Profil Tokoh DEPOK

Mien Hartarti

dr. Mien Hartarti

Juli 2008

Kuota Jamkesmas terbatas, 22.779 Warga miskin gigit jari

Monitor Depok, 15 Juli 2008

JL MARGONDA, MONDE: Sedikitnya 22.779 warga miskin Kota Depok tidak dapat menikmati dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dikarenakan terbatasnya kuota dari pemerintah pusat.

Kepala Dinkes Kota Depok Mien Hartarti, menuturkan bahwa untuk Kota Depok tahun ini hanya mendapatkan alokasi sebesar 137.221 jiwa. Angka itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il per 1 Juli 2008.

Padahal fakta di lapangan, tutur Mien, ang ka kemiskinan di Kota Depok, mencapai sedikitnya 160.000 jiwa.

Untungnya, warga miskin yang tak mendapat alokasi Jamkesmas akan tetap mendapatkan dana live saving. Mien mencontohkan warga yang berhak mendapat bantuan itu seperti warga miskin dan ibu yang harus melakukan proses persalinan secara tidak normal sehingga harus dioperasi.

“Ya, bagi warga miskin yang melahirkan dengan resiko tinggi sehingga harus operasi atau terjadi pendarahan yang jiwa ibu atau pun anak memang perlu diselamatkan. Maka pemerintah daerah dapat mengeluarkan dana bagi mereka meskipun tak terdapat dalam data jamkesmas,” kata Mien.

Sejumlah pedoman yang digunakan oleh Pemkot penerima dana jamkesmas, diantaranya survei yang dilakukan Bapeda, SKTM dari Dinkes, masukan dari sejumlah SKPD seperti halnya pesapon dan tukang sampah dari DKLH serta masukan dari sejumlah kelurahan.

Salah satu warga miskin yang tak dapat menikmati Jamkesmas adalah Rosidah. Ibu yang suaminya buruh lepas di sebuah pabrik sabun itu tinggal Suka Maju Baru.

Warga Cimanggis itu menyayangkan karena tak lagi terdaftar sebagai pengakses dana kesehatan cuma-cuma, padahal dirinya dulu tercatat dalam peserta Askeskin.

Sementara itu Kepala BPS Kota Depok Wasito, kepada Monde menuturkan untuk dua tahun belakangan ini pihaknya mengaku belum pernah melakukan sensus terbaru mengenai data warga miskin di Depok.

Wasito mencatat, survei terakhir pernah dilakukan tahun 2005, dengan jumlah warga miskin sekitar 137.999 jiwa.

Selain itu Pemkot Depok juga telah memiliki 14 kriteria seseorang dapat dikategorikan kelompok miskin. Jika, seseorang memiliki minimal sembilan kriteria dari yang ditetapkan maka mereka itu dapat dikategorikan sebagai kelompok miskin.(ina)

Kriteria kelompok miskin :

  • Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2/ per orang.
  • Jenis lantai tempat tinggal dari tanah, bambu, kayu murahan, semen kualitas jelek.
  • Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester.
  • Fasilitas tempat pembuangan air besar tidak memiliki atau menggunakan fasilitas  umum.
  • Sumber penerangan utama dalam rumah bukan listrik.
  • Sumber air minum sumur atau mata air yang tak terlindungi, atau pun air hujan.
  • Bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu, arang, atau juga minyak tanah.
  • Dalam mengkonsumsi daging, susu, ayam hanya satu satu kali dalam satu minggu  atau tak pernah mengkonsumsi sama sekali.
  • Tidak pernah membeli pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam satu  tahun atau hanya membeli satu setel dalam tiap tahunnya.
  • Hanya satu atau dua kali saja makan dalam sehari, untuk setiap anggota keluarga.
  • Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas atau pun poliklinik.
  • Lapangan pekerjaan utama rumah tangga sebagai petani dengan luas lahan kurang  dari 0,5 ha. Menjadi buruh tani, nelayan, buruh bangunan, pekerjaan lainnya tidak tetap atau tidak bekerja.
  • Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak tamat SD atau tidak sekolah sama sekali.
  • Tidak memiliki aset tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal  Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/tunai).

Maret 2008

Sulitnya ngurus Askeskin di Depok

Monitor Depok, 6 Maret 2008

Lagi, rakyat miskin Depok mengeluhkan rumit dan berbelit-belitnya pelayanan untuk mendapatkan asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin).

Lemahnya pendataan peserta oleh Bapeda menyebabkan belum keluarnya SK Walikota perihal peserta Askeskin juga disoal warga miskin.

“Terus terang kami merasa sangat dirugikan,” tandas Estu Pambudi (44) warga Jl Citandu Raya No.104 RT 05/02 Depok Timur, Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya kepada Monde di kantor Dinas Kesehatan, kemarin. “Dengan belum keluarnya SK peserta Askeskin kami yang dibikin ribet,” imbuhnya.

Menurut dia, proses untuk mendapatkan Askeskin susah dan sangat birokratis. Kalau orang yang agak berpendidikan dan sedikit mengerti mungkin mau urus ke sana ke mari. Tapi orang lemah akan susah mendapatkannya.

“Sementara orang yang ngurus Askeskin ini mayoritas orang-orang lemah yang pendidikannya kurang. Kalau begini caranya orang miskin yang sakit parah keburu mati duluan,” pungkasnya.

Estu mengaku sudah tidak punya pekerjaan tetap. Dia menderita sakit gagal ginjal dan musti rutin melakukan cuci darah. “Saya kalau nggak sakit kayak begini. Yang sebulan minimal ngeluarin biaya Rp5 juta, ngga main saya urus-urus beginian, inikan sama saja merendahkan harga diri,” keluhnya.

Bolak-balik

Untuk mengurus askeskin dia ditemani istrinya. Mereka dipimpong bolak-balik. “Dengan alasan ini-itu. Ada saja yang kurang. Kesel-kesel kayak pengen nabok aja rasanya. Belum lagi ongkos bolak-baliknya. Namanya kita butuh terpaksa ikutin aja,” tuturnya menahan rasa kesal.

Pantauan langsung di ruang pelayanan Askeskin, kemarin, mayoritas warga miskin terpaksa “balik kanan” lantaran berkas yang mereka bawa dianggap kurang.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mien Hartarti, mengatakan pengetatan dikeluarkannya Askeskin lantaran banyak pihak yang memanfaatkannya. Jadi yang diberikan hanya yang memenuhi kriteria. Selain itu mekanisme untuk tahun ini juga berbeda dengan tahun 2007.

“Tahun 2007 peserta Askeskin sebanyak 63.000. Untuk membantu warga miskin yang belum terdaftar maka diberlakukan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Dulu ini setara dengan Askeskin. Dananya dari pusat, parahnya banyak yang memanfaatkannya. Jadi SKTM berubah arti menjadi Surat Keterangan Tidak Malu.”

Kini, di tahun 2008, sebagaimana dijelaskan Mien, prosedur sudah berbeda. “Askeskin dibiayai Pemerintah Pusat, sedangkan SKTM berubah menjadi SKM (Surat Keterangan Miskin) dan dibiayai Pemerintah Daerah. Untuk Depok anggaran SKM 2008 senilai Rp35 miliar. Kalau semua dilayani, cukup nggak tuh. Makanya kita hati-hati.” Mien-pun mengakui belum ada SK Walikota yang menetapkan peserta Askeskin di Depok. “Tapi kita sudah mengusulkan jumlahnya sebanyak 137.000 peserta.”

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: