Profil Tokoh DEPOK

Adityawarman

Adityawarman

Desember 2008

Soal IMB Hotel Mutiara Kelapa Dua,  DPRD ajukan dua opsi

Monitor Depok, 2 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Dia mempertanyakan mengapa hanya Hotel Mutiara Kelapa Dua yang menjadi sorotan, padahal sejumlah bangunan di kawasan yang sama juga melanggar Perda No.12/2001 tentang RTRW.

Perda tersebut menyebutkan untuk akses UI bagian utara, ketinggian bangunan yang diizinkan maksimal dua lantai. “Faktanya sejumlah bangunan di daerah yang ditetapkan, memiliki ketinggian lebih dari dua lantai,” katanya. Anggota komisi A terdiri dari Ahmad Dahlan dari Fraksi PAN, Leuwi Oktaviano dari Partai Demokrat, Amsir dari Golkar serta Zainudin dari PDI-P melakukan tinjauan ke lapangan untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya.

Selama ini DPRd sering mendengar adanya desakan dari pihak Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada pemilih Hotel Kelapa Dua (saat ini berubah nama Mutiara Kelapa Dua) untuk membongkar bangunan atas.

Alasannya, hotel tersebut memiliki ketinggian melebihi dua lantai sehingg dianggap melanggar perda Perda No.12 tahun 2001 tentang RTRW tersebut.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok melalui suratnya No.700/777/DTB/X/2008 yang ditujukan kepada pemilik Hotel Mutiara Kelapa Dua menyebutkan permohonan IMB tidak bisa dilanjutkan.

Dahlan menuturkan jika pemerintah benar-benar ingin menegakkan perda seayaknya tidak Mutiara Kelapa Dua saja yang disorot, namun sejumlah bangunan lainnya.

Dengan diberlakukannya Perda tidak secara menyeluruh menurutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial. “Jika pemerintah ingin tegas tentunya aturan berlaku untuk bangunan baru juga bangunan lama sehingga tidak terkesan tebang pilih.”

DPRD menawarkan dua opsi dalam menyelesaikan permasalahan penertiban bangunan. Pertama, apabila pemerintah ingin serius dalam penegakan aturan, harus dengan cara adil kepada semua yang melanggar, baik bangunan lama maupun baru.

Kedua, jika memang perda yang mengatur ketinggian bangunan itu sudah tidak relevan lagi, maka dibutuhkan adanya peninjauan ulang dengan melakukan revisi perda tersebut.

Hotel Mutiara Kelapa Dua dikelola PT Purindo. Soft opening Diperkirakan hotel non-bintang ini sudah dilakukan sejak Oktober lalu dan diperkirakan bakal beroperasi penuh pada Februari mendatang.

Baru-baru ini, Pemilik Hotel Mutiawa Kelapa Dua Adityawarman untuk tahap pertama, pihaknya mengoperasikan 10 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang.(ina)

November 2008

Pelaku pariwisata siapkan paket Natal & Tahun Baru,  Genjot arus turis ke Depok

Monitor Depok, 15 November 2008

DEPOK, MONDE: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Depok Adityawarman mengatakan hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa arus kunjungan wisata ke Depok karena kordinasi antara Pemkot dan pelaku pariwisata masih lemah.

Namun, lanjut dia, sejak awal Pemkot Depok berambisi untuk mendatangkan turis sebanyak 1 juta orang. “Kita harus mulai dari mana agar target itu tercapai karena selama ini Depok belum punya database,” katanya kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, pelaku pariwisata terutama kalangan pengelola hotel dan restoran tengah menyusun paket wisata ke Depok dalam rangka memanfaatkan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Namun, lanjut dia, selain pelaku pariwisata, sektor usaha lainnya juga melakukan hal yang sama. “Bukan hanya kami (pengelola hotel), pusat perbelanjaan juga menyiapkan paket Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

PHRI sendiri saat ini tengah membangun database pariwisata Depok guna mendukung langkah Pemkot dalam mengembangkan sektor ini sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Dia menjelaskan tingkat isian hotel di Depok selama sepuluh bulan pertama tahun ini berkisar antara 50% hingga 60%, namun pada puncak perayaan Natal dan Tahun Baru bisa bertambah hingga menjadi 90%.

Aditya mengakui Depok tidak seperti Bogor yang selalu diburu para turis domestik dan mancanegara karena namanya sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia.

Banyak ke luar

Sementara itu, Ketua Asita Kota Depok Pramajuditya mengatakan hingga saat ini perusahaan tur and travel di daerah ini belum banyak menerima tamu dari luar (in bound), sebaliknya pesanan ke luar justru naik.

Asita hingga saat ini belum mengkordinasikan paket wisata Natal dan Tahun Baru di Depok. “Kami belum berkordinasi, namun yang pasti permintaan tur keluar pada Natal dan Tahun Baru naik,” katanya. Dia menyarankan kepada Pemkot Depok agar mengundang organisasi Asita dan PHRI untuk duduk bersama mendiskusikan pengembangan sektor pariwisata di daerah ini ke depan.

Menurut dia, secara kelembagaan dua organisasi tersebut belum pernah diundang Pemkot. “Secara pribadi pernah diundang Pemkot, namun secara kelembagaan setahu saya belum,” ujarnya. Asita meminta Pemkot Depok bisa menginventarisasi potensi pariwisata di daerah ini dan mempromosikan bersama pelaku pariwisata di Depok baik yang tergabung ke dalam organisasi Asita maupun PHRI.

Anggota PHRI saat ini tercatat lebih dari lebih 300 unit usaha dimana 11 merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan dan 300 rumah makan dan restoran.

Sedangkan Asita beranggotakan sekitar 30 perusahaan. Namun Pramajuditya menyayangkan anggota organisasi ini belum menjual Depok dalam paket tur. “Paket tur dibuat saat ada permintaan,” katanya.(aji)

September 2008

Penyegelan Hotel Kelapa Dua, Satpol PP bantah ada kesalahan prosedur

Monitor Depok, 25 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Sariyo Sabani membantah terjadinya kesalahan prosedur dalam penyegelan di Hotel Kelapa Dua. Menurut dia, semua sudah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Tidak benar kalau terjadi kesalahan proseur atau kesalahan segel. Pemilik bangunan sudah menandatangani surat pernyataan bahwa dia memang bersalah dan bersedia membongkar sendiri bangunannya, yakni lantai tiga dan lantai empat, paling lambat akhir Oktober mendatang,” kata Sariyo, kemarin.

Dia mengatakan, pemindahan segel dari lantai satu ke lantai tiga bukan berarti Satpol PP melakukan kesalahan dalam penyegelan tersebut.

Dalam kesempatan itu Sariyo juga membantah bahwa dirinya telah menghubungi Adityawarman sebagai pemilik hhotel, dan meminta sejumlah uang kepadanya terkait penyegelan tersebut.

“Masyarakat perlu mengetahui bahwa hal-hal seperti itu adalah sebuah bentuk penipuan. Kejadian tersebut sudah pernah terjadi. Ada yang menelepon mengaku sebagai Kasatpol PP, bahkan ada yang mengaku sebagai walikota dan meminta uang. Tapi jangan pernah meladeni permintaan seperti itu,” katanya.

Sariyo menyesalkan sikap Aditya sebagai pemilik hotel yang langsung mengungkapkan hal itu di media massa. “Seharusnya dia menghubungi saya dulu untuk klarifikasi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satpol PP menyegel Hotel Kelapa Dua yang berlokasi di Jalan Akses UI, karena dinilai tidak memiliki IMB.

Saat itu Sariyo mengatakan, penyegelan dilakukan lantaran pemilik hotel tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan oleh Satpol PP beberapa kali.

Menurut dia, dalam IMB yang telah diterbitkan terdapat izin pembangunan dengan sebanyak dua lantai, sementara fakta di lapangan bangunan Hotel Kelapa Dua saat ini mencapai empat lantai. Sementara Kabid Wasdal Distakotbang, Jondra Putra kembali mengatakan penyegelan yang dilakukan Satpol PP sudah melewati kewenangan mereka dan tidak sesuai Protap.

“Seharusnya Satpol PP melakukan penyegelan setelah mendapat surat permintaan dari Distakotbang. Surat permintaan penyegelan itu juga dilayangkan setelah Bagian Wasdal mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Sementara kami baru melayangkan satu kali surat peringatan,” katanya.

Karena itu menurut Jondra, pihaknya tidak satupun yang ikut dalam penyegelan itu karena tidak sesuai aturan. “Satpol PP hanya eksekutor. Seharusnya mereka bertindak setelah mendapat surat dari Distakotbang. Tidak bisa melakukan penyegelan sepihak seperti itu,” tandasnya. Tanpa ada surat dari Distakotbang, kata dia, maka tidak seharusnya Satpol PP bertindak menyegel maupun membongkar sebuah bangunan. “Ada prosedur yang mesti diikuti,” ujarnya.

Perintah pembongkaran dari Satpol PP kepada pemilik bangunan, dinilainya juga sudah diluar kewenangan Satpol PP. “Saya pikir tidak semudah itu menyuruh orang membongkar bangunan. Pembongkaran itu dilakukan jika sudah ada surat perintah dari walikota,” katanya.(van)

Diduga salah prosedur,  Segel Hotel Kelapa Dua dipindahkan

Monitor Depok, 23 September 2008

TUGU, MONDE: Pemindahan segel itu disinyalir karena adanya kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses penyegelan sebelumnya, yakni segel semula di lantai satu. Pemindahan segel oleh Satpol PP kemarin sore. Satu regu Satpol PP yang dipimpin tim pelaksana lapangan, Siman, membuka gembok dan segel yang ditempel di pintu masuk bangunan tersebut.

“Saya hanya memimpin pasukan di lapangan. Mengenai penjelasan resmi, silahkan tanyakan kepada komandan di kantor,” tuturnya. Sebelumnya Satpol PP Depok pada tanggal 16/9 melakukan penyelegalan bangunan hotel kelapa dua, Tugu.

Kepala Satuan Satpol PP kota Depok Sariyo Sabani mengatakan penyegelan hotel kelapa dua dilakukan lantaran pihak pemilik hotel Adityawarman tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan oleh Satpol PP beberapa kali.

Sariyo menyebutkan fisik bangunan yang pembangunannya telah mencapai 90%. Berdasarkan data di lapangan bangunan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), nomor:640/148/IMB/DTD/2008 tertanggal 25 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Rendra Fristoto.

Sementara pemilik Hotel Kelapa Dua, Adityawarman mengatakan Jumat pekan lalu dirinya dipanggil oleh Satpol PP, dan dirinya diminta menandatangani surat pernyataan bersalah dalam hal pengurusan IMB. “Saat itu saya terpaksa menandatangani karena ingin segel yang dipasang di bangunan punya saya segera dicabut,” katanya. Kendati demikian, Aditya tetap merasa dirinya tidak bersalah.

“Bangunan lantai satu dan lantai dua sudah memiliki IMB. Kecuali lantai tiga dan lantai empat yang IMB-nya dalam pengurusan. Tapi kenapa yang disegel justru di lantai satu juga,” ujarnya.

Semenjak penyegelan tersebut, Aditya mengaku omset di usaha travel kepunyaannya menurun drastis hingga 100%. “Biasanya ada sekitar 30 sampai 40 pengunjung dengan omset mencapai Rp 25 juta per hari. Namun sejak disegel tidak ada pengunjung yang datang,” katanya. Hal yang sama dinyatakan oleh Hani, karyawan travel di tempat itu. “Saya sudah bekerja di sini sekitar lima tahun. Biasanya menjelang Lebaran banyak pengunjung yang datang membeli tiket untuk pulang kampung. Namun sekarang nggak ada lagi,” katanya.

Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Kelapa Dua Bersatu (FKKB) Yasin Bia menyesalkan sikap pemilik hotel yang menamai hotel bernama kelapa dua, “Hotel boleh beroperasi tapi nama hotel harus segera ganti nama,” katanya kemarin.(m-10/van).

Kasatpol PP: Itu penipuan. Pemilik Hotel Kelapa Dua mengaku diperas

Monitor Depok, 18 September 2008

MARGONDA, MONDE: Sehari setelah penyegelan Hotel Kelapa Dua oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, pemilik hotel bernama Adityawarman mengaku diperas dan dimintai uang oleh orang yang mengaku Kasatpol PP, Sariyo Sabani.

“Sekitar pukul 08.00 saya mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Beni. Dia mengaku sebagai anggota Satpol PP dan meminta saya menelepon Kasatpol PP sembari memberikan nomor teleponnya di 081210077979,” ujar Adityawarman, kemarin.

Saat Aditya menghubungi nomor tersebut, terdengar suara orang yang berbeda dengan suara Sariyo Sabani. Tapi orang tersebut menurut dia, mengaku sebagai Sariyo. Orang itu mengaku telah berkoordinasi dengan Walikota Nur Mahmudi Isma’il dan meminta Adityawarman untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening BCA nomor 2370079971 atas nama Bambang Heryanto, agar penyegelan hotelnya dibatalkan.

“Saya mengajak orang yang mengaku Kasatpol PP itu untuk bertemu, namun dia menolak dan meminta saya untuk segera menyetorkan uang yang diminta,” ujarnya.

Monde yang mencoba menghubungi nomor yang dimaksud kemudian dijawab oleh suara seorang pria. Dia kemudian juga mengaku sebagai Kasatpol PP Sariyo Sabani, namun dari suaranya terdengar berbeda.

Mengenai penyegelan yang dilakukan Satpol PP, Adityawarman mengaku menyangkan hal itu. “Saya sebenarnya sudah mengurus perubahan IMB, dan itu sedang dalam proses. Tapi kenapa tiba-tiba saja Satpol PP menyegel sehingga saya sekarang tidak bisa berusaha,” katanya.

Aditya mengaku sudah membuka usaha di tempat itu sejak 1995. “Dulunya saya membuka wartel dan biro perjalanan. Bangunannya masih semi permanen,” ujarnya.

Kemudian pada pada 2007 dia mengajukan perubahan IMB, dan IMB yang baru itu keluar pada 25 Maret 2008 ditandatangani oleh Kepala Distakotbang, Rendra Fristoto.

Dalam IMB yang baru itu Aditya mendapat izin untuk membuat bangunan dua lantai. Namun dia kemudian menambah dua lantai lagi dari izin yang ada. Bangunan yang baru itu hingga sekarang sudah selesai hampir 90% dan direncanakan diresmikan seusai lebaran.

Namun pada 13 Agustus lalu Aditya dapat surat peringatan pertama dari Distakotbang untuk menghentikan kegiatan pembangunan, karena pembangunan yang dilakukan tidak sesuai IMB.

Setelah mendapat SP 1, Aditya mengajukan berkas untuk perluasan pembangunan pada 29 Agustus. Namun pada hari yang sama dia juga mendapat surat penyegelan dari Satpol PP.

Sebelumnya dia juga sudah diundang oleh Satpol PP pada 15 Agustus untuk membicarakan pembangunan hotelnya tersebut. “Kemudian pada tanggal 11 September saya juga sudah menghadap kepada Satpol PP. Saat itu beliau mengizinkan untuk menyelesaikan pembangunan di lantai I dan lantai II. Untuk lantai III dan IV katanya harus menunggu keluarnya IMB perubahan yang sudah diajukan,” kata Aditya.

Namun tiba-tiba saja pada 16 September anggota Satpol PP mendatangi bangunannya tersebut dan langsung melakukan penyegelan. “Saat saya tanya kenapa disegel, Satpol PP hanya menjawab tengah menjalankan tugas. Tapi tidak jelas tugas dari siapa,” katanya.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan, Rendra Fristoto yang dihubungi Monde mengaku bahwa Hotel Kelapa Dua itu sudah mendapat IMB untuk dua lantai. Namun mereka kemudian menambah dua lantai lagi.

“Seharusnya jika dilakukan penyegelan, hanya dua lantai tambahan, karena yang dibawah sudah ada IMB-nya,” kata Rendra.

Sementara Kabid Wasdal Distakotbang, Jondra Putra mengatakan penyegelan yang dilakukan Satpol PP sudah melewati kewenangan mereka dan tidak sesuai Protap.

“Seharusnya Satpol PP melakukan penyegelan setelah mendapat surat permintaan dari Distakotbang.

Surat permintaan penyegelan itu juga dilayangkan setelah Bagian Wasdal mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Sementara kami baru melayangkan satu kali surat peringatan,” katanya.

Karena itu menurut Jondra, pihaknya tidak satupun yang ikut dalam penyegelan itu karena tidak sesuai aturan. “Satpol PP hanya eksekutor. Seharusnya mereka bertindak setelah mendapat surat dari Distakotbang. Tidak bisa melakukan penyegelan sepihak seperti itu,” tandasnya.

Jondra juga membantah pernyataan Kasatpol PP yang mengatakan izin untuk hotel seharusnya ditandatangani oleh walikota.

“Dalam Peraturan Walikota nomor 07/2007 tentang pengajuan permohonan IMB dan sertifikat layak fungsi sebagai penjabaran Perda IMB dinyatakan bahwa IMB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas adalah IMB dengan fungsi bangunan dan fungsi hunian, rumah tinggal, rumah deret, bangunan dengan fungsi usaha dan campuran dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi. Sedangkan hotel yang disegel itu luasnya cuma 300 meter persegi,” katanya.

Sementara Sariyo saat dihubungi melalui telepon membantah melakukan pemerasan dan meminta uang kepada pemilik hotel yang disegel.

“Hal seperti itu sudah biasa terjadi. Selalu ada orang yang mengaku sebagai saya dan meminta uang setelah dilakukan penyegelan. Bahkan kadang-kadang ada yang mengaku sebagai walikota. Saya katakan itu merupakan penipuan,” ujar Sariyo.

Dia menyarankan agar permintaan untuk menyetorkan uang melalui rekening bank itu tidak dilakukan.

Mengenai penyegelan seluruh bangunan hotel, Sariyo mengatakan sudah sesuai aturan. “Kami melakukan penyegelan seluruh bangunan. Tidak mungkin hanya menyegel lantai tiga dan empat karena bangunannya merupakan satu rangkaian,” ujarnya(van)

Agustus 2008

Hotel Kelapa Dua beroperasi bulan ini

Monitor Depok, 8 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Hotel Kelapa Dua di Kota Depok ditargetkan mulai dioperasikan akhir bulan ini. Pemilik Hotel Kelapa Dua Adityawarman mengatakan saat ini konstruksi hotel sudah memasuki tahap finishing.

“Kontruksi sudah masuk pada tahap akhir, insyaallah akhir bulan ini kami menggelar soft opening sebagai tanda hotel ini mulai dioperasikan,” katanya kepada Monde, kemarin.

Dia enggan menyebutkan nilai investasi hotel tersebut, namun dia menjelaskan hotel ini dibangun diatas area seluas 300 meter. Kelasnya tidak berbintang, namun berfasilitas hotel bintang.

Untuk tahap pertama, pihaknya mengoperasikan 20 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang. “Kami hanya tidak memiliki kolam renang, kalau fasilitas lainnya sama seperti hotel bintang,” ujarnya.

Menyinggung soal tingkat isian hotel di Depok, Ketua PHRI ini menjelaskan selama musim liburan sekolah tahun ini naik hingga 30% jika dibandingkan rata-rata okupansi hotel pada hari biasa yang berkisar antara 50% hingga 60%.

Dia menjelaskan andalan Depok dalam menarik turis saat ini adalah Masjib Kubah Mas dan wisata pendidikan. Angka pengunjung ke masjid itu selama liburan ini naik secara signifikan.

Angka tingkat isian hotel di Depok bisa naik jika pengunjung masjib Kubah Mas terutama dari Malaysia menginap di daerah in.

“Pengunjung dari Malaysia juga kabarnya membludak, sayangnya mereka tidak menginap di Depok,” katanya.

Hotel dan resort yang beroperasi di Depok saat ini mencapai 12 buah dengan 300 kamar. Selama liburan, perhotelan di daerah itu menggelar berbagai event dalam rangka menaikkan tingkat isian.

Pelaku pariwisata dan Pemkot Depok belum menyusun program bersama guna menarik turis ke daerah ini hingga dapat mendongkrak tingkat isian hotel.

Namun, lanjut dia, ke depan PHRI dan Asita Depok akan merancang program bersama dalam rangka menaikkan daya tarik orang untuk tinggal dan menginap di Kota Belimbing ini. “Saat ini, programnya sedang kami susun,” katanya.

Selain itu, PHRI mengajak pemilik pusat perbelanjaan modern dan mal, bank dan asosiasi-asosiasi lain untuk membuat event bersama guna menyambut puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2009 mendatang.

Menurut dia, daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata alternatif setelah Bogor mengingat letak kota ini yang sangat strategis.

Depok menjadi alternatif bagi warga Jakarta atau Indonesia yang ingin menikmati suasana liburan yang nyaman dan tenang, tapi pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk membuat blue print (cetak biru) pariwisata.(aji)

Juli 2008

Turis ke Jabar capai 14 juta.  Kontribusi Depok dibawah 5%

Monitor Depok, 25 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Para pelaku pariwisata Kota Depok memperkirakan kontribusi daerah ini terhadap total arus kunjungan wisata ke Provinsi Jawa Barat selama enam bulan pertama tahun ini masih kecil, yakni dibawah 5% dari total 14 juta orang.

Pemkot Depok tahun ini menargetkan dapat menarik turis domestik dan asing sebanyak 1 juta orang atau naik 20% jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 800.000 orang. Jika tercapai, maka kontribusi Depok terhadap Jabar sekitar 2,9%.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel (Asita) Kota Depok Pramajuditya mengatakan kontribusi daerah ini terhadap total wisawatan yang datang ke Provinsi Jabar masih minim.

“Kalau memang target turis ke Depok tahun ini 1 juta, berarti kontribusi ke Jabar masih dibawah 5%. Angka itu logis apalagi pelaku pariwisata belum banyak yang membuat paket wisata ke kota ini,” katanya kepada Monde, kemarin.

Pemprov Jawa Barat merelease arus kunjungan wisata di provinsi itu selama semester pertama tahun ini mencapai 14 juta orang, dimana 300.000 diantaranya merupakan wisawatan mancanegara.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, HI Budhiyana mengatakan tingkat kunjungan wisata di Jawa Barat baru sekitar 40% dari target 35 juta selama tahun ini, “Tapi kami opti mistis bisa tercapai,” katanya kemarin tulis Antara.

Budhiyana menyebutkan, 40% kunjungan wisata Jawa Barat dilakukan pada week end atau akhir pekan. Beberapa kawasan wisata di Jabar yang menjadi primadona adalah wisata belanja dan kuliner di Kota Bandung dan sekitarnya, Bogor serta Priangan Timur.

“Tingkat kunjungan wisata ke Kota Bandung masih tertinggi. Tercatat saat liburan sekolah lalu mencapai 1,5 juta wisatawan,” katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman kunjungan wisata triwulan pertama dan kedua biasanya lebih kecil dibanding triwulan ketiga dan keempat.

Hal itu membuat Jawa Barat masih optimistis bisa mencapai target kunjungan wisata pada 2008, termasuk target 750.000 wisatawan mancanegara.

“Liburan ke obyek wisata air panas juga meningkat tajam tahun 2008 ini, sehingga ada pengembangan obyek wisata itu di kawasan Sukabumi dan Kuningan,” katanya.

Sementara itu terkait SKB lima menteri tentang perubahan hari kerja dimana Sabtu dan Minggu jadi hari kerja, secara tidak langsung akan berpengaruh terutama dalam jangka panjang.

“Selama ini tak ada masalah, namun perubahan budaya itu jelas akan mempengaruhi sektor pariwisata meski tidak akan terlalu signifikan. Yang terpenting, lanjut dia, tetap terjaminnya keamanan sehingga iklim pariwisata tetap kondusif,” kata Budhiyana.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok Adityawarman mengatakan kecilnya kontribusi Depok terhadap Jawa Barat karena kota ini belum menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan.

Dia menilai program pariwisata yang digelar Pemkot Depok tidak melibatkan pelaku pariwisata sehingga implikasinya tidak signifikan. “Di sini (Depok-red), Pemkot dan pelaku pariwisata jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Menyinggung soal blue print (cetak biru) pariwisata, Adityawarman menjelaskan organisasinya saat ini tengah menyusun konsep cetak biru sektor pariwisata yang nantinya menjadi dasar pengembangan pariwisata di daerah ini.(aji)

Juli 2008

Kontribusi pariwisata Depok kecil

oleh : Tularji. Bisnis.com, Kamis, 24 Juli 2008 19:12 WIB

JAKARTA (Bisnis.com): Para pelaku pariwisata Kota Depok memperkirakan kontribusi daerah ini terhadap total arus kunjungan wisata ke Provinsi Jawa Barat selama enam bulan pertama tahun ini masih kecil dibawah 5% dari total 14 juta orang.

Pemkot Depok tahun ini menargetkan dapat menarik turis domestik dan asing sebanyak 1 juta orang atau naik 20% jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 800.000 orang. Jika tercapai kontribusi Depok terhadap Jabar sekitar 2,9%.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel (Asita) Kota Depok Pramajuditya mengatakan kontribusi daerah ini terhadap total wisawatan yang datang ke Provinsi Jabar masih minim.

“Kalau memang target turis ke Depok tahun ini 1 juta, berarti kontribusi ke Jabar masih di bawah 5%. Angka itu logis apalagi pelaku pariwisata belum banyak yang membuat paket wisata ke kota ini,” katanya, hari ini.

Pemprov Jawa Barat merelease arus kunjungan wisata di provinsi itu selama semester pertama tahun ini mencapai 14 juta orang, sebanyak 300.000 di antaranya wisawatan mancanegara.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok Adityawarman mengatakan kecilnya kontribusi Depok terhadap Jawa Barat karena kota ini belum menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan. Program pariwisata yang digelar Pemkot Depok, tegasnya, tidak melibatkan pelaku pariwisata sehingga implikasinya tidak signifikan. “Pemkot dan pelaku pariwisata jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Menyinggung soal blue print (cetak biru) pariwisata, Adityawarman menjelaskan organisasinya saat ini tengah menyusun konsep cetak biru sektor pariwisata yang nantinya menjadi dasar pengembangan pariwisata di daerah ini.(yn)

Pariwisata Jabar minim perhatian

Monitor Depok, 17 Juli 2008

BANDUNG, MONDE: Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan saat ini dunia pariwisata di Jawa Barat belum dapat dioptimalkan dengan baik.

“Salah satu penyebab tidak berkembangnya dunia pariwisata adalah minimnya perhatian pemerintah,” katanya saat dilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat di Grand Hyatt, Bandung, kemarin malam.

Di sisi lain, lanjut dia, banyak investor yang enggan berinvestasi di sektor pariwisata, salah satunya akibat pengurusan izin investasi yang masih memberatkan, padahal masih banyak objek pariwisata di Provinsi ini yang memiliki nilai jual tinggi.

Dia menilai selama ini pemerintah kurang memahami persoalan mengenai pariwisata dan penentuan segmen pasar. “Kurangnya pemahaman para pejabat terhadap pasar mendorong dunia pariwisata tidak terurus,” katanya.

Soal perizinan, menurut dia, masih menjadi kendala utama karena selama ini untuk mengurus surat izin memerlukan waktu lama bahkan tahunan sehingga persoalan ini harusnya menjadi perhatian serius oleh bagi pemerintah.

Dia menjelaskan proses perizinan di Jabar perlu direformasi sehingga para investor yang akan menggarap sektor pariwisata menjadi tenang. Selama ini pemerintah ingin melihat hasilnya dulu baru memberikan perhatian. “Tapi bagaimana hasilnya mau baik, sedangkan soal perizinan saja dipersulit.”

Berkaitan dengan promosi yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang tepat sasaran sehingga dunia pariwisata di Jawa Barat kurang terekspos. Seharusnya dalam melaksanakan promosi melibatkan pengusaha yang bergerak di dunia pariwisata.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan akan memberikan perhatian serius di sektor pariwisata. “Selama ini dunia pariwisata memberikan konstribusi daerah yang besar sehingga perlu ditingkatkan,” katanya.

Soal keluhan lambatnya pengurusan perizinan, Gubernur menegaskan akan melakukan reformasi sehingga proses pembuatan izin tidak berjalan lamban. Sedangkan agenda promosi akan diserahkan kepada pelaku pariwisata sehingga lebih tepat sasaran.

“Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan aturan atau pelayanan yang nyaman. Selama ini pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan pariwisata sehingga sektor ini bergerak ke arag yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar.”

Ketua PHRI Depok Adityawarman menjelaskan seharusnya pemerintah memberikan regulasi mengenai dunia wisata, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada pelaku usaha. “Yang perlu diperhatikan, pariwisata harus ditangani oleh aparat yang memahmi industri ini,” ujarnya.(mas)

Pariwisata belum bisa diandalkan

Monitor Depok, 17 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Dunia pariwisata Depok belum bisa diandalkan, penyebab adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung serta sosialisasi yang tidak efektif. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi pariwisata kota ini, Monde mewawancarai Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok Adityawarman. Berikut petikannya.

Menurut Anda apa yang menjadi kendala tidak majunya dunia pariwisata Depok?

Selama ini pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada publik seputar pariwista, akibatnya potensi pariwisata di Depok belum dikenal dengan baik. Selain itu, promosi dilakukan secara sepihak yakni oleh pemerintah Kota Depok sendiri, sedangkan para pelaku pariwisata tidak terlalu dilibatkan. Kemudian program pariwisata juga disusun dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah sehingga hasilnya banyak yang tidak tepat sasaran.

Bagaimana saran Anda agar kendala pengembangan sektor pariwisata di kota ini bisa teratasi?

Menurut hemat saya, kebiasaan lama yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus diubah, salah satunya adalah konsep promosi yang selama ini dipegang pemerintah harus diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata. Sebab yang memahami masalah pariwisata adalah pelakunya, sementara pemerintah melakukan pengawasan.

Jika promosi dilakukan oleh pelaku usaha, bagaimana dengan pemerintah daerah?

Wewenang pemerintah di sini tetap jelas, yakni membuat regulasi atau kebijakan yang dapat mendorong berkembangnya dunia pariwisata. Pemkot juga memberi fasilitas pelayanan yang memadai bagi majunya industri pariwisata. Pembagian yang jelas seperti ini akan memperlihatkan proses penanganan sektor pariwisata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jika kebijakan telah dibuat Pemkot, maka teknis pelaksananya adalah pelaku usaha.

Kendala lain apa yang menghambat perkembangan dunia wisata di Depok?

Sarana penunjang dunia pariwisata di Depok kurang memadai sehingga mengurangi kenyamanan pengunjungnya. Selain itu, masalah perizinan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah ini.

Solusi apa yang perlu segera dilakukan bersama?

Dunia pariwisata membutuhkan peran serta berbagai pihak untuk memajukannya sehingga antara pelaku usaha dengan pemerintah harus saling bersinergi untuk memajukan dunia pariwisata di Depok ini. Pemerintah dan pelaku usaha harus duduk bersama membahas persoalaan pariwisata guna mencari solusi yang tepat bagi daerah ini.

Hunian hotel di Depok naik 30%

Monitor Depok, 11 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok Adityawarman mengatakan lonjakan tersebut cukup menggembirakan, namun angkanya tidak signifikan.

“Ada peningkatan kira-kira 30% selama musim liburan sekolah ini. Itu cukup bagus namun angkanya bisa meningkat jika ada aktivitas wisata yang dapat menarik turis asing maupun dalam negeri untuk berkunjung ke Depok,” katanya kemarin.

Dia menjelaskan andalan Depok dalam menarik turis saat ini adalah Masjib Kubah Mas dan wisata pendidikan. Angka pengunjung ke masjid itu selama liburan ini naik secara signifikan.

“Pengunjung dari Malaysia juga kabarnya membludak, sayangnya mereka tidak menginap di Depok,” katanya.

Hotel dan resort yang beroperasi di Depok saat ini mencapai 12 buah dengan 300 kamar. Selama liburan, perhotelan di daerah itu menggelar berbagai event dalam rangka menaikkan tingkat isian.

Rancang program

Pelaku pariwisata dan Pemkot Depok belum menyusun program bersama guna menarik turis ke daerah ini hingga dapat mendongkrak tingkat isian hotel.

Namun, lanjut dia, ke depan PHRI dan Asita Depok akan merancang program bersama dalam rangka menaikkan daya tarik orang untuk tinggal dan menginap di Kota Belimbing ini. “Saat ini, programnya sedang kami susun,” katanya.

Selain itu, PHRI mengajak pemilik pusat perbelanjaan modern dan mal, bank dan asosiasi-asosiasi lain untuk membuat event bersama guna menyambut puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2009 mendatang.

Menurut dia, daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata alternatif setelah Bogor mengingat letak kota ini yang sangat strategis.

Depok menjadi alternatif bagi warga Jakarta atau Indonesia yang ingin menikmati suasana liburan yang nyaman dan tenang, tapi pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk membuat blue print (cetak biru) pariwisata.

Kota Depok didukung dengan fasilitas jalan sepanjang 361.486 km, listrik 584.204.042 kwh, telephone sebanyak 79.500 SSL, PAM 15% dengan total 38.000 sambungan rumah dan 1 terminal.

Secara biogeografis karena kestrategisan Kota Depok yang merupakan bagian dari berbagai daerah aliran sungai yang berpusat di pegunungan di Kabupaten Bogor dan Cianjur, menjadikan curah hujan di Kota Depok cukup tinggi sehingga kaya akan potensi flora dan fauna.

Pemkot Depok memandang kota ini sebagai penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta-Depok-Bogor-Tanggerang-Bekasi, satu sisi potensi ini mendukung untuk menjadikan sebagai tempat bermukim, tempat berusaha, dan sebagai daerah pusat Pemerintahan.(aji)

Mei 2008

Harga BBM dipastikan naik. Tarif hotel di Depok tetap

Monitor Depok, 23 Mei 2008

DEPOK, MONDE: Para pelaku usaha perhotelan di Kota Depok belum akan menaikkan tarif kendati pemerintah sudah memastikan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,7%.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok Adityawarman mengatakan para pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran masih akan menggunakan tarif lama.

“Kami masih mempertahankan tarif lama dan sampai sekarang belum ada rencana menaikan tarif. Kami masih melihat perkembangan yang ada guna memastikan berapa kenaikan yang akan diputuskan,” katanya kepada Monde, kemarin.

Di Depok terdapat 300 restoran dan 12 hotel dengan berbagai bintang. Adityawarman dalam pertemuan di Kadin belum lama ini, mempertanyakan besarnya kontribusi usaha restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Organisasi tempat sebagian pelaku pariwisata berkumpul itu tengah menyusun rencana kerja dan melakukan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Dia menjelaskan belum mengetahui berada besar tingkat isian hotel di Kota Depok, sebab organisasi itu baru terbentuk.

“Rata-rata tingkat isian hotel di Depok belum ada datanya karena PHRI baru dibentuk,” katanya.

Sementara itu, manajemen Hotel Bumi Wiyata memastikan belum akan menaikkan tarif hotel. Bagian Promosi Hotel Bumi Wiyata Hesti mengatakan belum ada rencana menaikkan tarif.

“Belum ada rencana menaikkan tarif menginap maupun harga makanan,” katanya.

Dia mengakui saat ini pihaknya mengalami kesulitan untuk membuat kebijakan menaikkan tarif hotel karena kenaikan harga BBM bakal berimbas kepada tingkat isian hotel. “Kami mencoba bertahan dulu dengan tarif lama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penghitungan biaya operasional dan lainnya telah dilakukan minimal untuk lima tahun ke depan sehingga kenaikan harga bahan bakar juga sudah diperhitungkan sebelumnya.

Di Bumi Wiyata, tarif sewa kamar per malam berkisar

Rp550.000, sedangkan jenis layanan lain seperti makanan yang disediakan di restoran berharga variatif yakni antara Rp25.000-Rp35.000. Sedangkan paket pernikahan tetap Rp38 juta.

“Kita masih melihat situasi kenaikan BBM seperti apa, baru nanti kita akan lakukan kajian,”lanjut dia.(m-11/aji)

Harga tiket penerbangan naik

Monitor Depok, 17 Mei 2008

DEPOK, MONDE: Menjelang libur panjang pada 17-20 Mei mendatang, permintaan tiket pesawat di beberapa biro perjalanan di Depok meningkat. Tingginya permintaan pun berimbas pada kenaikan harga tiket hingga mencapai 10%.

Seperti di Terminal Tiket yang terletak di Jl. Margonda, permintaan tiket untuk perjalanan liburan sudah terlihat sejak dua pekan lalu.

“Untuk libur panjang pada 17-20 Mei mendatang, pesanan tiket sudah mulai ramai sejak dua pekan lalu. Meski begitu jika konsumen ingin mendapatkan tiket pada hari H, kita juga masih menyediakan” ujar Gilang salah seorang staf di Terminal Tiket.

Kenaikan permintaan tiket juga terjadi di Biro Perjalanan Egatra yang berlokasi di Detos. Kenaikan pesanan pembelian tiket penerbangan sudah terlihat sejak dua pekan lalu bahkan ada pesanan yang dilakukan tiga minggu yang lalu.

“Pesanan sudah mulai padat sejak dua minggu yang lalu. Bahkan ada pesanan yang sudah dilakukan sejak tiga minggu lalu. Meski terbilang padat dari hari-hari biasa, untuk pesanan mendadak masih dilayani,” kata Siti salah seorang stafnya.

Lonjakan permintaan ini tentu berpengaruh besar pada harga. Jika pada hari biasa tiket penerbangan bisa diperoleh dalam kisaran harga Rp300.000-Rp450.000, pada musim liburan ini naik sekitar 10%.

“Kenaikan harga jelas ada dan hampir terjadi pada semua operator dan ke semua tujuan penerbangan. Kenaikan dari hari biasa sebesar 10%. Namun jika permintaan pada akhir pekan ini harganya sudah lebih mahal,” jelas Gilang.

Untuk beberapa operator seperti Mandala, Lion Air, Batavia ataupun Sriwijaya kenaikan kurang lebih Rp30.000. Itu adalah biaya penambahan untuk bahan bakar. Harga normal berkisar Rp435.000. “Namun jika pemesanan mendadak pada saat liburan nanti, harga dipastikan dua kali lipatnya,” kata Siti.

Tujuan penerbangan yang paling banyak diburu calon penumpang di Depok ini rata-rata Denpasar, Medan, Surabaya dan Yogyakarta.

Sementara itu, Ketua PHRI Depok Adityawarman mengatakan Depok dapat menjadi alternatif bagi warga Jakarta atau Indonesia yang ingin menikmati suasana liburan yang nyaman dan tenang.

Namun, lanjut dia, pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk membuat blue print (cetak biru) sektor pariwisata.

Dia menjelaskan pelaku pariwisata Kota Depok harus bisa mengemas paket wisata khusus daerah ini yang tidak kalah menariknya seperti wisata pendidikan dengan menjual sejumlah perguruan tinggi seperti UI.

Ketua Asita Banten itu menyebutkan PHRI baru berdiri di Depok sehingga belum memiliki program dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. “Kami saat ini masih melakukan inventarisasi persoalan pariwisata di daerah ini,” katanya.(m-11/aji)

Dukung pariwisata Kota Depok. ‘Bangun fasilitas pejalan kaki’

Monitor Depok, 16 Mei 2008

MONDE, DEPOK: Pelaku usaha pariwisata di Kota Depok mengusulkan kepada Pemkot Depok agar dibangun fasilitas pejalan kaki yang memadai terutama di sepanjang Jl. Margonda Raya guna mendukung pengembangan sector pariwisata di kota ini.

Ketua PHRI Adityawarman mengatakan fasilitas jalan kaki sangat dibutuhkan karena kawasan Margonda Raya sangat sibuk. “Perlu difikirkan untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki,” katanya, kemarin. Menurut dia, perhatian serius dari Pemkot Depok untuk mengembangkan kota ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata sangat diperlukan. “Selain itu, kerja sama antara eksekutif, legislatif dan pelaku usaha juga penting,” ujarnya.

Dia menjelaskan kota ini bisa menjual wisata belanja, kuliner, wisata pendidikan, belimbing, dan wisata budaya asal semuanya dikemas secara baik, sementara pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung.

Adityawarman juga menyinggung soal lalu lintas jalan yang tidak tertib di kota ini sehingga pengunjung merasa tidak nyaman. Menurut dia, ketertiban lalu lintas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Dia menjelaskan PHRI saat ini masih menginvestarisasi berbagai persoalan di sektor pariwisata untuk dijadikan pijakan dalam mengembangkan kota ini sebagai salah satu destinasi unggulan.

Menurut dia, daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata mengingat letak kota ini yang sangat strategis.

Pemkot Depok memandang kota ini sebagai penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta-Depok-Bogor-Tanggerang-Bekasi, satu sisi potensi ini mendukung untuk menjadikan sebagai tempat bermukim, tempat berusaha, dan sebagai daerah pusat Pemerintahan.

Secara biogeografis karena kestrategisan Kota Depok yang merupakan bagian dari berbagai daerah aliran sungai yang berpusat di pegunungan di Kabupaten Bogor dan Cianjur, menjadikan curah hujan di Kota Depok cukup tinggi sehingga Depok kaya akan potensi flora dan fauna.(aji)

April 2008

PHRI: Depok perlu punya BPPD

Monitor Depok, 15 April 2008

MARGONDA, MONDE: Setelah terbentuk organisasinya pada Februari lalu, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Depok mengusulkan perlunya dibentuk Badan Pengembangan Pariwisata Depok (BPPD), guna memajukan industri kepariwisataan di kota ini.

“Untuk itu, saya rasa sangat penting jika di Depok ada badan pengembangan pariwisata. Sebab, untuk memajukan pariwisata di Depok tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh pihak yang terkait harus bersinergi, menyatukan persepsi,” tandas Ketua DPC PHRI Depok, Adityawarman saat berkunjung ke Kantor Monde,kemarin.

Menurut dia, semua elemen seperti stake holder dan Pemkot ataupun masyarakat bergabung jadi satu untuk bersama memulai untuk memajukan Depok.

Dalam kunjungannya, Adityawarman didampingi pengurus lain, seperti Dalidjo, Vivi Rinaldhy dan Dewi Marlina. Jika semua elemen yang berkumpul itu dapat mengembangkan potensi yang ada di Depok, dapat diartikan juga mengembangkan lapangan kerja.

“Kita harus memulai untuk memikirkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Di Depok oini banyak sekali yang bisa digali dalam hal pariwisata,” tandasnya.

Sebelum berkunjung ke Monde, pengurus PHRI berkunjung ke DPRD Depok Kunjungan juga di jadwalkan akan dilakukan ke berbagai elemen yang ada. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait program kerja yang akan dilakukan dan sekaligus menyamakan persepsi.(m-11)

PHRI Depok audiensi ke Kota Kembang

Monitor Depok, 12 April 2008

MARGONDA, MONDE: Selang dua pekan setelah terbentuk, Perhimpinan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok mengadakan audiensi ke DPRD Depok.

Dipimpin langsung ketua PHRI Depok, Adityawarman, kunjungan mereka ke wakil rakyat adalah untuk memperkenalkan pengurus yang baru terbentuk tersebut serta meminta arahan dan masukan dari anggota dewan terkait perda yang mengatur usaha restoran dan hotel di Depok.

“Kedatangan kami diterima langsung Ketua DPRD Depok Bapak Naming Bothin,” ungkap Adityawarman, dalam rilisnya, yang diterima Monde, kemarin.

Menurut Adit, dalam pertemuan yang berlangsung santai, pihak DPRD mengarahkan agar PHRI dapat membinan dan memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya.

“Mereka juga mengingatkan kami untuk tidak lupa memenuhi kewajiban membayar pajak dan kontribusi lainnya yang menjadi sumber PAD Kota Depok,” ujarnya.(*/m-11)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: