Profil Tokoh DEPOK

Muhammad Ronny Rudolf Mandalora

Muhammad Ronny Rudolf  Mandalora

Desember 2008

MHS bawa isu UPS ke KPK

Monitor Depok, 05 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Kemelut hasil tender pengadaan mesin UPS terus bergulir. PT Matra Hijau Selaras (MHS) diketahui telah membawa masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui suratnya No.012/MHS/XI/2008 meminta lembaga tersebut turun tangan menyusul adanya indikasi pelanggaran hukum dalam proses tender dan meminta pengumuman lelang tetap dibatalkan. Surat yang ditandatangani Direktur MHS, Naldi Zainal itu melampirkan tembusan surat surat sanggah banding No. 007/SandBand-MHS/XI/2008 yang ditujukan kepada Walikota Kota Depok.

MHS meminta KPK menindak lanjuti dengan segera karena sejak proses awal lelang pengadaan mesin tersebut menunujukkan adanya dugaan KKN, mark up harga, dan indikasi monopoli, sehingga pihaknya merasa diperlakukan tidak adil.

“Menindaklanjuti adanya praduga KKN dan hal-hal yang mengacu kepada memaksakan kehendak untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan kepentingan-kepentingan terselubung,” tulis surat itu.

Sebelumnya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok tetap bersikukuh bahwa tender proyek pengadaan mesin Unit Pengelolah Sampah (UPS) tidak melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2006.

Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemkot Depok, Wahyu Hidayat didampingi Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah DKLH, Yusmanto mengatakan dalam tender pengadaan mesin UPS pihaknya telah melakukan seluruh tahapan/proses, penayangan pengumuman lelang melalui media massa, pengambilan dokumen penawaran, penjelasan (aanwijzing) dan pemasukan dokumen penawaran. (Monde, 4 Desember).

Ketua Gakindo Martin Badri mengatakan tidak heran lelang tender mesin UPS yang menggunakan sistem nilai (merit point system) akhirnya bermasalah bahkan memunculkan adanya kecurigaan.

Dia menilai merit point system yang dipakai dalam tender proyek di atas Rp1 miliar paling berpotensi untuk digunakan pihak tertentu termasuk panitia lelang untuk meloloskan peserta tertentu pula.

“Mestinya untuk proyek sebesar itu, panitia lelang memakai system pra-kualifikasi, bukan merit point. Biarkan peserta tender yang lolos pra-kualifikasi bersaing harga,” katanya.

Tender mengadaan mesin UPS mulai digelar pada 21 Agustus 2008. Sebanyak tujuh perusahaan mendaftar menjadi peserta, sedangkan pemenang tender diumumkan pada 11 November.

Hasil tender tersebut tertuang melalui surat No. 146/18/PPBJ/Pengumuman/Mesin UPS/DKLH/XI/2008. Surat itu menetapkan PT Gexacom Intranusa sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp6,1 miliar.

MHS, perusahaan yang menawarkan harga terendah dalam tender tersebut melayangkan surat sanggahan banding kepada Walikota No. 007/Sangband-MHS/XI/2008 pada 25 November setelah tidak puas atas jawaban sanggahan pertama yang diberikan pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS.

Surat sanggahan pertama MHS mendapat tanggapan dari Yusmanto pada 18 November. Yusmanto menegaskan kalahnya PT MHS karena terbentur soal kemampuan dasar (KD) yang tidak mencukupi.

MHS berpendapat alasan tersebut mengada-ada dan bertentangan dengan Perpres No. 80 tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Kepres No. 80 tahun 2003 pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Forum mediasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok meminta Pemkot Depok menggelar forum mediasi guna mengakhiri kemelut hasil tender pengadaan mesin unit pengolahan sampam (UPS).

Plt Ketua Kadin Ronny RM menyesalkan terjadinya kisruh tender pengadaan mesin UPS tersebut. Dia menjelaskan tender bermasalah selalu terjadi selama Pemkot masih menggunakan sistem manual.

Dia menyarankan agar Pemkot menggelar forum mediasi dengan memanggil pihak pelaksana tender dan peserta lelang guna menjernihkan persoalan, sementara hasilnya disampaikan ke publik.

“Kadin menyarankan Pemkot mengkaji dan mengoreksi ulang proses tender karena bisa jadi ada kesalahan baik disengaja atau tidak. Yang jelas, program pengolahan sampah harus didukung semua pihak,” katanya.(aji/mj)

Oktober 2008

Kadin Depok: Penyaluran KUR perbankan lamban

Bisnis Indonesia Online, Kamis, 16 Oktober 2008
oleh : Tularji

DEPOK (Bisnis.com): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok menilai kinerja perbankan dalam menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini belum optimal menyusul rendahnya realisasi KUR sejak diluncurkan hingga September tahun ini.

Hasil Monitoring Bagian Perekonomian Pemkot Depok menyebutkan perbankan baru mengucurkan kredit KUR sebesar Rp20 miliar kepada 1.900 dari 120.000 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua Kadin Depok Bidang UMKM M. Ronny R.M mengatakan jumlah unit usaha kecil yang memanfaatkan fasilitas KUR perbankan belum sampai 1%, itu artinya fasilitas kredit tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

“Selain itu, yang perlu dicatat, jangan-jangan yang menerima KUR selama ini adalah UMKM yang sebelumnya sudah menerima fasilitas kredit perbankan,” katanya hari ini.

Kadin sendiri bakal menggelar bertemuan dengan perbankan di daerah ini guna membangun sinergi dalam rangka mendorong UMKM menyerap dana KUR. “Akhir Oktober ini, kami akan melakukan pertemuan dengan mereka (perbankan),” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Kota Depok Zalvinus Irwan mengatakan BRI tercatat sebagai bank paling gencar menyalurkan KUR dengan realisasi Rp11 miliar disusul  Mandiri Rp1,7 miliar dari Rp30 miliar yang dicadangkan.

Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat Rp1,75 miliar dari Rp2 miliar yang dicadangkan, sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) baru merealisasikan Rp1,35 miliar.

Sementara Bank Bukopin menyalurkan dana KUR senilai Rp600 juta. Namun, BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia belum memberikan data penyaluran KUR di daerah ini karena tidak memenuhi undangan Pemkot Depok.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perbankan, Investasi dan Perpajakan M. Fuad justru mempertanyakan hasil monitoring yang dilakukan Pemkot Depok terkait penyaluran KUR di daerah ini.

Menurut dia, perbankan selama ini masih tertutup terkait rencana program penyaluran KUR di daerah ini, padahal Kadin siap bekerjasama dalam mendorong pelaku usaha kecil memanfaatkan program tersebut.

Mayoritas koperasi di Depok sakit

Monitor Depok, 08 Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Kepala Kankop dan UKM Kota Depok Achmad Soleh mengatakan kondisi tersebut dapat dilihat dari rendahnya pengurus koperasi yang menggelar rapat anggota secara rutin setiap tahun.
Saat ini Depok memiliki sedikitnya 640 koperasi yang telah terdaftar dimana 95% berbentuk koperasi primer dan 5% koperasi skunder. Berdasarkan jenisnya, 55% merupakan koperasi serba usaha dan 45% adalah koperasi simpan pinjam. Dari 95% koperasi serba usaha, rata-rata memiliki koperasi unit simpan pinjam.Jika dilihat dari kelompoknya, 35% koperasi yang ada adalah koperasi karyawan dan 65% koperasi umum. Koperasi di daerah ini menganut dua pola yakni sebanyak 95% pola konvensional dan 5% syariah.”Dari 640 koperasi tersebut, hanya 15% saja yang bisa dikatakan sehat. Hal itu jika dilihat dari rutinitas koperasi tersebut menggelar rapat anggota tahunan (RAT),” katanya kepada Monde baru-baru ini. Dari data yang dimilikinnya, dia mengungkapkan dari 640 koperasi tersebut sebanyak 10% atau sekitar 64 koperasi tinggal papan nama saja. “Atau sekitar 128 koperasi dalam kondisi memprihatinkan.”Sementara 386 koperasi atau 30% dari jumlah yang ada tetap jalan namun tidak pernah melaksanakan rapat anggota tahunan. “Sedangkan 450 lainnya atau sekitar 35% tidak rutin melaksanakan RAT. “Jadi hampir 55% koperasi di Depok ini tidak sehat, 30% cukup sehat dan hanya 15% yang bisa dikatakan sehat,” tegasnya.

Pihaknya telah melakukan berbagai program pembinaan seperti pembinaan SDM koperasi meliputi pengurus, pengawas dan anggota, kelembagaannya, manajemen, unit-unit koperasi yang ada juga terkait evaluasinya. Selain itu, fasilitas perkuatan modal dan kerjasama usaha dengan pihak lain juga menjadi perhatian Pemkot Depok dalam program pembinaan terhadap koperasi di daerah ini.

Perhatian

Wakil Ketua Kadin Depok Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Muhammad Ronny RM mengatakan bangkrutnya sebagian besar koperasi di daerah ini harus menjadi perhatian serius Pemkot. Sebab kontribusinya terhadap perekonomian Depok cukup besar. Di daerah ini terdapat 120.000 unit UMKM termasuk koperasi dan menyerap sedikitnya 360.000 tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 30% terhadap total uang yang berputar. Data Pemkot Depok menyebutkan selama 2007, total uang yang beredar di daerah ini mencapai Rp6,6 triliun dimana sektor UMKM menyumbang sedikitnya Rp2,2 triliun per tahun.(m-11)

Agustus 2008

Pelaku UKM diminta proaktif

Monitor Depok, 29 Agustus 2008

SAWANGAN, MONDE: Hal itu dikatakan caleg DPR Dapil Bekasi dan Depok dari Partai Amanat Nasional (PAN) Didik J. Rachbini saat memberikan sosialisasi kredit kepada pelaku UKM di Kelurahan Sawangan Baru, kemarin bekerjasama dengan Pegadaian dan Universitas Pancasila.“Para pelaku UKM jangan berkecil hati untuk mengajukan kredit dalam rangka memperkuat modal usahanya karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan usaha mereka,” ujarnya.

Menurut dia, pelaku UKM adalah salah satu tonggak dari para pelaku usaha ekonomi yang berbasis kemasyarakatan sehingga dalam kelangsungannya harus dapat ditopang dengan penguatan modal.

Salah satu caranya adalah melalui pemberian kredit bagi mereka sehingga para pelaku UKM tesebut dapat memaksimalkannya dalam pengadaan suatu variasi usaha sehingga nantinya didapatkan suatu usaha yang berkembang kedepannya.

Para pemberi modal diharapkan tidak terlalu membebani para pelaku UKM tersebut dengan hal-hal adminsitratif perihal persyaratan yang terlalu berbelit sehingga para pelaku UKM dapat dengan mudah mendapatkan tambahan modal.

“Memang masing-masing instansi pasti memiliki persyaratan tersendiri akan tetapi dalam hal ini sekiranya diberikan suatu kemudahan bagi mereka para pelaku UKM sehingga merekapun tidak menjadi kecil hati dalam mengajukan permohonan bantuan modal,” ucapnya.

Perkembangan K3

Dengan begitu, lanjut dia, iklim usaha khususnya di Kota Depok dapat bertumbuh kembang dengan baik sehingga perekonomain masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Klinik Konsultasi Kredit (K3) Depok sudah menyediakan tenaga-tenaga pembina usaha kecil dan menengah di setiap kecamatan yang siap membantu UKM mendapatkan peluang pembiayaan.

Ketua K3 Depok M. Ronny RM mengatakan setiap kecamatan sudah ada sumber daya manusia yang siap membantu UKM mendapatkan akses modal. “Dalam waktu dekat, kami menggelar raker,” katanya.

Lembaga K3 dibentuk sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara Kadin dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendorong penyaluran kredit perbankan ke dunia usaha.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengajukan aplikasi kredit perbankan di Depok cukup tinggi sehingga K3 berperan penting dalam membantu perbankan menyalurkan uangnya kepada nasabah.

Di Jawa Barat sendiri, klinik itu ini sudah dibentuk di sejumlah daerah a.l Cirebon, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bandung. Hingga saat ini, belum ada data resmi mengenai realisasi kredit perbankan di Kota Depok. Namun, BI Jabar me-release total penyaluran KMKM se-Jawa Barat pada kwartal pertama tahun ini tumbuh 4,22% dengan total kredit Rp57,07 triliun.(why/aji)

Berdayakan UMKM, DPRD ajak Kadin & Pemkot bersinerji

Monitor Depok, 8 Agustus 2008

GUNADARMA, MONDE: Anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya mengatakan lembaganya melihat adanya kendala serius dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah ini terutama terkait kualitas SDM dan skil.

“Kami berharap pelaku usaha yang tergabung di Kadin, Pemda dan DPRD dapat saling bekerjasama untuk melahirkan Perda yang dapat memajukan usaha mikro d I daerah ini,” katanya kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, Kadin dengan para anggotanya dan Pemkot Depok harus bisa membangun komunikasi positif agar dapat berfikir jernih guna melahirkan raperda mengenai permodalan atau investasi, pengelolaan keuangan daerah dan aset.

Di Depok terdapat 120.000 unit UMKM dan mampu menyerap sedikitnya 360.000 tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 30% terhadap total uang yang berputar di daerah ini.

Data Pemkot Depok menyebutkan selama 2007, total uang yang beredar di daerah ini mencapai Rp6,6 triliun dimana sektor UMKM menyumbang sedikitnya Rp2,2 triliun per tahun.

Usaha mikro dan kecil di daerah ini sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, industri kerajinan, pangan, pendidikan dan pertanian.

Mereka membutuhkan dukungan modal agar usahanya bisa bisa berkembang.

Sementara itu, jumlah koperasi di daerah ini mencapai 630 unit dimana sebanyak 441 unit atau sekitar 70% sudah berhenti beraktivitas akibat gagal memenuhi kebutuhan anggotanya.

Pendampingan

Wakil Ketua Kadin Depok Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Muhammad Ronny RM mengatakan bangkrutnya sebagian besar koperasi di daerah ini harus menjadi perhatian serius Pemkot.

Sementara itu, Wakil Ketua Klinik Konsultasi Kredit (K3) Depok Asri Mulyanita menegaskan berdirinya fungsi K3 bukan semata-semata untuk mengajarkan bagaimana pelaku usaha mendapatkan pinjaman modal.

“K3 harus bisa menjadi pendamping pelaku usaha kecil dan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan para pelaku usaha sehingga mereka bisa seimbang,”jelasnya.

Ronny menjelaskan berdirinya K3 merupakan langkah awal dalam membantu pelaku usaha kecil di daerah ini.

“Klinik ini bertujuan untuk memediasi pelaku usaha mikro dengan pemilik modal.”(m-11)

K3 Depok segera beroperasi

Monitor Depok,  02 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok segera dioperasikan menyusul terbentuknya kepengurusan yang akan mengelola lembaga itu. Rencananya, awal bulan ini, lembaga K3 akan diresmikan oleh Menteri KUKM Suryadharma Ali.

Klinik ini nantinya diketuai oleh Wakil Ketua Kadin Depok M Ronny RM dengan Sekretaris Muhammad Fuad. “Awal bulan ini mulai dioperasikan,” kata Fuad kepada Monde, kemarin.

Dia menjelaskan lembaga K3 Depok dibentuk sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara Kadin dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendorong penyaluran kredit perbankan.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengajukan aplikasi kredit perbankan di Depok cukup tinggi sehingga K3 berperan penting dalam membantu perbankan menyalurkan uangnya kepada nasabah.

Di Jawa Barat sendiri, lanjut dia, klinik itu ini sudah dibentuk di sejumlah daerah a.l Cirebon, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bandung.

Hingga saat ini, belum ada data resmi mengenai realisasi kredit perbankan di Kota Depok. Namun, BI Jabar me-release total penyaluran KMKM se-Jawa Barat pada kwartal pertama tahun ini tumbuh 4,22% dengan total kredit Rp57,07 triliun.

“Kredit KMKM yang sebagian besar disalurkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah terus meningkat. Peningkatan juga terjadi pada kuarter kedua nanti,” kata Pimpinan Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung, Yang Achmad Rizal.

Secara umum total kredit perbankan di Jawa Barat dalam empat bulan pertama 2008 ini juga meningkat 4,03% dengan total kredit sebesar Rp71,55 triliun.

Yang Achmad menyatakan sebagian besar penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat disalurkan kepada sektor usaha kecil dan menengah.

“Potensi UMKM Jawa Barat sangat besar dan sudah diakui oleh kalangan perbankan. Jabar merupakan salah satu provinsi yang menjadi percontohan di sektor UMKM.”(aji)

Universitas Gunadarma kerjasama dengan Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok

Sumber: http://www.gunadarma.ac.id, Agustus 2008

Universitas Gunadarma dalam pengabdian kepada masyarakat, kembali mengadakan kerjasama dengan Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok dalam rangka “Pelantikan Pengurus Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok“ dan Pelatihan Pendamping dengan tema “Pembinaaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Pelatihan dan Akses Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi” pada hari Rabu-Kamis, 6-7 Agustus 2008 bertempat di Auditorium Gedung 4 Lantai 6 Kampus Depok Universitas Gunadarma.

Kegiatan ini selain di dukung oleh Universitas Gunadarma, juga didukung oleh IWAPI Kota Depok, Kamar Dagang dan Industri Kota Depok, Kantor Bank Indonesia Bandung dan Pemda Kota Depok.

Kegiatan ini didasari oleh Akses Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) terhadap pembiayaan perbankan minim, potensi jumlah pendamping UMKM (PUMKM) cukup besar, namun manfaatnya belum maksimal, sehingga belum mampu memfasilitasi kebutuhan UMKM dan perbankan, perbankan memiliki informasi dan sumber daya yang terbatas dalam rangka pelayanan UMKM serta dibutuhkannya lembaga dalam pengembangan kualitas pendamping UMKM guna meningkatkan akses UMKM kepada perbankan.

Acara seminar dimulai pada pukul 09:00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan ketua pelaksana Ibu Hj Asri Mulyanita, SE., MM. Kemudian pembacaan SK Pelantikan oleh Bapak Ir. Dahlan Muhammad serta pelantikan pengurus Klinik Konsultasi Kredit kota Depok oleh ketua Kadin Jawa Barat. Setelah acara pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yaitu dari Ketua baru Klinik Konsultasi Kredit Kota Depok Bapak Muhammad Ronny R. M., sambutan dari Kepala Bank Indonesia Bandung Bapak Hermawan B Sasongko, sambutan Ketua Kadin Depok Bapak Yusuf Setiawan, sambutan Ketua Umum Kadin Propinsi Jawa Barat Bapak Drs. H. Iwan Darmawan Hanafi, MM., MH. dan sambutan dari Walikota Depok yang di wakili oleh Kepala Kantor Koperasi & UKM Pemkot Depok, Drs. Akhmad Sholel, MM.

Terakhir sambutan dari Rektor Universitas Gunadarma yang diwakili oleh Pembantu Rektor IV Universitas Gunadarma Bapak Prof. Didin Mukodim.
Setelah sambutan selesai dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Kerjasama antara Usaha Unggulan Klinik Konsultasi Kredit dengan pihak perbankan yaitu Bank Mandiri, Bank Bukopin Jawa Barat, BNI, BRI, Kadin Kota Depok dan Universitas Gunadarma.

Dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Permodelan, Ibu Niniek Agustini, MBA. dan pemberian kenang-kenangan dari klinik konsultasi kredit oleh Hj. Asri Mulyanita, SE., MM. dilanjutkan dengan sosialisasi portal akses pendanaan online dari Universitas Gunadarma oleh Bapak Aris Muslim, SKom., MMSI dan Bapak Dr. Aris Budi Setiawan dan orasi UKM oleh Bapak Reza M Syarief yang merupakan pemecah rekor MURI presentasi selama 24 jam non stop dan pemberian kenang-kenangan oleh Prof. Didin Mukodim. Kegiatan ini di tutup dengan doa penutup oleh Bapak H. Sofian.

Setelah acara seminar, kegiatan ini delanjutkan dengan pelatihan bagi peserta pendamping UMKM dari Bank Indonesia Bandung.

Agustus 2008

Uji visi & misi bacaleg Depok

Monitor Depok, 04-Ags-2008 08:14:27

DEPOK, MONDE: Sebanyak 20 bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Depok dari Partai Demokrat (PD) di daerah pemilihan (dapil) Cimanggis dan Pancoran Mas, diuji kesiapannya di internal dapil masing-masing.
Uji visi dan misi dari bacaleg itu berlangsung di dua lokasi dan waktu yang berbeda. Di Cimanggis, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PD setempat menggelar Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) di Gedung Pertemuan Gas Alam No.50, kemarin.Lebih dari 600 orang yang terdiri dari kader, simpatisan, pengurus cabang, anak cabang, ranting serta tokoh masyarakat setempat terlihat antusias. “Rakerancab dengan mengagendakan uji visi dan misi dari bacaleg ini bertujuan melihat kesiapan dan juga memperkenalkan mereka kepada masyarakat di daerah pemilihannya,” kata Ketua Tim Penjaringan Partai Demokrat Kota Depok, Murthada Sinuraya.Untuk dapil Cimanggis terdapat 11 bacaleg yakni Rintisyanto, Edi Sitorus, Jeanne Noveline Tedja, Wahyudi, Haryanto Cipto, Karno, Iskandar Mukri, M.Taufik, Amirudin Monoarfa, dan Ambar Suwarni.Sementara di Pancoran Mas, Rakerancab yang menguji visi dan misi ini berlangsung di Lt III Depok Town Center (DTC), Pancoran Mas, sehari sebelumnya. Sembilan bacaleg yang diuji visi dan misinya adalah Robby Aswan, Septer Edwar Sihol, Arif Kusudiharto, Suyanto, Prayitno Budi Marsono, J. Toegono, Siti Nurjanah, Hasmayanti dan Muhammad Ronny.

Ketua DPC PD Depok, Agung Witjaksono menegaskan ajang uji visi dan misi ini belum menjadi ajang penetapan nomor urut bacaleg di dapil masing-masing.

Sementara untuk uji visi dan misi Kecamatan Sawangan, Beji, Limo dan Sukmajaya akan berlangsung mulai hari ini hingga besok.(mr)

April 2007

Kadin Depok ngadu ke SBY

Monitor Depok, 19-Apr-2007

MARGONDA, MONDE: Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kota Depok memberikan laporan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait buntunya komunikasi dengan Walikota Nur Mahmudi Ismail.
Tak diketahui pasti penyebab buntunya komunikasi itu. Sementara itu Walikota Nur Mahmudi Ismail berpendapat bahwa Pemkot Depok memandang semua pengusaha sama dan sejajar.Menurut Kadin, Nur Mahmudi berkesan enggan berkomunikasi dengan Kadin terkait proses pembangunan di Depok. Padahal Kadin dibentuk berdasarkan Undang-undang, kata Wakil Ketua Kadin Depok Bidang Koperasi & UKM, Ronny Rudolf Mandalora kepada wartawan, kemarin.“Kami telah mengirimkan surat kepada Presiden tentang masalah ini, dengan tembusan Kadin Provinsi dan Kadin Pusat,” ujar Ronny.Hingga kini, lanjut dia, Nur Mahmudi tidak merespons setiap usaha Kadin untuk bertemu dengannya, mulai permohonan audiensi hingga undangan berbagai kegiatan Kadin yang dialamatkan kepada walikota.

“Bahkan saat kami menggelar rapat pimpinan (rapim) Kadin Depok, Pak Wali juga tidak hadir,” tutur Ronny.

Wkil Ketua Kadin Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan Atja Effendi menambahkan, Kadin merupakan wadah berhimpunnya para pengusaha yang mempunyai kapabilitas dan tanggung jawab menyukseskan pelaksanaan pembangunan, misalnya investasi.(row)

April 2005

Syihab calon kuat wakil BK, PKS akan panggil Saleh

Monitor Depok, 13 April 2005 –

Calon walikota Badrul Kamal disebut-sebut sudah menunjuk KH Syihabuddin Ahmad, Ketua PKB Depok. Sejumlah sumber MD, di jajaran pengurus PKB Depok membenarkan keputusan penunjukan Syihab sudah resmi. Tapi, keputusan masih dirahasiakan hingga saatnya digelar deklarasi.“Saya juga bingung,” kata sumber MD di jajaran PKB itu. Ia juga mempersoalkan kenapa keputusan itu masih ditutup-tutupi, padahal koalisi enam partai besar (koalisi kebersamaan) yang mengusung Badrul, kini hanya tinggal Partai Golkar dan PKB.

Secara formal Badrul sudah memilih menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya. Ia pun hakekatnya sudah menetapkan Syihabuddin dari PKB sebagai pendampingnya.

Keputusan penunjukan Syihab diambil saat jajaran pengurus enam partai besar yang tergabung dalam koalisi kebersamaan bertemu di Hotel Mitra, Bogor, Sabtu, 7 April lalu. “Putusan itu [mengajak Syihab] memicu pertemuan menjadi deadlock dan berbuntut mundurnya empat partai dari koalisi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Eddy Soepono, membenarkan terjadinya deadlock, lantaran Badrul bersikukuh memilih figur itu [Syihabuddin] tanpa melalui mekanisme kesepakatan koalisi.

Di tempat terpisah Syihabuddin, mengaku belum mendapat penegasan dari dari Badrul bahwa dirinya terpilih dari 12 Cawakil yang termasuk dalam daftar verifikasi untuk kemudian diseleksi menjadi tiga.

“Belum, belum [ditetapkan siapa wakil Badrul]. Saya belum mendengar keputusan itu, tetapi memang benar nama saya masuk dalam daftar 12 cawakil yang akan menjadi pendamping Badrul,” jelasnya.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan figur PKB akan terpilih menjadi pendamping Badrul, karena koalisi kebersamaan tinggal PKB dan Golkar.

“Tetapi di dalam daftar verifikasi itu masih ada nama Quraisy Syadzily, yang juga sekretaris DPC PKB. Peluang itu [menjadi pendamping Badrul] bisa saja bukan ke saya,” ujarnya.

Pendapat senada juga diungkapkan juru bicara Tim Sukses Badrul Kamal, Muhammad Hasan.

“Pak Badrul sampai detik ini [kemarin siang], masih menunggu tiga dari 12 nama hasil seleksi koalisi kebersamaan,” katanya memberikan alasan. Saat memberikan keterangan pers, Hassan didampingi Ronny Rudolf Mandalora, anggota Tim Sukses Badrul Kamal lainnya.

Badrul Kamal sendiri saat dikonfirmasi usai menjadi pembicara dalam acara Seminar Pilkada di Kampus FISIP UI Depok, mengaku masih mengantungi dua nama untuk mendampingi dirinya. “Belum, belum saya tentukan. Sekarang tinggal dua [nama],” katanya.

Mengenai kapan dia akan mengumumkan calon wakilnya itu, Badrul mengatakan tidak dalam kurun waktu dekat-dekat ini. “Mudah-mudahan sih yah, mendekati pendaftaran lah. Saya tidak akan cepat-cepat,” ujarnya singkat sambil menuju mobil pribadinya.

Di bagian lain Hasan menyatakan, timnya sudah menerima surat PDIP, PPP,dan PDS tentang pernyataan menarik dukungan kepada Badrul dan keluar dari koalisi kebersamaan.

Sementara PD, kata dia sama sekali belum menyampaikan surat pengunduran diri secara formal.

“Secara formal memang berantakan, tetapi Badrul maju dalam Pilkada bukan atas dasar paksaan,” tambahnya. Persilangan pendapat di antara koalisi kebersamaan ketika memilih Wakil walikota, kata Hasan merupakan hal wajar.

Sementara Saleh Martapermana, mantan Ketua DPD PKS Depok dan kini menjadi anggota Fraksi PKS DPRD, membenarkan dirinya secara pribadi masuk dalam daftar verifikasi Badrul. Sehingga tidak mendapat restu dari PKS.

“Secara pribadi saya memang masuk dalam daftar itu, tetapi bukan atas nama partai,” katanya.

Ketika ditanya apakah pencalonannya itu akan mempengaruhi pecahnya suara PKS, Saleh menilai, pencalonnya merupakan hak setiap orang untuk mencalonkan diri.

Sementara Ketua DPD PKS Kota Depok, Prihandoko, menegaskan akan memanggil Saleh untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi soal ikut sertaan dalam daftar verifikasi cawakil Badrul.

“Kami sudah mendengar kabar tersebut, namun dalam waktu dekat DPD akan memanggil Pak Saleh untuk mengklarifikasi hal tersebut.”

DPD PKS pernah mengeluarkan surat edaran kepada kader PKS agar maju menjadi Cawali di luar PKS. (aks/ehi)

(Sumber: MD)

BDS (BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE)

Sumber: http://www.smecda.com/deputi7/menu/bds.asp?page=14

NAMA BDS : LSM Fresh 2002
ALAMAT : Jl. Margonda Raya No.45 Rt.02/11 Pancoran Mas Depok
KONTAK PERSON : M. Ronny. RM TELP : 021-77205703
FAX : 021-77205703 / 7720327
EMAIL : –
KABUPATEN / PROPINSI : Kota Depok Jawa Barat
SENTRA : Konveksi

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: