Profil Tokoh DEPOK

Uus Mustari Iskandar

Ir. Uus Mustari Iskandar MSc

November 2008

Kota Depok Cocok Terapkan Bangunan Vertikal

Kamis, 27 November 2008 pukul 10:38:00DEPOK — Proyek-proyek bangunan vertikal di Depok mulai marak. Pembangunan gedung semacam ini dinilai sebagai solusi mengatasi kepadatan penduduk dan makin terbatasnya lahan perumahan bertipe landed house (rumah mendatar).

”Gagasan untuk mengembangkan permukiman vertikal di Depok muncul sejak 2005,” terang Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Daerah Kota Depok, Uus Mustari Iskandar, Rabu (26/11).

Dukungan proaktif Pemkot Depok terlihat karena kebutuhan akan permukiman di Depok semakin cepat. Dalam proyeksinya, Bappeda Kota Depok memprediksi kebutuhan hunian berdasarkan jumlah jiwa, di mana tiap rumah dihuni oleh lima jiwa.

Dari asumsi itu, proyeksi jumlah rumah tangga di Kota Depok pada 2008 mencapai 301.421 kepala keluarga (KK). Untuk tahun 2013 mencapai angka 344.732 KK, dan sampai tahun 2018 diprediksi sebesar 388.044 KK.

Dari data Bappeda, jumlah penduduk Depok sebesar 1.420.480 jiwa, sedangkan kebutuhan penyediaan rumah di Kota Depok saat ini mencapai 37.950 unit (hasil penghitungan Backlog Existing Consultant, 2007). Sedangkan, 10 tahun mendatang diperkirakan penduduk Depok mencapai 1.940.221 jiwa, dengan tingkat kebutuhan rumah mencapai 141.898 unit.

Dari estimasi tersebut, Bappeda bersama dinas terkait lainnya memasukkan ketentuan penambahan lantai gedung dalam rancangan revisi tata ruang kota Depok. Penambahan lantai yang semula direkomendasikan maksimal delapan lantai, bisa menjadi 23 lantai.

Upaya ini, ujar Uus, tinggal selangkah lagi disetujui Bappenas. Jika revisi ini diterima, akan bermunculan gedung-gedung bertingkat di Depok. Namun, Uus mengingatkan, pertumbuhan gedung bertingkat harus memerhatikan aspek estetika dan daya dukung tanah di sekitar lokasi pembangunan.

Alokasi untuk ruang terbuka serta infrastruktur pendukung lainnya perlu diperhatikan para investor gedung bertingkat ini. Perbandingan alokasi ruang terbuka dan ruang terbangun di Depok adalah 50:50.

Cakupan pembangunan bangunan vertikal harus mengelompok serta disediakan berbagai infrastruktur pendukung. Sehingga, fungsinya benar-benar efektif untuk mengatasi masalah sosial, seperti macet akibat kepadatan penghuni.

Letak Kota Depok yang strategis dan berbatasan dengan DKI Jakarta, membuat banyak investor melirik. Sampai saat ini, Uus mengatakan, investor masih melihat potensi di Margonda dan perbatasan di utara-selatan Depok yang punya banyak jalan alternatif.

Proyek bangunan vertikal di Depok milik swasta seperti Apartemen Margonda Residence di Jl Margonda. Lalu, ada Apartemen Amara Towers yang berlokasi di Jl Margonda yang mulai dibangun Juli ini dengan tiga tower dengan 21 hingga 23 lantai. Apartemen ini untuk kelas menengah atas.

Sedangkan, Pemkot Depok mempunyai proyek rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Cilangkap, Cimanggis. Peruntukkan awalnya bagi para karyawan pabrik sekitarnya. ”Nantinya setelah jalan tembus ARH selesai, pembangunan rusunawa mulai dioptimalkan lagi,” jelas Uus. c84

Oktober 2008

Jalan Tembus Dewi Sartika-Arif Rahman Hakim Selesai Oktober

by : Iskandar Haji Abdul Mutalib

Jurnal Nasional, Rabu, 15 Oktober 2008

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Herman Hidayat menargetkan realisasi pengadaan lahan jalan tembus diantara Jalan Dewi Sartika dengan Jalan Arif Rahman Hakim (ARH) selesai akhir Oktober.

Hingga saat ini, kata Herman, pihaknya telah berhasil membebaskan lahan milik warga sepanjang 400 meter. “Lahan warga sepanjang 400 meter telah selesai dibebaskan,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/10).

Menurut Herman, Untuk pengadaan lahan jalan tembus sepanjang 1200 meter, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KA). Pasalnya lahan sepanjang 800 meter sisanya merupakan lahan milik PT KA. “Untuk itu pembabasan lahan tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT KA,”jelasnya.

Hingga saat ini, terang Herman, pembebasan lahan dengan PT KA belum selesai. Dirinya berharap, dalam waktu dekat ini telah terjadi sinkronisasi rencana pembangunan jalan tembus tersebut,” katanya.

Pembangunan jalan tembus sepanjang 1,2 Km dengan lebar 15 meter, kata dia, rencananya akan dibuat 2 jalur. “Jika jalan tersebut selesai, seluruh angkutan kota yang melayani trayek di sisi barat Depok dengan jumlah lebih dari 1.000 unit, akan dialihkan ke jalan tembus tersebut. Selain itu, pengalihan angkot juga imaksudkan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Margonda,” ungkap dia.

Pembuatan jalan tembus sendiri diperkirakan menelan biaya Rp5 miliar yang akan diambil dari APBD Kota Depok.

Sementara beberapa waktu lalu, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Depok Uus Mustari mengatakan, volume kendaraan yang melewati Jalan Raya Margonda telah mencapai 7.000 kendaraan per hari.

Menurut catatan, setidaknya terdapat 1400 angkot yang melintas dari arah barat Kota Depok menuju Jalan Raya Margonda. “Dengan adanya jalan tembus diharapkan beban kendaraan di Margonda bisa berkurang hingga 50 persen,” ujar Uus.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya jalan tembus, maka angkot tidak perlu lagi masuk ke dalam terminal Depok, namun langsung menuju Jalan Arif Rahman Hakim melewati Stasiun Depok Baru.

Ditargetkan, jalan tersebut sudah mulai dapat beroperasi pada awal tahun 2009. “Setelah mendapat peresmian izin dari PT KA diharapkan konstruksi dapat segera dimulai,” tambahnya.

Kabid Angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok Haryanto, mengatakan keperluan jalan tembus tersebut sangat mendesak. Dengan lebar jalan enam meter, maka angkot pun bisa menyalip kendaraan lain. Sehingga kendaraan tidak akan menumpuk. Setidaknya terdapat enam trayek angkot yang melintasi bagian barat jalan tersebut, yaitu angkot D 03 (Terminal-Parung), D 04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D 01 (Depok-Depok I Dalam). n

September 2008

Jalan Tembus Butuh Dana Rp 5 M

Pikiran Rakyat, Selasa, 16 September 2008 , 10:26:00

DEPOK, (PRLM).- Pada tahun 2009 rencananya jalan tembus sudah dapat digunakan. Jalan tersebut menghubungkan antara Jalan Dewi Sartika menuju Jalan Arif Rahman Hakim (ARH). Pembuatan jalan tembus ini menelan dana APBD Depok sebesar Rp 5 miliar dan akan mulai dikerjakan selepas Lebaran.

Hingga saat ini, proses pembebasan tanahnya sudah mencapai 50 persen. Jalan tersebut nantinya hanya akan digunakan untuk angkutan kota dan mobil angkutan barang. Jalan tembus tersebut akan dibuat sepanjang 950 meter. Saat ini, pihak Pemkot Depok hanya menunggu persetujuan PT KA yang berada di Bandung guna mendapat izin pembuatan jalan tembus tersebut. Sebab, 500 meter lahan yang berada tepat di samping rel kereta adalah milik PT KA. Sedangkan sisannya selebar 450 meter yang berada dekat mulut Jalan Dewi Sartika telah selesai dibebaskan.

Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Depok, Uus Mustari, mengatakan, pembuatan jalan tembus bertujuan untuk mengurangi beban jumlah kendaran yang melewati ruas Jalan Raya Margonda yang mencapai 7.000 kendaraan per hari. Menurut catatan, setidaknya terdapat 1.400 angkot yang melintas daria arah barat Kota Depok menuju Jalan Raya Margonda. Jika satu angkot saja berputar hingga lima rit, maka dipastikan volume angkot yang melintas sebanyak 7.000 angkot. Diharapkan dengan adanya jalan tembus, maka volumenya akan berkurang. “Dengan adanya jalan tembus diharapkan beban kendaraan di Margonda bisa berkurang hingga 50 persen,” ujar Uus.

Dijelaskan, dengan adanya jalan tembus, maka angkot tidak perlu lagi masuk ke dalam Terminal Depok, namun langsung menuju Jalan Arif Rahman Hakim melewati Stasiun Depok Baru. Ditargetkan, jalan tersebut sudah mulai dapat beroperasi pada awal tahun 2009. “Setelah mendapat izin dari PT KAI diharapkan konstruksi jalan mulai digarap setelah lebaran,” tuturnya.

Kabid Angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok, Haryanto mengatakan, keperluan jalan tembus tersebut sangat mendesak. Dengan lebar jalan enam meter, maka angkot pun bisa menyalip kendaraan lain. Sehingga kendaraan tidak akan menumpuk. Setidaknya terdapat enam trayek angkot yang melintasi bagian barat jalan tersebut, yaitu angkot D 03 (Terminal-Parung), D 04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D 01 (Depok-Depok I Dalam). “Nantinya angkot tersebut tidak perlu lagi masuk Jalan Margonda,” kata Haryanto. (A-163/A-147)***

Pembangunan Jalan Tembus Dewi Sartika Selesai 2009

ANTARA News, 13 September 2008

Depok, (ANTARA News) – Untuk mengurangi beban volume kendaraan di terminal Margonda Kota Depok, dan kemacetan di sekitar terminal tersebut, Pemkot Depok segera membangun jalan tembus Dewi Sartika menuju Arif Rahman Hakim yang penyelesaiannya diharapkan tuntas tahun 2009.

Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Depok, Uus Mustari, di Depok, Sabtu mengatakan, ditargetkan, jalan tersebut sudah mulai dapat beroperasi pada tahun 2009.

Dikatakannya bahwa pembebasan lahan kurang lebih sepanjang 1 kilometer telah mencapai 50 persen, sisanya masih menunggu izin dari PT KAI (Kereta Api Indonesia) yang mempunyai lahan tersebut. Setelah mendapat peresmian izin dari PT KAI diharapkan konstruksi dapat mulai setelah lebaran, katanya.

Menurut dia, pembuatan jalan tembus bertujuan untuk mengurangi beban jumlah kendaraan yang melewati ruas Jalan Raya Margonda yang mencapai 7.000 kendaraan per hari.

Sedikitnya sebanyak 1.400 angkutan kota (Angkot) yang melintas dari arah barat Kota Depok menuju Jalan Raya Margonda.

Jika satu Angkot saja berputar hingga lima kali, maka dipastikan volume Angkot yang melintas sebanyak 7.000 angkot.

“Ini yang menyebabkan kemacetan di pintu keluar terminal tersebut,” katanya.

Untuk itu diharapkan dengan adanya jalan tembus, maka volumenya akan berkurang hingga 50 persen. “Jalan tembus tersebut untuk khusus untuk angkot dan mobil barang,” katanya.

Sebanyak tujuh trayek Angkot yang melintasi bagian barat jalan tersebut, yaitu angkot D 07 (Terminal-Jembatan serong), D 03 (Terminal-Parung), D 04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D 01 (Depok-Depok I Dalam).

Kepala Dinas Perkejaan Umum, Kota Depok, Herman Hidayat mengatakan, pembangunan jalan tembus yang letaknya persis di sisi barat rel keret api tersebut dapat memperlancar arus lalu lintas di sekitar terminal Margonda.

Pemkot akan bangun jalan tembus Rp5 miliar

Monitor Depok,  12 September 2008

BALAIKOTA, MONDE: Guna mengurangi beban kemacetan di jalur Jl. Margonda Raya, Pemerintah Kota Depok berencana akan membangun jalan tembus dari arah Jl. Dewi Sartika menuju Jl. Arif Rahman Hakim (ARH).
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Kota Depok Uus Mustari Iskandar, untuk merealisasikan jalan sepanjang 950 meter dan lebar enam meter itu Pemerintah Kota Depok sedikitnya menggelontorkan dana sedikitnya senilai Rp5 miliar dalam APBD 2008.

Saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan seluas 450 meter dihitung dari mulut jalan dari arah Jl. Dewi Sartika.

Dengan adanya jalan tembus ia mengharapkan beban kendaraan di Jl. Margonda bisa berkurang hingga 50%. Pembebasan lahan untuk membuat jalan tembus sepanjang 950 meter sejauh ini telah mencapai hampir 50%.

Uus mengatakan saat ini Pemkot Depok tinggal menunggu persetujuan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di Bandung guna mendapatkan izin pembuatan jalan tembus. Ditargetkan jalan tembus dapat mulai beroperasi di awal tahun 2009.

“Jalan tembus itu nantinya hanya dipergunakan khusus bagi angkot dan mobil angkutan barang,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin..

Uus Mustari menambahkan, setidaknya terdapat 1.400 unit angkot yang melintas dari arah barat kota Depok menuju Jl. Margonda setiap harinya.

“Setiap unit angkot bisa sampai lima rit, jadi angkot yang lewat bisa mencapai 7.000 kendaraan per hari,” kata Uus. Menurut dia, setelah mengantongi izin dari PT KAI diharapkan konstruksi dapat dimulai setelah lebaran.

Guna mengatasi kemacetan di Jl. Margonda saat ini menurut Kabid Angkutan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok, Haryanto, sangat diperlukan adanya tembus tersebut.

“Nantinya angkot tidak perlu lagi masuk jalan Margonda,” kata Haryanto. Dengan adanya jalan tembus maka angkot tidak perlu lagi masuk ke dalam terminal Depok, namun langsung menuju Jalan Arif Rahman Hakim melewati Stasiun Depok Baru.

“Dengan lebar jalan enam meter maka angkot pun bisa menyalip kendaraan lain, sehingga kendaraan tidak akan menumpuk,” ujarnya.

Setidaknya terdapat enam trayek angkot yang melintasi bagian barat jalan tersebut, yaitu angkot D 03 (Terminal-Parung), D 04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D 01 (Depok-Depok I Dalam). Menanggapi rencana jalan tembus pun disambut baik oleh sejumlah supir angkot di Depok, Hermanto (35 tahun), supir angkot D04 yang telah dua tahun menjalani profesinya, menyambut positif.

“Saya setuju saja, soalnya Margonda memang sudah padat kendaraan,” kata Hermanto disela sedang manarik penumpang, kemarin.

Terminal Depok, saat ini dinilai oleh Hermanto terlalu kecil dan tidak lagi mampu menampung jumlah angkot di Depok yang mencapai ribuan unit ditambah lagi mobil angkutan lain yang dari arah Jakarta.

Hal senada diungkapkan oleh Rabusro (38 tahun), supir angkot D 03. Dengan adanya jalan tembus selain mempersingkat waktu ia juga dapat menghemat bensin. Menurutnya biasanya penumpang enggan naik di terminal karena lamanya antrian keluar terminal.

Dengan adanya jalan tembus pria yang menjadi supir sejak tiga tahun lalu inipun tak merasa terlalu khawatir mengenai jumlah penumpang karena waktu tembuh menjadi lebih cepat.(ina)

Februari 2008

Sampah masalah besar Depok

Monitor Depok, 29-Feb-2008 12:50:33

BALAIKOTA, MONDE: Masalah sampah menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh Kota Depok, di samping persoalan kemiskinan, kemacetan, dan jalan rusak.
Pemkot Depok pun terus berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat). Hingga saat ini program Sipesat tersebut masih perlu pembuktian efektifitasnya. Guna mengatasi persoalan tersebut, perusahaan Biowish Technologies memperkenalkan sebuah teknologi baru untuk penanganan sampah.

Presentasi dan penjelasan mengenai teknologi tersebut dilakukan oleh penemu teknologi Biowish, Wisuit Chantawichayasuit, serta CEO Biowish Technologies, Rod Vautier di Balaikota Depok. Presentasi teknologi baru itu dihadiri oleh Kabid Infrastuktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Kota Depok, Uus Mustari, Kabid Cipta Karya Dinas PU, Endang Sumarsana, serta beberapa pejabat SKPD lainnya.

“Biowish, sebuah produk biotekhnologi yang revolusioner. Tekhnologi ini bisa secara cepat dan lengkap mengatasi sampah dan polusi yang saat ini memang tengah dikaji oleh Kementrian Lingkungan Hidup,” kata Wisuit.

Dia menerangkan, manajemen persampahan dan pengaturan polusi sudah menjadi isu dan sumber kritik di semua negara. “Bau sampah dan polusi yang ditimbulkannya akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, hampir di semua kota besar, polusi yang terjadi sudah melewati ambang batas, sehingga tidak bisa diatasi secara proses alam. Karena itulah, katanya, dibutuhkan teknologi buatan manusia untuk menanggulanginya.

Sementara itu Rod Vautier menambahkan, teknologi Biowish diperkenalkan oleh Indogreen Groups Jakarta yang mendapat dukungan penuh dari Biowish Technologies Australia.

“Biowish adalah teknologi enzim mikrobilogi yang terdiri dari tiga bakteri menguntungkan serta dua fermentasi aktif yang bersimbiosis menciptakan enzim dan bekerja secara cepat mencerna lemak, protein, karbohidrat, selulosa, organik bau, serta produk lain yang dihasilkan sampah,” paparnya.

Karena itu dia mengatakan Biowish sebagai teknologi sempurna untuk mengatasi bermacam persoalan sampah dan polusi.

Lebih jauh dia menerangkan, Biowish diperkuat oleh enzim katalis yang merupakan sebuah penemuan baru. Enzim adalah katalis biokimia yang mempercepat proses pembusukan secara alami.

“Ketika Biowish bekerja, dia akan mengurai sampah menjadi molekul-molekul kecil. Hasil akhirnya adalah elemen dasar kimia, a.l : nitrogen, karbondioksda, oksigen, dan air. Dia akan menguraikan sampah dengan cepat dan mencegah semua persoalan lingkungan lain seperti polusi air, persoalan bau, serta penyakit pada hewan dan ikan,” terangnya.

Kepada sejumlah wartawan dia menerangkan, dengan menggunakan Biowish sebanyak 1 ons, akan sanggup menghilangkan bau yang dihasilkan sampah sebanyak 1 ton. “Baunya akan langsung hilang dan tidak akan kembali,” katanya menambahkan.

Menanggapi teknologi baru ini, Uus Mustrai dari Bapeda mengaku bahwa ini bisa menjadi salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Depok. “Kalau kita kaji, yang selama ini dipermasalahkan masyarakat di TPA Cipayung adalah masalah bau yang mengganggu lingkungan. Ternyata teknologi ini mampu mengatasinya,” kata Uus.

Namun dia mengaku bahwa apa yang diperkenalkan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. “Kita lihat dulu seberapa jauh aplikasinya di lapangan. Apakah memang bermanfaat atau tidak,” ujarnya.

Dia pun mengatakan bahwa Pemkot Depok tidak semata-mata langsung menerima teknologi tersebut, karena pembuktiannya belum dilakukan. “Tapi kalau memang efektif, bisa saja Pemkot akan menerapkan teknologi ini,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengungkapkan bahwa terbatasnya moda angkutan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mengakibatkan sampah di Depok tak semuanya terangkut. Setiap hari, setidaknya 25% persen sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut.

Menurut Walim, hingga saat ini DKLH hanya memiliki truk pengangkut sampah sebanyak 52 kendaraan. “Tentu saja dengan jumlah seperti itu sangat kurang, jika harus mengangkut semua sampah di Depok,” terangnya.

Dengan jumlah kendaraan yang sangat terbatas tersebut akhirnya hanya 75% sampah yang terangkut. Dalam satu hari volume sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik, dengan demikian 750 meter kubik sampah di Depok yang tidak terangkut. Jika diakumulasikan maka dalam sebulan 22.500 meter kubik sampah di Depok tidak terangkut dan itu dapat menjdi gunung sampah.

Idealnya, katanya, Pemkot punya 63 kendaraan pengangkut sampah.
online berita: Sampah masalah besar Depok

November 2007

RTH di Depok Tarancam Berkurang. Pemkot harus tegas menetapkan tata guna lahan.

Republika, Selasa, 13 Nopember 2007

DEPOK — Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Depok yang kini masih mencakup 41 persen terancam berkurang akibat tekanan laju perkembangan kota dan penduduk. Kondisi itu agaknya tidak bisa dihindari sehingga dalam revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sedang dibahas, ada toleransi luas RTH hingga minimum 30 persen.

Menurut anggota Pansus RTRW DPRD Kota Depok, Muttaqien, akan sangat sulit mempertahankan 41 persen RTH dengan kondisi perkembangan seperti saat ini. ”Apalagi nanti akan dibangun jalan tol, ini tentu akan makin mengurangi luas RTH,” ujar Mutaqien, Senin (12/11). Dikatakan, bila nanti jalan Tol Cinere-Jagorawi sudah terbangun, maka di daerah sekitarnya akan terjadi perkembangan pesat, semisal di kawasan Krukut. ”Nah di situ tidak mungkin tetap dipertahankan jadi area sawah semua.”

Belum lagi di beberapa wilayah yang nantinya berpotensi dibuka permukiman baru atau sentra ekonomi di sepanjang jalur tol. Maka hal tersebut lambat laun makin mengikis ruang terbuka yang masih eksis. Karena itu, masalah tersebut juga mendapat perhatian dalam pembahasan revisi RTRW. Dengan adanya kemungkinan tadi, maka perlu ada toleransi besaran persentase RTH yang harus dipertahankan.

”Dalam revisi RTRW disebutkan minimal 30 persen dari luas wilayah, dan ini juga sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” papar anggota dewan dari Fraksi PKS ini. Kendati luas 41 persen sulit dipertahankan, namun pihaknya meminta agar pemkot melaksanakan berbagai program pelestarian lingkungan. Semisal penanaman pohon di bantaran sungai, mengelola sumur resapan, normalisasi situ dan sebagainya sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Di samping itu, lanjut dia, penegakan hukum terkait pemanfaatan lahan juga harus ditingkatkan. Terkait upaya ini, dia mengusulkan agar nantinya hasil revisi RTRW tahun 2000-2010 segera disosialisasikan kepada warga. Sebab dari pantauannya, selama ini banyak warga tidak mengetahui status dan fungsi lahan yang ada.

”Kerap kali warga yang sudah membeli tanah dan hendak mengurus perizinan untuk membangun, ditolak izinnya karena lahan di sana ternyata untuk ruang terbuka,” kata Muttaqien yang juga anggota Komisi C. Menurut Kabid Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Uus Mustari, mengakui ruang terbuka di Kota Depok cukup kritis dari perubahan fungsi. ”Butuh upaya luar biasa untuk mempertahankan yang masih ada sekarang,” ungkap dia. Hingga tahun 2010 mendatang, katanya, ditargetkan persentase luas keseluruhan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. Sehingga, melalui revisi ini, pemkot bakal memetakan rencana penanganan kawasan hijau tersebut.

Dijelaskan, lahan hijau yang kini ada, sebagian dimiliki pemerintah, dan juga oleh masyarakat. Menurutnya, untuk yang lahannya dikuasai pemerintah, dimungkinkan untuk dapat dikendalikan, namun terhadap lahan milik masyarakat, ada potensi tidak menjadi RTH lagi. RTH Depok sendiri dikatakan menghadapi sejumlah masalah. Antara lain terkait kepemilikan lahan, lokasinya yang tersebar, dan keterjagaan ruang terbuka. Maka itu, pihaknya mengharapkan dukungan dari kalangan swasta serta masyarakat dalam mempertahankan fungsi RTH ini.

Sementara menurut pendapat pengamat tata kota dan transportasi dari Universitas Indonesia, Tri Cahyono, pemkot harus tegas menetapkan tata guna lahan, agar tidak mudah beralih fungsi. ”Ke depan, akibat makin terbatasnya luas lahan, harus ditangani dengan memakai manajemen rumah kecil yang efisien dan efektif,” katanya. yus

Target RTH Depok 30 Persen. Tak mudah mempertahankan RTH di tengah laju pesatnya pembangunan.

Republika Rabu, 07 Nopember 2007

DEPOK — Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Depok akan dipertahankan cakupannya tidak kurang dari 30 persen dari total luas wilayah. Selain berusaha memperluas ruang hijau publik, kesadaran masyarakat untuk mempertahankan maupun menambah ruang hijau privat pun akan diupayakan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2000-2010 di Depok, Selasa (6/11). Dalam draft revisi RTRW, persentase luas keseluruhan RTH sampai 2010 minimal 30 persen dari luas wilayah Kota Depok. ”Kita menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” ujar Kabid Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Uus Mustari.

Dijelaskan, aturan itu kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH Kawasan Perkotaan yang mengamanatkan ketentuan minimal 30 persen RTH. Melalui revisi ini, pemkot bakal memetakan rencana ke depan terkait penanganan kawasan hijau tersebut. Luasan 30 persen itu, lanjut dia, terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Pihaknya mengharapkan, hal tersebut harus menjadi komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini, pemkot masih memetakan sebaran ruang hijau yang masih eksis sekaligus strategi untuk mempertahankan maupun meningkatkan luasannya. ”Ada lahan hijau yang dimiliki pemerintah serta masyarakat. Kalau pemerintah mungkin bisa mempertahankan, tapi yang punya masyarakat ada potensi tidak jadi RTH lagi,” tuturnya.

Diakuinya, tidaklah mudah mempertahankan serta meningkatkan RTH di tengah laju pembangunan maupun migrasi yang sangat pesat. Ini tidak saja dialami Depok, tapi juga daerah lain yang setengah mati mempertahankan RTH-nya. Kendala mempertahankan RTH, misalnya masalah kepemilikan lahan, lokasinya yang tersebar, dan keterjagaan RTH. Oleh sebab itu, ke depan, pihaknya akan lebih mengajak keikutsertaan kalangan swasta serta warga masyarakat terkait fungsi RTH ini.

Dewasa ini, kawasan di Depok yang masih cukup banyak terdapat RTH antara lain di Kecamatan Sawangan, Cimanggis, dan Sukmajaya. Sedangkan yang sulit dikembangkan adalah Kecamatan Limo. Sehingga menurut dia, agak sulit jika menerapkan aturan 30 persen RTH per kecamatan nantinya.

Ditemui terpisah, anggota Pansus RTRW DPRD Kota Depok, Rintisyanto, mengatakan hingga tahun 2010 mendatang, pihaknya meminta agar luasan RTH setidaknya sudah mencakup 40 persen wilayah. Dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maka di tahun 2025, luas RTH bisa mencapai 50 persen.

”Ini memang bukan pekerjaan ringan untuk mencapainya, dibutuhkan konsistensi peraturan, penegakan hukum maupun regulasi yang jelas terkait IMB,” papar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Saat ini, papar Rintis, RTH eksisting di Depok masih antara 49 persen. Namun begitu, dengan tekanan demikian besar dari pertumbuhan kota, maka tidak tertutup kemungkinan justru akan berkurang.

Karenanya, sejak dini pemkot harus menyusun rencana taktis guna mempertahankan fungsi RTH yang ada, dan jika mungkin menambah luasannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan tidur milik pengembang perumahan di Depok. Sekitar tahun 2003 lalu, terdapat 170 pengembang yang menguasai lahan hingga mencapai 30 persen.

November 2006

Hindari Jalan Dewi Sartika, ARH, Nusantara

Kompas, Selasa, 14 November 2006

Depok, Kompas – Kemacetan lalu lintas di Depok sejak pekan ini hingga 1,5 tahun ke depan bakal makin parah. Masyarakat pengguna jalan diminta menghindari segi empat Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara, Jalan Arief Rahman Hakim, dan Jalan Margonda Raya.

Kemacetan ini disebabkan ada pembangunan jembatan layang (flyover/FO) Arief Rahman Hakim (ARH) yang dimulai pekan ini.

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Depok Ety Suharyati, Senin (13/11), menyampaikan permohonan maaf kepada segenap pengguna jalan di Kota Depok atas ketidaknyamanan itu.

Kemacetan di Jalan Dewi Sartika, kata Ety, karena mulai pekan ini ada proyek betonisasi. Setiap musim hujan, ruas jalan itu tergenang dan berlubang. Ety menyayangkan proyek betonisasi itu bersamaan dengan proyek pembangunan FO ARH karena akan membuat lalu lintas di Depok makin macet.

Ety mengimbau pengguna jalan dari Sawangan untuk melalui Jalan Tanah Baru dan tidak melalui Jalan Dewi Sartika jika tidak ada kepentingan di Depok. “Jalan Dewi Sartika masih bisa dilalui, tapi akan sangat padat,” katanya.

Angkutan kota dari arah Sawangan dialihkan lewat Jalan Rambutan dan menembus Jalan Nusantara.

“Flyover” ARH

FO Arief Rahman Hakim sepanjang 1,285 kilometer dan lebar 16 meter mulai dibangun November ini dan diperkirakan beroperasi pada pertengahan tahun 2008. Proyek Departemen Pekerjaan Umum ini dibiayai Japan Bank International Corporation senilai Rp 64 miliar.

“Pembangunan FO ARH mendesak karena saat ini kemacetan lalu lintas di perlintasan KA di Jalan Arief Rahman Hakim makin parah. Ratusan angkot yang keluar dari terminal dan ngetem di tepi jalan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di jalan itu,” kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Bappeda Depok Dadang Wihana.

FO ARH harus selesai sebelum depo KRL seluas 25 hektar di Pancoran Mas beroperasi, mengingat KRL melintas setiap 2 menit. “FO ARH ini untuk melancarkan lalu lintas dari Jalan Margonda ke Jalan Nusantara,” kata Kepala Subbidang Infrastruktur Bappeda Uus Mustari. (KSP)

Raperda Bangunan Depok

DEPOK- Kasubid Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Depok Uus Mustari menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Kota Depok akan segera ditetapkan menjadi Perda. Saat ini sudah dalam pembahasan akhir DPRD. Demikian ditegaskan Uus saat dihubungi Suara Karya pada Kamis kemarin. Menurut ketentuan, masalah pendirian bangunan yang melanggar rencana induk akan dijatuhi sanksi, namun pusat-pusat perbelanjaan di kawasan Margonda Raya seperti ITC Depok dan Depok Town Square (Detos) masih beroperasi meski saluran drainasenya belum terlaksana. Raperda bangunan memiliki sanksi sebesar 10 persen dari total investasi dan sanksi pidana Rp 50 juta atau enam bulan kurungan bagi siapa pun yang melanggar. (Katharina)

8 Maret 2006

Jalan Layang Kota Depok Segera Dibangun

Suara Karya, Rabu, 8 Maret 2006

DEPOK (Suara Karya): Pemerintah Kota Depok sudah menjadwalkan pembangunan jalan layang poros Jalan Arief Rahmah Hakim, Depok. Jalan layang itu direncanakan mencapai panjang 1.300 meter dan diharapkan bisa memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas di daerah itu.

Dana untuk membangun dua jalan layang itu berasal dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan APBD Depok.

Kasubid Infrastruktur Bappeda Kota Depok Uus Mustari, kepada Suara Karya pada Selasa kemarin, mengatakan, sampai saat ini proyek jalan layang di poros Jalan Arief Rahman Hakim (ARH) itu sudah menghabiskan anggaran Pemko Depok sebesar Rp 26 miliar lebih. Dana tersebut untuk pembebasan lahan, belum termasuk biaya penggantian utilitas seperti jaringan PLN, PAM, dan telkom.

“Sebagian besar warga sekitar badan jalan itu sempat menolak ganti rugi yang ditawarkan pemkot. Padahal, ganti rugi yang ditawarkan sudah mencapai Rp 750.000 per meter. Warga minta ganti rugi dinaikkan hingga Rp 3 juta per meter, karena menurut mereka harga tanah di kawasan itu sudah mencapai Rp 4 juta per meter. Melalui tawar-menawar, akhirnya Pemkot Depok menyanggupi memberikan ganti rugi Rp 1,5 juta per meter,” kata Mustari.

Menurut Mustari, proyek jalan layang ARH kini masih dalam proses persiapan tender. Dengan demikian, pembangunan fisiknya bisa dimulai sekitar Juli 2006.

Menurut pengamatan Suara Karya di lapangan, para pemilik bangunan di sepanjang Jalan ARH yang bakal terkena lokasi proyek sudah membongkar bagian depan bangunan mereka. Bahkan, warga telah membangun bagian bangunan yang tersisa jauh lebih bagus dari bangunan aslinya.

Sebelumnya, Pemimpin Pengadaan Tanah Tata Pemerintahan Pemkot Depok Theo Da Silva menerangkan, proyek jalan layang yang akan menghubungkan Jalan Margonda Raya dengan Jalan Nusantara itu dapat mengatasi kemacetan di ruas Jalan ARH, lintasan Stasiun Kereta Api Depok Baru, dan Pasar Tradisional Kemiri Muka. Selama ini jalan tersebut selalu macet akibat penumpukan angkutan kota. Kemacetan juga diperparah oleh adanya perlintasan kereta api yang bersinggungan langsung dengan Pasar Kemiri Muka. (Khatarina)

Maret 2005

Tol Cinere-Jagorawi Akan Dibangun Sejajar Jalur Pipa Gas Alam

TEMPO Interaktif, Rabu, 02 Maret 2005 | 23:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembangunan jalan tol di Kota Depok pada 2006 akan menggusur beberapa perumahan penduduk. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Uus Mustari, menyatakan, rencana pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi akan dibuat sejajar dengan jalur pipa gas alam, tepatnya 60 meter sebelah utara jalur pipa.

Menurut Uus, jalan tol Cinere-Jagorawi ini akan memakan lahan selebar 50 meter dan panjang 14 km. Berdasarkan pengamatan Tempo, jalur tol ini akan melewati beberapa perumahan penduduk, di antaranya perumahan di Kampung Kukusan, kompleks kampus Universitas Indonesia, Perumahan Kelurahan Bakti Jaya, Kompleks Taman Duta, Kantor Lurah Cisalak, Kompleks Pertamina, dan perumahan di Jalan Anggrek.

Namun, Uus menyatakan bahwa Bappeda hanya menyiapkan rancangan dasar dengan tingkat kepastian 90%. “Yang menetapkan rancangan detilnya adalah Departemen Pekerjaan Umum,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/3).

Saat ini, proyek tol tersebut masih berada dalam proses tender. Sambil menunggu tender selesai, Departemen Pekerjaan Umum, menurut Uus, akan melakukan pemetaan dengan foto satelit untuk mengetahui lebih rinci jalur tol yang akan dibangun. “Kepastian lahan yang akan dilewati jalur tol akan diketahui setelah Departemen Pekerjaan Umum selesai melakukan penelitian,” katanya.

Hingga saat ini, Bappedda belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Mereka baru melakukan antisipasi dari segi perijinan. “Kami tidak mengeluarkan ijin bagi pengembang yang ingin membangun di daerah rencana jalur tol,” kata Uus. Ia menambahkan, bahwa pihaknya senantiasa melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

Menurut Uus, Bappeda kemungkinan besar akan ikut membebaskan sebagian kecil lahan. “Nanti tinggal hitung-hitungan. Kan untuk pemasukan kota Depok juga,” ujarnya.

Mengenai pintu masuk tol, Uus menyatakan bahwa Bappeda tidak akan merekomendasikan pintu masuk di Jalan Margonda. “Kalau dibuka, kemacetan di Margonda tidak akan teratasi, malah mungkin menjadi semakin macet,” katanya.

Untuk tol Cinere-Jagorawi, pintu masuk akan dibuat di tiga tempat, yaitu di Cinere, perempatan Jalan Raya Bogor, dan di tol Jagorawi. Sementara, tol Sawangan-TB Simatupang, mereka berencana membuat pintu tol di Sawangan, di pertemuan tol Cinere-Jagorawi dan di tol T.B. Simatupang. “Namun, tidak tertutup kemungkinan akan dibuat bukaan baru,” ujarnya menambahkan.

Desember 2004

Pemkot Depok akan Normalisasi 25 Situ

Republika, Senin, 13 Desember 2004

DEPOK – Sebagai upaya penanggulangan musibah banjir, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menormalisasi 25 buah situ.

Perbaikan 25 buah situ tersebut tidak hanya untuk kepentingan Kota Depok melainkan juga untuk kepentingan wilayah Jakarta. Itu dikemukakan oleh Ir Uus Mustari MSc, kasub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Depok, Jumat (10/12).

Tindakan normalisasi situ dirasakan penting karena kondisi daya tampungnya sudah mengalami penyusutan yang cukup parah.
“Kami akan mengadakan normalisasi 25 situ yang kondisinya paling ekstrim mengalami penyusutan,” kata Uus.

Tujuan normalisasi situ-situ tersebut, jelasnya, selain untuk menambah daya tampung, juga untuk mnengembalikan fungsi setu sebagai bagian dari sistem pengairan. Ia mengatakan sistem pengairan yang akan ditata nanti sangat siginifikan dalam pengendalian banjir.

Berdasarkan pantauannya, sebagaian besar situ-situ tersebut mengalami pendangkalan dan penyusutan luas. Untuk itulah, ungkapnya, normalisasi situ sebagai pilihan dengan melakukan pengerukan dan penataan daerah
sekitar situ.

Mengenai anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk normalisasi 25 situ tersebut, Uus mengatakan belum memiliki angka pasti. Meski demikian, ia mengatakan 3 dari 25 setu yang diprioritaskan untuk ditangani lebih dahulu membutuhkan dana sekitar Rp 25 miliar. Tiga setu tersebut, papar Uus, adalah Situ Citayam, Situ Bojong Sari dan Situ Rawa Besar.

Ia juga menambahkan bahwa pendanaan tidak hanya dibebankan kepada Pemkot Depok. Melainkan, lanjutnya, juga akan meminta bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. “Pihak yang akan merasakan benefit (manfaat) dari
normalisasi situ ini tidak hanya Depok. Tapi juga pihak Jakarta,” katanya. Musibah banjir di hilir (Jakarta), paparnya, akan dapat diminimalisasi dengan tertampungnya air di berbagai situ yang ada di Depok.

Untuk merealisasikan rencana normalisasi tersebut, Pemkot Depok tengah berusaha membangun kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesepakatan itu, jelas Uus, terkait dengan persoalan bagaimana
mengelola setu-setu tersebut agar dapat dilakukan secara bersama-sama. Sementara ini, lanjut Uus, sudah ada respon baik dari pihak Jakarta.

Mengenai perhitungan porsi pendanaan normalisasi situ tersebut, Uus mengatakan tergantung berapa persen bagian air yang dapat
ditampung. “Jadi, berapa persen yang dapat ditampung oleh setu-setu tersebut agar air tidak mengalir ke Jakarta, sebesar itu pulalah nanti
pihak DKI akan memberikan bantuan dana,” tuturnya.

Rencana normalisasi setu-setu tersebut, kata Uus, akan terealisasi dalam tahun 2005 ini. Meski demikian, ia menegaskan tergantung ketersediaan dana dan hasil kesepakatan dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilarang menyalin atau mengutip seluruh atau sebagian isi berita

Mendirikan Koperasi, Membangun Rumah Layak Huni

Pelita,

RUMAH sebagai kebutuhan utama setelah pangan menjadi sangat penting bagi masyarakat dimanapun. Karena fungsinya antara lain sebagai tempat berlindung, tempat mendidik anak-anak, dan lain sebagainya.
Berbagai upaya untuk mendapatkan rumah dilakukan oleh setiap orang. Sebagian orang membangun sendiri atau dengan menabung untuk mengumpulkan bahan bangunan sedikit demi sedikit. Dari mulai batu kali, batubata, pasir, batako, besi, kayu, semen, genteng, sampai keperluan lainnya.

Bahkan sebagian lagi ada yang mendapatkan rumah dengan membeli langsung atau kredit dari bank. Sementara rumah yang disediakan oleh pengembang dirasakan sangat mahal, terutama bagi masyarakat yang berkantung “tipis.”

Akibat sulitnya memiliki rumah, sebuah gagasan untuk mendirikan koperasi yang anggotanya warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kumuh, kemudian didirikan. Sebab, meski mereka tinggal di wilayah kumuh, rumah yang layak huni merupakan idaman bagi mereka.
Sebuah gagasan membangun rumah secara bersama, muncul ketika kesulitan warga mulai dirasakan. Maka didirikanlah sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi “Perumahan Sejahtera”, yang memfasilitasi warga untuk memiliki rumah.

Bersamaan dengan bergulirnya program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Depok, pengurus dan anggota koperasi itu berharap mendapatkan berbagai kemudahan dari pihak berwenang untuk mengatasi persoalan sulitnya memiliki rumah yang layak huni. Apalagi ada dana bantuan konstruksi yang disediakan oleh Bank Dunia, sehingga keinginan para anggota koperasi itu bisa terwujud.
***
ANAN Suhanan, sebagai penggagas koperasi itu, mengungkapkan yang terpenting untuk mewujudkan seluruh impian warga adalah kemauan anggota koperasi itu sendiri. Dan itu harus dilakukan secara bergotong-royong dan saling menyatukan keinginan.

“Warga tampaknya merespon positif dengan adanya koperasi ini untuk bisa meraih keinginan memiliki rumah sendiri. Kita berharap ada juga bantuan dan kerjasama dengan Pemkot Depok. Karena penting, kita sangat berharap bantuan itu,” katanya.

Menurut dia, saat ini akses langsung ke bank memang agak sulit bagi warga, tetapi melalui koperasi, kemungkinan “menembus” birokrasi bank bisa mereka lakukan. Karena bank tidak berhubungan langsung dengan warga, melainkan dengan koperasi. Sementara warga sebagai anggota koperasi bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan pihak bank.
Dengan adanya berbagai kendala, menurut Anan, hal itu sedang dijajaki, dan akan difasilitasi oleh Kelompok Koperasi Masyarakat (KMK) Kota Depok dan Lembaga Swadaya Koperasi (LSK) “Sejahtera”, untuk bekerjasama dengan sebuah bank.

“Sangat mungkin warga untuk mendapatkan rumah melalui koperasi, apabila pihak bank bersedia bekerjasama dalam hal penyediaan lahan,” ujarnya.

Bila hal di atas tidak bisa, ada cara yang lain dilakukan, yaitu bekerjasama dengan pemilik lahan atau pemerintah setempat menyediakan lahannya.
“Pemerintah menyediakan lahan, sementara kontruksinya dari Bina Lembaga Masyarakat (BLM) Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Toh lahan itu tidak gratis diberikan warga,” ungkapnya.

Dikatakannya, persoalan kerjasama dengan pemilik lahan bisa dilakukan, asalkan mekanisme dan aturan mainnya dapat dibuat dan disepakati bersama. “Berbagai cara sedang dijajaki, termasuk menghubungi para pemilik lahan. Siapa yang bisa diajak kerjasama untuk itu,” katanya.
***

KEPALA Kantor Koperasi dan UKM Kota Depok, Rahmat Subagyo, yang diundang pada acara rapat anggota Koperasi “Perumahan Sejahtera”, mengatakan upaya Koperasi “Perumahan Sejahtera”, sangat bagus dan pihaknya menyambut baik berdirinya koperasi itu.

Ir Uus Mustari, dari Bappeda Kota Depok, juga mengatakan pemerintah merespon baik keinginan warga untuk mendapatkan perumahan yang layak. “Sebagai inisiatif warga untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah akan mendukung koperasi itu,” katanya.

Anan mengatakan bagi warga yang tak mampu, pilihan tinggal di kawasan kumuh, liar atau ilegal, bukan karena “keterpaksaan” semata; tetapi juga merupakan “strategi” bertahan hidup di tengah-tengah pusaran kota yang tidak bersahabat terhadap mereka.

Maka pada saat itu rintisan untuk membentuk koperasi dimulai dengan mengadakan pertemuan warga yang difasilitasi LSK, 25 April 2004. Dalam forum itu dicapai kesepakatan, pembentukan kelembagaan koperasi, sebagai wadah untuk mendapatkan tempat yang layak bagi “kaum miskin.” Koperasi itu, kini anggotanya sebanyak 50 orang, di antaranya warga dari sekitar Situ Rawa Besar.

Diakui Anan Suhanan, awalnya gagasan yang dilontarkan memang tidak begitu langsung mendapatkan sambutan dari masyarakat. Tetapi setelah gagasan itu dinilai masuk akal, warga kemudian meresponnya. Salah satu kegiatan yang sudah berjalan dan bersifat jangka panjang, adalah menyelenggarakan tabungan kelompok yang dikelola setiap KSM, yang nantinya diorientasikan sebagai tabungan perumahan.

Dalam konteks itu, katanya, Koperasi “Perumahan Sejahtera” akan melakukan kegiatan menabung untuk masa depan. Tabungan itu sendiri dilakukan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Tergantung kesepakatan kelompok dan kemampuan anggota.

“Dengan cara begini, mungkin kita, warga kumuh bisa memiliki rumah yang layak. Dan itu harus dilakukan agar kelak, impian rumah itu bisa terwujud. Paling tidak, kami, atau saya bisa seperti orang kota, yang punya rumah besar,” kata Juari, anggota koperasi yang mengaku miskin sejak lahir.(nazar husain)

Kasus Peternakan Indocentral

Kepada Yth,
Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara No : 41/ G/2007/PTUN-BDG
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Jl. Pangeran Diponegoro No. 34
BANDUNG

Perihal : KONKLUSI PENGGUGAT

Dengan hormat,

Perkenankanlah Para Penggugat mengajukan Konklusi sebagai berikut :

Mula-mula ijinkanlah Para Penggugat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan penuh kesabaran serta integritas yang tinggi dengan telah memperhatikan poin demi poin dalil gugatan penggugat, kata demi kata keterangan yang disampaikan para saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat begitu juga Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Tergugat dan Saksi-Saksi yang mereka ajukan hingga diajukannya konklusi ini, demi mendapatkan keadaan yang terang dari suatu perkara sehingga mendapatkan suatu Putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim yang Mulia
Para Penggugat sangat prihatin dengan kondisi pertanian di Indonesia, dimana produk pertanian tidak lagi banyak yang dipenuhi dari Dalam Negeri, beras kita didatangkan dari Vietnam, daging sapi dari Australia, dan nantinya Telur Ayam entah didatangkan dari Negara mana.

Para Penggugat adalah pengusaha yang menanamkan modal (investasinya) dalam bidang agrobisnis (pertanian) i.c lebih spesifik lagi dalam bidang peternakan di wilayah Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebelumnya termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bogor. Namun oleh karena perkembangan penduduk di wilayah tersebut, Tergugat membuat suatu keputusan yang merugikan pihak Para Penggugat yang pada pokoknya tidak lagi berkenan untuk memperpanjang usaha peternakan Penggugat yang dimulai dari tidak diperpanjangnya ijin gangguan dan berlanjut pada tidak diperpanjangnya ijin usaha peternakan.

Berbagai alasan mulai dicari-cari, Perda RTRW Kota Depok Tahun 2000-2010 mulai dikotak-katik untuk mendapatkan alasan pembenar, warga sekitar diprovokasi supaya menolak keberadaan Peternakan Indocentral. Namun dalam persidangan jelas terungkap bahwa Perda RTRW masih dibolehkan adanya usaha peternakan di Kelurahan Sukatani dan provokatornya ternyata adalah seorang yang juga pernah punya peternakan ayam yang iri dan dengki akan keberadaan Peternakan Para Penggugat.

Majelis Hakim yang Mulia

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juni 2007 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis. Dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2007 yang pada pokoknya adalah menolak Gugatan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Agustus 2007 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Agustus 2007 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis.

Bahwa atas permohonan Penundaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2007 dan telah mengeluarkan Penetapan Penundaan yang isinya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis;

Bahwa setelah proses jawab menjawab selesai maka kemudian diajukan proses pembuktian baik dengan Surat, keterangan Saksi, Keterangan Ahli;

Bahwa sebelum Penggugat membahas Pokok Perkara terlebih dahulu Penggugat membahas Dalil-Dalil Eksepsi Tergugat;

PEMBAHASAN ATAS DALIL EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa dalil Jawaban Tergugat adalah menyangkut Surat Kuasa Penggugat yang dikatakan tidak sah dengan alasan Materai Tempel yang digunakan dalam Surat Kuasa tersebut sudah tidak berlaku.

Bahwa menurut Marihot Pahala Siahaan, dalam bukunya “Bea Materai di Indonesia” Penerbit PT. Rajagrafindo Persada Jakarta Jakarta 2006 hal. 6 mengatakan bahwa Bea Materai adalah Pajak yang dipungut dari rakyat untuk keperluan membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang menyatakan : “Dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini”

Bahwa terhadap dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar maka menurut Pasal 8 UU No. 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai menyatakan :

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melunasi Bea Materai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian.

Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai menyatakan :

“Untuk melunasi Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemateraian kemudian (nazegeling)”

Bahwa tata cara pemataraian kemudian telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang menyatakan :

Pemateraian kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Bea Materai tersebut, Menteri Keuangan RI telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 476/KMK.03/2002 tanggal 19 Nopember 2002 tentang Pelunasan Bea Materai dengan cara Pemateraian Kemudian, dalam Pasal 1 menyatakan:

Pemateraian kemudian dilakukan atas :
a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan.
b. Dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
c. Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 476/KMK.03/2002 tanggal 19 Nopember 2002 tentang Pelunasan Bea Materai dengan cara Pemateraian Kemudian menyatakan :

(1) Pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan menggunakan :
a. Materai Tempel atau
b. Surat Setoran Pajak

(2) Pemateraian kemudian dengan menggunakan Materai Tempel atau Surat Setoran Pajak harus disahkan oleh Pejabat Pos.

Dengan demikian kewajiban Para Penggugat menurut ketentuan tersebut diatas adalah melunasi Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya dengan cara melakukan pemateraian kemudian (nazegeling) dengan menggunakan Materai Tempel atau Surat Setoran Pajak.

Bahwa keabsahan Surat Kuasa bukan dinilai dari tidak atau kurang bayarnya bea materai. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 26 Mei 2007 adalah Surat Kuasa yang sah dimana menurut Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan : Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Bahwa karena Surat Kuasa merupakan suatu persetujuan maka syarat sahnya adalah mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Bahwa semua rumusan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi dalam Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 26 Mei 2007 sehingga, Surat Kuasa Para Penggugat tersebut adalah sah.

Bahwa lagi pula Pasal 57 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pemberian kuasa tidak hanya dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus melainkan dapat juga dilakukan secara lisan di persidangan, sehingga seorang Kuasa dalam menjalankan suatu acara di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak harus dilengkapi dengan Surat Kuasa akan tetapi dapat didasarkan pada pemberian kuasa secara lisan di depan persidangan.
Dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa Dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Tentang Dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalah sudah jelas yaitu Surat Tergugat Nomor: 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 tentang Kepastian Usaha Peternakan di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis.

Bahwa Surat No. 503/53-Perindag tanggal 1 Februari 2007 Perihal Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok bukan merupakan objek gugatan karena Surat tersebut sudah dianulir dengan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Nomor : 503/129-Perindag tanggal 13 Maret 2007 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Masalah Peternakan Ayam di Sukatani

Bahwa isi surat tersebut memberikan kelonggaran mengenai penutupan peternakan Para Penggugat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun dimana Surat tersebut merupakan respon atas Surat Para Penggugat tertanggal 7 Maret 2007 perihal Kepastian Usaha Keberlangsungan Usaha Peternakan Ayam Petelor ex Indocentral. Namun ternyata Tergugat tidak memperhatikan Laporan Hasil Rapat Koordinasi yang sudah dibahas secara objektif tersebut, akan tetapi Tergugat justru telah membuat pertimbangan yang subjektif dan sangat tidak rasional dengan cara mengeluarkan Surat Nomor: 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 tentang Kepastian Usaha Peternakan di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis yang sekarang menjadi objek gugatan.

Bahwa dengan demikian objek gugatan Para Penggugat sudah tepat karena Para Penggugat tidak perlu mengajukan keberatan terhadap Surat No. 503/53-Perindag tanggal 1 Februari 2007 Perihal Izin Gangguan dan tidak perlu menjadikannya sebagai objek gugatan dalam perkara aquo.
Dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa dalil Eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Tentang Dalil Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Para Penggugat salah Pihak

Bahwa Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan aquo adalah sudah tepat yaitu Walikota Depok bukan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok karena jika Tergugat benar telah mendelegasikan wewenangnya dalam penerbitan izin maupun penolakan ijin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 33 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Gangguan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok seharusnya Tergugat tidak perlu mengeluarkan Surat Nomor: 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 tentang Kepastian Usaha Peternakan di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis, cukup memberikan Disposisi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok untuk mengeluarkan Surat Perpanjangan Izin Gangguan, ataupun setidak tidaknya memberikan Surat Ijin Bersyarat kepada Para Penggugat..

Namun ternyata Tergugat sendiri telah mengesampingkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 33 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Gangguan sebenarnya kewenangannya telah didelegasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok dengan cara mengeluarkan Surat Nomor: 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 tentang Kepastian Usaha Peternakan di Kelurahan Sukatani Kec. Cimanggis yang akibat hukumnya sangat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat harus menarik Tergugat sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara aquo.

Dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak.

TENTANG PENUNDAAN

Bahwa Tergugat juga mempermasalahkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 41/G/Pen/2007/PTUN-Bdg tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan petitum Dalam Penundaan, hal ini disebabkan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tergugat tersebut tetap dilaksanakan karena tidak mungkin Para Penggugat menghentikan usaha peternakan dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan mengingat Para Penggugat harus mencari lahan pengganti (relokasi), membangun kandang untuk 130.000 (seratus tiga puluh ribu) ekor ayam dan memputuskan hubungan kerja (PHK) 138 (seratus tiga puluh delapan) karyawan yang tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru.

Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 41/G/Pen/2007/PTUN-Bdg tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus dipertahankan sampai perkara aquo mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan ini menyimpulkan proses persidangan peradilan Tata Usaha Negara yang masuk pada pemeriksaan Pokok perkara sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI

A. PENGAKUAN PARA PIHAK

Bahwa Tergugat pada Jawabannya tertanggal 23 Juli 2007 serta Dupliknya tertanggal 20 Agustus 2007 telah membenarkan hal-hal sebagai berikut :
– Bahwa Tergugat tidak membantah dan mengakui telah mengeluarkan Surat No. 500/629/Ek-Huk perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis tanggal 16 Meri 2007;
– Bahwa Tergugat tidak membantah pernah mengeluarkan statment di Surat Kabar Depok News yang menyatakan bahwa Izin HO Peternakan Ayam jangan dipersulit;
– Tergugat tidak membantah bahkan mengakui didalam Dupliknya bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok telah mengeluarkan Surat Nomor 503/129-Perindag tanggal 13 Maret 2007 perihal Laporan Hasil Koordinasi Masalah Peternakan Ayam di Sukatani dengan kesimpulan sebagai berikut:
– Penutupan tetap segera dilaksanakan dengan alternatif jangka waktu 3 tahun;
– Penutupan dengan cara memasang papan plang dengan tulisan proses pengawasan pemerintah Kota Depok dan Dilarang Memasukkan Ayam Baru)
– Sebelum Penutupan Dinas Pertanian akan mengundang terlebih dahulu pihak Pengusaha;
– Surat-surat ijin tidak diterbitkan selama proses pengawasan;
– Polres dan kejaksaan diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah ini sesuai bidang masing-masing;

Bahwa dengan demikian berdasarkan adagium pengakuan dari Tergugat tersebut karena dilakukan di muka hakim, maka pengakuan tersebut memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraa yang khusus dikuasakan untuk itu. Dan dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti yang lain.

B. BUKTI SURAT

Bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat Sebagai berikut :

BUKTI P-1 Surat Walikota Depok No. 500/629/Ek-Huk tertanggal 16 Mei 2007 Perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis.

BUKTI P-2 Peraturan Daerah Kota Depok No. 12 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010.

BUKTI P-3 Kliping Tabloid Depok News Edisi V/TH:II, 12-22 September 2006 Judul : Walikota Depok H. Nurmahmudi: Izin HO Pengelola Ternak Ayam Jangan Dipersulit

BUKTI P-4 Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peternakan Ayam Ex. Indosentral tertanggal 15 Juni 2006

BUKTI P-5 Surat Perjanjian Kerja Sama No. 022.1/K.13.9/PG/2006 antara Pemilik Peternakan Ex. Indocentral dengan Wakil Kepala LPPM IPB tentang Peyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peternakan Ex Indocentral Cimanggis Depok tanggal 14 April 2006.

BUKTI P-6 Surat Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kota Depok No. 660.1/830-DKLH tanggal 19 Juli 2006 Perihal Pembahasan Dokumen UKL-UPL yang isinya menerangkan bahwa Pembahasan Dokumen UKL-UPL tidak dapat dilaksanakan.

BUKTI P-7 Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 06/I/P/80 tanggal 9 April 1980 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor atas nama Tjie Tiaw Ping.

BUKTI P-8 Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 113/I/P/85 tanggal 14 Juni 1985 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor atas nama Sariwati Halim.

BUKTI P-9 Tanda Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Nomor : 503/237/STDU/HO/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama TJIE KIAN KING.

BUKTI P-10 Tanda Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Nomor : 503/238/STDU/HO/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama SARIWATI HALIM.

BUKTI P-11 Tanda Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Nomor : 503/239/STDU/HO/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama TEDDY IRAWAN yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok.

BUKTI P-12 Tanda Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Nomor : 503/240/STDU/HO/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama IRAYADI HARTONO yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok.

BUKTI P-13 Tanda Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Nomor : 503/243/STDU/HO/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama HUMIWATI yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok
.

BUKTI P-14 Tanda Pendaftaran Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503.524.1/STDU-18/HO/EK/1998 tanggal 8 Oktober 1998 atas nama IRYADI HARTONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BUKTI P-15 Tanda Pendaftaran Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503.524.1/STDU-19/HO/EK/1998 tanggal 8 Oktober 1998 atas nama TJIE KIAN KING yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BUKTI P-16 Tanda Pendaftaran Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503.524.1/STDU-20/HO/EK/1998 tanggal 8 Oktober 1998 atas nama SARIWATI HALIM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BUKTI P-17 Tanda Pendaftaran Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503.524.1/STDU-22/HO/EK/1998 tanggal 8 Oktober 1998 atas nama TEDDY IRAWAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BUKTI P-18 Tanda Pendaftaran Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor : 503.524.1/STDU-23/HO/EK/1998 tanggal 8 Oktober 1998 atas nama HUMIWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BUKTI P-19 Izin Usaha Peternakan Nomor : 524/61/Diperta tanggal 5 Februari 2004 atas nama TJIE KIAN KING yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Depok.

BUKTI P-20 Izin Usaha Peternakan Nomor : 524/62/Diperta tanggal 5 Februari 2004 atas nama SARIWATI HALIM yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Depok.

BUKTI P-21 Izin Usaha Peternakan Nomor : 524/63/Diperta tanggal 5 Februari 2004 atas nama IRYADI HARTONO yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Depok.

BUKTI P-22 Izin Usaha Peternakan Nomor : 524/64/Diperta tanggal 5 Februari 2004 atas nama HUMIWATI yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Depok.

BUKTI P-23 Izin Usaha Peternakan Nomor : 524/65/Diperta tanggal 5 Februari 2004 atas nama TEDDY IRAWAN yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Depok.

BUKTI P-24 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Nomor : 524/1645-Perek/98, tanggal 26 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atas nama TEDDY IRAWAN.

BUKTI P-25 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Nomor : 524/1646-Perek/98, tanggal 26 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atas nama IRAYADI HARTONO.

BUKTI P-26 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Nomor : 524/1647-Perek/98, tanggal 26 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atas nama SARIWATI HALIM.

BUKTI P-27 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Nomor : 524/1648-Perek/98, tanggal 26 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atas nama HUMIWATI.

BUKTI P-28 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Nomor : 524/1649-Perek/98, tanggal 26 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atas nama TJIE KIAN KING.

BUKTI P-29 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 476/KMK.03/2002 tanggal 19 Nopember 2002 tentang PELUNASAN MATERAI DENGAN CARA PEMATERAIAN KEMUDIAN.

BUKTI P-30 Sertipikat Nomor : LT-405-408 Tentang Laporan Tes Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Terpadu Institut Pertanian Bogor tanggal 6 Juni 2006.

BUKTI P-31 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua RW 04, Ketua RW. 08 dan Ketua RW O10 Kelurahan Sukatani tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pernyataan Keluar dari Forum Anti Peternakan Ayam (FAPA)
BUKTI P-32 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Ayam atas nama TEDDY IRAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 1983.

BUKTI P-33 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Ayam atas nama SARIWATI HALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 1983.

BUKTI P-34 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Ayam atas nama IRIYADI HARTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 1983.

BUKTI P-35 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Ayam atas nama TJIE KIAN KING yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 1983.

BUKTI P-36 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Ayam atas nama HUMIWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor tertanggal 26 Oktober 1983.

BUKTI P-37 Tanda Terima Surat Permohonan Perpanjangan Izin Gangguan dilampiri dengan Foto copy KTP, Izin Tetangga dan Izin-Izin sebelumnya.

BUKTI P-38 Putusan Mahkamah Agung RI No. 11 K/TUN/1992 tanggal 3 Pebruari 1994 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut : walaupun Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibarengi dengan sanksi batal, namun sanksi tersebut TIDAK OTOMATIS BERLAKU, Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan masih harus memperlakukan kebatalannya itu SECARA EKSPLISIT juga SECARA TERTULIS karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan secara tertulis.

BUKTI P-39 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang menerangkan bahwa Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. (vide: Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, pada Bab II tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan angka 2 huruf c)

BUKTI P-40 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 1994 Tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dimana diterangkan bahwa UKL-UPL bukan merupakan bagian AMDAL oleh sebab itu tidak dinilai oleh Komisi AMDAL. (vide : Lampiran Bab A angka 1)

C. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh dari : keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu : BAPAK H. ANIPAN SUPANDI, BAPAK JUNAIDI, BAPAK RAHARJO, BAPAK RUSMIN, BAPAK ANTON RAHIM, BAPAK UGI SUGIARTO;

Bahwa selain dari pada itu fakta-fakta hukum (judex faxie) juga diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu : BAPAK HUSAINI, BAPAK BANIN, BAPAK M.IKHSAN, BAPAK H.M.NASIR HASYIM, BAPAK Ir. UUS MUSTARI, IBU KANIA WIJAYA;

1.1. Keterangan saksi-saksi Penggugat :

1.1.1. Saksi BAPAK H. ANIPAN SUPANDI dibawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi mengetahui tentang kontribusi yang diberikan oleh Peternakan ayam Indocentral kepada masyarakat adalah adanya pengerasan jalan dan penerangn listik yang disediakan oleh pihak PT.INDOCENTRAL;

– Bahwa Saksi mengetahui pihak Indocentral menjual telur kepada masyarakat disekitar perternakan dengan harga dibawah pasar;

– Bahwa Saksi mengetahui adanya pro dan kontra terhadap peternakan, akan tetapi masyarakat yang bersentuhan dengan peternakan tesebut banyak yang mendukung, dengan tetap beropeasinya peternakan tersebut;

– Bahwa Saksi mengetahui ada aksi demo dipeternakan, yang mana demo tersebut dilakukan oleh masyaakat yang kontra dengan peternakan yang di gerakan oleh salah satu LSM, yang diketahui bernama FAPA yang diketuai oleh Husaini;

– Bahwa saksi mengetahui tenaga kerja yang dipekejakan dipetenakan tesebut 60 % (enam puluh persen) penduduk setempat dan 40 % masyarakat pendatang yng telah membaur dengn masyarakat setempat;

1.1.2. Saksi BAPAK JUNAIDI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi mengakui bahwa bau yang diakibatkan oleh peternkan tesebut meupakn bau temporer yang mana bau tersebut timbul pda saat kotoran diangkat kedalam truck;

– Bahwa Saksi sejak dari lahir sudah tinggal disebelah peternakan tesebut;

– Bahwa Saksi mengetahui petenakan tersebut sangat responsif terhadap masyarakat disekitar dengan cara memberikan bantuan secara matereil;

– Bahwa Saksi mengetahui pihak peternakan memberikan telor secara gratis kepada masyarakat pada saat-saat tertentu;

– Bahwa Saksi pernah disuruh Ketua RT Bp.Husaini untuk menandatangani surat untuk menolak keberadaan peternakan, akan tetapi saksi menolak;

– Bahwa saksi mengetahui ada kemungkinan bau yang timbul berasal dari sampah liar yang dibuang oleh masyarakat disekitar peternakan;

1.1.3. Saksi BAPAK RAHARJO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi mengetahui Ijin Peternakan berakhir tanggal 8 Juli 2007;

– Bahwa Saksi mengetahui bahwa DIPERINDAG kota Depok menjanjikn akan diberikan perpanjangan ijin HO, dan formulir perpanjangan tersebut diantar secara langsung oleh pegawai Disperindag tersebut dan memerintahkan untuk membuat UKL-UPL dari IPB;

– Bahwa saksi menghadiri rapat koordinasi dengan Ibu Sekda yang hasilnya memberitahukan bahwa ijin peternakan tersebut masih layak untuk diperpanjang sesuai dengn Perda 12/2001

– Bahwa saksi langsung mengurus syarat-syarat yng dibutuhkan oleh Disperindag, akan tetapi setellah syaratnya lengkap Disperindag tidak mau memberikan perpanjangan ijin HO, dengan alasan ada masyarakat yang tidak setuju akan keberadaan peternakan;

– Bahwa Saksi mengetahui adanya dukungan sepenuhnya dari warga setempat terhadap berdirinya peternakan tersebut;

– Bahwa Saksi mengetahui danya anggaran dana untuk upaya Risiko peternakan pada saat musim hujan utuk mengantisifasi banyaknya lalat dengan cara penyemprotan secara terus menerus, untuk bau digunakan microcif;

1.1.4. Saksi BAPAK RUSMIN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi mengakui bahwa bau yang diakibatkan oleh peternakan tesebut merupakan bau temporer yang mana bau tersebut timbul pda saat kotoran dingkt kedalam truck;

– Bahwa Saksi mengetahui petenakan tersebut sangat responsif terhadap masyarakt disekitar dengan cara memberikan bantuan secara matereil;

– Bahwa Saksi mengetahui petenakan tersebut sangat responsif terhadap masyarakat disekitar dengan cara memberikan bantuan secara matereil;

– Bahwa Saksi mempunyai keinginan peternakan tersebut tetap eksis dan berjalan, dikarenakan peternakan tersebut mempunyai karyawan dan sangat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar yang mempunyai warung;

1.1.5. Saksi BAPAK ANTON RAHIM, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Saksi mengetahui ada aksi demo dipeternakan, yang mana demo tersebut dilakukan oleh masyaakat yang kontra dengan peternakan yang di gerakan oleh salah satu LSM, yang diketahu bernama FAPA yang diketuai oleh Husaini;
– Bahwa saksi mengetahui tenaga kerja yang dipekejakan dipetenakan tesebut 60 % (enam puluh persen) penduduk setempat dan 40 % masyarakat pendatang yng telah membaur dengn masyarakat setempat;

– Bahwa saksi pernah didatangi oleh Bp.Husaini dengan cara intimidasi akn membakar peternakan apabila tidak menandatangni surat keberatan akan keberadaan peternakan;

– Bahwa Saksi dipaksa untuk menandatangani Surat keberatan atas adanya peternakan dan akan dijanjikan Portal yang menutup akses jalan diperumahan DEPPEN akan dibuka oleh Bapak Husaini;

1.1.6. Saksi BAPAK UGI SUGIARTO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengetahui Desa Suka Tani peruntukan utamanya adalah pertanian sesuai dengan Perda No.12/2001;

– Bahwa saksi mengatakan tentang pemahaman Perda harus secara utuh dan dalam penerapan dan pembacaannya;

– Bahwa saksi mengetahui perbedaan tentang pertanian perkotaan dan pedesaan adalah tidak ada, dikarenakan sama-sama berbentuk pertanian;

– Bahwa saksi mengatakan lampiran kedua tentang pemamfaatan/peta tata ruang tidak bisa digunakan untuk pada tahun 2007, dikarenakan peta tersebut diperuntukan pada tahun 2010, sesuai dengan Pasal 15 (2) Perda No. 12/2001;

– Bahwa saksi mengetahui klasifikasi peta Rencana Penggunaan Lahan (kepadatan Rendah) belum ada perubahan didalam Perda 12/2001 karena harus ada revisi atau pembekuan Perda 12/2001 didalam rapat komisi DPRD Depok;

1.2. Keterangan saksi Tergugat :

1.2.1. Saksi BAPAK HUSAINI, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengakui pernah mempunyai peternakan ayam disebelah PT.INDOSENTAL;

– Bahwa saksi membenarkan pernah mengantarkan surat pernyataan untuk menutup peternakan kepada PT. INDOCENTRAL, yang memnerima surat tersebut adalah Bapak Rudy;

– Bahwa saksi pernah melihat Perda 12/2001 yang diperlihatkan oleh Anggota DPRD kota Depok, dan saksi mengakui bahwa Perda tersebut masih berlaku dan membenarkan adanya peternakan dilokasi tersebut;
– Bahwa saksi mengetahui peternakan Indocentral mempunyai ijin;

– Bahwa saksi mengakui sebagai penggerak massa,dalam kapasitasnya sebagai Ketua FAPA, disebabkan pihak peternakan tidak mau diajak kompromi;

1.2.2. Saksi BAPAK BANIN, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa keterangan saksi tidak bisa didengarkan karena tidak mengetahui pokok perkara;

1.2.3. Saksi BAPAK M.IKHSAN, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa menurut keterangan saksi PT.Indicentral tidak pernah memberikan bantuan kepada masyarakat;

– Bahwa saksi tinggal di daerah Suka Tani sejak tahun 2000;

1.2.4. Saksi BAPAK H. M. NASIR HASYIM, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengakui adanya tempat pembuangan sampah yang bersebelahan langsung dengan perumahan DEPPEN;
– Bahwa saksi membenarkan adanya masyarakat yang membuang sampah dijalan dan dekat dengan peternakan;

– Bahwa saksi tidak bisa mengetahui apakah bau busuk dihasilkan oleh peternakan atau dari tempat pembuangan sampah atau dari sampah liar yang dibuang oleh masyarakat setempat;

1.2.5. Saksi Bapak Ir. UUS MUSTARI, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengakui Perda No. 12/2001, masih layak diperuntukkan untuk peternakan karena didalam Rencana Penggunaan Lahan , desa Suka Tani masih kepadatan Rendah;

– Bahwa saksi mengakui tidak terpenuhinya aspek sosial ekonomi hanyalah sekedar indikasi;

– Bahwa saksi mengakui bahwa penerapan katagori Kepadatan Sedang di Desa Suka Tani adalah merupakan Rencana Tata Ruang 2010;

1.2.6. Saksi Ibu KANIA WIJAYA, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengakui pernah datang dan memasuki peternakan tanpa adanya Surat Pemberitahuan dan Ijin dari peternakan, dan saksi mengakui bahwa pada saat itu kondisi kandang peternakan bersih dan tidak menimbulkan bau serta tidak ada lalat;

– Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui bahwa dasar tidak dibahasnya UKL-UPL disebabkan oleh adanya informasi dari DISTAKOTBANG tentang perihal adanya tidak kesesuaian dengan Tata Ruang, dalam hal ini saksi tidak melakukan pengecekan terhadap isi PERDA yang sebenarnya, dan saksi sangat mempercayai informasi tersebut;

– Bahwa saksi mengakui UKL-UPL tidak ditindak lanjuti disebabkan oleh adanya gejolak masyarakat yang hanya berdasarkan informasi dan Surat camat tanpa melakukan pengecakan secara langsung kelokasi peternakan, serta informasi tersebut menjadi dasar saksi mengeluarkan suatu keputusan;

– Bahwa menurut keterangan saksi, bahwa pertanian Perkotaan dan Pertanian Pedesaan adalah berbeda;

– Bahwa saksi sangat meragukan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Saksi Ahli dan sangat meragukan Kapabilitas dari Saksi Ahli dalam hal penyusunan UKL-UPL;

D. KETERANGAN AHLI

1.3. Keterangan saksi Ahli :

1.3.1. Saksi BAPAK TIMBUL HALOMOAN GULTOM Msi , di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Ahli telah melakukan observasi kepeternakan lebih dari 5 kali;

– Bahwa dari hasil observasi yang dilakukukan Ahli tersebut vegetasi yang dihasilkan oleh peternakan termasuk klasifikasi baik;

– Bahwa Ahli mengatakan belum ada standart baku mutunya, untuk mengetahui tentang jumlah lalat;

– Bahwa Ahli mengatakan diluar kandang atau disekitar kandang lalt sudah sudah membentuk habitat tersendiri;

– Bahwa untuk mengatasi lalat dapt digunakan dengan teknologi dan peternakan Indocentral telah melakukan teknologi tersebut dengan cara penyemprotan kandang secara berkala;

– Bahwa kualitas udara didalam dan diluar peternakan masih berada dibawah baku mutu untuk udara embien;

– Untuk penyususan UKL-UPL ada aturan hukumnya yaitu PP 41/1999;

– Bahwa pada saat ahli melakukan observasi peneliti tidak harus didampingi oleh instansi manapun;

– Bahwa menurut Ahli Dokumen UKL-UPL masih bisa direvisi sesuai dengan permintaan PEMKOT Depok;

1.3.2. Saksi BAPAK IR.WITONO , di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa menurut Ahli, dampak positif peternakan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar, dengan membuka lapangan kerja untuk masyarakat;

– Bahwa menurut Ahli, dengan adanya peternakan tersebut sangat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kota Depok dengan penerimaan pajak penghasilan;

– Bahwa menurut Ahli, hasil observasi sudah dituangkan dalam bentuk UKL-UPL dan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok;

– Bahwa menurut Ahli, Ahli telah melakukan interview langsung kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan peternakan, dan hasilnya masyarakat ada yang pro dan kontra berimbang;

– Bahwa menurut Ahli, dalam UKL-UPL selain merupakan informasi mengenai kegiatan usaha tersebut, juga ada solusi yang dijalankan oleh peternakan, sehingga adanya laporan kegiatan per 6 (enam) bulan sekali;

1.3.3. Saksi BAPAK IR.M. FAISAL MM , di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa menurut Ahli, untuk pembuatan UKL-UPL LPPM mempunyai kewenangan untuk menyusun;

– Bahwa menurut Ahli, pembuatan UKL-UPL haruslah disusun oleh orang yang mempunyai kompetensi dibidang masing-masing;

– Bahwa menurut Ahli, observasi yang dilakukannya memakan waktu 1 bulan lamanya;

– Bahwa menurut ahli observasi dilakukan sesuai dengan kajian biologi, dan UKL-UPL merupakan dokumen untuk kegiatan yang mempunyai dampak yang tidak penting, serta UKL-UPL hanyalah bersifat Rekomendasi yang berisi tentang informasi terhadap suatu kegiatan, yang berpotensi menyebabkan pencemaran, disertai dengan solusi yang harus dilakukan oleh pemrakarsa UKL-UPL, dalam bentuk pelaporan secara berkala setiap enam bulan sekali;

– Bahwa menurut Ahli, Ahli hanyalah memberikan hasil observasi lapangan, sesuai dengan keadaan dilapangan dan apabila ada keberatan-keberatan dari pihak Pemkot, mengenai tata cara penyusunan UKL-UPL dapat diajukan keberatan pada saat di uji di depan tim penilai, dan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan dari Pemkot;

1.3.4. Saksi BAPAK IR. SALUNDIK Msi , di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa menurut Ahli, pengelolaan limbah ayam yang dilakukan PT.INDOCENTRAL, sangat baik dengan membuat penampungan limbah minum, dan kotoran ayam dibersihkan setiap hari ;

– Bahwa menurut Ahli, didaerah penduduk padat dapat didirikan peternakan dengan menyusun managemen yang baik, sehingga dampak lingkungan dapat diatasi;

– Bahwa menurut Ahli, pembersihan kandang dilakukan setiap hari, dan limbah kotoran ayam harus dijemur dan diangkut 1 minggu sekali;

– Bahwa menurut Ahli, peternakan Indocentral masih layak untuk dipertahankan keberadaannya, karena teknologi dan teknik peternakannya sudah baik;

1.3.5. Saksi BAPAK IR. DADANG PURNAMA M.Pad , di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa menurut Ahli, AMDAL merupakan salah satu pertimbangan untuk pemberian Ijin HO, akan tetapi untuk menerbitkan ijin HO peternakan tidak diperlukan AMDAL, dengan menyusun UKL-UPL sudah cukup untuk menerbitkan ijin HO peternakan;

– Bahwa menurut Ahli, selama peternakan tidak menyalahi Tata Ruang maka ijin HO peternakan tersebut harus diproses;

– Bahwa menurut Ahli, Permasalahan yang ditimbulkan oleh peternakan bau dan lalat dan baku mutu udara dan baku mutu pembaharuan, hal ini dapat diatasi dan diantisipasi dengan teknologi yang ada;

– Bahwa menurut Ahli, setelah tata ruang sudah memenuhi syarat untuk pertanian, maka harus memenuhi perangkat lainnya, hal ini harus sesuai dengan peruntukannya;

– Bahwa menurut Ahli, penyusunan UKL-UPL, harus ada dampak fisik yang ditimbulkan oleh peternakan sesuai dengan komitmen Pengelolaan Lingkungan;

– Bahwa menurut Ahli, masyarakat yang pro dan kontra bukanlah merupakan jadi terhambatnya pengeluaran ijin, akan tetapi hal tersebut harus dicari solusi terbaik;

– Bahwa menurut Ahli, jangka waktu ijin ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan ijin tersebut berlaku untuk seterusnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.404/KPTS/01.210/6/2002;

– Bahwa menurut Ahli, permasalahan PT.INDOCENTRAL dengan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat diselesaikan dengan 2 Opsi, dipindahkan dan atau dengan dibuat teknologi, bukan dengan secara langsung melakukan penutupan terhadap peternakan;

– Bahwa menurut Ahli, kesesuaian Tata Ruang tidak mutlak diperlukan dalam penyusunan UKL-UPL dikarenakan belum ada aturan hukum yang jelas, yang harus ada kesesuaian dengan Tata Ruang menurut UU No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup, adalah Proses Penyusunan AMDAL;

E. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 adalah sebagai berikut :
a. Bahwa Peternakan Ayam berdiri sejak tahun 1979;
b. Bahwa luas peternakan ± 5,1 Ha dengan jumlah ayam jenis petelur sebanyak 130.000 ekor dengan pegawai ± 138 orang yang kebanyakan penduduk asli kampung babakan;
c. Bahwa kontribusi telor ayam setiap harinya ± 4 ton;
d. Bahwa peternakan dikelilingi oleh :
– Sebelah utara jalan Indocentral
– Sebelah Timur Kebun Kosong/Jalan Lapangan Bola Sukatani/Pemakaman Deppen HBTB Sukatani
– Sebelah Selatan Perumahan Oma Indah yang berdiri tahun 1999;
– Sebelah Barat Kampung Babakan;

II. FAKTA YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari Alat-alat bukti berupa Pengakuan para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli serta pemeriksaan setempat, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Ijin Gangguan Para Penggugat akan habis pada tanggal 8 Juli 2006 (vide Bukti P-9 sampai dengan P-13) oleh karena itu Para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2006 telah mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Gangguan HO sebagaimana Surat Tanda Terima Surat Permohonan Perpanjangan Izin Gangguan dengan dilampiri dengan Foto copy KTP, Izin Tetangga dan Izin-Izin (Bukti P-37);

2. Bahwa atas permohonan para Penggugat Penggugat tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok mengeluarkan Surat Nomor : 503/53-Perindag tertanggal 1 Februari 2007 yang isinya menolak perpanjangan ijin Gangguan;

3. Bahwa alasan ditolaknya perpanjangan ijin Gangguan adalah berdasarkan Surat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Depok Nomor : 648/1093/DTB/06 tanggal 18 September 2006 yang menyatakan bahwa Daerah Sukatani termasuk kedalam perumahan kepadatan bangunan sedang dengan KDB 45%-60% hal ini juga diterangkan saksi yang menunukkan Lampiran II Perda ;

4. Bahwa berdasarkan Lampiran VII Perda RTRW tentang Peta Rencana Intensitas Penggunaan Lahan adalah kepadatan banguna rendah dengan KDB 35% – 45 % dan ditegaskan oleh Saksi BAPAK UGI SUGIARTO bahwa lampiran II adalah Rencana pemanfaatan Ruang untuk tahun 2010, sesuai dengan pasal 15 (3) Perda No. 12/2001;

5. Bahwa dengan demikian Surat Dinas Tata Ruang Kota Depok yang menyatakan Daerah Sukatani termasuk ke dalam perumahan kepadatan bangunan sedang dengan KDB 45% – 60% adalah keliru, karena berdasar Pasal 15 ayat (3) dan lampiran II yang menjadi dasar Pemkot menolak Ijin Gangguan adalah Peta untuk rencana pemanfatan Ruang Tahun 2010 bukan untuk Tahun 2007;

6. Bahwa Dinas kebersihan dan Lingkungan Hidup menolak melakukan pembahasan Dokumen UKL-UPL dengan alasan menurut Perda RTRW Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis tidak diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan sebagaimana Surat tertanggal 19 Juli 2006;

7. Bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Perda RTRW Kelurahan Sukatani peruntukan utamanya adalah pemukiman dan pertanian sehingga pertanian masih dimungkinkan di kelurahan Sukatani, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi BAPAK UGI SUGIARTO sekalu Anggota DPRD Kota Depok sehingga Surat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup tidak beralasan dan patut dikesampingkan sebagai alat Bukti Tergugat;

8. Bahwa menurut Keterangan Saksi Ahli BAPAK IR. DADANG PURNAMA M.Pad menerangkan bahwa Dokumen UKL-UPL tidak secara tegas disyaratkan oleh UU Lingkungan Hidup harus sesuai dengan RTRW, karena yang secara ditegas disyaratkan adalah Dokumen AMDAL yang harus sesuai dengan RTRW;

9. Kemudian diterangkan lagi oleh Saksi Ahli IR. DADANG PURNAMA M.Pad bahwa selama peternakan tidak menyalahi Tata Ruang maka ijin HO peternakan tersebut harus diproses;

10. Bahwa Saksi Ahli IR. DADANG PURNAMA M.Pad menerangkan bahwa pro dan kontra bukanlah merupakan harga mati untuk ditolaknya penerbitan suatu Ijin Gangguan, akan tetapi hal tersebut dapat dikaji secara teknologi;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga pantaslah apabila gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

IV. PERMOHONAN

Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 500/629/Ek-Huk tanggal 16 Mei 2007 perihal Kepastian Usaha Peternakan Ayam di Kel. Sukatani Kec. Cimanggis.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

V. PENUTUP

Demikian disampaikan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan aquo kami ucapkan terima kasih.

Hormat Para Penggugat
Kuasa Hukumnya.

MAHMUD, SH
Bandung, 24 Oktober 2007

1 Comment »

  1. Ass. Pak uus, saya mahasiswa dari kampus Trisakti jurusan hukum, saat ini saya sedang membuat skripsi aspek tinjauan hukum pembebasan lahan dalam pembangunan fly over kota Depok, saat ini saya mengalami keterbatasan data dalam penyelesaian skripsi saya. Mohon kira saya dapat bertemu bapak dalam pendalaman materi yang bapak miliki. Mohon tinggalkan pesan dan kontak telepon bapak di email saya rizkirivai@yahoo.com . Saya amat berterima kasih jika bapak dapat mengabulkan permohonan saya.

    Comment by Tiara — August 13, 2012 @ 11:21 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: