Profil Tokoh DEPOK

Herman Hidayat

Ir. Herman Hidayat

November 2008

Pasca longsor di Mutiara Depok, Warga desak Pemkot bangun tebing

Monitor Depok, 7 November 2008

SUKMAJAYA, MONDE: Pasalnya warga setempat merasa khawatir peristiwa serupa terjadi, karena tebing beton yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi longsor rentan ambrol.

“Kami minta Pemkot Depok segera membangun pondasi tebing yang kuat, agar warga tidak khawatir,” kata Endah Winarti, Wakil Ketua RW13, kemarin.

Menurut dia, apabila tebing perbatasan antara perumahan Mutiara Depok Blok DD, dengan permukiman warga yang hanya dibatasi saluran air tak segera diperbaiki maka kejadian serupa akan terjadi.

“Anda bisa lihat tebing yang ada di sebelahnya sudah condong ke luar, kalo engga segera diambil tindakan bisa ambruk,” tegas Endah Winarti yang juga caleg nomor 2 Partai Demokrat dapil Sukmajaya.

Lebih lanjut dikatakan apabila pemerintah setempat memerlukan dana talangan senilai Rp50 juta, warga di sini siap membantu. Asalkan tebing tersebut segera diperbaiki.

Pasca peristiwa itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok menurunkan satu unit alat berat, beko dan dua unit mobil dam truk untuk mengangkut tanah dan bongkahan beton batu kali yang ambrol.

Sekitar pukul 12.00, kemarin para pekerja masih mengangkut tanah dan bongkahan beton dengan beko untuk dipindahkan ke dam truk.

Endah Winarti menambahkan, atas kejadian tersebut Kepala Dinas PU Herman Hidayat dan Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra meninjau lokasi kejadian.

Herman meminta kepada pengurus RW setempat untuk membuat surat resmi yang diketahui Lurah dan Camat setempat. Dari surat itu akan ditindaklanjuti untuk diusulkan pembangunan tebing. “Jadi masukan dari Dinas PU akan segera dibuat,” ujar dia.

Lola warga setempat mengatakan, pembangunan tebing yang runtuh ke jalan segera dilaksanakan mengingat saat ini musim hujan, khawatir bangunan beton yang ada disebelahnya panjang sekitar 20 meter, tinggi 8 meter bakal menyusul ambruk, karena beton tersebut sudah cembung.

Dia juga mengemukakan, pembangunannya agar dilakukan secara matang sehingga tak terjadi peristiwa serupa. Sebab, penyebab runtuhnya tebing akibat sempitnya saluran air yang lokasinya bersebelahan dengan rumah penduduk. “Jadi bangunan yang menjorok ke saluran agar dibongkar, kemudian saluran diperlebar,” kata dia.

Kabid Sumber Daya Air Dinas PU ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menurunkan satu unit alat berat, dua dam truk untuk mengangkut tanah dan bongkahan, melibatkan 15 orang pekerja.

Langkah berikutnya bibir saluran air akan diletakkan 200 karung untuk menahan air agar tak keluar dari saluran. Kemudian melakukan kajian dan akan diusulkan dalam program penanganan bencana alam. “Alokasi dananya kurang dari Rp400 juta,” ujar Welman, via telepon.(sud)

Pengawasan pembangunan lemah, Dewan sesalkan kinerja DPU

Monitor Depok, 4 November 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: “Saya tidak habis pikir kenapa kesalahan-kesalahan masa lalu kembali diulang-ulang oleh DPU,” tandas Hasbullah.

Dia menjelaskan DPU sangat lemah dalam sisi pengawasan proyek pembangunan. Kurangnya ketebalan aspal atau besarnya diameter besi, sering lolos dari pengamatan DPU maupun pihak pengawasnya. “Padahal itu sangat berdampak besar saat proyek selesai. Kita bisa lihat jalan atau drainase di Depok ini cepat rusak atau retak. Padahal baru hitungan bulan hasilnya selesai,” kata Hasbullah.

Dicontohkannya, proyek Jembatan Gantung Parung Serab-Tembus Gang Bakti, Kelurahan Depok, yang dinilainya luput dari perhatian DPU. “Seharusnya DPU sudah memberikan diskualifikasi kepada pelaksana karena konstruksinya tidak sesuai spesifikasi. Bahkan warga setempat sudah sering mengeluh,” sesal Hasbullah.

Dia menilai selain pengawasan, Ketua FPAN ini juga menyorot lemahnya antisipasi dari DPU terhadap faktor alam atau cuaca. “Seharusnya DPU berkoordinasi dengan BMG, sehingga pelaksanaan maupun penjadwalan proyek lebih matang. Jangan sampai bencana datang tapi antisipasinya sangat terlambat,” ujarnya.

DPU juga dinilai Hasbullah lemah dalam melibatkan masyarakat. Penutupan jalan untuk kepentingan lancarnya proyek-proyek DPU sering dilakukan tanpa sosialisasi dan koordinasi dengan warga, LPM atau tokoh masyarakat setempat. “Ini sangat perlu! Agar jalan alternatif bisa dicarikan bersama tanpa merusak kenyamanan pengguna jalan,” katanya.

Libatkan masyarakat

Muttaqin juga menilai DPU harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan. “Isi bedeng harus dilengkapi dengan gambar bestek, schedule kerja, contoh matrial, info cuaca. Hal itu sangat berguna agar masyarakat bisa ikut mengevaluasi,” katanya.

Dicontohkannya, Di Jl Krukut, Limo, bedeng terlihat kosong. “Saya melihat backisting ditanam 5 cm. Itu artinya pemborong hemat 25% atau negara dirugikan?”.

Rintis Yanto juga tampak kesal. Sebab, lingkungan rumahnya di Perumahan Jatijajar tertimpa musibah banjir pada hari Minggu lalu. Selain faktor alam, genangan air hampir setinggi pinggang itu salah satu penyebabnya adalah tidak beres dan maksimalnya sejumlah proyek pembangunan yang sudah atau yang sedang berjalan.

“Bukannya mau melempar kesalahan, tapi saat musibah itu semua nomor pihak DPU yang saya dan warga lain hubungi dalam keadaan off. Padahal kami sangat butuh koordinasi saat itu,” kata Rintis.

Dia berharap pihak DPU mau berkoordinasi terbuka dengan masyarakat setempat, dimana lokasi proyek sedang berlangsung. “Masyarakat juga akan terbuka menerima sosialisasi dan pasti siap membuat langkah-langkah antisipasi,” pinta Rintis.

Sementara itu, hinga tadi malam Kepala DPU Herman Hidayat belum bisa dimintai keterangannya terakit masalah ini. Namun beberapa waktu yang lalu dalam satu kesempatan, Herman mengaku pengawasan terhadap pembangunan di Depok belum optimal lantaran banyak kendala di antaranya keterbatasan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Herman berharap peran aktif masyarakat turut andil dalam mengawasi jalannya pembangunan di Depok.(mr)

Oktober 2008

Siap bongkar 3.130 bangunan liar, PU Depok antisipasi banjir

Monitor Depok, 30 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemerintah Kota Depok melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi banjir. Diantaranya mempersiapkan juru air, himbauan, hingga membongkar bangunan liar.

Persiapan itu akan intensif dilakukan PU untuk mengantisipasi banjir yang kemungkinan terjadi akhir Oktober hingga Januari-Maret 2009. PU akan menyiagakan 16 juru air yang tersebar di enam kecamatan. Juru air ini bertugas memantau banjir dan melakukan pemasangan kawat dan karung berisi tanah untuk mengantisipasi terjadinya longsor. “Lebih baik kita berjaga-jaga lebih awal agar dampaknya minimal,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Herman Hidayat, kemarin.

Bangunan liar

PU juga akan mengimbau masyarakat melalui para Lurah di Kelurahan setempat untuk lebih peduli pada lingkungan. Selain itu PU juga akan menertibkan bangunan liar yang menjamur di bantaran sejumlah kali atau situ.

Perbaikan terhadap sejumlah situ yang menjadi tangkalan air juga menjadi fokus PU. Tangkalan air ini berfungsi untuk mencegah air agar tidak langsung mengalir ke daerah hilir, tapi tertahan di situ-situ. “Di wilayah Depok, saat ini terdapat 26 tadah air,” ungkapnya. Berdasarkan hasil pendataan dilapangan bangunan liar di bantaran Kali Laya, dari mulai situ Pengarengan, Kelurahan Abadi Jaya, Sukma Jaya sampai pasar Tugu, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Jalan Raya Bogor sepanjang (3.025 kilometer) ada sekitar 1.000 unit.

Sedangkan di Kali Baru dari mulai Kelurahan Cilangkap, Cimanggis sampai Cisalak, Sukma Jaya, sepanjang (14,34 kilometer) bangunan liar sekitar 1.500 unit. Di saluran irigasi Cisadane Cabang Tengah yang terletak di jalan Citayam, Jalan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas sampai ke Jalan Tanah Baru, Kecamatan Beji sepanjang (11,81 kilometer) terdapat 500 unit bangunan liar.

Sementara itu untuk saluran irigasi cabang barat yang berada di Jalan Cipayung, Jalan Pramuka, Kecamatan Pancoran Mas sampai ke Jalan Grogol, Jalan Gandul sepanjang (16,6 kilometer) jumlah bangunan liar 100 unit. Di saluran irigasi cabang timur yang terletak di lingkungan permukiman Kelurahan Depok, Jalan Margonda Raya sepanjang (6,1 kilometer) terdapat sekitar 50 bangunan liar.

PU menargetkan akan membongkar bangunan-bangunan liar tersebut. “3.150 bangunan liar yang menjamur khususnya di bantaran Kali Laya, Kali Baru, saluran irigasi Cabang Barat, Cabang Timur, Cabang Tengah akan dibongkar awal November,” teags Herman. Terkait pembongkaran ini, Dinas PU mengaku sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok,“ tegas Herman.

Sesuai Perda Nomor : 14/2002 tentang ketertiban umum, masyarakat tidak boleh mendirikan bangunan dibantaran kali maupun saluran irigasi. Herman mengatakan, bantaran kali yang merupakan daerah aliran sungai harus bebas dari dari bangunan.

Akibat berdirinya bangunan liar di bantaran Kali Laya, Kali Baru, saluran irigasi cabang barat, cabang tengah, serta saluran irigasi cabang timur aliran air tersendat sehingga meluber dan menggenangi beberapa perumahan. Tanggul pun juga rapuh sehingga di beberapa titik jebol dan memperparah banjir.

Pada 2006 dan 2007, sebanyak 40 perumahan juga kebanjiran. Ke-40 perumahan yang kebanjiran itu di antaranya, Perumahan Taman Manggis, Taman Cipayung, Mekar Perdana, Grya Tugu Asri, Permata Duta dan Perumahan Villa Pertiwi. Lainnya, Perumahan Villa Bukit Sawangan Indah, Bukit Cengkeh I, II, Perumahan Taman Duta Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Pembangunan perumahan terletak di dataran rendah dan bibir sungai.

Karena sampah

Menurut Herman, terjadinya banjir dan jebolnya tanggul di Kota Depok akibat gunung sampah milik warga yang tinggal dibangunan liar di bantaran kali. Begitu juga dengan permukiman yang di sekitar saluran irigasi Cabang Barat, Cabang Tengah serta saluran irigasi Cabang Timur. “Maka dari itu, seluruh bangunan-bangunan yang berdiri diatas bantaran kali dan saluran irigasi dibongkar sehingga kasus banjir dan tanggul jebol tidak terulang kembali, “ ujarnya.

Terkait pembongkaran secara besar-besaran terhadap bangunan-bangunan liar tersebut, mendapat sokongan dari masyarakat yang tinggal di sekitar perumahan. Sejumlah warga yang kebanjiran mendesak Pemerintah Kota Depok agar bangunan-bangunan liar tersebut digusur.

Berbeda dengan warga perumahan, sejumlah warga yang tinggal di bantaran kali dan saluran irigasi Cabang Barat, Cabang Tengah dan saluran irigasi Cabang Timur mengatakan, mereka akan melakukan perlawanan kalau tempat tinggalnya dibuldozer. Pasalnya, sampai saat ini warga disitu belum menerima surat teguran ataupun sosialisasi dari pemerintah daerah.

Salah satu warga yang kontra adalah Samin (52) warga Kelurahan Cisalak, Sukma Jaya, ia mengatakan tidak bersedia keluar dari bangunan yang ditempatinya. “ Kalau dibongkar kita dirikan lagi gubuk diatasnya, “ katanya mantap.(m-12)

Penutupan total 17 ruas jalan, Organda: Sopir angkot merugi besar

Monitor Depok, 28 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Rencana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Depok menutup total sedikitnya 17 dari 46 ruas jalan di Depok dikhawatirkan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah bagi para pengusaha dan sopir angkutan kota (angkot).

Jika kebijakan penutupan itu tidak dibarengi solusi yang jitu, para sopir angkot rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa ke Balaikota Depok, dalam waktu mendatang.

Meski mendukung program penutupan total terkait adanya perbaikan seluruh ruas jalan, Wakil Ketua DPC Organda Kota Depok, Tondo Wiyono mengatakan setelah mengamati, mencermati dan menganalisa ternyata kebijakan PU itu berdampak negatif terhadap pendapatan para pengusaha/pemilik dan sopir angkot apabila 17 dari 46 ruas jalan itu ditutup total sejak 5 November-25 Desember. Perbaikan dan pelebaran jalan berlangsung selama kurang lebih 30-40 hari.

“Kami memang mendukung program perbaikan jalan itu, tapi kami juga tidak bisa memungkiri kenyataan jika kebijakan PU itu berakibat kerugian besar bagi pengusaha/pemilik dan sopir angkot di Depok,” kata Tondo kepada Monde, kemarin.

Sebelumnya Kepala Dinas PU Kota Depok, Herman Hidayat meminta masyarakat yang jalan di sekitarnya tempat tinggalnya terkena perbaikan atau pelebaran agar bersabar. ”Kami juga mohon maaf apabila para pengguna jalan merasa tidak nyaman dengan perbaikan jalan ini,” kata Herman (Monde, 25/10).

Tondo Wiyono mengatakan, hampir sekitar 40% dari 17 ruas jalan yang ditutup total itu merupakan jalan trayek angkot, sehingga kebijakan penutupan total itu berdampak langsung pada pengurangan pendapatan pengusaha/pemilik dan sopir angkot.

Angkot yang beroperasi di wilayah Depok diperkirakan 2080 unit, sementara uang setoran angkot umumnya sekitar Rp100.000 per hari, sedangkan penutupan atau perbaikan jalan itu berlangsung selama hampir 40 hari.(mj)

Sebanyak 29 ruas jalan di Depok buka tutup, PU tutup total 17 ruas jalan

Monitor Depok, 25 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kota Depok akan menutup total 17 ruas jalan dari total 46 ruas jalan yang mengalami perbaikan dan pelebaran di sejumlah wilayah di Depok.

Penutupan disebabkan perbaikan dan pelebaran jalan di beberapa wilayah di Kota Depok. Setidaknya ada 17 ruas jalan yang akan ditutup total, sedangkan sisanya akan di buka-tutup atau separuh jalan. Pelaksanaan kebijakan tutup jalan ini efektif akan berlangsung 5 November hingga 15 Desember.

Ruas jalan yang ditutup total dikarenakan ruas jalan yang kecil dan tidak memungkinkan dilakukannya sistem buka tutup. Beberapa jalan yang akan ditutup total diantaranya Jl. Kamboja, Jl. Ridwan Rais, Jl. Mampang Grogol, Jl, Pekapuran, dan Jl. Tanah Baru.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Herman Hidayat meminta masyarakat yang jalan di sekitar tempat tinggalnya terkena perbaikan atau pelebaran agar bersabar. “Kami juga memohon maaf apabila para pengguna jalan merasa tidak nyaman dengan adanya perbaikan jalan ini,” kata Herman.

Perbaikan dan pelebaran jalan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30-40 hari. DPU Bidang Bina Marga berharap, jalan yang nantinya sudah dibeton agar jangan terlalu cepat dilalui kendaraan. Beton akan menjadi cepat rusak dan tidak tahan lama jika baru tiga hari dibangun tapi sudah dilalui kendaraan.

Buka tutup

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Diantaranya, DLLAJ, Polres Metro Depok, dan Organda. DPU juga berupaya akan selalu ada di lapangan untuk membantu petugas melancarkan arus lalu lintas.

Sementara itu, menurut Enco Kuryasa, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU, sisa 29 ruas jalan akan dibuka tutup atau sistem separuh jalan.

“Sistem separuh ini dikarenakan ruas jalannya lebar dan masih mencukupi sehingga tidak perlu dilakukan penutupan total,” jelas Enco ketika ditemui Monde kemarin. Beberapa ruas jalan tersebut diantaranya adalah Jl. Limo Raya, Jl. Pasir Putih, Jl. Turi Beji Timur, Jl. Arjuna Raya, Jl. Limo Cinere.

Sedangkan dari pihak kepolisian yang kemarin diwakili Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, AKP Nurhayati berharap perbaikan dan pelebaran jalan ini tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ia menghimbau agar tidak ada tanah becek yang tercecer ke jalan raya karena rentan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Polres Metro Depok juga siap menurunkan sejumlah petugas kepolisian di beberapa titik perbaikan jalan.

Bagi Organda jika memang ada pembuangan arus atau jalan alternatif, maka harus disosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Upaya itu dilakukan agar Angkutan Umum (Angkot) tetap bisa beroperasi kendati harus melewati jalur alternatif.

Data resmi Organda mencatat setidaknya ada 5.743 Angkot yang beroperasi di Kota Depok. Jika tak ada koordinasi bukan tak mungkin dalam kenyataannya nanti akan menemui hambatan –hambatan. Diharapkan DLLAJ juga turut berperan aktif selama penutupan jalan berlangsung.

Selain perbaikan dan pelebaran jalan, DPU juga akan memperlebar separator di Jalan Margonda Raya. Separator yang diperlebar ini dimaksudkan untuk lahan penanaman tanaman sehingga menjadikan Depok kian asri.(m-12)

Jabar siapkan dana perbaikan jalan Rp650 miliar, Depok kebagian Rp15 miliar

Monitor Depok, 21 Oktober 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menganggarkan dana perbaikan jalan di Jawa Barat sebesar Rp650 miliar, dari jumlah tersebut Kota Depok kecipratan Rp15 miliar untuk perbaikan jalan.

Pembiayaan renovasi jalan itu dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2009 mendatang. Anggaran Rp15 miliar akan digunakan untuk memperbaiki jalan rusak di wilayah Kecamatan Sawangan.

“Insya Allah Pemprov akan memberikan bantuan sebesar Rp15 miliar. Kalau untuk 1 km perbaikan jalan dibutuhkan Rp1 miliar, maka dana itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan di Depok sepanjang 15 km,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan saat memberikan sambutan dalam acara halal bi halal tingkat Kota Depok di balaikota, kemarin.

Menurut dia, anggaran sebesar itu di luar anggaran untuk perbaikan dan pelebaran jalan Margonda yang memang menjadi kewajiban Pemprov Jabar. “Itu janji saya mengucurkan dana Rp15 miliar untuk perbaikan jalan di Sawangan. Kalau untuk Margonda ada anggarannya lagi. Tapi saya nggak ingat berapa jumlahnya,” ujar Heryawan.

Semua anggaran perbaikan jalan itu sudah diusulkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Pemprov Jabar sendiri, menurut Heryawan, menganggarkan sekitar Rp650 miliar untuk perbaikan jalan di Provinsi Jawa Barat dalam APBD 2009. Perbaikan jalan itu akan difokuskan untuk wilayah Selatan Jawa Barat, serta wilayah-wilayah perbatasan.

“Termasuk Depok tentunya, karena ini merupakan wilayah Jabar yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jabar merupakan bentuk perhatian yang diberikan oleh Pemprov kepada seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Pemkot Depok sendiri saat ini telah mulai melakukan perbaikan dan pelebaran tahap II untuk ruas Jalan Margonda. Pelebaran jalan itu rencananya akan dilakukan sepanjang 1 Km.

“Saat ini pelebaran sudah mulai dikerjakan. Dananya menggunakan APBD Kota Depok tahun 2008,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Herman Hidayat di sela-sela acara halal bi halal kemarin. Dia mengatakan, pelebaran yang tengah dikerjakan saat ini mulai dari pertigaan Ramanda menuju ke arah Utara, sepanjang 1 Km. “Ini merupakan pelebaran tahap II. Untuk tahap I sudah dilakukan awal tahun lalu,” katanya.

Mengenai besarnya anggaran yang digunakan untuk pelebaran Margonda tahap II, Herman mengatakan jumlahnya sekitar Rp5 miliar. “Itu hanya untuk pelebaran dan perbaikan, tidak termasuk lahan. Karena lahan yang dipakai untuk pelebaran memang milik Pemkot,” tuturnya.

Herman sendiri menyambut baik komitmen Pemprov Jabar untuk perbaikan dan pelebaran jalan Margonda. “Seharusnya memang dilakukan Pemprov, karena itu kewajiban mereka. Namun Pemkot tidak bisa tinggal diam menunggu, karena kondisinya sangat crowded (ramai – Red). Makanya kami melakukan pelebaran pada titik keramaian tersebut,” ujarnya.

Anggaran pendidikan

Selain untuk perbaikan jalan, Pemrov Jabar juga berencana menganggarkan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk biaya pendidikan di Jawa Barat. “Itu di luar gaji tenaga pendidik,” ujar Heryawan.

Dia menjelaskan, selama ini banyak warga Jabar kesulitan melanjutkan pendidikan karena tidak kebagian bangku di sekolah yang ada. “Selama ini ada sekitar satu juta anak-anak tidak bisa seklolah karena tidak kebagian bangku. Karena itu Pemprov punya rencana membangun sekitar 210.000 kelas di seluruh Jabar,” tandasnya.

Menurut Heryawan, hal ini dilakukan karena Pemprov berkomitmen menerapkan standar pelayanan minimum di bidang pendidikan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.(van)

Proyek jalan tembus Dewi Sartika mulai dikerjakan

Monitor Depok, 15 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Jl. Dewi Sartika dan Jl. Arif Rahman Hakim (ARH) senilai Rp5 miliar ditargetkan selesai Oktober ini.

Sejauh ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok sudah membebaskan lahan milik warga sepanjang 400 meter. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Herman Hidayat, kemarin.

Herman menjelaskan untuk pengadaan lahan jalan tembus sepanjang 1.200 meter, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dari 1.200 meter tersebut, 800 meter di antaranya adalah milik PT KAI.

Hingga saat ini, kata dia, pembebasan tersebut belum selesai. Meski demikian Herman berharap dalam waktu dekat ini terjadi sinkronisasi rencana pembangunan jalan tembus tersebut.

Menurut dia, rencananya jalan tembus sepanjang 1,2 km dengan lebar 15 meter itu akan dibuat dua jalur. Proyek jalan tembus ini menelan dana Rp5 miliar yang diambil dari APBD Kota Depok.

Jika jalan tersebut selesai, seluruh angkutan kota yang melayani trayek di sisi barat Depok akan dialihkan ke jalan tembus tersebut. pengalihan tersebut dimaksudkan guan mengurangi beban lalu lintas di Jalan Margonda. Setiap harinya, jumlah angkot yang melintas di sisi barat Kota Depok mencapai 1.000 unit.

Hal senada juga diungkapkan Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Depok Uus Mustari. Dia mengatakan volume kendaraan yang melewati jalur tersebut mencapai 7.000 kendaraan per hari dengan rincian 1.400 di antaranya angkot. “Dengan adanya jalan tembus diharapkan beban kendaraan di Margonda bisa berkurang hingga 50%,” ujarnya.

Kabid Angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Depok, Haryanto mengatakan, keperluan akan jalan tembus tersebut sangatlah mendesak.

Terdapat enam trayek angkot yang melintasi bagian barat jalan tersebut, yaitu angkot D03 (Terminal-Parung), D 04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D01 (Depok-Depok I Dalam).(dmr)

Mewaspadai proses tender DPU

Monitor Depok, 9 Oktober 2008

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok siap menggelontorkan dana Rp56,7 miliar. Dana ini berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2008. Dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas 46 ruas jalan di wilayah Depok. Saat ini proses tender tengah berlangsung sampai kurang lebih satu bulan ke depan. Tahap pelaksanaan dijadualkan 1-3 bulan berikutnya setelah pemenang tender diumumkan.

Dari catatan DPU diketahui ada sedikitnya 1.000 pemborong di Depok dan sekitarnya yang ambil bagian dalam tender. Kali ini Kepala DPU Kota Depok Herman Hidayat akan bersikap tegas dalam proses tender hingga pelaksanaan pembangunannya.

Bagi para pemborong yang tidak mampu menyelesaikan proyek dalam waktu yang telah ditetapkan, katanya, maka mereka tidak akan dibayar Namun, tentunya bukan hanya soal ketepatan waktu, tapi juga harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang.

Penegasan Kadis PU ini tentunya harus disambut baik, sebagai langkah awal untuk merealisasikan proyek pembangunan yang berkualitas dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga Depok. Ihwalnya, selama ini banyak dugaan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sarat dengan kecurangan, akibat banyaknya kepentingan yang bermain.

Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa sebenarnya bisa diantisipasi. Adanya berbagai instrumen sebagai aturan main seperti Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, peraturan pemerintah atau peraturan menteri (permen], peraturan daerah maupun surat keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota, kiranya sudah cukup jelas dan tegas.

Keppres selalu mengalami penyempurnaan, seperti Keppres 80/2003 telah disempurnakan melalui Keppres No.61/2005. Selain itu ada Keppres No.05/2004 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemberantasan KKN, Tap MPR No.14/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-undang Anti Monopoli.

Namun semua itu masih berkesan sebagai hiasan atau pajangan belaka. Pasalnya, celah penyimpangan masih saja terbuka. Apalagi sekarang menjelang hajatan Pemilu 2009. Sudah barang tentu pihak yang terlibat di dalamnnya membutuhkan dana yang tidak sedikit guna memanaskan kendaraan politiknya untuk memobilisasi massa.

Boleh jadi proses tender hanya sebagai formalitas, sebab kandidat pemenangnya sudah diatur dan diamankan sedemikian rupa, sehingga bagi-bagi kue proyek lebih lancar dan rapi. Yah, jadilah proyek kongkalingkong. Inilah yang sangat tidak diharapkan dan harus dicegah jangan sampai terjadi.

Harapan publik akan pentingnya transparansi dalam proses tender proyek jangan dianggap hanya basa basi. Sekadar memenuhi tuntutan sebagian saja, dan sebatas menggugurkan kewajiban, tapi di dalamnya sarat rekayasa. Untuk itu, mari kita sama-sama mengawasi proses tender di DPU Depok agar upaya melaksanakan pembangunan yang berkualitas demi kesejahteraan warga bisa terwujud.

Ada wartawan, sidak Komisi C bubar

Monitor Depok, 9 Oktober 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sejumlah anggota Komisi C DPRD Depok diketahui mengadakan inspeksi mendadak atau sidak di Dinas Pekerjaan Umum Depok, kemarin. Belum dikeathu secara pasti tujuan dari sidak tersebut.

Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat, anggota Komisi C yang hadir di antaranya Mazhab, HM, Siswanto, Babai Suhaimi, Agung Witjaksono serta Wahyudi.

Pertemuan berlangsung sejak pukul 12.00 itu, tapi langsung bubar ketika sejumlah wartawan masuk ke ruang Kadis PU yang bersebelahan dengan ruang rapat dan hanya bersekat kaca transparan.

Kadis PU Depok Herman Hidayat menuturkan kedatangan anggota Komisi C DPRD Depok adalah sesuatu yang wajar, mengingat dinas yang dipimpinnya merupakan salah satu lembaga binaan Komisi C DPRD Depok.

Saat keluar dari ruang rapat, para anggota wakil rakyat itu nampak murung, dan sedikit berbasa-basi dengan sejumlah wartawan untuk bersalaman dan bergegas meninggalkan ruangan. Seorang staf Dinas PU menuturkan kedatangan anggota Dewan tersebut tidak dalam kedinasan sebab tidak dibarengi surat resmi. Terlebih lagi kemunculan sejumlah anggota Komisi C itu secara bertahap tidak, datang secara bersama.

Rumor yang beredar kedatangan pentolan Kota Kembang itu diduga terkait dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp56,7 miliar, dimana para anggota DPRD menginginkan pembagian jatah alokasi proyek. Dari total alokasi dana ABT, sedikitnya Rp42 miliar dialokasikan pada proyek di Bina Maraga, Rp7,4 miliar di Ciptakarya dan Rp4 miliar ditangani bidang Sumber Daya Air.(ina)

PU siap kucurkan Rp56,7 miliar

Monitor Depok, 8 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok siap menggelontorkan dana Rp56,7 miliar untuk perbaikan jalan rusak di sejumlah wilayah Depok. Proses tender kini tengah berproses.

“Dana Rp56,7 miliar ini berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2008,” ujar Herman Hidayat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Depok.

Perbaikan jalan ini menyentuh 46 ruas jalan di wilayah Depok. Satu diantaranya adalah Jalan Bahagia yang berhubungan langsung ke Jalan Kejayaan, Depok Timur, (Monde, 6/10).

Beberapa jalan lain yang akan diperbaiki diantaranya Jalan Turi Beji Timur, Jalan Mampang Grogol, Jalan Sentosa, Jalan Bahagia-Keadilan, dan masih banyak lagi. Pagu dana yang disediakan untuk proyek ini berbeda-beda. Untuk Jalan Turi Beji Timur disediakan pagu sebesar Rp250 juta.

Sementara untuk Jalan Mampang Grogol dipagu Rp500 juta. Jalan Sentosa Rp400 juta, dan Jalan Bahagia-Keadilan sebesar Rp1,3 miliar. Hal tersebut didasarkan atas kondisi jalan di wilayah masing-masing.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan raya, jalan lingkungan, serta perawatannya. Selain jalan, Dinas PU melalui Bina Marga juga akan memfokuskan pada pembuatan drainase kota dan perawatannya. Drainase ini akan dibuat di saluran air di Jalan Tole Iskandar yang menuju ke Kali Jantung. Saat ini proses tender tengah berlangsung hingga kurang lebih satu bulan ke depan. Sementara itu pengerjaan jalan akan berlangsung 1-3 bulan.

“Kami memohon maaf bagi kepada warga pengguna jalan bila perjalanannya terganggu, namun ini demi kepentingan kita bersama,” ujar Enco Kuryasa, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU.

Tender yang tengah diproses itu kini tengah memasuki tahap pendaftaran dan pengumpulan berkas. Proses ini memakan waktu tujuh hari kerja. Setelah berkas lengkap akan diperiksa. Berkas diperiksa selama satu hari. Setelah itu akan diadakan evaluasi selama satu minggu. Setelah seminggu baru ada pengumuman pemenang. Pada waktu ini disediakan waktu selama lima hari untuk masa sanggah.

“Masa sanggah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab komplain atau keluhan dari berbagai perusahaan yang gagal memenangi tender,” ujar Edwin Wadrisman, Ketua Panitia Lelang.

Jika semua proses ini telah selesai maka akan terbit Surat Penunjukkan Penyedia Barang jasa (SPPBJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kabid Bina Marga. Proses finalnya ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Sebanyak kurang lebih 1.000 pemborong yang ada di Depok turut ambil bagian dalam tender ini. Untuk tender perbaikan jalan ini PU bersikap lebih tegas. Bagi para pemborong yang tidak mampu menyelesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan maka mereka tidak akan memperoleh bayaran. Warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah yang jalannya rusak merasa senang bila Pemerintah Kota Depok akan memperbaiki jalan.

“Kami berterima kasih jika jalan ini diperbaiki,” ujar seorang warga di perumahan Tirta Melati yang berlokasi dekat Jalan Bahagia. Kelegaan serupa juga dirasa warga di Jalan Turi, Beji Timur, “Alhamdulilah kalau memang akan segera diperbaiki,” harapnya senang.(m-12)

Agustus 2008

Rehabilitasi setu Gadog disoal, Setu telan biaya Rp5 miliar

Monitor Depok, 9 Agustus 2008

CISALAK PASAR, MONDE: Biaya perbaikan atau pengerukan setu Gadog yang berada di kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis mencapai Rp 5 miliar yang diambil dari anggaran APBN pusat atau Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dipertanyakan ketua LPM Cisalak Pasar Sofyan.

Sofyan mengatakan saat ini kondisi setu Gadog yang memiliki luas sekitar 1,9 hektar, daya tampungnya menyusut menjadi sekitar 1,7 hektar akibat tidak terawatnya setu Gadog.

Dia menambahkan beberapa waktu lalu pernah dilakukan sosialisasi dari DPU pada Juli 2007, tapi hingga kini informasi pengerukan setu Gadog hanya isapan jempol atau belum ada kabar yang pasti.

Kondisi setu Gadog kini memprihatinkan, air setu juga diduga sudah tercemar limbah dari rumah pemotongan hewan, limbah rumah tangga, tanpa kecuali sampah dan eceng gondok selalu menghiasi pemandangan setu Gadog.

Menurut Sofyan, luas setu Gadog hari demi hari terus mengalami penyusutan yang luar biasa, kawasan setu juga dipenuhi oleh sampah plastik dan tanaman eceng gondok.

Keberadaan eceng gondok yang ada tumbuh subur di tengah setu, ungkapnya, sangat menganggu pemandangan dan keindahan setu Gadog. Terutama bila dilihat dari jalan raya radar AURI.

“Pemkot harus mengembalikan fungsi setu, salah satunya sebagai kawasan resapan air,” ucapnya.

LPM mempertanyakan keberadaan salah satu restoran dibolehkan berdiri di tepi setu Gadog, sehingga pintu masuk setu Gadog tertutup.

Hal senanda dikatakan Lurah setempat, Jordan. Menurutnya kondisi setu Gadog menyusut akibat tidak terawatnya kondisi setu Gadog.

Dia berharap setu Gadog dapat diperbaiki dengan secepatnya sehingga dapat digunakan oleh warga sekitar untuk ajang pariwisata lokal.

Dari pantauan Monde di lapangan, air setu berwarna keruh dan hijau dan dijubeli tanaman enceng gondok yang menutupi air setu.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat menjelaskan program perawatan setu dengan mengalokasikan anggaran yang besar biasanya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Untuk sejumlah setu di Kota Depok, Hidayat menyebutkan termasuk dalam IPAL Balai Besar SDA Ciliwung Cisadane, pemerintah kota hanya diberitahukan saja.

Dinas PU, lanjut Herman, akan segera melakukan inventarisasi terhadap sejumlah masalah setu di Kota Depok.

“Dengan banyaknya penjarahan setu oleh warga lewat cara pembuangan sampah sehingga mendangkalkan dan kemudian mulai dijadikan pemukiman. Kami berharap ada kerjasama dengan pemerintah setempat hingga tingkatan RT untuk melakukan kontrol,” ujarnya kemarin.

Tak hanya itu, dia juga berjanji akan melakukan sejumlah penertiban terhadap bangunan yang melanggar garis sepadan setu dan garis sepadan sungai guna menormalisasi saluran air dan perairan dia Kota Depok.(m-10/ina)

Juli

Warga minta tembok roboh diperbaiki

Monitor Depok, 29 Juli 2008

MEKARJAYA, MONDE: Kendati sudah roboh sejak delapan bulan yang lalu, namun hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) belum juga memperbaiki tembok di Jalan KH M. Yusuf Raya atau lebih dikenal dengan Jalan Tembus Sentosa, Sugutamu, Kelurahan Mekarjaya.

Warga sekitar berencana menggelar aksi ke DPU dalam beberepa hari mendatang. “Dinas PU seakan tidak mempedulikan tembok yang ambrol tersebut, padahal sangat membahayakan pengguna jalan dan warga sekitarnya.

Warga hanya minta agar Dinas PU memperbaiki dan segera membangun tembok itu,” ujar Ahmad Buhari, warga Kampung Sugutamu yang juga Ketua Gerakan Regenerasi Nasional (GRN).

Dia mengatakan, beberapa waktu lalu pernah menemui Kepala Dinas PU, Herman Hidayat, dan menanyakan perihal penanganan tembok itu. Saat itu, kata Ahmad, dia mendapat penjelasan bahwa Dinas PU belum mau memperbaiki karena dilarang oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok.

“Alasan Kepala Dinas PU karena Kejari akan melakukan penyidikan terkait robohnya tembok tersebut. Tapi setelah saya tanyakan ke Kejari, ternyata mereka tidak mempermasalahkan jika tembok itu akan dibangun kembali,” tutur Ahmad.(van)

Dugaan perusahaan fiktif, Pemkot didesak segera selidiki

Monitor Depok, 24 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Depok mendesak pemerintah segera menyelidiki dugaan perusahaan fiktif yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum, sementara pemkot membantah berita tersebut.

“Alamat palsu itu merupakan pemalsuan dokumen. Seharusnya panitia tender memeriksa kembali hal itu sebelum mengumumkan pemenang tender,” ujar Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad.

Dia mengatakan, pada saat dilakukan proses tender, para peserta diharuskan membuat pernyataan dan menandatangani kebenaran isi dokumen yang diserahkan.

Pemalsuan dokumen seperti itu, kata Dahlan, akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban hasil proyek nantinya.

“Kalau ada masalah dengan proyek itu, panitia mau minta pertanggungjawaban kepada siapa. Mereka mau mencari kontraktornya ke mana karena alamatnya fiktif,” kata Dahlan.

Selain itu, kata dia, hal itu juga akan berdampak terhadap tagihan pajak proyek yang bersangkutan.

“Tagihan pajaknya mau diminta ke mana. Pokoknya banyak sekali pengaruhnya,” ujar dia.

Karena itu Dahlan menyarankan Pemkot segera mengkonfirmasi persoalan ini kepada kontraktor bersangkutan.

“Bisa jadi ini merupakan salah ketik. Tapi seharusnya Pemkot juga memperhatikan dokumen yang diberikan peserta apakah faktual atau tidak,” tandasnya.

Dahlan mengatakan masih ada waktu bagi Pemkot untuk menjernihkan persoalan ini.

“Sebelum adanya tanda tangan kontrak, lebih baik dikonfirmasi dulu,” jelasnya.

Dia sendiri tidak menyalahkan panitia seutuhnya sebab Panitia tender itu kerjaannya banyak dan melelahkan, namun honornya kecil.

“Tapi walau demikian, mereka tidak boleh kerja asal-asalan. Di sinilah pentingnya verifikasi kepada pemenang sebelum diumumkan,” katanya.

Masalah perusahaan fiktif ini, kata Dahlan, jangan sampai menjadi latah.

“Jangan ada lagi yang mengulangi hal ini di masa depan. Peserta tender sebaiknya juga tidak membohongi pemerintah. Karena itu mereka harus memberi jawaban sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Dahlan menyesalkan sikap Pemkot yang selama ini tidak mau membuka ruang dialog dengan Kadin dan para pengusaha lokal.

“Sebenarnya masalah-masalah seperti ini bisa diantisipasi jika terjalin dialog antara penguasa dan pengusaha. Namun Pemkot selama ini cenderung tutup telinga,” katanya.

Dengan akan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru, kata Dahlan, diharapkan Pemkot mau membuka telinga dan mulut dan merangkul pengusaha lokal.

“Dalam Permendagri yang baru nantinya pemerintah daerah diminta mengutamakan pengusaha lokal. Permendagri itu sudah ditandatangani Mendagri dan tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaannya,” tandasnya.

Sedang diselidiki

Saat Monde meminta konfirmasi terkait indikasi perusahaan fiktif itu, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Herman Hidayat menyatakan pihaknya akan segera menyikapi.

“Kami sedang melakukan penyelidikan terkait temuan indikasi dari anggota dewan tersebut,” ujarnya.

Keterangan lebih maju disampaikan bagian Humas Pemkot. Pejabat Pelaksa Harian Humas Pemkot Kota Depok Muhammad Fahmi membantah bahwa CV Wahyu Gumilang adalah perusahan fiktif.

“Menurut keterangan terbaru dari Kepala Dinas PU, dari hasil penyelidikan di lapangan, tidak benar jika CV Wahyu Gumilar merupakan perusahaan fiktif,” kata Fahmi menirukan keterangan dari Kepala Dinas PU.

Benar jika perusahaan itu kini sudah tidak ada lagi, lanjut dia, namun perusahaan yang bersangkutan mengontrak di Pondok Tirta Mandala Blok L4/8 Sukmajaya semasa pelaksanaan proyek berlangsung.

Dengan kasus itu, Pemkot menyimpulkan CV Wahyu Gumilar bukanlah perusahaan fiktif.

“Guna menepis isu yang telah berkembang, Dinas PU akan mendesak CV yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa mereka pernah berkantor di Pondok Tirta Mandala Blok L4/8 Sukmajaya,” tegas Fahmi.(van/ina/mr)

Proyek tahap II di Kota Depok, Gakindo tak ikut tender

Monitor Depok, 22 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Gakindo Depok beranggotakan 24 perusahaan yang bergerak di bidang suplier dan jasa kontruksi. Ketua Gakindo Marthin Badri mengatakan asosiasinya sudah memutuskan tidak ikut dalam tender proyek pemerintah sejak awal tahun lalu.

“Pada tender tahap pertama, anggota kami sama sekali tidak ada yang ikut, dan pada tahap kedua ini kami juga tidak bakal ikut sampai ada perbaikan pola tender dari Pemkot Depok,” katanya kepada Monde, kemarin.

Seperti diketahui, nilai proyek dalam tender tahap kedua khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp24,75 miliar, sedangkan tender tahap I mencapai Rp21,25 miliar.

Kepala Dinas PU Kota Depok Herman Hidayat sebelumnya mengatakan dalam tender tahap II tersebut terdapat 120 paket proyek dimana 40 diantaranya merupakan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Gakindo menuntut adanya perbaikan dalam proses tender a.l kepastian mengenai metode tender apakah sistem gugur atau merid point serta komitmen dalam melaksanakannya, berlakukan kebijakan kuota sharing, dan hapus premanisme.

Tuntutan mengenai adanya kebijakan kuota sharing sendiri sudah disampaikan sejak tahun lalu, namun belum ada respon positif dari Pemkot sehingga asosiasinya merasa kecewa dengan sikap tersebut.

Sementara itu, Ketua Gakindo Jawa Barat Yosua Laksana menjelaskan pada Juli 2007, 12 asosiasi sepakat membentuk Masyarakat Jasa Kontruksi Depok agar pengusaha lokal diberi ruang dalam tender proyek APBD melalui pola kuota sharing.

Menurut dia, kebijakan kuota sharing diberlakukan dalam tender barang dan jasa di Depok untuk melindungi pengusaha lokal mengingat daerah-daerah lainnya juga memberlakukan hal yang sama.

Dia menegaskan Pemkot hanya perlu mengeluarkan surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) mengenai pemberlakuan kuota sharing dalam tender proyek yang dibiayai APBD.

Menurut dia, untuk proyek senilai Rp500 juta ke bawah, diprioritaskan untuk para pengusaha lokal sedangkan Rp500 juta ke atas, digelar tender terbuka.

Dia menjelaskan kebijakan kuota sharing tidak akan melanggar Keppres No.80 tahun 2003. “Kebijakan ini berpijak pada UU otonomi daerah,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Depok Murtada menilai munculnya sikap asosiasi yang memilih tidak ikut dalam tender proyek pemerintah menandakan Pemkot salah dalam menerjemahkan Keppres No.80 tahun 2003.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemkot Depok segera menyikapinya dengan membuka ruang dialog yang cukup dengan para pelaku usaha. “Pemda segera ambil sikap dengan mengkomunikasikan kepada asosiasi dibawah koordinasi Kadin supaya tidak terjadi masalah tersebut tidak berlarut-larut,” katanya.(aji)

Dianggap tidak pro pengusaha lokal, Sikap Pemkot bikin gerah

Monitor Depok, 18 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Sejumlah pimpinan asosiasi di bawah payung Kadin Kota Depok mengungkapkan kegerahan mereka atas sikap Pemkot yang dinilai tidak berpihak kepada pengusaha lokal, meski mereka mengakui adanya sejumlah kelemahan internal.

Menurut mereka, mau bertemu Walikota saja susah. Belum lagi mekanisme lelang proyek yang berbeda di tiap instansi, kriteria yang multi-tafsir dan berkesan tumpang tindih.

“Pertanyaannya, apakah pengusaha Depok masih diberi kesempatan untuk ikut membangun kota ini sekarang dan di masa depan?” kata Wakil Ketua Kadin Depok Muhammad Dahlan, yang memimpin pertemuan itu.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Depok Yusuf Setiawan. Mereka berbicara di depan sejumlah pimpinan asosiasi pengusaha Depok, di sini, kemarin.

Peserta diskusi yang melibatkan sedikitnya 12 asosiasi pengusaha lokal ini mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-pengusaha lokal. Mereka antara lain mendesak Pemkot agar memrioritaskan tender proyek APBD bagi pengusaha lokal.

Asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut a.l. Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo), Gabungan Kontraktor Air Indonesia (Gakaindo), Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas), Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas), Asosiasi Kontraktor Indonesia (Aksindo), Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia (Aspekindo), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeknas) dan Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (Askumindo).

Selain itu hadir juga anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya, pengusaha Valentino Jonathans, serta sejumlah pelaku usaha daerah.

Terkait keluhan para pengusaha lokal, Monde menghubungi Plh Humas Pemkot Depok, Muhamad Fahmi. Namun dia mengatakan tak bisa memberikan komentar, karena dinilainya sebagai masalah teknis. Dia hanya berjanji, “Nanti saya telepon lagi.”

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat. Ketika dihubungi, ponselnya tidak aktif.

Merugikan kontraktor

Pertemuan berlangsung cukup seru, terutama saat sejumlah asosiasi mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan kontraktor lokal.

Ketua Gakindo Depok Martin Badri menyampaikan harapan agar Pemkot menetapkan metode tender secara tetap, menghapus biaya fiskal, dan untuk tender grade 2 dan 4 harus memiliki Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SUJK) yang diterbitkan di Depok.

“Jadi, untuk proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp500 juta Pemkot Depok harus melakukan lelang khusus bagi perusahaan yang mengantungi SUJK Depok, dan tidak terbuka untuk perusahaan luar Depok.”

Menurut Ketua Gakindo Jawa Barat Yosua Laksana, dasar hukum kebijakan pungutan fiskal itu lemah, namun memberatkan pelaku usaha.

“Kebijakan pungutan fiskal itu berlaku di proyek nasional, bukan daerah. Pemkot Depok seharusnya bisa menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha lokal. Namun asosiasi juga harus solid, karena tender mestinya ditentukan oleh pengusaha.”

Terkait dengan itu, Edi Sitorus, Ketua Aspekindo, mengingatkan pentingnya asosiasi-asosiasi untuk bersatu membuat aksi positif guna menuntut pemerintah daerah agar memperhatikan nasib pengusaha lokal.

“Bukan karena kita takut bersaing, tapi kebijakan Pemkot-lah yang menyebabkan pengusaha tersingkir.”

Dia mendukung desakan sejumlah asosiasi agar pemerintah membuat kebijakan agar proyek di bawah Rp500 juta diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal. “Kebijakan yang sama kan juga dilakukan di daerah lain.”

Rapuh

Begitupun, dia juga menilai adanya kerapuhan di tubuh Kadin dalam mendekati Pemkot. “Kenapa Kadin sulit menemui Walikota atau Dinas? Itu karena kita rapuh! Jangan salahkan pemerintah, kita ini lemah!”

Otokritik juga disampaikan oleh M. Sagala, Ketua Akumindo Depok. Dia melihat pengusaha di Depok tidak solid.

Menurut dia, pengusaha Depok komit untuk bersatu, tapi faktanya jalan sendiri-sendiri. “Pengusaha Bogor bisa bersatu, kenapa kita tidak bisa? Kalau Pemkot tidak menghargai asosiasi, itu karena kita sendiri!”

“Asosiasi harus konsisten dengan sikapnya. Kalau tidak setuju dengan fiskal, ayo ditolak, tapi jangan jalan sendiri-sendiri,” Agustian mendukung.

Selain belum terciptanya kekompakan, mereka juga mengakui adanya sejumlah kelemahan para pengusaha lokal, utamanya dalam kelengkapan dokumen administrasi, sumber daya manusia dan modal kerja.

Menanggapi berbagai masukan dan kritik dari para anggotanya, Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan menegaskan sikapnya untuk sebisa mungkin memperjuangkan agar pelaku usaha lokal lebih diprioritaskan dalam tender proyek APBD.

Di sisi lain, dia menyentil sikap eksekutif dan legislatif yang dinilainya tidak memberikan cukup perhatian terhadap persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Oleh sebab itu Kadin mengajak asosiasi untuk tetap kompak. “Kalau merasa dirugikan akibat kehilangan kesempatan berusaha, kita sama-sama ajukan protes kepada Pemkot. Jika perlu ya kita tempuh jalur hukum,” kata Yusuf.(aji/ina)

Tak cukup untuk perbaiki infrastruktur, Nilai tender tahap II Rp24,75 miliar

Monitor Depok, 17 Juli 2008

BALAIKOTA. MONDE: Nilai proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) sedikitnya senilai Rp24, 75 miliar akan digulirkan dalam tender tahap II, setelah sebelumnya pada tahap I telah merealisasikan tender senilai Rp21,25 miliar.

Kepala Dinas PU Kota Depok, Herman Hidayat menuturkan dalam tender tahap II sedikitnya terdapat 120 proyek, 40 diantaranya merupakan proyek pengerjaan pembenahan jalan.

Dengan terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah menetapkan eskalasi berkisar pada 5% hingga 30%. Namun hal itu tidak dilakukan pada tender tahap satu, dengan pertimbangan saat itu belum terjadi kenaikan harga BBM saat berlangsungnya lelang.

“Eskalasi harga akan cukup besar jika sebuah proyek banyak kandungan besi dan betonnya,” ujarnya kepada Monde kemarin.

Dia menambahkan, sejumlah jalan diperkeras dengan beton agar menghindari terjadinya tambal sulam terhadap kondisi jalan. Karena itu perlu adanya skala prioritas dalam pembangunan proyek.

“Dengan nilai proyek sebanyak Rp46 miliar yang terbagi dalam tender tahap I Rp21,25 miliar dan tahap II senilai Rp24,75 miliar nampaknya tidak optimal dalam menangani sejumlah kerusakan jalan di Kota Depok,” tambah dia.

Guna memperbaiki kondisi seluruh jalan yang rusak di Kota Depok, menurut Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, setidaknya dibutuhkan dana senilai Rp1,3 tiliun.

Sementara sebelumnya Nur Mahmudi Isma’il menuturkan, saat ini baru mampu memenuhi Rp1,29 miliar saja. Artinya baru 10% dipenuhi.

Untuk memperbaiki jalan Depok dibutuhkan dana sedikitnya senilai Rp1,33 triliun, anggaran itu sebagai realisasi belanja langsung Kota Depok pada tahun 2009.

Angka itu diperolah dari hasil Musrembang pertama di tingkat kelurahan senilai Rp360,5 miliar, Musrembang di tingkat kecamatan Rp515,2 miliar serta Musrembang hingga tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp1,33 miliar.

Padahal, menurut Kepala Bapeda Kota Depok Khamid Wijaya, dalam belanja langsung di APBD 2009 nanti, diprediksikan hanya mampu mengalokasikan dana senilai Rp500 miliar saja.

“Artinya, untuk mencapai kebutuhan seperti tertuang dalam berbagai Musrembang Kota Depok, masih mengalami kekurangan dana sedikitnya Rp800 miliar,” tutur Walikota.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan tak sedikitnya jalan rusak, diakui oleh pemerintah kota. Nur pun menghimbau adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tengah masih minimnya alokasi pembanguan di APBD.

Aksi partisipasi masyarakat, lanjut Wali, selama ini telah dilakukan di enam wilayah kecamatan.

Dengan besarannya pun bervariasi, di antaranya di Kecamatan Sawangan Rp8 miliar, Kec. Limo Rp5 miliar seterusnya hingga partisipasi paling kecil di Kec. Pancoran Mas senilai Rp1,5 miliar.(ina)

April 2008

Tembok runtuh tak dibenahi. Muksit: Akan surati Dinas PU

Monitor Depok, 3 April 2008

MEKARJAYA, MONDE: Camat Sukmajaya, Muksit Hakim akan membuat surat ke Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Depok terkait tembok runtuh di ruas jalan Sentosa, RT05/22 Kampung Sugutamu, Kel. Mekarjaya, karena dinilai membahayakan bagi warga dan pengguna jalan.

“Kami akan mengirim surat ke Dinas PU agar tembok itu segera diperbaiki karena kondisinya membahayakan,” kata Muksit, kemarin.

Surat yang akan dilayangkan dalam waktu dekat ini merupakan surat kedua, surat pertama dilayangkan beberapa waktu lalu, kemudian pada waktu itu ditanggapi oleh dinas PU, membongkar tembok beton yang menjorok ke jalan, namun entah bagaimana pekerjaan belum dituntaskan.

Setelah surat kedua dilayangkan, dia berharap kepada dinas itu melakukan perbaikan, mengingat kondisi tembok itu membahayakan bagi pengendara dan warga yang tinggal di lingkungan itu khawatir longsor.

Selain itu dia juga minta kepada bagian pertamanan untuk senantiasa pro aktif membantu penanaman pohon dikawasan itu untuk antisipasi terjadinya longsor. “Saya berharap ada pro aktif dari seksi pertamanan,” ujarnya.

Ketika ditanya apabila PU tak membenahi tembok runtuh setelah surat kedua dilayangkan? Dia mengatakan secara swadaya akan melakukan pembongkaran terutama terhadap tembok beton yang menjorok ke jalan, karena hal itu membahayakan.

“Kalau tak ada reaksi kami bongkar bagian tembok beton yang menjorok ke jalan, karena itu berbahaya,” tuturnya. Menurut Muksit, upaya pembenahan lingkungan secara swadaya kerap dilakukan.

Sementara itu Kepala Dinas PU Kota Depok Herman Hidayat ketika dihubungi via telepon belum memberikan jawaban.(sud)

Maret 2008

Sumur artesis di Tirtajaya, Dana Rp300 juta pun jadi mubazir

Monitor Depok, 24 Maret 2008

TIRTAJAYA, MONDE: Pembangunan sumur artesis senilai Rp 300 juta di kelurahan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya dinilai mubazir.

Pasalnya sejak dibangun sekitar pertengahan 2006 hingga Maret 2008 belum berfungsi. Informasi yang diperoleh Monde di lapangan, menyebutkan sumur artesis itu dibangun untuk memasok air bagi warga di lingkungan sekitar yang selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Namun, menurut informasi itu, sejak dibangun sekitar dua tahun silam hingga saat ini belum berfungsi. Dana pembangunan diperoleh dari Provinsi Jawa Barat.

Ma’ruf, Koordinator Lembaga Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Kota Depok wilayah Kecamatan Sukmajaya, saat dikonfirmasi mengatakan pembangunan sumur artesis itu menelan biaya Rp 600 juta.

Sumur dibangun di dua kelurahan, yaitu Kalimulya dan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya.

“Di Tirtajaya sumur artesis itu belum berfungsi dan jika dibiarkan hal itu mubazir,” ujarnya melalui telepon seluler, kemarin.

Sampai sejauh ini, katanya, warga yang mengharapkan pasok air tak pernah mendapatkan manfaat dari sumur artesis itu.

Oleh karena itu, Ma’ruf berharap instansi terkait, Dinas PU Depok, segera mencari jalan keluar terbaik, hingga biaya pembangunan yang cukup besar itu tak lagi mubazir.

Djaya Winata, SH mantan lurah Tirtajaya, mengatakan sumur artesis dirancang untuk memasok air bila musim kemarau.

“Pada waktu menjadi lurah Tirtajaya, pemborong sumur artesis tidak koordinasi dengan kelurahan. Bahkan gambar bestek pun tidak diberikan,” ujarnya.

Selama kekeringan, warga biasanya mencuci dan mandi memakai air Sungai Ciliwung. “Kasihan mereka,” kata Djaya Winata.

Sementara itu Kadis PU Kota Depok Herman Hidayat ketika dihubungi melalui telepon selulernya belum memberikan jawaban. Dua kali pejabat itu dihubungi tapi telepon selulernya tak aktif.

Kualitas pembangunan turun

Monitor Depok, 15 Maret 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: Pembangunan fisik terutama infrastruktur jalan pada tahun 2007 mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut diungkapkan anggota Komsisi C DPRD Depok dari FPAN, Hasbullah Rahmat.

Penilaiannya bukan hanya isapan jempol semata, tetapi berdasarkan pantauannya di beberapa ruas jalan di Kota Depok, terutama yang pada tahun 2007 menjadi prioritas perbaikan.

“Banyak contoh terjadi di ruas jalan di Depok yang tahun lalu diperbaiki tetapi belum empat bulan sudah rusak lagi,” tegasnya.

Hal ini menurutnya akan mengakibatkan pembangunan jalan hanya berkutat dalam masalah gali lubang dan tutup lubang, sehingga perbaikan ruas jalan tidak akan meningkat lebih luas lagi.

“Kalau kita cermati pernyataan Kadis PU Herman Hidayat dimana pekerjaan perbaikan jalan baru diperbaiki sepanjang 95 km dari total jalan di Depok 503 km, maka di tahun 2008 hal serupa akan terjadi karena yang 95 km itu kondisinya sudah mengalami kerusakan. Jadi gali lubang tutup lubang, gimana mau maksimal,” tegas Hasbullah yang juga Ketua FPAN.

Dia mengakui bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala dalam masalah perbaikan jalan. Untuk itu dibutuhkan suatu terobosan dalam penanggulangannya sehingga tidak terjadi hal yang serupa di tahun ini.

Terobosan yang dia berikan salah satunya dengan menerapkan pembangunan swakelola bagi pembangunan dengan anggaran di bawah Rp100 juta.

Menurutnya, hal tersebut sangat efektif dilakukan karena di samping akan menghemat biaya, masyarakat turut dilibatkan dalam pelaksanaan sehingga dalam proses pembangunannya terjadi secara gotong-royong dan transparan.

“Bahkan bila anggarannya kurang, karena pelaksanaannya dilakukan warga maka saya sangat yakin warga akan urunan untuk menyelesaikannya karena rasa kepemilikan dan kebersamaan mereka masih tinggi.”

Terobosan yang kedua yaitu dengan menempuh koneksitas terhadap jalan negara, provinsi, kota dan lingkungan. Koneksitas yang dimaksudnya adalah dengan cara memberikan penawaran kepada pihak pusat maupun provinsi dalam pembangunan jalan.

“Contohnya, bila jalan negara rusak, maka pihak pemkot mengajukan permohonan penawaran dengan memberikan perluasan perbaikan terhadap jalan sekitar, begitupun dengan jalan provinsi.”

Langkah seperti itu setidaknya anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan jalan bisa dihemat. Dengan demikian perbaikan jalan akan semakin meluas dan tidak hanya sekadar gali lubang tutup lubang.

Khusus bagi warga tergusur. Juni, Rusunawa Cilangkap siap dihuni

Monitor Depok, 15 Maret 2008

BALAIKOTA, MONDE: Rumah susun sewa (Rusunawa) Cilangkap, Cimanggis, direncanakan sudah bisa ditempati pada Juni 2008, saat ini dalam proses penyelesaian administrasi.

“Untuk Rusunawa Cilangkap, kami prioritaskan bagi warga yang kena penggusuran akibat penertiban. Mudah-mudahan pada Juni tahun ini sudah bisa ditempati,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok, Herman Hidayat, kepada wartawan, belum lama ini. Menurut dia, warga yang terkena penggusuran akibat penertiban membutuhkan tempat yang layak untuk dihuni, sehingga Rusunawa merupakan tempat yang tepat bagi mereka.

“Rusunawa merupakan tempat bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Saat ini, lanjut Herman, Pemkot Depok tengah melakukan penjaringan calon penghuni yang akan menempati Rusunawa tersebut.

Saat ini sudah 96 warga yang mendaftar untuk menempati Rusunawa yang pertama kali dibangun di Kota Depok tersebut.

Selain itu sejumlah sarana umum dipersiapkan, seperti parkir, tempat bermain anak, dan masjid.

“Ini untuk melengkapi kebutuhan warga penghuni Rusunawa,” katanya.

Pembangunan Rusunawa Depok dibiayai Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya. Pembangunan Rusunawa ini menempati lahan 10 hektare.

Pembangunannya dimulai tahun 2006 sebanyak satu blok (96 unit atau kamar).

Berlanjut pada 2007, jadi dua blok dan tahun 2008 akan dibangun satu blok lagi. “Jadi semuanya ada empat blok yang dibangun di Kota Depok. Setiap satu blok dibutuhkan dana Rp7 miliar sampai Rp8 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat,” kata Herman.

Diakui Herman, bahwa saat ini Rusunawa yang dibangun pada 2006 ada yang sudah mengalami kerusakan. “Kami akan segera perbaiki kerusakan itu.”

73% Jalan di Depok tak terurus

Monitor Depok, 13 Maret 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sekitar 73% atau 367 kilometer dari 503 kilometer panjang jalan yang ada di wilayah Kota Depok mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun sedang. Untuk ruas jalan yang rusak berat mencapai 25% atau 125 km, dan rusak sedang 48% atau 242 km.

“Kerusakan jalan itu berdasarkan data tahun 2007, dan saat ini sudah ada yang diperbaiki. Kami memang tidak bisa memperbaiki semua ruas jalan karena terbatasnya anggaran,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Depok, Herman Hidayat, saat berdialog dengan Pokja Wartawan Depok, kemarin sore. Hadir dalam acara itu Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, serta Kabag Infokom Dadang Wihana. Lebih lanjut, Herman menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2008, akan diselesaikan perbaikan jalan sepanjang 95 km atau 19%.

“Untuk sementara jalan yang rusak parah memang kami lakukan perbaikan dengan sistem tambal sulam untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Mengenai perbaikan jalan di seluruh Kota Depok, menurut Herman, idealnya dibutuhkan anggaran Rp1,3 triliun “Butuh dana yang besar dan waktu yanga cukup untuk membuat jalan yang ada di Kota Depok sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.

Rp72 miliar

Sementara, saat ini Pemkot Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) hanya mampu menganggarkan dana untuk memperbaiki jalan-jalan rusak baik jalan utama maupun jalan lingkungan dengan anggaran Rp72 miliar.

“Anggaran yang ada memang masih kecil, tapi memang itu kemampuan anggaran yang ada,” katanya. Dengan terbatasnya dana tersebut hingga kini pihaknya belum dapat melaksanakan pembangunan dengan maksimal dan cenderung melakukan perawatan dan perbaikan.

Sedangkan untuk jalan utama, Dinas PU Kota Depok menganggarkan dana Rp46 miliar dan untuk jalan lingkungan sebesar Rp26 miliar. Jalan-jalan yang akan diperbaiki antara lain Jalan Margonda, Jalan Kemakmuran, Jalan Alternatif TPA Cipayung, Jalan Sawangan, Jalan Bahagia, Depok II dan lainnya.

“Selain jalan juga akan diperbaiki drainase di Margonda, separator, trotoar dan lainnya,” katanya.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan jalan rusak di Depok rencananya mulai diperbaiki pada bulan Mei tahun 2008, karena masih menunggu proses tender yang harus dilakukan.

“Masyarakat harus bersabar dan dapat mengerti masalah yang dihadapi untuk perbaikan jalan,” katanya.

Presiden resmikan ARH, Wali minta FO Dewi Sartika disegerakan

Monitor Depok, 6 Maret 2008

ARIF RAHMAN HAKIM, MONDE: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Fly Over (FO) Arief Rahman Hakim sepanjang 600 meter di Depok, yang dibangun dengan dana Rp65 miliar dengan penandatanganan prasasti di Bogor.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menko Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal Lukman Edy mewakili Presiden SBY meresmikan penggunaan FO ARH. Dalam kunjungan tersebut, Djoko Kirmanto belum dapat memastikan kapan pembangunan FO Dewi Sartika dilaksanakan, karena masih melihat skala prioritas.
“Kita lihat skala prioritas untuk pembangunan [Fly Over Jl Dewi Sartika],” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto yang didampingi Menko Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal Lukman Edy, seusai peresmian Fly Over Jl Arif Rahman Hakim, kemarin.
Menurut Djoko pembangunan infrastruktur tidak hanya di wilayah Depok saja, tapi meliputi daerah di Indonesia. Dia juga menegaskan alokasi pembangunan jalan didanai pemerintah pusat dan daerah. Khusus untuk kerusakan jalan di wilayah Depok dilaksanakan pemda setempat.
Terkait pembangunan Fly Over jalan Dewi Sartika, Pemkot Depok sudah mengusulkan ke Departemen PU agar pembangunan jembatan layang tersebut segera diwujudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
Pada kesempatan yang sama Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mendesak menteri PU agar segera membangun Fly Over Dewi Sartika untuk mengatasi kemacetan di jalan itu yang dilintasi kereta listrik.
Padatnya ruas Dewi Sartika akibat dilalui jalur kereta listrik (KRL) Jabodetabek. Kemacetan semakin menjadi-jadi setelah adanya depo di kawasan Pancoran Mas yang menambah frekwensi KRL.
Sebagai bukti keseriusan Pemkot Depok, Nur Mahmudi menyerahkan laporan tentang pembangunan Fly Over Dewi Sartika dan usulan pembangunan wilayah Kota Depok kepada Menteri PU Djoko Kirmanto.
Menurut Kepala Dinas PU Kota Depok Herman Hidayat pembangunan jalan layang Arif Rahman Hakim yang memiliki panjang jalan 800 meter dan lebar 24 meter menghabiskan dana Rp 62 miliar selama 480 hari kerja.
Manfaat dari proyek ini adalah meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dari arah jalan Margonda menuju jalan Nusantara dan sebaliknya.
Beberapa hari terakhir jalan layang itu sudah dimanfaatkan beberapa hari oleh pengendara roda empat dan roda dua.
Dengan adanya fly over, Jalur Jl Margonda-Jl Arif Rahman Hakim-Jl Nusantara kendaraan hanya butuh waktu tempuh sekitar 2 menit dengan kecepatan sedang.
Berbeda ketika fly over belum dibangun, untuk menempuh ruas yang sama membutuhkan waktu 20-30 menit akibat kemacetan yang timbul di perlintasan KRL.

Februari 2008

Terminal Jatijajar segera digarap. Pakai lahan 10,1 ha, biaya Rp100 miliar-Rp130 miliar

Monitor Depok, 26 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Keinginan warga Depok memiliki sebuah terminal yang representatif segera terwujud. Pasalnya, rencana pembangunan terminal Jatijajar senilai sekitar Rp100 miliar dipastikan akan terealisasi tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Depok, Dindin Djaenudin kepada Monde, kemarin.

“Lebih kurang biayanya segitu, tapi saya nggak tahu detailnya berapa,” katanya menambahkan.

Dindin mengharapkan pembangunan bisa mulai dilaksanakan. Pembangunan terminal ini merupakan proyek dari pemerintah pusat. “Jadi semua anggarannya berasal dari APBN.”

Belum lama ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Herman Hidayat mengatakan biaya pembangunan terminal Jatijajar mencapai Rp130 miliar. Terminal tersebut, menurut Herman, akan menjadi terminal terbesar se-Jabodetabek.

Pemkot Depok sendiri, menurut Dindin, hanya bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan terminal tersebut. “Lahannya sudah tersedia sekitar 10,1 hektare,” kata Dindin tanpa menyebut besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut.

Wakil Walikota Yuyun Wirasaputra pernah menjelaskan bahwa Pemkot Depok mengalokasikan dana Rp12,2 miliar untuk pengadaan lahan terminal Jatijajar tahap pertama. Sedangkan untuk studi kelayakan jalan penunjang dialokasikan Rp285.760.000.

Rencana pembangunan terminal Jatijajar menurut sejumlah kalangan harus segera terealisasi karena dinilai merupakan jawaban atas salah satu tuntutan warga yang mengeluhkan kemacetan di Kota Depok.

Rancana strategis

Pemkot Depok memang telah lama menggagas pembangunan terminal baru yang merupakan salah satu rencana strategis pembangunan Kota Depok guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, yakni dengan membangun terminal tipe A.

Pemkot sudah merencanakan relokasi sejak 2003 setelah Terminal Margonda dianggap tak lagi layak. Setelah mempertimbangkan tiga calon lokasi, pada tahun 2004 diputuskan lokasi Jatijajar sebagai terminal baru.

Keputusan Jatijajar sebagai lokasi terminal baru diambil setelah instansi terkait melakukan pengkajian dan seleksi terhadap tiga lokasi yang sebelumnya dianggap potensial sebagai lokasi terminal baru Depok. Ketiga lokasi itu adalah sebidang lahan di Kelurahan Jatijajar, Cilangkap, serta lahan RRI Kelurahan Cisalak, Sukmajaya.

Dindin membenarkan bahwa terminal Jatijajar nantinya memiliki tipe A. “Jadi nantinya sebagian besar bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) akan dialihkan ke sana. Termasuk sebagian angkot yang berada di jalur timur,” kata Dindin.

Mengenai kepastian proyek terminal mulai dilaksanakan, Dindin tidak bisa memastikan. “Ini kan proyek dari pemerintah pusat. Kalau Pemkot sih berharap bisa segera dilakukan.”

Karena pembangunan terminal Jatijajar merupakan proyek pemerintah pusat, Dindin mengatakan semua proses pengerjaan, mulai dari lelang hingga selesainya terminal itu, semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat. “Sekarag lelangnya belum mulai,” ujarnya.

Dengan dibangunnya terminal Jatijajar, dia mengharapkan beban kemacetan yang selama ini ditanggung Jalan Margonda bisa berkurang. Selama ini semua bus dan angkot masuk ke terminal Depok. Padahal kapasitas yang dipunyai terminal satu-satunya di Depok itu tidak mencukupi.

“Luas terminal Depok hanya 2,5 hektare. Kalau terminal Jatijajar dibangun, luasnya empat kali luas terminal Depok,” tandasnya.

Walaupun terminal Jatijajar akan dibangun, namun Dindin memastikan bahwa terminal Depok akan tetap difungsikan. “Sebagian angkot masih akan masuk terminal Depok. Begitu juga sebagian bus juga akan ada di terminal Depok. Kita aturlah bagaimana rutenya,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai masalah Pedagang Kaki Lima yang saat ada di terminal Depok, apakah mereka akan direlokasi ke terminal Jatijajar, Dindin mengatakan bahwa itu bukan kewajiban DLLAJ.

“Pedagang itu nanti akan pindah sendiri. Yang pasti DLLAJ hingga saat ini akan terus melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi terminal kepada fungsi aslinya,” jelasnya. Penertiban menurutnya, akan dilakukan terhadap bangunan liar yang tidak sesuai site plan.

Dana jalan 2008 Rp46 miliar

Monitor Depok, 22 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Kendati saat ini kondisi jalan di Depok masih sangat parah, namun Pemkot Depok hanya menganggarkan Rp46 miliar untuk perbaikan jalan di seluruh Depok pada tahun ini.

Anggaran Rp46 miliar itu khusus untuk perbaikan jalan utama, sedangkan dana untuk jalan lingkungan dialokasikan sebesar Rp26 miliar. Masih kecilnya anggaran perbaikan jalan tersebut, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Depok, Herman Hidayat, terkait kemampuan APBD Depok yang memang terbatas. “APBD kita masih kecil. Jadi alokasi untuk perbaikan jalan juga terbatas,” ujar Herman saat ditemui wartawan di ruangannya, kemarin.

Dia mengatakan, anggaran Rp46 miliar yang diperuntukkan bagi perbaikan jalan utama dan dikelola oleh bidang Bina Marga, sebenarnya mengalami kenaikan. “Tahun lalu anggarannya Rp42 miliar. Jadi ada kenaikan sedikitlah,” jelasnya.

Dari beberapa jalan yang akan diperbaiki, di antaranya pelebaran Jl Margonda, lanjutan perbaikan Jl Bahagia-Keadilan, Jl Kemakmuran, pembangunan Jl Tembus ARH – Dewi Sartika, serta pembangunan Jl Alternatif ke TPA Cipayung.

Herman mengakui jalan di Depok saat ini hanya sekitar 30% yang layak pakai, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak.

Dia memperkirakan, jika seluruh jalan harus diperbaiki, membutuhkan anggaran sedikitnya Rp1,5 triliun. “Itu sama dengan APBD Depok selama dua tahun, dengan catatan, seluruh APBD Depok dialokasikan untuk perbaikan jalan. Lalu bagaimana dengan bagian lain.”

Peresmian Fly Over ARH, Tunggu keputusan Menteri PU

Monitor Depok, 13 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pengoperasian Fly Over Jl Arief Rahman Hakim (ARH) untuk umum oleh Departemen Pekerjaan Umum masih menunggu kesediaan Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto meresmikannya Sejauh ini pengerjaan proyek sudah rampung 100% dan layak digunakan untuk masyarakat umum.

Demikian hal ini diungkapkan Kepala Dinas PU Kota Depok, Herman Hidayat, belum lama ini. “Serah terima dari PT Waskita sebagai kontraktor pelaksana proyek kepada Departemen PU sudah dilakukan pada 4 Februari lalu. Sekarang tinggal kepastian dari Departemen PU apakah Menteri PU bersedia meresmikan atau tidak. Kalau beliau tidak sempat, mungkin yang meresmikan Walikota,” ujarnya.

Proyek Fly Over ARH, menurut Herman, menghabiskan dana sebesar Rp75 miliar, masing-masing Rp64 miliar untuk konstruksi dan Rp11 miliar untuk pembebasan lahan.

“Dana pembangunan konstruksi berasal dari APBN, sedangkan untuk lahan dari APBD Depok dan APBD provinsi,” jelasnya. Saat peresmian, menurut Herman, fly over tersebut bisa langsung digunakan.

Selain Fly Over ARH yang sudah rampung pengerjaannya, Kepala Dinas PU mengatakan ada beberapa titik lagi di Depok yang perlu dibangun proyek serupa, guna mengurangi tingkat kemacetan. “Yang jelas adalah di Jl Dewi Sartika, selain itu ada juga rencana membangun fly over di Citayam dan sekitar Jatijajar, tempat rencana pembangunan terminal baru,” katanya.

Herman mengatakan, Dinas PU sendiri menginginkan agar pembangunan fly over di Jl Dewi Sartika dilakukan secepatnya. “Kalau bisa malah tahun ini. Namun semua tergantung dari anggaran, karena masih banyak prioritas pembangunan fisik lain yang harus direalisasikan,” katanya.

Anggaran Dinas PU sendiri dari APBD tahun ini, menurut Herman, hanya sekitar Rp129 miliar. “Itu untuk bangun satu fly over saja sudah habis. Bisa-bisa proyek yang lain jadi nggak kebagian.”

Untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar Jl Dewi Sartika dan Jl Margonda, Herman menjelaskan solusi jangka pendek adalah membangun jalan tembus dari Jl Dewi Sartika menuju ke Jl Arief Rahman Hakim. “Jadi nantinya angkot yang menuju arah barat, seperti Sawangan dan Limo nggak lewat Margonda lagi,” tuturnya.(m-5)

Proyek pembangunan jalan tembus itu akan dilakukan dalam tahun ini. “Untuk pembebasan lahannya saya nggak ingat anggarannya berapa. Tapi untuk fisik anggarannya Rp11 miliar,” ungkap Herman yang menambahkan lebar jalan tersebut sekitar 12 meter denan panjang 1.200 meter.

Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tembus tersebut, kata Herman, sebagain besar milik PT Kereta Api. “Dari mereka (PT. Kereta Api-Red) nggak masalah karena kami sudah berkoordinasi,” ujarnya.

Hujan seharian, Depok kebanjiran

Monitor Depok, 2 Februari 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Sebagian besar wilayah Depok, kemarin kembali tergenang air setelah diguyur hujan hampir seharian, kemarin hingga membuat repot warga yang rumah dan lingkungan terendam.

Di ruas Jalan Raya Margonda, misalnya, genangan air terdapat di beberapa titik a.l sekitar pom bensin dekat Jl Juanda dan halte UI dengan ketinggian genangan hingga 20 cm “Emang sih banjirnya nggak lama, tapi kan ini jalan utama. Sama aja memperlihatkan ketidakbecusan dinas terkait Pemkot Depok dalam urusan drainase kota. Dibenahin dong,” cetus Rina, warga Depok yang tengah berteduh di pinggiran pertokoan Margonda, kemarin.

Genangan juga terlihat di sekitar pertigaan Jl Margonda dan Jl Siliwangi. Hampir separuh jalan terendam air. Akibatnya kemacetan lalulintas tak dapat dihindari karena para kendaraan berjalan sangat pelan.

“Ya…beginilah kalau hujan lebat. Bisa dipastikan Margonda bakalan banjir,” ujar Rudi, seorang pemilik toko di Margonda. Menurutnya, perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemkot beberapa waktu lalu justru semakin memicu banjir saat hujan.

“Gimana nggak banjir, kalau jalannya dilebarin, tapi drainase tidak diperbaiki,” ujar Rudi. Pemilik usaha fotokopi itu menilai pemkot Depok kurang serius membenahi drainase. Di sekitar Stasiun Pondok Cina, air juga terlihat menggenangi ruas jalan. Tinggi air antara setumit sampai selutut kaki orang dewasa. Tidak hanya ruas jalan, kawasan pemukiman warga di lingkungan ini juga terendam banjir.

Drainase buruk

Sementara itu di wilayah Kelurahan Gandul, ketinggian air di sejumlah kali maupun saluran air di sejumlah lingkungan setempat cukup tinggi, namun tidak sampai meluap ke jalan maupun perumahan warga. “Ini belum bisa dikatakan banjir. Air tidak sampai menggenangi rumah warga, ” kata Ketua RT 18/04, Gandul, Ipong.

Genangan air memang terdapat di sejumlah titik di Jl Raya Gandul. Genangan air disebabkan drainase yang buruk dan banyaknya titik jalan yang rusak berupa lubang di lokasi tersebut. “Namun secara umum, ini bukan banjir,” kata Ipong.

Pantauan Monde menunjukkan genangan air di sejumlah wilayah lain di Kecamatan Limo seperti di Grogol, Krukut, Limo, dan Meruyung, juga disebabkan buruknya drainase dan banyaknya jalan rusak.

Langganan banjir di Kecamatan Cimanggis, Perumahan Bungkit Cengkeh I banjir juga kembali terjadi. Perumahan yang menjadi langganan banjir lantaran jebolnya tanggul Kali Laya, kali ini juga kembali terendam air.

Walaupun tanggul Kali Laya telah selesai dibenahi, tetapi hujan yang melanda Depok seharian penuh tak kuasa menahan arus air di sekitar jalan lingkungan perumahan Bukit Cengkeh tersebut.

“Memang Kali Laya sudah selesai dibenahi, tetapi jalan di lingkungan kalau hujan deras seperti ini masih tetap banjir, apalagi hujan sekarang nggak berhenti seharian penuh,” jelas Siswanto salah seorang warga Bukit Cengkeh I kepada Monde kemarin.

Menurutnya banjir yang melanda Bukit Cengkeh kali ini dikarenakan masih banyaknya sisa-sisa lumpur akibat banjir besar beberapa waktu lalu yang terbawa dari Kali Laya sehingga bila hujan deras datang, banjirpun terjadi.

“Walaupun nggak sampai masuk ke rumah tetapi banjir luamayan tinggi, bisa sampai sedengkul orang dewasa,“ tutur Siswanto.

Titik banjir lainnya juga terjadi di sekitar jalan tembus Sentosa-Juanda. Jalan yang baru saja dibenahi tersebut terlihat tergenang air hingga sebetis orang dewasa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Herman Hidayat yang dihubungi Monde kemarin untuk dimintai komentarnya mengenai penanganan banjir di Depok, saat dihubungi ternyata teleponnya dalam keadaan tidak aktif.

Legislatif harapkan pengerjaan proyek mulai Mei

Monitor Depok, 1 Februari 2008

DEPOK, MONDE: Anggota Komisi C DPRD Depok, Siswanto mengharapkan agar proyek pekerjaan umum di Kota Depok, bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2008.

“Kami minta pertengahan 2008 pembangunan fisik sudah dimulai dan diharapkan lelang proyeknya sudah dilaksanakan pada bulan April,” kata Siswanto, kemarin.

Ia menjelaskan pada tahun anggaran 2007, pelaksanaan proyek sangat terlambat dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2007. Sehingga hasilnya jauh dari harapan dan kualitasnya rendah.

Oleh karena itu, kata Siswanto, untuk APBD 2008 diharapkan pelaksanaan pembangunan proyek agar dimulai pada pertengahan tahun.

Sudah dilelang

Menurut laporan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok, untuk semua proyek tahun 2008 sudah dilaksanakan lelang Detail Engineering Design (DED) sekitar bulan Desember 2007.

Untuk itu Komisi C telah memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Depok, Senin (28/1) lalu, untuk membicarakan masalah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PU Depok, Herman Hidayat optimis pengerjaan proyek APBD 2008 akan dilaksanakan sesuai harapan DPRD Depok.

“Mudah-mudahan pelaksanaan proyek akan dilaksanakan pada bulan Mei,” ujarnya tulis Antara.

Sementara itu Kabid Bina Program DPU Depok, Enco Kuryasa mengatakan untuk APBD 2008, total proyek yang ada di DPU Depok, sebanyak 335 proyek dari tiga bidang yaitu Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya (CK), Bina Marga (BM) dengan total anggaran proyek sebesar Rp129 miliar.

“Rencana pembangunan APBD 2008, sudah kita ajukan ke DPRD dan dipaparkan ke Komisi C,” ujar Enco.

Ke-335 proyek tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, drainase, betonisasi jalan dan normalisasi saluran air termasuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih, dengan total anggaran sekitar Rp560 juta.

Sedangkan untuk Bina Program (BP) hanya pengawasan dan Detail engeenering Design (DED).

Januari 2008

Imbangi lalulintas Depo KRL, Pemkot Depok rintis fly over Dewi Sartika

Monitor Depok, 25 Januari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok berencana membangun jalan layang (fly over) di Jl Dewi Sartika, Pancoran Mas guna mengantisipasi makin parahnya kemacetan menyusul mulai beroperasinya Depo Kereta Rel Listrik (KRL) Depok.

“Makin tingginya volume kereta yang akan melintas maka Pemkot akan membangun fly over yang melintasi Jl Dewi Sartika seperti di Jl Arif Rahman Hakim (ARH),” ujar Kepala Dinas PU Kota Depok Herman Hidayat, kemarin.

Menurutnya, dengan resmi beroperasinya Depo KRL terbesar di Asia Tenggara tersebut, diperkirakan perjalanan kereta api akan semakin padat sehingga memacetkan lalu lintas di Jl Dewi Sartika.

“Soalnya semua KRL yang beroperasi di Jabodetabek akan menginap dan diperbaiki di Depo tersebut. Setiap pagi KRL akan berangkat dari Depo di Depok dan malam harinya pulang kembali menginap di Depo yang sama.”

Herman menambahkan, rencana pembangunan fly over akan dimulai dari Jl Siliwangi hingga Jl Raya Tanah Baru. Namun realisasinya tergantung kemampuan anggaran Pemkot Depok. “Yang jelas belum bisa dimulai tahun ini, diperkirakan mulai tahun 2009.”

Untuk pembiayaannya, lanjut dia, akan berasal dari APBD. “Tapi kami juga akan berkoordinasi dengan Departemen PU untuk dapat membantu soal anggaran.”

Namun Herman belum bisa merinci anggaran pembangunan fly over Jl Dewi Sartika yang diperkirakan cukup besar itu.

Jalan tembus

Untuk mengatasi kemacetan di Jl Dewi Sartika dalam jangka pendek, lanjut Herman, Pemkot akan membangun jalan tembus sejajar rel KA dari Jl Dewi Sartika menuju Jl Arif Rahman Hakim. “Jalan itu nantinya menjadi rute alternatif menuju Jl Margonda.”

Lokasi jalan tembus tepat di pinggir rel antara pintu kereta Jl Dewi Sartika sampai Stasiun Depok Baru. “Jadi jalan tembus tersebut akan melewati Kampung Lio di Kelurahan Depok.”

Jalan tembus sepanjang 1,2 km dengan lebar 15 meter akan dibuat dua jalur. Pembebasan lahan pada bulan Maret hingga April 2008 sedangkan konstruksinya mulai pertengahan 2008. “Pembangunan jalan tembus itu butuh dana sekitar Rp3 miliar,” kata Herman.

Ketua Komisi C DPRD Depok Mazhab HM mendukung penuh rencana pembangunan fly over Dewi Sartika. “Sebetulnya DPRD sudah mengusulkan fly over itu sejak lama.”

Upaya mengatasi kemacetan di Depok memang harus segera dilakukan karena masalah yang krusial. “Kalau tidak bisa diatasi, minimal harus dikurangi.”

Mazhab menilai fly over Dewi Sartika seharusnya dibangun sejak dulu. “Dengan sudah beroperasinya Depo KRL, tentu kemacetan makin parah. Seharusnya selesaikan dulu fly over baru Depo dioperasikan,” katanya seraya juga mengakui tak ada kata terlambat.

Sementara itu menyinggung pembangunan fly over ARH yang lokasinya dekat Stasiun Depok Baru, Herman menjelaskan akan selesai dalam waktu dekat dan segera digunakan. Proyek itu telah berjalan 18 bulan dengan menelan anggaran Rp62 miliar, kini pengerjaannya sudah 99%. “Sekarang masuk tahap finishing. Rencananya dioperasikan awal Februari 2008.”

Rampungnya fly over ARH diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jl ARH dan Jl Margonda.(m-5)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: