Profil Tokoh DEPOK

Naming D. Bothin

H. Naming D. Bothin, S. Sos

Juni 2008

Turnamen Sepakbola Naming Bothin Cup, Bangkitkan gairah sepakbola di Beji

Monitor Depok, 9 Juni 2008

BEJI TIMUR, MONDE: Diikuti 10 tim yang ada di kelurahan Beji, kemarin, Ketua DPRD Kota Depok, Naming D. Bothin membuka secara resmi turnamen sepakbola antar klub se-Kelurahan Beji memperebutkan Piala Naming Bothin, di Lapangan HW Beji Timur.

Dalam sambutannya, Naming mengharapkan turnamen tersebut dapat menumbuhkan tali silaturrahmi antar masyarakat.

“Walaupun kondisi hujan lebat, namun para peserta masih bersemangat. Saya menyambut baik digelarnya turnamen ini dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kita memang harus menghargai jasa para pahlawan dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk mengenang mereka,” tutur Naming.

Selain Naming, turut hadir dalam pembukaan turnamen sepakbola tersebut Camat Beji, Taufan Abdul Fatah, Lurah Beji Dedy Kusmayadi, Ketua LPM Beji Sutisna, mantan Ketua KNPI Kota Depok Edmon Johan, serta Ketua RW se-Kelurahan Beji.

Taufan dalam sambutannya mengatakan, Depok memiliki potensi dalam bidang olahraga, khususnya sepakbola. “Persikad U-18 berhasil maju ke babak 8 besar Piala Suratin. Sementara Persikad senior saat ini tengah bersiap menghadapi kompetisi Divisi Utama. Kita berharap dari turnamen ini juga lahir bibit-bibit pemain sepakbola dari Depok,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Turnamen Naming Bothin Cup, Saaman Karim mengatakan, turnamen ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. Untuk tahun ini diikuti oleh sepuluh tim yang ada di Kelurahan Beji.

Sepuluh peserta turnamen tersebut adalah Puji 05 FC, Krakatau FC, Kamboja FC, Cakra FC, Kedung Putra FC, Beji FC, Mitra Kemiri FC, Sempoe FC, Citra Negara FC, serta Irba FC.

“Turnamen ini menggunakan sistem setengah kompetisi. Mereka dibagi dalam dua grup. Pemenang dan runner up grup akan maju ke babak semifinal,” katanya.

Menurut Saaman, turnamen ini direncanakan akan berakhir pada 27 Juli mendatang. “Tujuan digelarnya turnamen ini semata-mata untuk membangkitkan gairah olahraga, terutama sepakbola di Kelurahan Beji,” ujarnya.(van)

Maret 2008

Aksi simpatik Da’i & Hade, Naming nyapu di TNB, PAN-PKS rehab jalan

Monitor Depok, 31 Maret 2008

DEPOK, MONDE: Pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da’i), kemarin, melakukan kampanye simpatik di sejumlah wilayah di Kota Depok.

Di Kecamatan Beji, kampanye sosok Da’i dipusatkan di Lapangan Kavling UI, RW 02 Kelurahan Tanah Baru (TNB). Di Cimanggis dan Sukmajaya di persimpangan Jl Raya Bogor dan Jl Juanda. Ketua DPD Partai Golkar Depok Naming D Bothin bersama pengurus DPC Partai Demokrat Beji Imam Subardjo dan Ketua Tim Da’i Center Yulianto, membersihkan saluran air (drainase) pinggiran Lapangan Kavling UI yang berlokasi di RW 02 Kelurahan Tanah Baru.

Ikut pula dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris DPC Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) Depok, Denny Saefudin, tokoh masyarakat RW 02 Tanah Baru a.l Suryadi, Jujun dan Adeng Rohimat serta ratusan warga setempat.

Kehadiran Naming Bothin disambut suka cita dan canda puluhan kaum ibu yang mengenakan kerudung warna kuning, “Bang Naming bantuan kita dong ngebersihin jalan,” ujar salah seorang ibu.

Dengan senyum khasnya, Naming yang berpakaian ala dai kondang, mengambil sapu lidi dan seketika membersihkan sampah yang berserakan di pinggiran saluran air.

Aksi Naming jadi tontonan menarik, “Wah pinter juga nyapunya..,” celetuk warga.

“Ketimbang nyapu kayak begini sih gampang..,” ucap Naming sambil menyeka butiran keringatnya dengan ujung kain sorban.

Tidak lama Naming berada di lokasi tersebut, pasalnya dia sudah ditunggu oleh panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah Bedahan, Sawangan, Pasar Agung Depok Timur.

“Maaf, saya nggak bisa lama-lama di sini, undangan hari ini banyak banget,” ucap Naming kepada warga.

Konvoi

Sementara barisan pendukung Da’i yang dikomando Ketua DPC Partai Demokrat Agung Witjaksono, Ketua FPD DPRD Rintisyanto dan Ketua Tim Sukses Da‘i dari Demokrat, Wahyudi, dimulai pukul 10.30 hingga 14.30 WIB, juga berkampanye simpatik di persimpangan Jl Raya Bogor, Cimanggis dan Jl Juanda, Sukmajaya, Jl. Raya Sawangan, Pertigaan Bojongsari dan berputar, kemudian berakhir di masjid kubah Emas untuk bersilaturhami dengan warga setempat.

Di titik lokasi tersebut mereka membagikan leaflet, stiker, bunga dan kaos bergambar pasangan Da’i kepada warga dan pengendara. Dalam konvoi tersebut, pendukung Da’i yang terdiri dari kader Partai Demokrat dan Partai Golkar menggunakan sekitar 8 unit mobil pribadi dan 38 unit sepeda motor.

Konvoi juga diikuti elit PD lainnya a.l Edo Silalahi, Edi Sitorus, Dr Suyanto, serta pengurus DPD Partai Golkar Machruf Aman dan Hartono.

Kepada Monde, Dr Suyanto mengajak warga Depok untuk menyukseskan Pilgub Jabar sekaligus memilih dan mencoblos pasangan Da’i pada 13 April mendatang.

“Pak Danny memiliki pengalaman dalam memimpin Jawa Barat, dan selayaknya diberi kesempatan untuk memimpin kembali dalam satu periode ke depan,” kata Suyanto.

Perbaiki jalan

Dia menambahkan, kampanye simpatik pasangan Da’i, akan kembali digelar pada 2 dan 5 April, “Pada tanggal 8 April, pendukung Da’i akan berkampanye besar-besaran, bergabung dengan pendukung Da’i dari wilayah Bogor,” demikian Suyanto.

Di tempat terpisah koalisi partai PAN dan PKS yang mengusung pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf melakukan aksi dan kampanye simpatik berupa perbaikan jalan di enam kecamatan di Depok, akhir pekan lalu.

“Ini usaha kami untuk melakukan kerja riil langsung kepada masyarakat. Jalan rusak adalah keluhan utama yang sering kami dengar dari warga,” kata Ketua PAC PAN Kecamatan Beji, Akbar Husein, saat ditemui dalam aksi di Jl. Bungur Tanah Baru, Beji.

Sementara itu, di belahan lain, para pimpinan pusatnya juga ikut guyub dalam aksi di ruas Jl. Dewi Sartika, Pancoran Mas. Ketua DPD PAN Depok, Hasbullah Rachmad, Sekretaris DPD, Heru Suyanto, Ketua Pos Peduli Buruh Tondo Wiyono, serta ratusan kader PAN, terlihat begitu “mesra” dengan Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi beserta pengurus teras PKS lainnya.

“Melalui aksi simpatik perbaikan jalan yang bolong, kami ingin memaknai kampanye dengan sesuatu yang tidak bersifat hura-hura, namun melakukan kegiatan yang langsung menyentuh dan menjadi kebutuhan dari warga,” ungkap Hasbullah Rachmad sesuai melaksanakan kampanye simpatik yang dipusatkan di Jl Dewi Sartika ini.

Katanya, dengan beberapa catatan dan konsepsi yang dihasilkan partai, segala permasalahan di Depok akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Hade jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar 2008-2013.

“Tidak hanya permasalahan insfrastruktur, namun juga perekonomian, pendidikan, sosial, dan daya beli. Kami tidak ingin jual janji atau statement tapi ingin memberikan bukti yang bisa langsung diberikan masyarakat,” kata Hasbullah.

Seusai melaksanakan aksi perbaikan jalan, koalisi dua partai ini juga melakukan aksi kampanye dengan konvoi kendaraan di jalan dengan rute Jl Dewi Sartika-Jl Margonda-Jl Raya Bogor yang akhirnya menuju kecamatan masing-masing.

Sedangkan Mujtahid Rahman Yadi menambahkan, pihaknya optimis target koalisi PAN dan PKS mendapat suara sekitar 70% untuk pasangan Hade akan terealisasi.

Keyakinan ini, katanya, berdasarkan suara PKS pada Pilkada Depok 2005 yang berjumlah sekitart 43%.

Sekaligus hasil survei tiga lembaga yaitu lembaga survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan suara pemilih PKS yang sekitar 43%, internal PKS se-Jawa Barat yang menyebutkan suara PKS di Depok sekitar 51%.

“Dan hasil survei yang dilampirkan di salah satu media nasional beberapa waktu lalu yang juga menyebutkan suara pemilih PKS di Depok berjumlah 43%.”

Ini, lanjut Mujtahid, sudah berdasarkan hitung-hitungan. Dengan kerja keras partai selama ini dan suara dari PAN, target 70% akan terealisasi.

Ketika ditanya perihal kemungkinkan banyaknya warga Depok yang diperkirakan tidak memberikan hak suaranya (golput-Red), Yadi menyampaikan ada sekitar 24% warga Depok yang sampai saat ini belum menentukan pilihan.

”Berdasarkan hasil survei internal partai, ada sekitar 24% warga Depok yang belum menentukan pilihan.”

Hal ini, lanjutnya, disebabkan beberapa hal yaitu warga belum tahu adanya Pilgub dan belum mengenal ketiga kandidat calon.

“Untuk itu, kami terus mensosialisasikan mengenai Pilgub ini dan kandidat No 3 pasangan Hade, ternyata mereka tertarik,” katanya.(ap/ina/mr/why/m-9/k-1)

Januari 2008

Bersatulah semua elemen Depok, 2008, Hujan menyambut…

Monitor Depok, 2 Januari 2008

Beji, MONDE: Jangan bilang apa-apa bahwa aku berdosa, karena aku berdosa Tuhan mengetahuinya…Jangan bilang siapa-siapa aku berbuat baik, karena Tuhan pula mengetahuinya…

Sepenggal larik puisi itu dibacakan Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin menghiasi tutupnya tahun 2007 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (31/12).

Kalimat itu, seperti dibilang Naming, Depok perlu berbuat demi Depok lebih baik melalui persatuan dan kebersamaan—sebagaimana ditulis dalam larik kata selanjutnya dalam puisi karyanya. “Persatuan dan kesatuan masih relevan untuk Depok ke depan,” kata Naming.

Senada puisi Naming, Walikota Depok Nur Mahmudi pun berharap Tahun 2008 ini dapat menjadikan Kota Depok ke dalam suatu pencerahan untuk ke arah yang lebih baik sehingga pembangunan Kota Depok semakin baik dan terus membaik.

“Kita jadikan Tahun 2007 sebagai refleksi untuk tahun berikutnya, sehingga di tahun mendatang Depok akan menjadi lebih baik lagi,” katanya di depan acara refleksi 2007 dan menyongsong 2008. Nur mengisyaratkan perlunya kerja sama semua pihak, demi kemajuan Depok mendatang.

Di luar hotel, semilir angin dan rintikan air hujan, adalah cara alam dalam mengisyaratkan malam pergantian tahun di Kota Depok. Suara terompet, klakson kendaraan, letupan suara mercon serta percikan kembang api, menjadi ritual warga kota ini menyambut hari yang baru di tahun 2008.

Siraman hujan yang terus menerus hingga adzan subuh berkumandang. Di segenap pelosok Depok, warga terus bergembira dengan cara masing-masing.

Muspida kota ini, berkumpul, guyub dalam renungan malam tahun baru di Bumi Wiyata. Acara ini merupakan bagian Kemilau Wisata Kota Depok 2007. Sejumlah unsur masyarakat dan pejabat Depok hadir di sini.

Di acara ini dipaparkan kinerja Pemkot Depok selama tahun 2007 oleh Bappeda Khamid Wijaya, yang diikuti suguhan puisi dari Ketua DPRD Naming Bothin, Kapolres Imam Pramukarno dan pertunjukan teatrikal.

Di acara ini hadir Ketua MUI Badruzzaman, sejumlah ustad dan pemimpin agama lainnya.

Meskipun ruangan tidak penuh, agak lengang, acara berlangsung seperti yang direncanakan. Seremoni tersebut diakhiri dengan pembacaan sajak dari Walikota Nur Mahmudi Ismail.

Naming berharap di tahun 2008, semua elemen masyarakat Depok harus bangkit dan saling bekerjasama untuk membangun Kota Depok sehingga perkembangan Kota Depok lebih meningkat dari tahun sebelumnya di semua sektor.

“Masyarakat semua harus saling bahu membahu membangun Kota Depok yang kita cintai karena kemajuan Kota Depok menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Di Kukusan, Beji, meskipun hujan terus mengguyur, antusiasme masyarakat untuk menyaksikan penampilan artis dangdut kawakan Depok, Lulu Ambarsari dan beberapa artis jebolan FDD, tetap tinggi.

Berbekal payung, masyarakat berbondong-bondong melewati malam dengan suguhan musik khas melayu ini. Seolah tak peduli hujan, puluhan pecandu joget tampak asyik menari-nari mengikuti alunan musik.

Walau malam pergantian malam tahun baru di kota Depok dilanda hujan, tak memutuskan rantai masyarakat untuk merayakan pergantian malam tahun baru ini.

Di Depok Town Center (DTC) ratusan kawula muda merayakan pergantian malam tahun baru dengan mengadakan event kreatifitas seperti free style, music, dance, dengan menampilkan bintang tamu beberapa band lokal seperti Sixth Sense dan Logeex.

Acara dimulai pukul 21:00, dengan diawali peragaan kreativitas anak muda kemudian dilanjutkan dengan free sytle dari bikers kota Depok. Acara yang paling ditunggu-tunggu penampilan dari Logeex dan Sixth Sense di detik-detik pergantian malam tahun baru dengan meluncurkan puluhan letusan kembang api.

Tiupan terompet dan percikan warna-warni kembang api membuat pergantian malam tahun baru di tempat ini menjadi semarak.

Adil dan damai

Sementara itu umat Kristiani di kota Depok merayakan pergantian malam tahun baru dengan melakukan misa malam tahun baru. Di gereje Santo Herkulanus, Depok Jaya, Ribuan umat Katholik berduyun-duyun mendatangi gereja untuk mengikuti perayaan malam tahun baru yang di pimpin oleh Romo Robertus Agung S.

Dalam pesannya Romo Agung mengatakan dengan tahun yang baru ini diharapkan semua umat manusia mendapatkan karunianya dalam kehidupan di duniawi ini. Mendapatkan pembaharuan yang adil dan damai sehingga terciptanya masyarakat yang dapat hidup saling rukun diantara sesama ciptaan tuhan.

“Kita tinggalkan tahun yang lalu dan kita mempersiapkan tahun yang baru ini dengan selalu mencintai umat manusia dengan damai,” ujarnya.

Sepenggal akhir puisi Namingpun dapat dijadikan refleksi. Marilah kita berkarya…Menang untuk menegakkan demokrasi Indonesia perlu perjuangan.

Hai kawan para demokrat, untuk melaksanakan Amanat Nasional guna mencapai persatuan bangsa harus menciptakan keadilan untuk kesejahteraan rakyat…(wen/why/m-10/m-5)

November 2007

Ajakan pakai tangan kanan yang ironis, DPRD: Copot baliho

Monitor Depok, 3 November 2008

Imbauan Pemerintah Kota Depok kepada masyarakat untuk membiasakan makan dengan tangan kanan, adalah ajakan baik…

Sayang, visualisasi Baliho ukuran besar yang dipasang di perempatan Ramanda, dinilai sejumlah kalangan salah kaprah. Tak sinkron dan berkesan dibikin terburu-buru…

Di baliho itu justru tampak seseorang menggunakan tangan kiri mengambil makanan…

“Ini jelas-jelas suatu kecerobohan dalam desain baliho tersebut,” kata Ketua DPRD Depok Naming Bothin kepada Monde. Ajakan baik itu ternyata tak divisualisasikan dengan baik pula. “Pesannya dalam kata-kata nggak sesuai dengan visualisasinya. Nggak pas,” tambahnya.

Sealur pikiran dengan Naming, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa Mahzhab HM dan Ketua LPM Cimanggis Yasin Bia pun menilai baliho itu justru menimbulkan persepsi yang berbeda dari pesan yang hendak disampaikan.

Jadi lucu…

Semua niat baik Pemkot, kata Yasin yang beberapa kali mencermati baliho itu, seyogianya dibarengi dengan persiapan yang baik—hingga pesan agar berbudaya makan yang baik, itu bisa diterima masyarakat dengan baik.

“Masak jadi gitu. Jadi lucu ya…” kata Yasin lagi dengan logat Betawinya.

Justru Mahzhab mengidentifikasi hal itu sebagai wujud kecerobohan Pemkot. Naming pun menambahkan itu akibat kurang matangnya perencanaan…

Keduanya menilai kecerobohan ini bisa mencederai citra dan kewibawaan Pemkot. “Ide pesan itu bagus, tapi tabrakan dengan gambarnya. Kecil memang, tapi bisa dibilang sebagai pelecehan terhadap pesan itu sendiri…” timpal Mahzhab, yang dari PPP.

Justru di mata anggota legislatif dari FPAN Hasbullah Rahmad, baliho itu sebagai visualisasi yang ironis dan bisa berefek lebih besar. “Masyarakat bisa menangkap pesan yang berbeda,” katanya.

Tentang reaksi koleganya, anggota DPRD dari FPKS Qurtifa Wijaya bisa memahaminya. Lantaran tak sinkronnya gambar dan pesan dalam kata-kata, menurut dia, seyogianya Pemkot memikirkan lagi, misalnya dibuat gambar yang lebih kena dan pas…

“Kalau yang saya lihat mungkin gambarnya bukan sedang makan, tapi sedang mengambil makanan. Saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tapi jika ada yang merasa tidak pas dengan baliho tersebut, sebaiknya Pemkot mencari gambar yang lebih pas,” jelasnya.

Imbauan lain

Ketua Muhammadiyah Kota Depok, Farkhan AR, pun menilai imbauan Walikota Nur Mahmudi itu bagus, sebab saat ini banyak orang melupakan kebiasaan baik itu. Seyogianya, menurut dia, Walikota mengimbau tentang perilaku baik lainnya—bukan sekadar makan…

“Misalnya, imbauan agar pejabat dan pegawai Pemkot tak keluyuran saat jam kerja,” katanya. Apalagi, katanya, membikin baliho semacam itu jelas membutuhkan uang tak sedikit.

“Secara pribadi saya tak mau mengomentari soal tak sesuainya kata dan gambar di baliho ajakan makan itu. Saya setuju imbauan Wali, tapi seyogianya imbauan-imbauan lebih penting juga dilakukan…”

Persoalan menyangkut publik tentu tak boleh dipandang sepele. Dari catatan yang ada, papar Hasbullah, baliho ironis itu nyaris sama saat Pemkot membuat buku agenda.

Saat itu, burung Garuda Pancasila salah tengok, sehingga sempat memunculkan persepsi pemahaman kebangsaan Pemkot dipertanyakan.

Jadi, tambahnya, bila pembuatnya sama, seyogianya Walikota atau Pemkot berani menindak tegas, atau menegur secara keras . “Masak salah dua kali…Copot!” tandas Hasbullah, yang disepakati Mazhab. Naming pun setuju. Mahzhab pun sepakat, agar baliho itu tak dipasang lagi.

Ada pesan bijak, mengingatkan soal kebaikan—itu seperti memperlebar jalan menuju surga…(Wahyu Kurniawan/Dodi Esvandi)

Februari 2007

Dugaan pendangkalan akidah. ‘Dialoglah dengan sehat…’

Monitor Depok, 11 Februari 2008

DEPOK, MONDE: Rentetan kasus dugaan pemurtadan yang terjadi di Kp Lio, mulai disikapi serius oleh Muspida Depok, tokoh umat Islam dan Kristiani. Semua pihak sepakat upaya penyelesaian persoalan tersebut dilakukan secara damai.

Naming Bothin, Ketua DPRD Depok, menaruh harapan besar persoalan itu dapat segera diselesaikan, “Ini persoalan agama. Warga Depok tentunya sangat sensitif dalam menyikapi kasus ini. Saya mengimbau, segera tuntaskan. Berdialognya dengan sehat.”

Terkait dengan pernyataan Naming, tadi malam, Walikota Depok menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama dan perwakilan pemuka umat Kristiani.

“Pertemuan itu untuk mencari solusi terbaik,“ kata Kepala Kesbang Linmas, Atep Hikmat, kepada Monde.

Sebelumnya, Kamis sore (8/2), sejumlah ulama mendatangi Balaikota untuk berdialog langsung dengan Walikota Depok Nur Mahmudi.

Dalam dialog itu, beberapa ulama a.l Habib Idrus Al Ghadri (Ketua FPI) dan Nuriman menceritakan kronologis kasus tersebut di hadapan Nur Mahmudi.

“Intinya, kami meminta ketegasan sikap Pemkot dalam menyikapi kasus ini,” kata Habib Idrus kepada Monde, kemarin.

Didampingi Yuyun WS (wakilnya), Nur Mahmudi menyatakan bahwa pihaknya mendukung berjalannya proses hukum kasus tersebut, “Pak Nur juga meminta semua pihak agar berupaya menjaga kondusivitas wilayah Depok, karena persoalan ini rentan terjadinya konflik,” ujar Habib.

Sementara itu, menurut informasi yang diperoleh Monde dari berbagai sumber, menyebutkan bahwa kemarin siang Muspida juga melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut.

Senada dengan pertemuan sebelumnya disimpulkan bahwa dalam menjalankan ibadah masing-masing agama, haruslah mengedepankan komunikasi dan toleransi antar-umat beragama.

“Antar-umat beragama harus bisa membangun komunikasi yang arif agar kondusifitas tetap terjaga,” Carlo Leander, tokoh Kristiani Depok.

Dia menambahkan, dalam melaksanakan ibadah harus berhati-hati, “Walaupun tidak ada maksud negatif atau merusak keyakinan dari agama lain, satu pihak harus komunikatif dengan pihak lain. Jangan sampai sebuah niat baik membuat pihak lain tersinggung.”

Carlo juga berharap Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) di Depok bisa lebih optimal dalam menjalankan tupoksinya, “Forum ini sangat vital sebagai jembatan antar-Pemkot dan seluruh umat beragama di Kota Depok.”

Gelar demo

Terpisah, menyikapi proses tindaklanjut dari laporan dengan No.Pol:LP/066/K/I/2007/ Res Depok tanggal 08 Januari 2007, sejumlah pihak yang tergabung dalam Masyarakat Islam Anti Pemurtadan, hari ini menggelar aksi demo di depan Mapolres Depok.

“Substansi dari demo kita besok (hari ini—red) adalah meminta Polres menuntaskan kasus tersebut sampai benar-benar terungkap,” kata Ustadz Nuriman.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta ketegasan pihak Polres dalam mendudukkan proses kasus tersebut, “Demo ini rencananya akan digelar mulai pukul 09.00.”

Diketahui pula [dari berbagai sumber], saat ini orang yang diduga sebagai tersangka dalam laporan tersebut saat ini sudah tidak berada di kediamannya.

Beberapa bocah dan warga sekitar Rumah Singgah Bina Tulus Hati yang sempat didatangi Monde mengatakan bahwa yang diduga tersangka telah lama meninggalkan tempat tersebut.

Hal itu, dikatakan Nuriman, juga akan dimintakan klarifikasinya dari Polres Depok.

Dijelaskannya pula, para ulama juga mempunyai langkah dalam membela kepentingan umat Islam di Depok. Setelah melaporkan ke polisi, ulama juga melakukan penyidikan seobjektif mungkin, kemudian merangkum opini untuk ke tahap penindakan.(m-6/amr)

Januari 2007

KPK didesak buka posko anti-PP 37. Naming: Yang nolak orang gila…

Monitor Depok, 31 Januari 2007

DEPOK, MONDE: Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 kemarin mendatangi KPK untuk terus menyuarakan pencabutan PP yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD Depok Naming D Bothin menuturkan hingga kini pihaknya masih mengkaji masalah kenaikan tunjangan dewan itu.

“Secara pribadi, saya setuju saja dengan pemberlakuan PP 37/2006 itu. Saya rasa hanya ‘orang gila’ yang menolak diberi uang. Jika negara mengalokasikannya diatur dalam peraturan pemerintah dan itu sah tak melanggar hukum kenapa harus kita tolak?” ujarnya.

Di kantor KPK, Koalisi Nasional menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera membuka posko khusus pengaduan masyarakat terkait pimpinan dan anggota DPRD pelaku korupsi berdasar PP 37/2006.

Elemen Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 yang hadir di KPK a.l. Seknas Fitra, Fitra Depok, ICW, Keppak Perempuan, PP Lakpesdam NU, LBH Jakarta, serta P3M. Rombongan diterima Direktur Pencegahan Korupsi KPK Waluyo dan Direktur Analisis dan Monitoring KPK Roni.

Menurut Sekjen Fitra Nasional, Arif Nur Alam, analisis Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 menyebutkan bahwa akuntabilitas dari PP tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Menurut kami tunjangan operasional dan komunikasi intensif anggota dewan tak jelas akuntabilitasnya. Analisis ini pun tak jauh berbeda dengan analisis KPK,” ujar Arif dihubungi Monde, kemarin.

Sedikitnya empat poin analisis Koalisi Nasional terhadap PP 37 yang dianggap janggal. Pertama, PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tunjangan komunikasi intensif dan operasional per Januari, kata Arif, tak dapat dibenarkan.

Tunjangan ini tak bisa dibayarkan melalui APBD-Perubahan 2006 sesuai amanat pasal 183 ayat 3 UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 80 ayat 1 UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Aturan ini menyebutkan perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau paling lambat 31 September. Sementara PP 37/2006 baru ditetapkan pada 14 November 2006.

Kedua, PP 37/2006 dianggap akan menggerogoti belanja untuk rakyat dan memberatkan anggaran daerah. Menurut Arif, penambahan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional tidak menaati asas pengelolaan keuangan negara, yang meliputi efisiansi, ekonomis, kepatutan, disiplin anggaran dan keadilan.

Ketiga, pasal-pasal dalam PP 37/2006 saling bertabrakan. Keempat, PP tersebut melegalkan praktek korupsi dan membuka peluang terjadinya korupsi baru. “Maka kami tetap pada keputusan awal, PP 37/2006 agar dicabut. Karena revisi tidak bakal menyelesaikan masalah,” tandas Arif Nur Alam.

Dalam kaitan itu, Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 mendesak KPK untuk terlibat secara aktif dalam penolakan PP ini, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk mencegah korupsi (pasal 30 UU 30/2002).

Dinikmati masyarakat

“Kami pun minta KPK segera mengirim surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal pencabutan PP 37/2006.”

Sementara menurut Ketua DPRD Depok Naming Bothin, kenaikan tunjangan itu pun sebenarnya tak sepenuhnya dinikmati aggota dewan. Uang itu, kata dia, akan kembali dinikmati masyarakat.

“Lihat saja hampir tiap hari proposal pengajuan permintaan dana masuk ke meja saya. Jumlahnya pun tak sedikit baik untuk bangun musholla, untuk kegiatan LSM, kegiatan wartawan, atau bangun gereja,” kata Naming sambil menunjukkan setumpuk proposal pengajuan dana itu di meja ruang kerjanya, kemarin.

Meski ada sejumlah daerah yang telah memberlakukan PP 37/2006 yaitu DKI Jakarta dan Kota Bogor, namun Naming mengaku tak mau gegabah memberlakukan hal yang sama di Depok.

“Kami tak mau tersandung masalah untuk kedua kalinya, seperti halnya menyikapi PP 110/2000 yang malah menyeret kita dituduh menjadi koruptor,” ujarnya.

Seandainya dewan mengambil tunjangan itu, kata Naming, dan ternyata mengalami revisi tentu saja akan merepotkan jika harus mengembalikan dana yang telah terpakai.

“Untuk itu, kami pun akan mengkaji dan seandainya PP 37/2006 tetap diberlakukan, dana tunjangan itu toh tak akan hangus,” pungkasnya.(sb/m-7)

November 2006

Konflik DPRD & Pemkot perlu diakhiri

Monitor Depok, 1 November 2006

BALAIKOTA, MONDE: Perseteruan antara Pemkot Depok dan DPRD yang tercermin dalam mundurnya pengesahan program-program kemasyarakatan perlu segera dihentikan mengingat terbatasnya waktu penyerapan APBD 2006.

Demikian dikemukakan Staf Ahli Politik Walikota Depok Prof Dr Iberamsjah, kemarin. Dia menjelaskan, agar pengesahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Depok dapat berjalan lancar maka Ketua DPRD Naming D Bothin dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, harus akur.

“Sampai sekarang kan daya serap anggaran kita masih kecil, padahal waktu efektif kerja yang ada paling tidak hanya satu bulan karenanya petinggi dua lembaga harus menyadari itu,” ujar Iberamsjah usai halal bihalal dengan seluruh jajaran pemerintahan Depok di halaman Balaikota, kemarin.

Dia menambahkan, yang akan dirugikan dari minimnya daya serap anggaran adalah masyarakat Depok. Padahal kedua lembaga tersebut bekerja melayani masyarakat.

Iberamsjah menjelaskan, baik Walikota Depok maupun Ketua DPRD Naming Bothin harus melepaskan segala kepentingan dan arogansi masing-masing lembaga maupun pribadi. “Mereka harus sadar untuk melunturkan ego kelembagaan dan pribadi masing-masing agar perseteruan dapat selesai.”

Menurut dia, perseteruan yang selama ini terjadi tidak akan berguna baik bagi lembaga maupun pribadi. Kalaupun Walikota atau Ketua DPRD yang menang dari perseteruan ini maka keduanya ‘ditertawakan’ masyarakat.

Harus mesra

Dia melanjutkan, selaku Staf Ahli Politik Walikota maupun sebagai Senat Akademik Fakultas dan Senat Akademik Universitas Indonesia, dirinya berharap Walikota dan Ketua DPRD membina hubungan baik. “Mereka harus mesra baik sebagai pribadi maupun lembaga agar rakyat tidak sengara.”

Hubungan Pemkot Depok dengan DPRD Depok khususnya antara Nur Mahmudi Ismail dengan Naming Bothin nampak memanas ketika DPRD mempertanyakan beberapa kebijakan Nur Mahmudi sebagai Walikota, yakni mengenai Sipesat, baliho, dan pengangkatan staf khusus.

Nur Mahmudi yang dimintai konfirmasi oleh wartawan mengatakan tidak pernah ada masalah soal hubungan antara Pemkot dan Dewan.

“Saya tidak merasa ada jarak, komunikasi memang harus selamanya. Saya berbuat dan menjalankan program sesuai tugas. Kebersamaan itukan memang sudah tugas kami.”

Naming Bothin yang sempat ditemui Monde terpisah beberapa waktu lalu mengatakan, “Kebersamaan sebagai individu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah memang harus. Kalau soal kelembagaan itu lain lagi.”(m-2)

Oktober 2006

Isu Winwin diganti merebak. Ketua DPRD: Keras kepala, Wali: Hak kami

Monitor Depok, 2 Oktober 2006

MARGONDA, MONDE: Isu bakal digantinya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Winwin Winantika, semakin kencang, hingga disebut-sebut mengakibatkan hubungan Balaikota-Kota Kembang kian merenggang.

Realitas ini pun jadi perbincangan kalangan strategis di Depok. Hingga mereka menyebutnya hubungan Balaikota-Kota Kembang memasuki tahapan baru—kian tak harmonis.

Naming D Bothin, Ketua DPRD Depok, mengakui belum lama ini dia mendatangi Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, khusus menanyakan tentang isu pergantian Sekda Depok.

Naming secara terbuka mengungkapkan kekecewannya terhadap rencana Nur Mahmudi yang akan memutasi orang nomor tiga di jajaran Pemkot Depok itu.

“Kami [Dewan] menyadari penuh kalo pemberhentian Winwin sebagai Sekda itu haknya preogratif Walikota, namun seharusnya Nur juga mendengarkan sumbangsaran yang disampaikan oleh Dewan. Tapi kayaknya, dia nggak mau dengerin saran kami,” kata Naming kepada Monde via telepon, kemarin.

Sabtu malam, saat berbuka bersama di Terminal Depok, Walikota Depok Nur Mahmudi mengaku enggan berkomentar mengenai isu bakal dicopotnya Winwin sebagai Sekda.

“Saya tidak dapat berkomentar apa-apa mengenai hal itu. Itu murni soal birokrasi, dan sepenuhnya kewenangan kami sebagai Pemkot,” ujar Nur Mahmudi singkat.

Keras kepala

Lebih lanjut Naming mengatakan, keengganan Walikota menerima saran dari Dewan agar Winwin tetap dipertahankan sebagai Sekda menunjukkan bahwa Nur Mahmudi bersikap keras kepala, “Silakan aja kalo mau jalan sendiri, pemerintah daerah tanpa Dewan.”

Kekecewaan terhadap Nur Mahmudi tersebut, lanjut Naming, bukan hanya dirasakan oleh dirinya yang mewakili Fraksi Golkar, melainkan juga oleh anggota Dewan lainnya, a.l dari Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, dan Fraksi PB.

Naming pun menyatakan bila fraksinya akan memboikot sejumlah agenda termasuk pembahasan anggaran biaya tambahan (ABT), apabila Nur Mahmudi tetap keras kepala dan bersikap akan mencopot jabatan Winwin sebagai Sekda.

“Kami [Dewan] merasa dilecehkan oleh Nur Mahmudi, karena saran yang kami sampaikan tidak disambut baik. Kalo memang mau ganti pejabat yang ada dengan orang-orang dia ya silakan saja, tapi harusnya dengar dulu dong saran kami,” ujar Naming.

Menanggapi isu mutasi Sekda yang ditentang keras oleh hampir semua fraksi di DPRD Depok, ditanggapi dingin oleh Winwin Winantika.

“Saya justru belum tahu kalau ada kabar akan diberhentikannya saya sebagai Sekda. Lebih baik, jangan tanyakan itu kepada saya,” ucap Winwin saat dihubungi Monde via telepon, tadi malam.

Kehadiran Naming Bothin ke Kantor Nur Mahmudi [Balaikota], sebetulnya sudah jadi bahan gunjingan kalangan birokrat, LSM dan orang-orang yang sering ke Balaikota akhir pekan lalu.

Saat itu, kedua orang utama di Depok, itu terlibat dalam suatu diskusi dan dialog. Pimpinan legislatif dan figur utama eksekutif itu disebutkan sempat mempertahankan prinsip dan pandangan masing-masing.

Malah, disebutkan, salah seorang di antara mereka, karena kesal, disebutkan menutup pintu amat keras.

Naming pun secara ksatria mengakui bahwa dia memang bertemu dan berdialog soal posisi Sekda.

“Kalau enggak salah hari Kamis, Dewan ke Balaikota. Yang kami sesalkan, kedatangan kami yang bertujuan ingin ngasih saran tapi nggak disambut baik. Dewan dan Pemkot kan mitra kerja, harusnya jaga dong hubungan baik,” demikian Naming.

Tapi menurut catatan Monde, hubungan Balaikota dan Kota Kembang (DPRD) agak tak harmonis, lantaran kedua belah pihak amat mempertahankan agenda masing-masing.

Tapi, hingga sejauh ini, belum diketahui agenda (setting agenda) kedua institusi itu, yang lebih menguntungkan rakyat banyak—warga Depok secara keseluruhan yang tanpa dibatasi etnis, agama, kelompok dan golongan.

Kedua pihak, dengan sayap dan organisasi afiliasi bentukan mereka, sering terlibat dalam manuver politik dan perdebatan tentang isu-isu strategis kota ini—misalnya masalah tender, masalah proyek, mutasi, dan sejumlah masalah lain, tanpa solusi yang menguntungkan publik, rakyat banyak. Oleh karena itu, kedua pihak perlu dijembatani, sehingga ditemukan formulasi solusi yang menguntungkan rakyat, bukan eksekutif atau legislatif semata.(m-2/amr/ys)

Maret 2006

Naming tepis isu serahkan jabatan

Monitor Depok, 9 Maret 2006

JATIMULYA, MONDE: Ketua DPD Partai Golkar, Naming D Bothin, membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya telah melimpahkan mandat (kewenangan penuh) kepada Usman Balau, Wakil Ketua II DPD.

“Itu sama sekali nggak benar. Bukannya melimpahkan mandat, tapi kami menunjuk Usman Balau sebagai Pelaksana Harian DPD Golkar,” kata Naming seusai membuka secara simbolis Pasar Tradisional Pucung Raya, Kelurahan Jatimulya, kemarin.

Alasannya, kata Naming, guna memaksimalkan kinerja kepengurusan di tubuh Golkar. “Anda kan tahu padatnya kesibukan saya selaku pimpinan Dewan. Oleh karena itu, saya merasa perlu menunjuk palaksana harian.”

Di tempat yang sama, Usman Balau membenarkan penunjukkan dirinya sebagai Pelaksana Harian DPD Golkar Depok pada 24 Februari di kediaman Naming Bothin di Kelurahan Bedahan, Sawangan.

“Betul itu, saya dipercaya oleh Bang Naming untuk menjabat pelaksana harian,” katanya tadi malam. Keputusan itu, kata Usman, diambil semata-mata demi memaksimalkan pembenahan partai.

“Bang Naming perlu dibantu orang yang bisa melaksanakan tugas-tugas kesehariannya di partai,” katanya.

Dia menambahan, sejumlah petinggi Golkar yang menghadiri pelimpahan tugas saat itu, a.l. Babai Suhameni, H Naisan, H Naalih, Hj Ratna (Fraksi Golkar DPRD), Tjetjep Iskandar (Sekretaris DPD Golkar), dan seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Depok.

Menurut Usman, persoalan pasca pelaksanaan Pilkada Depok perlu segera diatasi demi masa depan Golkar. Karena itu, katanya, konsolidasi antar-pengurus partai harus terus dilakukan. “Itu semua merupakan salah satu tugas pokok pimpinan partai. Selaku kader partai, saya akan selalu siap ditugaskan pimpinan.”(amr)

Januari 2006

DPRD teruskan surat KPUD…Nur: Harus sportif, Alberth: Konsisten

Monitor Depok, 3 Januari 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Melalui rapat Panitia Musyawarah (Panmus), dengan suara bulat anggota Dewan akhirnya sepakat meneruskan surat KPUD Depok kepada Mendagri.

Kesepakatan tersebut dicapai, kemarin, setelah melalui proses rapat Panmus—representasi perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Depok—selama kurang lebih dua jam di bawah tekanan aksi demo pendukung Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad (BK-SA).

“Panmus menyepakati untuk mengirimkan surat kepada Mendagri, perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan walikota Depok,” kata Ketua Panmus, Naming D Bothin, kepada Monde seusai rapat.

Dia menambahkan, dalam rapat itu Panmus menyepakati tiga hal, yakni pertama meneruskan surat KPUD No 345/KPU-D/XII/2005 tertanggal 27 Desember 2006, perihal Penyampaian Hasil Putusan Mahkamah Agung No 01 PK/PILKADA/2005.

Kedua, memberitahukan kepada Mendagri bahwa DPRD juga menerima surat tembusan dari Tim Kuasa Hukum dan Advokasi pasangan wali/wakil walikota BK-SA yang ditujukan kepada KPUD Depok, 29 Desember 2006, perihal Perlawanan Hukum terhadap Keputusan MA.

Hanya tukang pos

Ketiga, meminta dan mengusulkan kepada Mendagri untuk segera meneruskan dan menindaklanjuti tahapan Pilkada sebagaimana mestinya, sampai kepada pengesahan dan pelantikan wali/wakil Walikota terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berulang kali kami katakan bahwa DPRD hanya sebagai tukang pos. Apapun hasilnya, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” ujar Naming yang di dampingi enam ketua fraksi.

Babai Suhaimi anggota FPG, mengatakan Panmus juga sepakat dan sepaham bahwa DPRD.

Ia menyatakan tidak dalam kapasitas membahas apalagi menolak surat keputusan itu.

Sementara itu Ketua FPKS, Qurtifa Wijaya, menyatakan draft surat sudah selesai dibuat Sekretaris Dewan dan disetujui oleh seluruh semua ketua fraksi. Ia berharap Mendagri dapat mengeluarkan SK pengesahan dan pengangkatan Wali/Wakil Wali terpilih.

Hadir dalam rapat Panmus tersebut, Naming Bothin (Ketua DPRD), Agung Witjaksono (Wakil Ketua), Qurtifa Wijaya, Mutaqin, Adriyana Wira Santana dan Nuri Wasisaningsing (FPKS), Babai Suhaimi, Ratna Nuryana (FPG), Rintisyanto, HM. Soleh, Wahyudi (FPD), Mazhab HM, Muhammad Triyono (Fraksi PB), Arsid BA, Kusdiharto (FPAN).

Sementara itu dalam diskusi Pilkada di Jakarta, Nur Mahmudi Ismail meminta kepada pihak-pihak yang kalah dalam Pilkada agar bersikap sportif dan mengakui kekalahan secara dewasa—agar bisa dihindari perpecahan di masyarakat.

Pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan kepala daerah harus bersikap sportif mengakui kekalahan secara dewasa, serta menjunjung tinggi keputusan hukum.

Alberth M Sagala, Kuasa Hukum Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad (BK-SA), memuji pernyataan Nur Mahmudi Ismail, yang meminta kepada pihak yang kalah [dalam putusan MA] agar bersikap sportif serta menjunjung tinggi hukum.

“Itu pernyataan bagus. Tapi ucapan dia [Nur] harus konsisten, jangan asal ngucap,” ujar Alberth, tanpa menjelaskan secara detil yang dimaksud ‘asal…’ tersebut.

Di hubungi Monde via telepon tadi malam, Alberth mengaku enggan diwawancarai terlalu lama. Dia tengah melakukan koordinasi dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Tim Hukum BK-SA.(apk/aks/amr/JBBI)

Desember 2005

Dema serukan nama Naming

Monitor Depok, 8 Desember2005

MARGONDA, MONDE: Ketua kelompok suporter pendukung Persikad, Depok Mania atau Dema, Adi Mahmudi, mengatakan sangat mendukung tampilnya nama-nama calon manajer Persikad musim depan seperti Dudung Mulyana, Yayan Arianto, Utuh Karang Topanesa dan Bambang Wahyudi.

Bukan hanya sekedar setuju dengan kehadiran keempat nama itu, Dema bahkan mempunyai usulan untuk mengajukan pula nama baru sebagai kandidat manajer.

“Dema mendukung nama-nama seperti Dudung, Yayan, Utuh atau Bambang. Selain itu, kita juga mengusulkan nama yang menurut kita layak jadi manajer Persikad, yaitu Naming Bothin,” kata Adi.

Menurutnya, kehadiran nama Naming Bothin ini bukan hanya sekedar menunjuk. “Bang Naming kan Ketua DPRD Depok. Jadi masalah kebijakan keuangan bisa diproses lebih cepat. Jadi masalah yang ada seperti musim lalu tidak perlu terulang lagi,” kata Adi.

Naming Bothin sendiri bukanlah sosok baru di Persikad. Dalam sejarahnya, nama Naming Bothin pernah tercatat sebagai manajer pertama tim sepakbola Kota Depok saat masih berstatus Kota Administratif atau Kotif.

Ketika dimita pendapatnya mengenai keempat nama yang muncul sebelumnya, Adi menilai keempat nama yang lebih dahulu mencuat itu memiliki kemampuan sama baiknya.

Hanya saja, Adi mengatakan secara pengalaman Dudung Mulyana lebih pantas menduduki kursi yang selama dua musim berturut-turut dijabat Yusuf Setiawan.

“Dudung saya rasa lebih berpengalaman. Apalagi musim lalu dia menjadi manajer teknik di Persikad. Catatan itu jelas nilai lebih buat Dudung,” kata Adi. Sebelum menjadi manajer teknik, bos Gapeksindo Kota Depok itu juga pernah menjadi manajer tim Suratin Persikad tahun 2004 lalu.(rdp)

1 Comment »

  1. Saya mengenal salah satu abang di depok yg pandangan politiknya HEBAT..
    namanya Bang DJAENUL from Rawageni. Beliau banyak membantu orang2 yg dalam kesulitan dan sering memberikan input2 atau pemikiran2 yg sangat brilian bagi saya. Beliau salah satu kader Partai GOLKAR yg disegani, kalau tidak salah beliau Ketua AMPG kota depok. Semoga beliau menemukan partner kerja yg pandangannya searah,amin.

    Comment by Helman Novrando — September 7, 2010 @ 7:33 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: