Profil Tokoh DEPOK

Rumanul Hidayat

Drs. Rumanul Hidayat MSc

Desember 2008

Sarasehan petani se-Depok. Tingkatkan belimbing sebagai ikon

Monitor Depok, 13 Desember 2008 KRUKUT, MONDE: Demi meningkatkan upaya pengembangan belimbing sebagai ikon Kota Depok, Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) bersama Dinas Pertanian Kota Depok menggelar temu lapang atau sarasehan petani se-Depok, kemarin.

Acara yang dilaksanakan di kebun belimbing milik Roji Jl Rawajati RT 02/04 Krukut, Limo ini dihadiri kepala Dinas Pertanian Kota Depok Rumanul Hidayat, Camat Limo Yayan Arianto, sekel Krukut Zikri Dwi Darmawan, Ketua KTNA H Rimin, serta puluhan petani belimbing.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai prosedur peminjaman modal atau kredit untuk usaha kecil menengah oleh pihak Bank Mandiri dan asuransi.

“Jika bicara masalah belimbing sebagai ikon Kota Depok, kita kembali ke konsep Sakasakti (Satu kabupaten/kota satu keunggulan inti). Setelah dipelajari, diteliti, dan banyaknya masukan, akhirnya diputuskan belimbing sebagai unggulan Kota Depok yang patut dikembangkan sebagai ikon.” ungkap Rumanul Hidayat.

Pertemuan ini juga untuk membahas kesiapan para petani dalam menghadapi perayaan Hari Krida se-Jawa Barat yang akan dilaksanakan Juli 2009 dan Depok bertindak sebagai tuan rumah.

Ditambahkan H Rimin saat ini telah tumbuh di Depok sekitar 36.000 pohon dengan 750 petani yang 324-nya merupakan anggota resmi KTNA. “Sedangkan jumlah buah yang telah diproduksi per November 2008 sebanyak 420 ton.”

Untuk yang panen pada januari 2009 sebanyak 550 petani dengan hasil diperkirakan sebanyak 100 ton. Januari, Pebruari, dan Maret 2009, akan banyak panen dilaksanakan.”

Dengan dijadikannya belimbing sebagai ikon Kota Depok, tentunya para petani diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan hidupnya. “Awalnya harga beli dari petani dulu per buah Rp 500, sekarang menjadi Rp 1.250.

Lanjutnya, jika dikelompokkan belimbing dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas A dengan harga Rp 6.000/kg yang satu buahnya memiliki berat di atas 250 gram, kelas B Rp 5.000/kg dengan berat buah berkisar 160-240 gram, dan kelas C Rp 2.000/kg yang beratnya di bawah 150 gram.(m-9)

September 2008

Kursi kosong manajer Persikad. Rumanul tunggu izin walikota

Monitor Depok, 16 September 2008 DEPOK, MONDE: “Saya sih siap namanya juga amanah, tetapi harus ada izin terlebih dahulu dari Walikota Depok, biar gimana juga beliau adalah pimpinan saya,” ujarnya kepada Monde di sela kegiatan pemantauan padi di Duren Mekar, Sawangan, kemarin. Mengenai pengajuan izin ia tidak memberitahukan lebih jauh kapan akan

dilayangkannya yang pasti dirinya menunggu secara resmi dari pengurus Persikad untuk meminta kesediaan diriernya sebagai manajer tim menggantikan Purwanto.

Ia sendiri mengakui kalau pengurus Persikad telah menghubunginya secara lisan untuk menanyakan perihal dirinya menduduki posisi tersebut. “Saya telah dihubungi secara langsung oleh pengurus, saya katakan bersedia asalkan ditempuh sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Hal itu diinginkannya untuk menghindarkan timbulnya polemik sehingga tujuan murninya membangkitkan prestasi Persikad dapat tercapai. “Saya hanya tidak ingin Persikad terpuruk sehingga tim dapat melanjutkan kompetisi divisi utama dan mempertahankan prestasi mereka,” harapnya.

Sementara itu, munculnya nama Rumanul Hidayat yang sudah menyatakan kesediaannya menduduki jabatan menajer Persikad disambut baik banyak kalangan. Namun mantan manajer Persikad pada tahun 2003 itu diharapkan memiliki konsep yang kuat dan jelas dalam menangani tim Pendekar Ciliwung tersebut.

“Saya pribadi tidak mengenal bagaimana sosok Pak Rumanul. Namun, saya berharap beliau memiliki konsep yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan terhadap tim ini ke depan,” ujar Ketua Bidang Pendanaan Persikad, Pradi Supriatna.

Menurut dia, orang yang akan menduduki posisi sebagai manajer haruslah orang menggilai sepakbola dan mau bekerja sungguh-sungguh menangani Persikad.

“Jabatan manajer itu bukan untuk mencari kepopuleran sesaat. Karena itu orang yang akan menjadi manajer juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Dia menambahkan, orang yang menjadi manajer bisa datang dari kalangan manapun, baik pengusaha maupun birokrat.

“Yang penting dia memiliki jiwa entrepreneur (kewirausahaan – Red), agar bisa menjadikan Persikad klub yang mandiri. Pengurus tidak berharap manajer yang membawa duit sekoper. Yang penting dia bisa melihat sumber-sumber dan peluang yang bisa dipakai untuk mendanai Persikad,” tandas Pradi.

Sementara itu Sekretaris Umum Persikad, Rahmat Hidayat mengaku sebelumnya memang sudah mendengar kesediaan Rumanul Hidayat untuk menduduki posisi manajer.

“Kebetulan Pak Rumanul bukanlah orang baru karena beliau sudah pernah menduduki posisi itu sebelumnya. Tapi semuanya tergantung kepada ketua umum, karena Pak Rumanul sendiri bilang bahwa beliau bersedia jika diminta langsung oleh Ketua Umum,” kata Rahmat.(why/van)

Depok kembangkan benih MSP

Monitor Depok, 16 September 2008 DUREN MEKAR, MONDE: Benih tersebut merupakan pemberian Litbang PDIP melalui pengurus DPC Kota Depok R. Sugiharto dan telah dikembangkan sejumlah petani di wilayah Duren Mekar, Sawangan.

“Ini merupakan salah satu bentuk pengembangan potensi wilayah dimana kita melihat peluang untuk mengembangkan benih ini, dan sebagai pilot project ternyata padi yang dihasilkan sangat baik,” ucap R. Sugiharto saat memantau hasil penanaman benih itu, kemarin.

Menurut Namin (50), salah satu petani senior di wilayah itu, dari hasil penanaman benih sekitar empat bulan lalu, saat mendekati musim panen, benih padi MSP memiliki beberapa keunggulan tertama pada bulir padi yang lebih banyak dan besar ukurannya.

Selain itu batangnya yang lebih panjang dan kokoh membuat tanaman itu lebih memiliki ketahanan dari serangan hama seperti hama keong. “Hama memang menyusahkan tetapi tanaman padi benih MSP lebih tahan dibandingkan benih lokal.”

Namin, yang sejak kecil telah menjadi petani mengakui keunggulan benih tersebut akan tetapi bila berbicara rasa dia masih belum mengetahuinya.

“Kalau dari segi kualitas tanaman memang unggul, tapi untuk rasa saya belum bisa berkomentar, harus diuji terlebih dahulu,” ucapnya yang dalam waktu dekat ini akan memanen hasil benih itu.

Kepala Dinas Pertanian Depok Rumanul Hidayat yang turut memantau tanaman benih padi itu menyatakan bila hasil panen benih baik maka akan dilakukan pengembangan di seluruh Depok. “Tidak menuntup kemungkinan bila hasil panen terlihat lebih unggul dari segi kualitas maupun kuantitas, maka kita akan mengembangkan potensi benih tersebut hingga seluruh Kota Depok,” tuturnya.

Dia mengaku akan memantau para petani di wilayah Duren Mekar untuk dijadikan wilayah percontohan bagi pengembangan benih itu terutama soal pengadaan sarana pendukung. Para petani memang tengah mengeluh berbagai permasalahan terutama sarana pendukung dimana keterbatasan modal untuk pengadaan alat pembantu masih sangat minim.

“Kita masih jauh bila dikatakan sebagai petani modern, karena modal yang minim menjadi kendala untuk membeli alat seperti alat penyemprotan hama, pupuk maupun lainnya, jadi kita masih mengolah secara sederhana,” ucap Namin.

Hal yang menggembirakan, para petani di wilayah lain mulai tertarik kepada benih MSP sehingga permintaan untuk pengadaan komoditi ini semakin meningkat.

“Semenjak mendekati musim panen ini, petani yang melihat hasilnya mulai tertarik menggunakan benih MSP, bahkan ada beberapa petani yang meminta kepada saya agar dikirim ke daerah Jawa Tengah,” tutur Namin.(why)

Rumanul siap jadi manajer Persikad

Monitor Depok, 15 September 2008 DEPOK, MONDE: Kepala Dinas Pertanian Kota Depok Rumanul Hidayat menyatakan siap menjadi manajer baru Persikad menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Purwanto belum lama ini.

“Secara pribadi saya siap menjadi manajer bila memang pimpinan menunjuk, karena itu merupakan amanah dan pekerjaan yang harus dilakukan,” ujarnya saat dihubungi Monde, kemarin.

Namun menurut Rumanul, kesediaan untuk menduduki posisi manajer Pendekar Ciliwung tersebut tetap harus melalui prosedur yang berlaku, dimana haruslah pimpinan yang menunjuknya langsung.

“Keputusan ada di Ketua Umum. Saya hanya bersedia bila ada penunjukkan langsung dari Ketua Umum Persikad,” tandasnya.

Sebelumnya, beberapa nama yang diisukan menjadi manajer baru Persikad ternyata kandas. Dua sosok yang sempat santer, Pradi Supriatna dan Syafei Asnap alias Abung mengaku tidak siap menduduki posisi tersebut.

Melihat hal itu beberapa pengurus kemudian mengusulkan nama Rumanul Hidayat. “Sepertinya Rumanul sosok yang tepat untuk menggantikan Purwanto,” ujar Endang Sumarsana salah satu pengurus Pengcab PSSI Depok.

Pendapatnya bukan tanpa alasan. Menurut dia Rumanul memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani Persikad di akhir Divisi II musim 2002-2003 menggantikan Rahmat Subagyo, yang dilanjutkannya di Divisi I musim berikutnya.

Melalui tangan dinginnya saat itu Persikad berhasil lolos dari jurang degradasi sehingga target untuk bertahan di Divisi I dapat tercapai. “Saya hanya berharap Persikad dapat terus melaju di divisi utama bahkan bila memungkinkan bisa promosi ke liga super,” harapnya.

Rumanul merupakan manajer terakhir Persikad yang berasal dari kalangan birokrat, setelah Rahmat Subagyo. Berturut-turut setelah Rumanul Hidayat yang menjadi manajer Persikad adalah Yusuf Setiawan, Dudung Mulyana, Hasbullah Rahmad, serta Purwanto.

Saat Rumanul menjadi manajer Persikad di tahun 2003, dia berduet dengan pelatih Suryamin yang menjadi arsitek Persikad. Ketika itu tim Pendekar Ciliwung dipimpin oleh kapten tim Mulyana.

Persikad ketika itu juga masih diperkuat oleh nama-nama yang masih menjadi pilar di skuad sekarang, yakni Nana Priatna, Guntur Gunawan Rizal, Abdul Manan, serta pelatih Meiyadi Rakasiwi yang saat itu masih berstatus sebagai pemain.

Meiyadi sendiri saat dimintai komentarnya mengenai bursa manajer Persikad mengaku siap bekerjasama dengan siapa saja.

“Bagi saya tidak masalah siapapun yang akan menjadi menajer. Yang penting memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemain dan seluruh tim,” katanya.(why/van)

Hasil operasi terdapat 55 ayam gelonggongan. Distan belum sita barang bukti

Monitor Depok, 13 September 2008 MARGONDA, MONDE: Puluhan ayam potong gelonggong hasil operasi Dinas Pertanian Kota Depok, Kamis malam (11/9), dari sejumlah pedagang di Pasar Kemirimuka, Beji, ternyata tidak disita instansi itu. Bahkan, petugas Distan diduga membiarkan ayam gelonggongan hasil operasi itu dipasarkan para pedagangnya.

Informasi yang dihimpun Monde menyebutkan, operasi yang digelar sekitr pukul 24.00 hingga jelang sahur yang dipimpin langsung Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veterina Dinas Pertanian Kota Depok, Dedi Sujadi, dengan obyek operasi di Pasar Kemirimuka, Beji.

Dalam operasi yang diikuti sejumlah wartawan, diketahui petugas menemukan sedikitnya 25 ekor ayam gelonggongan dari lapak milik Parlan, kemudian lapak Dali ditemukan 10 ekor, selanjutnya lapak Agus sebanyak 20 ekor. Sementara di lapak Sugiono, petugas mendapat daging usus ayam sudah berformalin.

Meski mendapati peredaran ayam gelonggongan itu, petugas tidak menyita puluhan ayam tersebut, sehingga pedagang bebas untuk menjual kepada konsumen. Padahal, dalam tempo empat jam ayam gelonggongan sudah berubah warna dan rasa, bahkan dicurigai mengandung kuman.

Tidak disitanya ayam potongan hasil suntik angin dan air itu, menurut sumber, petugas berdalih bahwa pedagangnya nanti akan diminta membuat surat pernyataan tidak mengulang kembali menjual ayam-ayam gelonggongan.

Cuma 20 ekor

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan (Distan) Kota Depok Rumanul Hidayat mengatakan dalam razia itu pihaknya menemukan sedikitnya 20-an ekor ayam glonggongan beredar di pasar.

Petugas juga menemukan cairan formalin yang tersimpan dibekas air mineral sebanyak 500 ml. Tak hanya itu petugas dari Distan juga menemukan adanya jarum suntik yang diduga sebagai alat untuk menyuntikkan air ke dalam daging (membuat ayam glonggongan). Dia menuturkan atas temuan itu pihaknya telah melakukan koordinasi terhadap pihak kepolisian.

“Kami sudah membuat berita acara pelaporan atas temuan kami. Harapannya agar dilakukan pembinaan,” kata Rumanul menjelaskan.

Kasie Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmasvet), Deddy Sudjadi, kepada Monde menuturkan, dari operasi yang dilakukan Kamis (11/9) jam 12.00 dini hari hingga sekitar jam 03.00 WIB itu puluhan ayam potong gelonggong hasil operasi dari sejumlah pedagang di Pasar Kemirimuka, Beji, tidak disita oleh tim razia. Petugas Distan diduga membiarkan ayam gelonggongan hasil operasi itu dipasarkan para pedagangnya.

“Kami mengambil satu ekor ayam, yang paling nampak signifikan (menonjol tingkat suntikannya) untuk diambil sebagai bukti,” tutur Deddy kepada Monde, kemarin.

Deddy menambahkan satu ekor ayam yang tampak menonjol suntikannya nantinya akan dijadikan sampel langkah-langkah selanjutnya. Namun tidak ada penjelasan apakah ayam-ayam yang sudah terbukti merupakan ayam gelonggongan akan disita, atau disita dikemudian hari. Yang jelas ayam gelonggongan yang dibiarkan akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.(ina/mj)

Stok daging sapi Depok aman. Harga naik Rp10.000 per kg

Monitor Depok, 1 September 2008 DEPOK, MONDE: Sehari jelang Ramdhan kemarin, diwarnai dengan kembali melonjaknya harga daging di pasar Depok. Jenis daging sapi misalnya naik sebesar Rp10.000 per kg dari harga semula Rp55.000 per kg menjadi Rp65.000 per kg.

Sementara daging ayam, harga sebelumnya yang berkisar Rp22.000-25.000 per potong menjadi Rp33.000 per potong. Jika pada setiap kenaikan selalu diwarnai dengan sepinya pembeli, kali ini peraturan itu tidak berlaku. Jelang puasa kemarin, pedagang daging diserbu pembeli sejak pagi. Mereka pun telah menambah stok dagangan mereka dua kali dari hari biasa.

“Harga daging sudah naik sejak empat hari lalu. Sebelumnya harga Rp55.000-Rp57.000 per kg lantas naik menjadi Rp65.000. Meski demikian kami sejak dua hari lalu sudah menambah stok untuk menghadapi lonjakan pembeli seperti hari ini (kemarin-red),”ujar Yono salah seorang pedagang di pasar Depok Jaya.

Dia mengatakan pada hari biasa, daging yang ia bawa ke pasar untuk dijajakan sebanyak 20-25 kg. Namun sejak beberapa hari lalu sebagai persediaan ia membawa tak kurang dari 50kg untuk dijual.

“Biasanya setiap kenakan harga selalu disusul dengan speinya pembeli. Pendapatan yang menurun,” ujar Nung pedagang daging lainnya.

Tapi, lanjut dia, beberapa hari ini tidak demikian karena mungkin menjelang puasa. Biasanya saya hanya bawa 15-20 kg untuk dijual, sekarang 1 kwintal pun laku.

Selama dua hari ini menurut dia, pasar selalu ramai. Pembeli banyak sekali berdatangan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sebagai persediaan di bulan puasa.

Tidak jauh berbeda dengan harga daging sapi yang kembali naik, harga daging ayam pun demikian. Saat ini pedagang biasa menjual daging ayam negeri dengan harga Rp30.000 per potong dengan berat tak kurang dari 2 kg.

“Sekarang modalnya aja udah tinggi. Jadi mau tak mau kami harus menjual dengan harga Rp33.000 per potong, kadang turun jadi Rp30.000. Tidak tentu,”ujar H.Slamet pedagang ayam di pasar tersebut.

Sayang mengenai penjualan, Slamet juga mengaku tak bisa memastikan berapa jumlahnya. “Namanya pedagang, kadang sepi kadang ramai,” imbuhnya.

Sementara menurut hasil survey yang dilakukan Dinas Perdagangan dan perindustrian (Desperindag) Kota Depok pekan lalu menunjukkan harga rata-rata jenis daging sapi masih di angka Rp54.625 per kg. Dengan harga tertinggi Rp 57.000 per kg dan harga terendahnya Rp51.000 per kg.

Harga daging ayam berada dalam kisaran angka Rp20.000-Rp25.000 per potong. Kenaikan harga untuk jenis daging ini telah terjadi selama dua kali pada bulan ini. Dua pekan lalu harganya juga mulai merangkak naik.

Dari harga jual yang berkisar Rp18.000-Rp22.000 per potong merangkak ke harga Rp20.000-Rp25.000 per potong.

Sedangkan kenaikan untuk harga daging pada tahun ini pertama kali terjadi sekitar bulan Februari. Saat itu harga mulai merangkak dari Rp47.000 per kg menjadi Rp52.000. Harga lantas bertahan di angka Rp55.000 per kg hingga kenaikan kemarin.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok pastikan stok kebutuhan akan konsumsi daging menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan aman.

Demikian dituturkan Kepala Distan Kota Depok Rumanul Hidayat kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dia menjelaskan, ketersediaan sapi untuk wilayah Kota Depok tak terpisahkan dengan kondisi wilayah Jakarta, Bogor dan Bekasi. Untuk wilayah Jabodetabek ini dipastikan terdapat ketersediaan sedikitnya 130 000 ekor sapi per tahunnya. Dari sejumlah itu, hanya 80.000 saja biasanya sapi dipotong.

Kota Depok saja tingkat konsumsi sapi sebanyak 20 ekor hingga 30 ekor per harinya, untuk konsumsi daging kambing mencapai 300 ekor hingga 500 ekor per hari. Sementra itu untuk tingkat konsumsi terhadap daging ayam mencapai 30.000 hingga 60.000 ribu per hari.

Kondisi Kota Depok yang memasang harga relatif tinggi dibanding dengan wilayah yang lain, menurut Rumanul memicu amannya ketersediaan barang.

“Harga ternak di Depok cukup bagus, ini memicu pedagang untuk menjualnya di wilayah ini,” kata Rumanul menjelaskan.

Menurutnya pula jika pun ada peningkatan tingkat konsumsi daging maka lonjakan akan terjadi pada awal puasa dan akhir puasa atau mendekati datangnya Idul Fitri.

Hal yang lebih menjadi perhatian menurut Rumanul adalah daya beli masyarakat. Di tengah sejumlah harga merangkak naik hal itu tentunya berpengaruh terhadap kondisi keuangan keluarga.

Sejumlah upaya pengembangan Pertanian Perkotaan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli dan ketahanan pangan Rumanul menuturkan diantaranya dengan penembangan kawasan tanaman Hias.

Kemudian pengembangan kawasan ikan hias pengembangan hortikultura dan fasilitasi Agribisnis Terpadu Investasi Hortikultura, pengembangan padi organik dan sejumlah usaha lainnya.(m-11/ina)

Agustus 2008

KSU Lidah Buaya Depok diresmikan. Sulit penuhi permintaan ekspor

Monitor Depok, 6 Agustus 2008 GROGOL, MONDEj: Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Aloe Vera, Syamsuri mengatakan kendati belum sanggup memenuhi permintaan tersebut, namun ekspor ke negara itu tetap dilakukan.

“Kita belum sanggup mencapai permintaan sebesar itu (200.000 botol per minggu,” katanya seusai acara Peresmian Industri Pengolahan Lidah Buaya Skala Rumah Tangga di Grogol, Limo.

Dia menjelaskan ke depan, koperasinya akan menatap pasar Asia Tenggara yang dinilai masih menjanjikan karena pangsanya besar.

Kendati permintaan tinggi, namun dia mengaku para petani lidah buaya menghadapi sejumlah kendala terutama perluasan lahan dan belum adanya subsidi dari pemerintah terkait rencana pengembangan industri pengolahan lidah buaya.

“Kita masih terbentur dengan kendala itu, kami harap Pemkot Depok dapat mengusahakan adanya subsidi dari APBD tahun depan dan terhadap lahan tidur yang ada di Depok bisa diberdayakan,” ujarnya.

Kemarin digelar Peresmian Industri Pengolahan Lidah Buaya Skala Rumah Tangga. Acara itu dihadiri Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Zaenal Baharudin, Dekan FMIPA UI Adi Basukriadi, Kadis Pertanian Rumanul Hidayat, Camat Limo Yayan Arianto dan anggota DPRD Depok Muttaqin.

Syamsuri mengatakan para petani lidah buaya di daerah ini telah melakukan pengolahan tanaman sejak lima tahun yang lalu degan produk olahan berbentuk minuman dan kapsul.

“Tanaman ini sangat menguntungkan dan memiliki potensi yang sangat besar, kita telah memproduki olahannya dalam bentuk minuman danm kapsul, khasiatnya sangat tinggi,” ujarnya.

Dalam satu bulan mereka dapat menghasilkan sedikitnya 150.000 botol dan satu juta kapsul yang bahan bakunya berasal dari lidah buaya seluas 1 hektar. Lahan digarap dan mendapatkan 10 ton pelepah lidah buaya sebagai bahan baku.

Para petani menghargai hasil olahan tersebut Rp7.500 per botol dan Rp3.000 per gelas, sedangkan untuk kapsul dihargai Rp1.000 per kapsul, sedangkan yang dikemas dalam bentuk botol isi 30 kapsul dijual Rp30.000 per botol.

Syamsuri menjelaskan budidaya lidah buaya sangat menjanjikan. Dia mencontohkan, biaya produksi untuk 100 pohon lidah budaya mencapai Rp4 juta.

Jika dijual dengan harga tersebut, maka omzet yang diperoleh Rp6,5 juta. Dengan demikian, keuntungan mencapai Rp2,5 juta.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Zaenal Baharudin mengatakan departemennya sangat mendukung adanya industri pengolahan lidah buaya di Depok.(why)

Juli 2008

Pemkot kaji aturan pengandangan unggas

Monitor Depok, 18 juli 2008 BALAIKOTA, MONDE: Dinas Pertanian Kota Depok merencanakan penyusunan peraturan tentang penertiban unggas dengan pengandangan guna mengantisipasi merebaknya virus flu burung yang mematikan itu.

Peraturan semacam ini sudah diterapkan DKI Jakarta dalam bentuk peraturan daerah (perda). “Saya melihat ada sebagian wilayah Depok yang perlu dibuatkan pengaturan tentang kandang unggas. Misalnya Kp Lio, Pancoran Mas yang padat penduduknya,” kata Kepala Distan Kota Rumanul Hidayat, kemarin

Sejauh ini Pemkot Depok baru melakukan penyuluhan terhadap 200 warga di Sukmajaya untuk mengantisipasi berjangkitnya flu burung.

“Depok pernah terindikasi flu burung sebanyak dua kasus pada 2006 di Pangkalanjati dan Cilangkap,” ungkapnya.

Lanjutnya, pada 2007 sempat dinyatakan aman, namun pada 2008 terdapat satu kasus di Kampung Lio. Untuk menghindari wabah tersebut, diperlukan pencegahan dengan membersihkan kandang unggas, memberikan vaksin kepada unggas, kemudian memelihara ayam dengan jarak dari rumah sekitar 10 meter dan senantiasa memasukkan ayam peliharaan dalam kandang.

Pemkot, menurut Rumanul, secara bertahap menyosialisasikan bahaya flu burung kepada warga. Tak hanya itu, dia mengharapkan adanya kesadaran warga, terutama pemilik unggas untuk mengandangkan hewan peliharaannya dan dibersihkan secara benar dan rutin.(ina)

Februari 2008

Kutu putih serang belimbing Pasir Putih. Produktivitas terancam turun

Monitor Depok, 14 Februari 2008 PASIR PUTIH,MONDE: Di tengah gencarnya sosialisasi belimbing sebagai ikon Kota Depok, petani di Pasir Putih, Sawangan malah resah terhadap serangan hama kutu putih yang kian merajalela sehingga bisa menurunkan produktivitas.

Oleh sebab itu para petani belimbing di sawangan berharap Dinas Pertanian Kota Depok segera bertindak membasmi hama kutu putih tersebut sehingga tidak menyebar luas. Anggota Kelompok Primatani Pasir Putih, M Ali menuturkan hama kutu putih hidup di batang kayu pohon belimbing, dengan cara bertelur di batang sehingga pohon menjadi kering sampai mati.

Selain itu, katanya, petani juga menemukan beberapa jenis hama yang menyerang pohon belimbing salah satunya ulat kukusan. Hama ini menyerang bagian daun dari pohon belimbing. “Ulat kukusan menyuntikkan cairan beracun akibatnya daun jadi kering. Warga daun yang tadinnya hijau berubah menjadi kuning dan akhirnya kering,” papar M Ali.

Menurutnya, lama kelamaan berpengaruh terhadap kualitas belimbing, bahkan pohon belimbing tersebut menjadi mati. “Hama ini menyerang tidak kenal waktu setiap saat selalu ada di pohon belimbing,” tambahnya.

Ditambahkan Suhemi, petani lainnya, hama kutu penggerak batang juga jadi ancaman, dimana hama kutu ini berjalan di rangkaian batang pohon belimbing. Sama dengan hama lainnya dengan menyemprotkan cairan beracun ke bagian batang, lama-lama kelamaan batang itu akan patah dengan sendirinya.

“Semua hama yang menyerang ini tidak mengenal musim baik itu musim penghujan dan musim kemarau, baik pagi hari atau sore, semua waktu bisa terjadi,” ungkap Suhemi.

Sebelumnya, kata dia, petani belimbing di sini menemukan hama lalat buah, yang menyerang langsung kebagian tubuh belimbing pada saat masih kecil. “Biasa menyerang pada saat musim penghujan saja, tapi kemudian hari petani kembali menemukan hama yang lainnya,”ucap M Ali.

Penyemprotan

Untuk mencegah terjadinya serangan hama ini para petani menyemprotkan cairan petistida, dan pemupukan pohon untuk menjaga keutuhan pohon belimbing dan buah belimbing itu.

“Sebab itu Dinas Pertanian Kota Depok dapat bekerjasama dengan petani membasmi hama itu,” harap M Ali yang juga bekerja sebagai staf Kelurahan Pasir Putih.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota Depok Rumanul Hidayat mengatakan bahwa hama ini merupakan penyakit lama dan pihaknya sudah rutin menyemprotkan cairan petistida. “Kita siap setiap saat menerima keluhan dari petani tentang adanya hama ini,” tandasnya.

Rumanul menjelaskan hama ini layaknya seperti penyakit manusia sehingga bila pohon terserang penyakit maka diperlakukan sama yakni segera diobati. Tindakan penyemprotan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bahkan bisa membasmi hama yang menjamur di pohon milik para petani. “Dinas Pertanian sudah mengambil langkah-langkah dengan menerjukan tim penyuluh lapangan di setiap lahan pertanian milik petani dan memberikan cairan pembasmi hama,” katanya.

Pemkot bangun tempat pemotongan khusus unggas

Monitor Depok, 13 Februari 2008 BALAIKOTA, MONDE: Guna mengantisipasi penyebaran virus flu burung, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pertanian akan membangun tempat pemotongan khusus unggas (ayam), sehingga keamanan dan kesehatan unggas terjamin.

”Di tempat pemotongan tersebut, sebelum unggas dijual akan disertifikasi. Dan jika ketahuan ada pedagang yang menjual ayam tanpa bersertifikat akan kami tindak,” kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok, Rumanul Hidayat, kemarin.

Selain membangun tempat pemotongan khusus unggas, pihaknya juga akan mengaktifkan kembali sistem lalu lintas check point di sejumlah jalan yang bersinggungan langsung dengan Jakarta, Tangeran, Bekasi dan Bogor.

“Kami akan bekerja sama dengan DLLAJ dan kepolisian untuk kembali mengaktifkan check point (yaitu pemeriksaan terhadap kendaraan yang membawa unggas) yang berbatasan dengan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi,” ungkap Rumanul.

Ia menambahkan, khusus untuk unggas seperti ayam dan bebek yang ada di pasar tradisional antara lain Pasar Kemiri Muka, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Pal, Distan akan melakukan pemeriksaan langsung dengan melibatkan Dinas Pasar.

“Selain memeriksa unggas tersebut kami juga akan melakukan pembersihan di lapak-lapak. Tempat jualan mereka akan kami sterilkan serta menginformasikan betapa pentingnya kebersihan di tempat pemotongan hewan,” tutur Rumanul.

Terkait dengan pembersihan lapak, lanjut mantan Kadisperindag Depok ini, rencananya Jumat (15/2) di sejumlah pasar tradisional akan dilaksanakan kegiatan tersebut.(row)

“Soal waktunya akan dikoordinasikan dahulu dengan Dinas Pasar,” ujarnya.

Sementara, untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi flu burung, lanjut Rumanul, pihaknya juga bekerjasama dengan RW Siaga. “Lewat RW Siaga kami berharap sosialisasi flu burung akan lebih tepat sasaran,” tandasnya.

Distan canangkan 4 program unggulan

Monitor Depok, 15 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Dalam upaya lebih membudidayakan sektor pertanian, Dinas Pertanian Kota Depok pada tahun ini mencanangkan empat program unggulan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok, Rumanul Hidayat, program itu meliputi, pertama pengembangan Belimbing Depok sebaagi ikon Kota Depok. “Saya bisa informasikan Belimbing sebagai ikon Depok sudah dipatenkan di Departeman Pertanian. Saat ini produksi mencapai 2.000 ton hingga 4.000 ton pertahunnya,” ungkap Rumanul.

Jumlah produksi memang masih kurang dari konsumsi warga di Jabodetabek yang setiap tahunnya mencapai 6.000 ton per tahun. “ Kita harapkan jumlah produksi akan meningkat, karena kami akan fokuskan lahan-lahan tidur untuk pertanian Belimbing,” ujarnya.

Kedua, pengolahan susu di wilayah Kukusan dengan meningkatkan produksi peternak susu sapi di wilayah itu. Ketiga, pengembangan budidaya tanaman hias di wilayah Sawangan yang dijadikan sentra tanaman hias.

“Kita akan meningkatkan transaksi tanaman hias setiap tahunnya, karena Kecamatan Sawangan sudah dikenal sebagai sentra tanaman hias di Kota Depok. Oleh karena itu kami juga ingin menjadikan tanaman hias sebagai ikon Kota Depok seperti halnya Belimbing,” ujar Rumanul, saat menggelar jumpa pers dengan wartawan, kemarin.

Program selanjutnya, adalah pengembangan atau budidaya ikan hias dan ikan konsumsi yang juga berada di wilayah Sawangan. “Saat ini untuk ikan hias sudah dilakukan ekspor ke China. Untuk pengembangan dan produksi akan terus ditingkatkan lagi,” ujarnya. Terkait soal, pengembangan Belimbing yang merupakan ikon Depok, hari ini akan digelar pasca panen Belimbing di Kelurahan Pasir Putih Sawangan.

Januari 2008

Tanaman hias ingin dijadikan ikon Depok

Monitor Depok, 14 Januari 2008

CURUG,MONDE: Maraknya tanaman hias di Kota Depok membuat Walikota Nur Mahmudi Ismail mencetuskan ide untuk menjadikan tanaman hias sebagai ikon baru, mendampingi ikon sebelumnya, belimbing.

Hal tersebut dicetuskan Walikota ketika meresmikan grand opening Kebun Aracea di Curug, Sawangan, Sabtu (12/1). Menurut Nur Mahmudi, tanaman hias bisa menjadi potensi di bidang perekonomian Kota Depok, berapa jenis tanaman hias ada di Kota Depok, untuk itu kepada instansi terkait untuk segera mengembangkan potensi tanaman hias ini. “Tanaman hias nilai jualnya bisa mencapai jutaan rupiah harga yang luar biasa,” katanya.

Walikota juga mengimbau para pecinta tanaman hias untuk diharapkan untuk senantiasa mengembangkan tanamannya hingga tanaman hias ini dapat bermanfaat.

Hal yang sama diutarakan oleh Kepala Dinas Pertanian Depok Rumanul Hidayat bahwa dirinya bangga semua produksi dari pertanian bisa dipotensikan menjadi kebangaan masyarakat Depok, sebelumnya belimbing menjadi ikon Depok, dan saat ini sudah berjalan.

Perencanaan

“Untuk mengembangkan potensi tanaman hias perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk tercapainya program ini, kita sampai saat ini baru masih tahap perencanaan bagaimana untuk mengembangkan potensi tanaman hias yang ada di Depok,” katanya.

Sugiyanto selaku ketua Paguyuban kebun aracea mengatakan bahwa dirinya sangat terima kasih bila pihak Pemkot Depok memberikan dukungan kepada para pecinta tanaman hias.

“Selama ini memang saya menungu-nunggu jawaban itu, dengan adanya dukungan dari Pemkot Depok dapat men-support kepada rekan-rekan kita untuk senantiasa untuk mengembangkan potensi tanaman hias yang ada di Sawangan dan Depok,” terangnya.

“Di Kebon Aracea ini kita memiiki tujuan dan maksud yang sama untuk mempromosikan Kota Depok dengan tanaman hiasnya, memang tanaman hias yang Depok sudah terkenal di semua kota bahkan ke mancanegara, untuk masalah cuaca untuk perawatan tanaman hias disini tidak terpengaruh yang penting kita menjaga dan merawat tanaman hias ini dengan semaksimal mungkin,” lanjutnya.

“Kami selaku ketua paguyuban tanaman hias disini sangat mengucapkan terima kasih kepada Pemkot untuk mendukung kegiatan pameran tanaman hias ini, diharapkan para pecinta tanaman hias untuk bekerjasama dengan Pemkot Depok, menjadikan tanaman hias menjadi ikon kota Depok,” harapnya.

Sementara Camat Sawangan Usman Haliyana mengaku bangga wilayahnya terdapat berbagai jenis tanaman hias yang bisa menjadi potensi dijadikan ikon Kota Depok.(m-10)

Angkot tabrak mobil dinas Rumanul

Monitor Depok, 3 Januari 2008

MARGONDA, MONDE: Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Margonda, depan kantor Walikota Depok, sekitar pukul 07.30, pagi.

Mobil milik Pemerintah Kota Depok nomor polisi 1216 UQ yang dikemudikan Kepala Dinas Pertanian, Rumanul Hidayat ditabrak mobil angkutan kota (angkot) D-10.

Akibat kejadian ini, Rumanul harus rela melihat body mobil bagian kiri atas ban belakang penyok, demikian juga angkot bagian depan kiri mengalami hal serupa.

Peristiwa kecelakaan sempat memacetkan arus lalu lintas, kedua kendaraan di bawa ke kantor Balaikota.

Rumanul Hidayat mengatakan, dari rumahnya di kawasan Cikeas, Bogor menuju kantor di kawasan Jl Margonda menggunakan lajur kiri (dari selatan ke utara), setiba di depan Balaikota mobil berhenti untuk masuk ke areal Balaikota.

Saat kendaraan akan masuk, tiga mobil dari utara

yang akan menuju arah selatan (terminal Depok) berhenti di depannya, diantara pengemudi mempersilahkan kendaraannya untuk berjalan.

Tapi tiba-tiba dari lajur kiri angkot D-10 menabrak mobil dinasnya. “Mobil yang saya kemudikan penyok di atas ban belakang,” ujarnya, seraya menambahkan kecelakaan ini dilaporkan ke unit laka Polres Depok.

Atas peristiwa ini, Rumanul Hidayat menambahkan tidak mempersoalkannya karena mobil hanya mengalami penyok.(sud)

Desember 2007

Depok rintis pengolahan belimbing

Monitor Depok, 18 Desember 2007

CIMANGGIS, MONDE: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana mengembangkan industri pengolahan belimbing menyusul ditetapkannya buah berbentuk bintang tersebut menjadi ikon Depok.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Depok, Nuraini, mengemukakan, pabrik pengolahan belimbing tersebut ditujukan untuk membuat diversifikasi pasar belimbing selain pasar buah segar.

“Selain di lempar ke pasar fresh fruit, nantinya produksi belimbing Depok akan diolah melalui industri pengolahan,” ungkap Nuraini dalam acara Mimbar Sarasehan yang digelar Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kota Depok di Wisma Hijau, Cimanggis, Sabtu (15/12).

Nuraini mengakui, tidak adanya industri pengolahan memang merupakan salah satu masalah pokok pengembangan belimbing sebagai ikon Kota Depok. Masalah lainnya adalah produktivitas yang masih relatif rendah, belum adanya lembaga pemasaran belimbing segar dan olahan, serta promosi yang minimal.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 25 kelompok tani yang beranggotakan 750 petani belimbing di enam kecamatan yang ada di Depok. Total pohon belimbing yang dimiliki petani tersebut mencapai 28.000 pohon dengan tingkat produktivitas rata-rata 35 kilogram per pohon per tahun.

Dengan asumsi produksi belimbing grade C yang akan dilempar ke industri olahan mencapai 1 ton per hari, maka potensi sari buah belimbing (juice) dalam botol yang dihasilkan bisa mencapai 10.000 botol per hari.

“Kalau dirata-ratakan satu botol sari buah belimbing seharga Rp1.500, maka omset pabrik olahan belimbing ini bisa mencapai Rp15 juta per hari,” jelas Nuraini.

Ketua Umum KTNA Kota Depok, Rimin Sumatri, menuturkan, petani sudah menunggu tindak lanjut pengembangan belimbing yang tinggal menunggu penetapan Surat Keputusan Wali Kota menjadi ikon resmi Kota Depok.

“Petani dari dulu sudah siap, kalau ada program yang bisa lebih menguntungkan secara ekonomis untuk pengembangan belimbing, kita pasti siap melaksanakannya,” ujar Rimin.

Kepala Dinas Pertanian Kota Depok, Rumanul Hidayat, menambahkan, para petani dan KTNA perlu mengawal program-program pertanian dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, termasuk program pengembangan industri olahan belimbing.

Pasalnya, selama ini tidak terlihat wajah petanian dalam program-program yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dia juga mengimbau, para petani di Depok hendaknya mengubah paradigma pengembangan usaha yang kini masih berjalan model manajemen tukang cukur atau semua dilakukan sendiri-sendiri.(*/row)

BERITA UTAMA, 6-Des-2007 12:22:2 WIB

Logo PKS di Pemkot
‘Birokrasi bukan alat parpol’

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK, MONDE: Pemasangan logo atau pewarnaan kantor mirip warna parpol tertentu pada sejumlah kantor di Pemkot Depok kembali mengundang nada sinis terhadap kepemimpinan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Heru Suyanto, salah satu tokoh partai politik di Depok, dengan tegasmenyayangkan hal tersebut. “Walikota tidak bisa dengan seenaknya mendoktrinasi pegawainya,” kata Heru yang menjabat Sekretaris DPD PAN Depok.Sebelumnya diketahui saat Komisi A DPRD melakukan sidak ke pemkot (Selasa, 4/12) menemukan bingkai dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di ruangan Kepala Dinas Pertanian Rumanul Hidayat. Di sana terdapat tulisan, “Selalu ada harapan dalam keyakinan, selalu ada keteguhan dalam kesabaran, selalu ada hikmah dalam kesyukuran, selalu ada doa dalam ukhuwah…”

Heru menilai hendak bukan begini cara melakukan pengkaderan partai. Sistem birokrasi bukan untuk kepentingan partai. “Hal itu seharusnya dicamkan oleh Wali [Nur Mahmudi Ismail],” dia menandaskan.Heru juga mengingatkan bahwa saat Pilkada lalu, kemenangan Nur Mahmudi tidak mencapai angka 50% dari pemilih. “Sehingga seharusnya Nur Mahmudi sadar bahwa keberagaman politik di wilayahnya adalah suatu hal yang wajar dan harus diterima. Jangan malah memaksakan doktrinasi.”

Menyikapi hasil sidak Komisi A, Heru menyatakan rasa salut dan mendukung tindakan tersebut. “Itu memang leading sector-nya, dan harus ada tindaklanjutnya.”

Bukan kebijakan PKSSementara itu, salah satu anggota Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Muhammad Said menyatakan sidak tidak pernah dirapatkan sebelumnya oleh Komisi A. “Tapi dengan adanya temuan logo PKS di ruang kerja Rumanul, tidak ada sama sekali kebijakan dari PKS untuk memasang logo atau pun lambang PKS di kantor Pemkot Depok.”

Bila memang itu ditengarai ada di ruang Rumanul, lanjut Said, silakan saja dikonfirmasi langsung ke pihak yang bersangkutan. “Yang jelas tidak ada kebijakan seperti itu di PKS.”

Saat ditanya apakah langkah yang akan dilakukan Komisi A untuk menindaklanjuti temuan sidak tersebut, Said menyatakan akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat komisi. “Kami belum tahu tindakan selanjutnya karena harus dirapatkan terlebih dulu oleh anggota komisi.”

Sedangkan mengenai pernyataan adanya upaya doktrinasi, Said menilai, hal itu dapat dikatakan terlalu berlebihan karena PKS dalam hal ini tidak mendoktrinasi siapa pun terutama bagi PNS yang ada di Pemkot Depok.

“Yang ada hanyalah ajakan kebaikan, seruan moral kepada seluruh elemen masyarakat khususnya pejabat publik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk sama-sama menjunjung tinggi moral dan banyak melakukan amal kebaikan, beribadah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Selain itu, lanjut dia, PKS pada intinya mengajak para pejabat publik dan masyarakat untuk menjauhkan moral dari perilaku amoral sehingga dapat menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat. “PKS tidak mendoktrin tapi mengajak,” kilahnya.(mr/why)

BERITA UTAMA, 5-Des-2007 12:30:52 WIB

Komisi A DPRD sidak pemkot
Logo PKS di ruang Rumanul

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

Sedikitnya empat anggota Komisi A DPRD Depok sidak ke sejumlah kantor di Pemkot Depok, kemarin.

Mereka menjalankan tugas telik sandi (dan mendadak), gara-gara ada masukan warga bahwa di kantor milik pemerintah itu ada pemasangan logo atau pewarnaan kantor mirip partai tertentu.Sidak pukul 11.00 dipimpin langsung Ketua Komisi A Triyono ini diduga sudah bocor lebih dulu. Hingga ruang kantor yang sebelumnya dilaporkan ada logo parpol tertentu, tiba-tiba tak ada lagi. Sidak ini juga diikuti Wakil Ketua Amsir dan dua anggota lainnya, Zaenuddin dan Rahmat Sukindar.

Sinyalemen kantor Pemkot dijadikan ajang doktrinasi, juga disampaikan ke Monde, melalui pesan pendek dan foto-foto.

Tapi tak diketahui secara jelas, apakah foto itu didesain untuk melawan partai itu, atau memang benar-benar ada sebagai implementasi pengkaderan…

Sidak dilakukan di ruangan kepala Dinas Pertanian, Rumanul Hidayat. Di ruangan itu. Uniknya, di ruangan ini ditemukan bingkai dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di sana terdapat tulisan, “Selalu ada harapan dalam keyakinan, selalu ada keteguhan dalam kesabaran, selalu ada hikmah dalam kesyukuran, selalu ada doa dalam ukhuwah…”

Menurut Rumanul, ia tidak tahu siapa yang memberikan bingkai dengan lambang salah satu partai tersebut. “Saya tidak tahu siapa yang ngasih, begitu saya kekantor dimeja saya sudah ada bingkai dengan gambar dan tulisan ini,” jelas Rumanul kepada Komisi A.

Sidak berlanjut keruangan Kasat Pol PP, Sariyo Sabani. Dalam ruangan tersebut tidak diketemukan adanya lambang dari partai politik.

Sariyo sendiri mengatakan bila memang ada yang memberikan sesuatu dengan adanya lambang atau logo salah satu partai ia pasti secara tegas akan menolaknya. “Berkaitan dengan mental sebagai PNS maka PNS harus bersih dari partai politik manapun, karena PNS sifatnya netral,” tegas Sariyo.

Ia juga menambahkan pemasangan logo salah satu partai di birokrat merupakan pelanggaran yang lebih berat, karena PNS bukanlah alat partai.

Setelah itu sidak berlanjut di ruangan Kepala Kantor Damkar, Kabag Kepegawaian, Kabag Hukum, Kepala kantor Arsip perpustakaan dan telematika, Kadis Pariwisata, Asisten Tata Praja, Kepala Bapeda, Kadis PU, Kadis Distakotbang, Kadis Disperindag dan kantor Kecamatan Beji tapi tidak ditemukan satupun adanya lambang dari partai politik.

Sidak juga sempat dilaksanakan di ruangan Wakil walikota Yuyun Wirasaputra. Dalam ruangan Yuyun juga tidak ditemukan lambang partai.

Yuyun sendiri mengatakan mendukung penuh upaya dari anggota Komisi A untuk melakukan sidak tersebut. Menurut dia, tidak boleh satupun PNS yang menaruh atau memasang suatu lambang patai politik, karena kantor pemerintah kota harus netral dan tidak boleh adanya suatu kepentingan parpol didalamnya. “Apalagi sampai ada pemasangan atribut parpol.”

Saat akan dilakukan sidak ke ruangan Walikota Nur Mahmudi Ismail tidak dapat dilakukan karena Walikota tidak sedang berada di tempat.

Sidak anggota Komisi A di kantor Kecamatan Beji, kemarin, dinilai staf pelaksana seksi pemerintahan Kecamatan Beji, Somantri, tidak tepat waktu. “Sidak sih boleh aja. Tapi kayaknya waktunya kurang tepat. Ini kan jam istirahat,” katanya.

Ditanya mengenai lambang atau simbol-simbol partai di kantor Kecamatan Beji, dengan sigap Somantri, menegaskan disini tidak ada partai-partaian.

“Emang dari dulu, lambang partai apapun disini tidak pernah ada. Kalaupun ada pasti langsung kami tentang,” tandasnya.

Anggota Komisi A dari fraksi PAN yang menjadi juru bicara mengatakan sidak yang dilakukan Komisis A diduga bocor sehingga hanya ditemukan satu bukti di ruangan Rumanul.

“Logikanya pertama kita sidak langsung ditemukan, tetapi saat kita ruangan lainnya tidak ada, saya yakin ini langsung bocor,” tuturnya.Menurut Rahmat, dengan adanya temuan ini maka ini dinilai sebagai upaya doktrinisasi dari salah satu parpol yang memanfaatkan birokrat sebagai alat kampanye partai tersebut.“Kami akan tindak lanjuti dengan memanggil pimpinan pemerintahan terkait penemuan tersebut untuk meminta keterangannya,” papar Rahmat.(why/wen)

November 2007

DEPOKRASI, 28-Nov-2007 12:26:10 WIBPelatihan hortikultura
‘Kembangkan potensi petani’

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

LIMO, MONDE: Para petani di Depok, khususnya di Kecamatan Limo, kian hari mungkin boleh semakin berharap bahwa potensi mereka di bidangnya akan selalu mendapatkan kemajuan, sehingga profesi petani di kemudian hari menjadi pekerjaan yang memiliki daya saing.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Kota Depok, Rumanul Hidayat, usai menghadiri acara pelatihan pengembangan hortikultura di Kecamatan Limo, kemarin.

“Semua sisi potensi dari petani di sebuah wilayah harus kita lihat, kemudian bersama-sama kita kembangkan,” ujar Rumanul.

Dikatakannya, dalam mengembangkan potensi petani tersebut, haruslah diperhitungkan kondisi kesiapan dari petani dan juga lahannya.

“Apa yang paling efisien dikembangkan di sebuah wilayah, haruslah diperhitungkan dengan matang. Jangan sasarannya tidak mengena,” tambah Rumanul.

Dicontohkannya seperti budidaya tanaman belimbing, di sebuah wilayah tidak mesti diharuskan secara besar-besaran.

“Mungkin bisa dimulai dari pekarangan kecil, namun pengolahan pengindustriannya tepat guna. Selain untuk buah sebagai konsumsi, kan bisa juga dibuat untuk sirup maupun dodol,” terang Rumanul mengharapkan tujuan pelatihan tersebut.

Sementara itu, Chairul Rachman dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mengatakan pengembangan pertanian tidak harus terpaku kepada budidaya unggulan.

“Seperti di Depok misalnya, benar bahwa budidaya belimbing harus dimaksimalkan, namun budidaya lain seperti tanaman jambu juga jangan dilupakan. Paling tidak bisa dimulai di pekarangan kecil depan rumah warga,” demikian Chairul.(mr)

Oktober 2007

OPINI, 31-Okt-2007 12:41:6 WIBAda apa dengan Pemkot?

Berita Lainnya
• Jangan ‘malu’ mengaku orang NU…
• Tantangan NU Depok ke depan
• Nahdlatul Ulama dan Konfercab IV

Selama dua tahun kepemimpinan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail ber-bagai persoalan timbul, tidak semuanya buruk sebab beberapa kebijakan yang dinilai cukup baik juga diterapkan dengan baik di kota ini.

Belakangan ini perbincangan dan isu baru muncul di Pemkot Depok, mulai dari perselisihan, rasa tidak puas hingga perbedaan pendapat yang menjurus kepada rasa ketidakpercayaan.

Kita dapat melihat dari berbagai isu yang berkembang saat ini dengan mengambil contoh dari keinginan Kepala Dinas Pertanian Kota Depok Rumanul Hidayat yang ingin hengkang dari Pemkot Depok yang juga disusul oleh beberapa pejabat yang merasa tidak nyaman dalam melaksankan tugasnya.

Juga ditambah adanya isu dualisme ditubuh Dinas Pekerjaan Umum dimana tidak ada saling percaya antara Kepala Dinas PU Herman Hidayat dengan Kabid Bina Marga Asep Suganda mengenai pelaksanaan proyek.

Sebelumnya, kita juga tidak lupa bagaimana Camat Limo Yayan Arianto berselisih dengan Asisten Tata Praja yang juga Ketua Tim penataan lahan eks HGB Megapolitan, Bambang Wahyudi mengenai permasalahan Megapolitan.

Permasalahan yang muncul tersebut semakin membuat pikiran masyarakat untuk bertanya, “Ada apa di tubuh Pemkot?”. Kenyataan ini memancing opini masyarakat terhadap kinerja para pelaku birokrasi tersebut.

Ada sesuatu yang memicu permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa sumber terpercaya yang ditemui dilapangan adanya intervensi dari yang disebut “orang-orang spesial” diluar birokrasi yang mencoba mengganggu tugas dan fungsi para pejabat menjadikan suasana pemkot menjadi tidak nyaman.

Hal ini tentu saja melanggar ketentuan bahkan anggota dewan Hasbullah Rahmad mengatakan dewan pernah menegur Walikota mengenai keberadaan orang-orang tersebut jauh sebelum isu ini mencuat ke publik.

Sangat wajar bila para pejabat tersebut meradang atau lebih tepatnya lagi gerah dengan kelakuan orang-orang tersebut. Bayangkan, para pejabat yang seharusnya dapat melakukan kebijakan tugasnya menjadi mati kutu dengan kehadiran orang-orang spesial tersebut.

Pejabat tersebut seolah hanya memangku jabatan tanpa dapat melakukan tugasnya dengan leluasa, tetapi bila ada persoalan di masyarakat muncul mereka yang disalahkan. Lucu bukan? Atau bisa dibilang kasihan…

Di satu pihak, masyarakat menjadi putus asa menunggu kinerja Walikota terhadap pembangunan khususnya terhadap perbaikan jalan yang dapat dikatakan hampir seluruh sudut jalan di Kota Depok rusak parah.

Masyarakat lelah berteriak dan lelah untuk berkomentar, yang ada mereka menjadi geram bila ditanya soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Bahkan warga malah balik bertanya. Apakah otak pemerintah juga rusak? Apakah harus menunggu pilkada baru jalan diperbaiki? Pertanyaan yang harus dipikirkan dalam-dalam oleh sang Walikota.

Kritikan tersebut ada baiknya dicermati serta dipahami dan bukan ditanggapi dengan kepala yang panas, dengan mengutip pernyataan Nur Mahmudi saat pertama kali menjabat sebagai Walikota Depok didepan tokoh masyarakat dan insan pers Depok yang intinya ia tidak akan panas untuk menerima kritikan.r

DEPOK, 30-Okt-2007 12:39:28 WIB

Belimbing akan dijadikan ikon Depok

Berita Lainnya
• Pemenang MTQ diumumkan pagi ini
• ‘Gepeng jangan kasih duit’
• Penanganan filariasis berlanjut

PANMAS, MONDE : Kota Depok ternyata memiliki potensi yang luar biasa, karena kota ini memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat berguna bagi masyarkat salah satunya adalah belimbing.

“Belimbing Depok dapat menyehatkan kita, karena belimbing memiliki komoditas, dengan produksi 3.000 ton pertahun akan terserap komoditas perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota Depok akan menjadikan belimbing sebagai ikon Depok,” hal ini diutarakan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam acara sosialisasi belimbing sebagai ikon Depok, kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan perkembangan Depok makin lama makin maju, sehingga dapat meningkatkan komoditas produksi salah satunya dengan produksi belimbing.

“Kita pasarkan Belimbing Depok di sudut-sudut pasar dan swalayan di Depok. Para petani, produsen dan tengkulak harus bersatu untuk menciptakan masyarakat yang sehat, pedagang jangan hanya memikir untuk mengekspor Belimbingnya tetapi harus memenuhi produksi di dalam negeri,” ujarnya.

Hal yang senada dilontarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Depok Khamid Wijaya. “Dengan adanya program belimbing dijadikan ikon Depok, kami berharap belimbing bisa menjadi komoditas dan subsistem Kota Depok,” katanya.

“Selain itu petani bisa diajak menjadi agrobisnis melalui lembaga pemberdayaan masyarakat atau melalui jalur koperasi. Rencananya Pemerintah Kota Depok akan membentuk lembaga Belimbing tapi sekarang ini masih dalam proses,” ujarnya.

Untuk turut menguatkan ikon ini, menurut Khamid rencannya Pemerintah Kota Depok akan membangun patung relief berbentuk Belimbing.

Khamid juga menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Depok mendukung tata ruang dan potensi pasar, dan harus meng-update data mengenal pohon Belimbing yang ada dikota Depok harus terdata dengan lengkap.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Rumanul Hidayat menuturkan Belimbing di Depok memiliki keunggulan dengan Belimbing daerah lainnya mulai dari warna kuningnya, rasa manis, seperti ini tidak dimiliki belimbing yang ada di Indonesia.

“Belimbing juga memberikan cukup besar bagi peningkatan para petani di Depok, menjadi alternatif model pertanian perkotaan yang prospektif. Dilihat dari kesehatan Belimbing cukup dikenal memiliki khasiat sebagai buah penawar pencegah sakita darah tinggi, sehingga pada saat ini permintaan Belimbing sangat meningkat,” tuturnya.

Sebagai pemasaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ety Suryahati mengutarakan peluang pemasaran belimbing dalam pengolahan pasar, yang bisa diolah menjadi apa saja.

“Mudah-mudahan masa yang akan datang di jalan-jalan protokol terdapat outlet penjualan Belimbing Depok. Pemasaran belimbing tidak sulit, permintaan sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani belimbing Depok,” cetusnya.(m-10)

BERITA UTAMA, 25-Okt-2007 10:43:54 WIB

Isu eksodus pejabat Depok
Naming: Walikota mesti introspeksiBerita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK, MONDE: Ketua DPRD Depok Naming D Bothin mengingatkan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk introspeksi diri terkait isu eksodus sejumlah pejabat ke luar dari Pemkot Depok.

“Sebagai pimpinan, kalau dia tahu ada seperti itu, mesti introspeksi. Ada apa sebenarnya di Pemkot Depok? Mengapa para pejabat tersebut ingin pindah? Berarti ada sesuatu yang memicu keinginan mereka untuk pindah,” tuturnya kemarin.

Meskipun Naming menilai perpindahan para pejabat tersebut adalah hal biasa, tapi bila terjadi secara bersamaan maka patutlah dilihat apa yang terjadi dan melatar belakangi eksodus tersebut.

“Sebenarnya sih kalau perpindahan itu biasa aja dan sudah hal yang lumrah, tetapi kalau terjadi bareng-bareng berarti kan ada sesuatu dibelakangnya,” tambahnya.

Sebelumnya sedikitnya 16 pejabat santer disebut-sebut bakal meninggalkan Pemkot Depok lantaran tak betah direcoki orang-orang spesial yang berdampak pada APBD Depok.

Salah seorang pejabat yang santer berniat hengkang adalah Kadinas Pertanian Rumanul Hidayat.

Menanggapi isu ini Sekretaris Komisi A DPRD Depok Ahmad Dahlan juga mengingatkan Walikota Depok mesti mengambil langkah atas gejolak dan isu eksodus tersebut karena bila dibiarkan, merupakan kerugian bagi pemerintah Kota Depok.

“Mereka [para pejabat tersebut] ini kan aset Depok dan mereka juga telah dibesarkan oleh uang rakyat Depok. Untuk itu bila dibiarkan, merupakan kerugian bagi Pemkot Depok. Mereka telah lama mengabdi di Depok, jadi bila kehilangan mereka Depok pasti rugi tapi di sisi lain mereka sah saja bila ingin pindah asal sesuai prosedur.”

Menurut Dahlan, langkah yang harus diambil Walikota adalah dengan mengubah gaya kepemimpinannya yang mengakibatkan adanya rasa ketidaknyamanan dan rasa tidak puas. “Walikota mesti ubah gaya kepemimpinannya karena adanya rasa tidak nyaman dari para pejabat tersebut.”

Surat permohonan

Saat ditanya adanya orang di luar birokrasi yang merecoki para pejabat tersebut, baik Naming maupun Dahlan mengatakan bila hal tersebut memang terjadi, sangatlah disayangkan dan Walikota harus sigap mengambil sikap.

Sementara itu Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menampik telah menolak permohonan pindah Kadinas Pertanian Rumanul Hidayat. Wali mengaku hingga saat ini baik secara lisan maupun tertulis belum menerima surat permohonan pindah dari Rumanul.

“Sampai saat ini saya belum pernah menerima surat permohonan tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Jadi saya tidak tahu perihal Rumanul ingin pindah ke Depdagri,” jelasnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Nur mengatakan bila memang Rumanul ingin mengajukan pindah, tidak akan dihambat asalkan sesuai prosedur. “Saya tidak akan menghambatnya, baik Rumanul maupun pejabat lainnya bila ingin pindah ya silakan ajukan permohonan.”

Selain ditanya soal orang di luar birokrasi yang merecoki para pejabat, Nur Mahmudi berujar “Banyak orang di luar sana. Jadi bisa siapa saja, demonstran juga di luar kan banyak.”

Kabag Kepegawaian Kota Depok Diah Sadiah menambahkan bahwa pengajuan permohonan Rumanul bukan untuk pindah tapi menjadi widyaiswara (pengajar-red) di Depdagri.

“Itu pun pengajuannya hanya satu kali yang kebetulan berkasnya kita kembalikan karena masih belum lengkap berupa format yang masih kosong. Hingga kini belum diajukan lagi oleh Rumanul,” jelasnya.(m-4)

BERITA UTAMA, 24-Okt-2007 12:18:35 WIB

16 Pejabat Depok akan eksodus
Sekretaris FPKS: Jangan dipolitisir

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Ramai-ramai pejabat mau meninggalkan Pemkot Depok kian santer. Sedikitnya 16 pejabat disebut-sebut tak betah di lingkup Pemkot Depok, lantaran sering direcokin orang-orang spesial, yang berdampak pada APBD Depok.

“Sudah ada 15 pejabat yang ingin mengikuti langkah saya untuk mundur dari Pemkot Depok,” kata Kepala Dinas Pertanian Pemkot Depok, Rumanul Hidayat, di Depok, kemarin. Jadi, bersama Romanul, jumlah pejabat yang berencana pindah 16 orang.

Persoalannya, menurut sejumlah pejabat yang dikontak Monde, secara terpisah kemarin, sejumlah pejabat malah sudah dapat posisi di daerah lain. Sisanya, kata mereka, memang masih mencari-cari lowongan posisi.

Tapi menurut sejumlah kalangan lain di Pemkot, isu itu memang sengaja dilempar sebagai upaya manuver agar Walikota tak jadi melaksanakan mutasi tahap IV, mengingat sebagaian di antara yang bermanuver itu pejabat berkondite tak baik.

Terpisah, menurut sumber Monde di Balaikota, kekuatan di luar birokrasi, yang suka mengatur pejabat, bahkan kepala dinas di Pemkot Depok, membikin situasi tak nyaman. Bahkan, menurut dia, kepala dinas juga didekati sejumlah orang agar membikin baliho tambahan dan minta dimasukkan ke ABT, yang nota bene adalah APBD—dana milik rakyat.

Contoh terakhir, menurut sumber itu, pernah jatah uang bagi wartawan di Pemkot ditilap, tapi lembaga wartawan itu mendiamkan saja, meski persoalan itu sudah jadi isu warung kopi jalanan.

Tak diketahui uang bagi wartawan ini, sebagai uang untuk pendidikan jurnalistik atau uang berdimensi untuk menutup ruang gerak dan fungsi pers.

“Adanya orang-orang di luar birokrasi menjadikan beberapa pejabat merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya, selain alasan untuk mengembangkan karir mereka,” kata sumber itu.

Bahkan, menurut dia, sejumlah orang ini ikut mengotak-atik menyusun kerangka mutasi, hingga mekanisme resmi dan prosedural—sebagaimana diatur UU, berkesan ditinggalkan. “Ini fatal, tentunya…”

Ia pun menyebutkan, Romanul mundur demi mengurus yayasannya, “Saya kira ini cuma alasan normatif saja. Padahal, sebenarnya, karena alasan ada orang-orang spesial dan dispesialkan yang berasal di luar struktur tadi. Belasan pejabat mengeluhkan hal yang sama. Pak Wali mungkin baik, justru orang-orang spesial ini yang merepotkan… ”

Misalnya, Bambang Qudsi dinonjobkan dari jabatan sebelumnya Asisten Administrasi Bagian Pemerintahan—lantaran ada permainan orang-orang di luar birokrasi tadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Depok, Rintisyanto menuturkan adanya isu tersebut bisa saja terjadi karena adanya kepentingan politik tertentu di luar birokrasi yang menjadikan situasi pemerintahan menjadi tidak nyaman.

“Nggak mungkin kalau mereka nyaman, minta pindah. Kalau sudah begini, kabulkan saja permohonan pindah itu. Nanti malah pejabat itu tak maksimal,” kata Rintis.

Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Demokrat, Wahyudi, mengatakan keterlibatan orang di luar birokrasi itu, justru merupakan pembunuhan karakter pejabat. “Kalau mereka didikte orang di luar birokrasi, ini birokrasi tak bener…” katanya.

Sementara itu menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Babai Suhaimi mengatakan rencana eksodus dari pejabat harus disikapi dengan bijak oleh pemimpin, dalam hal ini Walikota.

”Hal ini sedikit banyaknya terkait dengan kepintaran seorang Walikota menempatkan bawahannya di tempat yang seharusnya, diamana dia bisa menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. The right man in the right place harus dianut oleh Walikota dalam menyikapi jabatan yang diaturnya. Jangan asal!” tegas Babai.

Jangan dipolitisir

Terkait dengan beredarnya informasi tentang kemungkinan eksodus pejabat secara besar-besaran di lingkungan Pemkot Depok, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Adriyana Wira Santana, mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang normal.

“Namun sebelum itu, ada dua hal yang harus dipertegas terlebih dahulu, angka besar-besaran menurut wacana media itu berapa, jangan terlalu cepat mempolitisasi sebagai ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Walikota [NMI],” kata Adriyana.

Saat dihubungi ia sedang rapat kerja bersama Komisi C dengan sejumlah Kepala Dinas di Lantai V Balai Kota Depok, kemarin.

Kedua, katanya, perpindahan karena memang benar keinginan dari pejabat tersebut. “Bisa karena sebuah keinginan jenjang karir, kepentingan lokasi atau hal pribadi lain yang sifatnya mungkin sangat relatif. “

Seperti yang diberitakan oleh Monde edisi Selasa (23/10) lalu, Rumanul ingin pindah ke Depdagri. “Ini lantaran pejabat itu ingin punya waktu yang lebih banyak untuk mengurus Yayasan-nya,” kata Adriyana.

Terpisah, Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra saat dikonfirmasi Monde mengatakan pejabat yang ingin pindah dipersilakan asalkan sesuai dengan prosedur pemindahan yang berlaku.

“Sah-sah aja kalau mereka mau pindah, tapi tetap harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai penolakan permohonan pindah Rumanul ia mengatakan tidak tahu sama sekali perihal permohonan itu.

Mekanismenya surat permohonan pindah itu, seyogianya diketahui olehnya, tetapi hingga saat ini surat permohonan tersebut tidak sampai ke mejanya.

“Kalau ditanya Rumanul mau pindah saya nggak tahu, karena memang surat permohonannya tidak sampai ke meja saya, sedangkan kalau sesuai mekanisme surat itu harus sampai juga ke meja saya, tapi ini tidak, saya ngga tahu kenapa bisa gitu,” demikian Yuyun.(m-4/mr/ys)

AJANG DUIT, 10-Okt-2007 12:28:54 WIB

Daging sapi di Depok bebas penyakit

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

BALAIKOTA, MONDE : Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok menyatakan daging sapi yang dijual di Kota Depok, bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di Kota Depok, Senin siang. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kesehatan sapi yang didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.

“Setelah kita periksa daging sapi tersebut bebas dari PMK,” kata Kepala Distan Kota Depok, Rumanul Hidayat, kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan uji kaboratorium di lokasi razia untuk memastikan kesehatan dan daging tidak dicampur dengan formalin, atau dengan daging glonggongan.

Biasanya para pedagang yang nakal menggunakan modus mencampur antara daging segar dengan glonggongan, sehingga sulit sekali untuk disita semuanya. Kadar air pada daging yang tidak sehat rata-rata 71% sedangkan yang sehat 60%.

Ia juga mengingatkan warga mengenai maraknya penjualan daging sapi yang dicampur dengan daging celeng di sejumlah daerah. “Untuk mengantisipasi hal tersbut kami bekerjasama dengan Pemda DKI untuk melakukan razia,” katanya.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap RPH, Distan juga berencana akan meninjau pasar tradisional untuk mengetahui harga daging sapi, agar tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi.

“Jika ada pedagang tradisional di Kota Depok ada yang menjual daging per kilonya lebih dari Rp55.000, Distan akan memberikan sanksi,” katanya.

Sementara Walikota Depok Nur Mahmudi Ismali, mengimbau kepada warga Depok untuk dapat memilih daging sapi berkualitas baik.

“Jangan sampai tergiur harga murah, ternyata malah berbahaya. Karena itu kalau sampai harga daging sapi diatas Rp60.000, kami segera menggelar operasi pasar,” katanya beberapa waktu lalu.(row)

BERITA UTAMA, 9-Okt-2007 15:7:26 WIB

Carrefour bantah tolak tim sidak…
Kadistan: Ikuti cara kami

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE : PT Carrefour Indonesia membantah pihaknya tidak menerima tim gabungan Pemkot Depok yang terdiri dari Dinas Pertanian (Distan), Dinkes dan Disperindag saat akan melakukan pengambilan dan pengujian sampel di Carrefour ITC Depok pada 1 Oktober 2007.

Dalam siaran pers yang diterima Monde, Sabtu (6/10), PT Carrefour Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersilakan rombongan Distan Kota Depok untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel tersebut.

“Adapun wartawan tidak dapat kami izinkan masuk karena sesuai dengan prosedur kami bahwa liputan dan pengambilan gambar di gerai harus terlebih dahulu mendapat izin dari kantor pusat,” kata Retha A Dotulong, Communications & Community Relations Manager PT Carrefour Indonesia. Menurut dia, pihak Distan Pemkot Depok memberitahukan pengambilan dan pengujian sampel hari Senin (1/10) dibatalkan dan akan menjadwal ulang di hari lain.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Depok Rumanul Hidayat saat dikonfirmasi seputar permasalahan tersebut menyatakan kegagalan sidak dari tim gabungan Pemkot Depok akan ditindaklanjuti dengan sidak berikutnya yang rencananya akan dilakukan sebelum Idul fitri.

“Kami akan tindak lanjuti sebelum Lebaran, karena mau tidak mau mereka harus mengikuti prosedur yang telah kami buat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, katanya, tak ada istilah mempersulit atau menolak dari siapapun. “Ini sudah ketentuan dan harus mereka taati, karena ini demi kepentingan punlik, apalagi menjelang Lebaran banyak warga yang mengkonsumsi daging, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diingnkan mereka harus mau disidak,” katanya.

Ia juga menuturkan ada kekhawatiran terhadap kualitas daging-daging yang dijual di Carrefour tidak layak untuk dikonsumsi. “Untuk itu harus diadakan sidak terhadap pusat perbelanjaan tersebut.”

Petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Senin (1/10) melakukan sidak di pusat perbelanjaan terhadap sejumlah daging dan makanan kalengan.

Sidak itu gagal karena Carrefour berkesan mempersulit petugas.(row/m-4)

Juni 2007

BERITA UTAMA, 4-Jun-2007 15:55:32 WIBIsu mutasi tahap III
Wali diminta tidak balas dendam

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK RAYA, MONDE: Isu mutasi pejabat Pemkot Depok kembali merebak belakangan ini, tak hanya di seputar aparatur pemerintahan, juga sas-sus di kalangan pengurus partai hingga tokoh masyarakat.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal dibongkar pasang pada posisi tertentu pada mutasi jilid III yang kabarnya dalam waktu dekat.

Berdasarkan penelusuran Monde, banyak pejabat yang merasa sudah nyaman di posisinya saat ini, justru was-was menanti perkembangan isu mutasi.

Sementara warga Depok umumnya berharap mutasi tak sekedar mengikuti selera Nur Mahmudi Ismail selaku walikota.

Di antara sejumlah nama pejabat yang diisukan bakal diganti a.l Abdul Haris (Ka. Bappeda), Hamid Widjaya (Kadistan), Rumanul Hidayat (KaDisperindag), Etty Suharyati (DLLAJ), Utuh K. Topanase (Distakotbang), Sayid Cholid (Dispenda), Sariyo Sabani (Kasatpol PP), Tutun Supiyan (KaDinas Pasar), Zalfinus Irwan (Kabag Perekonomian).

Sedangkan sejumlah camat yang disebut-sebut juga akan dimutasi a.l Teddy Hasanuddin (Panmas), Nina Susana (Sukmajaya), Lutfi Fauzi (Cimanggis).

Kepala Dinas Pertanian, Hamid Wijaya yang disebut-sebut bakal kena mutasi saat di konfirmasi mengakui jika belum lama ini dirinya pernah dipanggil walikota. “Saya memang pernah dipanggil Pak Wali tapi kapan waktunya mutasi saya tidak tahu,” ungkapnya.

Sementara Kabag Perekonomian Setdakot Depok Zalfinus Irwan yang ikut diisukan bakal kena meninggalkan posisinya, enggan memberi komentar apa pun.

Terkait isu mutasi di atas, beragam pendapat bermunculan menyikapi hal itu. Tokoh masyarakat Cimanggis, Yasin Bia menilai mutasi adalah hak prerogatif Walikota untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, dan menempatkan para pejabat sesuai keinginannya. “Itu kan memang sudah aturan mainnya.”

Jangan balas dendam

Namun, menurut pria dengan ciri khas rambut berwarna yang juga menduduki posisi ketua LPM Cimanggis itu, dengan mutasi jalannya roda pemerintahan harusnya lebih baik.

Yasin Bia mengingatkan jangan sampai hak ini dijadikan sekadar untuk melampiaskan dendam politik Walikota.

“Artinya, jangan memasang orang yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan keahliannya. Juga jangan sampai karena pernah tak suka, lantaran pernah berseteru secara politik, lalu pejabat yang dicopot dari kedudukannya dinon-jobkan, seperti yang sudah-sudah.”

Menurut dia, Kota Depok ini bisa maju berkembang seperti saat ini, tidak terlepas dari proses yang diperjuangkan oleh para camat, lurah, serta tokoh masyarakat lainnya di masa lampau.

“Jadi prestasi yang pernah diukir dan hal lainnya yang pernah diberikan untuk kota ini juga harus dihargai, jangan dilupakan begitu saja,” tandas Yasin Bia.

Pernyataan senada dilontarkan tokoh masyarakat Sawangan yang juga wakil ketua DPC PKB Kota Depok, Muhammad Fuad, yang menilai mutasi memang harus segera dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala dinas dan posisi pengambil keputusan lainnya, seperti lurah yang saat ini banyak yang dijabat oleh plt.

Segala macam pertimbangan, menurutnya, harus dihitung masak-masak oleh walikota, jangan sekedar sesuai selera walikota saja. “Pejabat yang nantinya menduduki posisi tertentu harus kredibilitas dan sesuai dengan karir dan disiplin ilmunya.”

Karena itu Fuad mengingatkan dalam mutasi pejabat, Walikota diminta obyektif. “Pejabat kan tugasnya melayani masyarakat secara keseluruhan, bukan melayani kepentingan walikota. Artinya walikota jangan mencopot pejabat yang bagus dan disenangi rakyat.”

Terpisah, Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kot a Depok, Cahyo Putranto meminta Walikota Nur mahmudi Ismail dalam mengambil dan menentukan kebijakan dapat menerima masukan yang obyektif berupa kajian teknis melalui staf ahli sesuai bidangnya masing-masing.

“Hal itu guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di samping sebagai upaya agar pembinaan karier PNS dapat terus berkelanjutan dan terarah di jajaran Pemkot Depok.”(row/m-3)

Maret 2007

DEPOKRASI, 8-Mar-2007 16:23:16 WIBOP beras di Cimanggis lengang
Banyak pengawas daripada pembeli

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

CIMANGGIS, MONDE: Beda dengan wilayah lainnya, dimana warga antre untuk mendapatkan beras dalam Operasi Pasar (OP) di Depok belakangan ini. Di Cimanggis, kemarin dari tiga titik OP, tak satupun terlihat antrean warga.

OP beras Cimanggis terpusat di tiga titik untuk sembilan kelurahan. Rinciannya, Tugu, Mekarsari dan Pasir Gunung Selatan di Kelurahan Tugu. Kelurahan Tapos (Tapos, Leuwinanggung dan Cimpaeun). Kelurahan Jatijajar (Jatijajar, Cilangkap dan Sukamaju Baru). Di semua tempat OP serempak di gelar mulai pukul 08.00.

Pantauan koran ini, tempat penukaran kupon OP di tiga titik dibagi tiga pos pelayanan. Pos-pos tersebut dijaga staf kelurahan masing-masing. “Cimapeun didiye (disini),” seru penjaga pos yang di mejanya terpampang tulisan Cimpaeun saat seorang warga hendak menukar kuponnya.

Tak ada antrean di semua titik pelaksanaan OP Cimanggis, pun demikian satu demi satu warga tetap berdatangan membeli beras tersebut. Di semua tempat lebih ramai pengawasnya dari pada masyarakat.

Penelusuran Monde, beberapa pejabat teras Kota Depok memantau pelaksanaan OP Cimanggis. Di Tapos, sejak pagi pelaksanaan diawasi Kepala Disperindag Rumanul Hidayat. Bahkan Camat Cimanggis Lutfi fauzi bersama Kapolsek Siswo Yuwono serta Danramil Rizal keliling memantau pelaksanaan OP di tiga titik tersebut.

“Kualitas berasnya bagus, mutunya standard, tidak bau dan layak konsumsi,” tutur Lutfi sembari mencium dan mengecek contoh beras OP saat memantau di Kelurahan Tugu.

Layak konsumsi

Sependapat dengan Lutfi, ketua RW 08 Tugu, Riyanto, juga mengatakan kualitas beras layak konsumsi dan mutunya standard. Berkenaan dengan tak adanya antrean dan sepinya lokasi OP maka warga dapat membeli beras OP dengan fotokopi KTP, “Karena sepi dan yang dapat kupon ada yang nggak ngambil, peraturan dirobah. Boleh beli beras pakai poto kopi KTP. Dari pada mubazir,” jelasnya.

Bahkan, di sela sepinya peminat beras OP itu, Suparlan, Babinsa Kelurahan Tugu bergurau memecah kesunyian aula kelurahan, “Ini namanya beras yang ngantre orang. bukan orang yang ngantre beras.”

Terpisah, Lurah Tapos, Suyadi, saat ditemui Monde di tengah sepinya warga yang mengunjungi Kantor Kelurahan Tapos berkomentar sepinya peminat OP karena wilayah tersebut masih perkampungan, “Di sini kan kampung, banyak singkong, banyak ubi. Jadi wajar aja sepi,” guraunya terbahak-bahak.

Lantaran sepi, di Tapos pun boleh membeli beras dengan hanya menunjukan KTP, Suyadi menjelaskan. Di Jatijajar pun demikian, “Karena peminatnya kurang KTP pun dilayani,” ujar Mistah Wijaya, staf Kelurahan Sukamaju Baru.(m-3)

BERITA UTAMA, 6-Mar-2007 19:11:25 WIB

Bulog tolak dituding menipu
Harga beras ditentukan pusat

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE : Bulog membantah sinyelemen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Depok adanya indikasi penipuan dalam pelaksanaan Operasi Pasar (OP) beras di kawasan ini.

“Penipuan dari mana? Siapa yang ditipu? Kalau soal harga, yang menentukan adalah pemerintah pusat bukan Bulog atau pun pemerintah daerah. Sementara untuk kualitas beras standard medium memang sama dengan raskin, hanya tujuan berbeda,” papar Kasub Divre Bulog Cianjur Alwi Umri saat dihubungi Monde, kemarin.

Menurut dia, jika memang ada ketidakpuasan dari masyarakat yang membeli beras OP agar ditukar hari itu juga, sebagaimana sudah disampaikannya sebelumnya. “Termasuk jika timbangannya kurang, silakan komplain saat itu juga. Jangan OP sudah berlangsung beberapa hari, baru ada masalah seperti ini.”

Alwi juga menyesalkan pernyataan sejumlah pihak terkait mutu beras OP. “Apa maksud semua pernyataan mereka (HKTI-red). Sekali lagi saya katakan, kalau tidak berkenan dengan beras OP bisa ditukar di tempat.”

Soal adanya beras berwarna kuning, menurut Alwi, kemungkinan karena beras tersebut adalah pengadaan 2006 sehingga saat disimpan di gudang ada yang kena air atau akibat tumpukan.

“Tapi tidak ada permainan antara Bulog dan Disperindag. Mereka yang mengatakan hal itu karena ingin mendiskreditkan seseorang. Bulog hanya penyedia beras dan Pemkot Depok yang meminta pelaksanaan OP. Itu saja.”

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat juga menyesalkan pernyataan sejumlah pihak terkait mutu beras OP. “Apa yang kami lakukan untuk kepentingan masyarakat.”

Soal harga beras, lanjut Rumanul, pemerintah pusat yang menetapkan termasuk berasnya. Pemda tidak ada kewenangan. “Saya kira dari 1.000 orang yang beli hanya 10 yang komplain. Tidak terlalu jadi masalah.”

Apalagi Bulog sudah menyatakan jika ada masalah dengan mutu beras bisa ditukar saat itu juga.

Terkait permintaan agar OP beras dihentikan sementara, Rumanul, menegaskan tidak akan bertindak sejauh itu. “Kita prioritaskan kepentingan masyarakat dulu yang membutuhkan beras. Jadi OP tidak akan dihentikan hingga selesai,” tandasnya.

Layak konsumsi

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Babai Suhaimi juga membantah isi pemberitaan Monde soal beras OP yang tidak layak dikonsumsi. “HKTI harus lebih teliti sebelum memberi komentar karena setelah saya pantau sendiri beras ini cukup layak untuk dikonsumsi,” ujarnya di sela-sela OP di kelurahan Cipayung, kemarin.

Sebelumnya HKTI menduga ada indikasi penipuan dalam OP karena berasnya kadaluarsa dan tak layak dikonsumsi manusia (Monde-Senin 5/3).

Menurut Babai, jika sinyalemen HKTI benar akan ada tindakan dari masyarakat. “Saya mempersilakan mereka untuk mensomasi pemerintah jika survai itu benar. Tapi hingga sekarang kan belum ada tindakan apa-apa dari masyarakat. Saya percaya kualitas beras OP di seluruh Indonesia itu sama.”

Namun Babai setuju OP beras diawasi sehingga masyarakat tidak dirugikan. “Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan OP untuk keuntungan pribadi,” tambahnya seraya berharap pihak-pihak lain tetap ikut mengawasi.

Menyinggung keluhan warga soal timbangan beras OP yang kurang dari 20 kg per karung, Babai juga mempersilakan warga menukarnya. “Silakan dikembalikan karena itu hak warga. Pemerintah melalui Disperindag dan Bulog harus mau menggantinya.”

Meski begitu Babai mengakui kurangnya sosialisasi soal OP beras. “OP berbeda dengan raskin. Tujuan OP bukan hanya untuk masyarakat miskin tapi menekan harga pasar. Karena itu mekanime kupon ini harus diganti,” jelasnya.(m-5/row)

BERITA UTAMA, 2-Mar-2007 16:36:27 WIB

Warga Sawangan tak antusias ikut OP
‘Abis mutu beras rendah sih’

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

SAWANGAN, MONDE: Minat warga mengikuti Operasi Pasar (OP) beras di Sawangan turun. Warga tak antusias lagi, diduga lantaran mutu beras rendah dan pelaksanaannya tanggung bulan…

OP di Sawangan akhirnya dilaksanakan, setelah sempat gagal dan menuai protes sejumlah tokoh setempat. OP di kecamatan ini dilaksanakan tiga titik masing-masing di Kantor Kelurahan Pengasinan, Kantor Kelurahan Pondok Petir dan Kantor Kecamatan Sawangan.

Di Pengasinan, OP beras ini dilakukan untuk mengalokasikan beras di lima kelurahan. Masing-masing kelurahan Pengasinan untuk 100 kupon, Pasir Putih 60 kupon, Bedahan dengan 80 kupon, Duren Seribu 50 kupon dan Kelurahan Duren Mekar 80 kupon.

Tidak seperti OP di kecamatan lain, di Pengasinan tidak tampak antrean warga. Hal itu disebabkan karena aparat pemerintahan di Sawangan mengatur serta mengantisipasi ketertiban dan kelancaran jalannya OP.

“Pengaturan dan pembagian kupon telah kami serahkan langsung ke ketua RW dan RT di masing-masing wilayah,” ungkap Plt Lurah Bedahan, Syamsudin, yang ditemui di lokasi OP kelurahan Pengasinan.

Hal itu juga dibenarkan oleh Plt Lurah Duren Seribu, Epiyanti. Aparat pemerintah di Sawangan sudah membahas persiapan OP, sejak jauh hari.

“Kami tak ingin terjadi antrean warga, dan ribut…” katanya.

Untuk titik lokasi OP di Pengasinan dialokasikan 7 ton beras atau 350 karung dari jenis beras IR 64. “Satu karung beras sama dengan 20 kg,” ujar Pelaksana OP Bulog, Kankan Abdurrahman.

Ia menjelaskan, untuk satu karung beras harganya Rp.74.000. Sedangkan untuk harga perkilonya senilai Rp.3.700. “Bulog pun mempunyai stok cadangan seandainya alokasi OP beras di Sawangan tidak mencukupi,” kata Kankan.

Namun, hingga menjelang siang, tidak tampak antrean ketua RT yang mewakili warga lingkungannya mengambil beras. “Entah kenapa OP ini kurang direspon warga, mungkin karena kualitas berasnya kali,” ujar Ahmad, seorang warga yang datang ke kantor Kelurahan Pengasinan. Ia datang bukan terkait dengan urusan OP.

Sementara itu, menurut Ketua RT 03/03, Pengasinan, Jaya Kujeng, warga di lingkungannya menilai harga beras tidak sesuai dengan mutu. “Seharusnya harganya di bawah Rp 3.000,” ujarnya.

Tidak jauh berbeda dengan di Pengasinan, OP yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Pondok Petir juga berlangsung sepi. Tidak terlihat kesibukan di loket-loket penukaran kupon beras.

Di Pondok Petir, OP mengalokasikan beras untuk Kelurahan Serua 85 kupon, Pondok Petir 60 kupon, Curug 100 kupon dan untuk Kelurahan Bojongsari Baru 75 kupon. “OP di Pondok Petir aman, namun sepi dari respon warga,” ujar seorang aparat dari Polsek Sawangan yang bertugas mengamankan jalannya OP.

Demikian juga dengan lokasi OP di kantor Kecamatan Sawangan. Suasana OP hanya diramaikan sejumlah aparat pemerintahan, Polsek dan Koramil Sawangan. “Mutu berasnya sangat jauh dari yang dibayangkan warga,” ujar seorang warga, Rahmah.

Di kantor Kecamatan Sawangan mengalokasikan beras untuk Kelurahan Sawangan Lama (70 kupon), Sawangan Baru (60 kupon), Bojongsari Lama (70 kupon), Cinangka (90 kupon) dan Kelurahan Kedaung (60 kupon). “Secara umum pelaksanaan OP beras di tiga titik lokasi Kecamatan Sawangan berjalan lancar dan tertib, mengenai respon warga, itu merupakan hal yang relatif sifatnya,” ujar Camat Sawangan, Usman Haliyana.

Adanya dugaan penyalahgunaan beras OP di RT 04/04, yaitu sejumlah RT dituduh menjual beras OP dengan harga lebih mahal, Lurah Tirtajaya Jaya Winata menyayangkan kejadian itu. “Saya tidak pernah membuat kesepakatan dengan RT untuk menjual kembali beras OP ke warga, apalagi dengan harga yang berbeda,” kata Jaya.

Sesuai dengan ketentuan Pemkot Depok, beras OP dijual ke warga dengan harga Rp3.700/kg. Ia pun menyesalkannya. Semestinya, katanya, aparat itu membantu, bukan membebani warga tak mampu.

Ada kemungkinan keengganan warga datang ke lokasi OP karena ketiadaan biaya ke lokasi. “Coba bayangkan untuk ke lokasi OP di Kalimulya, warga harus mengeluarkan biaya transport Rp10.000,” papar Jaya. Selain itu, katanya, pelaksanaan OP persis tanggung bulan.

Terpisah Kepala Disperindag Kota Depok Rumanul Hidayat mengaku belum mengetahui kejadian tersebut. “Saya tahu di beberapa tempat pengambilan beras dilakukan kolektif oleh RT masing-masing, tapi saya belum tahu jika ada RT yang menjual lagi beras tersebut dengan harga yang lebih tinggi.”

Tentu, katanya, kalau praktek itu benar-benar terjadi, sepatutnya mereka ditindak. Bagaimana sanksinya? Ia pun mengatakan akan berkoordinasi dengan pejabat setempat. “Saya tak mau langkahi aturan, kan ada hirarkinya,” katanya.

Naikkan harga

Terkait dengan telah dilakukannya OP beras di Sukmajaya sejumlah warga mengaku kecewa. Dari kualitas beras yang tak bagus hingga minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh RT setempat.

“RT kami tak sosialisasikan OP beras kepada warga, apakah aturannya begitu,” tutur Husen, warga RT4/4 Kelurahan Tirtajaya. Ia mengaku kecewa karena harga yang dijual oleh pak RT-nya lebih tinggi dari harga OP beras seharusnya.

Husen menuturkan saat kakaknya membeli beras di pengurus RT harganya Rp3.500 per liter.

Sementara itu, Ketua RT04 Samsudin, saat dikonfirmasi oleh Monde, tentang kebenaran menaikkan harga beras dari harga OP beras pun tak membantah.

“Ya, saya menjual beras dari OP, kemarin seharga Rp3.500/ per liter. Saya mendapat lebih Rp135/liter, sebagai pengganti ongkos transportasi saya waktu mengambil beras,” kata Samsudin kepada Monde di rumahnya kemarin.

Dia pun tak menepis kalau dirinya tak melakukan sosialisasi akan diselenggarakannya OP kepada warga.(m-6/m-7/m-8)

BERITA UTAMA, 1-Mar-2007 16:7:45 WIB

Ribuan warga serbu OP
Jatah Sukmajaya tambah jadi 55 ton beras

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

SUKMAJAYA, MONDE : Setelah gagal digelar pelaksanaannya pada Minggu (25/2), Operasi Pasar (OP) beras, untuk wilayah Sukmajaya akhirnya dilaksanakan, kemarin, di tiga lokasi yaitu Balai Rakyat Sukmajaya, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Sukamaju.

Pantauan Monde , ribuan warga nampak tertib melakukan antrean beras di beberapa tititik lokasi OP beras di Balai Rakyat Sukmajaya.

Di tengah riuhnya warga antre, petugas berusaha menertibkannya. Makin siang Balai Rakyat makin dipadati oleh warga.

“Saya baru mendapatkan informasi tadi pagi dari informasi mulut ke mulut,” ujar Kartika, seorang yang turut dalam antrean panjang kemarin.

Terpisah Camat Sukmajaya Nina Suzana mengatakan, pelaksanaan OP beras di wilayahnya berjalan lancar dan tertib sesuai yang diharapkan. “Dan kami sangat berterima kasih karena warga Sukmajaya cukup tertib dan lancar saat OP digelar,” katanya.

Rencana semula OP beras wilayah Sukmajaya akan disediakan sebanyak 28 ton beras bagi warga. Namun, karena tingginya permintaan, beras pun ditambah hingga menjadi 55 ton.

Menurut Nina, beras sebanyak itu dialokasikan untuk tiga titik, masing-masing untuk kelurahan Sukamaju dan Kalimulya masing-masing tujuh ton dan selebihnya dialokasikan di wilayah Sukmajaya yang berlokasi di Balai Rakyat.

Dari hasil evaluasi hingga berakhirnya OP beras, Nina menutukan sekitar 48,66 ton telah terserap oleh warga dalam OP beras kemarin dengan rincian, Sukamaju terserap 7 ton, Kalimulya 6,12 ton, dan jumlah tertinggi yang berlokasi di Balai Rakyat yang hingga menghabiskan 35,54 ton beras.

“Dari seluruhnya 55 ton beras terjual dalam OP sebanyak 48,66 ton sehingga sisanya sebanyak 6,34 ton,” Nina menjelaskan.

Dari beras yang tersisa itu, akan dialokasikan ke wilayah lain yang mendapatkan jadwal OP beras berikutnya.

Menurut Nina, jika harga beras di pasaran memang masih dirasa cukup tinggi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kantor Disperindag Kota Depok, untuk menggelar OP susulan.

Sementara itu Kepala Disperinbdag Kota Depok, Rumanul Hidayat saat dikonfirmasi tentang kualitas beras.

“Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tugas saya hanya melaksanakan OP beras,” ujarnya.

Tentang kondisi beras yang kurang putih seperti beras di pasaran, dia pun berujar,” Beras di pasaran bisa jadi dikemas oleh pedagang agar lebih putih untuk menarik konsumen.

Sedangkan pada OP beras, merupakan kondisi yang apa adanya. Beras dari Bulog kan lebih jujur tanpa sepuhan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota komisi A, Qurtifa Wijaya, yang memantau pelaksanaan OP di Balai Rakyat.

Dia mengatakan untuk kualitas beras sudah cukup baik.

“Saya lihat kualitas beras cukup baik. Kalaupun warga menemukan yang jelek silahkan tukar langsung di lokasi OP,” katanya sambil memegang beras OP.

Tepat sasaran

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan operasi beras yang dilaksanakan harus tepat sasaran yaitu untuk menurunkan harga beras di pasaran yang terus melambung.

Untuk mencapai itu Bulog Cianjur menggelontorkan 126 ton dari rencana awal 91 ton.

“OP kali ini sasarannya adalah warga yang hampir mendekati miskin yang jumlahnya mencapai 10.837 keluarga, jika kebutuhan warga ini tercapai maka sasaran lain untuk menurunkan harga juga terpenuhi,” jelas Nur kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Selain benar-benar dimanfaatkan warga yang membutuhkan, OP juga dapat membuat penjual beras di pasaran berpikir ulang menjual beras dengan harga mahal.

Spekulan

Belajar dari pengalaman-pengalaman daerah lain, jangan sampai OP dimanfaatkan oleh para spekulan yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya harga beras tetap tinggi.

“Buktinya warga yang kemampuan ekonominya cukup diam-diam saja dengan kenaikan harga beras ini,” jelas Nur.(m-8/m-7)

Februari 2007

BERITA UTAMA, 28-Feb-2007 16:10:24 WIBMutu rendah, warga Limo tetap gairah
Harga beras turun Rp1.000

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MERUYUNG, MONDE : Warga Limo antusias menyambut beras OP meski soal mutu dan harganya masih dikeluhkan, sementara harga beras di pasaran Depok sudah turun 1.000/kg sejak maraknya pemberitaan OP beras.

Setelah sempat tertunda, Operasi Pasar (OP) beras pada tiga titik di Kecamatan Limo yakni Kelurahan Meruyung, Gandul dan Grogol, kemarin berjalan lancar dan tertib.

Awalnya OP beras hanya digelar di Kelurahan Meruyung sebanyak 7 ton dan Gandul juga 7 ton. Namun Divre Bulog Cianjur menambah 7 ton lagi untuk Kelurahan Grogol.

Antusiasme warga menyambut OP beras di Meruyung sudah nampak sejak pukul 07.00 pagi dengan membentuk antrean pengambilan kupon. Pengawasan cukup ketat terlihat dari banyaknya aparat kepolisian, TNI dan staf Pemkot Depok.

Jika di Pasar Gandul antrean tak begitu membludak namun halaman kantor Kelurahan Grogol tampak dibanjiri warga meski sebagian diantaranya sudah membelinya di Meruyung.

“Saya sangat terbantu adanya beras murah OP walau mutunya tak terlalu bagus,” ujar Sukinah, warga Gandul. Yang penting, lanjutnya, bisa memberi makan anak-anaknya dengan bahan pangan pokok.

Namun jeleknya mutu beras OP sangat dikeluhkan Sanipulan, warga Grogol, yang sempat memeriksa sejumlah karung dan banyak berisi beras berwarna kuning.

Begitu juga dengan, Darmi, warga Grogol lainnya yang merasa kurang puas dengan mutu beras OP. “Lagian berasnya masih mahal, masak beras kuning gini harganya Rp3.700. Kalo bisa Rp2.500 atau paling mahal Rp3.000. Kan kasian kita. Udah susah, beras masih mahal juga,” celoteh Darmi.

Bukan raskin

Menanggapi keluhan warga soal mutu beras OP, Kasub Divre Bulog Cianjur Alwi Umri mengatakan kendati berasal dari gudang yang sama tapi mutu beras OP berbeda dengan raskin (beras untuk warga miskin-red).

“Meski dari tempat yang sama tapi yang kami jual beras eks dalam negeri dan eks Karawang.”

Warga, menurut Alwi yang baru dua hari menjabat di Bulog Cianjur, boleh menukar kembali beras yang dibeli jika tak bagus. “Tapi harus pada saat itu juga,” tandasnya.

Kota Depok mengajukan 91 ton beras untuk pelaksanaan OP di enam kecamatan. “Stok beras di gudang Bulog Cianjur cukup. Jika ada keinginan penambahan beras akan kami layani,” demikian Alwi.

Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra yang hadir pada pelaksanaan OP di Grogol juga mengingatkan bahwa mutu beras OP jangan dibandingkan dengan mutu beras pada umumnya.

“Sebab tujuan OP adalah itikad baik pemerintah yang ingin melayani dan memuaskan keinginan masyarakat, sedangkan untuk kualitas sifatnya relatif,” ujarnya.

Dari hasil OP kemarin di Pasar Gandul terjual 329 karung, hanya tersisa 21 karung. Sementara di Meruyung terjual 340 karung, tersisa 10 karung dan di Grogol terjual sekitar 80 karung. Dengan demikian total penjualan beras OP di Kecamatan Limo sebanyak 740 karung dari target 700 karung.

Terpisah Kabag Perekonomian Setda Depok Zalfinus Irwan menilai banyak kalangan yang salah mempersepsikan antara OP beras murni dengan raskin. Harus dapat dibedakan bahwa OP beras bertujuan menstabilkan harga di pasaran yang terus naik atau agar stok beras di pasaran normal.

“Sedangkan beras miskin atau raskin bertujuan untuk membantu warga miskin dengan harga terjangkau kemampuan mereka. Jadi beras miskin hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu sehingga dapat membeli beras seharga Rp1.000/kg.”

Lain halnya dengan operasi beras yang sedang digelar di mana seluruh warga dapat membeli beras tersebut. “Jadi warga harus memahami bahwa yang digelar sekarang adalah operasi beras seharga Rp3.700/kg,” papar Zalfinus.

Harga turun

Sementara itu maraknya pemberitaan OP beras benar-benar berimbas pada harga beras di pasaran. Data terakhir yang diterima Disperindag pada 25 Februari menunjukkan bahwa penurunan harga sudah lebih dari Rp1.000/kg.

Jika pada 5 Februari beras jenis IR 64 I antara Rp5.900-Rp6.300/kg maka data terakhir sudah turun menjadi Rp5.300/kg dan harga terendah Rp5.000/kg.

Sedangkan beras IR 64 II dari harga tertinggi Rp5.600/kg dan terendah Rp5.200/kg kini sekitar Rp4.500/kg dan terendah Rp4.200/kg.

“Jadi selama ini telah terjadi penurunan harga lebih dari Rp1.000/kg dan harga tersebut terus mengalami penurunan dari hari ke hari,” kata Kadisperindag Depok, Rumanul Hidayat.

Dia mengakui penurunan harga di atas gejala yang bagus untuk memulihkan harga beras di pasaran. Setidaknya warga tidak terlalu terbebani harga yang tinggi.(m-8/m-4/row)

BERITA UTAMA, 27-Feb-2007 18:19:52 WIB

OP gagal lagi, Wali dituding
Pemkot minta maaf, OP digelar hari ini

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BOJONGSARI LAMA, MONDE: Operasi pasar (OP) beras tak beres lagi. Kali ini, OP di Kelurahan Bojongsari Lama dan Duren Seribu, Sawangan, gagal dilaksanakan. Pemkot Depok pun minta maaf…

Sementara, Pemuda Tani Depok berdemo di Balaikota, dengan menganggap Pemkot tak serius menangani nasib warga miskin kota ini.

Kegagalan OP, kemarin, mengundang kecaman keras dari sejumlah Ketua RT, RW dan warga wilayah yang mestinya jadi lokasi OP.

Ini merupakan kegagalan OP kedua kalinya, karena OP di Sukmajaya, Minggu (25/2) juga gagal. Saat itu, ratusan warga kecewa.

Ketika Monde mendatangi kantor kelurahan Bojongsari Lama, masih terlihat mimik kecewa dan gusar di raut muka sejumlah Ketua RT dan RW tersebut. Namun mereka mengaku tidak tahu harus melampiaskan kekesalan kepada siapa.

OP beras, menurut mereka, merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cepat dan harga murah. Lebih dari itu, kata para Ketua RT dan RW, persoalan ini adalah urusan perut, hingga mereka rela mewakili warganya.

Korban banjir

Terlebih lagi, OP di Bojongsari Lama ini sudah disambut dengan antusias oleh sejumlah warga—yang sebagian besar adalah korban bencana yang terjadi belakangan ini.

Mereka adalah korban banjir, tanah longsor, rumah rubuh dan puting beliung. Oleh karena itu, menurut Ketua RT dan RW di Bojongsari Lama, informasi dan sosialisasi program OP dari Pemkot Depok, membuat warga bergembira, lantaran mereka bisa sejenak melupakan derita yang mereka alami.

Kelurahan Bojongsari Lama pun menggelar rapat agar pelaksanaan OP lancar, efektif dan efisien. Artinya, antrean diminimalisasi, bahkan ditiadakan, dengan mewakilkan pembelian beras OP lewat RT dan RW.

Ketua RT 01/02, Saal, mengatakan langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan. “Pihak kelurahan sudah mengatur OP ini akan berjalan lancar,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Kelurahan Bojongsari Lama telah membagikan kupon OP beras kepada ketua-ketua RT di Bojongsari Lama. Sehingga OP beras di kelurahan cuma diwakilkan kepada pihak-pihak yang dipercaya oleh warga.

“Kelurahan sudah punya cara yang bagus, ternyata Pemkotnya yang semena-mena kepada warga,” kata Saal.

Menurut dia, gagalnya OP bisa saja karena Pemkot telah menganggap masyarakat bisa dengan mudah dipermainkan dan dilecehkan.

Balaikota didemo

Sementara itu belasan orang dari Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Depok melakukan aksi di Balaikota. Mereka menyikapi gagalnya pelaksanaan OP di Sukmajaya, Minggu (25/2).

Pemuda Tani juga menggagas akan melakukan clash action atau langkah hukum ke Kejari. Kegagalan OP ini, menurut Ketua Pengurus Cabang Pemuda Tani Depok Akbar Husein, sebagai bentuk ketidakpedulian Walikota terhadap nasib masyarakat miskin.

“Ada permainan apa dengan gagalnya OP tersebut, kami melihat baru kali ini pelaksanaan OP gagal,” tegasnya.

Pelaksanaan OP ini, katanya, sudah diinformasikan dan dipublikasikan kepada warga, tapi tanpa sebab yang jelas tahu-tahu kegiatan ekonomi berdimensi sosial itu digagalkan.

Ia pun menuding bahwa kegagalan ini merupakan bukti Walikota tidak mampu memegang kendali pemerintahan secara baik.

Pada aksi tersebut Pemuda Tani melakukan aksi bakar karung di depan pintu gerbang Balaikota. Ini merupakan penggambaran kekecewaan mereka.

Hal senada juga disampaikan Adi Kumis. Ia mengatakan alasan Pemkot menggagalkan OP karena takut ulah spekulan itu tidak realistis. “Kasihan warga udah minjem uang untuk bisa membeli beras, tapi mereka dikecewakan dengan gagalnya OP.”

Perwakilan demonstran pun diajak berdialog ke kantor Walikota. Mereka diterima Kabag Perekonomian Setda Pemkot Depok, Zalfinus Irwan dan Kepala Disperindag Depok, Rumanul Hidayat.

Minta maaf

Dalam dialog ini pun awalnya lebih menonjol dimensi politisnya, bukan substansi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana mengatasinya.

Tapi, kemudian, mereka diajak memfokuskan persoalan dan bagaimana mengatasinya.

Zalfinus mengatakan gagalnya pelaksanaan OP bukan karena kewenangan dia [sebelumnya Perekonomian sebagai pelaksana teknis]. Oleh karena itu, selanjutnya pelaksanaan OP beras diserahkan ke Disperindag.

Dalam suasana dialog itu roman muka Zalfinus terlihat sedih, bahkan ia menangis. “Saya sudah berusaha, berjuang untuk OP ini, tapi karena koordinasi lemah, maka OP di Sukmajaya tidak terlaksana,” katanya agak terputus-putus.

Ia pun merasa kecewa, karena keputusan OP ditunda justru dari Bulog. “Saya kecewa, dan sangat malu dengan kajadian ini,” tandasnya.

Sedangkan Kadisperindag Kota Depok Rumanul Hidayat tampak tenang. Nada suaranya tertata, meski di roman mukanya terbersit kesedihan. Ia menyebutkan dirinya dan instasinya, serta Pemkot menyampaikan rasa penyesalannya atas kejadian ini.

Ia pun menyatakan minta maafnya atas tertundanya OP di Sukmajaya dan Sawangan. “Saya mewakili Pemkot meminta maaf kepada seluruh masyarakat Depok. Tertundanya pelaksanaan OP karena Pemkot sedang melakukan perbaikan data agar OP benar-benar tepat sasaran… Jangan sampai dimanfaatkan spekulan,” jelas Rumanul.

Selanjutnya pelaksanaan OP beras akan dilaksanakan kembali mulai hari ini. Ia juga berjanji pelaksanaan OP beras tersebut akan berjalan lancar. Perubahan jadwal OP karena untuk mendekati daerah yang warganya sangat membutuhkan.

Para pejabat itu, secara terpisah, mengakui bahwa koordinasi antarlembaga di lingkup Pemkot Depok memang perlu ditingkatkan demi layanan publik yang lebih optimal.(m-6/m-8/row)

BERITA UTAMA, 23-Feb-2007 16:37:34 WIB

OP beras dimulai Minggu
Depok dibanjiri 91 ton

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok akan menggelar Operasi Pasar (OP) beras mulai Minggu (25/2), di Kecamatan Sukmajaya. Sedikitnya 91 ton beras mutu medium (standard) akan digelontorkan Bulog di kota ini.

Melalui OP ini diharapkan harga beras kembali ke kisaran normal. Saat ini harga beras mutu rendah Rp 5.000-Rp5.300/liter, sementara harga normal Rp 3.500-Rp3.700/liter.

Sebelumnya, OP beras di Depok hanya 40 ton. Melalui masukan dan melihat realitas lapangan, akhirnya dinaikkan lebih dari 100%, menjadi 91 ton.

“Ini hasil rapat. Kelurahan dan Kecamatan, saat itu, meminta ditambah,” ujar Zalfinus Irwan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Depok, kemarin.

Wilayah yang dijadikan sasaran OP pun diubah. Semula hanya di enam titik sebagai representasi tiap kecamatan. Tapi, dalam OP nanti dilaksanakan di 13 titik, dengan masing-masing kecamatan di dua tempat.

“Di setiap titik akan disiapkan 7 ton atau 350 karung,” papar Zalfinus. Sebagai antisipasi adanya tindak kecurangan, beras 350 karung itu akan dibagikan berdasarkan sistem kartu. “Jadi di satu titik ada 350 kupon. Warga yang tak kebagian jatah, tak usah khawatir,” katanya.

Kabag Perekonomian Pemkot ini mempersilakan warga mendaftar sebanyak-banyaknya. “Jika belum dapat hari itu, maka akan dilayani pada periode berikutnya,” jelas Zalfinus.

Apabila, misalnya, jumlah kekurangan mencapai 350 orang, maka keesokan harinya akan langsung diberikan. “Semua itu tergantung permintaan masyarakat di lapangan,” paparnya.

Zalfinus juga menegaskan jika ada satu kelompok RT/RW di satu wilayah yang mendaftar dan jumlahnya mencapai 350 orang maka akan dilayani sesuai permintaan. “Beras OP pun akan diantar langsung ke lokasi,” tandasnya.

Dengan ketentuan tersebut, katanya, ada kemungkinan OP beras di Depok bisa lebih dari 91 ton.

Pakai kupon

Mengingat pengalaman tak baik sebelumnya, OP kali ini akan dilakukan dengan sistem registrasi (pendaftaran) lebih dulu. Dalam registrasi itu, warga harus dapat menunjukkan KTP.

Setiap kepala akan mendapat jatah beras satu karung atau 20 kg dengan harga Rp3.700/kg atau Rp74.000/karung.

Jika ada warga ingin membeli kurang sekarung akan tetap dilayani, asal kelipatannya 5 kg. “Bagi yang membeli dengan kelipatan lima kg akan kami kumpulkan dan digabungkan sehingga menjadi satu karung,” jelas Zalfinus.

Menurut dia, Bulog akan tetap memberikan satu karung untuk dibagi. “Dengan kelipatan 5 kg tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan.”

Hari pertama OP dilaksanakan di Kecamatan Sukmajaya— di Kantor Kecamatan (pk 06.00-selesai) dan di Pasar Agung (pk14.00-selesai). Dalam OP ini, setiap kecamatan akan menyiapkan aparatnya, sebagai upaya mencegah terjadinya kisruh.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Depok, Rumanul Hidayat menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat keamanan. “Jangan sampai saat pelaksanaan OP beras terjadi hal yang tidak diinginkan seperti beberapa peristiwa di Jakarta. Karena itu kami libatkan pihak keamanan,” tandasnya.

Camat Sukmajaya Nina Suzana, mengaku akan memantau langsung pelaksanaan OP beras di wilayahnya. “Mudah-mudahan OP beras tepat sasaran dan mampu menekan harga beras hingga kembali normal,” katanya.

Menurut Kasie Perekonomian Kecamatan Limo, Derry Dimyati, Kecamatan Limo pihaknya siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. OP, katanya, memang diperlukan lantaran harga beras di tingkat eceran di pasaran mencapai Rp 5.200/liter.

“Manfaatkan OP ini sebaik-baiknya,” kata Derry. Mengantisipasi spekulan, katanya, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Polsek agar kejadian tak diinginkan tak terjadi.(m-4/row/m-8)

BERITA UTAMA, 22-Feb-2007 17:46:22 WIB

Wali dicatut untuk nipu…
Rumanul nyaris ketipu

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

KOTA KEMBANG, MONDE : Nama pejabat rupanya dianggap bisa menghasilkan duit. Buktinya, penipuan dengan mengatasnamakan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab.

Sementara, Kepala Disperindag Rumanul Hidayat, justru akan ditipu oleh penelepon, dengan alasan untuk korban banjir.

Lurah Harjamukti Nadih, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Kelurahan Sukatani itu, kemarin, mengatakan dirinya nyaris kena tipu penelepon yang mengaku sebagai Walikota.

Melalui stafnya, inisial P, Nadih diminta menghubungi nomor, yang disebut sebagai milik Walikota. Saat dikontak nomor itu, suara di telepon seluler mengaku dirinya Walikota, dan meminta dirinya ke Pemkot.

“Tapi, isinya kok mau pinjam uang Rp10 juta, dan akan dikembalikan Jumat,” kata Nadih yang menyebutkan suara itu mirip Walikota.

Tanpa berpikir panjang ia pun meluncur ke Balaikota mengantarkan uang Rp10 juta. Lama menunggu di tempat yang dijanjikan, tak seorang pun menemuinya.

Tapi, beberapa saat kemudian, dia ditelepon lagi orang yang mengaku Walikota, dan diminta transfer uang itu via BCA Jl Margonda.

Merasa penelepon tak konsisten, Nadih pun curiga. Ia pun langsung menelepon ajudah Walikota, Hamzah, dan minta agar nomor 0813 7788 1444 dicek apakah betul milik Wali atau bukan…

“Tapi ajudan Wali mengatakan itu bukan nomor Pak Nur,” kata Nalih, yang mulai merasa dirinya dikerjain dan hendak ditipu oleh walikota gadungan. Ia pun beryukur karena Yang Maha Kuasa masih melindunginya.

Terpisah, Walikota Nur Mahmudi, yang ditemui Monde terkait masalah ini hanya tersenyum. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Depok jangan lekas percaya dengan permintaan bantuan atas nama dirinya.

“Selama ini, dalam proses mutasi atau promosi jabatan, kami tidak minta uang kepada siapapun,” papar Nur yang menyayangkan adanya orang yang meniru suaranya untuk tujuan penipuan.

Hal serupa dialami Rumanul Hidayat, Kepala Disperindag Depok. Tapi, pejabat Depok ini justru nyaris kena tipu Rp10 juta, Selasa. Ia menyebutkan ditelepon orang yang mengaku anggota TNI dan meminta bantuan uang untuk korban banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Orang itu mengancam saya, jika tidak mau memberikan uang tersebut,” papar Rumanul di sela-sela rapat paripurna kemarin.

Penelepon minta bantuan Rp10 juta itu dibagi dalam 10 paket senilai masing-masing Rp1 juta. Rumanul tidak begitu saja mempercayai permintaan itu.

Lantaran permintaannya tak dipenuhi, Rumanul sering di-SMS berisi ancaman.

Tapi pejabat Depok itu bersikukuh tak akan memberikan bantuan itu, sebab caranya pakai memaksa dan mengancam.

“Saya tidak tahu dari mana orang itu tahu nomor HP saya,” papar Rumanul.(m-7/m-8)

BERITA UTAMA, 16-Feb-2007 16:38:13 WIB

Depok segera OP beras 40 ton
Warga Limo beralih ke singkong

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE: Kendati belum sampai krisis beras, Pemkot Depok berencana mengajukan Operasi Pasar (OP) beras kepada Bulog sebanyak 60 ton.

Sementara itu sebagian warga Limo mengkonsumsi singkong, sebagai bahan pangan pengganti beras.

Pekan depan dipastikan Depok OP beras sebanyak 40 ton di enam kecamatan, sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras dan membantu warga kota ini yang dicemaskan kelangkaan barang strategis itu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat menyatakan sebenarnya beras banyak di pasaran hanya harganya yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau warga kurang mampu.

“Untuk itu kami mengajukan kepada pemerintah agar Depok dilakukan OP beras. Permintaan kami sebanyak 60 ton,” kata Rumanul Hidayat dihubungi Monde kemarin.

Rencananya beras tersebut akan didistribusikan ke enam kecamatan masing-masing 10 ton. “Mudah-mudahan usulan kami disetujui,” harapnya.

Sementara mengenai OP beras yang akan dilakukan Bulog di Depok, kata Rumanul, sebanyak 40 ton. “Bulog Cianjur akan OP beras di Depok kemungkinan minggu depan. Beras yang akan di OP sebanyak 40 ton dengan harga Rp3.700 per kilogram.”

Sebagai tahap awal, OP dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional dengan sasaran warga kurang mampu dan pedagang. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, Disperindag akan melibatkan kepolisian, TNI dan aparat lainnya untuk mengamankan pelaksanaan OP beras.

“Jika sampai diketahui ada yang membeli beras hingga berkali-kali, dan dijual kembali. Saya tegaskan izin usahanya akan kami cabut,” tandasnya.

Oleh karena itu, Rumanul mengimbau kepada pedagang dan warga Depok untuk tidak memanfaatkan OP beras dengan menjual kembali beras tersebut.

Sistem kartu

Mengantisipasi permainan pedagang dalam rencana OP beras nanti, Pemkot akan menerapkan sistem kartu. Diharapkan dengan sistem kartu ini sasaran OP untuk menstabilkan harga beras benar-benar tercapai. Pemkot menjanjikan Kamis atau Jumat pekan depan akan melakukan OP di enam titik.

Dengan sistem kartu tersebut distribusi beras akan terbagi secara merata. Maka dari itu sebelum melakukan OP, Bagian Perekonomian akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pengelola Pasar, Disperindag, dan Bulog Kota Depok.

“Dalam koordinasi tersebut kami akan meminta data kepada Dinas Pasar jumlah penjual beras di pasar-pasar yang akan digelar OP sehingga nanti tidak ada permainan,” jelas Zalfinus Irwan, kabag Perekonomian Kota Depok kemarin.

Disiapkan 40 ton beras dalam OP kali ini. Perhitungan tersebut melihat kebutuhan masyarakat dan kejenuhan pasar sehingga harga di pasaran menjadi normal. Dengan OP 40 ton akan dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk pedagang atau pengecer beras di pasar dan 50% untuk warga.

Lebih lanjut, Zalfinus mengatakan, akan memberikan batas pembelian sehingga OP dapat merata ke seluruh warga. “Nantinya akan ada penjatahan berapa maksimal warga dapat membeli beras,” terang Zalfinus.

Rencananya OP tersebut akan digelar di enam titik pasar yang mewakili tiap kecamatan. Selain di pasar, OP dilakukan di beberapa titik yang berkenaan langsung dengan masyarakat terutama warga yang menjadi korban banjir beberapa waktu lalu.

Untuk memaksimalkan program ini, Pemkot akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan memasang spanduk agar masyarakat tahu kapan digelar OP dan dimana dilaksanakannya.

Pemkot menyayangkan harga beras di Depok mengalami kenaikan padahal sebagaimana informasi yang diperoleh stok beras masih aman. “Perlu dipertanyakan dan diteliti kenapa jika stok beras di Depok masih aman terjadi kenaikan besar-besaran,” ujar Zalfinus.

Dia pun mengatakan perlu adanya pengawasan secara rutin terhadap para pelaku penjual beras di pasaran agar tidak terjadi permainan harga yang akhirnya merugikan konsumen.

Mengingat beras di Depok berasal dari luar Depok dengan kenaikan beras lima kali dalam sepekan, langsung berpengaruh terhadap harga beras di Depok. Produktivitas beras di Depok hanya 434,9 ton per tahun, dan tidak mencukupi kebutuhan beras di wilayah ini.

Ganti singkong

Naiknya harga beras dan bahan pokok di Kota Depok membuat warga mencari bahan pangan alternatif sebagai pengganti beras. Sebagai gantinya, banyak warga yang memanfaatkan singkong untuk dikonsumsi.

Hal tersebut membuat para pedagang singkong ketiban rejeki sehingga banyak diantara mereka yang memperbanyak stok singkong untuk dijual kepada masyarakat.

Kohar, salah satu pedagang singkong yang berjualan di pinggir Jl Raya Krukut (depan Jl Jeruk RW 01 Kelurahan Krukut) mengatakan kenaikan harga beras membawa berkah baginya karena singkong yang dijualnya laku keras.

Saat harga beras naik, ia sebelumnya membeli singkong kepada para petani sebanyak 2 ton dengan modal Rp500.000 untuk dijual kepada konsumen.

Ia tidak mengira penjualan singkong laris, oleh karena itu Kohar memanen singkong di kebunnya seluas 2.000 m2 dengan hasil 2 ton singkong jenis singkong coklat.

Dalam seharinya ia kini bisa menjual sebanyak 75 kg singkong dengan harga Rp2.000 per kg, padahal sebelum harga beras naik dalam sehari ia hanya bisa menjual sebanyak 10 kg sampai 15 kg dengan harga Rp1.000/kg.

Tina, seorang pembeli yang ditemui Monde mengatakan bahwa dengan kenaikan harga beras banyak warga khususnya masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membeli beras. Oleh karena itu banyak yang mencari makanan alternatif sebagai pengganti beras.

“Beras yang paling murah aja sekarang harganya Rp5.200 per liternya, gimana yang paling mahal, kita jadi makin pusing aja,” tutur Tina.

Terpisah, di Pasar Gandul singkong yang dijual kini mencapai Rp2.500 per kg.

Tri, salah satu penjual singkong yang beroperasi di Pasar Gandul pun mengakui bahwa kenaikan harga beras berdampak bagi penjualan bahan-bahan makanan penunjang lainnya, salah satunya singkong.

Ditambahkannya, mudahnya menanam singkong membuat bahan pangan itu menjadi salah satu yang dijadikan alasan para konsumen mencari bahan panganan pengganti beras.

Tri menyatakan penjualan singkong di tempatnya dapat menghabiskan sebanyak 50 kg per hari dengan harga Rp2.500 per kg. Ia sangat berharap harga beras dapat kembali stabil sehingga tidak memicu kenaikan harga barang lainnya.

“Pengadaan singkong paling hanya sementara, walau bagaimana pun, beras merupakan makanan pokok kita, susah kalau mau beralih ke makanan lain, rasanya kurang pas,” seru Tri.(row/m-4/m-8)

Oktober 2006

DEPOKRASI, 20-Okt-2006 16:31:51 WIBDisperindag akan bentuk tim khusus
Kaleng makanan penyok dikumpulkan

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

MARGONDA, MONDE: Dinas Perindustrian dan Perdagangan berencana membentuk tim khusus guna mengantisipasi banyaknya temuan pelanggaran di lapangan seperti beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa.

Pelanggaran itu antara lain ditemukannya beberapa barang dalam kemasan yang sudah cacat, pada beberapa jenis merk makanan dan minuman kaleng a.l. Biskuit Roma Wafer Cream Chocolate, Biskuit Danone Legenda, Biskuit Assorted, Sardines Maya ukuran Netto 155 gram dan Pocari Sweat yang masih dijual di sebuah pasar modern.

Kepala Disperindag Depok Rumanul Hidayat menyebutkan tim khusus ini merupakan gabungan dari berbagai instansi yakni Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Satpol PP. Pemkot juga bakal melibatkan Polrestro dan Kodim Depok.

Ditengah keterbatasan waktu, Rumanul menuturkan, kinerja tim khusus tersebut baru akan berjalan efektif seusai Hari Raya Idul Fitri 1427 H. Disperindag juga tengah mengumpulkan barang bukti berupa makanan kaleng cacat yang dijual Carrefour Depok.

“Barang bukti itu kami kumpulkan untuk proses lebih lanjut, agar kami tidak dibilang asal tuduh,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok Amritsar di Depok, lapor Antara, kemarin.

Menurut Amritsar, secara prosedur Disperindag tidak dapat langsung menarik barang itu dari Carrefour. Untuk itu, Disperindag harus membeli barang-barang dalam keadaan cacat itu untuk dijadikan barang bukti.

“Tugas kita hanya pembinaan, jadi kita hanya akan memberikan surat teguran yang sudah disampaikan Selasa (17/10) lalu. Kaleng makanan dan minuman itu dalam keadaan penyok dan karatan,” katanya.

Menurut pantauan Monde, beberapa kaleng makanan sudah tidak dapat ditutup rapat karena penyok.

Sementara itu, Petugas Pengawas Barang dan Jasa Disperindag Depok, Pramudya yang melakukan inspeksi ke beberapa pasar modern di Depok mengatakan selain temuan barang dalam keadaan cacat, ia juga menemukan barang dalam keadaan hampir basi di sebuah supermaket di Depok.(m-7)

BERITA UTAMA, 16-Okt-2006 6:2:21 WIB

OP dilakukan hingga H-1 Lebaran
Disperindag akan tegur Carrefour & Hypermart

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE: Kedapatan menjual barang dagangan dalam keadaan cacat, Carrefour dan Hypermart Depok, hari ini akan mendapat surat teguran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok.

Hal tersebut dikatakan Kepala Disperindag Kota Depok, Rumanul Hidayat. Dia menjelaskan, Disperindag melayangkan surat teguran kepada dua pasar modern itu karena berdasarkan hasil temuan tim operasi pasar (OP) Disperindag minggu lalu.

“Sewaktu operasi pasar dilakukan, ditemukan kalau Carrefour dan Hypermart menjual barang dagangan berupa makanan dan minuman dalam keadaan cacat.
Yakni berbenjol dan ada karat di pinggir-pinggir kalengnya. Makanya kami
(Disperindag—Red) Senin besok (hari ini—Red) akan mengirim surat teguran,” ujar Rumanul kepada wartawan disela acara talk show Puasa Sehat bersama Pokja Wartawan Depok, Sabtu (14/10).

Dia melanjutkan, melalui surat teguran tersebut diharapkan para pengelola pasar modern lebih memperhatikan barang yang dijualnya kepada masyarakat.
Hal itu, tambah Rumanul, tak lain untuk menjaga dan melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Terlebih, ujarnya lagi, mengenai perlindungan konsumen hal itu ada dalam UU. Yakni UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Barang yang ditemukan dalam keadaan cacat tersebut memang belum melanggar batas kadaluarsanya tapi kan barangnya ada dalam keadaan cacat. Makanya untuk menjaga masyarakat dari barang yang cacat dan kadaluarsa, operasi pasar di pasar modern akan terus dilakukan sampai H-1 Lebaran,” Rumanul menjelaskan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, operasi pasar tidak hanya dilakukan di pasar modern tapi juga pada pasar tradisional. Hanya bedanya, tambahnya, operasi pasar di pasar modern lebih ditingkatkan saat menjelang hari raya keagamaan yang dalam hal ini Lebaran.

“Operasi pasar di pasar tradisional kan dilakukan setiap minggu. Dan kemungkinan barang dari stok lama yang keadaannya sudah cacat bahkan kadaluarsa dijual kembali karena besarnya permintaan pada hari raya kan lebih besar kemungkinannya di pasar modern makanya operasi pasar lebih ditingkatkan pada pasar modern,” paparnya.

Rumanul melanjutkan, tim operasi pasar khususnya menjelang hari Raya Lebaran ini sendiri berjumlah 19 orang. Yakni a.l terdiri dari petugas Disperindag, Polres, Koramil dan Satpol PP.

Hasil temuan barang yang cacat namun tetap dipapang di papan jual pada dua pasar modern tersebut, katanya, merupakan temuan pertama dari operasi pasar menjelang hari Raya Lebaran tahun 2006. “Kalau di tahun 2005, Disperindag mengirimkan 2 surat teguran,” imbuhnya.

Terpisah, Store Manager Carrefour ITC Depok Taufik mengatakan bila memang Disperindag akan melayangkan surat pada Carrefour hal itu akan diserahkan pada Kantor Carrefour Pusat.

“Saya belum tahu kalau Disperindag akan mengirim surat teguran atas temuan barang yang cacat di Carrefour. Karena setahu saya dari pengecekan yang dilakukan apakah ada barang yang kadalursa tetap dijual di Carrefour itu tidak ada. Kalau memang cacat, itu kemungkinan besar kan karena tertumpuk-tumpuk. Mengenai surat teguran itu sendiri akan saya serahkan pada bagian legal kantor pusat,” ujar Taufik saat dihubungi Monde, tadi malam.

Sementara itu, manajemen dari Hypermart belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.(m-2)

Juli 2006

BERITA UTAMA, 30-Jul-2006 16:50:12 WIBPolsek Beji razia Hypermart, 61 Botol miras disita

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE: Sebanyak 61 botol minuman keras berbagai merk disita jajaran Polsek Beji dalam razia di swalayan Hypermart di Depok Town Square (Detos), Kamis lalu. Razia dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Beji Iptu Supriyono.

Razia di pusat perbelanjaan Hypermart Detos itu, menurut Supriyono, merupakan langkah Polsek Beji menanggapi keluhan warga.

“Ada beberapa kasus dan laporan warga bahwa Detos menjual miras untuk anak-anak di bawah umur,” ujarnya kepada Monde, kemarin.

Ia menambahkan, razia yang digelar Polsek Beji merupakan dukungan program pemberantasan premanisme dan miras yang digalakkan Polrestro Kota Depok.

“Banyak kejahatan dan aksi premanisme yang bermula dari minum-minuman keras,” tambahnya.

Ia menjelaskan dalam razia itu pihaknya sempat dihalang-halangi oleh karyawan pertokoan tersebut. Mereka beralasan untuk melakukan razia harus ada pemberitahuan lebih dahulu.

“Setelah ada penjelasan baru mereka mengerti dan mempersilahkan kami untuk memeriksa. Minuman beralkohol di atas 5% kami sita. Izin yang mereka pegang dari wilayah DKI Jakarta,” tambahnya.

(Monde, 27/7) memberitakan, 2 siswa SMP swasta dan 2 siswa madrasah Depok tertangkap basah sedang pesta minuman keras di Kampus UI. Dalam kondisi mabuk berat mereka juga mencorat-coret tembok balairung UI.

Dari pengakuan keempat ABG yang belum genap 17 tahun itu, mereka membeli anggur merah di Detos. Bahkan menurut pengakuan Satpam UI sudah beberapa kali pihaknya menemukan orang yang sedang minum-minuman keras, yang disinyalir juga dari Detos.

Di lain pihak, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Rumanul Hidayat mengatakan bahwa swalayan hanya boleh menjual minuman beralkohol di bawah 0,5%.

“Di atas 0,5% tak boleh,” ujarnya saat dihubungi Monde melalui telepon, kemarin.

“Kami juga rutin mengadakan razia, baik minuman beralkohol tinggi atau produk kadaluarsa,” tam bahnya.(m-1)

BERITA UTAMA, 13-Jul-2006 17:31:39 WIB

Depok dibanjiri minyak tanah ilegal
‘Agen dan pengecer harus ikut mengawasi’

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

KEMIRIMUKA, MONDE: Lebih besarnya harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di Kota Depok dibanding wilayah Jabotabek dinilai menjadi pemicu membanjirnya minyak tanah ilegal dari luar Depok.

Tak ayal, hal ini berdampak pada kelanjutan umur usaha pedagang minyak tanah di Kota Depok, baik di tingkat agen maupun 320 pangkalan minyak tanah yang terdapat di Depok.

“Untuk mengatasi hal itu, kami berharap agen dan pengecer mau bekerjasama mengawasi peredaran minyak tanah ilegal, yakni dengan cara memberikan data lapor diri agar pemantauan lebih mudah dilakukan,” kata Rumanul Hidayat, Kepala Dinas Perindag, kemarin.

Menurut dia hal itu dilakukan untuk memperjelas keberadaan usaha yang secara resmi terdaftar, “Dengan begitu peredaran minyak tanah dari agen maupun pangkalan baik melalui kendaraan bermotor atau gerobak dorong nggak lagi masuk ke Depok.”

Ubah HET

Apabila upaya tersebut tidak berhasil menangkal masuknya peredaran minyak tanah ilegal, Disperindag Depok akan mengubah HET, yakni dengan menurunkan HET dari Rp2.350 per liternya. “Ini kan baru berupa usulan ke pihak DPRD, karena yang menetapkan HET merupakan kewenangannya DPRD,” ujar Rumanul.

“Bila HET minyak tanah di Depok diturunkan dan tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya, kan tidak mungkin mereka [pedagang minyak ilegal] akan masuk ke Depok,” tambahnya.

Meski begitu, Rumanul mengatakan peredaran minyak tanah ilegal setidaknya cukup membantu 70% warga Depok yang menggunakan minyak tanah, “Ini karena deliverd order minyak tanah ke Depok hanya 70,9 x 5.000= 354.500 liter per hari.”

Jumlah itu, katanya, masih jauh dari kebutuhan sebenarnya warga Depok yang butuh minyak tanah 424.295 liter per harinya, “Berarti masih terdapat 69.795 liter per hari yang belum dipenuhi.”

Disperindag, dikatakan Rumanul, sejak 6 Juli lalu telah menyampaikan imbauan kepada seluruh agen minyak tanah se-Depok, agar mengantisipasi masuknya peredaran minyak tanah ilegal.

“Kami juga mewajibkan kepada agen dan pangkalan untuk memasang papan nama tempat usahanya, serta mencantumkan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemkot,” demikian Rumanul.(m-2)

BERITA UTAMA, 11-Jul-2006 18:48:43 WIB

Indocentral langgar Perda
Walikota isyaratkan relokasi

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

DEPOK, MONDE: Lokasi peternakan ayam milik PT Indocentral di Sukatani, Cimanggis dinilai melanggar Perda 12/2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.

Demikian diungkapkan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan anggota Komisi C DPRD Depok Wahyudi, secara terpisah kepada Monde, menyikapi pro kontra keberadaan peternakan ayam tersebut.

Walikota Nur Mahmudi menjelaskan, berdasarkan RTRW Depok wilayah Sukatani merupakan kawasan permukiman, bukan untuk lokasi peternakan.

“Meski saya dengar peternakan ayam di Sukatani ada lebih dulu, tapi dengan terbitnya RTRW Depok maka perlu disesuaikan dengan amanah peraturan dimaksud,” tutur Nur saat dihubungi Monde, Minggu malam.

Untuk itu, Walikota Depok meminta jajarannya agar menjalankan dan mengamankan peraturan yang berlaku, berkaitan keberadaan peternakan ayam PT Indocentral seluas 5 ha.

Dengan demikian, Nur Mahmudi mengisyaratkan kepada pemilik peternakan ayam itu untuk merelokasi usahanya, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Desak Disperindag

Sementara itu, Komisi C DPRD Depok mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak memperpanjang Izin Gangguan (HO) petenakan ayam PT Indocentral yang berlokasi di RT 05/RW10 Sukatani.

Desakan Komisi C disampaikan lewat pernyataan Siswanto (ketua) dan Wahyudi (anggota).

Mereka juga menegaskan agar Disperindag mengikuti imbauan Walikota untuk merelokasi peternakan ayam itu.

Pasalnya, masa berlaku izin HO peternakan telah berakhir pada 8 Juli 2006. Meski Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), baru berakhir pada 27 Februari 2007.

“Izin HO tidak mungkin lagi akan diperoleh pemilik peternakan ayam PT Indocentral, karena aksi protes sejumlah warga Sukatani,” kata Siswanto.

Menurut dia, izin HO itu bisa dikeluarkan atau diperpanjang Disperindag, jika warga sekitar menyetujuinya.

Sementara aksi protes sejumlah warga Sukatani, yang tergabung dalam Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA), merupakan manifestasi penolakan warga.

Wahyudi, anggota Komisi C dari FPD menegaskan, penutupan peternakan ayam itu seharusnya dipenuhi Disperindag dengan tidak memperpanjang izin HO.

“Dengan penolakan warga Sukatani, sedianya izin HO itu sudah tidak bisa diperpanjang, sementara beberapa waktu lalu, Walikota pernah mengimbau penutupan peternakan ayam itu. Nah tugas Disperindag menjabarkan imbauan itu,” tandasnya.

Menurut Wahyudi, penutupan peternakan ayam PT Indocentral tinggal menunggu proses. Izin HO memang berakhir 8 Juli 2006, tapi peternak masih punya kesempatan untuk melakukan relokasi, hingga masa Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), berakhir pada 27 Februari 2007.

Pasalnya, sesuai Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang telah disepakati DPRD dan Pemkot Depok, wilayah Kelurahan Sukatani ditetapkan sebagai daerah permukiman.

Wahyudi menambahkan, dirinya akan mendesak Pemkot Depok untuk memfasilitasi relokasi petenakan ayam PT Indocentral ke wilayah yang peruntukannya sesuai RTBL.

Tidak resmi

Terpisah, Kepala Disperindag Rumanul Hidayat menyatakan status peternakan ayam atas nama PT Indocentral kini tidak resmi. Hal itu didasarkan pada habisnya masa berlaku izin gangguan sejak 8 Juli 2006.

Namun sebelum tanggal jatuh tempo itu, ujar Rumanul, pihaknya telah mengirimkan surat resmi tertanggal 6 Juli 2006.

Dalam surat bernomor 503/386-Perindag/2006, dinasnya berharap pemilik peternakan ayam Ex Indosentra Kp Babakan RT 04/RW 04 Bogor atas nama Sari Wati Halim, Humi Wati, Tjie Kian King, Iriandi Harto dan Teddy Irawan untuk memperpanjang atau mendaftar ulang izin HO-nya.

Tak hanya itu, dalam surat yang ditandatanganinya itu juga meminta pemilik peternakan untuk mendapatkan izin a.l. rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) dari Walikota Depok.

Izin tetangga

Selain itu, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tetangga atau lingkungan yang lengkap dengan tidak adanya pro kontra antara satu dengan lainnya.

Ini mengingat isu sosial yang timbul oleh keberadaan peternakan ayam tersebut.

Lebih lanjut, status peternakan ayam yang telah berdiri sejak tahun 1979 ini sebenarnya masih bisa dipertahankan bila kedua pihak yang pro dan kotra mau mendengarkan alasan masing-masing.

Hanya saja, khusus bagi pemilik mau tidak mau harus membenahi keberadaannya. Atau dengan kata lain, melaksanakan upaya nyata terkait tuntutan warga, seperti memperbaiki sanitasi dan pembuangan kotorannya.

Sementara itu, Rumanul mengaku, dinasnya tidak dapat berbuat banyak.

Ini karena peran untuk merelokasi peternakan seperti yang dituntut warga bukan wewenang dinasnya.

“Untuk kasus ini dan kasus-kasus terkait, kami hanya dapat menjadi penengah dan memberikan data-data yang ada sesuai laporan.”

Sebelumnya terjadi demo masyarakat tentang keberadaan peternakan ayam tersebut. Warga meminta peternakan ayam itu ditutup lantaran khawatir flu burung dan masalah bau yang ditimbulkan.

Sementara warga lainnya tak mempersoalkannya karena peternakan itu membawa kemanfaatan ekonomi bagi lingkungannya.(aks/sb/m-2)

BERITA UTAMA, 10-Jul-2006 19:49:45 WIB

200 Warga Sukatani demo Indocentral
Disperindag: Belum ada izin…

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

SUKATANI, MONDE: Sekitar 200 warga Sukatani Cimanggis yang tergabung dalam Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA), kemarin, mendatangi PT Indocentral untuk menuntut relokasi peternakan ayam seluas 5 ha milik perusahaan tersebut.

Massa mendatangi lokasi kandang ayam di Jl Dongkal RT 05/RW 10 Sukatani sekitar pukul 09.00. Mereka berkumpul membentuk barisan, persis di depan PT Indocentral.

Aksi demonstrasi yang dikawal aparat Polsektro Cimanggis dan Koramil Cimanggis itu sempat memanas lantaran massa membakar ban pada dua titik, depan pintu masuk PT Indocentral dan depan pintu masuk peternakan. Selain itu, massa juga menyegel pintu masuk ke peternakan, dengan papan.

Sebagian pendemo – khususnya kaum ibu dan anak-anak, membentangkan sejumlah poster, a.l. berbunyi Rezeki Indocentral musibah bagi warga, Deppen aja bisa dibubarin apalagi cuma Indocentral, Warga sekitar tolak kandang ayam, Hai aparat harusnya kau bela rakyat bukan konglomerat…

Di bawah terik matahari, massa terus meneriakkan yel-yel penolakan peternakan ayam PT Indocentral yang dimiliki Rudi. Pendemo pun mencorat-coret dinding kandang ayam PT Indocentral dengan tulisan yang berbunyi, Pembikin bau tak sedap, lalat yang banyak, dan flu burung…

Ketua FAPA, M Khusaeni mengemukakan warga, pengurus RT, RW dan LPM Sukatani yang bermukim di RW 04, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20 menyatakan sikap menolak keberadaan peternakan ayam PT Indocentral yang berlokasi di Rt 05/RW 10 Sukatani.

Peternakan ayam itu dinilai mengganggu kenyamanan warga, terutama menimbulkan bau tak sedap dan banyaknya lalat. Warga setempat juga khawatir ayam di peternakan itu terindikasi virus flu burung.

“Kami menolak perpanjangan izin peternakan ayam dimaksud dan merekomendasikan untuk mencabut izin usaha peternakan ayam tersebut sesegera mungkin,” tandasnya didampingi warga setempat.

Khusaeni juga menyayangkan sikap Pemkot Depok, dalam hal ini Disperindag yang dinilainya lamban merespon harapan warga. “Kami nilai Disperindag memberikan peluang PT Indocentral untuk memperpanjang izin…!”

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga penentang kandang ayam diberikan kesempatan berdialog dengan perwakilan PT Indocentral, Raharjo – yang merupakan karyawan di peternakan itu.

Dialog tidak membuahkan hasil lantaran Raharjo tidak memiliki wewenang untuk menerima atau menolak tuntutan warga atas relokasi kandang ayam. Raharjo akan melaporkan hasilnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinannya, Rudi.

Harga mati

Efrimal, warga yang menolak peternakan ayam, menandaskan relokasi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, dia meminta pemilik PT Indocentral segera memenuhi tuntutan warga.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Disperindag Depok, Rumanul Hidayat menyatakan, instansinya tidak akan memberikan izin HO (gangguan) kepada PT Indocentral selama warga setempat tidak merekomendasikannya.

Izin HO perusahaan tersebut diketahui telah habis masa berlakunya, terhitung sejak 8 Juli 2006. Untuk beroperasi kembali, pemilik mutlak memiliki izin HO dari Disperindag.

“Belakangan mereka [Indocentral] mengurus izin HO, tapi tidak lengkap. Akhirnya kami layangkan surat balasan bahwa Disperindag tidak akan keluarkan izin, manakala satu orang saja warga sekitar tidak setuju,” ujar Rumanul.

Lebih lanjut, dikatakannya, Disperindag tidak memiliki wewenang untuk merelokasi peternakan ayam PT Indocentral. “Kalo relokasi itu pengusaha yang bersangkutan. Bukan kami,” papar Rumanul.(sb)

Mei 2006

AJANG DUIT, 29-Mei-2006 04:06:03 WIB70% Kebutuhan gas elpiji di Depok dipasok agen luar

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

SUKMAJAYA, MONDE: Sekitar 70% dari 350.000 tabung gas untuk kebutuhan Kota Depok setiap bulannya masih dipasok dari luar, akibatnya penerimaan pajak daerah tidak masuk ke kota Depok.

“Sangat disesalkan kalau dari 350.000 tabung gas elpiji yang dibutuhkan tiap bulannya, agen di Depok hanya mampu memasok 30% saja,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat, saat bertemu dengan lima agen gas elpiji, pekan lalu.

Oleh karena itu dalam menindaklanjuti dan merealisasikan program penggunaan logo Kota Depok tabung gas elpiji, yang telah diluncurkan pada Maret 2006 lalu, Disperindag memberi batas waktu satu bulan sejak 24 Mei 2006 agar gas elpiji berlogo itu sudah beredar di masyarakat.

Rumanul juga meminta kepada para agen elpiji yang berdomisili dan memiliki usaha di Kota Depok agar secara resmi mendaftarkan agennya untuk menjadi anggota Hiswana Migas Kota Depok.

Selain itu mereka juga diminta melaporkan keberadaan ahennya ke Disperindag Depok. “Hal ini dilakukan sebagai langkah penataan terhadap keberadaan agen elpiji meski secara resmi telah terdaftar di Pertamina. Sehingga agen yang masuk ke Kota Depok dapat teridentifikasi,” ujar Rumanul.

Sementara untuk pengaturan teknis dan pelaksanaan pengadaan penggunaan logo Kota Depok pada tabung elpiji, lanjutnya akan diserahkan kepada DPC Hiswana Migas Kota Depok yang berkoordinasi dengan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian elpiji yang telah dibentuk oleh Pemkot Depok.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DPC Hiswana Migas Kota Depok, Yahman Setiawan, mengungkapkan dengan adanya pengedalian terhadap jalur distribusi gas elpiji di Depok maka masyarakat pengguna elpiji akan terlindungi khususnya dari segi kualitas dan kuantitas gas elpiji yang diterimanya.

Program pembinaan dan pengawasan distribusi elpiji adalah dalam upaya melindungi konsumen pengguna elpiji terhadap kualitas dan kuantitas elpiji yang beredar di Depok.

“Dengan adanya logo Pemkot Depok pada tabung gas yang beredar di kota ini maka kualitas maupun kuantitas yang diedarkan oleh agen dan penyalur bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yahman.(row)

AJANG DUIT, 17-Mei-2006 04:25:53 WIB

‘Sertifikasi diperlukan dalam dunia usaha’

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

MARGONDA, MONDE : Sertifikasi bagi perusahaan memiliki peranan penting yaitu dalam upaya meningkatkan daya saing, memperluas penetrasi pasar, meningkatkan efisiensi serta alat untuk menghindari trade barrier.

Demikian diungkapkan Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga, saat acara Business Gathering yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, kemarin.

Acara yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya peranan sertifikasi bagi perusahaan dalam era perdagangan bebas, juga menghadirkan pembicara Kepala Disperindag Depok Rumanul Hidayat. Peserta yang hadir a.l. dari kalangan pengusaha swasta, pabrik, Kadin Depok, perwakilan asosiasi dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Depok.

Menurut Arifin, kalangan swasta dan pemerintah perlu memahami mengenai pentingnya sertifikasi dalam dunia usaha, menyusul akan berlakunya era perdagangan bebas.

“Sebagai kota perdagangan, program sertifikasi sangat dibutuhkan. Apalagi yang berkaitan dengan sertifikasi lingkungan, produk, sistem manajemen mutu, dan sertifikasi keamanan pangan,” ujarnya. Hingga saat ini, lanjut Arifin perusahaannya telah menerbitkan sedikitnya 200 sertifikasi kepada perusahaan.

“Hampir 90% sertifikasi yang kami terbitkan adalah perusahaan yang berasal dari luar Kota Depok. Padahal masih banyak perusahaan di Depok yang belum memiliki sertifikasi, dan ini adalah peluang bagi kami untuk membantu Pemkot Depok dan dunia usaha.”(row)

AJANG DUIT, 11-Mei-2006 04:21:46 WIB

Yuyun: UKM Depok diminta kreatif dan mandiri

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

SAWANGAN, MONDE : Pelaku usaha/industri kecil dan menengah (UKM/IKM) di Kota Depok harus mandiri dan kreatif dan tepat waktu, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan UKM/IKM dari daerah lain.

Demikian ditegaskan Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputera saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan pelatihan wirausaha Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneur (CEFE) di Balai Diklat Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Cinangka, Sawangan, kemarin.

“Ketepatan waktu, kreatif dan mandiri itulah yang harus dimiliki pengusaha baik skala kecil, menengah maupun besar. Begitu pula dengan pelaku usaha di Kota Depok sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing,” kata Wakil Walikota, kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Kabag Perekonomian Setdakot Depok, Zalfinus Irwan.

Dalam kesempatan itu Yuyun juga mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan juga menjadi modal utama pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Terkait dengan hal itu, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam mengembangkan balai diklat bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Sehingga anak didik yang dihasilkan memiliki kemampuan tidak hanya teori tapi juga siap bekerja,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Depok, Rumanul Hidayat mengharapkan dengan pelatihan CEFE yang dilaksanakan selama tiga hari diharapkan para pengusaha, dan calon pengusaha nantinya dapat mempraktekkan ilmunya dalam kegiatan usahanya.

“Kami sangat berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan ketrampilan, wawasan dan profesionalisme dari pengusaha dan calon pengusaha di Depok,” tuturnya.

Pelatihan CEFE angkatan III diikuti 30 peserta terdiri dari pengusaha IKM binaan Disperindag, wakil dinas/instansi terkait. Staf pengajar berasal dari Widyaiswara, dan Deperindag. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari (10-12 Mei).(row)

April 2006

AJANG DUIT, 20-Apr-2006 03:49:38 WIBJelang tender proyek Pemkot
‘Waspadai perusahaan tanpa TDP & SIUP’

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

DEPOK, MONDE : Semua badan usaha yang berorientasikan keuntungan diharuskan melakukan wajib daftar perusahaan (WDP) sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Meski demikian ditengarai masih banyak perusahaan yang belum memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) padahal itu merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk mengikuti lelang proyek.

“Persyaratan perusahaan ikut lelang diantaranya harus memiliki dokumen dari instansi terkait seperti SIUP, dan TDP,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat, kepada Monde, kemarin.

Oleh karena itu, Rumanul mengingatkan kepada semua pihak terutama instansi pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan tender proyek dengan meneliti secara detik kelengkapan dokumen peserta lelang.

Kasi PPDN dan WDP Disperindag Depok Amanullah Sarwi mengatakan sejak dua tahun lalu panitia tender tidak lagi melaksanakan verifikasi terhadap dokumen SIUP dan TDP. Padahal verifikasi perlu dilakukan guna mengontrol kedudukan, keadaan dan status perusahaan.

Oleh karena itu, lanjut Amanullah, alangkah baiknya guna menghindari penyimpangan dan manipulasi data khususnya legalitas, perusahaan yang ikut dalam proyek Pemkot untuk melakukan legalisir terhadap SIUP, SITU, HO dan TDP nya.

“Pada dasarnya kami percaya dengan pengusaha di Kota Depok, tapi prinsip kehati-hatian tetap harus dijalankan. Karena itu kami sangat mengimbau kepada pelaksana tender proyek untuk meneliti terlebih dahulu dokumen TDP-nya. Hal ini guna menghindari manipulasi data dan penyimpangan legalitas,” ungkapnya.

Sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1982 setiap badan usaha yang berorientasikan keuntungan, wajib didaftarkan. Selain bertujuan mencatat secara benar data serta keterangan lain, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat pembinaan dan terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur.

Berdasarkan data Disperindag Depok, jumlah perusahaan yang mengurus TDP-nya di Depok selama 2005 mencapai 1.111 perusahaan terdiri dari perseroan terbatas (PT) 309 perusahaan, CV sebanyak 443, Perusahaan perorangan sebanyak 335, Koperasi sebanyak 19, dan PMA 5 perusahaan.

Sedang yang mengajukan SIUP sepanjang 2005 berjumlah 1.048 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil (659), perusahaan menengah (311) dan perusahaan besar (78).(row)

Maret 2006

BEBENAH, 30-Mar-2006 18:13:00 WIBFAPA minta Pemkot tolak izin PT Indosentral

Berita Lainnya
• Warga Cilangkap dukung UPS
• Puluhan warga gotong royong bangun jalan
• Perguruan Muhammadiyah gelar reuni akbar

MARGONDA, MONDE: Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA) Sukatani mendesak Pemkot Depok untuk menolak perpanjangan izin bagi usaha peternakan ayam PT Indosentral di Sukatani, bukan malah memberikan kesempatan untuk mengajukan kembali izin perpanjangannya.

Demikian dikemukakan Ketua FAPA, M Khuseni kepada Monde, mengomentari pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok Rumanul Hidayat yang memberikan peluang bagi PT Indosentral memperpanjang izin usahanya yang telah ditentang keras warga setempat.

“Komentar Rumanul selaku Kepala Disperindag sangat kontradiktif dengan janji Walikota Depok Nur Mahmudi, yang meminta jajarannya termasuk Disperindag agar tidak memberikan izin perpanjangan usaha peternakan tersebut,” ujar Khuseni, kemarin.

Kesempatan

Sebelumnya koran ini memberitakan Disperindag Depok memberi batas waktu hingga Juli 2006 bagi usaha peternakan ayam PT Indosentral di Sukatani, Cimanggis untuk menuntaskan izin HO (gangguan lingkungan).

Jika sampai waktunya belum melampirkan surat persetujuan warga sekitar, maka izin HO usaha peternakan yang ditolak warga itu, tidak akan diperpanjang.

“Izin HO perusahaan itu akan habis Juli 2006, jika sampai batas waktunya mereka tidak juga mengurus perpanjangan khususnya persetujuan warga sekitar, maka mereka tidak boleh beroperasi lagi dan kami minta untuk ditutup,” tandas Rumanul Hidayat (Monde, 28 Maret 2006).

Menurut M Khuseni, Walikota Nur Mahmudi pernah berjanji kepada warga Sukatani dalam acara silaturahmi dan berolahraga di wilayah setempat, belum lama ini. “Kata Walikota, lokasi usaha peternakan Indosentral merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi permukiman, bukan untuk usaha.”

Khuseni menjelaskan, selama ini izin peternakan ayam yang dikantongi PT Indosentral berlokasi di RT 04/RW 10, sedangkan keberadaan fisiknya di RT 05/RW 10, yang meliputi Komplek Deppen/Harapan Baru Taman Bunga, Pondok Sukatani Permai dan Rumah Indah.

Warga RT 05/RW 10, kata dia, tidak pernah memberikan perpanjangan izin, “Maka perlu dipertanyakan atas rekomendasi siapa izin tersebut diberikan? Kami mensinyalir ada warga yang punya kepentingan pribadi untuk memberikan tandingan,” kata Khuseni dibenarkan Sekretaris FAPA Erwan dan warga Komplek Deppen H Nasir, kemarin.(sb)

BERITA UTAMA, 28-Mar-2006 16:33:58 WIB

Izin Indosentral terancam distop, Distan basmi 1.061 unggas

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

MARGONDA, MONDE : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok memberi batas waktu hingga Juli 2006 bagi usaha peternakan ayam PT Indosentral di Sukatani, Cimanggis untuk menuntaskan izin HO (gangguan lingkungan).

Jika sampai waktunya belum juga melampirkan surat persetujuan warga sekitar, maka izin HO usaha peternakan yang ditolak warga itu, tidak akan diperpanjang.

“Izin HO perusahaan itu akan habis Juli 2006, jika sampai batas waktunya mereka tidak juga mengurus perpanjangan khususnya persetujuan warga sekitar, maka mereka tidak boleh beroperasi lagi dan kami minta untuk ditutup,” tandas Kadisperindag Depok, Rumanul Hidayat, kepada Monde, kemarin.

Peringatan itu, lanjutnya, sudah disampaikan ke pemilik PT Indosentral Sukatani yakni Budi Irianto, dalam pertemuan dengan Disperindag, Distan, dan DKP di Balaikota yang dipimpin Sekdakot Depok Winwin Winantika.

Dialog dengan warga

Pertemuan itu juga menyampaikan sejumlah usulan kepada perusahan tersebut jika tak ingin ditutup, demi menyelamatkan ratusan karyawannya.

Menurut Rumanul, pengusaha peternakan itu diminta melakukan komunikasi dan negosiasi dengan warga sekitar yang merasa terganggu.

Selain itu PT Indosentral diminta mengajukan UKL/UPL ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagai bagian dalam pengolahan limbah peternakan agar tidak membahayakan warga sekitarnya.

“Selanjutnya adalah HO. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, tidak juga mendapat persetujuan warga maka kami tidak akan memperpanjang izin HO perusahaan itu.”

Menurut Rumanul, pemilik usaha itu mengaku tidak keberatan jika harus ditutup apabila tidak mendapat surat persetujuan warga sekitar terkait izin gangguan.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu puluhan warga Sukatani, Cimanggis menggelar aksi demo menuntut penutupan usaha peternakan ayam tersebut karena khawatir terjangkit wabah flu burung.

Pemusnahan unggas

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Kota Depok sejak November 2005 sampai 24 Maret 2006, tercatat 1.061 unggas telah dimusnahkan.

Rinciannya 500 ekor di Pancoran Mas, 122 ekor di Limo, 80 unggas dari Beji, 140 ekor di Sukmajaya, 23 ekor di Sawangan, dan 196 unggas di Cimanggis.

Sampai saat ini baru dua kecamatan di Depok yaitu Cimanggis dan Sawangan yang telah di-sweeping oleh Distan. “Namun untuk dDana ganti rugi belum diberikan karena masalah administrasi belum selesai. Seperti berita acara dari pemilik unggas harus ditekeni Lurah dan sebagainya. Jika sudah lengkap, akan dibayar,” papar Dedi Sudjadi, Kasie Kesehatan Hewan dan Veteriner Distan Depok, kemarin.

Dia menjelaskan besaran dana kompensasi unggas untuk ayam Rp10.000 sedangkan unggas jenis lain seperti burung dara Rp5.000. “Dananya dari APBN sedangkan pemkot membayar terlebih dulu dengan dana talangan,” ujar Dedi.

Distan kemarin kembali memusnahkan sedikitnya 38 unggas di Kecamatan Pancoran Mas masing-masing 15 ekor di Kampung Sengon, selebihnya di di Cagar Alam RT 03/07.

Pemusnahan dilakukan berdasarkan laporan warga pada 1 Maret 2006 setelah ditemukan kematian beberapa unggas yang positif kena virus flu burung.(row/apk)

AJANG DUIT, 17-Mar-2006 16:19:20 WIB

Tabung gas elpiji berlogo Pemkot Depok diluncurkan

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

PANCORAN MAS, MONDE : Setelah sempat mengalami penundaan selama lima bulan, akhirnya tabung gas elpiji yang menggunakan logo Pemkot Depok mulai diluncurkan ke masyarakat, kemarin.

Peluncuran ditandai dengan diserahkannya secara simbolis tabung gas elpiji isi 12 kg kepada salah satu agen gas elpiji oleh Staf ahli Walikota Depok Bidang Ekonomi Iskandar Rais saat berlangsungnya acara pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi para pelaku usaha minyak tanah, LPG, dan SPBU di Kota Depok.

Hadir dalam acara itu Kadisperindag Depok Rumanul Hidayat, Ketua Komisi B DPRD Widya Jaya Antara, Ketua DPC Hiswana Migas Depok H. Yahman Setiawan, WP UPMS III Pertamina Imran Mustofa, MBDC Bank Mandiri Jakarta Ridho Rahadi, Wakil Ketua Kadin Depok Jack L. Tobing serta 329 anggota Hiswana Migas Kota Depok.

Program pembinaan dan pengawasan distribusi elpiji adalah dalam upaya melindungi konsumen pengguna elpiji terhadap kualitas dan kuantitas elpiji yang beredar di Depok.

“Dengan adanya logo Pemkot Depok pada tabung gas yang beredar di kota ini maka kualitas maupun kuantitas yang diedarkan oleh agen dan penyalur bisa dipertanggunjawabkan,” ujar Rumanul Hidayat.

Disamping itu dengan mulai ditatanya penyaluran tabung gas elpiji akan berdampak pada pendapatan daerah dari pajak yang dihasilkan dari penjualan gas elpiji itu.

Saat ini pendistribusian elipiji dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Depok sebesar 243.462 tabung per bulan untuk tabung 12 kg atau rata-rata 2.921.544 kg per bulan. Untuk distribusi elpiji di Depok baru dilakukan oleh lima agen resmi.

MoU Bank Mandiri

Dalam kesempatan itu dilaksanakan penandatanganan MoU [Nota kesepahaman] antara DPC Hiswana Migas Depok dengan PT Bank Mandiri terkait akan dikucurkannya pinjaman dana bagi pangkalan minyak tanah.

“Kami menawarkan pinjaman dana kepada pangkalan minyak tanah maksimal Rp10 juta dengan bunga 1,8 %. Diharapkan dengan MoU ini, rencana kucuran dana bisa segera direalisasikan,” kata MBDC PT Bank Mandiri Jakarta Selatan-Sudirman, Ridho Rahadi.

Ketua DPC Hiswana Migas Yahman Setiawan menyatakan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Hiswana Depok dan Bank Mandiri, diharapkan akan membantu pangkalan minyak tanah yang membutuhkan modal untuk menebus DO (Delivery Order).(row)

BERITA UTAMA, 14-Mar-2006 15:54:35 WIB

Takut flu burung, Indocentra diminta tutup
Tangis kaum ibu Sukatani di DPRD

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

GEDUNG DEWAN, MONDE: Ruang Paripurna DPRD Depok, kemarin, diwarnai isak tangis kalangan ibu dari Sukatani yang khawatir akan serangan flu burung, menyusul sedikitnya 20 orang sudah tewas di negeri ini.

Suasana emosional itu menandai Rapat Dengar Pendapat Komisi A, instansi terkait dan warga RT 05/10 Sukatani, Cimanggis.

Warga Sukatani, khususnya kaum perempuan itu, tegas menyatakan menolak keberadaan peternakan ayam petelur di wilayahnya.

Para peserta rapat pun terbawa suasana itu, hingga yang terdengar di ruang wakil rakyat itu, hanya tangis tersendat yang bersahutan dalam beberapa saat…

Rapat dihadiri Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rumanul Hidayat, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Khamid Wijaya, Camat Cimanggis Lutfi Fauzi, Lurah Sukatani Dedi Rauf, Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA), dan puluhan kaum ibu yang tergabung dalam Forum Para Ibu, Istri, Anak Warga Sukatani Menolak Peternakan Ayam.

Rapat juga dihadiri pemilik kandang ayam Rudi Iryanto, yang rona mukanya tampak tegang mengikuti forum pertemuan formal itu.

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Triyono berlangsung sekitar satu jam, untuk menerima keberatan dari FAFA dan kalangan ibu dari Sukatani.

Pertanyakan sikap camat

FAFA melalui juru bicaranya M Husein meminta Camat Cimanggis Lutfi Fauzi menutup dan menyampaikan surat peringatan kepada Rudi Iryanto, pemilik peternakan ayam petelur PT Indocentra.

“Kami mempertanyakan sikap Pak Camat, “ kata Husein. Pejabat kecamatan, tambahnya, sampai sejauh ini belum juga memberikan peringatan kepada PT Indocentra. “Padahal beberapa waktu lalu Walikota telah menginstruksikan kepada camat,” tandas Husein.

Tampil tenang Camat Cimanggis Lutfi Fauzi menegaskan pihaknya tidak bisa semena-mena menutup PT Indosentra, lantaran dia belum memiliki dasar untuk bersikap, misalnya ada pelanggaran hukum dan lain sebagainya.

Ia mengakui Walikota memerintahkan penutupan peternakan ayam, tapi dengan syarat, misalnya, tidak sesuai dengan perizinan.

“Sampai sekarang kami belum dapat rekomendasi dari Pemkot atau DPRD, untuk menjadi landasan sikap dan tindakan, ” ujarnya.

Sebagai pejabat Kecamatan Cimanggis, pihaknya harus hati-hati karena peternak, warga, dan elemen masyarakat lainnya adalah tanggungjawabnya. “Kami masih menunggu hasil kajian DPRD, Distan dan Disperindag. Saya akan mengambil langkah, apabila DPRD dan Pemkot menyampaikan intruksi.”

Sementara pemilik kandang ayam petelur Rudi Iryanto, tidak bersedia diwawancarai. Ia menolak memberikan keterangan meski Monde memintanya untuk bicara menyangkut peternakan ayam miliknya.

Pertemuan itu didominasi kaum ibu yang tergabung dalam Forum Para Ibu, Istri, Anak Warga Sukatani yang menolak peternakan ayam.

Forum Ibu menilai keberadaan peternakan itu bertentangan dengan Perda No 12 /2001 tentang RTRW/ RTBL. Inti Perda itu mengamanatkan bahwa kelurahan Sukatani hanya untuk wilayah permukiman.

Isak tangis kaum ibu juga mewarnai pertemuan itu. Mereka khawatir flu burung bisa mengancam keluarganya. Kaum ibu itu minta Pemkot Depok segera menutup peternakan.

Virus flu burung bisa menginveksi manusia tanpa diketahui, lanran virus itu bisa berpindah ke manusia. Dalam pertemuan itu, dua orang perempuan menyampaikan pernyataan sikap yang diteken ratusan warga Sukatani.

Di tengah isak peserta aksi lainnya, mereka menegaskan menolak keberadaaan peternakan Indocentral milik Rudi. Di tengah-tengah pembacaan pernyataan, sontak ruangan DPRD itu pun diwarnai tangis sesenggukan para ibu yang tak kuat menahan emosi. Di antara isaknya, mereka menyatakan keluarganya tak mau jadi korban flu burung.

Dalam pernyataan sikap mereka ditegaskan bahwa peternakan ayam Indocentral di Sukatani berpotensi menjadi sumber wabah flu burung yang saat ini menghantui masyarakat. Selain itu banyak efek samping negatif dari keberadaan peternakan di tengah pemukiman warga itu.

Pertemuan itu, menurut Sekretaris Komisi A, Ahmad Dahlan, memberikan masukan pihaknya untuk mengkaji masalah ini.(aks/yud)

Februari 2006

DEPOKRASI, 09-Feb-2006 16:15:36 WIBSembilan nama disodorkan
Wacana bursa calon Sekdakot mulai bergulir

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

MARGONDA, MONDE: Sembilan nama masuk dalam kategori sosok yang tepat menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sebagai langkah membantu Walikota Nur Mahmudi Ismail membangun Depok ke depan.

Sembilan nama itu dilansir Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI) pada rilis yang ditandatangani Ketua Umum DPC PPMI, Ramlan M. Amin, dan diterima Monde, kemarin.

Kesembilan nama tersebut diantaranya Ramses Hutagalung (Kasubdit Wil I Dit Otda Depdagri), Tutun Sufiyan (Kepala Dinas Pasar), Ety Suryati (Kepala Dinas LLAJ), Zalfinus Irwan (Kabag Perekonomian), Rumanul Hidayat (Kepala Disperindag), Supayat (mantan camat Beji), Iskandar Rais (mantan Kepala Disperindag), Winwin Winantika (Sekda Kota Depok), dan Lukman Hakim (mantan Kepala Bappeda).

Diungkapkan pada rilis itu, ada tiga jabatan strategis yang harus diperhatikan dan diisi SDM yang profesional serta amanah, yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Bawasda.

Beberapa kriteria sekretaris daerah itu diantaranya memiliki pengalaman dan pemahaman penyelenggaraan pemerintahan dan substansi elemen pemerintahan serta peraturan perundang-undangannya.

“Kedua, mampu mengendalikan administrasi operasional para pejabat struktural di lingkungan Pemkot Depok yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah,” tulis rilis itu.

Ketiga, mampu mensinergikan serta mengakomodir kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah maupun anggota DPRD sebagai representatif masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan publik.

Serta keempat, mampu berkomunikasi yang efektif dengan lembaga parpol, LSM dan lembaga kemasyarakatan maupun keagamaan dan membangun komunikasi yang harmonis kepada semua elemen parpol dan kemasyarakatan.(ich)

Januari 2006

AJANG DUIT, 24-Jan-2006 04:41:17 WIBPasok beras ke PIC anjlok

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

CILIWUNG, MONDE : Melonjaknya harga beras kelas medium hingga Rp4.800 per kg membuat DPC Partai Demokrat Kota Depok turun tangan dan mendesak Pemkot dalam hal ini Disperindag untuk segera melaksanakan operasi pasar murni (OPM) beras.

“Melihat kondisi saat ini dimana harga beras yang terus melonjak dan pasokan yang kian menipis. Kami mendesak Pemkot dalam hal ini Disperindag Depok untuk segera menggelar operasi pasar beras,” kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Vicky Supit, kepada Monde, kemarin.

Desakan itu, lanjutnya sudah disampaikan secara langsung kepada Kepala Disperindag Depok Rumanul Hidayat yang ditemuinya kemarin.

“Saya sudah menyampaikan permintaan ini ke Kadisperindag Depok, dan beliau menyatakan maksimal awal Pebruari operasi pasar beras akan dilaksanakan,” ungkapnya.

Merosot

Sementara itu arus pasok beras ke Pasar Induk Cipinang (PIC) Jakarta selama pekan lalu merosot tajam, karena sentra produksi beras dari pantai utara Jawa Barat mulai berkurang, sekalipun pasokan beras dari Jawa Tengah dan Jawa Timur meningkat.

“Merosotnya pasokan beras ke pasar Induk yang biasanya paling sedikit mencapai 2.100 ton per hari, karena dikawasan itu belum musim panen padi,” kata Kepala Monitoring Data Harga PIC PT Food Station, Suminta.

Menurut dia, arus pasok beras yang masuk ke PIC pada pertama 2006 mencapai 1.747 ton per hari, kedua 1.795 ton, ketiga 1.725 ton, keempat 1.693 ton dan hari kelima mencapai 1.072 ton per hari.

Dengan merosotnya pasokan itu harga beras IR I dan II masing-masing naik Rp100 per kg menjadi Rp4.600 per kg dan Rp4.500 per kg, sedangkan harga beras IR III tetap Rp3.900 per kg.(row)

AJANG DUIT, 22-Jan-2006 04:49:16 WIB

Pemda berhak tolak izin pendirian pasar modern

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

BANDUNG, MONDE : Pemerintah daerah berhak menolak izin hypermarket yang dikeluarkan Departemen Perdagangan apabila berpotensi mematikan pasar tradisional di daerahnya.

Endrizal Nazar, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung bidang ekonomi mengatakan era otonomi daerah memungkinkan Pemda menolak kebijakan pemerintah pusat.

“Pemda harus mengutamakan warganya. Kalau keberadaan hypermarket bisa mematikan pasar tradisional, sampaikan keberatan tersebut pada pemerintah pusat.” katanya, kemarin.

Endrizal mengatakan Pemda bisa juga menolak hypermarket dengan alasan peruntukannya tidak sesuai rencana tata ruang dan wilayah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan kepala daerah saat ini memiliki otoritas mengeluarkan surat keputusan yang mengatur jarak hypermarket tidak terlalu dekat dengan pasar tradisional.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jabar Dadang M. Suganda mengatakan sejak hypermarket muncul tahun 2003, omset pedagang pasar tradisional turun hingga 40%.

Menurutnya, penurunan dikarenakan harga yang ditawarkan hypermarket menjatuhkan harga di pasar tradisional yakni 10%-20% lebih murah di musim biasa dan 30%-40% lebih murah di musim diskon.

Dia menyarankan hypermarket baru bisa didirikan apabila telah melewati dialog dengan pedagang pasar serta didirikan di lokasi yang jauh dari pasar seperti di perbatasan kota.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Rumanul Hidayat mengatakan pihaknya sulit menolak izin pendirian hypermarket yang dikeluarkan Departemen Perdagangan karena menyangkut kebijakan struktural.

Menurutnya, era Otda tidak berarti pemerintah daerah bisa mengatur kebijakan sebebas-bebasnya. Dalam beberapa hal, kata dia, kebijakan pemerintah pusat tetap harus diikuti absolut oleh Pemda.

“Apalagi, kami adalah dinas yang terakhir mengeluarkan izin jika sudah ada IMB maupun IPL maka kami harus mengeluarkan izin usahanya,” tandasnya.(k17/row/JBBI)

BEBENAH, 18-Jan-2006 05:16:34 WIB

Sukmajaya janji bayar utang raskin

Berita Lainnya
• Warga Cilangkap dukung UPS
• Puluhan warga gotong royong bangun jalan
• Perguruan Muhammadiyah gelar reuni akbar

SUKMAJAYA, MONDE: Kecamatan Sukmajaya berjanji akan membayarkan dana talangan pembelian beras bagi warga miskin (gakin) sebesar Rp20,740 juta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok.

Demikian disampaikan Pengelola raskin Kecamatan Sukmajaya, Thamrin Rosidi, menyusul pemberitaan yang menyebutkan sedikitnya tiga kecamatan yaitu Sukmajaya, Sawangan, dan Pancoran Mas diketahui menunggak dana pembelian raskin hingga mencapai Rp56,540 juta.

Berdasarkan data yang diperoleh Monde, untuk Kecamatan Sawangan mendapat alokasi raskin sebanyak 38.000 kg telah dibayar Rp20 juta, dan nunggak Rp18 juta.

Kecamatan Sukmajaya mendapat alokasi raskin 36.740 kg telah dibayar Rp16 juta, nunggak Rp20,740 juta. Kecamatan Pancoran Mas alokasi raskin sebanyak 37.800 kg telah dibayar Rp20 juta, nunggak Rp17,800 juta.

Total dana Raskin yang belum dibayarkan Rp56,540 juta. Padahal batas waktu pengembalian adalah Desember 2005 lalu, ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Rumanul Hidayat (Monde, 17 Januari 2006).

Thamrin Rosidi menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud mengulur-ulur waktu pembayaran dana talangan, akan tetapi dana dimaksud dipergunakan terlebih dulu untuk membayar sisa raskin Kecamatan Beji pada Desember 2005.

“Insya Allah, kalo tidak hari ini (kemarin, red), besok kami akan lunasi dana talangan tersebut,” ujarnya kepada Monde, kemarin.

Tiga kelurahan

Sementara itu, Camat Sawangan Tatang Djuhana tidak membantah adanya tunggakan raskin oleh sejumlah kelurahan di wilayahnya. Namun dia belum nama-nama kelurahan di wilayahnya yang menunggak dana raskin.

Ketika didesak nama kelurahan penunggak raskin dia enggan menyebutkan, dengan alasan tidak mengetahui karena yang melakukan pendataan Seksi Sosial.

Kasie Sosial Kecamatan Sawangan, Pramono ketika dihubungi via telepon, membenarkan adanya tunggakan tiga kelurahan penunggak raskin, yaitu Kelurahan Sawangan Baru, Duren Mekar dan Pengasinan dengan jumlah tunggakan mencapai Rp18 juta. Namun dari jumlah itu sudah dibayar Rp10 juta, dan sisanya Rp8 juta.

Namun demikian, lanjut Pramono, pihaknya akan membantu melakukan penagihan terhadap kelurahan yang melakukan tunggakan pembayaran raskin. “Saya akan berupaya melakukan tagihan kepada kelurahan yang nunggak raskin.”

Mengenai kapan waktu sisa pembayaran, Pramono mengatakan, belum mengetahui secara pasti. “Yang jelas saya akan upayakan segera meminta kelurahan penunggak raskin untuk membayar tagihan.”(sb/sud)

BEBENAH, 17-Jan-2006 16:44:11 WIB

Dana raskin 3 kecamatan macet Rp56 juta

Berita Lainnya
• Warga Cilangkap dukung UPS
• Puluhan warga gotong royong bangun jalan
• Perguruan Muhammadiyah gelar reuni akbar

MARGONDA, DEPOK: Sedikitnya tiga kecamatan di Kota Depok yaitu Sukmajaya, Sawangan dan Pancoran Mas diketahui menunggak dana pembelian beras bagi warga miskin (raskin) yang nilainya mencapai Rp56,540 juta.

Berdasarkan data yang diperoleh Monde, untuk Kecamatan Sawangan mendapat alokasi raskin sebanyak 38.000 kg telah dibayar Rp20 juta, dan nunggak Rp18 juta.

Kecamatan Sukmajaya mendapat alokasi raskin 36.740 kg telah dibayar Rp16 juta, nunggak Rp20,740 juta. Kecamatan Pancoran Mas alokasi raskin sebanyak 37.800 kg telah dibayar Rp20 juta, nunggak Rp17,800 juta.

“Total dana Raskin yang belum dibayarkan Rp56,540 juta. Padahal batas waktu pengembalian adalah Desember 2005 lalu,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Rumanul Hidayat, kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada tiga kecamatan tersebut. “Namun jawaban mereka, adalah dana dari kelurahan belum masuk. Padahal saat kami tanya kelurahan, katanya sudah diserahkan ke kecamatan,” tandasnya.

Oleh karena itu, terkait macetnya dana pengembalian raskin, maka untuk ketiga kalinya Disperindag kembali akan melayangkan surat teguran No.511-1/ /Perindag perihal pengembalian dana talangan raskin tahun anggaran 2005 kepada kecamatan.

“Masalahnya itu adalah dana talangan dari APBD 2005 dan harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau pengembaliannya saja macet, gimana raskin selanjutnya bisa berjalan,” cetusnya.

Sementara itu, Kasie PPDN & WDP Disperindag Depok, Amanullah Sarwi menyebutkan, sampai saat ini penyaluran program raskin untuk tahun anggaran 2006 belum bisa dilaksanakan.

“Kemungkinan raskin baru akan digulirkan pada awal Februari, untuk tahun ini alokasi dana raskin di Kota Depok menurun dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.(row)

AJANG DUIT, 17-Jan-2006 16:42:04 WIB

Harga beras capai Rp4.400 per kg
‘Sudah saatnya OP beras di laksanakan di Depok’

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

CILIWUNG, MONDE : Harga beras medium di Kota Depok sudah mencapai Rp4.400 per kg sudah seharusnya segera dilaksanakan operasi pasar murni (OPM) beras karena harga sudah di atas Rp3.800 per kg (harga Bulog).

Kenyataanya permintaan Disperindag Depok untuk menggelar operasi pasar murni (OPM) beras dipertanyakan. Bahkan dalam surat Bulog Divre Jawa Barat No. B-001/10B01/01/2006 tertanggal 3 Januari 2006, menyebutkan bahwa seharusnya pengajuan OPM beras dilakukan oleh Pemkot ditujukan kepada Gubernur Jabar untuk diteruskan ke Menteri Perdagangan (Mendag).

“Alasan mereka, harga beras di Kota Depok masih di bawah ketentuan Bulog Divre Jabar yaitu jika harga beras sudah di atas Rp3.800 per kg baru dilaksanakan operasi pasar,” Kata Kadisperindag Depok Rumanul Hidayat, kepada Monde, kemarin.

Padahal, lanjut Rumanul saat ini harga beras di sejumlah pasar di Kota Depok sudah mencapai Rp4.400 per kg untuk jenis medium. “Jadi sudah saatnya Depok segera melaksanakan OP beras,” tandasnya.

Kasi PPDN & WDP Disperindag Depok Amanullah Sarwi menambahkan, pihaknya kesulitan dalam mendata jumlah kebutuhan beras untuk Depok.

“Masalahnya kita belum punya gudang beras, jadi selama ini beras yang masuk langsung ke pasar sehingga sulit bagi kami untuk mengetahui berapa kebutuhan beras di Depok,” ujarnya.

Sementara itu ditemui terpisah Kabag Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Disperindag terkait operasi pasar beras.

“Setelah berkoordinasi dengan Disperindag, kami secepatnya akan mengirimkan surat permohonan operasi pasar beras ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya tanpa menyebut kapan surat akan dibuat.(row)

Desember 2005

BERITA UTAMA, 30-Des-2005 16:30:41 WIBJika masih jual produk berformalin
Izin usaha produsen akan dicabut

Berita Lainnya
• Warga tumplek di Margo
• PRT tewas di rumah majikan
• Kepegawaian disoal

CILIWUNG, MONDE : Disperindag Kota Depok mengancam mencabut surat izin usaha perdagangan (SIUP) produsen, agen dan pedagang jika dalam sepekan terhitung kemarin, masih menjual produk berformalin dan borax.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Depok Rumanul Hidayat menegaskan, hal itu dilakukan untuk memberi pelajaran bagi produsen, agen maupun pedagang yang ‘nakal’ karena masih menjual produk berformalin di Depok.

“Hari ini (kemarin-Red) kami sudah menyebarkan selebaran berisi imbauan kepada produsen, agen dan pedagang untuk tidak membuat, menerima dan menjual produk yang berformalin,” ujarnya.

Dia memberikan keterangan, didampingi Kasi PPDN Disperindag Depok Amanullah Sarwi, kepada Monde.

Selain imbauan, dalam selebaran itu juga disampaikan sejumlah merek dari produk yang mengandung formalin hasil temuan BB POM Jakarta.

Penyebarannya dilakukan di enam pasar tradisional a.l. Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung, Pasar Depok Jaya, Pasar Dewi Sartika, Pasar Cisalak, dan Pasar Pal serta sejumlah agen serta toko kelontong.

“Kami harapkan mereka bisa memahami dan segera menarik dagangannya dari peredaran,” cetus Amanullah.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Disperindag adalah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengambilan sampel di pasar tradisional, supermarket dan produsen tahu.

“Rencananya pengambilan sampel ini akan dilakukan Senin (2/1), karena kami masih meminta masukan dari Pak Wali,” ujarnya.

Dikarenakan Depok tidak memiliki BP POM, lanjutnya maka akan diserahkan ke BB POM Jakarta.

Terkait dengan ditemukannya produsen tahu di wilayah Limo, Grogol dan Cimanggis yang menggunakan bahan pengawet seperti benzoat dan formalin, menurut Amanullah pihaknya juga akan segera memperingatkan produsen tersebut untuk tidak lagi menggunakan zat berbahaya itu.

“Ya, sesuai kesepakatan kami. Kalau dalam waktu seminggu mereka masih memakai formalin dan zat bahaya lain, tindakan tegas berupa mencabut izin usaha mereka akan kita lakukan,” ujarnya.(row)

AJANG DUIT, 09-Des-2005 16:10:33 WIB

Serah terima kios ITC dan Plaza Ramayana
‘Kemitraan UKM & investor serap tenaga kerja lokal’

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

BALAIKOTA, MONDE : Pj Walikota Depok Warma Sutarman berharap kemitraan antara pelaku UKM dengan pengusaha besar dapat meningkatkan ekonomi di Kota Depok, hingga keberadaan UKM ini nantinya bisa menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

“Masuknya pengusaha besar ke Kota Depok harus membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian, bukan malah mematikan. Kemitraan ini adalah salah satu hal positif yang diberikan pengusaha besar terhadap pelaku UKM,” kata Warma, kemarin.

Ia menyampaikan hal itu saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan kerjasama kemitraan antara Pemkot Depok dengan PT Jakarta Intiland (Plaza Ramayana) dan PT Phinisindo Zamrud Khatulistiwa (ITC Depok), kemarin.

Hadir dalam kesempatan itu Kadisperindag Depok Rumanul Hidayat, Kepala Kantor KUKM Rachmat Subagio, Direktur PT Jakarta Intiland Sutrisno, dan General Manager PT Phinisindo Zamrud Khatulistiwa Liam Ning serta pelaku UKM penerima kios.

Warma juga meminta kepada UKM yang telah mendapat kios untuk digunakan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan. “Setelah masa satu tahun menempati kios habis, diharapkan dari pendapatan yang dihasilkan mereka dapat memiliki kios sendiri,” ujarnya.

Sementara itu Kadisperindag Rumanul Hidayat yang juga Ketua Tim Fasilitasi Kemitraan Pemkot Depok mengatakan UKM yang terpilih untuk satu tahun pertama adalah mereka yang telah diseleksi olah tim fasilitasi.

“Jadi terpilihnya mereka tidak asal tunjuk, melalui seleksi. Hasilnya didapat 23 UKM yntuk kios ITC dan 20 UKM untuk kios di Plaza Ramayana,” katanya.

Jenis usaha pelaku UKM terdiri dari tekstil, makanan olahan, produk pertanian.

Rudi, salah seorang UKM yang terpilih mengatakan Pemkot Depok sudah mulai memperhatikan pelaku usaha kecil menengah.(row)

November 2005

AJANG DUIT, 27-Nov-2005 16:07:24 WIBDongkrak PAD
Disperindag gali potensi retribusi tempat usaha

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

BALAIKOTA, MONDE: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Depok Rumanul Hidayat menilai potensi retribusi tempat usaha di enam wilayah kecamatan di Depok begitu besar sehingga akan terus digali untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

“Saat ini tempat usaha kecil, menengah dan atas di Kota Depok sudah tercatat sekitar 20.000 yang memiliki izin gangguan /HO, surat izin usaha perdagangan (SIUP), wajib daftar perusahan (WDP), izin usaha bidang industri (IUBI), ke depan akan terus digali sehingga Dinas Indag dapat menyumbang PAD lebih besar lagi ,” kata Rumanul Hidayat kepada Monde kemarin.

Diakuinya, dari retribusi izin tersebut, izin gangguan/HO ditargetkan pada akhir 2005 memperoleh retribusi Rp 1,9 miliar. Izin SIUP target Rp50juta, WDP Rp42 juta dan IUBI Rp41juta.

Ditanya soal kendala yang dihadapi Disperindag dalam menjaring wajib pajak tempat usaha, Rumanul mengatakan, syarat untuk memproses pembuatan izin usaha yang sering menjadi hambatan terjadi pada syarat yang ditentukan Pemkot Depok.(sud)

AJANG DUIT, 14-Nov-2005 22:03:26 WIB

Penerbitan SIUP di Depok meningkat

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

CILIWUNG, MONDE : Sepanjang Januari-Oktober 2005 jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok mencapai 1.012.

Jumlah itu meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebanyak 888 SIUP.

Kadisperindag Depok, Rumanul Hidayat mengatakan peningkatan jumlah penerbitan SIUP itu dikarenakan banyak berdirinya pusat perbelanjaan modern seperti ITC Depok dan Depok Town Square (Detos).

“Kenaikan ini dikarenakan banyaknya investasi yang ditanamkan sejumlah pengusaha baik lokal maupun luar yang membuka usahanya di kedua pusat perbelanjaan itu dan harus memiliki SIUP,” paparnya, akhir pekan lalu.

Staf PPDN dan WDP Indra Putra menambahkan rincian SIUP yang telah diterbitkan terdiri dari izin usaha untuk PT (288 buah), CV (405 buah), PO (299 buah), Koperasi (20 buah). “Jumlah itu mencakup perusahaan besar, menengah dan kecil.”

Sedangkan dari jumlah SIUP yang diterbitkan tersebut, lanjut dia, penerimaan retribusi dari Januari-Oktober berjumlah Rp58.795.000 atau 116,84% dari target.

“Jadi penerimaan retribusi untuk SIUP sudah melampaui target tahun 2005 yaitu Rp50.322.000,” katanya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan diprediksi jumlah SIUP yang diterbitkan akan mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya dikarenakan masih banyak jumlah pusat perbelanjaan di Kota Depok yang akan hadir.

Sementara Diseprindag Kota Depok juga mencatat adanya kenaikan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Untuk periode Januari-Oktober 2005 jumlahnya mencapai 1.079 terdiri dari Perusahaan Terbatas (301), CV (431), PO (323), Koperaso (19) dan PMA (5). “Kalau TDP biasanya kebanyakan yang daftar ulang.(row)

Oktober 2005

DEPOKRASI, 12-Okt-2005 17:29:31 WIBDPRD dan Pemkot beri waktu sepekan
Detos harus bangun slow line

Berita Lainnya
• Puluhan ribu anak jadi korban kekerasan
• Elpiji masih langka
• Warga tagih pelayanan satu atap

GEDUNG DEWAN, MONDE: Pengembang pasar modern Depok Town Square (Detos) dalam sepekan ini, harus membongkar konblock dan membangun slow line sesuai siteplan.

Penegasan itu sebagai salah satu dari sembilan butir kesepakatan antara DPRD dengan Pemkot dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran investor.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Agung Witjaksono didampingi Ketua Komisi C, Siswanto usai mendengar klarifikasi walikota di Gedung Dewan, kemarin.

“Untuk mendorong iklim investasi yang kondusif tanpa menimbulkan ekses negatif maka kami menekankan agar pihak Detos memenuhi sembilan butir kewajiban dalam waktu dekat ini,” kata Agung Witjaksono.

Menurut Agung, pengembang Detos diberikan waktu seminggu untuk menyelesaikan pembangunan gorong-gorong selebar 1,8m menuju sungai Ciliwung.

“Pembangunan gorong-gorong tersebut bersamaan dengan pembuatan slowline dengan syarat harus membongkar konblok, termasuk bangunan pusat-pusat keramaian lain,” tandasnya.

Sembilan kesepakatan itu, kata Agung adalah penyedian prasana jalan (taman, pembatas dan rambu jalan), jembatan penyeberangan orang (JPO), pembangunan gorong-gorong, penghijauan, penataan jalan bangunan dan Pemkot dapat menegur secara persuasif dan refresif, melakuikan sosialisasi, peningkatan koordinasi antar Dinas dan DPRD

Ketua Komisi C, Siswanto, menyebutkan untuk meminimalisiasi kemungkinan pelanggaran investor lain maka DPRD meminta klarifikasi Penjabat Walikota Warma Sutarman, terkait sikap Pemkot yang tidak memberikan teguran kepada Detos dan International Trade Center [ITC], meski melalaikan kewajiban menyediakan fasilitas publik yang tertuang dalam siteplan.

“Selain upaya pengawasan lewat cara persuasif dan refresif, Pemkot juga akan mengantisipasi dengan prefentif berupa pembuatan produk hukum agar pembangun mempunyai koridor yang lebih jelas,” jelasnya.

Represif

Menurut Siswanto, Dewan mendorong Pemkot agar bertindak lebih persuasif menyikapi pelanggaran investor kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan represif apabila masih membandel.

“Dilingkungan Pemkot sendiri kami menekankan agar meningkatkan koordinasi internal, antar dinas maupu dengan DPRD,” ujarnya.

Pasalnya koordinasi selama ini dinilai masih minim sehingga belum dapat menghasilkan pembangunan yang baik dan menguntungkan bagi semua pihak (Pemkot, investor dan publik).

Ditempat terpisah Warma, tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. “Maaf, jangan saya ya, Pak Agung [Wakil Ketua DPRD, Agung Witjaksono] saja, karena kesepakatannya sudah demikian,” ujarnya meninggalkan wartawan.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir, Wakil Ketua DPRD, Amri Yusra, anggota Komisi C, Sekretaris Daerah Winwin Winantika, Kadis Distakotbang Utuh Karang Topanesha, Kabit Takotbang, Diah Irwanto, Kadis DKLH, Wlim, Kadisperindag, Rumanul Hidayat, Kadis DLLAJ, Ety Suryahati, Kadis PU Yayan Arianto.(aks)

AJANG DUIT, 05-Okt-2005 22:40:31 WIB

Sehari menjelang puasa
Ibu rumah tangga serbu pasar tradisional

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

DEPOK, MONDE: Sehari menjelang bulan puasa, pasar-pasar tradisional di Kota Depok dipadati kalangan ibu rumah tangga yang ingin berbelanja berbagai bahan makanan menyambut makan sahur dan buka di hari pertama puasa.

Pantauan Monde, para ibu rumah tangga itu antara lain memenuhi Pasar Depok Jaya, Pasar Agung dan Pasar Cisalak yang banyak menjajakan sayur mayur dan bahan makanan.

Keramaian terlihat khususnya pada pedagang sayur mayur, ikan, daging dan ayam. “Seperti biasa, saya belanja buat kebutuhan sahur kan besok (hari ini) mulai puasa. Tapi saya kaget juga harga-harga naiknya cukup tinggi,” ujar Susi, ibu rumah tangga warga Depok II, kemarin.

Hal senada diungkapkan, Fatma, ibu rumah tangga warga Sawangan yang mengaku rela berdesak-desakan untuk berbelanja kebutuhan selama puasa.

“Soalnya kalau sudah ditukang sayur keliling, harganya bisa lebih mahal. Lebih baik belanja sendiri, jadi bisa buat satu minggu,” ujarnya.

Sementara untuk harga sayur rata-rata naik antara Rp400-Rp600 per kg, ikan mengalami kenaikkan rata-rata Rp1.000 per kg. sedangkan harga ayam potong bertahan Rp15.000 per kg, ayam kampung hidup antara Rp25.000-Rp30.000 per kg.

“Ternyata flu burung tidak berdampak terhadap minat masyarakat untuk mengkonsumsi ayam potong. Buktinya menjelang puasa penjualan meningkat,” kata Darmo, pedagang ayam di Pasar Dewi Sartika.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Rumanul Hidayat mengakui, harga bahan makanan pada hari pertama menyambut bulan puasa ini sebagian besar mengalami kenaikan.

Namun harga itu diperkirakan akan normal kembali dalam beberapa mendatang, karena ada pedagang memanfaatkan momen mengingat tingginya pembeli di hari pertama puasa.

“Sekarang ini tergantung niat pedagang saja dalam menentukan harga dengan memanfaatkan serbuan konsumen, dan ini merupakan tradisi setiap tahun,” ujarnya.(row/mj)

AJANG DUIT, 04-Okt-2005 16:11:46 WIB

Dampak kenaikan BBM dan jelang puasa
Harga cabe merah meroket

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

DEPOK,MONDE: Sejumlah komoditas pokok di Kota Depok naik mulai dari 5% hingga 55,5%, sebagian penyebab karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), seretnya pasokan dan permintaan yang melonjak menjelang bulan puasa.

Pantauan Monde di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok, harga cabe merah dan daging sapi cukup mengagetkan.

Seperti cabe dari Rp18.000 per kg menjadi Rp28.000 per kg, sedang daging sapi dari Rp43.000 per kg naik Rp55.000 per kg, dan telur dari Rp6.000 per kg menjadi Rp9.500 per kg.

Menurut Hendro, pedagang sayur mayur di Pasar Depok Jaya Panmas, kenaikan harga tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunya pasokan, kemudian stok terbatas, naiknya biaya angkutan, serta membengkanya biaya produksi di industri-industri.

“Ditambah lagi menjelang bulan puasa, permintaan cabe meningkat sedangkan stok terbatas,” cetusnya, kemarin.

Sementara untuk daging sapi, Yusup, pedagang Pasar Depok Jaya, Panmas, mengatakan harga daging saat ini naik dari Rp43.000 menjadi Rp50.000 per kg.

“Meski harga naik, berhubung bulan puasa, permintaan saat ini tinggi,” ujarnya.

Harga ayam potong juga mengalami kenaikan seperti di Pasar Kemiri Muka dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kg.

Yanah, seorang ibu rumah tangga warga Depok I, mengaku kaget dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok.

“Naiknya tinggi banget, terutama cabe dan daging sapi. Saya nggak tahu gimana lagi ngatur uang belanja,” keluhnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok, Rumanul Hidayat, mengatakan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok memang diluar kewenangannya.

“Untuk itu kami mengimbau kepada pedagang untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan menaikkan harga yang tidak wajar,” katanya.

Kendati begitu, lanjutnya, Disperindag tetap akan melakukan pemantauan terhadap stok kebutuhan pokok di Depok terutama saat bulan puasa.(row)

Agustus 2005

AJANG DUIT, 24-Ags-2005 22:16:58 WIB‘Depok minim eksportir’

Berita Lainnya
• Volume penyimpanan elpiji diperbesar
• Pemerintah batasi hunian non-subsidi
• Jabar siapkan pasar alternatif

BEJI, MONDE : Dibutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka mendorong ekspor komoditas unggulan Kota Depok. Apalagi Kota Depok sangat minim dari pelaku eksportir baik produsen, maupun eksportir umum.

“Dengan SDM yang berkualitas , diharapkan dapat mendorong para eksportir dari Kota Depok untuk bersaing di pasar internasional,” kata Pj Walikota Depok, Warma Sutarma dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi, Khudsi Bambang, dalam pembukaan pelatihan teknis ekspor-impor Disperindag provinsi Jawa Barat dengan Disperindag Depok, di Hotel Bumi Wiyata, kemarin.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari (23-25 Agustus) yang diikuti sedikitnya 25 eksportir produsen, eksportir umum dan calon eksportir Kota Depok.

Dalam kesempatan itu Kadisperindag Depok, Rumanul Hidayat mengharapkan agar pihak provinsi dapat mengikutsertakan pengusaha Depok dalam berbagai event kegiatan pameran yang berskala ekspor.

“Dengan keikutsertaan pengusaha Depok ini otomatis akan menambah wawasan mereka mengenai peluang pasar luar negeri. Apalagi Depok masih minim dari eksportir,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Rumanul, nilai itu belum mencerminkan nilai ekspor Kota Depok secara keseluruhan. Hal ini disebabkan data laporan tersebut berasal dari beberapa perusahaan saja. “Masih banyak perusahaan di Depok yang belum menyampaikan laporan realisasi ekspornya,” tandasnya.

Sementara itu dalam sambutan Kadisperindag Provinsi Jawa Barat yang dibacakan Kasubdin Perdagangan Luar Negeri, Agus Suparman ada tiga hal penting dalam upaya peningkatan ekspor untuk bisa berkembang.

Tiga hal itu adalah, dengan melihat perkembangan ekonomi dunia, iklim usaha yang kondusif didalam negeri dan prilaku serta kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha sehingga dapat bersaing di luar negeri.(row)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: