Profil Tokoh DEPOK

Kania Parwati

Kania Parwati MSi.

Januari 2008

DKLH sosialisasi soal limbah RSUD

Monitor Depok, 25 Januari 2008

SAWANGAN,MONDE: Kekhawatiran warga Sawangan akan adanya limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok kini terjawab semuanya, kemarin.

Pasalnya jajaran staf Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok menggelar sosialisasi mengenai masalah itu di aula Kelurahan Sawangan

Araca tersebut dihadiri Kepala Seksi Pencegahan Perusakan Lingkungan DKLH Kania Parwati, pakar limbah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta Anto Trisugiarto, staf RSUD Kristi, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Dudi Konadi, Camat Sawangan Usman Haliyana, Lurah Sawangan Agus Suganda, tokoh masyarakat Sawangan, serta puluhan warga.

Kania memaparkan kepada puluhan warga Sawangan bagaimana cara kinerja limbah RSUD sehingga dapat dimanfaatkan kembali. “Limbah RSUD itu bentuknya cair dan padat, dimana harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan ekosistem lingkungan,” tandasnya.

Semua rumah sakit yang ada Depok ini semuanya tidak bermasalah karena setiap tahunnya tim dari DKLH selalu memantau perkembangan untuk menghindari terjadinya kebocoran pada saluran pembuangan limbah.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sawangan Adjat Sudrajat mengatakan menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi sehingga warga mengetahui permasalahan sebenarnya.

“Saya punya saran agar pihak DKLH memberikan kopian Amdal kepada tokoh masyarakat yang mewakili warga Sawangan.”(m-10)

November 2006

Konsep Produksi Bersih cegah alam rusak

Monitor Depok, 28 November 2006

SUKMAJAYA, MONDE : Konsep Produksi Bersih perlu diimplementasikan guna mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

“DKLH sebenarnya telah menyosialisasikan dan mempromosikan konsep Peduli Bersih tidak hanya secara langsung kepada seluruh stakeholders, namun dilakukan pula dengan cara tidak langsung melalui kecamatan dan LSM,” ungkap Kasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan DKLH Depok Kania Parwati.

Dalam kaitan itu, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok kemarin menggelar Workshop Produksi Bersih di Graha Insan Cita, Baktijaya Sukmajaya.

Berdasarkan definisi UNEF 1990, Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap proses dan jasa untuk meningkatkan eco-efisiensi serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan.

Peran masyarakat

Kania menambahkan, DKLH pun berusaha meningkatkan kemampuan SDM dan peran serta masyarakat melalui workshop dan sosialisasi produksi bersih, membuat rencana pilot project implementasi produksi bersih tingkat kota bagi industri dan UKM dan Usaha Mikro Kecil (UMK), serta memberikan dukungan intensif bagi perusahaan atau unit kegiatan yang telah menerapkan produksi bersih dengan baik.

Sasaran kegiatan ini adalah pelaksana pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan atau usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Sedangkan pesertanya petugas yang diberi wewenang mengambil keputusan serta pelaksana pengelola lingkungan dari kegiatan atau usaha yang terdiri dari UKM dan industri besar.

Pembicara dalam workshop ini Rolliyah (Kasubid Teknologi Perwawasan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/KLH), Kasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan DKLH Kania Parwanti, Training Spesialist Pusat Produksi Bersih Nasional Aris Nugrahanto, CV Citra Mandiri Makmur (CMM) Konsultan Amdal dan IPAL Dono Yogantoro, dan Kabid Pengembangan Produk Paguyuban UKM Depok Maria Gigih Sandy.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan produksi bersih yaitu manfaat ekonomi dengan berkurangnya konsumsi bahan baku, air, dan energi, biaya dalam proses dan mengolah limbah, product reject, second-grade product, dan by-product, serta biaya-biaya sosial lainnya.

Manfaat terhadap lingkungan antara lain mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar, mencegah berpindahnya pencemar dari satu media ke media lain, dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.(m-9)

Oktober 2006

DKLH soal terminal Jatijajar: Izin Amdal tipe B, operasional tipe A


Monitor Depok, 29 Oktober 2006

CILIWUNG, MONDE: Perubahan tipe terminal Jatijajar dari B ke tipe A tak perlu dibarengi dengan perubahan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tipe B. Izin Amdal tipe B itu diperoleh dari Komisi Penilaian Amdal Kota Depok, meski dalam operasionalnya kelak terminal tipe A.

Kabid Pencegahan Dampak Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok, Joharuddin dan Kasi Pencegahan Dampak Lingkungan DKLH Depok Kania Parwati, mengatakan hal itu, kemarin.

Keduanya berbicara terkait dengan desakan DPRD kepada Walikota (Pemkot) agar perubahan tipe itu dikaji ulang.

Joharuddin mengatakan izin Amdal terminal Jatijajar termuat dalam pengesahan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) tanggal 20 desember 2005.

Pengesahan itu diteken oleh Plt Walikota Depok Warma Sutarman. Pembebasan lahan terminal tahap keduanya memakai ABT 2006 senilai Rp14 miliar. Terminal ini dirancang seluas 107.195 m2.

“Izin Amdal-nya memang untuk tipe B tapi kalau dilihat dari luas area terminal dan kendaraan yang akan masuk ke terminal Jatijajar itu sudah masuk tipe A,” ujarnya kepada Monde, kemarin.

Terminal tipe B, katanya, memiliki fungsi dan peran menampung keluar masuknya kendaraan antarkota dalam provinsi.

Oleh karena itu, ujar Joharuddin lagi, terminal Jatijajar tak bisa dimasuki bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang selama ini biasa mangkal di Jl Raya Bogor.

Penjelasan Joharudin ini terkait salah satu rekomendasi Pantia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota tahun 2005 yang a.l mengenai rencana pembangunan terminal Jatijajar.

Pansus meminta perubahan rencana pembangunan terminal Induk Jatijajar dari tipe B ke tipe A dengan alokasi APBD TA 2005 agar dikaji ulang.

Kasi Pencegahan Dampak Lingkungan DKLH Depok Kania Parwati menambahkan, DKLH sendiri hanya bertindak sebagai bagian dalam Komisi Penilaian Amdal Kota Depok.

“Sama halnya dengan terminal Margonda yang Amdalnya tipe C, tapi operasionalnya masuk tipe B. Tampaknya, demikian juga terminal Jatijajar,” tandasnya.

Dalam dokumen Amdal tersebut, kata Kania, juga memuat hasil analisis lebih lanjut tentang dibangunnya terminal Jatijajar a.l mengenai dampak sosial dan dampak lalu lintas.

Draf UKL/UPL terminal disusun oleh PT Exindo Geomatika, konsultan dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), yang jadi pemenang dalam proses lelang.

Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No17/2001 mengenai wajib Amdal, menurut Kania, setiap terminal tipe A tidak wajib Amdal.

“Hasil sidang dan pengesahan Amdal terminal Jatijajar sendiri sudah kami konfirmasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Koordinasi

Terkait dengan pembangunan terminal induk Jatijajar Dewan meminta kepada Walikota (Pemkot) agar mengkomunikasikannya dengan Dewan.

Dewan memandang rencana pengubahan tipe dari B ke A, harus dibarengi dengan perbaikan banyak hal.

Dengan tipe A diharapkan di terminal tersebut dapat menampung seluruh pool trayek antar provinsi. Tipe ini setidaknya dapat disamakan dengan terminal Kampung Rambutan.

“Dengan pengubahan tipe tersebut maka bangunan dan penempatan trayek bisa tertata dengan baik,” ujar Hasbullah, anggota Komisi C dari FPAN.

Pengoperasian terminal Jatijajar ini dijadwalkan tahun 2007.

Oleh karena itu, katanya, seyogianya perubahan tipe itu dibarengi dengan penyesuaian Amdal dari tipe B ke tipe A. “Jangan sampai tipe B, tapi justru pemakaiannya tipe A,” tandas Hasbullah, karena hal itu tentu menyangkut kapasitas daya tampung.

“Jadi perubahan tipe B ke A harus dikaji ulang karena harus disesuaikan dengan izin dan Amdalnya,” tandas dia lagi.

Sampai sekarang, kata Hasbullah, perubahan tipe dari B ke A belum dikaji dan disampaikan kepada Dewan.

Dewan mengaharapkan agar Walikota atau Pemkot segera mensosialisasikan tata ruang transportasi yang terintegrasi, termasuk masalah trayek di Depok.

Dengan transportasi yang terintegrasi, katanya, diharapkan dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan jasa transportasi.(m-2/m-8)

September 2006

Hasil rapat di ruang Sekda: Indocentral tak punya izin UKL dari DKLH

Monitor Depok, 10 September 2006

BALAIKOTA, MONDE: Peternakan ayam eks PT Indocentral yang keberadaannya jadi pro-kontra, diketahui belum memiliki Izin Usaha Pengelolaan Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) dari Dinas Kebersihan & Lingkungan Hidup (DKLH).

Peternakan ayam di Sukatani, Cimanggis, itu telah beroperasi sejak tahun 1970-an dan keberadaannya jadi pro-kontra di kalangan masyarakat sekitar lokasi peternakan.

Perusahaan peternakan ayam ini diduga hanya mengantongi izin dari Kabupaten Bogor saat Depok masih menjadi Kota Admistratif.

Kabid Amdal DKLH, Kania Parwati mengatakan hal itu. Peternakan ayam seluas 5 hektare ini, katanya, baru menyampaikan draf UKL UPL ke DKLH, Juli 2006.

Dia mengatakan, izin UKL UPL belum dikeluarkan DKLH, yang sangat erat kaitannya dengan draf UKL UPL yang disampaikan eks PT Indocentral, masih dikaji.

“Hingga sekarang, DKLH belum pernah menerbitkan izin UKL UPL ke peternakan Indocentral. Itu karena UKL UPL yang mereka susun dan sampaikan ke kami harus dikaji dulu, apalagi ada kasus kalau warga sekitarnya ada yang protes,” ujar Kania pada Monde, kemarin, seusai rapat membahas eks PT Indocentral.

Rapat itu diselenggarakan di Kantor Sekda a.l. dihadiri Sekda Winwin Winantika, Kabag Bagian Perekonomian Zalvinus Irwan, Kabid Amdal DKLH Kania Parwati, Camat Cimanggis Lutfi Fauzi dan perwakilan Disperindag.

Kajian mendalam

Oleh karena itu, katanya, UKL UPL yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan izin HO yang telah habis 8 Juli 2006, perlu dikaji mendalam. Izin HO ini dikeluarkan Dinas Perdagangan dan Perindustri (Disperindag), guna mendapat izin perpanjangan usaha peternakan tersebut.

Tapi, izin HO itu masih dalam proses pengkajian.

Bagaimana kajiannya? Kajian tersebut, kata Kania, akan tetap mengacu dan berpedoman pada Perda 12/2001 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Tak hanya itu, katanya, draf UKL UPL yang disampaikan pun harus melampirkan izin tetangga a.l. dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

“Berdasarkan data teknis yang kami terima, mereka (Indosentral, Red) dari 6 RW di sekitar lokasi peternakan, baru 2 RW yang setuju akan keberadaan peternakan,” katanya.

UKL UPL sendiri , katanya, termuat dalam UU 23/1997, yang a.l berisi ketentuan tentang keharusan setiap usaha yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan wajib mengantonggi UKL UPL. “Dampak yang dimaksudkan adalah dampak teknis seperti bau dan dampak sosial, misalnya menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat.”

Terpisah, Kabag Perekonomian, Zalvinus Irwan mengatakan kepada Monde, berdasarkan rapat pembahasan lanjutan tentang Indocentral di ruang rapat Sekda Depok, maka kelanjutan Indocentral diserahkan ke Disperindag.

“Semuanya tergantung Disperindag apakah akan memperpanjang izin HO Indocentral apa tidak. Hal ini karena sekarang sudah menyangkut soal teknis jadi yang dapat memutuskan adalah dinas yang terkait,” jelas Irwan.

Namun dia juga mengingatkan bahwa instansi terkait akan tetap mengacu persetujuan masyarakat sekitar peternakan. Mereka, katanya, ikut menentukan apakah izin HO dapat diperpanjang atau tidak.

“Untuk mendapat izin HO selain harus mendapatkan UKL UPL dari DKLH ‘kan juga harus mendapatkan izin dari tetangga. Oleh karena itu, kita tunggu bagaimana hasil kajian dari Disperindag,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa peternakan tersebut masih memiliki izin usaha perternakan sampai Febuari 2007. “Ini berarti, selain harus menunggu hasil kajian dari Disperindag, juga berlakunya izin usaha peternakan itu perlu diperhatikan…”

Sementara itu, Kepala Disperindag yang dihubungi tadi malam melalui pesawat telepon, tidak dapat memberi penjelasan. HP pejabat itu tak aktif.(m-2)

Juni 2006

6 Swasta di Depok belum punya UKL

Monitor Depok, 6 Juni 2006

DEPOK, MONDE: Sedikitnya enam tempat usaha berskala besar di Kota Depok belum memenuhi kewajibannya membuat dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan) untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Kasie Pencegahan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Kania Parwati, mengakui adanya enam institusi bisnis yang belum memiliki dokumen UKL/UPL.

Tapi dia enggan menyebutkan secara rinci keenam institusi bisnis tersebut. Hanya dia menyebutkan institusi itu a.l. bergerak dalam bidang kesehatan, perbelanjaan, rumah makan, serta pabrik yang menghasilkan logam.

“Saya tidak bisa menyebutkan. Yang jelas, kami sudah meminta agar para pengelola [institusi bisnis itu] segera membuat dokumen UKL/UPL demi mengatasi potensi dampak yang ditimbulkannya,” tutur Kania kepada Monde di kantornya, kemarin. Tapi saat didesak pun, dia enggan menyebutkan nama perusahaan itu.

Kania Parwati menyebutkan kewajiban membuat dokumen UKL/UPL tertuang dalam Kepmen LH No 86 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan UKL dan UPL.

“Meski ini tidak disebutkan sanksinya, tapi UKL/UPL merupakan kewajiban untuk dipenuhi.”

Ditambahkannya, dokumen UKL/UPL bukan hanya terkait dengan masalah limbah, melainkan banyak faktor seperti kemacetan, masalah tenaga kerja, serta dampak sosial lainnya.

Berdasarkan pantauan Monde di lapangan, kemacetan merupakan problem sehari-hari yang dihadapi kota ini, utamanya di Jl Margonda Raya dan Jl Arief Rahman Hakim.

Ketiadaan jembatan penyeberangan dan disiplin angkot merupakan salah satu penyebab kemacetan tersebut.

Dalam menilai dokumen UKL/UPL, kata dia, dilibatkan sejumlah instansi terkait a.l. DKLH, Dinas PU, DLLAJ, Distakotbang yang tergabung dalam Komisi UKL/UPL. “Komisi ini bersidang satu kali dengan meminta masukan instansi terkait yang tergabung di dalamnya.”

Kania menjelaskan, dokumen UKL/UPL merupakan satu tingkat di bawah dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan), berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dokumen Amdal tertuang dalam Kepmen LH No 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun Monde, secara terpisah, keenam institusi bisnis itu meliputi SPBU di kawasan Buperta Cibubur, Rumah Makan Jepang Hanamasa di Cibubur, Toko Buku Gramedia di Jl Margonda Raya, RS Puri Cinere, Mal Cinere, serta PT Mitra Jumindo di Kelapa Dua Cimanggis.(sb)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: