Profil Tokoh DEPOK

Tjetjep Iskandar

Tjetjep Iskandar

April 2008

LPM Beji: UI jangan arogan

Monitor Depok, 3-Apr-2008 12:45:35

KUKUSAN, MONDE: Rencana UI menutup semua pintu masuk dan menerapkan pembatasan pelintas wilayah kampus, pasca pendobrakan pintu akses UI di Pondok Cina oleh masyarakat dinilai sebagai sikap yang arogan, lupa sejarah dan cuek pada lingkungan sekitarnya.
Ketua FKA LPM Beji, Cecep Iskandar dan tokoh pemuda Kukusan, Pradi Supriatna secara terpisah meminta agar UI berpikir ulang, jika ingin situasi tetap kondusif.

“Ada sejarah yang sebetulnya jangan dilupakan. Dulunya, ada yang namanya Desa Kukusan. Di Desa Kukusan itu terdapat dua kampung. Kukusan dan Bambon. Wilayah ini [terutama Kampung Bambon] yang sekarang menjadi area kampus UI,” Cecep memulai pembicaraan.

Setelah pembebasan lahan, kata dia, warga yang kini bermukim di sebelah timur Jl Ridwan Rais adalah warga Kampung Kukusan. Sedangkan warga yang kini bermukim di sebelah barat Jl Ridwan Rais dalah masyarakat Kampung Bambon.

“Mereka ini bertali-talian darah dengan warga yang kini bermukin di wilayah Pondok Cina. Agar hubungan masyarakat yang secara geografis telah dibelah oleh keberadan kampus, maka dibuat-lah banyak akses-pintu masuk melewati kampus UI. Ini sejarahnya,” paparnya.

Tidak hanya itu, sewaktu pembebasan lahan, UI juga berjanji akan memprioritaskan warga Beji.

“Tapi, mana buktinya. Sekarang, wajar kalau masyarakat marah. Saya kira kalau pihak UI tetap bersikeras, maka akan terjadi perang yang cukup lumayan. Berpikir 10 kali lah agar situasi tetap kondusif,” ujarnya menyarankan.

Cecep juga mengimbau agar Pemkot dan DPRD KOta Depok agar memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal akses jalan ini. “Kami akan dukung jika demikian. Kami ada dibelakang.”

Tokoh masyarakat Kukusan yang juga tokoh pemuda Depok, Pradi Supriatna mengatakan, UI dalam mengambil keputusan apapun jangan hanya mengutamakan kepentingan sepihak.

“Kebijakan apapun yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurut Pradi, arogansi pihak UI yang tetap ngotot ingin menutup pintu akses masuk ke kampus kuning itu justru akan berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar.

“UI bukan hanya milik sebagian orang. Jalan masuk ke kampus UI bukan merupakan lintas akses sepihak, tapi juga digunakan masyarakat yang tinggal di sekitar kampus. Ini seharusnya dipertimbangkan oleh pihak UI dalam mengeluarkan kebijakan,” katanya.

Karena itu Pradi mengharapkan ada evaluasi dan analisa atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak UI.(wen/van)

Januari 2008

Ada apa, perlu diwaspadai…’

Monitor Depok, 7-Jan-2008 10:59:55

TUGU, MONDE: Penundaan pemekaran wilayah selayaknya diwaspadai, mengingat landasan yuridis dan finansial sudah cukup memadai.
Implikasinya, elemen warga Depok dapat berbalik mencurigai adanya agenda terselubung (hidden agenda) yang berpeluang merugikan rakyat.

Fungsionaris Front Pembela Merah Putih Depok, Junaidi Sitorus, tokoh masyarakat dan Ketua LPM Cimanggis, Yasin Bia, serta Ketua LPM Kecamatan Beji Cecep Iskandar, mengisyaratakan hal itu, kemarin.

“Tentu ini tak benar, masak saat persiapan elit maunya dipercepat, tiba-tiba saat semuanya relatif sudah siap justru ditunda,” kata Junaidi, bernada mempertanyakan.

Tak kalah keras, Yasin justru mempertanyakan kini apa maunya elit Depok, dengan penundaan itu. “Apa ini tak membuat rakyat curiga, benar ada apa-apa di balik penundaan pemekaran,” tandas Yasin.

Realitas ini, menurut Junaidi dan Yasin, layak ditanggapi serius seluruh elemen Depok, karena ini semua menyangkut fungsi layanan, padahal semua tahu kalangan elit saat persiapan mau disegerakan. “Eh, sudah ada Perdanya, ada duitnya, mereka justru ramai-ramai ingin menunda, tercantum secara yuridis dalam Perda lagi,” tandas Yasin.

Rencana pemekaran enam kecamatan di Depok menjadi 11 kecamatan bakal dilaksanakan tahun 2009, meski Perda tentang masalah itu sudah disahkan…

Saat menjawab pertanyaan pers, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Hamid Wijaya, mengatakan penundaan ini karena prasarana belum memadai.

Pemkot sendiri, kata alumnus IPB ini, sudah menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk sewa gedung kecamatan dan infrastruktur lainnya, mengingat secara historis pemekaran ini sudah diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hingga, katanya, rencana pemekaran itu sepatutnya dilaksanakan secepatnya karena kebutuhan yang sangat mendesak.

Anggota legislatif Wahyudi dan Babai Suhaimi mengisyaratkan penundaan itu implikasi dari persiapan fasilitas pendukungnya, meski keduanya mengakui faktor politis ikut mempengaruhinya—misalnya bakal adanya Pilgub Jabar 2008. (Monde, 4 Januari).

Kalangan stakeholders Depok, di luar eksekutif dan legislatif seperti antropolog UI Fikarwin dan aktivis LSM Wahidah R Bulan dan Ketua PKB Depok M Fuad, menilai penundaan pemekaran tetap memiliki agenda setting politik tertentu.

Bahkan, penundaan ini, menurut mereka, telah memiliki implikasi pengabaian layanan publik… Mereka justru menyayangkannya bila ditunda—lantaran warga memang ingin pemekaran agar layanan lebih baik.

Dalam wacana tahun lalu, baik eksekutif, legislatif dan LSM, menyebutkan pemekaran kecamatan perlu disegerakan, dan ditargetkan 2008 bisa dikelarkan.

Tapi Rintisyanto (Fraksi Partai Demokrat dan Kuat S (Fraksi PKS), anggota legislatif lainnya, justru menyebutkan penundaan itu bukan lantaran Dewan, yang tak pernah menunda rencana pemekaran itu. Keduanya mengatakan Perda mengamanatkan pemekaran 2009, sementara 2008 untuk sosialisasi pemekaran itu (Monde, 4 Januari).

Perda pemekaran merupakan produk hukum hasil pembahasan Pemda dan DPRD Depok.

Malah sejumlah tokoh masyarakat, seperti Risani dari Limo dan Abdul Haris dari Sukmajaya dan tokoh lainnya, menganggap penundaan ini menunjukkan elit Depok tak becus dan serius menyerap aspirasi publik.

Agung Witjaksono, Wakil Ketua DPRD Depok, meminta semua pihak mencermati semua aspek terkait pemekaran, termasuk anggaran yang terkait APBD—mengingat selama dalam dua tahun ini layanan publik terkait infrastruktur Depok justru terbengkalai (Monde, 5 Januari).

Merujuk polemik yang sudah berkembang di media massa, Yasin dan Junaidi sulit bisa menerima alasan penundaan pemekaran itu begitu saja.

Hal ini, menurut mereka, seperti mempermainkan warga Depok yang membutuhkannya, seperti misalnya, warga di Cimanggis dan Sawangan yang jumlah penduduk dan wilayahnya amat luas.

Warga kedua wilayah itu, tambah Yasin dan Junaidi, mencatat semua wacana eksekutif dan legislatif jauh hari sebelumnya, bahwa pemekaran mesti dipercepat. Oleh karena itu, kata mereka, tak perlu ada soal lagi, atau justru dipersulit lagi.

“Lho sewa bisa, memang kenapa, toh, masih ada kantor Pemkot yang menyewa…” tambah Junaidi.

Oleh karena itu, timpal Yasin, kondisi penundaan ini menjadi pertanyaan dan duga-duga sejumlah elemen warga di Cimanggis, hingga mereka pun malah curiga terhadap kalangan elit.

Sebab, katanya, selama ini di aula Kecamatan Cimanggis dan Sawangan, misalnya, sering ide pemekaran ini digembar-gemborkan untuk lebih melayani dan mensejahterakan.

Elemen warga pun, menurut dia, tentu mencatatnya, tapi kenyataannya mundur lagi.

“Ini kan tidak baik. Tapi benar-benar bikin warga curiga,” katanya—yang disebutkannya akibat penundaan ini juga tetap berkonsekuensi terhadap pemakaian dana APBD, seperti survei lahan, kunjungan eksekutif dan legislatif ke lokasi pemekaran dan lain sebagainya. ”Coba lihat saja nanti…”

Nyaris sama dengan yang lainnya, Ketua LPM Kecamatan Beji Cecep Iskandar, mengatakan meski Beji tak termasuk dalam rencana pemekaran, namun ia melihat pemekaran itu itu sudah mendesak.

“Saat ini yang wilayahnya luas, kan, pembangunannya tak merata,” katanya. Oleh karena itu, katanya, penyelenggara roda pemerintahan, termasuk kalangan elit lainnya, diminta tak main-main dengan rencana.(ys/wen)

Desember 2007

Bulan Depan Harga Raskin Naik 60%

PAB Online, Rabu, 05 Desember 2007

DEPOK – Kabag Perekonomian Pemkot Depok Zalfinus Irwan mengatakan, pihaknya tidak dapat mencegah kenaikan beras miskin (raskin) di Kota Depok.Alasannya, kenaikan raskin yang akan diberlakukan mulai Januari mendatang merupakan instruksi atau keputusan dari pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, harga raskin naik 60%, dari Rp1.000/ kg menjadi Rp1.600/kg.”Kenaikan ini berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Depok. Kenaikan terjadi karena adanya kenaikan harga pembelian oleh pemerintah sehingga subsidi terpaksa dikurangi,” jelas Zalfinus, kemarin. Saat ini, menurut Zalfinus, kebutuhan raskin di Depok setiap bulan mencapai sekitar 205.740 kg untuk 20.574 rumah tangga miskin (RTM), dengan perhitungan setiap RTM mendapat jatah 10 kg raskin/bulan.

”Dengan kebijakan nasional menaikkan jumlah RTM yang mendapat jatah raskin dari 15,6 juta menjadi 19,1 juta RTM, jatah raskin di Depok juga akan naik sebanyak 11.511 RTM sehingga totalnya mencapai 32.085 RTM,” tuturnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kec Beji Cecep Iskandar menilai belum saatnya pemerintah menaikkan harga beras raskin. Pasalnya, secara ekonomi rakyat masih kesulitan.

”Seharusnya, pemkot mengeluarkan kebijakan subsidi sebesar Rp600 untuk raskin dari APBD. Dengan begitu, rakyat tetap mampu membeli raskin seharga Rp1.000/kg,” terangnya. (saz/Sin/PAB)

Pengurus BAZ Depok

Dewan PertimbanganKetua : Drs. H. Yuyun Wirasaputratua
Wakil Ketua : Kakandepag Kota Depok
Sekretaris : Kabag Kesra Setda Depok
Wakil Sekretaris : Kasubbag TU Kandepag
Anggota : Dr. KH. A.Dimyati B, MA
H. Edi Susanto, SH, MH
Drs. KH. Zaenudin, MA
Drs. H. Farid Hadjiri, MM
Drs. Tjetjep Iskandar Badan Pelaksana Ketua Umum : H. Aceng Toha Abdul Qodir, Lc
Wakil Ketua I : Ir. Ahmad Nawawi, MA
Wakil Ketua II :
Kasubbag Agama dan Budaya
Setda Kota Depok
Sekretaris : Drs. H. Khoiruddin, MM
Wakil Sekretaris I : H. Asnawi, S.Ag
Wakil Sekretaris II : Salamun Adiningrat, S.Sos.I
Bendahara : Zulfadli, SE, SST, AK

Seksi Pengumpulan : Ahmad Rifa’i, Lc

Seksi Pendistribusian : Aliyah, S.Ag
Seksi Pendayagunaan : Drs. Sadar Harapan
Seksi Pengembangan : Yaya Hidayatullah

Komisi Pengawas Ketua : Drs. KH. A. Mahfudz Anwar
Wakil Ketua : Drs. H. Mustofa
Sekretaris : Drs. H. O. Nur Muhammad, MM
Wakil Sekretaris : Ujang Prisnandar, S.Sos.I
Anggota : H. Ahmad Fakhrudin, S.Ag
Nana Shobarna, S.Sos.I
Sholahuddin

September 2006


Forkabi Tolak Alih Fungsi Buperta

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra
Kompas,
Senin, 18 September 2006 – 20:02 wib DEPOK, KOMPAS – Forum Komunikasi Anak Betawi menolak pengalihan fungsi Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur sebagai sentra bisnis. Forkabi menilai Buperta merupakan tempat hiburan masyarakat segala lapisan, serta daerah resapan air, yang harus dipertahankan dan dilindungi.Hal ini disampaikan Ketua Umum Forkabi, Deddy Surjadi kepada Kompas di sebuah rumah makan di kawasan Cibubur, Depok, Senin (18/9). Hadir juga Sekjen PP Forum Masyarakat Betawi Bersatu (Formobbes) M Zarkasih, Ketua Forkabi Depok Boy Mursalih dan sejumlah pengurus komunitas Betawi lainnya.

Deddy yang juga Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI itu menegaskan IPSI menginginkan Buperta dipertahankan sebagai kawasan hijau. “PB IPSI sering menyewa lahan Buperta untuk latihan persilatan. IPSI juga pernah menggelar festival seni 2005 di Buperta,” tandasnya.

Deddy menambahkan, Buperta tempat yang strategis. “Dari Cawang ke Cibubur hanya Rp 3.500. Warga membutuhkan tempat hiburan yang murah seperti Buperta ini,” ujarnya.

Sekretaris Forkabi Depok Cecep Iskandar menambahkan, jika Buperta dijadikan sentra bisnis, masyarakat Betawi yang saat ini terpinggirkan, akan kesulitan mencari tempat hiburan yang murah seperti Buperta.

“Kami akan terus memantau perkembangannya. Jika Kwarnas tetap mengalihfungsikan Buperta, kami akan turun,” tandas Cecep.

Wakil Ketua Kadin Depok M Ronny mengingatkan pengusaha siapapun dia, harus mematuhi RTRW Depok, di mana salah satu disebutkan bahwa Cibubur adalah daerah resapan air.

Tokoh masyarakat Betawi Cibubur-Ciracas, H Armada Hadi mengingatkan pula masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alami. Buperta adalah aset nasional untuk kegiatan kepemudaan. “Warga sudah tak butuh lagi sentra bisnis. Cibubur Junction sudah cukup bikin macet jalan,” kata Hadi.

Warga Kranggan, H Sukanta mengatakan, kemacetan lalu lintas sejak keluar gerbang tol Cibubur menuju rumahnya sekitar 3 km, seringkali butuh waktu lebih dari satu jam. “Apalagi Sabtu dan Minggu, jalan tambah macet. Bisa dibayangkan kalau ada sentra bisnis lagi di sini,” katanya.

Januari 2006

Massa Badrul Ngamuk di Depdagri

Muhammad Atqa – detikMovieSelasa, 17/01/2006 14:50 WIBJakarta – Gedung Depdagri pukul 13.30 WIB, Selasa (17/1/2006) tampak mencekam. Dua ratusan pendukung Badrul Kamal mengamuk. Dengan paksa mereka masuk ke halaman gedung itu. Aparat hanya bisa bengong.Jumlah aparat kepolisian yang berjaga-jaga di gedung tersebut memang tidak sebanding dengan banyaknya massa. Hanya ada 30-an personel saja yang terlihat menjaga aksi demo massa Badrul.

Semula aksi demo berjalan tertib, namun lama kelamaan massa Badrul terlihat tidak sabar. Mereka lalu memaksa masuk ke gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, itu.

Karena pintu gerbang dijaga ketat oleh aparat, akhirnya mereka nekat melompati pagar setinggi satu meter yang mengelilingi gedung itu. Meski berhasil ditahan sampai halaman, tingkah laku pendukung Badrul ini sempat membuat pegawai Depdagri ketar-ketir.

Massa Badrul yang sudah merasa aman di halaman Gedung Depdagri akhirnya berkonsentrasi di depan halaman gedung utama, tempat Mendagri M Ma’ruf dan pejabat eselon I lainnya berkantor.

Massa pun melakukan aksi duduk serta menyanyikan lagu-lagu romantis, seperti “Teman Tapi Mesra” milik kelompok Ratu, lagu-lagu Peterpan dan lagu masa kini lainnya yang sedang hit.

Sementara perwakilan mereka digiring aparat kepolisian untuk bertemu pejabat Depdagri. Namun tidak ada satu pun pejabat Depdagri yang menemui mereka.

“Kita ke sini sebenarnya ingin damai. Kalau kita dipaksa anarkis, kita juga anarkis,” kata pimpinan DPD Depok dari Partai Golkar Cecep Iskandar.

Salah satu koordinator lapangan bernama Yoyo mengatakan, massa Badrul bergerak lagi karena merasa dibohongi.

“Padahal besok kita dijadwalkan ada sidang pertama di MK, namun ada pejabat Depdagri yang memancing kekisruhan yang ngomong Nurmahmudi segera dilantik,” katanya.

Ia pun mengancam akan berdemo di depan Istana Merdeka untuk menuntut Presiden SBY agar tidak ikut campur tangan dalam sengketa Pilkada Depok.

“Karena SBY campur tangan dalam hal ini, malah bikin ruwet masalah, sehingga kita keberatan. Itu terlalu kecil,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepolisian menambah 40 personelnya lagi. Mereka menggelar pagar betis di sekitar pintu masuk. Bahkan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Bambang Hermano ikut terjun ke lapangan. Hingga pukul 14.15 WIB, massa masih berdemo. (umi/)

Januari 2006

Badrul Kamal Kirim Surat ke MK

Sinar Harapan 03 Januari 2006

Depok – Kuasa hukum Badrul Kamal-Syihabuddin Achmad (BK-SA) dijadwalkan akan melayangkan surat perlawanan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menerima PK KPUD Depok ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/1).

“Pagi ini, sekitar pukul 10.00 WIB, kami ke Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan surat penolakan putusan MA yang menerima PK KPUD. Kami juga akan melaporkan MA ke MK karena telah melanggar UU No 32/2004, PP No 6/2005 dan Peraturan MA No 2/2005,” ujar kuasa hukum BK-SA Alberth Sagala, Senin (2/1) sore.

Menurutnya, pihaknya juga akan mengajukan PK ke MA. “Kami bukan mengajukan PK atas PK sebab hingga kini kami tidak mengakui adanya PK dari KPUD Depok. Yang diajukan oleh KPUD Depok bukan PK dan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum,” lanjutnya.

Demo

Ratusan massa pendukung Badrul Kamal-Syihabuddin Achmad (BK-SA), Senin (2/1) melakukan demontrasi di depan gedung DPRD Kota Depok di Jalan Boulevard Kota Kembang Depok. Mereka menolak putusan MA dan meminta kepada DPRD mengirimkan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat yang isinya menolak pelantikan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Depok, Tjetjep Iskandar yang menjadi koordinator dalam aksi demo tersebut mengatakan persoalan sengketa pilkada Depok pertama kali muncul akibat keberpihakan KPUD Depok terhadap salah satu calon wali kota.

Sementara itu anggota Panitia Pengawas Pilkada (Panwasda) Depok, Yoyok Efendi mengatakan Panwasda konsisten terhadap UU No.32 tahun 2004, PP No.6 tahun 2005 dan Peraturan MA No.2 tahun 2005 sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada. Di dalam dasar hukum pelaksanaan pilkada tersebut hanya ada 2 putusan yakni putusan pengadilan tinggi sebagai penetapan untuk masalah sengketa pilkada tingkat kabupaten/kota dan putusan MA jika terjadi sengketa pilkada di tingkat provinsi.

“Di luar 2 putusan itu tidak berlaku termasuk putusan majelis hakim di MA yang memenangkan PK KPUD,” ujarnya. Dia menambahkan KPUD Depok tidak berwenang mengusulkan pelantikan Wali Kota Depok sebab yang berhak melakukan itu adalah DPRD Depok. (stevani elisabeth)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: