Profil Tokoh DEPOK

Cornelis Leo Lamongi

Cornelis Leo Lamongi

Februari 2007

APBD 2007 belum sentuh warga miskin

Monitor Depok, 27-Feb-2007 16:32:16

MARGONDA, MONDE: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2007 Kota Depok masih belum berpihak pada kepentingan publik, utamanya pada peningkatan kualitas pendidikan.

Hal itu disampaikan Koordinator LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Depok Roy Prygina dan pemerhati pendidikan Depok Cornelis Leo Lamongi secara terpisah, kemarin.

Menurut Roy Prygina, alokasi pendidikan secara umum mencapai Rp195.307.893.014 atau 26,78% dari total belanja di RAPBD 2007 senilai Rp729.298.581.320.

Tapi, kata dia, jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung (belanja pegawai) pada pos pendidikan masih mendominasi yakni senilai Rp165.527.508.804 atau 84,75% dan belanja langsung (publik) Rp29.780.384.210 atau 4,08% dari total belanja urusan pendidikan Rp195.307.893.014.

“Jadi, hanya sekitar Rp29 miliar dari belanja pendidikan, alokasi yang dampaknya langsung kepada masyarakat,” tandas Roy kepada Monde.

Fitra berpendapat, belanja pendidikan pada RAPBD 2007 Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Ketentuan tadi berbunyi, Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Tak efektif

Hal senada diungkapkan Cornelis Leo Lamongi. Menurut dia, alokasi RAPBD sektor pendidikan bagi masyarakat miskin masih sangat minim. Bahkan, ada program yang dinilainya tak efektif justru dimasukkan dalam mata anggaran.

Cornelis mencontohkan, Uji Kompetensi Siswa (UKS) dari tahun ke tahun terus dianggarkan. Padahal, indikator keberhasilannya tidak jelas. “Lihat saja, rangking pendidikan di Depok masih peringkat bawah. Di daerah lain, UKS justru tidak ada.”

Selain itu, kata Cornelis, beasiswa bagi siswa rawan drop out (DO) malah tidak dianggarkan dalam RAPBD 2007. “Jelas ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Depok tak berpihak pada masyarakat miskin.”

Melihat gejala ini, Fitra Depok mendesak Pemkot dan DPRD Depok segera menambahkan alokasi anggaran pendidikan menjadi 20% dari total RAPBD di luar gaji dan operasional pegawai.

“Legislatif juga kami minta untuk tidak mengetuk palu terlebih dulu sebelum alokasi pendidikan direvisi menjadi 20% sebegaimana amanah UU 20/2003 tentang Sisdiknas,” ujar Roy Prygina.

Menurut Roy, perwujudan visi Kota Depok menuju kota yang melayani dan menyejahterakan semestinya menjadi tantangan dalam membuat isu-isu strategis Kota Depok ke depan.(sb)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: