Profil Tokoh DEPOK

Ahmad Damanhuri

KH. Ahmad Damanhuri, MPDI

Februari 2008

Penetapan alat kelengkapan DPRD Depok, Demokrat kuasai Kota Kembang

Monitor Depok, 13 Februari 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: Partai Demokrat semakin menunjukkan tajinya. Dari hasil rapat paripurna mengenai penetapan perubahan alat kelengkapan DPRD Kota Depok, partai pengusung SBY ini terlihat mendominasi kepemimpinan di Kota Kembang.Keputusan yang dibacakan Sekretaris Dewan Agus Suherman diketahui dari Fraksi PD menempatkan tiga orang pimpinan di Komisi yaitu Lewi Octaviano sebagai Wakil Ketua di Komisi A, Wahyudi sebagai Wakil Ketua Komisi C dan Marlyn Agnes Pantouw menduduki posisi Sekretaris Komisi D.Di Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga ditunjuk sebagai ketua dari Fraksi Partai Demokrat Rintisyanto bahkan untuk Ketua Panitia Legislasi juga dipilih Wahyudi sebagai ketua.

“Ini bukan suatu bentuk dominasi tetapi merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepercayaan ataupun hasil sharing kepada teman-teman fraksi lainnya di Dewan yang memang harus dijalankan secara baik kedepannya,” jelas Rintis, kemarin.

Ia menjelaskan tidak ada suatu niatan dari Faksi PD melakukan dominasi di legislatif karena dari fraksi lain pun mendapatkan porsi yang sama. “Yang patut disikapi sekarang adalah kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman harus dapat kita tunaikan semaksimal mungkin ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Wahyudi menambahkan prestasi yang diberikan kepada Fraksi PD dapat terapresiasi dengan memperoleh kepercayaan menjadi pimpinan dalam alat kelengkapan.

“Ini merupakan apresiasi yang besar yang dberikan oleh teman-teman di Dewan. Untuk itu kedepannya semua secara bersama-sama membangun dan menjadikan DPRD Depok bekerja lebih baik lagi,” tegasnya.

Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan selengkapnya Ketua Komisi A dipegang Ahmad Dahlan (FPAN) dengan Wakil Ketua Lewi Octaviano (FPD), Qurtifa Wijaya (FPKS) sebagai Sekretaris.

Kemudian, Ketua Komisi B Widya Jaya Antara (FPDIP), Wakil Ketua Sjuhada (FPP) dan Sekretaris Ratna Nuryana (FPG)

Sementara itu dipercaya sebagai Ketua Komisi C Mazhab HM (FPPP) Wakil Ketua Wahyudi (FPD) Sekretaris Babai Suhaimi (FPG). Terakhir, Ketua Komisi D dijabat Dedi Martoni (FPKS) Wakil Ketua Syihabuddin Ahmad (FPPP) dan Sekrtetaris Marlyn Agnes Pantouw (FPD).

Sementara itu untuk Ketua Pnitia Legislasi Dewan diduduki Wahyudi (FPD) Wakil Ketua Babai Suhaimi (FPG) dan Sekretaris Kuat Sukardiyono (FPKS).

Sedangkan pimpinan di BKD, terpilih sebagai ketua, Rintisyanto (FPD) wakil ketua Otto Simon Leander (FPDIP) dengan anggotanya Imam Budi Hartono (FPKS), Ahmad Damanhuri (FPPP) dan H. Naisan (FPG).

Januari 2008

Fraksi PB berubah menjadi Fraksi PPP

Monitor Depok, 3 Januari 2008KOTA KEMBANG, MONDE: Berdasarkan aturan baru mengenai ketentuan pembentukan fraksi di DPRD dimana aturan lama untuk pembentukan fraksi syaratnya minimal lima kursi kini berganti dengan syarat empat kursi.Untuk itu, Fraksi Persatuan Bangsa kini berubah nama menjadi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Mazhab HM kepada Monde, kemarin.

“Kalau peraturan yang lalu syaratnya lima kursi, aturan yang baru hanya empat kursi boleh menjadi fraksi sendiri disesuaikan dengan keberadaan komisi-komisi, dan di sini Partai Persatuan Pembangunan secara otomatis dapat dibentuk fraksi sendiri karena jumlah kursi kita ada empat,” jelasnya.

Perihal keberadaan dua kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ada di fraksi tersebut yaitu Syihabuddin Ahmad dan Ahmad Damanhuri, Mazhab mengatakan mengambalikan kepada yang terkait untuk menentukan sikapnya apakah terus bergabung dengan Fraksi PPP atau memilih fraksi yang lain.

“Kita telah mengembalikan keputusan itu kepada masing-masing anggota, dan ternyata sikap mereka tetap bergabung dengan fraksi kita yang baru, ini didasarkan karena plafon dan latar belakang partai yang hampir sama sehingga mereka tetap bergabung,” ucap Mazhab.

Mazhab berharap dengan nama fraksi yang baru ini anggotanya lebih siap lagi dalam menghadapi kancah perpolitikan dan akan semakin solid serta percaya diri sebagai fraksi dengan nama yang baru.

“Tahun baru nama fraksi pun baru, sehingga diharapkan dapat membawa pembaruan di tahun 2008 ini dan semakin baik lagi dalam membela kepentingan masyarakat Depok,” paparnya.(why)

September  2006

Aksi walkout warnai Paripurna LKPJ walikota

Monitor Depok, 1 September 2006KOTA KEMBANG, MONDE: Sidang Paripurna pidato Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota diwarnai aksi walkout oleh dua anggota Dewan yakni Ahmad Damanhuri dan Triyono, keduanya dari fraksi Persatuan bangsa.Keduanya walkout karena tidak puas atas masalah penjelasan keterlambatan Walikota menyerahkan berkas LKPJ. Apalagi Dewan telah melakukan Panmus hingga tiga kali untuk melaksanakan rapat Peripurna pembahasan LKPJ.

Kebanyakan fraksi tak dapat menerima alasan Walikota perihal keterlambatan karena terbentur dengan kegiatan Agustusan dan hari Pramuka. Mereka mengharap Walikota dapat melaksanakan amanah sebaik-baiknya dengan mendahulukan tugas utama.

Berulangkali Hasbullah anggota dari fraksi PAN menegaskan agar Walikota mendahulukan tugas utama. “Jangan hanya karena upacara yang dapat diwakilkan Walikota meninggalkan pekerjaan mendasar,” tegasnya.

Jangan terlambat lagi

Hasbullah menambahkan agar hal ini dapat menjadi pengalaman untuk hari-hari mendatang “Jangan sampai keterlambatan ini terulang lagi di masa mendatang,” tambahnya.

Antara pemerintah dengan anggota dewan, ujar dia, harus dapat bekerja dengan berdampingan, jangan sampai ada yang dirugikan.

Qurtifa Wijaya dari Fraksi PKS menjelaskan masalah tidak terima penjelasan keterlambatan Walikota menyerahkan LKPJ itu seharusnya pada waktu Panmus.

“Seharusnya pada waktu di Panmus jika ingin mengkritisi masalah keterlambatan LKPJ jadi jangan dibahas lagi di sidang paripurna,” tegasnya.

Qurtifa mengharapkan agar permasalahan tersebut tak diperpanjang lagi agar pembahasan LKPJ dapat segera dilaksanakan. Sebenarnya penjelasan mengenai keterlambatan penyerhan LKPJ ini telah dibahas di Panmus, dan di Panmus hal tersebut telah difahami.

Hampir seluruh fraksi mengemukan pendapatnya berkaitan dengan penjelasan keterlambatan LKPJ dari Walikota ada yang menerima dan menolak.

Perdebatan terus berlanjut hampir satu jam, akhirnya ketua Sidang Naming D Bothin berusaha menengahi dan mengharapkan permasalahan tersebut dibahas di luar sidang.

Namun, hal tersebut tak diterima oleh anggota dewan. Mereka beralasan harus ada tranparansi terhadap publik karena Pemerintah dan Dewan adalah amanah rakyat.

Ketua Sidang mengambil arternatif lin yaitu dengan menulis keberatan di surat dan diserahkan kepada Walikota.

Alternatif itu juga ditolak, kebanyakan anggota sidang mengharapkan ketua sidang menegur Walikota terkait dengan keterlambatan tersebut. Jika ketua sidang tidak menegur, mereka akan mengancam walkout dari sidang.

Akhirnya Naming D Bothin selaku ketua sidang menuruti permintaan tersebut dan menegur Walikota disertai dengan ketukan palu sebagai tanda resminya teguran tersebut.

Teguran ke Walikota yang disertai dengan ketukan palu tersebut di sambut peserta sidang dengan tepuk tangan yang meriah.(m-8)

Agustus 2006

PKB Depok harus kritis…

Monitor Depok, 28 Agustus 2006 DEPOK, MONDE: PKB Kota Depok diharapkan menjadi parpol yang aspiratif mewakili kepentingan masyarakat sekaligus bersikap kritis terhadap kebijakan Pemkot yang dinilai keliru.Demikian dikemukakan Ketua PC Nahdlatul Ulama KH Burhanuddin Marzuki dalam sambutan pembukaan Muscab II DPC PKB Kota Depok di Puri Agung Jl Pemuda Pancoran Mas, kemarin.

Dia juga berharap anggota DPRD dari unsur PKB menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat yang respon terhadap segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Seperti diketahui, PKB Depok mengirimkan dua kadernya duduk di kursi Dewan, yakni KH Syihabuddin Ahmad (Ketua demisioner Dewan Tanfidz PKB Depok) dan KH Ahmad Damanhuri (Ketua demisioner Dewan Syuro PKB Depok).

“PKB harus lebih kritis meski hanya dengan dua kursi. Anggota DPRD dari PKB harus bisa mewakili aspirasi warga NU,” tandas Burhanuddin di hadapan kader PKB dan para undangan.

Dalam bagian pertama sambutannya, Burhanuddin pun menyinggung bahwa PKB lahir dari ormas besar NU, sehingga hubungan kultural antara PKB dan NU tidak akan pernah terlepaskan. PKB juga diminta lebih lunak dan fleksibel dalam berpolitik.

“Jika diibaratkan NU badannya, maka PKB adalah sayap. Maka mari kita terbang bersama-sama untuk membangun warga NU khususnya dan Kota Depok secara umum.”

Sementara itu, mantan Ketua Dewan Tanfidz PKB Depok Syihabuddin Ahmad mengharapkan pengurus PKB Depok periode mendatang dapat memperkokoh koordinasi struktural, baik di tingkat kota maupun kecamatan.

“Kami minta pengurus terpilih mampu menjalankan amanah dan tetap memperkokoh konsolidasi dan koordinasi di tingkat struktural,” demikian Syihabuddin, yang kini menjabat Wakil Ketua I DPW PKB Jawa Barat.(sb)

Hilangkan sekat-sekat…

Monitor Depok, 27 Agustus 2006

JIKA tak ada aral melintang, Minggu (27/8) besok keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok akan menggelar musyawarah cabang untuk kali keduanya. Pada Pemilu 2004, PKB secara nasional meraih dukungan 11,9 juta suara (10,57%) atau peringkat tiga, di bawah Golkar dan PDIP.Di Depok, PKB meraih 23.731 suara. PKB pun mengirim dua kadernya duduk di DPRD Depok 2004-2009, yaitu KH Syihabuddin Ahmad dan KH Ahmad Damanhuri.Dalam Pilkada Depok, kader dan keluarga besar PKB sempat terbelah menjadi dua faksi, bahkan lebih. Kenyataan itu pun diikuti basis massa pendukungnya, warga Nahdliyin.

Secara resmi PKB Depok mendukung pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad (kader PKB). Meski ada pula unsur PKB yang mendukung Nur Mahmudi-Yuyun WS.

Menyongsong Muscab II, kader dan warga PKB Depok bersiap membuka lembaran baru. Mereka berjanji akan melepaskan sekat-sekat dan mewujudkan rekonsiliasi menuju pemenangan Pemilu 2009.(sb)

April 2006

Kios liar disoal pedagang Ps Kemiri, DPRD diminta turun tangan

Monitor Depok, 5 April 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Pembangunan puluhan kios pada bantaran rel KA di sisi Pasar Kemirimuka, Beji kembali diprotes pedagang setempat, kemarin.Pasalnya, meski pemkot telah melayangkan surat penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) ke III terhadap pengembangnya, kios liar itu masih saja dibangun.Karena itulah sedikitnya 15 pedagang Pasar Kemirimuka mendatangi Komisi A DPRD Depok untuk mendesak dewan mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan kios tadi.

Mereka menyatakan pembongkaran dan penghentian pembangunan kios itu sebagai harga mati.

SP-4 ke-III yang dikirimkan Dinas Tata Kota dan Bangunan dinilai jelas tak digubris pengembangnya.

Surat peringatan ketiga itu bernomor 648/161/DTB/2006 dikirimkan 10 Maret 2006 untuk menindaklanjuti surat peringatan I dan II.

Surat yang diteken Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa itu berisi peringatan I, II, dan III terhadap pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tentang pembangunan tanpa IMB.

“Pembongkaran dan penghentian pembangunan kios di pinggir rel wilayah Pasar Kemiri muka adalah harga mati dan harus diperjuangkan dewan,” tandas Slamet Sucipto, perwakilan pedagang Pasar Kemirimuka.

Mardani, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) komisariat Kemirimuka menambahkan, para pedagang tidak tahu apa dan bagaimana prosedur SP-4, tapi kenyataannya sampai saat ini peringatan itu diindahkan. “Buktinya Satpol PP tak melakukan apa-apa.”

Ketua Komisi A DPRD Depok Muhammad Triyono didampingi Lewi Oktaviano, KH Ahmad Damanhuri, Anita Dyah Puspitasari, Kuat Sikardiyono dan Qurtifa Wijaya berjanji akan menindaklanjuti kasus itu. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan,” jelasnya. Terpisah, Qurtifa Wijaya mengakui Satpol PP tak mampu menjalankan fungsinya.

Pelaksana pembangunan kios, Sulardi menyatakan pihaknya tengah melengkapi syarat administrasi. “Tinggal nunggu rekomendasi,” ujarnya.

Penilaian pedagang Pasar Kemirimuka, katanya, hal wajar namun pembangunan kios itu justru untuk menata kawasan yang memprihatinkan.

Ia menambahkan, kios itu nantinya untuk pedagang agar memperoleh tempat lebih baik. “Jangan khawatir, tidak akan ada pedagang dari luar. Jadi jangan lihat segi negatifnya,” ujar Sulardi.(aks/apk)

Januari 2006

Aset 27 anggota DPRD Depok diumumkan. Lia terkaya

Monitor Depok, 13 Januari 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, kemarin, mengumumkan harta kekayaan (aset) 27 anggota DPRD Depok.Berdasarkan dokumen KPK, dari 45 anggota Dewan, tercatat baru 27 berkas berita acara yang diterima Sekretariat Dewan.Anggota Fraksi Partai Golkar Lia Kamelia menempati urutan terkaya dengan total kekayaan Rp 2.493.000.000, dan Nuri Wasisaningsih berada pada urutan termiskin Rp 4.000.000 (Lihat tabel). Daftar aset 27 anggota DPRD Depok itu ditempel di papan pengumuman Setwan.

Pengumuman KPK itu tertuang dalam Tambahan Berita Negara No. 80, tertanggal 7 Oktober 2005, tentang Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bidang Legislatif, Lembaga DPRD Kota Depok.

Tambahan Berita Negara No. 80, diteken oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo dan Direktur Direktorat Pendapatan dan Pemeriksaan LHKPN KPK Muhammad Sigit, sekaligus sebagai yang memproses data.

Dalam berkas itu, juga disebutkan ketentuan dan dasar hukum pengumuman dalam Berita Negara RI, yakni UU no. 28/1999 tentan Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.

Sementara 18 anggota Dewan yang harta kekayaannya belum diumumkan, adalah Adriana Wira Santana, Mohammad Said (FPKS), H. Amsir, Ratna Nuryana, Naisan, Babai Suhaimi, H.M. Naalih, Naming D Bothin (FPG), Wahyudi.

Selain itu, Anita Dyiah Puspitasari, Marlyn Agnes Pantouw (FPD), Arsid, Anda Suhanda Rundih, Ahmad Dahlan (FPAN), Muhamad Triyono, KH. Syihabudin Ahmad, Dadang Ibrahim dan KH. Ahmad Damanhuri (FPB).

Menurut Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat Dewan DPRD Kota Depok Stepanus Pakpahan, lembaganya baru menerima 27 Tambahan Berita Negara No. 80 dari yang seharusnya sebanyak 45.

“Kami baru menerima 27 berkas dari 45 yang seharusnya, dan berkas yang ditempel itu adalah satu-satunya yang kami terima,” kata Stepanus Pakpahan, kepada Monde saat diminta potokopiannya.(aks)

Desember 2005

Anggota DPRD mangkir. 3 Fraksi minta BKD mengusut…

Monitor Depok, 16 Desember 2005GEDUNG DEWAN, MONDE: Mangkirnya sejumlah anggota DPRD Depok dalam Rapat Paripurna, kemarin mendapat reaksi keras dari internal legislatif. Bahkan sejumlah fraksi menyatakan kekecewaanya, dan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk mengusutnya.Kekecewaan itu disampaikan Fraksi Persatuan Bangsa (FPB), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG), lantaran pimpinan DPRD, Komisi B, dan Komisi A, tidak mematuhi saran dan hasil kesepakatan Panmus DPRD Depok.

Hasil kesepakatan Panmus menyebutkan anggota legislatif disarankan tidak mengadakan kajian antardaerah sampai akhir 2005, mengingat tugas dan kewajiban yang ditangani DPRD masih banyak.

“Saya kecewa terhadap pimpinan yang tetap memberikan izin kepada Komisi A dan Komisi B, melakukan kajian antar daerah, padahal usulan [tak boleh kajian antardaerah] itu sudah diterima sebagi saran,” kata Mazhab HM, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, kepada Monde, kemarin.

Bahkan, menurut Ketua FPB Rintisyanto, Panmus juga meminta semua anggota Dewan bekerja optimal, khususnya dalam menuntaskan pembahasan RAPBD 2006, termasuk masalah PDAM, dan TPA ilegal Beji.

“Tahun anggaran 2005 tinggal dua minggu lalu, harusnya sesama anggota Dewan harus memahami waktu yang singkat ini harus dioptimalkan membahas RAPBD 2006,” tandasnya.

Perlu diusut

Pendapat senada juga disampaikan anggota FPG Babai Suhami. Bahkan dia meminta Badan Kehormatan DPRD Depok (BKD) untuk mengusut tuntas tidak hadirnya anggota sejumlah anggota Komisi B dalam Paripurna lalu.

“Apapun hasilnya BKD harus bisa menginformasikan kepada publik tentang tindak tanduk anggota Dewan itu,” jelas kader muda Golkar ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra mengakui, memang ada saran tidak diizinkannya kajian antar daerah itu.

Jadi siapa yang beri izin? Tanpa bermaksud tak hormat, Amri menyebutkan Komisi B diberi izin Ketua DPRD Naming D Bothin. Bahkan kata dia, sebagai koordinator Komisi B, dirinya pun tidak tahu menahu keberangkatan Komisi B itu. “Saya tak diajak bicara…”

Kajian antar daerah 10 anggota Komisi B ke Kutai, Kalimantan Timur sejak Selasa (13/12) menambah panjang daftar nama anggota DPRD yang suka mangkir.

Mereka tidak hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda Perubahan Perda No. 3/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD Depok—menjadi 18 orang—yang berlangsung Rabu (14/12) lalu.

Sebelumnya, sembilan anggota DPRD yang mangkir di Rapat Paripurna, juga tidak ada transparansi penyelesaian kasus itu.

Dari penelusuran yang dilakukan Tim Monde, Ke-18 anggota yang tidak hadir atau mangkir dalam Paripurna itu adalah Widya Jaya Antara (FPDIP), Sjuhada (FPB), Ratna Nuryana (FPG), Budi Wahyudi (FPKS), Muhammad Suparyono (FPKS), Murthada Sinuraya (FPD), Anita Dyah Puspitasari (FPD), Otto Simon Leander (FPDIP), Dadang Ibrahim (FPB), Anda Suhanda Rundih (FPAN)—semuanya anggota Komisi B DPRD. Mereka, sesuai informasi yang diperoleh Tim Monde, mendapat izin mengadakan kajian antar daerah.

Kemudian anggota legislatif yang tak hadir saat Rapat Paripurna adalah Ahmad Dahlan (FPAN), Ahmad Damanhuri (FPB)—keduanya menjalankan cuti untuk beribadah haji. Kemudian, Lia Kamelia (FPG), tak hadir lantaran cuti melahirkan.

Sementara lima anggota masuk ke dalam ruang Paripurna. Ini pun dilakukan setelah Ketua DPRD Depok membacakan absensi rapat.

Sementara Komisi A yang berjumlah 11 anggota, kemarin, juga melakukan kajian antar daerah ke Tasik. Sementara pimpinan DPRD tetap memberikan izin.(Tim Monde)

Anggota DPRD mangkir. 3 Fraksi minta BKD mengusut...

Monitor Depok, 16 Desember 2005GEDUNG DEWAN, MONDE: Mangkirnya sejumlah anggota DPRD Depok dalam Rapat Paripurna, kemarin mendapat reaksi keras dari internal legislatif. Bahkan sejumlah fraksi menyatakan kekecewaanya, dan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk mengusutnya.
Kekecewaan itu disampaikan Fraksi Persatuan Bangsa (FPB), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG), lantaran pimpinan DPRD, Komisi B, dan Komisi A, tidak mematuhi saran dan hasil kesepakatan Panmus DPRD Depok.

Hasil kesepakatan Panmus menyebutkan anggota legislatif disarankan tidak mengadakan kajian antardaerah sampai akhir 2005, mengingat tugas dan kewajiban yang ditangani DPRD masih banyak.

“Saya kecewa terhadap pimpinan yang tetap memberikan izin kepada Komisi A dan Komisi B, melakukan kajian antar daerah, padahal usulan [tak boleh kajian antardaerah] itu sudah diterima sebagi saran,” kata Mazhab HM, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, kepada Monde, kemarin.

Bahkan, menurut Ketua FPB Rintisyanto, Panmus juga meminta semua anggota Dewan bekerja optimal, khususnya dalam menuntaskan pembahasan RAPBD 2006, termasuk masalah PDAM, dan TPA ilegal Beji.

“Tahun anggaran 2005 tinggal dua minggu lalu, harusnya sesama anggota Dewan harus memahami waktu yang singkat ini harus dioptimalkan membahas RAPBD 2006,” tandasnya.

Perlu diusut

Pendapat senada juga disampaikan anggota FPG Babai Suhami. Bahkan dia meminta Badan Kehormatan DPRD Depok (BKD) untuk mengusut tuntas tidak hadirnya anggota sejumlah anggota Komisi B dalam Paripurna lalu.

“Apapun hasilnya BKD harus bisa menginformasikan kepada publik tentang tindak tanduk anggota Dewan itu,” jelas kader muda Golkar ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra mengakui, memang ada saran tidak diizinkannya kajian antar daerah itu.

Jadi siapa yang beri izin? Tanpa bermaksud tak hormat, Amri menyebutkan Komisi B diberi izin Ketua DPRD Naming D Bothin. Bahkan kata dia, sebagai koordinator Komisi B, dirinya pun tidak tahu menahu keberangkatan Komisi B itu. “Saya tak diajak bicara…”

Kajian antar daerah 10 anggota Komisi B ke Kutai, Kalimantan Timur sejak Selasa (13/12) menambah panjang daftar nama anggota DPRD yang suka mangkir.

Mereka tidak hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda Perubahan Perda No. 3/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD Depok—menjadi 18 orang—yang berlangsung Rabu (14/12) lalu.

Sebelumnya, sembilan anggota DPRD yang mangkir di Rapat Paripurna, juga tidak ada transparansi penyelesaian kasus itu.

Dari penelusuran yang dilakukan Tim Monde, Ke-18 anggota yang tidak hadir atau mangkir dalam Paripurna itu adalah Widya Jaya Antara (FPDIP), Sjuhada (FPB), Ratna Nuryana (FPG), Budi Wahyudi (FPKS), Muhammad Suparyono (FPKS), Murthada Sinuraya (FPD), Anita Dyah Puspitasari (FPD), Otto Simon Leander (FPDIP), Dadang Ibrahim (FPB), Anda Suhanda Rundih (FPAN)—semuanya anggota Komisi B DPRD. Mereka, sesuai informasi yang diperoleh Tim Monde, mendapat izin mengadakan kajian antar daerah.

Kemudian anggota legislatif yang tak hadir saat Rapat Paripurna adalah Ahmad Dahlan (FPAN), Ahmad Damanhuri (FPB)—keduanya menjalankan cuti untuk beribadah haji. Kemudian, Lia Kamelia (FPG), tak hadir lantaran cuti melahirkan.

Sementara lima anggota masuk ke dalam ruang Paripurna. Ini pun dilakukan setelah Ketua DPRD Depok membacakan absensi rapat.

Sementara Komisi A yang berjumlah 11 anggota, kemarin, juga melakukan kajian antar daerah ke Tasik. Sementara pimpinan DPRD tetap memberikan izin.(Tim Monde)

April 2005

PKB Depok Tetap Jagokan Badrul Kamal

TEMPO Interaktif, Selasa, 12 April 2005 TEMPO Interaktif, Depok:Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Damanhuri menyatakan teguh pendirian mengusung Badrul Kamal sebagai Calon Wali Kota Depok periode 2005-2010.
Ahmad mengaku tidak akan mengikuti langkah empat partai yang keluar dari Koalisi Kebersamaan.

Koalisi Kebersamaan terbentuk pada 27 Maret lalu. Koalisi ini terdiri atas enam partai besar, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Para pimpinan partai ini telah meneken komitmen mendukung Badrul. Komitmen itu dituangkan dalam kertas bermeterai. Namun, di tengah perjalanan, Partai Demokrat, PDI Perjunagan, PDS, dan PPP mundur dari koalisi tersebut.

“Tidak ada alasan untuk menarik dukungan. Kami akan tetap setia dengan komitmen bersama,” kata Ahmad kepada Tempo di Depok, Selasa (12/4).

Ahmad menambahkan, keteguhan ini didasarkan pada dua hal, yakni setia pada janji dan keyakinan pada sosok Badrul yang cukup dikenal oleh warga Depok. Dia yakin masyarakat Depok masih berharap Badrul kembali memimpin. “Pamor Badrul masih cukup kuat, terutama melihat keberhasilannya selama menjadi wali kota,” katanya. Suliyanti Pakpahan-Tempo

Maret 2005

PKB Dukung Badrul Kamal Jadi Calon Wali Kota Depok

TEMPO Interaktif, Minggu, 20 Maret 2005 TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Kebangkitan Bangsa Kota Depok menyatakan akan mendukung Badrul Kamal, yang saat ini menjadi wali kota Depok, pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung Juni 2005.

“Untuk calon wakilnya, masih harus melalui konvensi,” kata Ketua Dewan Syuro PKB, Ahmad Damanhuri, saat dihubungi lewat telepon, Minggu (20/3).

Ahmad mengatakan, pada pilkada nanti, PKB akan berkoalisi dengan sejumlah partai seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. “Namanya koalisi kebersamaan,” kata Ahmad yang juga anggota komisi C DPRD Depok itu.

Namun, Ahmad mengakui, sejauh ini pembicaraan untuk membentuk koalisi itu masih tahap awal. “Pembicaraan masih informal. Tapi (rencana) itu sudah lama muncul,” kata pemimpin salah satu pesantren di kawasan Depok itu.  Suliyanti Pakpahan

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: