Profil Tokoh DEPOK

Linda Ratna

Linda Ratna

Januari 2008

Proyek penunjukan langsung (PL); ‘Memang tak harus diumumkan’

Monitor Depok, 6 Januari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok membantah tudingan sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Kota Depok soal tidak transparannya pelaksanaan sistem Penunjukan langsung (PL), khususnya 126 proyek, yang dilakukan Dinas PU.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Kabag Adpem) Kota Depok, Linda Ratna menjelaskan, mekanisme PL sudah dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku. “Untuk penunjukan langsung memang tidak harus diumumkan di media massa namun tetap ada di papan pengumuman Pemkot kok,” ujarnya, kemarin.

Menurut Linda, hal tersebut memang sudah diatur dalam mekanisme lelang, berdasarkan prinsip penyederhanaan yang terdapat dalam Keppres Nomor 80/2003 jo Perpres 8/2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa, lanjut dia, proses penunjukan langsung dilakukan untuk proyek senilai Rp5 juta hingga Rp50 juta. Sedangkan untuk proyek senilai Rp50 juta-Rp100 juta dilakukan proses pemilihan langsung.

“Untuk proyek di atas Rp100 juta baru dilakukan proses tender,” jelas Linda.

Dia menambahkan dalam proses penunjukan langsung dan pemilihan langsung, panitia harus mencari perusahaan yang berkompeten dan sudah berpengalaman.

Papan pengumuman

“Khusus untuk pemilihan langsung, minimal harus ada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan tersebut kemudian diseleksi oleh panitia yang memang berwenang untuk itu.”

Dalam prosesnya, lanjut Linda, ketiga perusahaan yang ditunjuk untuk ikut proses pemilihan langsung diminta memasukkan penawarannya masing-masing. Hasil dari proses pemilihan langsung itu, cukup diumumkan melalui papan pengumuman, tidak harus melalui media massa.

“Masyarakat harus memahami hal tersebut, bahwa yang memerlukan pengumuman itu adalah proses yang ditenderkan, bukan proses penunjukan langsung atau proses pemilihan.”

Linda sendiri mengaku tidak ingat jumlah proyek di Depok yang melalui mekanisme penunjukan langsung dan pemilihan langsung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok, Herman Hidayat belum bisa dikonfirmasi Monde. “Bapak sedang rapat,” seorang stafnya. Dalam upaya konfirmasi ini, Monde juga mencoba menghubungi ponsel pejabat itu, tapi juga tak kunjung diangkat.

Sementara itu salah seorang pengusaha jasa konstruksi di Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, walaupun dalam aturannya proses penunjukan langsung, panitia tidak harus mengumumkan pemenangnya, namun sebaiknya hal itu tetap dilakukan demi transparansi dan kepentingan publik.

“Ini semata untuk mengurangi banyaknya ketidakpuasan dari para pengusaha yang tidak dapat proyek, agar mereka juga tahu siapa yang ditunjuk untuk proyek-proyek tersebut,” ujarnya.

Pengusaha yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi dan perkebunan itu menilai Depok adalah kota yang kecil dibandingkan Jakarta. “Jadi sudah saatnya membiasakan diri untuk terbuka. Jangan sampai Pemkot masih menggunakan paradigma lama yang tertutup terhadap segala hal,” kata Pradi.

Sebelumnya sejumlah kalangan pengusaha jasa konstruksi di Kota Depok meminta adanya transparansi terhadap pelaksanaan tender dengan sistem penunjukan langsung (PL), khususnya terhadap 126 proyek yang dilakukan Dinas PU (Monde 15/1).(m-5)

Desember 2007

Tender di Damkar dibatalkan. Kabag Adpem Setda Depok: Ada kesalahan…

Monitor Depok, 17 Desember 2007

DEPOK RAYA, MONDE: Proyek pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) senilai Rp 845 juta akhirnya dibatalkan, menyusul ditemukannya ketidaklengkapan admistrasi yang membuat tender diwarnai kisruh.

Pengumuman pembatalan itu tertuang dalam surat surat jawaban sanggah banding dari Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Nomor 6201/738-Adm. Pemb tertanggal 5 Desember 2007. Surat itu ditujukan kepada CV Ervina Pratama, yang dipimpin Vicky Supit. Pengusaha Depok ini mempersoalkan tender tersebut karena dianggap menyalahi prosedur berlaku…

Dalam surat tersebut tertulis mengenai pakta integritas bahwa benar terdapat kelalaian panitia dalam melakukan evaluasi. Hal ini lantaran dalam dokumen pelelangan mengenai dokumen kualifikasi tak mencantumkan pakta integritas. Padahal hal itu semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen kualifikasi.

Salah prosedur

“Memang ada kesalahan prosedur,” kata Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Depok, Linda Ratna, kemarin. Ia pun menambahkan pakta intergritas memang tak terlampir, sehingga CV Ervina Pratama mempersoalkannya.

Melalui pengkajian mendalam, katanya, akhirnya proyek atau tender pengadaan mobil Damkar tersebut dibatalkan.

Dalam pengkajian itu a.l., katanya, ditemukan bahwa CV Henfin Bersaudara, yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang, ternyata tak melampirkan pakta integritas yang sudah diteken panitia.

Pakta integritas menjadi salah satu syarat administrasi penting dan mesti dilampirkan pengguna barang dan jasa…

Dengan dibatalkannya tender tersebut, tender ulang akan dilaksanakan pada tahun 2008.

“Melihat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, maka tender dilaksanakan tahun 2008,” kata Linda.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Damkar Kota Depok, M. Munir. Ia mengakui terjadi kesalahan dalam administrasi. “Kita akan lakukan tender kembali tahun depan, dan CV Henfin Bersaudara tidak mempersoalkan hal tersebut,” tutur Munir.

Vicky puas

Sementara itu Direktur CV Ervina Pratama, Vicky Supit, mengaku puas atas jawaban sanggah banding dari Walikota Depok yang membatalkan hasil tender tersebut.

“Di sini kami menilai bahwa Walikota telah mengambil kebijaksanaan yang pas…” kata Vicky. Pembatalan pemenang lelang (tender) tersebut, menurut dia, memiliki makna Walikota benar-benar mendengar aspirasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku…

Dari sisi lain, Vicky menyebutkan langkah yang dilakukan perusahaannya, bukan mau mencari-cari kesalahan pihak lain (CV Henfin Bersaudara), melainkan ingin menempatkan aturan harus ditegakkan. “Artinya, kami mau mengajak pelaksanaan lelang sesuai aturan main…”

Bila ada ketidakpuasan, menurut dia, peserta lelang seyogianya menempuh prosedur berlaku. “Saya sependapat dengan Kabag Adpem. Bila tak puas, harus pakai prosedur dan mekanisme berlaku. Tentunya dengan alasan yang juga benar dan sesuai dengan realitas dan fakta,” katanya.

Sebelumnya, Vicky Supit pernah mengajukan surat sanggahan kepada panitia lelang. Isi surat itu mempersoalkan lelang tender mobil Damkar, karena CV Henfin Bersaudara tidak melampirkan pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh panitia, tetapi melampirkan pakta integritas yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri.

“Seharusnya mereka gugur dan tidak bisa dievaluasi tapi kenyataannya, saat itu dimenangkan,” tutur Vicky.

Dalam Keppres 80 Pasal 1 ayat 21 pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang dan jasa, panitia pengadaan/penyedia barang dan jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa.(why)

November 2007

Stadion Merpati terus dibenahi, Menpora bantu dana Rp1 miliar

Monitor Depok, 26 November 2007

BALAIKOTA, MONDE: Menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim nanti, Persikad, salah satu calon peserta, mulai berbenah diri.

Manajemen tim kebanggaan warga Depok ini ancang-ancang membenahi Stadion Merpati, hingga memenuhi persyaratan, dengan memakai dana bantuan Menpora, Rp1 miliar.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adpem) Sekretariat Kota I Depok, Linda Ratna, mengatakan hal itu kepada Monde.

Renovasi Stadion Merpati sudah dimulai sejak bulan lalu.

“Memang ada semacam MoU antara Walikota Depok dengan Menpora berupa pemberian bantuan renovasi Stadion Merpati sebesar Rp 1 miliar,” ujar Linda.

Tentu saja dana itu tak mencukupi memperbaiki fasilitas stadion secara keseluruhan. Dana bantuan itu, menurut Linda, akan dipakai memperbaiki drainase lapangan.

“Kami sebenarnya juga mengajukan untuk lampu stadion, tapi tidak dikasih [Menpora],” katanya lagi.

Pemanfaatan dana Rp1 miliar, menurut Linda, ada tiga jenis kegiatan pekerjaan—yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan Rp60 juta.

Sisanya, Rp940 juta, menurut dia, adalah untuk biaya perbaikan drainase, rumput dan track lari stadion—yang kemudian ditenderkan.

Lebih lanjut Linda mengatakan dari hasil tender diperoleh pemenang yang memberikan penawaran Rp 722 juta. Oleh karena itu, katanya, di papan pengumuman pengerjaan proyek ditulis Rp722 juta. “Bukan Rp1 miliar,” tandasnya.

Melalui mekanisme itu, menurut dia, diperoleh efisiensi tender Rp217 juta. Mengingat dana itu berasal dari block grant dan bukan APBD, katanya, Pemkot menyurati Menpora menanyakan apakah dana itu bisa dipakai untuk memperbaiki fasilitas lainnya.

Ternyata, Menpora amat peduli dengan perbaikan fasilitas stadion di Depok, sehingga uang itu bisa dipakai untuk perbaikan parkir, renovasi tribun, dan pengecatan stadion. “Kalau sisanya untuk membuat lampu stadion nggak mungkin, karena harga lampu jauh lebih mahal,” jelasnya.

Saat ini di Stadion Merpati ada tiga jenis pengerjaan proyek, yaitu perbaikan drainase dan rumput lapangan, perbaikan tempat parker, serta perbaikan tribun. “Semuanya dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda,” katanya lagi.

Apakah sejauh ini tak ada penyunatan dana bantuan Menpora? Lindapun menjawab: “Semuanya sudah dilakukan sesuai aturan. Kami tak akan berani memotong uang negara untuk kepentingan pribadi, apalagi ini adalah duit APBN.”

Sementara itu Rahmat Hidayat, mantan Sekum Persikad yang juga salah seorang anggota formatur kepengurusan Persikad yang baru, mengatakan bahwa dari 16 tim Divisi I Liga Indonesia yang lolos ke Divisi Utama musim depan, maka peringkat Persikad dalam hal kelayakan stadion berada di peringkat sepuluh.

“Dari 16 tim tersebut, hanya 5 tim yang dinilai oleh BLI memiliki stadion yang layak, yaitu Persisam, Persikab, Gresik United, PSPS Pekanbaru, serta Persiba Balikpapan. Sementra Persikad dan 11 tim lainnya dinilai tidak punya stadion yang layak,” kata Rahmat.

Dia mengungkapkan bahwa penilaian itu mencakup 18 item penilaian, a.l : rumput, permukaan, parkir, tribun, ruang wasit, ruang pemain, ruang medis, ruang panpel, ruangan pers, serta ruangan TV. “Nilai Stadion Merpati hanya 47, padahal untuk bisa dikatakan layak minimal nilainya adalah 56,” papar Rahmat.(m-5)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: