Profil Tokoh DEPOK

Utuh Karang Topanesa

Ir. Utuh Karang Topanesa, MM

Desember 2008

Memasuki minggu ke-3 Desember, Harga sejumlah sembako melonjak

Monitor Depok, 19 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Memasuki Minggu ke-3 Desember 2008, meski harga sejumlah kebutuhan pokok cenderug stabil, namun diwarnai dengan kenaikan sejumlah komoditas.

Berdasar hasil monitoring Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Depok mengenai ketersediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok, bahan bangunan dan barang penting lainnya di delapan pasar tradisional. Diantaranya Pasar Kemirimuka, Pasar Depok Agung, Pasar Depok Jaya, Pasar Musi, Pasar Cisalak dan sejumlah pasar lainya, tanggal (15/12).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Utuh Karang Topanesa, mengatakan sejumlah barang mengalami kenaikan diantaranya beras IR64 kualitas II mengalami kenaikan harga rata-rata dari harga sebelumnya Rp4.925 menjadi Rp5.100 per kilogram.

Kenaikan di atas lebih disebabkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras mengalami kenaikan sebagai dampak dari tingginya harga komoditi beras di tingkat internasional maupun domestik. Daging ayam untuk jenis broiler mengalai kenakan harga rata-rata dari harga sebelumnya Rp22.250 menjadi Rp22.875 per kilogram. Sedangkan untuk jenis daging ayam kampung mengalami kenaikan harga rata-rata dari haraga sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp40.875 per kilogram.

Kenaikan daging ayam disebabkan masih tingginya harga bahan pakan ternak dan tinginya permintaan dari konsumen di Depok.

Cabe merah biasa mengalami kenaikan harga rata-rata dari sebelumnya Rp15.750 menjadi 19.000 per kilogram. Sedangkan cabe merah kriting, mengalami kenaikan harga rata-rata dari harga sebelumnya Rp17.250 menjadi Rp18.250 per kilogram.

Bawang merah mengalami kenaikan harga rata-rata dari sebelumnya Rp9.625 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan datangnya musim hujan yang berkepanjangan dibeberapa daerah di Jawa Barat yang menyebabkan kualitas tanaman cabe dan bawang merah ditingkat petani menurun. Kondisi itu masih diperparah lagi dengan pemicu yang lain, yakni rusaknya infrastrusktur jalan sehingga menyebabkan juga jalur distribusi barang terganggu.

Sementara itu sejumlah barang mengalami penurunan harga diantaranya daging sapi. Dari haraga rata-rata sebelumnya RP60.875 menjadi Rp60.375 per kilogram. Kondisis ini disebabkan persediaan daging dipasaran relatif banyak. Minyak goreng curah mengalami penurunana harga rata-rata dari sebelumnya Rp7.675 menjadi Rp7.425 per kilogram.

Sedangakan minyak goring bimoli mengalami penurunan harga rata-rata dari harga sebelumnya Rp11.938 menjadi Rp11.813 per kilogram. Dimana penurunan ini lebih disebabkan menurunnya harga minyak mentah dunia (CPO) dampak dari krisis global.

Tepung terigu juga mengalami penurunan harga rata-rata dari haraga sebelumnya RP7.438 per menjadi Rp7.388 per kilogram. Kondisi ini disebabkan permintaan masyarakat akan tepung terigu di Kota Depok masih relatif terjangkau dan pasokan cukup banyak.(ina)

Oktober 2008

Hasil survai Pemkot Depok, Harga bahan pokok selama Oktober stabil

Monitor Depok, 29 Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Memasuki pekan terakhir bulan Oktober, Disperindag Kota Depok melaporkan harga sejumlah bahan pokok cenderung stabil kendati ada yang mengalami kenaikan.

Sejumlah barang yang mengalami kenaikan harga a.l jenis cabe merah. Di Pasar Kemirimuka, pada pekan lalu tercatat Rp7.000 per kg, pada pekan terakhir naik 30% menjadi Rp10.000 per kg.

Hal yang sama terjadi di Pasar Reni Jaya. Jika pada pekan lalu lalu harga komoditas itu tercatat Rp10.750 per kg, di akhir bulan ini melonjak menjadi Rp11.125 per kg.

Lonjakan juga terjadi pada daging ayam kampung. Di Pasar Kemirimuka pada pekan lalu tercatat Rp35.000 per kg naik menjadi Rp40.000 per kg pada perdagangan pekan ini.

Sementara itu untuk harga telur di sejumlah pasar masih bertahan pada harga lama dimana seusai Lebaran lalu telah menyentuh level Rp16.000 per kg, tapi di sejumlah pasar seperti Pasar Depok Agung, Pasar Musi serta Pasar Cisalak, harga tulur ayam boiler tercatat Rp15.000 per kg.

Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Utuh Karang Topanesa menjelaskan secara umum harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. “Yakni, dari harga rata-rata Rp14.813 per kg menjadi Rp15.125 per kg,” katanya.

Kenaikan ini disebabkan kurangnya pasokan yang masuk, sedangkan permintaan komuditi barang tersebut tetap serta disebabkan pula oleh pengaruh cuaca dimana seringnya hujan menghambat distribusi.

Meski diwarnai dengan adanya sejumlah kenaikan harga pada beberapa komuditas, namun Disperindag memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dilapangan relatif aman dan tidak ada yang mengalami kekurangan.

Sementara itu, sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng curah, daging sapi justru turun. Harga minyak goreng curah turun dari Rp7.750 per kg menjadi Rp7.000 per kg.

Disperindag berpendapat menurunan terjadi karena harga produk crude palm oil (CPO) turun seiring anjloknya harga minyak mentah dunia yang saat ini telah menyentuh level US$60 per barel.

Pemerintah sendiri memutuskan dalam mengatasi rendahnya harga jual minyak mentah kelapa sawit di pasar luar negeri, akan mengkonsentrasikan penggunaan CPO untuk pasar dalam negeri.

Alasannya konsentrasi konsumsi CPO untuk pasar dalam negeri bisa disinkronkan dengan langkah pemerintah yang sejak 2005 ingin mengembangkan bahan bakar nabati.

Sedangkan harga daging sapi tercatat turun dari Rp60.700 per kg menjadi Rp59.500 per kg. Penurunan itu terjadi akibat berlebihnya pasokan, sedangkan permintaan cenderung berkurang.(ina)

September 2008

Disperindag pantau pasokan elpiji

Monitor Depok, 4 September 2008

BALAIKOTA. MONDE: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok memantau distribusi elpiji untuk memastikan kelancarannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya akan terjadi peningkatan permintaan sehingga harus diantisipasi untuk menghindari adanya kelangkaan.

Hal itu dituturkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Utuh Karang Topanesa, mananggapi terjadinya kelangkaan elpiji beberepa waktu lalu.

Menurutnya kondisi sebuah wilayah tidak saja terpengaruhi oleh daerah setempat, namun juga dipengaruhi kondisi luar. “Jika distribusi serentak tepat waktu maka jaminan ketersediaan tidak menjadi masalah,” katanya.

Seperti halnya anteran panjang di SPBE Giga Intrax yang berlokasi di Cinangka, Sawangan. Mereka bukan saja datang dari Depok, tapi dari sejumlah wilayah lain seperti Bogor dan Tanggerang.

Kondisi sebaliknya bisa menimpa Depok saat terjadi kekosongan pasokan. Bisa jadi agen-agen di Depok mencari elpiji ke daerah lainnya sehingga terjadi antrean panjang seperti di Sawangan.

“Kita akan memantau secara intensif dan berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan elpiji,” tandas Utuh.

Dia mengakui kelangkaan BBM jenis gas ini di lapangan akibat distribusi yang tidak lancar sehingga harga di pasaran melonjak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Fakta di lapangan, PT Pertamina menetapkan harga jual elpiji 12 kg sebesar Rp69.000, naik dari harga semula Rp63.000 per tabung. Elpiji 50 kg naik dari Rp349.000 menjadi Rp365.000.

Sementara beberapa waktu lalu di Depok harga elpiji bisa menyentuh angka Rp76.000. Seiring dengan itu, elpiji ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp13.000 per tabung malah langka di pasaran.

Meminimalisasi risiko tidak lancarnya dalam distribusi, Utuh mengatakan idealnya wilayah Depok memiliki lebih dari satu SPBE. Hal itu dalam waktu dekat diharapkan dapat terealisasi dengan dibangunnya SPBE di wilayah Sukmajaya.(ina)

Mei 2008

OP migor mengecewakan,  Disperindag Depok akan evaluasi

Monitor Depok, 2 Mei  2008

BEJI, MONDE: SUKAMAJU, MONDE: Merasa tidak puas terhadap pemberitaan yang memojokkan suaminya, Patna, istri Lurah Sukamaju, Dodi Rustyadi, melabrak dan mengamuk di rumah Junaidi, Ketua Karang Taruna RW 20 Kelurahan Sukamaju, Rabu (30/4) malam.

Mayoritas warga Depok yang mendapatkan kupon minyak goreng (migor-Red) bersubsidi akhirnya hanya bisa kecewa. Sebab, nilai subsidi migor tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Akibatnya, sejumlah warga merobek kupon tersebut.

Menanggapi hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan melakukan evaluasi.

Menurut sejumlah warga, harga yang diberikan dalam operasi pasar ini tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional atau sejumlah minimarket.
“Harga migor subsidi tidak beda jauh dengan yang dijual di Alfamart atau warung-warung lainnya,” kata Ketua RW 02 Kukusan, Dede Suherman.
Dede ditemui Monde bersama ratusan warga lainnya di Kelurahan Kukusan, tempat operasi pasar (OP) migor untuk Kelurahan Beji, Tanah Baru dan Kukusan dipusatkan, Rabu (30/4).

Menurutnya, harga migor kemasan yang dijual di warung berkisar Rp11.000/kg, sedangkan harga migor subsidi bermerk Resto itu, seharga Rp18.000/2 liter. “Kalau begini, warga otomatis lebih memilih migor di warung dekat rumah, tidak pake ongkos dan antri,” kata Dede.

Sejumlah warga yang datang dan mengetahui harga migor, kebanyakan akhirnya meninggalkan tempat OP dengan wajah kecewa.

Leni, ibu rumah tangga lainnya juga menilai OP yang digelar Disperindag Kota Depok tersebut sangat terlambat, karena harga migor sudah tidak terlalu mahal lagi.

”Kenapa OP digelar tidak waktu harga minyak goreng melambung tinggi hingga mencapai Rp16.000/kg. Kini OP pun tidak sesuai yang kami bayangkan,” katanya.

Warga lainnya, Aisyiah juga merasa kecewa, karena merasa ditipu dengan pencantuman distribusi seharga Rp5000/2 liter. Menurut perkiraannya, distribusi itu akan memangkas harga Rp.18.000 menjadi Rp13.000.
“Kenyataannya distribusi untuk memotong Rp23.000. Kalau begitu sama saja bukan OP membantu masyarakat namanya,” ujarnya sambil terduduk kecewa.

Sejumlah warga pun menumpahkan kekecewaannya itu dengan melakukan aksi perobekan terhadap kupon. Muhainah misalnya, ibu rumahtangga ini pun sangat kecewa.

“Kira-in harga migor kemasan dengan merk tidak terkenal ini dijual dengan harga yang lebih murah di pasaran, mending kagak dah,” katanya.
Sementara salah seorang staf kelurahan Kukusan yang enggan disebutkan namanya juga mengakui kelabakan atas OP ini. Kupon kepada warga pun baru bisa dibagikan sehari sebelum pelaksanaan (29/4).

“Kami di bawah yang jadi cercaan warga, apalagi harga OP tidak sesuai dengan yang dibayangkan warga,” katanya.

Pasrah

Sementara itu di Sawangan juga dilaksanakan kegiatan yang serupa bertempat di dua titik yaitu kantor Kelurahan Bojongsari Lama dan Sawangan Baru.

Warga umumnya mengharapakan harga Rp18.000/2 liter dapat diturunkan hingga angka Rp10.000 hingga Rp12.000/2liter.

“Kita mah pasrah ajalah, walaupun harga Rp18.000 masih terlampau mahal tetapi mau gimana lagi, mudah-mudahana aja besok-besok isa turun jadi lebih murah,” harap Entin warga Curug.

Untuk Sawangan penerima kegiatan OP tersebut berjumlah 5.105KK dengan jumlah kemasan di Sawangan Baru 2.633 kemasan dan Bojongsari Lama berjumlah 2.472 kemasan.

Evaluasi

Menanggapi keluhan warga tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok, Utuh Karang Topanesa mengatakan akan melakukan evaluasi.

“Memang masih banyak persepsi yang salah dari warga mengenai harga kupon, untuk itu akan ada perbaikan pada tahap selanjutnya,” katanya.
Ia mengakui, kegiatan tersebut masih kurang sosialisasi, sehingga banyak warga yang tidak mengetahuinya. “Nanti akan ada evaluasi. Keluhan warga akan menjadi masukan,” ujarnya.

Sementara Menurut Kabag Infokom Kota Depok, Dadang Wihana, Program minyak murah bersubsidi ini akan dilaksanakan dalam enam tahap, dimana program ini bertujuan untuk rumah tangga miskin dan merupakan implikasi dari melonjaknya harga minyak dunia.

“Tahap pertama ini dipusatkan di dua Kecamatan, Sawangan dan Beji. Sementara untuk enam kecamatan, total warga yang akan mendapatkan adalah 28.500 KK [57.000 liter],” katanya.

Jadwal OP minyak selanjutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Limo pada Senin (5/5).(mr/ina/why)

OP minyak goreng tak sesuai harapan

Seputar Indonesia, 2 Mei 2008

DEPOK: Sejumlah warga Depok yang mendapatkan kupon operasi pasar (OP) minyak goreng bersubsidi tahap pertama dari total rencana enam tahap kecewa karena harga minyak goreng subsidi yang dijual tidak berbeda jauh dengan yang harga jual di� warung.

Maria, warga Kelurahan Beji, Depok, mengatakan harga minyak goreng yang dijual di warung dekat rumahnya Rp11.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng subsidi dengan kupon Rp9.000 per liter, ditambah ongkos ojek Rp5.000, jatuhnya jadi lebih mahal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Depok Utuh Karang Topanesa mengatakan akan mengevaluasinya pada tahap kedua. “Totalnya, kami akan salurkan 331.318 liter minyak goreng. Memang ada salah persepsi soal harga kupon, kami akan perbaiki.” (Antara)

Januari 2008

Uji hukum apakah tetap jaring laba-laba…

Monitor Depok, 4 Januari 2008

Setidaknya era 2007, Depok amat menarik diamati dari pelbagai segi. Aspek politik di kota yang disebut-sebut sebagai Indonesia Mini pun berkembang dinamis—meski kadang-kadang agak sarkastis, bahkan cenderung anarkis.

Peristiwa kriminalitas tingkat tinggi. Kriminalitas yang melibatkan elit politik, atau beken dengan white colar crime, juga menjadi warna tersendiri…

Semua tingkatan proses peradilan pun pernah dilewati sejumlah kasus yang melibatkan elit politik di kota ini. Mulai PN Bogor (dulu) sampai MA…

Misalnya dulu heboh dengan kasus 17 anggota DPRD Depok periode 1999-2004. Mereka dulu didakwa, hingga jadi terpidana di PN sampai PT Jabar, karena dugaan penyelewengan dana APBD 2002 Kota Depok sebesar Rp7,3 miliar.

Kuras waktu

Kasus ini selalu diingat. Jadi peringatan bahwa tanpa hati-hati, siapapun mereka bisa kecebur dalam proses peradilan.

Merekapun akhirnya bebas setelah MA, akhirnya mengabulkan kasasi mereka.

Ketiga petinggi DPRD kala itu, Naming D Bothin, Hasbullah M Rahmat dan Sutadi pun dinyatakan terbukti bersalah, namun tindakan mereka bukanlah tindakan pidana…

Tapi jelas, proses peradilan itu menguras waktu, tenaga bahkan tak sedikit dana—terutama untuk jasa advokasi hukum dan sebagainya…

Putusan kasasi saat itu dibacakan Ketua Majelis Kasasi yang dipimpin Nyak Pha dan hakim anggota I Made Tarra dan Muchsin pada 28 Maret 2007.

Selain menjerat tiga terdakwa, kasus ini juga melibatkan 14 anggota DPRD Depok lainnya, yakni Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Mazhab HM, Masyuria, Rafi Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuriana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Hiras Tony Hutapea, Agus Sutondo, Christian Silaban dan Haryono.

Tapi, anehnya PN dan Kejari Depok tak pernah menjelaskan ke publik kota ini tentang tuntasnya penuntas masalah itu. Hingga kadang masih sering muncul pertanyaan di antara warga:

“Benarkah keputusan MA itu?”

Setidaknya kasus ini membikin elit Depok mesti berkaca. Tak hati-hati dan sok main kuasa, apalagi tabrak sana-sini semaunya, maka peradilan atau penjara menantinya…

Kasus PBB

Kasus lainnya, selama 2007, yaitu dugaan penyimpangan dana PBB Kecamatan Pancoran Mas senilai Rp72 juta yang melibatkan camat Panmas kala itu, Teddy Hasanuddin yang berujung pada pe-non job-an Teddy saat mutasi Tahap III oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Tersangka Teddy Hasanuddin [saat itu] terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara (pasal 2) dan 1 tahun penjara (pasal 3), sedangkan hukuman maksimal 20 tahun.

Kasus itu sendiri kini kemungkinan besar akan dihentikan terkait hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Bambang Bachtiar yang menyatakan dari hasil audit BPKP tidak ada kerugian negara dan kasus akan diusulkan untuk dihentikan dengan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya akan mengusulkan kasus tersebut untuk dihentikan karena tidak ada kerugian negara dari hasil audit tersebut,” ucapnya kala itu.

Dari hasil audit tersebut menurut Bambang akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan ahli dari BPKP. “Kita sudah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan audit BPKP sekarang tinggal dibuktikan dari hasil keterangan ahli,” jelasnya.

Tapi, mana penjelasan resminya, soal kasus ini ke publik Depok? Jangan biarkan publik bertanya-tanya? Juga jangan biarkan pencari keadilan, tak mendapatkan kepastian hukum.

Laporan BPK

Sementara itu beberapa kasus kini masih belum dipastikan kejelasannya, a.l. kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2005& 2006 senilai Rp8,3 miliar menyusul laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyimpangan pendapatan daerah.

Dari kasus itu dua orang Kepala Dinas Pemkot dimintai keterangan oleh pihak Kejari pada tanggal 19 Juni 2007, yaitu Utuh Karang Topanesa (Kadis Takotbang) dan Ety Suryahati (sebelumnya menjabat Kadis DLLAJ dan saat ini Kadisperindag). Dalam pemeriksaan itu Dedy Rosadi (mantan Kabid Angkutan DLLAJ yang saat ini menjabat Kabid Perdagangan Indag) dan Kasi Angkutan DLLAJ Maman S, Ade Efendi (mantan Kepala Terminal Depok) ikut dalam pemeriksaan.

Dana penghijauan

Kasus lainnya yang belum terselesaikan yang kini masih dalam penyelidikan Kejari yaitu dugaan penyelewengan dana penghijauan dan penanaman ribuan pohon senilai Rp233 juta yang ditanam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Dalam kasus itu dua pejabat diperiksa Kejari yaitu Kepala DKLH Walim Herwandi dan Maman Hermansyah, salah satu pejabat DKLH lainnya.

Tetapi kasus yang menjadi sorotan publik selama 2007, adalah kasus dugaan korupsi proyek jalan tembus Sentosa Raya-Juanda senilai Rp1,4 miliar.

Saat itu yang diduga korupsi Rp420,9 juta. Dan, Bahtera Sagara yang kala itu menjabat Kasi Pembangunan Jalan Dinas PU Kota Depok dan ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan pembangunan jalan tersebut, terseret dan hanyut dalam kasus itu. Kini, dia sudah menjadi terdakwa.

Dalam pembangunan itu terungkap adanya pelanggararan terhadap volume jalan, bestek dan ketebalan hotmix. Volume jalan yang seharusnya 319 m3 hanya direalisasikan sebesar 228 m3, atau sama dengan ketebalan 5cm sehingga kurang 2 cm dari ketebalan yang seharusnya 7cm.

Ancaman 20 tahun

Terdakwa Bahtera Sagara didakwa melanggar pasal 21 dan 23 Undang Undang No 20/2001 Tentang Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara.

Bahtera kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Paledang, Bogor dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini dibuka pertama kali oleh LSM –yang sempat dicap orang PU sebagai abal-abal…

Kini, pertanyaannya lembaga hukum di Depok, mampukah menuntaskan kasus ini. Atau justru mengalami buying time—artinya hilang ditelan perjalanan waktu. Oleh karena itu, seluruh elemen dan stakeholders Depok, mesti senantiasa ikut mengawasi dan mendorong terus ditegakkannya hukum…

Biar publik tahu—bahwa hukum bukan sekadar jaring laba-laba. Aparat penegak hukum tentu saja diuji pada 2008 ini.(Sudibyo/FX Aji Hendro/Wahyu Kurniawan)

November 2007

Anggaran proyek RSUD membengkak Rp700 juta, Polda periksa sejumlah pejabat Depok

Monitor Depok, 15 November 2007

BALAIKOTA, MONDE: Para pejabat Depok tampaknya makin dikenal aparat Polda Metro Jaya setelah sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok diperiksa Polda terkait penambahan anggaran pembangunan RSUD Depok yang mencapai Rp700 juta untuk perombakan ruangan dan tambahan peralatan.

Para pejabat yang dimintai keterangan a.l Kepala Dinas Tata Kota Bangunan (Distakotbang) Utuh Karang Topanesa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mien Hartati, dan Kabid Tata Bangunan Distakotbang Rinza Ekayanto.

Rinza Ekayanto yang juga Kuasa pengguna anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) yang berlokasi di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan itu, kemarin membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, penambahan alat kesehatan karena adanya kebijakan Walikota Nur Mahmudi Ismail untuk segera mengoperasikan RSUD pada Agustus, yang kemudian oleh Polda diduga ada penyimpangan.

“Karena adanya kebijakan untuk segera mengoperasikan RSUD, maka gedung yang sudah ada dalam hal ini Gedung A dirombak lagi untuk mengoptimalkan fungsi dari RSUD, makanya ada perubahan dan penambahan alat-alat. Karena itu mungkin mereka menduganya ada penyimpangan,” jelas Rinza.

Dia menuturkan proyek RSUD yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar itu dioptimalkan pada ruangan radiologi dan ruang operasi sehingga untuk mengoperasikannya juga harus ditambah berbagai peralatan pendukung. “Saya sendiri sudah dua kali diperiksa Polda selama kurun waktu seminggu.”

12 Kali diperiksa

Sementara itu, menurut Rinza, Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa diperiksa hari ini (kemarin-red). “Sudah delapan pejabat Distakotbang yang diperiksa Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan total 12 kali pemeriksaan.”

Rinza menjelaskan, sebenarnya bila Gedung B dan C sudah dibangun maka tidak perlu lagi perombakan tadi. “Tapi karena harus segera difungsikan Agustus 2007, walaupun dengan kriteria pelayanan minimal akhirnya gedung yang ada dioptimalkan dengan harus menambahkan anggaran.”

Dengan adanya perubahan tersebut Rinza mengaku lelah, karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ia merasa dapat tersudutkan. “Saya capek dipanggil terus oleh Polda, kalau kayak gini kasihan juga teman-teman kita yang di bawah, bisa-bisa untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi yang mau jadi pimpro atau KPA,” keluhnya.

Terpisah, Kadinas Kesehatan Depok Mien Hartati juga mengakui sudah diperiksa Polda Metro Jaya dua minggu lalu. “Intinya sih untuk klarifikasi tentang pembangunan RSUD seperti kapan beroperasinya, bagaimana penambahan anggarannya, kenapa gedung B dan C belum dibangun, ya..cuma klarifikasi aja sih.”

Usulan Dinkes

Menurut Mien, usulan perombakan ruangan dan penambahan alat-alat kesehatan memang berasal dari Dinkes atas dasar dari kebijakan Walikota yang menginginkan RSUD segera beroperasi pada Agustus 2007. “Kita memang mengusulkan untuk penambahan alat-alat dan perombakan ruangan tersebut, tapi kalau untuk anggarannya itu di pihak Distakotbang.”

Bila RSUD dibangun serempak dari Gedung A, B dan C, lanjut Mien, maka tidak akan terjadi penambahan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat juga lebih cepat karena tersedianya ruangan untuk difungsikan.

“Coba kalau dibangunnya serempak, pasti gak terjadi seperti ini. Yang ada kita jadi punya ruangan yang cukup dan pelayanan juga makin cepat.”

Dari Dinkes sendiri, menurut Mien, sudah empat orang yang diperiksa Polda selain dirinya. Salah satunya mantan Kepala Dinas Kesehatan, Rustono.(m-4)

Juni 2007

Kejari Depok Periksa Dua Kepala Dinas

Media Indonesia, Jum’at, 22 Juni 2007

Kejaksaan Negeri Kota Depok memeriksa dua kepala dinas dalam kasus dugaan penyimpangan APBD yang terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat senilai Rp8,3 miliar, kemarin.

Kedua orang yang diperiksa adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (DTKB) Kota Depok Utuh Karang Topanesa dan mantan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Ety Suryahati. Ety kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Rachmat Vidianto membenarkan pemeriksaan tersebut. “Pemeriksaan baru sebatas memintai keterangan. Keduanya bukan sebagai tersangka bukan pula saksi. Untuk mengungkap perkara, kejaksaan berkewajiban melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan,” ujarnya.

Hasil audit BPK perwakilan Jawa Barat menyebutkan terdapat penyimpangan APBD di lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2005 dan semester 12006 senilai Rp8,3 miliar. Karena itulah kejari kini intensif melakukan pengusutan untuk mengungkap kasus itu.

Pemeriksaan terhadap Utuh Karang dan Ety, imbuh Rachmat, adalah atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bambang Bachtiar. “Kita akan melihat apakah ada penyimpangan di situ. Kalau ditemukan ada penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, akan diproses sesuai ketentuanhukum.” Utuh Karang Topanesa seusai diperiksa mengatakan hanya dimintai keterangan. “Sudah kami jelaskan,” jawabnya singkat.

Kasus dugaan penyimpangan APBD Depok mencuat setelah BPK perwakilan Jabar mengumumkan hasil audit tertanggal 15 November 2006. Penyimpangan anggaran meliputi kesalahan atas asas ketertiban dan ketaatan keuangan daerah senilai Rp8,3 miliar.

Kejari periksa 4 pejabat Depok, Terkait kasus APBD 2005 & 2006

Monitor Depok, 20 Juni 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Sedikitnya empat pejabat Pemkot Depok diperiksa Kejari Depok, terkait dengan dugaan kasus penyimpangan dana APBD 2005-2996 sebesar Rp8,3 miliar.

Kepala Dinas Takotbang, Utuh Karang Topanesa dan mantan Kadis DLLAJ yang kini menjabat Kepala Disperindag Ety Suryahati datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Depok.

Mereka dipanggil terkait penyimpangan yang ditemukan BPK dan laporannya beredar di kalangan strategis Depok.

Para pejabat teras Pemkot Depok itu menjalani pemeriksaan sekitar pukul 11.00-15.00 WIB, kemarin di ruang Kasie Intelejen Kejari Depok.

Pejabat yang ikut diperiksa adalah mantan Kabid Angkutan DLLAJ yang kini menjabat Kabid Perdagangan Indag, Dedy Rosadi dan Kasie Angkutan DLLAJ Maman S, Ade Efendi yang juga mantan Kepala Terminal Depok.

Usai pemeriksaan Ety Suryahati yang mengenakan jilbab dan pakaian PNS warna cokelat itu, enggan menjawab pertanyaan wartawan. “Saya datang ke sini memenuhi panggilan kejaksaan, hanya itu,” ujarnya seraya menuju mobil dinasnya.

Etty tak komentar

Ketika didesak apakah kedatangannya terkait dugaan penyimpangan dana APBD, Ety tetap tak berkomentar banyak. “Saya datang ke sini [dengan] niatan baik….,” tuturnya langsung pamit dan masuk ke mobil.

Sementara itu Dedy Rosadi yang naik mobil bersama Maman S juga enggan menjelaskan soal kedatangannya ke Kejari. Dia hanya tertawa saat dikaitkan dengan kasus dana APBD temuan BPK 2005-2006. Atau terkait retribusi? “Ya terkait retribusi.”

Dedi pun berujar, “Ibarat pemilik KTP yang telah habis masa berlakunya tapi belum diperpanjang, jadinya dipanggil. Seperti itulah kira-kira,” tukasnya.

Di areal parkir Kejari, Kadistkotbang (Tata Kota dan Bangunan) Utuh Karang Topanesa juga enggan berkomentar seputar pemeriksaan dirinya. Namun saat didesak apakah terkait temuan BPK, dia berujar “Hanya memberikan klarifikasi.”

Dimintai keterangan

Sumber di Kejari Depok menyebutkan pemanggilan terhadap dua pejabat teras Pemkot Depok memang terkait temuan BPK atas penyimpangan dana APBD sebesar Rp8,3 miliar. Untuk itu kejaksaan melakukan penelitian. “Sekarang ini [pejabat terkait-red] diminta keterangan,” ujar sumber itu seraya menambahkan bahwa pemanggilan pejabat bersifat pull data dan pull fakta.

Sementara Kasie Intelejen Kejari Depok, Rahmat Vidianto ketika dikonfirmasi mengatakan, pemanggilan pejabat terkait temuan BPK atas penyimpangan dana APBD tahun 2005-2006 dan kini dilakukan penelitian. Namun dia neggan merinci jumlah jumlah pejabat yang akan dipanggil. “Itu tidak bisa dijelaskan,” ujarnya.

Seperti diketahui dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas APBD 2005 dan 2006 Kota Depok, ditemukan penyimpangan terhadap azas ketertiban dan ketaatan senilai Rp8.325.705.105,51 atau 0,96 % dari realisasi anggaran pendapatan daerah yang diperiksa sebesar Rp870.203.534.078,58.

Untuk APBD 2005 ada penyimpangan sebesar Rp4.855.246.149, 00 atau 0,97% dari realisasi anggaran pendapatan daerah yang diperiksa sebesar Rp499.479.025.681,58. Terdiri atas kekurangan penerimaan Rp2.227.490.652,00 dan dana yang tidak dipertanggungjawabkan Rp2.627.755.497,00.

Sedangkan penyimpangan pada APBD tahun 2006 (sampai Agustus) sebesar Rp3.470.458.956.51 atau 0,94% dari realisasi anggaran pendapatan daerah yang diperiksa sebesar Rp370.724.508.397,00.

Penyimpangan tersebut terjadi karena pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kurang efektif, khususnya mengenai prosedur kerja dan ketaatan pada azas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para pelaksana maupun penanggungjawab kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Wali akan telaah

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan jajarannya siap menjelaskan secara kooperatif kepada lembaga hukum yang tengah menyelidiki indikasi penyimpangan anggaran tahun 2005-2006. “Kami siap memberikan informasi yang dibutuhkan,” tuturnya kepada wartawan usai silaturahmi dengan para pengurus dan pemain Persikad Depok di kediamannya, kemarin.

Secara prinsip, menurut Nur, setelah jajarannya melakukan telaah lebih lanjut atas temuan BPK, tidak ada kesalahan yang menjurus pada tindakan pidana.

Jajarannya juga telah melakukan pemutakhiran terhadap laporan APBD Depok untuk selanjutnya diserahkan kembali ke BPK. ”Kami telah menjalankan saran BPK untuk mengoreksi kesalahan yang bersifat administratif.”

Apabila Kejari Depok bermaksud menyelidiki kasus ini, lanjut Nur, Pemkot siap menjelaskan secara mendetail.

Sementara itu mantan Walikota Depok Badrul Kamal tidak bisa dimintai komentarnya. Ketika dihubungi Monde, kemarin, ponsel Badrul dalam keadaan non-aktif.(sud/sb/m-4/m-6)

Februari 2007

Pemkot perlu relokasi rumah di DAS, Sampah bukan pemicu

Monitor Depok, 8 Februari 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Depok sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara merupakan daerah yang sangat riskan terjadinya penumpukan penduduk. Mereka para pendatang daerah yang tak mampu mengakses tanah Ibu Kota dengan harganya yang begitu melangit, tentu saja akan membeli tanah yang berada pinggiran yang harganya lebih murah, dan salah satunya merupakan wilayah Depok.

Untuk mengatasi makin menjamurnya pemukiman liar yang terjadi di Kota Depok upaya antisipasi dengan mempertegas berlakukanya perda yang mengatur tentang pemukiman harus benar-benar ditegakkan.

“Lihat saja, beberapa titik daerah yang kemarin terkena banjir seperti bantaran atau daerah aliran sungai (DAS) Kali Ciliwung, Kali Laya, dan wilayah Tanah Baru di Pesanggrahan, merupakan daerah yang memang berdekatan dengan aliran air (DAS),” tutur Siswanto.

Ada dua hal yang saya harus diperhatikan, “Jangan lagi sebagai manusia kita berpikir untuk mengeksploitasi alam.”

Menurut dia, sudah saatnya semua elemen untuk melakukan introspeksi saat bencana telah terjadi.

“Tak sedikit kita lihat adanya sejumlah pengembang perumahan, dengan arogannya melakukan penggeseran aliran air, yang nyata-nyata telah ada di alam, dengan memindahkan aliran itu secara buatan,” katanya.

Tindakan tegas yang lain, Siswanto menuturkan sudah seharusnya pemerintah melakukan penggusuran setiap rumah yang nyata-nyata secara aturan menyalahi lokasi.

“Bukankah aturannya memang ada? Namun fakta di lapangan memang aturan sering dilanggar,” kata Siswanto yang mengaku lupa bunyi Perda yang mengatur tentang aturan pemukiman itu.

Bukan akibat sampah

Terpisah, Agung Witjaksono yang juga anggota dari Fraksi Demokrat menilai banjir yang berlangsung di Depok, selain karena, memang daerah resapan di kota ini kian berkurang. Faktor alam yang memang curah hujan memang cukup deras merupakan faktor yang paling memicu terjadinya banjir.

Bagai mana dengan dampak sampak yang menggangu aliran sungai? Agung pun menegaskan masalah sampah di kota Depok menurut dia bukanlah faktor yang signifikan memicu terjadinya bencana banjir itu.

“Ya, beberapa waktu lalu kita memang mendapat peredikat kota terkotor, namun indikasi yang dipakai kotor itu merupakan tempat pusat keramaian seperti teminal, pasar tradisional, serta daerah stasiun,” katanya.

Untuk meningkatkan kebersihan di wilayah terminal, menurut Agung dibutuhkan penyadaran terhadap para warga masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya.

Distakotbang imbau

Bangunan di bantaran kali dan sungai di kawasan Depok Raya berpotensi terkena banjir dan ambrol, karena bantaran tersebut merupakan daerah aliran sungai (DAS) yang harus bebas dari bangunan, kecuali digunakan untuk penghijauan.

Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, pemilik bangunan di bantaran kali dan sungai segera pindah dari kawasan itu.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok Utuh Karang Topanesa mengatakan hal itu, kemarin terkait sejumlah rumah di bantaran sungai dan kali mengalami ambrol akibat banjir beberapa hari lalu.

“Jadi bagi pemilik bangunan di bantaran kali harus segera pindah ke tempat yang lebih aman,” imbuhnya.

Dijelaskannya, meski hal itu dinilainya tidak mudah lantaran menyangkut status sosial. Tapi hal itu merupakan langkah tepat, supaya ke depan tidak ada lagi musibah rumah di bantaran kali dan sungai terbawa banjir. Dan hal ini, lanjut dia diperlukan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selain itu, bagi pemerintah setempat perlu menyediakan tempat dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa), ataupun pembangunan rumah sangat sederhana dengan harga terjangkau, sehingga hunian itu bisa dijadikan alternatif bagi warga untuk pindah dari bantaran.

“Ke depan rusunawa agar bisa terwujud, karena terbatasnya lahan pembangunan perumahan bentuknya tidak lagi horizontal tapi vertikal,” jelasnya.

Terhadap Izin Mendirikan Bangunan rumah di bantaran dia mengatakan, Distakotbang tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan di bantaran sungai dan kali karena bangunan tersebut merupakan daerah aliran sungai yang dimiliki oleh pemerintah, demikian Utuh Karang Topanesa.(sud/m-7)

Desember 2006

Komisi C ungkap proyek bermasalah, Akan dilaporkan ke Walikota

Monitor Depok, 8 Desember 2006

SUKMAJAYA, MONDE: Hasil inspeksi mendadak Komisi C DPRD Depok kemarin menemukan adanya penyimpangan pada sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sukmajaya.

Beberapa proyek a.l. pembangunan jalan Sentosa Raya, Jl Kemakmuran Raya, renovasi kantor Kecamatan Sukmajaya, dan pagar taman di depan Pasar Agung, merupakan sejumlah proyek yang disebut-sebut menyalahi ketentuan.

“Sejumlah proyek yang sedang berjalan saat ini banyak yang tak sesuai, antara site plan dengan fakta di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD, M Hasbullah Rahmad kepada Monde, seusai melakukan sidaknya, kemarin.

Menurut Komisi C, jalan Sentosa Raya seharusnya dibangun dengan sistem pembuangan air yang bermuara ke Sungai Ciliwung. Dari pantauan Komisi C kemarin mendapati pembuangan saluran air dari sepanjang jalan itu dialirkan ke arah perkampunagan penduduk.

Menurut Hasbullah, hal demikian akan berdampak pada banjir terhadap wilayah yang dilalui aliran air itu.

Komisi C pun menyoroti proyek pagar taman di depan Pasar Agung. Jarak pagar besi yang begitu jarang, 3 m dari tiang yang satu ke tiang lainnya, mengakibatkan bangunan itu tak kokoh. Komisi C merekomendasikan agar pagar tersebut diperpendek dengan jarak maksimal 2 m.

Proyek Jl Kemakmuran Raya, juga tak luput dari pengawasan Komisi C. Pembangunan jalan ini dinilai kurang sosialisasi, sehingga banyak masyarakat terjebak kemacetan.

Hal lainnya, pada proyek itu digunakan besi yang hanya berdiameter 8 inci, padahal ketentuan mengharuskan menggunakan besi dengan diameter 10 inci. Tak hanya itu, penggunaan kayu pun terindikasi curang, dari ketentuan menggunakan kayu borneo kelas super namun pelaksanaannya hanya menggunakan kayu sengon lokal, yang kualitasnya jauh dari ketentuan.

Hasil sidak Komisi C DPRD tersebut akan dilaporkan kepada Ketua DPRD Naming D Bothin untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Walikota Nur Mahmudi Ismail.

Terpisah, Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa dan Plt Kepala Dinas PU Herman Hidayat tidak dapat dimintai konfirmasinya, tadi malam. Telepon genggam kedua pejabat itu tidak aktif.

Hasbullah menjelaskan, proyek lainnya yang tak sesuai ketentuan adalah pembangunan kantor Kecamatan Sukmajaya. Penggunaan genteng lama menurut dia akan berdampak pada rawannya tingkat kebocoran, karena ketahanan berkurang.

Sidak Komisi C DPRD diikuti Siswanto (ketua), Hasbullah (wakil ketua), Babai Suhaimi (sekretaris), Wahyudi, Muttaqin, Rintisyanto (anggota) serta melibatkan tim pengawas dari Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok.(m-7)

Oktober 2006

Baliho Wali dipersoalkan, Infokom: Partisipasi pihak ketiga

Monitor Depok, 1 Oktober 2006

MARGONDA, MONDE: Baliho bergambar Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Wakil Walikota Yuyun Wirasaputra, Sekretaris Daerah Winwin Winantika dan Kepala DKLH Walim Herwandi, dipersoalkan keberadaannya.

Pusat Studi Informasi dan Pembangunan Masyarakat (P-Sigma) yang melalukan survai dan pengkajian sekitar sepekan, mempertanyakan hal itu, lantaran pos anggarannya tak tercantum dalam laporan kegiatan APBD Depok semester I/2006.

Baliho itu dipasang di beberapa ruas jalan utama di Kota Depok, a.l. di Jl Margonda Raya, Jl Sawangan Raya, Jl.Krukut, Jl Raya Bogor dan Simpangan Depok. Isi baliho itu mengenai Sipesat, Komiter Bersama Depok Peduli Jogja dan lingkungan hidup.

“Karenanya, kami [P-Sigma—Red] meminta kejelasan dari mana sumber pendanaan pembuatan baliho raksasa” jelas Direktur Badan pengurus P-Sigma, Anggawira kepada Monde, tadi malam.

Oleh karena itu, P-Sigma mempertanyakan dari mana dana pembangunan baliho itu diperoleh. Anggawira pun yang meneliti pos anggaran dalam laporan pelaksanaan kegiatan APBD Kota Depok Semester 1 TA 2006, tak mencantumkan sama sekali dana baliho. “Ini bisa dilihat di pos anggaran bagian Infokom,“ katanya.

Begitu juga, katanya, saat P-Sigma menanyakan masalah ini ke legislatif, juga tak diperoleh jawaban mengenai anggaran baliho, sehingga mendorong lembaganya untuk mempertanyakan masalah ini.

“Lalu dari mana sebenarnya anggaran pembuatan baliho. Kalau memang dari pihak ketiga seharusnya kan dicantumkan [di baliho itu] disponsori oleh siapa,” papar Anggawira.

Terkait hal itu, Kabag Infokom Rd Sudrajat yang dihubungi terpisah mengatakan anggaran pembuatan baliho memang tidak ada dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bag Infokom.

“Keberadaan baliho-baliho itu dari partisipasi pihak ketiga. Baliho itu penting. Isinya, memuat kebijakan strategis pimpinan (Walikota—Red),” ujar Sudrajat.

Kasubag Komunikasi Infokom Dodi Rustiadi, menambahkan, “Setahu saya pembuatan baliho itu dari pihak ketiga, sedang pihak ketiga siapa, saya tak tahu.”

Plt Distakotbang Utuh Karang Topanesa menjelaskan, dinasnya yang menjadi leading sector perizinan reklame dan baliho hanya bertindak sebagai pihak pemberi saran tentang baiknya penempatan baliho berisi pesan layanan masyarakat itu.

Pajaknya? Utuh pun menegaskan iklan/pesan layanan masyarakat tak dipungut pajak atau retribusi.

“Soal lainnya, misalnya isi muatan coba tanyakan ke Infokom. Kami (Distakotbang—Red) hanya tahu itu diurus oleh pihak ketiga,” Utuh menambahkan.

Perlunya transparansi

Direktur Badan pengurus P-Sigma Anggawira menekankan di Depok perlu menerapkan transparasi anggaran, termasuk dana pembuatan baliho. Apabila melibatkan pihak ketiga, katanya, Pemkot seharusnya mencantumkan logo perusahaan sember pemberi dana di baliho itu.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan APBD Kota Depok Semester 1 TA 2006 bagian Infokom soal belanja operasional public (BOP) memuat rincian al untuk sosialisasi informasi profil Kota Depok, yang menganggarkan Rp100 juta. Dari anggaran itu dipakai untuk menyediakan 4 buah papan display foto, 10.000 lembar leaflet dan 2.500 kantong.

Ada pula BOP untuk sosialisasi informasi pelayanan publik dengan anggaran Rp110 juta. Anggaran itu dipakai untuk 25 publikasi, 1.750 buku informasi pelayanan publik.(m-2)

September 2006

Kerahkan 450 personil. Hari ini, 134 kios liar Ps Kemiri dibongkar

Monitor Depok, 14 September 2006

DEPOK, MONDE: Sedikitnya 450 personil gabungan dari Satpol PP, Polres, Kodim serta tim SAR Depok dijadwalkan hari ini bakal membongkar 134 kios ilegal yang didirikan di bantaran rel kereta, Pasar Kemirimuka Beji.

Kasi Operasi Satpol PP Kota Depok Nirwan Hakim membenarkan rencana itu. “Benar, kita akan bongkar kios itu besok (hari ini, red). Rencananya setelah jam 12.00, dan insya Allah kali ini tidak bakal tertunda lagi,” ujarnya kepada wartawan selepas rapat koordinasi di Balaikota, kemarin.

Menurut Nirwan, aparat yang akan dikerahkan berjumlah 450 personil berasal dari Satpol PP, Polres dan Kodim Depok serta tim SAR. Rapat koordinasi kemarin dipimpin Asisten Tata Praja Bambang Wahyudi.

“Karena sudah kami peringatkan beberapa kali, maka ini sudah terakhir. Jadi akan kami bongkar langsung. Cuma kami besok harus kosongkan pedagang kaki lima dulu,” kata Nirwan, menjelaskan rencana pembongkaran hari ini.

Sementara itu, Bambang Wahyudi sendiri enggan memberikan komentar saat ditemui wartawan. “Nanti aja, saya harus lepor ke Pak Walikota dulu, itu prosedurnya.”

Tak ber-IMB

Sebanyak 134 kios liar itu berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan pengembang PT Batara Utama Mandiri. Pemkot telah melayangkan surat penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) ketiga terhadap pengembangnya, namun kios liar itu masih tetap dibangun.

Surat peringatan ketiga itu bernomor 648/161/DTB/2006 dikirimkan 10 Maret 2006 untuk menindaklanjuti surat peringatan I dan II. Surat yang diteken Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa itu berisi peringatan I, II, dan III terhadap pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tentang pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada 8 April 2006 satpol PP pun telah memasang pengumuman penyegelan kios, namun pembangunan juga terus berlanjut.

Kontroversi berupa penolakan dan dukungan akan keberadaan kios-kios tersebut juga berkembang di kalangan pedagang pasar dan warga sekitar. Yang menolak menganggap bangunan itu tak berijin, sedang yang mendukung beralasan bahwa bangunan justru memperbaiki kondisi pasar yang kotor dan semrawut (Monde, 7 April 2006).(m-5)

Problem Ps Musi kian rumit. DPRD: Instansi terkait perlu koordinasi

Monitor Depok, 13 September 2006

KOTA KEMBANG, MONDE: Persoalan yang terjadi di Pasar Musi Sukmajaya dinilai semakin rumit dan kompleks, sehingga antarinstansi terkait perlu berkoordinasi untuk menyelesaikan problem ini.

“Permasalahan pasar ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, harus ada kemauan dan tindakan dari elemen-elemen yang berhubungan,” ujar Anda Suhanda Rundih, anggota Komisi B DPRD Depok saat ditemui Monde kemarin.

Sebenarnya, lanjut dia, sejak lama Dewan telah memfasilitasi pertemuan dari pedagang pasar dengan dinas terkait, namun lagi-lagi hasilnya hingga kini jauh dari harapan.

Omzet turun 70%

Permasalahan Pasar Musi mencuat lantaran 300 pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Musi Depok (P3MD) menolak membayar retribusi. Aksi penolakan ini menyusul maraknya PKL yang berjualan di luar pasar, persisnya di Jl Banyuasin.

Keberadaan pedagang di luar pasar itu secara tak langsung mematikan pedagang yang berada di dalam pasar. Bahkan para pedagang mengklaim omzet mereka turun sampai 70% dengan keberadan PKL tersebut.

Hingga kemarin, 300 pedagang Pasar Musi diketahui masih menolak membayar retribusi pasar yang besarnya antara Rp1.000 sampai Rp2.000. “Kami akan tetap menolak membayar retribusi sampai tuntutan kami dipenuhi,” tandas Rismen, sekretaris P3MD, tadi malam.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Pengelola Pasar HM Munir mengatakan belum terpecahkannya problem Pasar Musi ini sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada Dinas Pasar.

Menurut dia, yang berwenang mengatasi masalah ini selain Dinas Pasar, juga instansi lainnya seperti Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Bangunan, serta Satpol PP (Monde,7 September).

Munir menambahkan, Dinas Pasar tidak dapat berbuat apa-apa tanpa peran SKPD terkait. Dijelaskannya bahwa wewenang Dinas Pasar hanya di areal dalam pasar, sedangkan di luar pasar itu wewenang instansi lainnya.

Akan dipertemukan

Dalam kaitan itu, Anda Suhanda mengemukakan, Dewan akan berusaha mempertemukan pihak terkait untuk melakukan pertemuan. “Diharapkan dengan pertemuan antara pedagang dengan SKPD itu dapat memecahkan persoalan Pasar Musi,” tutur Sekretaris FPAN DPRD Depok itu.

Secara terpisah, Adriyana Wirasantana, anggota Komisi C DPRD Depok saat menjelaskan bahwa permasalahan Pasar Musi sangat kompleks. “Di satu sisi ada permasalahan ketertiban pasar yang tidak teroraganisasi, di sisi lain ada masalah pendapatan atau ekonomi, sehingga para pedagang pindah ke luar pasar untuk mempertahankan kontribusi mereka,” jelasnya.

Sebelum ditertibkan, tambahnya, harus dibenahi dulu ketertiban dan prasarana di dalam pasar. Sudah menjadi rahasia umum jika keadaan di Pasar Musi tersebut sangat memprihatinkan, sehingga para pembeli enggan masuk ke dalam pasar.

Secara terpadu

Enggannya konsumen masuk ke dalam pasar mendorong para pedagang yang awalnya berada di dalam akhirnya berjualan ke luar pasar. Para pedagang sebenarnya mau masuk kembali ke dalam, asalkan kondisinya dibenahi.

“Untuk itu penanganan pasar ini harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh,” tegas Adriyana, yang juga Wakil Ketua FPKS DPRD Depok.

Menurut dia, jika melihat keadaan pasar saat ini masih jauh dari rasa aman, nyaman, serta tidak memadai untuk tempat berdagang. Boleh dibilang kondisi sebagian pasar di Depok masih belum tertata secara baik.

“Bisa jadi para PKL yang berjualan di luar Pasar Musi merasa tidak nyaman dengan keadaan di dalam pasar.”

Dalam kaitan itu, kata Adriyana, Pemkot Depok semestinya dapat melakukan intruksi kepada SKPD terkait untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dan terpadu.

Saat ingin dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas PU Herman Hidayat, telepon genggamnya mailbox. Demikian pula Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa, HP-nya pun tidak aktif.(m-8)

April 2006

Kios liar Kemirimuka. Wali instruksikan segera bongkar

Monitor Depok, 30 April 2006

SUKMAJAYA, MONDE: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, kemarin meminta jajarannya segera membongkar sedikitnya 134 kios liar di sepanjang rel kereta dekat Pasar Kemirimuka, Beji.

“Peraturan harus ditegakkan, bangunan kios itu tidak sesuai peraturan yang berlaku. Dan saya minta secepatnya [Dinas terkait] membongkar kios tersebut,” tandas Nur Mahmudi.

Dia menyatakan hal itu kepada Monde usai khotbah Shalat Jumat di Masjid Al Huda, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya. Usai shalat Jumat, Nur menikmati hidangan di kediaman Lurah Mekarjaya H Sarmili, sekitar pukul 14.00 Wib.

Padahal sebelumnya beredar rumor bahwa Nur Mahmudi kemarin kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi lahan sejuta hektar di Kalimantan Timur.

Namun, berdasarkan pantauan Monde, Nur Mahmudi terlihat berkunjung ke wilayah Kecamatan Sukmajaya sejak pukul 08.00-14.00 Wib untuk sejumlah kegiatan. Selanjutnya Walikota Depok mengadakan rapat dengan jajarannya di Balaikota hingga pukul 16.30.

Menyinggung masalah kios liar di Pasar Kemirimuka, Nur Mahmudi menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Kereta api Indonesia (KAI), pemilik lahan yang dibangun kios tadi.

“PT KAI sudah setuju soal permintaan pemkot. Itu dilakukan karena mereka harus patuh pada ketentuan yang ada di wilayah kerja Pemkot Depok,” tutur Walikota Depok.

IMB ditolak

Terpisah, Kadinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Depok Utuh Karang Topanesa mengemukakan, instansinya telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali. “Selanjutnya kami sudah melakukan segel.”

Utuh menambahkan, pengajuan IMB atas kios tersebut juga telah ditolak oleh Distakotbang. “Kami menilai mereka melanggar aturan, apalagi sebelum ada izin kios sudah dibangun!”

Untuk itu Distakotbang meminta pengembang kios liar di Kemirimuka berinisiatif melakukan pembongkaran sendiri. “Kami imbau pengembang kios secepatnya membongkar sendiri,” demikian Utuh.

Kini kios tersebut sudah siap beroperasi sehingga mengundang kekesalan para pedagang yang ada di dalam Pasar Kemirimuka karena dinilai bakal mengurangi omset mereka.

Bahkan para pedagang menolak untuk membayar retribusi pasar akibat hadirnya ratusan kios liar tadi.

Selebaran provokatif

Kini juga banyak selebaran provokatif di berbagai sudut Pasar Kemirimuka yang isinya menghasut pedagang di pasar agar memboikot retribusi pasar hingga membikin gerah Kepala UPTD Pasar Kemirimuka Ahmat Darjat.

Dia mengatakan dengan adanya selebaran itu para pedagang sampai kemarin masih tidak mau membayar retribusi pasar sehingga pendapatan dari Pasar Kemirimuka menurun drastis.

Selebaran provokatif kedua itu pada intinya melarang pedagang membayar retribusi pasar, namun diminta tetap membayar retribusi kebersihan dan pungutan keamanan.

Tanpa disertai identitas penanggungjawab selebaran itu, Ahmat Darjat menilai oknum yang membuatnya tidak jantan dan tak mau menunjukkan tanggung jawabnya.

Dia pun mensinyalir sebenarnya yang berada di balik selebaran provokatif itu, adalah salah satu organisasi yang berada di dalam Pasar Kemirimuka.

Namun Ahmat menolak mengatakan namanya. “Tak etis mengatakan nama secara langsung nanti dibilang memfitnah tanpa bukti,” ujarnya.(sb/m-1)

Wali Kota Depok Harus Rajin Turun Sosialisasi

Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra Rabu, 20 September 2006 – 09:29 wib

DEPOK, KOMPAS–Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail harus rajin turun ke lapangan, melakukan sosialisasi dan menjelaskan rencana pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi ke masyarakat yang akan tergusur. Ini penting agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat pelaksana.

Sosiolog perkotaan Universitas Indonesia, Dr Gumilar Rusliwa Somantri mengungkapkan hal ini Selasa di kampus FISIP UI Depok. Sementara itu Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Depok Gandara Budiana secara terpisah mengatakan sosialisasi akan dilaksanakan akhir September ini.

“Figur Nur Mahmudi Ismail dinilai bagus, komunikatif dan mau mendengarkan. Ini bisa memperlancar pembebasan lahan tol. Nur Mahmudi sebaiknya tidak terlalu mengandalkan orang di bawahnya, dan tetap memantau pelaksanaan pembebasan lahan minute by minute,” kata Gumilar.

Dekan FISIP UI itu juga mengingatkan Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan “treatment” yang manusiawi terhadap masyarakat. “Warga harus diberi informasi yang jujur tentang rencana tol ini,” katanya.

Gumilar setuju dengan rencana pembangunan tol di Depok mengingat lalu lintas di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa itu makin padat, termasuk akses ke Jakarta. “Kemacetan lalu lintas ke Jakarta makin parah pada jam sibuk pagi hari. Kehadiran jalan tol memang mendesak. Tapi proses pembebasan lahan tol harus transparan, dan memperhatikan dampak sosial budayanya,” katanya.

Tidak masuk RTRW

Sementara itu Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok, Ir Utuh Karang Topanesa secara terpisah mengakui rencana pembangunan tol Cinere-Jagorawi maupun tol P Antasari-Sawangan tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok yang dibuat tahun 2000 dan berlaku selama 10 tahun.

“Dalam RTRW dicantumkan rencana tol tapi bukan tol Cinere-Jagorawi. Perubahan itu kebijakan pemerintah pusat, ” kata Utuh. Pengembang PT Gunung Subur Sentosa (GSS) yang membangun perumahan elit Raffles Hills di Cibubur mengaku tak tahu akan ada rencana tol sehingga mereka tetap memasarkan rumah di Blok EE, yang kemudian ternyata harus digusur.

Kepala Bidang Tata Kota, Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok Ir D Irwanto menambahkan sudah menyurati PT GSS ihwal rencana tol Cinere-Jagorawi itu. Menurut Irwanti, rencana awal tol dalam RTRW 2000-2010, dari Jagorawi (Cilangkap) ke Kalibaru, Bojong Pondokterong, Cipayung Jaya dan Duren Seribu (Sawangan).

Namun pada tahun 2002-2003, ada kesepakatan empat kabupaten dan kota tentang rencana jalan tol lingkar yang melintasi Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, mulai dari Cikampek-Cibitung-Jagorawi-Cinere-Serpong-Tangerang hingga Bandara.

Gerbang UI dekat tol

Sementara itu Direktur Umum dan Fasilitas UI Dr Sunanto menyebutkan lahan UI juga akan terkena proyek tol Cinere-Jagorawi. “Gerbang UI nantinya berlokasi di dekat jalan tol dan tidak jauh dcari Jalan Margonda Raya,” kata Sunanto. Kehadiran tol Cinere-Jagorawi akan memudahkan akses UI. Diperkirakan enam hektar lahan UI akan tergusur tol itu.

Gumilar Somantri melihat UI akan diuntungkan dengan akses yang mudah di jalan utama dan dekat tol. Namun diingatkan adanya polusi udara dan keamanan.

Agustus 2006

Buperta sebagai Kawasan Hijau, Perlu Penyelaras di Perbatasan

Kompas, Selasa, 22 Agustus 2006

Depok, Kompas – Pemerintah Kota Depok akan tetap mempertahankan wilayah Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka atau Buperta yang masuk wilayah Depok sebagai kawasan hijau yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi sentra bisnis.

“Ruang Terbuka Hijau di Cibubur, Kecamatan Cimanggis, harus dipertahankan. Kalau terlalu banyak bangunan, mal, sentra bisnis, Cibubur bakal tak nyaman lagi dan menjadi sumber kemacetan lalu lintas,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok Ir Utuh Karang Topanesa.

Sampai Sabtu (19/8) belum ada pihak yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sentra bisnis di kawasan Buperta yang masuk wilayah Depok.

Utuh menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak akan mengeluarkan IMB mal, ruko, dan bangunan untuk tempat bisnis di kawasan Buperta.

Kepala Bidang Tata Kota Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok D Irwanto menambahkan bahwa dalam Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Depok 2005-2010 disebutkan bahwa Buperta yang masuk wilayah Depok sebagai kawasan pariwisata atau Taman Bunga Wiladatika.

“Ini artinya Buperta tidak diarahkan sebagai sentra bisnis. Tapi, jika dikembangkan ke arah jasa pariwisata, masih memungkinkan. Misalnya menjadi sentra tanaman hias, yang mendukung penghijauan, itu masih bisa diterima,” kata Irwanto.

Perlu penyelaras tata ruang

Ia mengingatkan, seharusnya ada penyelaras tata ruang di daerah perbatasan, seperti di Cibubur tersebut, agar ada sinkronisasi rencana tata ruang. “Jadi tidak berjalan masing-masing. DKI Jakarta jalan ke kanan, Depok ke kiri,” ujarnya.

Di kawasan Buperta yang masuk Depok masih ada dua situ, yaitu Situ Rawa Gede dan Rawa Jamblong yang berfungsi sebagai oasis, resapan air yang seharusnya tidak boleh diganggu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra yang ditanya secara terpisah mengingatkan, hendaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak arogan dan berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan pembangunan di daerah perbatasan.

“Jika DKI Jakarta tetap memberi izin, jelas ini tidak fair. Artinya, Jakarta tidak konsisten,” kata Amri.

Bukan itu saja. Pengalihan fungsi Buperta bahkan melanggar Keppres Nomor 114 Tahun 1999, yang mengamanatkan kawasan Cibubur diarahkan sebagai daerah konservasi.

Pekan lalu Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Parni Hadi menegaskan pemanfaatan Buperta tidak boleh mengganggu kegiatan Pramuka. Cibubur harus dipertahankan sebagai daerah resapan air. (KSP)

April 2006

Kios liar disoal pedagang Ps Kemiri, DPRD diminta turun tangan

Monitor Depok, 5 April 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Pembangunan puluhan kios pada bantaran rel KA di sisi Pasar Kemirimuka, Beji kembali diprotes pedagang setempat, kemarin.

Pasalnya, meski pemkot telah melayangkan surat penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) ke III terhadap pengembangnya, kios liar itu masih saja dibangun.

Karena itulah sedikitnya 15 pedagang Pasar Kemirimuka mendatangi Komisi A DPRD Depok untuk mendesak dewan mengeluarkan rekomendasi penghentian pembangunan kios tadi.

Mereka menyatakan pembongkaran dan penghentian pembangunan kios itu sebagai harga mati.

SP-4 ke-III yang dikirimkan Dinas Tata Kota dan Bangunan dinilai jelas tak digubris pengembangnya.

Surat peringatan ketiga itu bernomor 648/161/DTB/2006 dikirimkan 10 Maret 2006 untuk menindaklanjuti surat peringatan I dan II.

Surat yang diteken Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa itu berisi peringatan I, II, dan III terhadap pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tentang pembangunan tanpa IMB.

“Pembongkaran dan penghentian pembangunan kios di pinggir rel wilayah Pasar Kemiri muka adalah harga mati dan harus diperjuangkan dewan,” tandas Slamet Sucipto, perwakilan pedagang Pasar Kemirimuka.

Mardani, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) komisariat Kemirimuka menambahkan, para pedagang tidak tahu apa dan bagaimana prosedur SP-4, tapi kenyataannya sampai saat ini peringatan itu diindahkan. “Buktinya Satpol PP tak melakukan apa-apa.”

Ketua Komisi A DPRD Depok Muhammad Triyono didampingi Lewi Oktaviano, KH Ahmad Damanhuri, Anita Dyah Puspitasari, Kuat Sikardiyono dan Qurtifa Wijaya berjanji akan menindaklanjuti kasus itu. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan,” jelasnya. Terpisah, Qurtifa Wijaya mengakui Satpol PP tak mampu menjalankan fungsinya.

Pelaksana pembangunan kios, Sulardi menyatakan pihaknya tengah melengkapi syarat administrasi. “Tinggal nunggu rekomendasi,” ujarnya.

Penilaian pedagang Pasar Kemirimuka, katanya, hal wajar namun pembangunan kios itu justru untuk menata kawasan yang memprihatinkan.

Ia menambahkan, kios itu nantinya untuk pedagang agar memperoleh tempat lebih baik. “Jangan khawatir, tidak akan ada pedagang dari luar. Jadi jangan lihat segi negatifnya,” ujar Sulardi.(aks/apk)

Maret 2006

Soal drainase Margo City, Yuyun minta Dinas segera selesaikan

Monitor Depok, 19 Maret 2006

DEPOK, MONDE: Masalah drainase air Margo City Square yang dituding warga Pondok Cina sebagai penyebab banjir di wilayahnya dan tak kunjung selesai, membuat Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra gerah sehingga turun tangan sendiri.

“Wakil walikota menuntut tanggap darurat dari dinas terkait, dan meminta penyelesaian lebih cepat,” ujar Munir, sekretaris LPM Pondok Cina, kepada Monde, kemarin.

Ia mengungkapkan bahwa Yuyun W.S telah mengadakan pertemuan dengan mengundang LPM, Camat Beji Tatang Sudirman, Lurah Kemirimuka Mursalih dan Lurah Pondok Cina Deny Jordan, Kabag Tata Pemerintahan R.Gandara, Kasubag Infokom Lukmanto, Kadis PU Oka Barmara, Kadistakotbang Utuh Karang Topanesa dan perwakilan dari pengembang Detos dan MCS di Kantor Kelurahan Pondok Cina, Kamis (16/03) lalu.

Dalam kesempatan itu, menurut Munir tercapai kesepakatan akan dilakukan survai ulang rencana pembuatan saluran air di Jl. Karet dari beberapa dinas terkait untuk menghitung berapa dana yang diperlukan dan data-data teknis lainnya.

“Pak Yuyun meminta agar hasil survai telah berada di mejanya, Senin (20/03). Sepertinya ia me-warning [memperingatkan] dinas agar secepatnya menyelesaikan masalah ini,” terang Munir.(m-1)

Dapat SP-4 ketiga, Pengembang kios liar Ps. Kemiri cuek

Monitor Depok, 15 Maret 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Meski Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok sudah mengirimkan Surat Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP-4) untuk yang ketiga kalinya namun tidak digubris pengembang kios di bantaran rel KA, sekitar Pasar Kemirimuka, Beji.

Surat peringatan III bernomor 648/161/DTB/2006 sudah dikirim 10 Maret 2006 untuk menindaklanjuti surat peringatan I dan II.

Surat yang diteken Kepala Distakotbang Utuh Karang Topanesa itu berisi peringatan I, II, dan III terhadap pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tentang pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika peringatan ke-III itu tak juga diindahkan maka akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Namun anggota Komisi C DPR Depok, Muttaqin menilai pemkot tak punya nyali. “Masak sudah dikirimi surat peringatan ke-tiga sampai sekarang belum ada tindakan, padahal pengembang masih melakukan kegiatan pembangunan,” ketusnya.

Menurut Muttaqin, pihak pengembang sudah tidak beritikad baik dengan terus melakukan pembangunan. “Harusnya bersamaan telah disampaikannya teguran dan SP-4 yang III, juga dibarengi penyegelan kios.”

Pemkot melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP selayaknya menyegel dan membuat berita acara kasus tersebut lalu melapor ke kepolisian untuk dibawa ke pengadilan.

Harus ada izin

Machmud Irianto, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distakotbang mengakui telah dua kali melayangkan SP-4 kepada pengembang. “Selanjutnya SP-4 III dilayangkan 10 Maret lalu.”

Menurut Machmud, kendati kios itu berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), pengembang harus meminta izin kepada Pemerintah Kota Depok.

“Pasalnya, lahan itu berada di sekitar fasilitas sosial dan fasilitas umum.”

Lagian, lanjutnya, bangunan kios itu menyalahi garis sepadan rel di mana menurut aturan setiap pembangunan harus 20 meter dari rel.

“Sedangkan kios itu hanya 6 meter dari rel,” kata Machmud.

Kasus di atas mencuat menyusul protes para pedagang Pasar Kemirimuka yang menolak keberadaan kios-kios tersebut.

Kehadiran kios di depan Pasar Kemirimuka tak pelak membuat para pedagang resah karena khawatirl mengurangi omset perdagangan mereka.

“Karena itu kami menolak pembangunan kios itu,” tegas Fuad, salah seorang pedagang.(aks)

Desember 2005

Dinding DTC ambruk, 2 pekerja tewas

Monitor Depok, 2 Desember 2005

RANGKAPANJAYA, MONDE: Dinding lantai III DTC Maharaja, yang menurut rencana jadi hall luks itu, Rabu, tiba-tiba rontok dan menimpa Sudarmin (35) dan Nur Arifin (18), keduanya pekerja PT Pulo Intan, pelaksana proyek. Mereka pun menemui ajal, setelah dirawat beberapa saat di RS BhaktiYudha Depok dan RSCM, Jakarta.

Dibawa ke Purwodadi

Jenazah kedua pekerja yang nahas, menurut keterangan yang diperoleh Monde, kemarin, langsung diterbangkan ke Purwodadi. Kota yang berjarak sekitar 50 km di utara Kota Solo itu adalah daerah asal pekerja kasar itu.

Tak diperoleh konfirmasi dari manajemen PT Pulo Intan, apakah kedua pekerja itu dilindungi asuransi atau tidak. Juga tak diperoleh kejelasan apakah korban disantuni manajemen proyek itu.

Depok Town Center (DTC) merupakan salah satu proyek milik Grup Gapura Prima yang kini digarap oleh PT Wiguna Aman Sentosa (WAS). DTC akan menjadi salah satu gedung/bangunan megah di Depok, selain International Trade Centre Margonda Raya, Depok Town Centre, dan Margo City, yang sudah sudah dan siap operasi.

Selain DTC, Grup Gapura Prima sebelumnya membangun sejumlah proyek raksasa di berbagai daerah, seperti Bandung Trade Center, Bekasi Trade Center, Serpong Town Square, Apartemen The Bellagio, The Belleza, Bukit Cimanggu, Depok Maharaja, Rivaria, Graha Mutiara dan Taman Kota.

Peristiwa ambruknya dinding DTC itu mengundang perhatian Pemkot Depok. Kadis Tatakota Bangunan (Distakotbang) Depok, Utuh Karang Topanesa, Kasatpol PP, Asep Sumiardja dan tim monitoring Kantor Kecamatan Pancoran Mas, yang dipimpin oleh Sekcam, Agus Gunanto, kemarin, mendatangi lokasi musibah.

Para pejabat di lingkungan Kota Depok itu mendapat penjelasan dari staf Eingenering PT Pulau Intan, Syafrial. Menyikapi musibah kerja itu, Utuh dan Asep meminta manajemen Pulau Intan agar menghentikan sementara kegiatan pembangunan hall di lantai III.

“Ini perlu dilakukan agar tak jatuh korban lagi,” kata Utuh. Kini, Distakotbang menurunkan tim teknis untuk meneliti penyebab runtuhnya dinding.

Di hadapan para pejabat Depok, Syafrial mengatakan bahwa peristiwa nahas itu terjadi Rabu, sekitar pukul 12.30. Saat itu para pekerja tengah beristirahat.

Rabu siang itu angin kencang. Seolah-olah dinding goyang, dan tiba-tiba krakkk…Musibah itu, seperti dikisahkan saksi mata, begitu cepat terjadi, tanpa memberi kesempatan Sudarmin dan Nur lari.

”Dindingnya tiba-tiba roboh,” kata Syahrial masih di hadapan pejabat. “Saat itu pekerja istirahat.”

Terpisah Kapolsek Pancoran Mas, AKP Yusmanto, mengatakan kemungkinan penyebab robohnya tembok penyekat, adalah angin kencang. Apalagi saat itu tembok masih basah.

“Sejumlah saksi dan pihak DTC juga sudah dimintai keterangan,” kata Yusmanto. (mj/yud/amr)

Manajer Persikad harus total

Monitor Depok, 1 Desember 2005

BALAIKOTA, MONDE: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Depok Sariyo Sabani menegaskan jika pengurus Persikad harus memilih sosok manajer yang memiliki komitmen serta dedikasi total untuk tim Pendekar Ciliwung.

“Seorang manajer harus benar-benar total untuk tim. Dalam artian dia memiliki perhatian, waktu dan kemampuan untuk me-manage tim serta dana dalam satu musim,” tegas Sariyo menerangkan kriteria yang layak untuk mengisi posisi manajer Persikad musim depan.

“Yang utama tentunya dia harus senang dan mengerti bola. Kemudian, manajer juga harus mempunyai kemampuan untuk menggalang dana, bukan hanya berharap dari kucuran APBD saja,” ujarnya.

Dari empat nama calon manajer Persikad yang mulai mencuat, Dudung Mulyana, Bambang Wahyudi, Yayan Arianto dan Utuh Karang Topanesa, Sariyo menilai Dudung cukup memiliki kriteria.

Musim lalu, Dudung Mulyana menjabat sebagai manajer teknik Persikad. Selain itu, bos Gapeksindo Kota Depok ini juga pernah menjadi manajer tim Suratin Depok tahun 2004 silam.(rdp)

November 2005

Sembilan bangunan tanpa IMB belum disegel

Monitor Depok, 25 November 2006

BALAIKOTA, MONDE: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Depok diketahui belum menyegel sembilan bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sejumlah wilayah.

Hal itu terungkap setelah Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Utuh Karang Topanesa melayangkan surat permohonan penyegelan kepada Kepala Satpol PP Kota Depok. Namun sejauh ini, penyegelan belum dilakukan.

Kasie Penertiban dan Pengawasan Distakotbang Mulyadi kepada Monde, Rabu (23/11), membenarkan pimpinannya telah melayangkan surat ke Kepala Satpol PP Depok.

Surat bernomor 648/634/DTB/XI/2005 yang dikeluarkan tanggal 21 November 2005, lanjut Mulyadi, berisi nama sembilan bangunan tanpa IMB yang harus disegel lantaran tidak mengindahkan surat teguran yang telah dikeluarkan sebanyak tiga kali.

Ke-sembilan bangunan itu a.l. milik M. Yasin di wilayah Kelurahan Pondok Terong-Panmas, perumahan Kp. Parung Bingung-Limo, toko milik Sahat Nababan di Jl. Raya Meruyung RT 02/RW 08.

Kemudian bangunan PD Sumber Bahagia RT 01/RW 08 Meruyung, ruko di Jl. Cempaka RT 01/RW 09 Kel. Grogol-Limo, material di Jl. Raya Limo RT 03/RW 04 Kel. Limo, Perumahan Vila Santika-Grogol milik Rahmat, kontrakan di RT 01/RW 01 Kalimulya milik Muhammad, dan kontrakan di Jl. TPU II RT 02/RW 04 Kalimulya.

Menurut Mulyadi, kewenangan Distakotbang hanya memberikan surat peringatan penghentian pelaksanaan pembangunan (SP-4) I sampai III terhadap bangunan tanpa IMB.(sud)

Pembangunan SPBU Dekat Pipa Gas Diminta Stop

TEMPO Interaktif, Senin, 02 Mei 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok, Utuh Karang Topanesa, menyatakan telah mengirimkan surat kepada Mulyono, pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Gas Alam Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok, hari ini, Senin (2/5). “Kami meminta kegiatan pembangunan SPBU dihentikan untuk sementara. Tapi bukan SP4,” kata Utuh.

Surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan (SP4), menurut Utuh, diberikan pada bangunan yang melanggar ketentuan teknis atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan. “SPBU itu telah menempuh dan memiliki semua prosedur perizinan seperti IMB, Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), dan site plan. Hanya menunggu rekomendasi teknis dari Pertamina saja,” ujarnya.

Mulai besok, Utuh akan mengirimkan tim pengawasan dan pengendalian untuk memastikan proses konstruksi dihentikan. “Kalau masih berjalan, akan kami tegur,” kata Utuh lagi.

Ia mengirimkan surat itu atas desakan DPRD Kota Depok yang menyatakan pembangunan SPBU itu melanggar Peraturan Daerah No. 18 tahun 2003 Tentang Garis Sempadan yang menyatakan jarak bangunan dari dinding luar pipa gas adalah 50 meter. Sedangkan jarak SPBU ke pipa gas berukuran 24 inci hanya 39 meter.

Selain itu, jalan keluar masuk SPBU melewati pipa gas berukuran 6 inci. Padahal, ada papan peringatan dari Pertamina yang melarang tanah di atas pipa itu dilalui kendaraan berat. Suliyanti

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: