Dadang Wihana

Drs. Dadang Wihana, Msi

Oktober 2008

Jalan Margonda Diperlebar

Liputan6.com, 22/10/2008 08:54

Liputan6.com, Depok: Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mulai mengerjakan pelebaran Jalan Margonda Raya untuk mengurangi kemacetan di daerah tersebut. “Mulai minggu lalu pengerjaan tersebut sudah dilakukan,” kata Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kota Depok, Dadang Wihana, Rabu (22/10).

Pelebaran jalan, kata Dadang, akan dilakukan sepanjang 125 meter. Dimulai dari pertigaan Ramanda sampai jembatan Mal Depok. “Pelebaran jalan tersebut mencapai 3,5 meter sisi kiri dan kanan jalan Margonda,” kata dia.

Untuk anggaran, Pemkot Depok menyediakan Rp 2 miliar. Pelebaran Jalan Margonda menggunakan anggaran Provinsi Jabar karena masuk kategori Jalan Provinsi. “Dananya dari Pemprov Jabar dengan nilai bantuan Rp 20 miliar,” ujar dia. Jalan lain yang akan diperbaiki adalah Jalan Raya Sawangan sejauh 15 kilometer. Perbaikan mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar Rp 15 miliar.

Ini adalah lanjutan pelebaran Jalan Margonda tahap I pada 2007 senilai Rp 3,5 miliar. Pelebaran dimulai dari pertigaan Jalan Dewi Sartika hingga pertigaan Ramanda sepanjang 1,2 kilometer. Panjang jalan yang dilebarkan 600 meter sisi kiri dan 600 meter sisi kanan. Sedangkan untuk lebar jalan adalah tiga meter ke kiri dan ke kanan. Dadang berharap dengan adanya pelebaran jalan Margonda tersebut kemacetan di daerah tersebut akan berkurang.(YNI/ANTARA)

Depok Gelar Operasi Yustisi

Inilah.Com,  08/10/2008

INILAH.COM, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar operasi Yustisi bagi warga pendatang dari berbagai daerah yang akan menetap dan mencari pekerjaan di Kota Depok, khususnya selepas lebaran.

“Kami menunggu informasi dari para lurah dan camat mengenai data kependudukan mengenai warga pendatang,” kata Kabag Infokom Kota Depok Dadang Wihana, di Depok, Rabu (8/10).

Mengenai waktu pelaksanaan operasi Yustisi tersebut, lanjut dia, belum bisa dipastikan, karena masih menunggu laporan dari lurah dan camat tersebut. “Waktunya belum ada kepastian tapi akan dilaksanakan kira-kira bulan Oktober ini juga,” ujarnya.

Dadang menegaskan, setiap warga pendatang harus dilengkapi dengan surat keterangan dari tempat asal mereka misalnya saja surat pindah jika ingin pindah dan menetap di Depok.

Menurut dia, seharusnya dalam operasi Yustisi juga melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar), karena banyak warga pendatang yang datang juga dari provinsi Jabar seperti Cirebon, Banjar, Sukabumi dan lainnya.

Mengenai banyaknya tanggapan dari para pengamat yang menyatakan operasi bagi warga pendatang merupakan pelanggaran HAM, Dadang Wihana mengatakan, penanganan masalah tersebut jangan dilihat dari satu sisi saja tapi harus dilihat secar menyeluruh.

“Kita kan memantau warga pendatang agar tertib administrasi dan jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat,” imbuh Dadang.

Ia mencontohkan masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL), karena banyak warga pejalan kaki yang haknya untuk mendapatkan jalan yang layak dipenuhi oleh PKL tersebut. “Ini kan namanya menyerobot hak pejalan kaki. Jadi jangan sampai hak seseorang direbut dengan hak orang lain,” tandas Dadang.[*/L6]

Maret 2007

Depok Buka Tiga Kawasan Pertumbuhan Kota Baru

TEMPO Interaktif, Kamis, 22 Maret 2007 | 20:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Kota Depok akan membuka tiga kawasan pertumbuhan kota yang baru. Kawasan itu adalah Krukut di Kecamatan Limo, Tapos di Kecamatan Cimanggis, dan Bojongsari di Sawangan. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok, Dadang Wihana, mengatakan kawasan itu akan menjadi pusat pertumbuhan kota baru untuk mendukung dan pemerataan pelayanan pemerintah kota Depok.

“Kami ingin aksesibilitas kota Depok terjangkau untuk semua wilayah dan masyarakat,” kata Dadang di ruang kerjanya hari ini.

Dadang mengatakan pertumbuhan dan perkembangan kota Depok saat ini melesat cepat apalagi dengan adanya pembangunan jalan tol Depok-Antasari dan Cinere-Cimanggis. Selama ini pertumbuhan Kota Depok ada di kawasan Margonda, Cisalak, Cinere, Sawangan, Citayam, dan Jatimulya.

Dadang mengatakan Krukut akan dipersiapkan menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan yang dekat dengan jalan tol Depok-Antasari dan Cinere-Cimanggis. Tapos akan menjadi pusat aksesibilitas dengan membuka pusat rumah pemotongan hewan, pusat grosir, dan pusat eceran. Adapun Bojongsari akan menjadi pusat jasa perdagangan di wilayah Depok bagian barat dengan kawasan pendidikan dan terminal tipe C.  ENDANG PURWANTI

Oktober 2006

DKI Pelajari Buperta,   Depok Tak Akan Gegabah

Kompas, 05 Oktober 2006Jakarta, Kompas

Pengelola Bumi Perkemahan dan Graha Wisata atau Buperta Cibubur membeberkan rencana mengalihfungsikan sebagian lahannya menjadi area komersial untuk sentra usaha kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memutuskan fasilitas penunjang yang bisa dibangun untuk melengkapi kawasan perkemahan itu.
“Buperta masih menunggu keputusan dari DKI mengenai fasilitas apa yang diperbolehkan dibangun di kawasan itu. Semuanya tergantung ke DKI,” kata Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta Hari Sasongko, Rabu (4/10) di Balaikota DKI.

Menurut Sasongko, Gubernur DKI Sutiyoso telah meminta pihaknya untuk mempelajari kebutuhan fasilitas penunjang bumi perkemahan itu.

Sasongko mengakui, Buperta akan membangun sentra usaha untuk menunjang kegiatan perkemahan. Hal itu terkait dengan rencana menata kawasan tersebut untuk persiapan Jambore Internasional 2008 ketika Indonesia menjadi tuan rumah.
“Katanya (Buperta) tidak akan membangun mal, tetapi hanya fasilitas penunjang sesuai kebutuhan peserta perkemahan, misalnya kios makanan atau bahan makanan dan sebagainya,” kata Sasongko.

Depok tidak gegabah

Pemerintah Kota Depok tidak gegabah merekomendasikan pengeluaran izin pembangunan di kawasan Buperta Cibubur. Hal ini mengingat kawasan tersebut memiliki koefisien dasar bangunan (KDB) yang rendah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Bapeda Depok Dadang Wihana menegaskan hal ini kepada wartawan Rabu siang. Dadang yang menyusun revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2000-2010 Kota Depok menyebutkan pula kehati-hatian Depok dalam rekomendasi izin terkait dengan KDB yang rendah, analisis mengenai dampak lingkungan, dan lalu lintas. “Tiga aspek ini yang akan menjadi pertimbangan kami jika izin diajukan Kwarnas (Kwartir Nasional) Pramuka. Kami akan melakukan kajian teknis terlebih dahulu,” ujarnya.

Dadang mengingatkan juga ihwal Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Kawasan Bopuncur, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan, kawasan Cimanggis merupakan daerah resapan air.

Ihwal SPBU dan restoran yang sudah dibangun terlebih dahulu di dekat Danau Buperta, Dadang mengatakan, izin pembangunan bukan dikeluarkan oleh Pemkot Depok. “Itu peninggalan DKI yang kemudian beralih ke Pemkab Bogor ketika Depok belum menjadi kota otonom,” katanya.

Ancam gugat Kwarnas

Sementara itu, pengelola SPBU dan lima restoran di tepi Danau Buperta Cibubur Depok, PT Replindo Prasidha, mengancam menggugat Kwarnas Gerakan Pramuka jika institusi kepramukaan itu tetap akan merelokasi tempat usaha mereka.

“Kami punya surat perjanjian yang sah secara hukum, yang ditandatangani Ketua Kwarnas (waktu itu) Himawan Soetanto dan Direktur Utama PT Replindo Prasidha Djony Rifayanto pada 31 Januari 1996. Perjanjian itu berlaku selama 20 tahun,” kata General Manager PT Replindo Prasidha Syarief Hidayat, Selasa. Syarief mengatakan, Kwarnas tidak dapat seenaknya memaksa PT Replindo Prasidha angkat kaki dari lokasi tersebut. (KSP/pin)

September 2006

Depok Akan Bangun Dua Jembatan Layang

TEMPO Interaktif, Selasa, 26 September 2006 | 15:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Pemerintah Kota Depok akan membangun jembatan layang baru di Jalan Dewi Sartika dan Terminal Jatijajar, Jalan Raya Bogor. Jembatan di Dewi Sartika bahkan sudah masuk tahap studi kelayakan.

“Kami masih menunggu hasil studi kelayakan itu,” kata Dadang Wihana, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, di kantornya hari ini.

Dari studi kelayakan itu akan diketahui berapa titik pembuangan kendaraan dan jumlah jalur yang dibutuhkan. Anggaran pembangunan proyek itu, kata Dadang, sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui APBN 2007.

Jembatan layang Dewi Sartika dibangun untuk memecahkan kemacetan lalu lintas di jalan yang memotong jalur kereta api listrik Bogor-Jakarta itu. Pembangunan ini mendukung proyek pembangunan depo kereta api, sehingga kereta bisa melintas setiap tiga menit sekali.

Jembatan layang Terminal Jatijajar dibangun untuk menghubungkan terminal Jalan Raya Bogor. Di jalur itu ada Sungai Kalibaru, sehingga jembatan itu akan meminimalisir kemacetan akibat keluar masuk kendaraan.  ENDANG PURWANTI

Agustus 2006

Jalan Tol Parung-Pasar Jumat Dipresentasikan

23-08-2006 07:02:36

Investor yang mengajukan diri membangun jalan tol Parung-Pasar Jumat, PT Multi Eka Karma, melakukan persentasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) kota Depok. �Sudah presentasi tadi,� kata Dadang Wihana, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah Kota Depok, Selasa (22/8).

Dalam presentasi itu, kata Dadang, disebutkan peta ruas jalan tol yang akan melewati beberapa wilayah di Tangerang, DKI Jakarta, Depok, dan Bogor.
Jalan tol ruas Parung-Pasar Jumat ini akan melewati wilayah Pondok Pinang Lebak Bulus, Cirendeu, Pisangan Tangerang, Pondok Cabe Ilir dan Udik Tangerang, Cinangka Depok, Kedaung Depok, Serua Depok, Bojongsari Baru Depok, Pondok Petir Depok, Parung Bogor, dan Pemagar Sari Depok.

Pembangunan jalan tol itu juga akan membebaskan beberapa komplek
Bumi Pelita Kencana di Kecamatan Pondok Cabe, dan
perumahan seperti Cinangka Permai di Kecamatan Lebak Bulus, Bukit Pratama Kecamatan Lebak Bulus, Pondok Hijau di Kecamatan Ciputat, Pondok Teknologi Telekomunikasi di Kecamatan Cipayung, dan lima perumahan di kecamatan Pondok Cabe yaitu Villa Pondok Cabe Raya, Pondok Cabe Indah, Taman Harmoni, dan Taman Pondok Cabe.

Jalan tol tersebut akan dibangun sepanjang 18,4 kilo meter. Biaya investasi yang diperlukan berdasarkan perhitungan investor pada tahun 2004 yaitu Rp2,8 triliun.

Alih Fungsi Buperta Salahi Keppres

Cibubur sebagai Daerah Resapan Air

Kompas Cetak 16 Agustus 2006

DEPOK, KOMPAS – Alih fungsi Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka atau Buperta dinilai menyalahi Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Bogor Puncak Cianjur. Dalam keppres itu ditegaskan kawasan Cibubur di Kecamatan Cimanggis harus diarahkan sebagai daerah konservasi.
“Pemerintah Kota Depok khawatir Buperta dieksploitasi seperti yang terjadi pada Mal Cibubur Junction. Jika di sana dibangun mal atau sentra bisnis, kemacetan lalu lintas di daerah Cibubur akan semakin parah,” kata Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dadang Wihana, Selasa (15/8).

Mal Cibubur Junction berlokasi di wilayah Jakarta Timur, di perbatasan dengan Depok, Jawa Barat. “Seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat peduli dengan persoalan perbatasan seperti ini,” kata Dadang.

Menurut Dadang Wihana, keppres tersebut dibuat ketika Kecamatan Cimanggis, Sawangan, dan Limo masih masuk wilayah Kabupaten Bogor. Dalam keppres itu disebutkan pula bahwa industri di Cimanggis harus ramah lingkungan dan sangat dibatasi.

Dadang menjelaskan, dari 33 hektar lahan Buperta Cibubur yang akan dijadikan sentra bisnis, 20 hektar di antaranya masuk wilayah Cimanggis, Kota Depok. Termasuk di antaranya McDonald’s dan SPBU terpadu yang dibangun sebelum Depok menjadi kota otonom.

Ia juga mengingatkan, seharusnya 13 hektar lahan Buperta yang masuk wilayah DKI Jakarta juga dipertahankan sebagai daerah konservasi, resapan air.

“Gubernur DKI harus konsisten. Jangan cuma menekan daerah pinggiran seperti Depok agar harus jadi daerah konservasi, tetapi Jakarta sendiri melanggarnya,” katanya.

Camat Cimanggis Lutfi Fauzi secara terpisah menegaskan tidak setuju jika lahan Buperta dikomersialkan menjadi sentra bisnis. “Rumah makan yang dibangun di lahan Buperta kini limbahnya dibuang ke danau. Pencemaran mulai terjadi,” kata Lutfi.

Akhir pekan lalu Wakil Ketua Kwarnas Pramuka Parni Hadi menegaskan lahan Buperta harus dipertahankan sebagai oasis. Pemanfaatan Buperta tidak boleh mengganggu kegiatan pramuka.

Nota kesepahaman antara Kwarnas Pramuka dan PT Prima Tangkas Olahdaya ditandatangani 20 April lalu. Dari 210 hektar lahan Buperta, 33 hektar akan menjadi sentra bisnis. (KSP)

Dijajaki, Tol Parung-Sawangan-Pasar Jumat

Kompas, 14 Agustus 2006

DEPOK, KOMPAS–Pemerintah Kota Depok menerima proposal pembangunan jalan tol Parung-Pasar Jumat sepanjang 19 km dari investor swasta PT Multi Eka Karma. Pembangunan tol ini sudah pernah dibahas tahun 1997, namun karena terjadi krisis moneter berkepanjangan, rencana ini terhenti.

“Site plan sudah pernah dibuat dan ditandatangani. Tapi krisis ekonomi membuat rencana tersendat. Investor swasta melalui direkturnya Yusuf Effendi, mengajukan kembali pembangunan tol Parung-Pasar Jumat,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Badan Perencana Daerah (Bapeda) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin (14/8).

Menurut Dadang, sebagian besar lahan tol itu masuk wilayah Depok, dan akan terkoneksi dengan jalan tol P Antasari-Sawangan-Citayam sepanjang 22,7 km. “Hari Selasa pekan depan, akan dibahas proposal tol Parung-Pasar Jumat ini,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Depok, Abdul Haris, mengatakan rencana tol itu akan melintasi Parung-Jalan Raya Bojongsari dan Jalan Raya Cinangka (Sawangan), menembus Pondok Cabe, Ciputat dan berakhir di Pasar Jumat.

SPLP Tol Cinere-Jagorawi

Sementara itu Surat Pembebasan Lahan Pembangunan (SPLP) Tol Cinere-Jagorawi akan ditandatangani pekan depan. “Tak ada unsur kesengajaan dalam penandatanganan SPLP tol Cinere-Jagorawi. Ini semata-mata karena faktor teknis semata, bukan soal uang,” kata Dadang.

Menurutnya, terlambatnya penerbitan SPLP semata-mata karena alasan negosiasi peralatan dan alat angkut pembawa patok. Jadi terkait pelaksanaan pembebasan lahan. “Jangan sampai ada persepsi Depok menghambat penerbitan SPLP. Ini betul betul karena alasan teknis,” kata Dadang.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Senin sore, mengatakan SPLP akan diterbitkan setelah 17 Agustus. “Pokoknya setelah rame-rame Agustusan, baru pembangunan tol Cinere-Jagorawi dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Jalan tol Cinere-Jagorawi sepanjang 14,7 km yang melintasi sejumlah kompleks perumahan di Depok, rencananya beroperasi tahun 2009 mendatang. (KSP)

Juni 2006

Tol Depok, PU Harus Komunikatif dan Akomodatif dengan Pemkot

Kompas, Jumat, 23 Juni 2006

Depok, Kompas -Pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum harus akomodatif dan komunikatif dengan Pemerintah Kota Depok dalam urusan perencanaan pembangunan dua jalan tol di wilayah itu. Departemen PU terkesan arogan dan enggan berkomunikasi dengan aparat di daerah.

“Aparat Pemkot Depok tidak neko-neko. Kami hanya menginginkan peta rinci dan detil karena peta itulah yang akan menjadi dasar hukum bagi aparat melakukan sosialisasi ke masyarakat,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Depok, Dadang Wihana, Kamis (22/6).

Menurut Dadang, pihak PU hendaknya tidak mengaitkan dengan biaya jika pemkot menghendaki aparat PU ke Balaikota. “Kami tidak seperti itu. Kami ingin lebih teliti, karena peta rinci itu lampiran surat penetapan lokasi pembangunan yang ditandatangani walikota,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika ada pergeseran satu-dua sentimeter saja dalam peta rencana tol, dampaknya besar, bahkan dapat memicu konflik. Karena itu komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus intensif.

Departemen PU dua pekan lalu memaparkan rencana pembangunan du tol, yaitu tol P. Antasari-Citayam-Bojonggede (22 km) dan tol Cinere-Cimanggis-Jagorawi (14,7 km). Namun karena peta itu bukan peta rinci, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il menginginkan PU memaparkan peta lebih detil. (KSP)

Mei 2006

Megapolitan, Sutiyoso Janjikan Tunjangan Guru Rp 2 Juta

Kompas, Mei 2006

DEPOK, KOMPAS – Jika terwujud kesatuan pengelolaan tata ruang megapolitan, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjanjikan tunjangan Rp 2 juta per bulan bagi setiap guru yang berada di wilayah tersebut. Kawasan megapolitan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

“Sekarang di Jakarta ada kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan guru Rp 2 juta per bulan. Ini juga akan diterapkan untuk semua wilayah ketika kesatuan tata ruang megapolitan nanti terwujud,” kata Sutiyoso, Kamis (11/5), saat menjadi pembicara kunci seminar tentang megapolitan yang ditinjau dari multiperspektif di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok.

Sutiyoso tak merinci dari mana anggaran untuk pengalokasian dana tersebut. Pada kesempatan itu, Sutiyoso juga memaparkan konsep megapolitan yang pernah disampaikan kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara DPR beberapa waktu lalu.

Para pembicara yang hadir dalam seminar yaitu Dadang Wihana (Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Badan Perencana Daerah Kota Depok), Son Diamar (staf ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional), serta pakar dari UI, Sonny Harry dan Eko Prasojo.

Dadang Wihana mengungkapkan, proses penyusunan RUU Ibu Kota Negara dengan wacana konsep megapolitan supaya tidak bersifat top down yang kurang partisipatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur dikategorikan sebagai kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus.

Kebijakan ini dipakai untuk memberikan rambu-rambu pada daerah hulu agar bijaksana memanfaatkan ruang, tetapi tanpa dibarengi kompensasi memadai.

“Dari pola kerja sama selama ini, DKI Jakarta belum dapat mendudukkan dalam posisi sejajar dengan daerah sekitarnya. Aroma patron-klien dan hubungan subordinasi mewarnai pola kerja sama yang dijalin selama ini,” kata Dadang.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek, lanjut Dadang, belum mampu maksimal melaksanakan fasilitasi dan mediasi karena kewenangan dan sumber daya yang terbatas.

Menurut Dadang, seharusnya dalam penyusunan legal-drafting RUU Ibu Kota Negara dilakukan melalui mekanisme bottom-up yang melibatkan seluruh stakeholders dan pihak-pihak yang terkena dampak, yaitu mulai dari DKI, Jawa Barat, Banten, Kabupaten dan Kota di wilayah Bodetabekjur dan masyarakat.

Dengan demikian, RUU yang nantinya menjadi UU benar-benar produk sebuah proses partisipasi. Saat ini ada perkembangan positif bahwa beberapa elemen, termasuk pemerintah pusat (Bappenas dan Depdagri), sudah melakukan mediasi dalam persoalan megapolitan.

Bagian wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi atau ruang terbuka hijau, lanjut Dadang, harus mendapatkan hak kompensasi atau imbalan sebanding dengan pengorbanannya. Ini wajar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kesenjangan finansial antara Jakarta dan sekitarnya harus dijawab melalui peran pemerintah pusat dalam memberikan dana alokasi umum yang lebih memadai. (KSP/NAW)

April 2006

Depok Segera Berlakukan Layanan Satu Atap

Kompas, 8 April 2006

Pemerintah Kota Depok segera memberlakukan layanan satu atap (one stop services/OSS) untuk perizinan. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan Depok sebagai kota dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan guna mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Badan Perencana Daerah Kota Depok Dadang Wihana, Jumat (7/4), mengungkapkan, saat ini rencana layanan satu atap itu sedang digodok. “Kami harus merevisi berbagai regulasi yang menyangkut perizinan dan berkoordinasi dengan DPRD. Saat ini pelayanan perizinan tersebar di berbagai instansi,” katanya. (ksp)