sutarma.
Dari para pejabat teras tersebut hanya Abdul Wachyan yang kini telah pensiun. Sementara selebihnya masih menjabat di lingkungan Pemprov Jabar. “Dugaan mark up ini sungguh luar biasa. Dana yang di-mark up sangat besar,” sesal Dedi.

Disertai Bukti
Laporan ke KPK pun disertai dengan setumpuk bukti-bukti. Menurut Dedi pihaknya sengaja melapor langsung ke KPK. Tujuannya supaya KPK dapat secepatnya turun tangan melakukan penyelidikan.
Dedi mengatakan pihaknya memang tidak lapor ke Kejati Jabar maupun ke Polda Jabar. Alasannya berdasarkan pengalaman penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kejati Jabar maupun Polda Jabar terkesan lamban.
Lain halnya dengan KPK. “KPK langsung menindak-lanjuti laporan kasus korupsi. Seperti yang dilakukan KPK terhadap kasus korupsi di KPU,” tandas Dedi. Dedi berharap KPK bersikap tanggap pula untuk secepatnya menyelidiki dugaan ini.
Sementara itu Kabiro Perlengkapan Pemprov Jabar, HR Riyadie, mengaku tidak tahu menahu dengan pembelian perlengkapan tersebut. “Saya baru menjabat pada akhir tahun 2004. Jadi saya tidak tahu apa-apa,” kelit Riyadie.
Menurut Riyadie kalau memang terjadi selisih harga disebabkan oleh pengaruh fluktuasi dollar. Pasalnya bisa saja harga perlengkapan naik melebihi perencanaan karena terjadi fluktuasi dollar. Kendati demikian, dana yang dianggarkan tidak ditambah. Kalau pun kemudian ada kelebihan maka sisanya langsung dikembalikan ke kas daerah. Riyadie
mengaku siap apabila sewaktu-waktu dirinya dimintai keterangan oleh KPK. (dio)

April 2005

Pendidikan Kelas Jauh Segera Ditertibkan

detikinet.com,   Selasa, 26 April 2005

Subang – Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Depdiknas menegaskan, maraknya pendidikan tinggi dengan sistem kelas jauh akan ditertibkan karena jelas telah melanggar aturan dan kekeliruan sehingga menimbulkan pemakaian gelar kesarjanaan yang patut dipertanyakan.

“Mudah-mudahan, dalam ruangan ini tidak ada yang memakai gelar demikian dan belajar di perguruan tinggi seperti itu haram hukumnya,” ungkap Dirjen melalui Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, Prof. Dr. Fuad Abdul Halim ketika menyerahkan SK izin Universitas Subang (Unsub) dari Mendiknas kepada Bupati Subang, Eep Hidayat sekaligus meresmikan Unsub, Kamis (21/4) di Aula Pemkab Subang.

Menurut Fuad, Depdiknas dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk menertibkan institut pendidikan tinggi kelas jauh yang katanya bergaransi. Sebab yang sudah jelas memenuhi standar hanya universitas terbuka. Namun bila pendidikan tinggi yang ada di daerah bekerja sama dengan universitas negeri, sah-sah saja dengan syarat untuk memperkokoh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi tersebut.

Mengenai Unsub yang merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) yang dikelola oleh Yayasan Kutawaringin milik Pemkab Subang, dikatakan Prof. Fuad jangan sampai didirikan untuk gengsi karena kabupaten lain telah terlebih dahulu memiliki universitas. Tetapi harus dilandasi oleh rasa kepedulian kepada masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.

“Sebuah universitas mempunyai beban berat, tidak sekadar memproduksi lembaran kertas ijazah. Tetapi juga menyangkut standar pendidikan karena setiap tahun akan dievaluasi, baik secara edukatif maupun administratif. Saya yakin ke depan akan semakin baik dan dikenal sebagai universitas yang sejajar dengan daerah lain asal tetap berpegang terhadap aturan yang ada,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan ketua APTISI Jabar-Banten, Prof. Dr. Djawad Dahlan, perguruan tinggi yang memiliki beban berat tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebab yang semula hanya tiga program mayor, lalu dikembangkan mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kini bertambah menjadi 9 program. “Ya, lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali,” katanya.

Ketua Yayasan Kutawaringin Subang, Drs. H. Abdul Wachyan, M.Si. menjelaskan, pendirian Unsub cukup memakan waktu lama. Tim pengkaji pun dibentuk dan ternyata sejak Bupati Subang yang dahulu, ketua DPRD sangat mendukungnya hingga keluar izin pendirian dan diresmikan.

Sebagai bukti dukungan terhadap Unsub, Bupati Subang Eep Hidayat langsung meminta legislatif untuk menganggarkannya dalam perubahan APBD, termasuk anggaran selanjutnya. Bahkan, ia pun akan mengeluarkan imbauan secara kedinasan kepada camat dan desa untuk mengirimkan calon mahasiswanya. Sehingga, Unsub yang memiliki 6 fakultas, yaitu fakultas ilmu administrasi, komunikasi, hukum, komputer, teknik, agrobisnis, dan rekayasa pertanian akan memiliki mahasiswa pertama sekitar 420 orang.

Salah seorang direktur sekolah tinggi yang ada di Subang, Drs. Daeng M. Makmur merasa salut terhadap tekad Pemkab Subang mendirikan universitas. Hanya yang perlu dijaga adalah keseimbangan anggaran dalam pengelolaannya, jangan sampai menyedot anggaran lain. Sebab bila tidak akan menguntungkan secara sepihak dan merugikan rakyat banyak. “Bagi saya Unsub tidak menjadi pesaing karena program pendidikannya tidak sama,” kata Direktur STIE, Sutaatmadja. ( B.76 B.58 )

Juli 2004

Menneg LH Tak Akan Keluarkan Amdal Jalan Dago-Lembang

Sinar Harapan,  Rabu, 28 Juli 2004

Bandung, Sinar Harapan

Menneg Lingkungan Hidup (LH), Nabiel Makarim, menyatakan ia tidak akan mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jalan Dago-Lembang selama jalan tersebut tetap dibuat melalui Taman Hutan Rakyat (Tahura) Juanda. Pembuatan jalan melalui Tahura Juanda dinilai melanggar aturan.

”Aturannya sudah jelas. Kawasan hutan lindung seperti Tahura Juanda tidak boleh ada pembangunan. Apapun alasannya. Maka itu saya tidak akan mengeluarkan izin Amdalnya untuk jalan Dago-Lembang,” kata Nabiel seusai melakukan penanaman pohon di lahan kritis di Desa Kiara Payung Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Selasa (27/7).

Menurut Nabiel apabila Pemprov Jabar menganggap perlu dibuat jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan antara Bandung hingga ke Lembang, sebaiknya jangan menggunakan jalan Dago-Lembang yang melalui Tahura Juanda. Ia menambahkan, sebelum menentukan jalan mana yang dipilih, hendaknya dilakukan studi yang cermat.

Rencana pembuatan jalan alternatif telah dirintis sejak tahun 1978. Kala itu untuk mengatasi kemacetan di jalan utama Bandung-Lembang, Pemprov Jabar menyiapkan jalan alternatif Ciumbeuleuit-Punclut-Lembang. Namun rencana ini gagal karena mendapat protes dari masyarakat.

Kemudian tahun 2002 Pemprov Jabar kembali menyiapkan jalur alternatif baru Dago-Lembang melalui Tahura Juanda sepanjang 7 km. Di samping jalan Dago-Lembang, disiapkan pula 6 jalur alternatif lainnya yakni Lembang-Cisarua-Kol Masturi-Cimahi-Tol Baros, Lembang-Parongpong-Sersan Bajuri-Geger Kalong-Ciwaruga Cihanjuang-Cimahi serta Lembang-Pagerwangi-Punclut-Ciumbeuleuit.

Jalur alternatif lainnya adalah Lembang-Cikidang-Bengkok-Dago, Lembang-Maribaya-Dago Pakar-Dago serta Lembang-Maribaya-Bihbul-Ujung Berung. Nabiel menyarankan dipilih jalur alternatif yang tidak melalui Tahura Juanda.

Sepakat Menolak

Sementara itu pada hari yang sama Tim Pengkaji Jalan Dago-Lembang DPRD Jabar melakukan pertemuan dengan para pakar hukum dan lingkungan. Di antara pakar tersebut adalah Prof Otto Sumarwoto, Indra Perwira SH, I Gde Panta Astawa SH dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, Chay Asdak.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Jabar, Abdul Wachyan, ini, para pakar tersebut sepakat untuk menolah rencana pembuatan jalur Dago-Lembang melalui Tahura Juanda. Menurut Otto Sumarwoto, sebelumnya para pakar sudah memberikan masukan kepada Pemprov Jabar.

”Kita sudah berulang kali bertemu dan membahas masalah ini. Kita selalu beberkan kajian yang kita punya. Tapi kajian kita ternyata tidak dijadikan sebagai masukan oleh Pemprov Jabar,” jelas Otto sedikit kecewa. Ditambahkan oleh Otto pembuatan jalan Dago-Lembang dikuatirkan semakin memperparah kerusakan di kawasan Bandung Utara.

Di samping menolak, para pakar ini mendesak dilakukannya penertiban terhadap bangunan yang ada di kawasan Bandung Utara. Bangunan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan karena dibangun di kawasan konservasi.

Menanggapi keberatan para pakar ini, Kepala Bappeda Jabar, Abdul Wachyan, berjanji akan meneruskannya ke Gubernur Jabar. ”Kajian dari para pakar akan menjadi pertimbangan bagi Pemprov Jabar untuk memutuskan,” ujar Wachyan. Gubernur Jabar, Danny Setiawan, berjanji tidak akan meneruskan rencana pembuatan jalan Dago-Lembang apabila ada keberatan dari masyarakat. (dio)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: