Profil Tokoh DEPOK

Anita Dyah Puspitasari

Anita Dyah Puspitasari, Bsc.

Juni 2008

PD targetkan 12 kursi di Depok

Monitor Depok, 27 Juni 2008

DEPOK, MONDE: Geliat persiapan politis dari partai-partai yang ada di Kota Depok sudah semakin terasa. Persiapan internal bahkan kegiatan eksternal ke tengah masyarakat sudah menjamur di seluruh wilayah Kota Depok.

DEPOK, MONDE: Geliat persiapan politis dari partai-partai yang ada di Kota Depok sudah semakin terasa. Persiapan internal bahkan kegiatan eksternal ke tengah masyarakat sudah menjamur di seluruh wilayah Kota Depok.

Tidak beda halnya dengan Partai Demokrat (PD) Kota Depok. Partai yang berhasil mengusung SBY sebagai Presiden RI 2004-2009 ini mengklaim sudah siap tempur menghadapi Pemilu 2009.

“Untuk periode 2009-2014 nanti, minimal Demokrat akan mendapatkan 12 kursi di DPRD Depok,” ujar Sekretaris DPC PD Depok, Rintisyanto.

Diketahui dalam periode 2004-2009, PD hanya memiliki 8 kursi di Gedung DPRD yang diisi oleh Rintisyanto, Agung Witjaksono, Wahyudi, Imam Soebardjo, Marlyn Agnes Pantouw, Murthada Sinuraya, Anita Dyah Puspitasari dan Lewi Octaviano.

“Untuk meraih target minimal itu, memang PD harus berjuang lebih keras,” tandas Rintis, panggilannya.

Rintis yang juga menjabat Ketua Fraksi itu juga menjelaskan, saat ini konsolidasi internal terkait penguatan jaringan partai, sudah dilakukan. “Mobilitas konsolidasi sudah berjalan dari tingkat ranting sampai ke cabang, dan tinggal tahap penyempurnaan,” kata Sekretaris DPC PD Depok, Rintisyanto.

Sejumlah kegiatan bakti sosial serta keharusan terjun langsung bersama kalangan grassroot juga dikatakan Rintis menjadi kewajiban moral setiap kader Demokrat, terlepas apakah dia menyalonkan diri sebagai anggota legislatif atau bukan.

“Salah satu peran vital sebuah parpol adalah memberikan pembelajaran politik dan mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.

Rintis yang beberapa waktu lalu baru mengikuti pelatihan kepemimpinan kader PD di Cipanas juga menegaskan bahwa dalam tugasnya memberikan pembelajaran politik di tengah masyarakat, parpol harus berperan dalam meminimalisasi adanya golput di wilayah masing-masing.(mr)

Desember 2007

Legislatif kesal dibilang nihil buat perda

Monitor Depok, 4 Desember 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Kalangan legislatif di Kota Kembang mengaku kesal. Pasalnya, Kabag Hukum Syafrizal dan Koordinator Fitra, Roy Prygina menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada perda alias nihil yang disahkan DPRD Kota Depok.

Machrup Aman dan Babai Suhaemi dari Fraksi Partai Golkar serta Siswanto dari Fraksi PDIP angkat bicara. Ketiga anggota dewan tersebut merasa pernyataan Roy Prygina tidak beralasan dan sangat bermuatan politis serta cenderung sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang saat ini terpusat pada pembangunan jalan.“Mana buktinya kalau perda tidak ada. Saat ini saja sudah tiga perda yang disahkan dan Desember ini satu perda lagi akan disahkan. Jadi kroscek dulu lah sebelum berbicara ke publik. Jangan hanya bisa menyalahkan Dewan saja,” tegas Babai dengan nada keras.

Hal yang sama diungkapkan Siswanto dan Machrup. Menurut mereka tahun 2007 telah disahkan Perda Pelayanan Kesehatan RSUD, Perda Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Perda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, menyusul perda kependudukan yang akan disahkan Desember tahun ini.“Masyarakat sudah terlalu dibebankan oleh pembangunan yang dilakukan secara serempak dan telat ini, sekarang dimana kewajiban pemerintah untuk meminimalisasi dampak dari pembangunan tersebut, terutama kemacetan. Ini yang harus disikapi bukannya pernyataan yang tanpa bukti dan alasan. Ini kan berarti fitnah,” tutur Siswanto yang diamini Babai dan Machrup.

Babai menambahkan apabila memang Roy benar-benar peduli dengan masyarakat seharusnya ia dapat memberikan solusi yang tepat kepada pemerintah tentang pembangunan yang terkesan lambat ini.

Sementara itu anggota dewan lainnya Lia Kamelia dari Fraksi Partai Golkar, Anita Dyah Puspitasari dari Fraksi Partai Demokrat dan Sjuhada dari Fraksi Persatuan Bangsa juga keberatan dengan pernyataan tersebut.“Ini jelas-jelas fitnah, karena tidak ada alasan dan bukti yang tepat. Jadi alasannya apa mereka berbicara seperti itu, sedangkan kita tahun ini sudah tiga perda yang kita sah kan. Kroscek dululah sebelum berbicara,” tegas Lia, Anita dan Sjuhada. Sementara itu, Dari sembilan raperda yang diajukan Pemkot Depok, tiga sudah disahkan dan enam raperda saat ini masih dalam tahap pembahasan.(why)

Januari 2007

Kisruh mutasi 139 pejabat, Pekan ini, Dewan panggil Wali

Monitor Depok, 3 Januari 2007

GEDUNG DEWAN, MONDE: Komisi A DPRD Kota Depok pada pekan ini akan mengundang Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk memberikan keterangan terkait kisruh atas langkah perombakan dan mutasi terhadap 139 pejabat di jajaran pemkot.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Muhammad Triyono mengungkapkan keputusan untuk memanggil Walikota sebagai tindak lanjut setelah Komisi A meminta keterangan kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok, kemarin.

“Berdasarkan keterangan Baperjakat hari ini (kemarin-red), mereka [Baperjakat] merasa tidak dilibatkan. Karena itu kami dari Komisi A akan memanggil Walikota pada minggu ini juga untuk memberikan penjelasan mengenai mutasi ini,” papar Triyono kepada Monde, kemarin.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok yang menemui Baperjakat pada pukul 14.00 WIB kemarin a.l Ketua Komisi A Muhammad Triyono yang juga Wakil Ketua FPB, Wakil Ketua Komisi A Amsir serta sejumlah anggota komisi A yakni Lia Kamelia, Anita Dyah Puspitasari, Lewi Octaviano dan Rahmat Sukindar.

Mereka diterima Ketua Baperjakat Winwin Winantika, Sekretaris Baperjakat Ulis Sumardi dan anggota Baperjakat lainnya yakni Plt.

Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Mulyamto, Asisten Tata Praja Bambang Wahyudi dan Asisten Pembangunan Nana Sudjana.
Mutasi politis

Menurut Triyono, dalam pertemuan tersebut Baperjakat mengaku beberapa jam sebelum Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengumumkan dan melantik 139 pejabat jajaran Pemkot yang dimutasi, Baperjakat telah meminta Nur Mahmudi untuk membahas terlebih dulu langkah tersebut sekaligus siapa saja yang akan dimutasi.

Atas keterangan di atas dan berbagai pemikiran lainnya, lanjut Triyono, Komisi A lantas menyimpulkan bahwa langkah Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Kota Depok memutasi 139 jajaran pejabat pemkot tersebut merupakan langkah politis.

“Kami [DPRD] melihat mutasi yang dilakukan Walikota merupakan mutasi politik. Salah satu contohnya, mengapa salah satu anggota Baperjakat yakni Kabag Kepegawaian Ulis Sumardi juga dimutasi dan ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tidak sesuai dengan latarbelakang dan kemampuannya selama ini,” paparnya lagi.

Ditemui terpisah, Sekretaris FPKS Adriyana Wira Santana mengatakan harus ada klarifikasi yang jelas dan benar dari Walikota Depok dan Baperjakat apakah benar Baperjakat tidak dilibatkan dalam proses mutasi di atas.

Hal ini, katanya, tak lain untuk mencegah adanya keresahan di kalangan birokrat merespons pernyataan Ketua Beperjakat yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) di media lokal dan nasional, bahwa Baperjakat terutama dirinya tidak dilibatkan.

“Persoalannya adalah tidak setuju atau tidak dilibatkan. Karena itu harus ada klarifikasi dengan benar. Kami [FPKS] menyayangkan hal seperti ini disampaikan di media di tengah kondisi seperti ini.”

FPKS sendiri, menurut Adriyana, sudah bertanya kepada Nur Mahmudi Ismail sebagai Walikota Kota Depok apakah dirinya melibatkan Baperjakat dalam melakukan mutasi terhadap 139 orang di jajaran Pemkot Kota Depok. “Walikota Nur mengatakan pihaknya sudah melibatkan Baperjakat.”

Terkait hal ini, Adriyana mengatakan, FPKS mengimbau semua pihak terkait untuk berkonsolidasi menuntaskan masalah ini agar tak berujung merugikan masyarakat.

“Harus dibedakan sikap pribadi dan lainnya. Karena itu Walikota dan Sekda harus kompak dan saling memberi dukungan untuk kemajuan masyarakat. Tidak sepatutnya persoalan intern pemerintahan dinyatakan melalui media,” demikian Adriyana.

Meski begitu baik Muhammad Triyono maupun Adriyana mengakui soal mutasi merupakan hal wajar dalam pemerintahan. Hanya saja harus sesuai aturan.
Berdasarkan peraturan yang ada, menurut Triyono, Walikota memang memiliki hak prerogratif tapi harus meminta penjelasan Baperjakat. “Kalau Walikota tidak bisa menghargai Baperjakat maka lebih baik Baperjakat dibubarkan saja.”(m-2)

September 2007

HUT ke-5 PD di Depok, ‘Kader Demokrat perlu tingkatkan konsolidasi’

Monitor Depok, 11 September 2007

SUKMAJAYA, MONDE: Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat yang rencananya akan digelar seusai Idul Fitri 1427 Hijriah, merupakan langkah awal bagi kader PD dalam membudayakan prinsip-prinsip demokratisasi.

Rintisyanto, Ketua Fraksi PD DPRD Depok, menyatakan hal itu di hadapan ratusan kader partainya dalam acara HUT ke-5 Partai Demokrat di Studio Alam TVRI, Sukmajaya, kemarin.

“Partai Demokrat Kota Depok sebentar lagi akan menggelar musyawarah cabang pertamanya. Muscab itu merupakan momen bagi kita semua untuk lebih memaknai demokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya Didi Sutardjo, Ketua Panitia HUT PD ke-5, meminta kepada semua simpatisan dan kader Partai Demokrat untuk menyatukan langkah memperbaiki citra partai.

Caranya, semua pihak harus mematuhi AD/ART partai, dan setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan berorganisasi yang baik. “Sebuah partai akan besar bila semua bisa berjalan sesuai aturan main yang benar dan tidak ada pemaksaan kehendak.”

Perayaan HUT ke-5 PD juga dihadiri a.l. Vicky Supit (Wakil Ketua DPC), Wahyudi, Leuwi Octaviano, Marlyn Agnes, Anita Dyah Puspitasari, (anggota FPD), Ahmad Riza (Ketua DPC GMD), Ning Woro Supeni (tokoh wanita Depok), para ketua PAC PD, serta ratusan kader PD.

Pesimistis

Di bagian lain Rintisyanto menyatakan rasa pesimistisnya pada pemilu legislatif mendatang partainya akan mampu meraih banyak kursi di legislatif.

“Pada pemilu Caleg lalu, 104.000 suara berhasil diraih Partai Demokrat di Depok. Melihat kondisi saat ini, saya jadi pesimis.”

”Jangankan ngumpulin puluhan ribu kader, ngumpulin ratusan kader saja susahnya minta ampun…” ujar Rintis.

“Saya nggak tahu apa yang terjadi saat ini di tubuh Partai Demokrat Depok. Apakah salah di struktural, ataukah barisan kadernya yang belum siap berpartai politik…?” ujarnya lagi.

Apabila dalam satu-dua tahun ke depan kondisinya masih seperti ini, Rintis lagi-lagi pesimistis partainya akan meraih banyak kursi di legislatif, “Jangankan delapan kursi, satu kursi pun sulit diraih. Itu harus disadari terutama oleh kader PD yang berkeinginan menjadi anggota DPRD.”

Guna mempertahankan 8 kursi seperti yang pernah diraih PD Depok pada pemilu legislatif 2004, Rintis merasa perlu mengingatkan pengurus partainya—di tingkat DPC hingga ranting—untuk lebih meningkatkan konsolidasi sekaligus membenahi manajemen kepartaian.

Gender

Di sela-sela perayaan HUT PD, tokoh wanita Depok Ning Woro Supeni menyatakan harapannya agar elit-elit partai politik memiliki perhatian serius terhadap peran kaum perempuan.

Apalagi, katanya, gender telah menjadi isu nasional dalam berbagai aspek, “Peran kaum perempuan belum mendapat porsi yang layak di dalam berbagai organisasi temasuk di partai politik. Kaum perempuan masih diibaratkan sebagai hiasan atau pesolek di struktural kepengurusan.”

Di luar lingkup organisasi dan kepartaian, lanjut Ning Woro, kaum perempuan juga kerap diperlakukan tidak pada tempatnya. “Banyak tenaga kerja wanita yang teraniaya, kurang kesempatan mendapat pendidikan yang setara dengan kaum pria. Itu perlu disikapi secara bijaksana.”

Ning Woro juga meminta organisasi-organisasi perempuan yang terdapat di Depok seperti KPI dan Kepakk, agar lebih serius memperjuangkan kesetaraan gender, “Ke depan kouta gender 30% harus dapat diisi oleh kaum perempuan.”

Di bagian lain Ning Woro mengingatkan barisan Partai Demokrat Kota Depok untuk lebih meningkatkan kebersamaan dan kekompakan, “Perpecahan di internal partai akan dapat dihindari apabila komunikasi antar pengurus terjaga dengan baik.”(amr)

April 2006

Kios liar disoal pedagang Ps Kemiri, DPRD diminta turun tangan

Monitor Depok, 5 April 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Pembangunan puluhan kios pada bantaran rel KA di sisi Pasar Kemirimuka, Beji kembali diprotes pedagang setempat, kemarin.

Pasalnya, meski pemkot telah melayangkan surat penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) ke III terhadap pengembangnya, kios liar itu masih saja dibangun.

Karena itulah sedikitnya 15 pedagang Pasar Kemirimuka mendatangi Komisi A DPRD Depok untuk mendesak dewan mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan kios tadi.

Mereka menyatakan pembongkaran dan penghentian pembangunan kios itu sebagai harga mati.

SP-4 ke-III yang dikirimkan Dinas Tata Kota dan Bangunan dinilai jelas tak digubris pengembangnya.

Surat peringatan ketiga itu bernomor 648/161/DTB/2006 dikirimkan 10 Maret 2006 untuk menindaklanjuti surat peringatan I dan II.

Surat yang diteken Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa itu berisi peringatan I, II, dan III terhadap pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tentang pembangunan tanpa IMB.

“Pembongkaran dan penghentian pembangunan kios di pinggir rel wilayah Pasar Kemiri muka adalah harga mati dan harus diperjuangkan dewan,” tandas Slamet Sucipto, perwakilan pedagang Pasar Kemirimuka.

Mardani, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) komisariat Kemirimuka menambahkan, para pedagang tidak tahu apa dan bagaimana prosedur SP-4, tapi kenyataannya sampai saat ini peringatan itu diindahkan. “Buktinya Satpol PP tak melakukan apa-apa.”

Ketua Komisi A DPRD Depok Muhammad Triyono didampingi Lewi Oktaviano, KH Ahmad Damanhuri, Anita Dyah Puspitasari, Kuat Sikardiyono dan Qurtifa Wijaya berjanji akan menindaklanjuti kasus itu. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan,” jelasnya. Terpisah, Qurtifa Wijaya mengakui Satpol PP tak mampu menjalankan fungsinya.

Pelaksana pembangunan kios, Sulardi menyatakan pihaknya tengah melengkapi syarat administrasi. “Tinggal nunggu rekomendasi,” ujarnya.

Penilaian pedagang Pasar Kemirimuka, katanya, hal wajar namun pembangunan kios itu justru untuk menata kawasan yang memprihatinkan.

Ia menambahkan, kios itu nantinya untuk pedagang agar memperoleh tempat lebih baik. “Jangan khawatir, tidak akan ada pedagang dari luar. Jadi jangan lihat segi negatifnya,” ujar Sulardi.(aks/apk)
Desember 2005

Desember 2005

Anggota DPRD mangkir, 3 Fraksi minta BKD mengusut…

Monitor Depok, 16  Desember 2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Mangkirnya sejumlah anggota DPRD Depok dalam Rapat Paripurna, kemarin mendapat reaksi keras dari internal legislatif. Bahkan sejumlah fraksi menyatakan kekecewaanya, dan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk mengusutnya.

Kekecewaan itu disampaikan Fraksi Persatuan Bangsa (FPB), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG), lantaran pimpinan DPRD, Komisi B, dan Komisi A, tidak mematuhi saran dan hasil kesepakatan Panmus DPRD Depok.

Hasil kesepakatan Panmus menyebutkan anggota legislatif disarankan tidak mengadakan kajian antardaerah sampai akhir 2005, mengingat tugas dan kewajiban yang ditangani DPRD masih banyak.

“Saya kecewa terhadap pimpinan yang tetap memberikan izin kepada Komisi A dan Komisi B, melakukan kajian antar daerah, padahal usulan [tak boleh kajian antardaerah] itu sudah diterima sebagi saran,” kata Mazhab HM, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, kepada Monde, kemarin.

Bahkan, menurut Ketua FPB Rintisyanto, Panmus juga meminta semua anggota Dewan bekerja optimal, khususnya dalam menuntaskan pembahasan RAPBD 2006, termasuk masalah PDAM, dan TPA ilegal Beji.

“Tahun anggaran 2005 tinggal dua minggu lalu, harusnya sesama anggota Dewan harus memahami waktu yang singkat ini harus dioptimalkan membahas RAPBD 2006,” tandasnya.

Perlu diusut

Pendapat senada juga disampaikan anggota FPG Babai Suhami. Bahkan dia meminta Badan Kehormatan DPRD Depok (BKD) untuk mengusut tuntas tidak hadirnya anggota sejumlah anggota Komisi B dalam Paripurna lalu.

“Apapun hasilnya BKD harus bisa menginformasikan kepada publik tentang tindak tanduk anggota Dewan itu,” jelas kader muda Golkar ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra mengakui, memang ada saran tidak diizinkannya kajian antar daerah itu.

Jadi siapa yang beri izin? Tanpa bermaksud tak hormat, Amri menyebutkan Komisi B diberi izin Ketua DPRD Naming D Bothin. Bahkan kata dia, sebagai koordinator Komisi B, dirinya pun tidak tahu menahu keberangkatan Komisi B itu. “Saya tak diajak bicara…”

Kajian antar daerah 10 anggota Komisi B ke Kutai, Kalimantan Timur sejak Selasa (13/12) menambah panjang daftar nama anggota DPRD yang suka mangkir.

Mereka tidak hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda Perubahan Perda No. 3/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD Depok—menjadi 18 orang—yang berlangsung Rabu (14/12) lalu.

Sebelumnya, sembilan anggota DPRD yang mangkir di Rapat Paripurna, juga tidak ada transparansi penyelesaian kasus itu.

Dari penelusuran yang dilakukan Tim Monde, Ke-18 anggota yang tidak hadir atau mangkir dalam Paripurna itu adalah Widya Jaya Antara (FPDIP), Sjuhada (FPB), Ratna Nuryana (FPG), Budi Wahyudi (FPKS), Muhammad Suparyono (FPKS), Murthada Sinuraya (FPD), Anita Dyah Puspitasari (FPD), Otto Simon Leander (FPDIP), Dadang Ibrahim (FPB), Anda Suhanda Rundih (FPAN)—semuanya anggota Komisi B DPRD. Mereka, sesuai informasi yang diperoleh Tim Monde, mendapat izin mengadakan kajian antar daerah.

Kemudian anggota legislatif yang tak hadir saat Rapat Paripurna adalah Ahmad Dahlan (FPAN), Ahmad Damanhuri (FPB)—keduanya menjalankan cuti untuk beribadah haji. Kemudian, Lia Kamelia (FPG), tak hadir lantaran cuti melahirkan.

Sementara lima anggota masuk ke dalam ruang Paripurna. Ini pun dilakukan setelah Ketua DPRD Depok membacakan absensi rapat.

Sementara Komisi A yang berjumlah 11 anggota, kemarin, juga melakukan kajian antar daerah ke Tasik. Sementara pimpinan DPRD tetap memberikan izin.(Tim Monde)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: