Profil Tokoh DEPOK

Bambang Capicoren

Bambang Capicoren, SH

Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat

Notulensi Seminar Seri IX: Koperasi

Oleh: Adiyoga dan Widowati

Tanggal: 21 Mei 2002
Pembicara: Dr. Noer Soetrisno dan Dr. Bayu Krisnamurthi
Moderator: Dr. Husein Sawit

Seminar berseri pendalaman ekonomi rakyat terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Pusat Pengkajian Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) Yayasan Agro Ekonomika dengan Komisi Ilmu-Ilmu Sosial –AIPI, Bina Swadaya, PERHEPI, Ikatan Sosiologi Indonesia dan Gema PKM serta Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan bantuan pendanaan.

Dalam seminar seri ke-9 pendalaman ekonomi rakyat, topik “Koperasi” menampilkan dua pembicara yaitu Dr. Noer Sutrisno dari Departemen Koperasi (juga Sekjen PERHEPI) dan Dr. Bayukrisnamukti (Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan, Bogor). Masing-masing pembicara membawakan makalahnya. Makalah Dr. Noer Sutrisno berjudul “Koperasi Indonesia: Potret dan Pandangan” dan makalah Dr. Bayu Krisnamurthi berjudul “Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat”.

Abstraksi presentasi Dr. Noer Soetrisno: KOPERASI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN

Ada perbedaan sejarah antara koperasi di negara-negara maju (barat) dengan di negara-negara berkembang. Di negara maju, koperasi tumbuh alami dari masyarakat sebagai jawaban terhadap ketidakadilan pasar. Sedangkan di negara berkembang, koperasi tumbuh atas inisiatif pemerintah guna menjadi mitra negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan di Indonesia agak unik yaitu di jaman penjajah, koperasi lahir secara alami dari masyarakat yang kemudian akhirnya didominasi pemerintah setelah era merdeka. Setelah sarat dengan dominasi pemerintah, di akhir 1998, koperasi di Indonesia kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai lembaga ekonomi milik masyarakat, yang menumbuhkan kembali prakarsa masyarakt.

Pengurangan dominasi pemerintah yang ditandai dengan pencabutan Inpres No. 4/1984 dan pemberlakukan Inpres No. 18/1998, merubah potret koperasi di Indonesia. Jumlah koperasi dan anggotanya, justru meningkat dua kali lipat di akhir 2001dibanding dengan Desember 1998. Koperasi di Indonesia saat ini justru didominasi oleh koperasi kredit, dari sebelumnya yang sangat tergantung dengan captive market. Jumlah koperasi yang masih terkait dengan program pemerintah tinggalsekitar 25 %. Peranannya dalam penyaluran kredit mikro juga meningkat hingga menempati peringkat kedua setelah BRI, dengan pangsa pasar sebesar 31 %.

Jika melihat posisi koperasi di Indonesia saat ini, sebenarnya masih cukup besar harapannya untuk dikembangkan lebih jauh. Koperasi di Indonesia berpeluang dikembangkan sesuai perubahan orientasi bisnis yang dipengaruhi oleh globalisasi. Meskipun pengaruh perdagangan bebas beragam tetapi secara teoritis maupun empiris, perdagangan bebas memberi manfaat besar bagi koperasi. Hal ini disebabkan karena koperasi terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar yang tidak sempurna.

Selain perdagangan bebas, otonomi daerah juga harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Otonomi daerah di satu sisi meningkatkan peran koperasi tetapi di sisi lain juga menciptakan masalah-masalah baru bagi koperasi itu sendiri. Ada beberapa peran yang dapat dikakukan oleh koperasi dalam era otonomi daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan jangkauan pelayannya bagi masyarakt lapisan bawah dan (2) untuk menahan arus keluar sumberdaya keuangan daerah. Sedangkan masalah baru yang muncul berupa kesulitan saat akan memperluas kegiatannya melampui batas daerah otonom. Padahal perluasan jaringan kegiatan melampaui batas daerah otonom, seringkali harus dilakukan guna meningkatkan efisiensinya.

Untuk mengatasinya, peran gerakan koperasi untuk memberi pemahaman yang lebih kepada pemerintah daerah, menjadi semakin penting. Selain itu, keberadaan lembaga penjamin kredit bagi koperasi dan usaha kecil, juga tidak kalah pentingnya.

Sebagai penutup, potensi koperasi sekarang ini sebenarnya sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun, fokus usahnya harus diarahkan ke ciri-ciri universalitas kebutuhan yang tinggi, seperti: jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Selain itu, koperasi hendaknya tidak dijadikan instrumen pembangunan karena hal ini akan menyulitkan koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dan menjalankan prinsip-prinsip bisnis

Abstraksi presentasi Dr. Bayu Krisnamurthi

Saat ini setidaknya ada tiga bentuk apresiasi positif masyarakat terhadap koperasi, yaitu: (1) koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu yang diperlukan masyarakat yang tidak dapat dijalankan lembaga lain, (2) koperasi telah menjadi lembaga alternatif sehingga keputusan memilih koperasi merupakan pertimbangan rasional yaitu dinilai mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, dan (3) koperasi menjadi lembaga yang dimiliki anggotanya sehingga loyalitas anggotanya menjadi modal utama untuk bertahan di berbagai kondisi sulit. Selain apresiasi positif di atas, adapula apresiasi negatif tentang koperasi, terutama KUD. Munculnya apresiasi negatif ini karena berbagai penyimpangan yang terjadi yang banyak mengecewakan masyarakat. Ini memberikan citra buruk tentang KUD.

Di waktu yang akan datang koperasi masih dibutuhkan masyarakat karena: (1) meningkatkan kekuatan tawar anggotanya, (2) peningkatan skala usaha bersama, (3) pengadaan pelayanan yang tidak ada sebelumnya, (4) pengembangan kegiatan lanjutan dari kegiatan anggotanya, dan (5) mengembangkan potensi usaha tertentu sekalipun tidak ada kaitan dengan kegiatan anggota. Selain alasan-alasan tersebut, adapula alasan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk memperjuangkan semangat kerakyatan, demokratisasi, atau alasan sosial politik lainnya. Sekalipun merupakan alasan yang esensil tetapi tampaknya belum dominan.

Semua persepsi di atas, sangat dipengaruhi oleh pola hubungan koperasi dengan anggotanya dan dengan masyarakat. Di KUD, koperasi dan anggotanya seolah-olah menjadi entitas yang berbeda yang melakukan transaksi satu dengan lainnya yang tidak jarang berbeda kepentingan. Sedangkan di koperasi kredit telah tumbuh loyalitas anggota yang berawal dari kesadaran akan keanggotaannya. Pola hubungan yang tidak semata hubungan bisnis ini menjadi kekuatan koperasi kredit saat menghadapi berbagai situasi krisis.

Bila dikaji lebih dalam, terdapat enam faktor fundamental koperasi, yaitu: (1) ada tidaknya kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri, (2) ada tidaknya kebebasan dan otonomi berorganisasi, (3) berjalan tidaknya proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi, (4) ada tidaknya kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotan koperasi, (5) berjalan tidaknya prinsip-prinsip kegiatan usaha yang merupakan ciri khas koperasi, (6) kesesuaian semua faktor yang telah disebut dengan karakteritik anggota dan masyarakatnya.

Bila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, muncul hipotesa bahwa koperasi dapat berkembang optimal hanya di masyarakat yang sedang beralih dari komunitas tradisional ke komunitas yang mengacu ke sistem pasar. Dan ini berarti koperasi diduga tidak dapat berkembang optimal di semua bentuk komunitas

Semua pemikiran di atas setidaknya membutuhkan dua prasyarat, yaitu pendekatan pengembangan kelembagaan: (1) yang partisipatif yang menghindari keharusan patuh pada arahan lembaga lain dan (2) menghargai keragaman lokal. Dari kedua prasyaratan tersebut, rekonseptualisasi sekaligus revitalisasi peran pemerintah akan menjadi factor yang paling menentukan.

Makalah Dr. Bayu Krisnamurthi

DISKUSI

Bambang Capicoren (Bina Swadaya Gugus Wilayah Bogor- Bekasi)

Dari makalah Dr. Noer Sutrisno terlihat potret koperasi Indonesia 1998 – 2001 didominasi koperasi kredit (Kopdit) sekitar 55-60%. Melihat kenyataan yang ada, kenapa tidak ada semacam restrukturisasi atau atau kenapa tidak memifokuskan pada pembentukan, memperbesar Kopdit dengan dukungan pemerintah?

Setuju dengan pendapat Dr. Bayu, dibuka peluang bagi koperasi untuk akses ke hal-hal umum tidak difokuskan pada hal-hal khusus. Marilah bersaing dengan lembaga keuangan lainnya untuk bisa akses ke lembaga keuangan bank atau non bank supaya bisa berkembang dengan persaingan yang sehat, ini perlu didukung pemerintah

Udin (Kelompok Kerja Petani Mandiri, Jakarta)

Koperasi secara konsep sangat bagus, kenyataannya tidak demikian. Singkatan KUD bisa diartikan “Ketua Untung Duluan atau Kono Untalen Dhewe. Koperasi selalu menina-bobo-kan petani dan petani dibuat Kredo Lumahing Asta, petani selalu menerima, selalu diberi. “Ini lho pupuk, ini lho bibitnya”. Petani tidak mempunyai posisi tawar harga. Mengapa koperasi menjadi begitu? Pemerintah kurang mendukung filosofi koperasi!. Menghimbau kepada Dr. Noer Sutrisno agar bisa menyampaikan hal ini kepada pemerintah sehingga bisa merubah kondisi koperasi yang seperti ini keadaannya.

Saya tertarik pada Corporate Farming dari Dr. Noer Sutrisno, itu seperti apa? Dan apa itu kemitraan? Jika yang terjadi ternyata petani dirugikan dan tidak bisa menentukan harga?

Sepakat dengan pendapat Dr.Bayu bahwa koperasi sudah terlalu jauh dari rel-nya, untuk itu harus membangun institusi buidingnya, institusi building itu seperti apa.?

Felix Sitorus ( Pusat Kajian Agraria IPB, Bogor)

Dari makalah Dr. Bayu, keberadaan koperasi ditentukan oleh faktor karakteristik masyarakat. Saya mempunyai pikiran bahwa koperasi itu salah satu wujud ideal organisasi ekonomi rakyat. Jika hipotesa Dr. Bayu benar, maka akan menjadi masalah karena koperasi tidak bisa meng-integrasikan berbagai lapisan dalam masyarakat. Misalnya KUD hanya untuk petani bukan buruh tani.

Dari diskusi matra pembangunan, saya pikir organisasi yang bisa menjadi wahana solidaritas masyarakat adalah koperasi dimana pengusaha lapisan bawah dan diatasnya bisa bekerjasama. Jika pengamatan Dr. Bayu itu benar bahwa koperasi hanya berkembang baik pada masyarakat yang homogen (dari segi cara produksi) atau bazaar economic, saya lebih suka mengatakan Pitty comodity production, tidak pada masyarakat subsisten dan tidak pada masyarakat kapitalis, hal ini tidak menjadi masalah.

Menjadi masalah, kalau koperasi bukan wahana yng cocok untuk mengangkat taraf ekonomi masyarakat subsisten. Artinya koperasi tidak bisa diandalkan menjadi wahana peningkatan ekonomi masyarakat. Jika tesis ini diterima maka koperasi tidak bisa menjadi wahana untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang bersifat subsisten dan tidak bisa mengangkat ekonomi rakyat yang berada pada tatanan ekonomi besar ke kapitalis. Artinya koperasi menjadi wahana ekonomi yang stagnan, kecuali pada tingkat bazaar economic. Saya tidak tahu apakah hipotesa Dr. Bayu berlaku pada semua bentuk koperasi atau hanya pada KUD? Saya sependapat hal itu benar jika hanya pada kasus KUD, bagaimana dengan bentuk koperasi lainnya?

Em. Haryadi (Asosiasi LSM mitra lembaga keuangan, Altrabaku)

Sependapat dengan Dr. Bayu mengenai pentingnya kerjasama antar koperasi supaya mampu mengembangkan usaha. Saran saya jangan sampai kerjasama itu diambil oper oleh koperasi sekunder (pusat atau induk). Selama ini koperasi sekunder hampir selalu mengambil alih kegiatan koperasi primer. Seharusnya koperasi sekunder lebih mendukung kegiatan koperasi primer seperti membagi informasi, capacity building, resource organisation.

Saya punya pendapat, “bubarkan saja Kementrian UKM dan Koperasi, biar dikelola oleh koperasi-koperasi sekunder”. Saya minta pendapat dari dua pembicara. Ada kecenderungan kementrian yang ada (UKM dan koperasi) itu lebih berfungsi regulating daripada sporting

Mana lebih efektif berdasar pengalaman, pembentukan koperasi berdasar tempat tinggal atau unit usaha sejenis?

Sumantoro (Pusat Studi Keuangan Kecil dan Mikro, Jakarta)

Saya ingin mempertanyakan hal yang mendasar mengenai persepsi, filosofi bahwa koperasi adalah bangun usaha yang tepat bagi rakyat Indonesia. Menurut sejarah pada tahun 1898 di Purwokero berdiri lumbung desa oleh asisten residen De Walf dengan semangat koperasi-nya Raifessen. Ternyata lumbung desa tersebut tidak berjalan sesuai prinsip Raifessen. Tahun 1920-an, pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga pengembangan koperasi oleh Boeke, akhirnya ia merasa menyerah, menurut Boeke agaknya koperasi sukar dikembangkan di Hindia Belanda.

De Walf tertarik mengembangkan lumbung desa saat melihat masyarakat jawa membuat rumah secara gotong royong dan itu cocok untuk pembentukan koperasi. Setelah itu kedua pakar Hindia Belanda berkesimpulan bahwa sifat gotong royong tidak sesuai untuk koperasi karena gotong royong itu produk ekonomi tertutup. Masyarakat bergotong royong karena terpaksa,takut sanksi sosial. Sedangkan koperasi merupakan produk masyarakat ekonomi uang yang sifat anggotanya individualistis. Sifat gotong royong dengan perkembangan jaman akan luntur. Apakah statement”bahwa koperasi itu bangun usaha yang cocok bagi rakyat indonesia masih relevan atau “semua bangun usaha cocok untuk rakyat Indonesia?

Kegagalan lumbung desa di Purwokerto agaknya cocok dengan temuan Dr.Bayu bahwa anggota lumbung desa adalah masyarakat yang paling miskin sehingga tidak mempunyai suara, mendasari sifat mereka yang minder dan ketika diajak mengelola mereka tidak mau, selain itu waktu mereka telah tersita untuk bekerja.

Berdasar pengalaman pribadi, saya melihat justru di USA koperasi itu lebih baik berjalanya Misalnya orang-orang Asia membentuk koperasi menjual sayur mayur dan rempah-rempah lainnya, anggotanya bergantian menjaga toko. Justru di negara kapitalis koperasi bisa berjalan baik. Meskipun saya tidak pro amandemen, tapi perlu dipikirkan lagi pernyataan bahwa “koperasi adalah bangun usaha yang cocok bagi rakyat Indonesia”

Soedarsono Esthu Sa’Tjiptorahardjo ( Litbang Kebudayaan Poros Indonesia)

Tahun 1970-an saya terlibat pembentukan koperasi-koperasi yang disebut credit union (CU). Kata koperasi berasal dari kata Cooperatio Credo (Italia) artinya kerjasama dengan rasa percaya. Ada kaedah-kaedah di dalamnya yaitu (1) koperasi dari anggota untuk anggota, tidak untuk institusi lain, tidak ada ekonomi politik sehingga tidak perlu ada semacam Depkop., saya setuju Depkop dibubarkan. (2) koperasi harus meningkatkan kesejahteraan anggota. Berdasar pengalaman koperasi yang baik yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit mempunyai motto dmulai dengan pendidikan, dikontrol dengan pendidikan dan dikembangkan oleh pendidikan, orang boleh pinjam sebesar 3x dari tabungan. Yang namanya koperasi Simpan pinjam kegiatannya adalah simpan dan pinjam, bukan menabung hanya sekali selanjutnya terus menerus meminjam.

Saya melihat selama ini koperasi-koperasi yang berhasil hanya sampai ukuran berdikari secara ekonomi belum dalam berdaulat politik dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seharusnya koperasi yang baik anggotanya harus berkepribadian dalam berkebudayaan dahulu, misalnya alam Temanggung, cocoknya untuk apa? Koperasi harus didirikan berdasarkan nature yang asli.

Selama ini kami melakukan studi ke berbagai koperasi. Misalnya di Puskowanjati yang didirikan sekitar tahun 1950-an, mereka memakai metode tanggung renteng, relatif berhasil terbukti utang macet hanya 1-1,5%; di Klaten ada koperasi bernama Angin Segar, mempunyai program Sero (tanpa bunga) dan Roma (memakai bunga). Di Solo saya menemukan koperasi yang memakai praktek semacam renternir yaitu mematok bunga 20% sebulan dengan sistem harian. Disektor riil ternyata masyarakat mampu membayar bunga sebesar itu. Dari pengalamaan saya pada sebuah kasus di Grogol Jakarta, ada seseorang yang mempunyai dana Rp. 350 juta kami kembangkan dan setelah 15 tahun kemudian berkembang menjadi Rp. 14 milyar. Dari pengalaman, terbukti koperasi yang paling baik yaitu koperasi simpan pinjam.

Prof. Tjondronegoro

Sebaiknya koperasi dikaitkan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Seberapa jauh itu memungkinkan? Jika bicara ekonomi rakyat, lapisan mana yang mau diangkat lebih dahulu? Dr. Bayu mengatakan koperasi itu cocok untuk orang yang berada, Prof. Herman Suwardi (Direktur Akademi Koperasi di Jatinangor), dalam studinya mengatakan bahwa koperasi itu cocok untuk golongan menengah dalam ekonomi rakyat. Orang yang miskin tidak bisa menjangkau, kalaupun bisa hanya lewat program pemerintah.

Kita tahu orang yang miskin masih cukup banyak, jika masih dicakup dalam ekonomi rakyat saya setuju, tetapi koperasi bukan menjadi obat untuk mengangkat yang miskin, berapa juta orang miskin yang masuk dalam 103.000 koperasi? Koperasi yang berhasil itu relatif koperasi simpan pinjam, tetapi yang kecil-kecil (orang miskin) itu tidak bisa, bisa terjadi dead lock untuk membayar utang.

Mengenai koperasi susu, dari laporan di Jatim ada perusahaan penyedot susu, Nestle (Multi National Company) menjadi konsumen tetap dari koperasi susu. Sebelum tahun 1870-an dimana kapitalis masih muda usianya, teori-teori persaingan bebas masih bisa berjalan. Sekarang jamannya sudah jaman multi national company. Peranan MNC sudah demikian besar,apa bisa koperasi melawan MNC?. Di Indonesia Raifesen bank itu identik dengan voeks bankeur membantu yang kecil, selanjutnya Syarekat Islam mendirikan koperasi (1912-1916), Ternyata… begitu lamanya sampai 100 tahun kok tidak tumbuh berkembang baik, ada sesuatu di kebudayaan kita. MNC di abad 21 menjadi kuat, apakah pembangunan kita fundamentalnya akan dijadikan ekonomi yang kooperatif?.

Jika saya membenarkan Dr.Bayu, maka golongan menengah yang akan terbantu baik komodiri nya pertanian maupun UKM industri kecil, prosessing industri pangan, pakan, dsb. Mohon saya diangkat dari kepesimisan ini, terima kasih.

Khaerul (Depkop, Jakarta)

Di lingkungan Depkop, wacana mengenai koperasi diliputi jargon-jargon kultural dan politis dengan istilah populer “tahu sama tahu”. Kita anggap orang lain tahu sebagaimana kita tahu. Asumsi itu salah fatal. Kita anggap koperasi itu binatang yang sama, ternyata hasil survey membuktikan bahwa orang lain mengetahui koperasi hanya sebagai nomenklatur, hanya sebagai badan hukum, maksimum sebuah instrumen kelembagaan lebih dari itu kita gagal merumuskan apa itu karakteristik koperasi

Kemudian kita melakukan lompatan intelektual yang besar, membahasnya, membuatnya sebagai sebuah polemik tanpa aspek kognitif yang memadai. Ketika aspek kognitif ini gagal ironisnya tidak ada mekanisme untuk mentransfer pengetahuan ini dengan baik. Buku-buku mengenai koperasi sekarang ini memprihatinkan, tidak ada kerangka teorinya yang mendasar. Orang – orang sekaliber Pak Ibnu, Noer Sutrisno, Bayukrisnamukti tidak banyak beredar lagi.

Sesungguhnya dikhawatirkan pengurus koperasi yang sukses sengaja tidak mau tahu tentang koperasi. sekurang-kurangnya tuntutan moral. Karena nilai-nilai koperasi itu berat dilakukan seorang pelaku bisnis. Orang senang memanfaatkan Oportunity.behavior economic, tidak suka dihadang nilai-nilai koperasi yang memang menyulitkan gerak bisnis. Akhirnya ekletik (kemanfaatan sebaik-baiknya) yang dilakukan. Perlu satu pemikiran agar nilai-nilai koperasi itu dipahami benar, membayangkannya sebagai binatang yang sama, khawatir kita membicarakan yang aneh-aneh sedangkan starting point-nya berbeda

Bambang Ismawan (Bina Swadaya, Jakarta)

Koperasi itu bangun usaha yang sarat dengan pendidikan dan uang adalah alat pendidikan yang sangat ampuh. Dr. Noer Sutrisno telah mengemukakan bahwa Kopdit diberi peluang lebih banyak lagi kedepan, Kopdit perlu ditingkatkan. Yang menggelitik adalah mengapa Kopdit pada jaman lampau dihambat?

Setuju pendapat Dr.Bayu bahwa peningkatan citra koperasi perlu dilakukan. Bagaimana caranya, apakah UU koperasi diganti? Siapa yang melakukannya apakah Menegkop atau Dekopin? Bagaimana prosesnya dilakukan?

Saya tetap yakin koperasi itu sebagai wahana ekonomi rakyat yang sangat ampuh. Jika ekonomi rakyat itu diterjemahkan seperti pertanian rakyat dan setelah berkembang maka perlu membangun usaha lain yang lebih besar, karena persaingan yang lebih ketat.

JAWABAN

Dr. Noer Sutrisno

Banyak tulisan mengenai koperasi saya tulis ketika bekerja di luar Depkop. Jika anda berkeliling dunia, ternyata 99.9% koperasi yang baik itu adalah koperasi susu. Hasil analisis berdasar syarat teori ekonomi menunjukkan adanya bilateral economic. Sejelek-jeleknya koperasi susu di indonesia lebih baik dari koperasi lainnya.

Jika diajak fokus pada koperasi kredit, saya senang sekali. Faktanya, kekuatan koperasi memang jarang ddilihat. Pendekatan dirubah, sekarang berbagai program pemerintah menjadi tidak wajib bagi koperasi. toh koperasi-koperasi yang menjadi kontraktor Bulog masih lebih baik ketimbang dimasalkan. Kopdit di Indonesia belum memberikan rasa aman bagi penabung/anggota-nya dibanding di bank. Hal ini menjadi tantangan kedepan dimana koperasi sejauh mungkin akan menjadi organisasi yang otonom.

Mengenai intervensi pemerintah yang digambarkan Dr. Bayu itu merupakan refleksi keadaan di masa lalu. Untuk mengetahui keadaan sebuah koperasi indikatornya yaitu jika 2 tahun tidak melaporkan RAT berarti koperasi tersebut sudah tidak aktif lagi. Jika menurut kajian Dr.Bayu tingkat mortality koperasi sebanyak 50 % berarti masih ada 56.000 koperasi yang baik dan 36.000 diantaranya bergerak dalam kegiatan simpan pinjam.

Untuk Bpk Udin dari Pokja Petani Mandiri, sekarang untuk mendirikan koperasi itu diberikan kebebasan tidak harus dalam bentuk KUD. Yang menjadi masalah yaitu membentuk KUD tetapi yang mengambil pupuk tidak terdaftar sebagai anggota KUD. Jika pasarnya sudah kompetitif maka bagi petani pergi ke koperasi atau tidak, hal itu tidak ada insentifnya, dijamin koperasi tidak tumbuh. Kasus mengendornya pemasaran beras oleh koperasi dan munculnya penggilingan keliling sangat berkaitan erat dengan hukum pasar

Mengenai Corporate Farming, sekarang investasi untuk skala besar membutuhkan dana besar. Misalkan untuk peternakan yang kompetitif, di Australia peternakan dengan 100 – 200 ekor ternak mulai gulung tikar, kalau mau survive dengan persaingan yang semakin besar maka syarat survive-nya harus 1000 ekor ternak dalam luasan 100 ha. Apakah mungkin bisa dilakukan petani di Indonesia? Dalam struktur semacam itu harus dikembangkan partisipasi petani sebagai pendukung industri peternakan, apakah dalam bentuk koperasi atau PT terserah, yang penting para petani melakukan satu kesepakatan.

Mengenai kritik terhadap koperasi sekunder, ternyata yang masih bisa mengemban prinsip-prinsip koperasi adalah koperasi primer karena koperasi primer masih beranggotakan orang. ada yang berpandangan koperasi sekunder apakah dalam bentuk koperasi atau tidak akhirnya akan sama saja karena sikap lugasnya dalam berbisnis, bahkan ada yang mengkritik “koperasi kok mendukung perseroan”?.

Perlu disadari justru anjuran dari gerakan koperasi dunia ICEI, “pemerintah jangan masuk dalam development program, masuklah dalam regulating,” dan negara memang harus mengatur karena adanya unsur perlindungan publik bagi yang berkoperasi. Sekarang kontek perhatiannya yaitu “tinggalkan penciptaan program yang bersifat intervensi langsung, melengkapi standar koperasi sebagai entitas bisnis yang layak, dipercaya, sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam berkoperasi.

Mengenai kerjasama antar koperasi itu terserah formatnya, tergantung struktur komunitasnya, kegiatannya. Mengenai ke-efektifan pembentukan koperasi berdasar kesamaan tempat tinggal atau kesamaan kegiatan ekonomi, saya cenderung pada kesamaan kegiatan ekonomi. Untuk koperasi yang memproduksi barang ekonomi bernilai tinggi tidak usah diatur, tempat berjauhan tidak menjadi masalah. Untuk pertanian umumnya, lesamaan komunitas dan kedekatan tempat tinggal atau radius yang layak tetap harus dijaga. Kawasan aglomerasi kegiatan harus menjamin adanya prinsip mengurangi biaya transport. Salah satu kegagalan koperasi dalam mendukung TRI yaitu dengan sistem sebaran tebu, diam-diam koperasi menjadi pendukung pabrik, karena terikut dalam sistem. Makin banyak tebu yang digiling fee-nya makin besar. Persolan-persoalan teoritis itulah problem koperasi Indonesia Kalau mau mengejar point optimal skill, efektifitas ekonomi dan solidaritas sosial, lebih baik meng-organisir petani besar dalam koperasi barang. Diantara solidaritet ada individualitet.

Supaya koperasi tidak menjadi korban penilaian karena kesalahan design, maka dibebaskan, tidak perlu diatur atur tetapi tetap mengacu pada platform dasarnya. Dalam pendekatan program pengembangan UKM maka hal-hal yang berhubungan dengan bisnis (produksi, trade marketing), kita biarkan berkembang sesuai tuntuntan pasar, tetapi platform untuk menjamin stock kita hubungkan dengan lembaga keuangan.

Mengenai posisi koperasi dalam perdagangan bebas, koperasi konsumen dengan perdagangan bebas akan senang karena akan menikmati harga murah yang kompetitif. Sedangkan koperasi – koperasi produksi yang barangnya diproteksi, pemasarannya diatur memang menjadi tidak berdaya. Di koperasi pertanian penghasil barang eksport, saat proses pengenalan KUD struktur koperasi seperti itu ikut dilumpuhkan, untuk membangkitkan lagi perlu energi yang besar. Untuk sektor produksi pangan, sumbangan terbesar saat pencapaian swasembada beras dimana mobilisasi suplai pada daerah-daerah terpencil bisa dilakukan karena adanya koperasi. Saat ini koperasinya tidak cukup, terbukti saat dibuka volunteer ada masalah. Jika dikembalikan seperti sistem dulu, sudah bukan jamannya lagi, siapa yang menanggung biaya karena sudah tidak ada subsidi lagi.

Untuk Pak Sumantoro, persoalannya bukan pada kesesuaian tapi prasarat untuk tumbuhnya koperasi yang efisien dan memenuhi syarat prinsip kerjasama koperasi adalah partisipasi dan itu mutlak. Penyelewengan di koperasi susu itu jarang terjadi karena anggotanya setiap hari datang, terjadi transaksi jual dan setor, praktis sistemnya sudah berjalan di sana. Di koperasi susu memiliki syarat minimal adanya income dan produksi setiap hari.

Jangan pernah berpikir koperasi seperti jamu gendong yang bisa mengobati segala penyakit. Kita harus memakai treatment yang sesuai.

Untuk citra koperasi di indonesia, karena sumber referensi empirisnya (kebijakan) memang demikian dimana pemberitaan untuk koperasi-koperasi yang tidak berhasil sebenarnya tidak mewakili majority koperasi yang ada. Adanya pemberitaan yang tidak fair seolah olah koperasi itu hanya KUD. Saatnya sekarang kita wartakan koperasi secara fair. Yang bertanggungjawab untuk peningkatan citra koperasi, saya kira tidak bisa diharapkan salah satunya (Menegkop atau Dekopin). Untuk menunjukkan citra koperasi yang baik maka koperasi harus kembali pada prinsip-prinsipnya.

Siapa yang membawa nilai-nilai koperasi? Salah satu kontribusi koperasi yaitu banyak nilai-nilai koperasi saat ini dikembangkan, dijalankan swasta dalam rangka menjalin hubungan dengan para pelanggannya..

Mengapa Kopdit dihambat pada jaman lampau?, diketahui awalnya Kopdit itu untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (awal kemerdekaan s/d awal tahun 1960-an) Pada jaman Orba memfokuskan pada peningkatan produksi dan sterilisasi masyarakat pedesaaan. Credit Union telah ada sejak dulu, karena beroperasi di desa maka bersaing dengan KUD padahal Inpresnya hanya boleh KUD. Bung Hatta dalam “jalan kearah ekonomi perusahaan” mengatakan ada 3 jenis koperasi yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi kredit. Sekarang ini saatnya Kopdit harus kita dengungkan.

Soal Depkop dibubarkan? Silahkan saja tergantung pada siapa yang mengatur, silahkan saja ini khan keputusan politik tergantung kepada yang memegang mandat politik Dilihat dari sejarahnya dulu pernah berada dibawah Depdagri, pernah dititipkan pada Transmigrasi koperasi,transkomada; pernah dibawah Deputy bidang penertiban koperasi.. Jika tanggungjawab disalahkan pada yang membina koperasi, menjadi repot karena tidak pernah diberi tempat yang jelas dan tempatnya pindah-pindah terus.

Mengenai proses dan peran koperasi dalam perekonomian nasional, dalam memahami posisi koperasi produksi pelakunya ada 3 yaitu besar, menengah, kecil. Petani gurem tidak bisa masuk kedalamnya dan akan terjangkau dengan program kredit. Untuk koperasi konsumen berdasar pengalaman, orang yang sangat miskin dan kaya sedikit sekali menjadi anggota koperasi. Berdasar hasil tesis, ternyata partisipasi itu mengikuti tracehold hipotesis, disaat mikin partisipasinya sangat negatif ketika mendekati garis kemiskinan ada grup dinamik yang masuk dalam kelompok, meningkat sejalan dengan peningkatan income-nya, setelah tingkat tertentu selanjutnya menurun. Di Pulau Jawa diukur dengan kepemilikan tanah setara 3.5 ha di Jabar Sedangkan di Jatim (banyak kasus di Kediri) hampir tidak ada kasus partisipasi koperasi dan pemiikan tanah. Demikianlah kira-kira potret koperasi konsumen.

Koperasi itu dilihat dari kerangka pembentukan nilai tambah mempunyai 3 misi yaitu pengolahan bersama untuk nilai tambah, kerjasama pasar dan kelancaran pertukaran. Hal ini dikerjakan koperasi jasa keuangan. Struktur ekonomi Indonesia dalam value added 41% ditangan usaha kecil, 17% di usaha menengah (sebelum krisis 20%.), ternyata krisis membawa kerontokan kelas menengah.

Dalam kerangka sistem ekonomi Indonesia, ada sektor negara, swasta besar nasional, ekonomi rakyat, swasta asing. Koperasi berada di 2 tempat, antara lain di sektor swasta besar nasional yang digambarkan sudah tidak disukai koperasi tapi koperasi tidak bsa memaksakan untuk tidak usaha memakai bentuk koperasi. Saya anggap proses transformasi struktural dari setiap kegiatan koperasi sangat potensial untuk melakukan kompatan. Kesannya seperti GKBI dimana banyak anggotanya dikenal sebagai koperasi primer, pembatiknya sudah tidak ada tapi pabrik mori-nya masih hidup memberikan pekerjaan kepada banyak orang.

Dengan kerangka berpikir demikian maka dalam perberdayaan ekonomi rakyat bisa memberikan perhatian pada koperasi dan perhatian terbesar diberikan kepada sektor rumah tangga (RT) miskin khususnya. Dengan cara ini dapat mendudukan koperasi dalam kontek pemberdayaan ekonomi rakyat, bagaimana meng-organisir koperasi yang baik sesuai dengan asas/prinsip koperasi. Kasus-kasus Pak Estu tadi basisnya adalah Kopdit, jika kita menguasai jalur keuangan desa, misalnya dari kabupaten kebawah dibentuk pusat-pusat kopdit maka aliran arus uang keluar bisa ditahan, sektor pertanian tidak kesulitan lagi.

Setelah merdeka sampai sekarang,sektor pertanian biasa dengan kredit komersial, program pertanian malah mengajarkan krdit program, terjadi eliminasi kewirausahaan. Para konsultan tidak biasa menggarap kredit komersial, para pelakunya tidak bisa berhubungan dan banknya tidak berpengalaman. Untuk itu salah satu langkah ketika reformasi dijalankan, maka koperasi itu dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya.

Ada koperasi yang disebut koperasi marak (istilah Pak Ibnu = koperasi merpati, mencari kesempatan ketika banyak jagung), koperasi sejati dan koperasi pedati (tidak bisa hidup lagi, kalaupun bisa harus ditarik-tarik, setelah itu mati. Kedepan saya sependapat tidak perlu pesimistis, jangan menggeneralisir koperasi sebagai obat mujarab semua penyakit ekonomi.

Orang Kanada punya fassafah menaril work hard try hard, if you fall come to government, if you fall again, maka “bentuk koperasi”, ketika pemerintah tidak bisa menjawab lagi, maka membentuk koperasi. Sedangkan di Indonesia “bentuk koperasi minta uang pada pemerintah”

Dr. Bayu Krisnamurthi

Untuk Pak Sumantoro, saya kira mungkin waktu itu koperasi menjadi yang terbaik karena koperasi itu yang ideal, membawa nilai-nilai seperti keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama.. Kalau ada bangun usaha yang membawa nilai-nilai itu maka pantas disebut bangun usaha yang paling baik.

Koperasi itu mempunyai 3 hal yaitu (1) tumbuh berkembang saat konsumen kecil menghadapi ada perlakuaan tidak fair dari market, meningkatkan bargaining. Sistem kapitalis yang menumbuh suburkan persaingan seperti itu maka tumbuhnya koperasi menyebabkan reaksi imperfect market situation (2) di USA indenpendensi petani berkoperasi karena ingin menjalankan fungsi produksi, fungsi ekonomi yang skill-nya membutuhkan skala lebih besar dari dirinya, kemudian begabung, skill menjadi cukup membentuk koperasi. (3) justru saling memperkuat satu sama lain, saat menghadapi market daripada berbenturan maka lebih baik menghadapi market yang sama bersama-sama. Hal ini menjadi awal sumber monopoli.

Koperasi sepanjang tidak mengorbankan nilai-nilai pokok, bisa menjadi pokok pikiran yang ideal. Jika ada kisah gagal dalam dalam proses perkembangannya itu ada kaitannya dengan karakter masyarakat, pada perbedaan penterjemahan demokrasi misalnya di Jawa dengan luar Jawa. Kelemahan koperasi itu sampai batas-batas tertentu dimana koperasi mensyaratkan degree of homogenitas, jika terlalu sangat berbeda demokrasi tidak berjalan.

Saya setuju dengan pendapat Dr. Noer Sutrisno bahwa koperasi itu bukan obat segalanya, koperasi akan bagus berkembang pada environment yang sesuai/pas. Saya menduga spektrum masyarakat itu cukup luas yang bisa diakomodasi koperasi.. Bisa saja kita memakai prinsip koperasi untuk masyarakat subsisten dgn format lain. Misal mikrofinance mungkin tidak harus memakai syarat koperasi dalam bentuk formal tetapi bagaimana mereka bisa menjadi lahan subur untuk sebuah value yang nantinya bisa berkembang. Sekarang dikenal Coopetition, dari cooperate dan competition menjadi satu. Kapitalisme bilang bahwa kompetisi dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. “Mari kita berkoperasi dengan tetap bersaing”, Itu konsep dipakai dalam international network, ATM terpadu dari beberapa bank. Jadi value koperasi ada dalam bentuk beragam, spektrumnya menjadi lebih luas.

Untuk pertanyaan Pak Felix, apakah koperasi itu universal atau lokal spesifik tumbuh pada masyarakat tertentu itu ?Sampai sekarang belum bisa dijawab memuaskan semua pihak

Untuk pertanyaan Pak Hariyadi mengenai pembubaran kementrian koperasi, saya berdoa jika Dr. Noer Sutrisno menjadi Menkop supaya kementrian itu (Menegkop) dibubarkan setelah Dr. Noer Sutrisno usai jadi menteri, menjadi menteri untuk membubarkan.

Saya setuju dengan pendapat Pak Hariyadi bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator, apa memang perlu kementrian koperasi ataukah hanya sebuah badan otonom pemerintah saja?. Peran gerakan koperasi harus lebih besar dari peran pemerintah selama ini. Intinya pemerintah harus melakukan fungsi perlindungan publik.

Mengenai efektivitas pembentukan koperasi, untuk satuan koperasi tergantung jenis koperasi, usahanya. Kesamaan tempat tinggal efektif untuk koperasi kredit, koperasi konsumsi. Kesamaan jenis usaha efektif untuk koperasi produksi.

Penanya dari pokja petani mandiri (Pak Udin) mengingatkan saya mengenai rel di koperasi. Rel itu dua batang besi yang berjalan sejajar tidak pernah bertemu. Dalam koperasi batang pertama berisi aspek-aspek keorganisasian seperti organisasi, kelembagaan, sosial demokrasi, partisipasi. Sedangkan batang rel berikutnya berisi aspek usaha/bisnis. Bisnis dan kelembagaan harus berjalan seiring, itu kuncinya. Bisa mulai dari kiri, kanan dengan gerbong anggota ada diatasnya. Pak Tjondronergoro mengingatkan saya pada akses terhadap kepemilikan lahan pada aset-aset keagrariaan itu menjadi pertanyaan cukup kuat jika berbicara mengenai koperasi.

Cerita dari Pak Esthu saya garisbawahi, bahwa segala sesuatu dikembangkan sesuai naturenya, tumbuh sesuai lingkungan., juga jargon-jargon Bung Karno saya tidak keberatan dengan hal itu. Kasus-kasus yang diceritakan Pak Esthu merupakan bentuk dari kreativitas lokal, bisa ditiru bisa tidak

Untuk Pak Tjondronegoro, dengan memakai istilah bank dunia Economicly active (productif)poor, seperti kriteria untuk fakir dan miskin, dimana orang miskin merupakan orang yang betul-betul tidak berdaya maka harus dalam bentuk charity. Jika mempunyai daya ekonomi meski kecil maka prinsip ekonomi bisa dikenakan.

Tesis Amartya Sen menyatakan bahwa demokrasi itu syarat untuk penanggulangan kemiskinan. Saya tetap optimis meskipun ketika pada tataran filosofi dimasukkan dalam operasional memang banyak pertanyaan. Adanya kesamaan pandangan pada tingkatan value, menjadi dasar untuk menghilangkan kemiskinan. Jika value tidak ditegakkan kemiskinan akan susah dihilangkan, sistem apa yg bisa menegakkan value? “ jangan-jangan value itu bukan hanya koperasi” jika semuanya bisa mengusung nilai-nilai itu its okey, sehingga tidak perlu dikotomikan antara koperasi dan kapitalis, biarkan saja jika kapitalisme bisa mengusung nilai-nilai tadi. Dari sistem kita bicara organisasi, mungkin di tingkat organisasi anggota belum sama pemahamannya mengenai koperasi.

Mengenai siapa yang membangun citra, mempromosikan koperasi, saya kira harus ada pendidikan pada masyarakat. Menjadi pertanyaan “apa rakyat Indonesia cukup terdidik untuk tahu demokrasi, menghormati perbedaan?”. Ini menjadi tanggungjawab semua yang mempunyai pengetahuan, wawasan, tidak hanya tanggungjawab Menegkop atau Dekopin, siapapun yang punya resources buatlah promosi, pembangunan citra koperasi!.

Saya khawatir semakin langka orang yang mendalami koperasi, padahal ini essensial. Mudah-mudahan terlaksana lokakarya pendidikan koperasi di Surabaya. Otokritik saya terhadap IPB sebagai contoh kuliah koperasi tidak banyak diminati, diploma manajemen koperasi berubah nama menjadi diploma manajemen bisnis dan koperasi. Nanti lama-lama nama koperasinya menjadi hilang.

Untuk pertanyaan Pak Bambang Ismawan mengapa Kopdit dihambat? Menurut saya menguasai jalur uang itu merupakan strategi penguasaan politik. Kemandirian uang di desa merupakan hal yang berbahaya. Itu sebabnya saya sejalan dengan sistem banking yang frenching(?) bukan unit banking, Uang itu harus berputar terus dan itu merupakan grand strategy sentralisasi politik yang dikembangkan penguasa sejak jaman Sukarno sampai Suharto.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: