Profil Tokoh DEPOK

Akbar Husein

Akbar Husein

Desember 2008

Imbas rubuhnya atap gedung SDN 3 Pasir Putih, Kadisdik Depok dituntut mundur

Monitor Depok, 24 Desember 2008

BEJI TIMUR, MONDE: Belasan demonstran yang menamakan diri Persatuan Rakyat Depok Anti Korupsi Pendidikan menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Depok, menuntut Kepala Dinas Pendidikan, Ety Suryahati mengundurkan diri dari jabatannya.

Tuntutan tersebut mereka ajukan terkait dengan kasus rubuhnya atap bangunan SDN 3 Pasir Putih Kecamatan Sawangan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut para demonstran, peristiwa itu disebabkan karena ketidakberesan dan kelalaian secara berjamaah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, panitia lelang, dan Dinas Pendidikan sebagai dinas teknis yang mengeluarkan kebijakan rehabilitasi gedung SD di Kota Depok.

“Kasus rubuhnya atap gedung SD yang sedang direhab merupakan potret suram dunia pendidikan di Depok. Kami melihat bahwa dunia pendidikan telah menjadi ladang korupsi baru bagi para pejabat,” tutur Akbar Husein, koordinator demonstran dalam orasinya.

Menurut Akbar, rubuhnya atap gedung SDN 3 Pasir Putih disebabkan persekongkolan dan korupsi yang terjadi di tubuh Disdik. Karena itu dia menuntut Kadisdik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban.

“Polisi harus mengusut kasus ini sampai tuntas. Di satu sisi banyak kalangan memperjuangkan anggaran pendidikan ditingkatkan hingga 20%. Tapi di sisi lain, anggaran tersebut malah dikorup. Sungguh ironis,” kata Akbar.

Hal senada diungkapkan Rahman Tiro, demonstran lainnya. Dia mengatakan masalah pendidikan seharusnya lebih diperhatikan lebih serius karena merupakan bidang yang menjadi dasar pembangunan bangsa.

“Apa gunanya kita berjuang ke tingkat nasional menuntut anggaran pendidikan 20%. Tapi di daerah anggaran tersebut malah dijadikan ladang korupsi,” ujarnya.

Di samping itu dia juga menyoroti permasalahan lain yang dianggap sebagai hal yang perlu diperbaiki di bidang pendidikan, seperti mafia penjualan buku di sekolah.

“Puncak dari segala kebobrokan tersebut adalah rubuhnya atap gedung di Pasir Putih. Ini merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan. Peristiwa itu terjadi bukan karena bencana alam. Kalau tidak ada pengurangan bestek, tidak mungkin itu terjadi. Karena itu kami menuntut Kadisdik mundur dari jabatannya,” kata Rahman.

Dalam tuntutannya para demonstran juga mendesak Walikota Depok untuk menunda dan mengevaluasi total kebijakan pembangunan rehabilitasi gedung sekolah se-Kota Depok yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

“Kami juga menyerukan kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat Depok untuk memerangi dan berjihad melawan korupsi serta koruptor yang telah menelan korban serta menyengsarakan seluruh masyarakat Depok.”

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Ety Suryahati, menanggapi dengan santai tuntuan para demonstran tersebut. Menurut dia, persoalan mengundukan diri dari jabatan adalah hak Walikota sebagai pimpinannya. “Mundur atau tidak itu kewenangan Walikota,” ujarnya.

Mantan Kepala DLLAJ itu juga mengatakan, dalam kasus rubuhnya atap gedung SDN 3 Pasir Putih, sama sekali tidak terjadi kerugian negara. “Pihak ketiga sama sekali belum menerima uang. BPK juga telah memeriksa kasus ini dan mengambil kesimpulan tidak ada kerugian negara,” kata Ety.

Untuk kontraktor pelaksana proyek, menurut dia juga telah diberi sanksi dengan tidak akan diikutsertakan dalam lelang atau tender di masa mendatang.

Mengenai tuduhan lain tentang kecurangan dan korupsi di tubuh Disdik, Ety mengatakan hal itu perlu dibuktikan. “Mana bukti korupsinya. Tahun 2008 ini kami telah melaksanakan segala sesuatunya dengan sangat transparan,” ujarnya.(van)

Juni 2008

DPC PAN Beji gelar kerja bakti

Monitor Depok, 9 Juni 2008

BEJI, MONDE: Puluhan kader DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Beji bersama DPRt Kelurahan Beji menggelar kegiatan plurisasi lapangan serba guna di RT 05/16 Perumahan Depok Indah Kelurahan Beji, kemarin.

Mereka bahu membahu bersama masyarakat setempat memperbaiki dan membangun lapangan serbaguna.

Menurut Ketua DPC PAN Kecamatan Beji, Akbar Husein, kegiatan plurisasi lapangan serbaguna itu merupakan bentuk kepedulian PAN terhadap masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Beji.

“PAN merupakan partai yang besar karena dukungan rakyat. Karena itu kami juga ingin menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan cara ikut membantu pembangunan fasilitas umum milik mereka,” ujar Akbar.

Selain itu, katanya, kegiatan ini merupakan bentuk konsolidasi dengan masyarakat dalam rangka menyambut Pemilu 2009 yang akan berlangsung tahun depan,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan kemarin a.l : Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad, Sekretaris DPD PAN Kota Depok, Heru Suyanto, serta Caleg PAN dari Kecamatan Beji.

Biaya pembangunan dan plurisasi lapangan serbaguna tersebut, kata Akbar, berasal dari donatur internal PAN dan caleg PAN yang berasal dari Kecamatan Beji.

Akbar menjelaskan, DPC PAN Beji akan terus menggelar kegiatan serupa yang menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Beji.

“Pada Pemilu 1999 PAN berhasil meraih suara yang signifikan di Beji. Kami ingin mengulangi kejayaan PAN tersebut di pemilu mendatang. Caranya tentu saja dengan banyak menggelar program dan benar-benar mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya.(van)

FPI merasa difitnah & diadu dengan NU, Pemerintah lambat bersikap

Monitor Depok, 4 Juni 2008

DEPOK, MONDE: Ketua DPW Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Habib Idrus Al-Gadri dengan tegas menyatakan tidak akan berpolemik atau mengundang konfrontasi dengan masyarakat NU.

Hal itu dikatakannya kemarin setelah melihat adanya indikasi adanya pihak-pihak yang mencoba memvonis FPI sebagai terdakwa tunggal di tengah masyarakat Islam.

“FPI sudah kena fitnah oleh situasi seperti ini. Begitu banyak kepentingan yang terlibat atau ingin ikut campur dalam efek aksi itu. Kini wacana pembubaran Ahmadiyah malah seperti sengaja digeser ke pembekuan FPI,” ujar Habib Idrus kecewa.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aksi yang muncul dari respon FPI terhadap isi orasi dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB).

“Respon itu muncul karena FPI menilai provokasi yang mereka [AKK-BB, yang dinilai FPI kedok dari Ahmadiyah] lakukan sudah kelewat batas. Kalau dengan Ahmadiyah, FPI tetap menyikapi tegas, dibubarkan,” tandasnya.

Dari penuturan Habib Idrus dan salah seorang anggota FPI Depok, Ahmad Yani menceritakan, orasi tersebut menyebutkan Laskar Islam adalah Laskar Syetan dan kafir.

“Kemudian saat dua massa bertemu, mereka malah seperti menjadikan kaum perempuan sebagai tameng, lalu mengancam laskar Islam dengan senjata api. Hal itu terekam oleh video laskar Islam,” kata Yani yang mengaku berada di garis terdepan saat peristiwa itu.

Dalam pengakuannya Yani juga menuturkan, tidak satupun massa Laskar Islam yang melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan atau anak-anak kecil.

“Bahkan saya sempat melindungi seorang perempuan dalam kerumunan itu, dimana rekan laki-lakinya menjadi korban aksi,” kata Yani.

Yani yang juga menjabat Ketua DPC FPI Beji itu juga menyesalkan dan mengecam keras pernyataan dari sejumlah aktivis di harian ini (Monde 3/6).

“Kepada para aktivis seperti Rahman Tiro dari Aliansi Masyarakat Depok Cinta Damai [AMDCD], Akbar Husein dari Pemuda Tani dan Ramdhoni dari KIPAM, coba selami arti perjuangan Islam. Jangan dipolitisir,” katanya.

Dari Yani juga diketahui, penolakan umat Islam terhadap Ahmadiyah dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah kepada pemerintah sudah sesuai dengan konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, melalui instrumen hukum yang jelas.

“Saya yakin, tidak satupun ormas Islam yang membela Ahmadiyah. Yang membela adalah orang-orang yang dibiayai pihak asing,” katanya.

Di tempat terpisah sekjen partai Bulan Bintang pusat Sahar L Hasan didampingi wakil ketua DPC PBB kota Depok Muhamad Ade Adriansyah Utama dan ketua DPC PBB Arif Budiman menambahkan permasalahan kasus penyerangan FPI kepada AKK-BB merupakan keterlambatan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan pembubaran aliran Ahmadiyah.

Selama ini umat islam belum diperhatikan oleh pemerintah sehingga menimbulkan aksi semacam ini,dan pemerintah untuk melihat proposional.

Kebebasan dan keyakinan tentang aliran Ahmadiyah membuat FPI menjadi terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan, mengapa permasalahan ini menjadi polemik di negara, tapi mengapa masalah kenaikan BBM dan kasus UNAS tidak diperhatikan oleh pemerintah.(mr/m-10)

FPI Depok terlibat kasus Monas, Umat diminta dewasa

Monitor Depok, 3 Juni 2008

DEPOK, MONDE: Kasus penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Silang Monas, Minggu (1/6) ditanggapi beragam oleh tokoh agama di Kota ini, apalagi sebagian massa FPI Depok yang terkenal adem ikut terlibat.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok KH. Achmad Nawawi meminta seluruh komponen umat Islam termasuk di Kota Belimbing ini agar dapat bersikap lebih dewasa dalam menyikapi masalah tersebut.

“Supaya mendapatkan hasil yang baik, harus diawali dengan niat baik. Umat Islam jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan lain yang ingin memecah persatuan kita sebagai umat Islam,” katanya kepada Monde, kemarin.

Mengenai aksi FPI di Silang Monas, menurut dia, FPI awalnya berniat baik. “Namun saya tidak tahu kenapa responnya dengan cara yang kurang baik. Mungkin karena terprovokasi atau dengan alasan lain yang di luar dugaan,” katanya.

Dia menilai sejumlah polemik yang melibatkan umat Islam disebabkan tidak adanya manajemen dakwah yang jelas targetnya. “Manajemen dakwah umat Islam harus ditata ulang. Istilahnya harus ada kurikulum yang baik agar targetnya memuaskan.”

Sekretaris Aliansi Masyarakat Depok Cinta Damai (AMDCD), Rahman Tiro, mengecam keras tindakan laskar FPI tersebut, “Itu aksi biadab, karena dilakukan disaat elemen bangsa ini tengah memperingati hari lahirnya Pancasila.”

Hal senada disampaikan Ketua DPC Pemuda Tani, Akbar Husein, “Memalukan, organisasi besar semacam FPI kok melakukan tindakan tidak terpuji. Saya saksikan sendiri, tak hanya pemuda yang berperawakan kekar, kaum ibu pun dihajar dan dipukuli.”

Ucapan Akbar dibenarkan salah seorang pengurus LSM KIPAM, Ramdhoni, yang menjadi korban aksi kekerasan laskar FPI. Kepada Monde, dia mengisahkan ‘keberingasan’ massa FPI saat melakukan aksi pemukulan.

“Awalnya saya ingin membantu salah seorang peserta Apel Akbar yang menggunakan kursi roda karena kondisinya lumpuh, mendadak banyak orang menyerang tubuh saya. Mulai dari leher, kaki dan pinggang saya dihajar pake kayu besar.

Di tengah kondisi menahan sakit, Doni diamankan oleh salah seorang wartawan LKBN Antara, namun dia sempat menyaksikan aksi pemukulan yang dilakukan para laskar FPI terhadap sejumlah perempuan, “Sedih sekali saya melihatnya,” ucap Doni lirih.

Ketua FPI Habib Riziq Shihab meminta agar seluruh komponen bangsa tidak melihat pada kasus Monas an sich. Ada sejarah panjang yang melibatkan kaum muslim sempalan, non muslim, termasuk Ahmadiyah, yang telah menodai kebersamaan selama ini. “Bahkan pada saat kejadian FPI dituding kafir oleh massa peserta dari AKK-BB. Jadi pemukulan sebagai respon, bukan sok-sokan.”

Mantan Ketua YLBHI Munarman menilai ada aksi penukaran akidah dengan dolar oleh sekelompok organisasi dan tokoh di tanah air. Apa yang dilakukan FPI adalah bagian untuk mempertahankan akidah setelah cara baik-baik tak digubris.

“Melalui agennya LSM-LSM di Indonesia, Yayasan TIFA dan The Asia Foundation, berusaha merusak akidah pimpinan umat. Celakanya, mereka semua setuju,” jelasnya.

Beberapa LSM yang menerima dana tersebut, menurut Munarman adalah Lakpesdam NU Ambon dan DKI Jakarta, Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP), PP Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Wahid Institute, P3M, Universitas Paramadina dan Al Madani Foundation.

Sementara itu, Ketua DPW FPI Depok Habib Idrus Al-Gadri yang sebagian anggotanya ikut aksi ke Jakarta meminta agar massanya di Kota Depok tetap bijak menyikapi statement yang mendiskreditkan organisasinya.

Sebelumnya, saat dialog bersama di Jakarta, Minggu, (1/6) Ketua Dewan Syuro Abdurrahman “Gus Dur” Wahid mengecam aksi penyerangan yang dilakukan massa FPI terhadap AKK-BB dan meminta pemerintah berani tegas terhadap organisasi Islam itu.

“Pernyataan seperti itu tidak aneh dilontarkan Gus Dur. Ane masih ingat waktu menjabat Presiden, dia pernah berencana membubarkan FPI, tapi buktinya nggak lama sesudah itu dia malah lengser,” katanya.

Dia menjelaskan untuk membubarkan sebuah organisasi harus ada dasarnya, tidak bisa asal dibubarkan begitu saja.

Habib Idrus malah balik meminta Gus Dur merapikan organisasinya sendiri sebelum berani menyikapi organisasi orang lain.

“Yang pasti aksi FPI di Jakarta itu murni wujud sikap kami atas keberadaan Ahmadiyah. AKK-BB itu hanya kedok Ahmadiyah dan FPI menentang ajaran itu,” ujarnya.

DPW FPI Depok dikenal tidak begitu banyak melakukan aksi dan identik lebih tenang jika dibandingkan dengan DPW-DPW lainnya. Namun dalam aksi di Jakarta tersebut, sejumlah massa FPI Depok ikut dan berkordinasi dengan pusat [DPP FPI].

“Tapi ane tidak mengeluarkan instruksi resmi di DPW, melainkan membawa teman-teman yang mau ikut saja,” ujarnya.

Dilanjutkan tokoh masyarakat Kp. Lio ini, FPI beraksi saat itu karena dalam orasi pihak AKBB (yang disebut FPI adalah massa Ahmadiyah itu-Red) menyatakan Laskar Pembela Islam (LPI) dan laskar lainnya adalah laskar kafir.

“Jelas dan wajar kalau emosi FPI tertantang dengan orasi mereka. Itu sama saja dengan menodongkan pistol kepada kami,” katanya.

Dia menjelaskan dari laporan beberapa rekannya di lokasi kejadian, orasi itu membuat massa FPI bermaksud membubarkan aksi. “Saat itu, sejumlah massa Ahmadiyah mengancam dengan tiga kali tembakan ke udara,” katanya.

Seorang tokoh Gerakan Pemuda Ansor Depok A. Jumadi atau yang biasa dipanggil Gus Jum mengatakan setuju dengan pernyataan Gus Dur. “FPI termasuk di Depok harus dibubarkan. Mereka anarkis dan memecah silaturahim umat,” katanya.

Gus Jum yang mengaku masih ada hubungan saudara dengan Gus Dur itu menilai FPI sudah tidak pantas menjadi organisasi masyarakat Islam. “Bukan begitu caranya membela Islam. Tindakan seperti itu sudah di luar batas toleransi. Saya meminta pihak berwajib mengambil tindakan tegas, pelaku kejadian di Silang Monas harus ditangkap,” ujar warga Serua ini.

Sedangkan dari Ketua GP Ansor Depok H. Badrudin mengatakan organisasi yang dipimpinnya belum mengambil sikap resmi atas aksi yang dilakukan FPI.

“Soal pernyataan seorang tokoh Ansor Depok [Gus Jum] yang meminta FPI dibubarkan, itu baru hak pribadi yang bersangkutan. Namun yang jelas GP Ansor menyayangkan aksi itu,” katanya.

Menurutnya masih banyak cara persuasif yang bisa diambil FPI dalam membela ajaran Islam. “Kan masih ada alternatif dialog yang melibatkan semua pihak terkait,” tandasnya.

Badrudin juga meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus itu. “Hal ini akan terkait dengan hubungan umat,” tegasnya.(mr/amr)

Peminat tim seleksi KPUD Depok minim

Monitor Depok, 2 Juni 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: Sekretaris Komisi A DPRD, Qurtifa Wijaya mengatakan sampai batas waktu pendaftaran terakhir yang dibuka DPRD Kota Depok, Jum’at, (30/5) pukul 16.00, jumlah pendaftar calon tim seleksi KPUD hanya berjumlah 12 orang.

“Minimnya jumlah peminat untuk mendaftar menjadi calon tim seleksi KPUD diluar prediksi Dewan sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Quri, pangilannya, Komisi A yang mendapat tugas memproses seleksi memperkirakan jumlah pendaftar akan cukup banyak, karena DPRD membuka waktu pendaftaran cukup panjang, yaitu lima hari kerja, dimulai sejak Senin, 26/5.

“Di samping pengumuman terbuka melalui media cetak selama tiga hari berturut-turut, DPRD telah pula melayangkan surat pemberitahuan langsung ke ormas, lembaga pendidikan dan lembaga profesional,” ungkapnya.

Dari jumlah pendaftar yang masuk, nantinya akan dilakukan tiga tahap seleksi. Diawali seleksi berkas kelengkapan administratif, selanjutnya seleksi tertulis dan wawancara untuk menjaring dua orang calon yang akan ditetapkan dalam paripurna DPRD dan kemudian diajukan ke KPUD Provinsi Jawa Barat.

“Tes tulis untuk peserta calon tim seleksi KPUD dijadwalkan pada Selasa, (3/6) pukul 10.00 di ruang paripurna DPRD Kota Depok. Peserta yang dinyatakan lulus tes tulis akan mengikuti tes terakhir berupa fit and proper test,” kata Quri.

Di samping dua orang hasil seleksi yang dilakukan oleh DPRD, ada tambahan tiga anggota tim seleksi lainnya. “Dua orang yang direkomendasikan oleh KPUD provinsi dan satu yang direkomendasikan oleh Walikota Depok, sehingga total berjumlah lima orang,” tutur Quri.

Tokoh pemuda Depok, Akbar Husein masih mempertanyakan adanya pembatasan kriteria usia (minimal 30 tahun-Red) dalam tim seleksi KPUD ini. “Ada apa di balik pembatasan usia ini. Apakah kalangan muda tidak boleh ikut dalam tim seleksi,” ujarnya.

Dalam penilaiannya, Akbar menduga pembatasan usia ini hanya dimaksudkan membelenggu keindependenan kaum muda. “Ternyata kaum tua masih takut kehilangan jabatan,” ujarnya.(mr)

Mei 2008

DPC PAN Beji gelar Rakercab

Monitor Depok, 21 Mei 2008

KUKUSAN, MONDE: Sekitar 100 orang pengurus, kader, dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Beji menghadiri kegiatan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PAN Beji, di Villa Kabeda Kukusan Beji, kemarin.

Selain pengurus DPC PAN Beji, turut hadir dalam Rakercab a.l : Ketua DPD PAN Kota Depok, Hasbullah Rahmad, Sekretaris DPD PAN Kota Depok, Heru Suyanto, Ketua MPP PAN Kota Depok, Didik J. Rachbini, Lurah Kukusan Anwar Armi, tokoh masyarakat Kukusan H. Nuh, serta Bacaleg PAN Kecamatan Beji.

Dalam sambutannya saat pembukaan Rakercab, Hasbullah mengatakan bahwa Rakercab tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh DPC, sesuai dengan amanat Rakerda DPD PAN beberapa waktu lalu.

“Namun saya berharap agar Rakercab tidak hanya kegiatan seremonial semata untuk menggugurkan kewajiban pengurus DPC. Lebih dari itu, saya berharap Rakercab bisa menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk partai, terutama yang berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu,” ujar Hasbullah.

Beberapa hal yang harus dibahas dalam Rakecab, kata Hasbullah adalah pembenahan struktur partai. “Nantinya setiap RW/RT wajib memiliki rayon dan sub rayon,” tuturnya.

Hasbullah juga mengharapkan pengurus partai di tingkat DPC maupun DPRt agar bisa menggali potensi riil yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan potensi ekonomi masyarakat.

“Namun yang paling penting adalah, dari Rakercab ini bisa lahir sebuah strategi untuk menenangkan PAN dalam pemilu 2009 mendatang. Apalagi dalam pemilu sebelumnya, Kecamatan Beji merupakan penyumbang suara terbanyak bagi PAN,” katanya.

Sementara itu Ketua DPC PAN Kecamatan Beji, Akbar Husein mengatakan, pada prinsipnya Rakercab yang digelar akan berusaha membuat keputusan yang bermanfaat untuk menghadapi Pemilu mendatang, terutama guna menggapai kejayaan PAN dalam Pemilu 2009.(van)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: