Profil Tokoh DEPOK

Wahidah R Bulan

Wahidah R Bulan MSi

November 2008

PKS Kumpulkan Kader Lembaga Wanita

http://pksaceh.org/node/27, Fri, 07/11/2008 – 19:38

Dalam rangka konsolidasi menuju Pemilu 2009, Bidang Kewanitaan DPP PKS, Rabu(18/6) mengumpulkan kader Lembaga Kader Wanita se Banjabar(Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat).

Wahidah R Bulan, M.Si memberikan materi peta potensial pemilih perempuan.

Wahidah R Bulan, M.Si memberikan materi peta potensial pemilih perempuan.

Oktober 2008

Polemik KPU Depok, ‘Seleksi anggota dikaji ulang’

Monitor Depok, 8 Oktober 2008

MARGONDA, MONDE: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Jawa Barat menegaskan seleksi calon anggota KPU Depok harus ditinjau ulang, lantaran ditemukan adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.Sementara itu, elemen Depok yang tergabung dalam Koalisi Gugat KPU Depok, hari ini akan menggelar aksi damai menuntut pembatalan dua anggota KPU Depok yakni Yoyo Effendi dan Udi bin Muslin yang dinilai cacat hukum.Peryataan Panwaslu Jabar tersebut setelah mempelajari berkas-berkas pengaduan dan turun langsung ke Depok mengumpulkankan data-data, serta meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

“Kami sudah mengumpulkan data-data dan minta klarifikasi, kemudian mempelajarinya, dimana dalam proses seleksi calon anggota KPU Depok ditemukan adanya pelanggaran terhadap undang-undang,” ungkap Mahi M. Nikmat, anggota Panwaslu Jabar, saat dihubungi Monde, kemarin.

Dia menambahkan hasil investigasi yang dilakukan lembaganya sudah dikirim ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beberapa hari yang lalu. “Lantaran ada pelanggaran aturan, maka proses seleksi anggota KPU Depok harus ditinjau ulang,” tandasnya.

Ditanya pelanggaran apa yang dimaksud dalam proses seleksi anggota KPU Depok, Mahi menguraikan bahwa sejak dari awal proses seleksi tersebut sudah keluar dari ketentuan, terbukti munculnya dua kubu tim seleksi dengan keputusan yang berbeda. “Untuk mengambil keputusan tidak bisa oleh tiga orang, apalagi hanya berdua. Ini tidak sesuiai dengan ketentuan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mahi menjelaskan jika mengacu Pasal 15 Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2007, maka yang diajukan oleh tim seleksi ke KPU Provinsi Jabar adalah sebanyak sepuluh orang. Tapi nyatanya yang diloloskan malah 13 orang. ‘Dari nama-nama yang diusulkan kedua kubu tersebut muncul tujuh nama yang sama, tapi ada enam nama yang berbeda, sedangkan dalam Peraturan KPU 13/2007 yang diajukan hanya sepuluh orang,” katanya.

Menurutnya, ketujuh orang tersebut dinilai lebih mengakomodasi dua kubu yang berlainan itu daripada menambahnya menjadi 13 orang. Meski demikian, dalam situasi seperti ini, KPU Provinsi Jawa Barat mungkin mengambil langkah diskresi atau pengambilan keputusan diluar perudang-undangan dengan pertimbangan tertentu.

Mahi mengakui polemik seleksi anggota KPU Depok memang cukup rumit dan banyak implikasinya. Dalam hal ini, dia menyarankan sebaiknya diseleasikan melalui jalur hukum. “Lebih baik di-PTUN-kan agar masalahnya tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Wahidah R Bulan yang juga peserta seleksi calon KPU Depok bersama peserta lainnya menyatakan sudah menunjuk kuasa hukum Nasrullah Nasution, SH, untuk melayangkan gugatan hukum terhadap keputusan KPU Provinsi Jabar, sebab dalam proses seleksinya banyak kecurangan.

Wahidah mengakui untuk menganulir Udi dan Yoyo dari keanggotaan KPU Depok periode 2008-2013 yang telah dilantik itu tidak mudah. “Kami akan mem-PTUN-kannya,” tandas Wahidah yang mengatakan langkah itu dilakuakn agar warga Depok mengetahui apa yang sebebarnya terjadi di KPU Depok.

Lebih lanjut dia menilai jika memang dari awal kedua orang itu merupakan titipan yang harus diakomodasi, maka tidak perlu ada seleksi sedemikian rupa. Sebab, kata dia, proses seperti ini sangat merugikan peserta lainnya.

Batalkan keputusan

Terpisah, Koordinator Lapangan Koalisi Gugat KPU Depok, Roy Prygina, menuntut menuntut KPU Pusat membatalkan keputusan KPU Jawa Barat yang menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPU Kota Depok periode 2008-2013.

Mereka juga mendesak KPU Pusat menganulir hasil keputusan KPU Jabar yang menetapkan Udi Bin Muslih dan Yoyo Effendi, karena cacat secara hukum, meminta KPU Pusat mengambil-alih dalam pengambilan keputusan ulang menentukan calon anggota KPU Depok yang baru.

“Besok (hari ini, red) akan ada aksi damai di kantor KPU Depok menuntut pembatalan pengangkatan Udi dan Yoyo sebagai anggota KPU Depok,” ungkap Roy melalui layanan pesan pendek kepada Monde, kemarin.

Menurut Roy, keputusan KPU Jabar memenangkan Udin Bin Muslih dan Yoyo Effendi menimbulkan pertanyaan besar, karena berdasarkan rekomendasi tim seleksi anggota KPU Depok sangat kredibel dalam meloloskan 10 anggota terpilih, namun KPU Jabar, meloloskan kedua orang tersebut. “Jelas telah terjadi politik dagang sapi yang dilakukan KPUD Jabar.”

Terkait masalah ini, Yoyo Effendy di harian ini pernah menyatakan bila keputusan yang diambil KPU Jabar (penetapan lima anggota KPUD Depok) sudah cukup proporsional dan profesional, sehingga sulit untuk mencari alasan yang tepat bahwa keputusan itu dinilai cacat secara hukum. “Kalau dikatakan cacat hukum, dari mana alasannya, dan cacat yang mana. Saya kira keputusan itu sudah proporsional dan profesional,” tandas Yoyo kepada Monde kala itu.(dmr)

Polemik seleksi anggota KPU Depok, Bawaslu & KPU siap investigasi

Monitor Depok, 6 Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Pusat akan mengklarifikasi dan menurunkan tim investigasi ke Depok, terkait polemik seleksi anggota KPUD Depok yang dinilai sarat manipulasi atau kecurangan.Diakomodasinya Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok dinilai sebagai pertanda proses demokratisasi mati suri. Dengan telah ditetapkan dan dilantiknya anggota KPUD Depok periode 2008-2013, para peserta seleksi proses rekrutmen KPUD Depok yang mengikuti kegiatan hingga tahap fit and proper test di Bandung pada 18 September 2008 menyatakan menolak keputusan tersebut.Mereka adalah Wahyudin Lihawa, M Natsir, Rd. Salamun Adiningrat, Anang Rosadi, Wahidah R Bulan serta Nasrullah Nasution, SH selaku kuasa hukum.

Guna menindaklanjuti sikap tersebut, maka pada 26 September 2008 mereka telah mengirimkan berkas laporan dan beraudiensi dengan KPU Pusat dan Bawaslu.

Saat dihubungi Monde, kemarin, Wahidah R Bulan menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut, lantaran prihatin terhadap proses seleksi anggota KPU Depok yang telah merusak proses demokrasi di Depok.

“KPU Pusat dan Bawaslu sangat respons terhadap laporan kami. Mereka berjanji akan melakukan verifikasi dan menurunkan tim investigasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Depok,” ungkap Wahidah.

Dia menjelaskan penolakan terhadap dua peserta yang dilantik itu bukan atas dasar tidak lolos seleksi, tetapi ingin mendudukan persoalan secera proporsional. Pasalnya, dalam prosesnya sudah terjadi manipulasi, penyogokan hingga kebocoran soal yang harus diketahui oleh masyarakat Depok.

Jalur hukum

Wahidah mengakui untuk menganulir keanggotaan Udi dan Yoyo dari struktur KPU Depok periode 2008-2013 yang telah dilantik itu tidak mudah. Oleh sebab itu, pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum Nasrullah Nasution untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan perkara ini melalui PTUN. “Kami akan mem-PTUN-kannya,” tandas Wahidah.

Lebih lanjut dia menilai jika memang dari awal kedua orang itu merupakan titipan yang harus diakomodasi, maka tidak perlu ada seleksi sedemikian rupa. Sebab, kata dia, proses seperti ini sangat merugikan peserta lainnya.

Wahyudin Lihawa menambahkan KPU Pusat dan Bawaslu siap menindak-lanjuti laporan tersebut dan akan meminta klarifikasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat. Bawaslu menjanjikan akan menganalisis laporan paling lambat dalam lima hari kerja dan akan segera mengirimkan team untuk melakukan investigasi ke Depok.

“Jika terbukti ditemukan adanya pelanggaran, keputusan KPU Provinsi Jabar dapat diperbaiki, demikian menurut Ibu Endang Sulastri, anggota KPU Pusat yang menerima kami sebagai pelapor,” paparnya.

Mengingat dalam proses seleksi terdapat indikasi terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang peserta dan dua orang tim seleksi, maka pihaknya akan membawa perkara ini melalui jalur hukum. “Untuk itu kami telah menunjuk kuasa hukum dari Pusat Advokasi dan HAM (PAHAM) yang selanjutnya akan mendampingi kami,” tandas Wahyudin.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi tidak hanya merugikan secara materil dan nonmateril, tapi yang lebih luas lagi merugikan kepentingan masyarakat Depok pada umumnya bahkan dapat mengancam terhentinya proses demokratisasi di Depok.

Wahyudin menegaskan diakomodasi tindakan pemaksaan kehendak oleh sementara orang yang sekarang telah dilantik menjadi KPUD Depok secara tidak langsung telah mencederai proses demokratisasi di Depok, karena lembaga yang sedianya berada pada garda terdepan dalam mengawal demokrasi justru dibentuk dengan mengakomodasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis.

Meminta semua pihak untuk tidak menutup mata terhadap fakta-fakta real yang ada di lapangan yang mengindikasikan terjadinya perbagai pelanggaran dan pencideraan proses demokrasi. “Kami mengajak masyarakat Depok untuk menolak keberadaan dua orang anggota KPUD Depok yang telah melakukan cara-cara inkonstitusional demi untuk memuluskan jalan menjadi anggota KPUD Depok, dan mengawasi kinerja keduanya secara seksama,” tegasnya.(dmr/ina)

September 2008

FISIP UI Gelar Diskusi Terbatas Gagas Pemilu Bermakna

Kapanlagi.com, Minggu, 14 September 2008 18:37

Kapanlagi.com – Lab Sosio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) akan mengadakan diskusi terbatas menggagas pemilu bermakna, sebuah upaya untuk memberi kontribusi bagi terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas pada pemilu 2009.

Ketua panitia Diskusi Terbatas Menggagas Pemilu Bermakna, Wahidah R Bulan mengatakan di Depok, Minggu (14/09/08) acara tersebut bertujuan mematangkan ide-ide dasar Gagasan Gerakan Pemilu Bermakna yang bertumpu pada pemikiran pergeseran paradigma pemilu langsung, jurdil, aman, dan damai, yang hanya bertumpu pada proses Pemilu menjadi Pemilu Bermakna, yang bertumpu pada out put Pemilu dan upaya menjaga kontinuitas hasil pemilu.

“Kami berusaha memberikan kontribusi konkret komunitas intelektual dalam penyelesaian masalah bangsa, khususnya dalam meningkatkan capaian (out put) hasil pemilu 2009,” jelasnya.

Selain itu acara tersebut juga dapat meningkatkan peran intelektual sebagai pemecah masalah dengan meningkatkan kontribusi komunitas intelektual dalam penyelesaian masalah masyarakat khususnya dan masalah bangsa umumnya.

Diskusi yang akan dilaksanakan di Auditorium Asuransi Jiwa Bersama (AJB), Kamis (18/9) mulai pukul 09.00 sampai 14.00 WIB, dijadwalkan akan dibuka Menteri Negara Pemuda dan olahraga, Adhyaksa Dault, dengan pembicara Ray Rangkuti (Lingkar Madani untuk Indonesia) dengan materi bahasan Mencari Figur Pemimpin Indonesia Masa Depan.

Berikutnya, Bambang Shergy Laksmono (Dekan FISIP UI) dengan subtopik bahasan Komitmen Parpol terhadap Agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Iwan Gardono Soejatmiko (Pakar Sosiologi Politik dari Departemen Sosiologi, FISIP UI), dengan subtopik bahasan “Good Governance” Parpol dan UU Parpol (Hasil riset Lab Sosiologi FISIP UI mengenai UU Parpol).

Selanjutnya Robertus Robert (Perhimpunan Pendidikan untuk Demokrasi) subtopik bahasan Pentingnya Parpol Berideologi, dan Edy Prasetyono (Pengamat Militer dari Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI), dengan subtopik bahasan Menggagas Kelanjutan Agenda Reformasi Militer Indonesia Pasca Pemilu 2009.

Wahidah mengatakan latar belakang acara tersebut adalah karena adanya kebutuhan akan hadirnya figur pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi menyelesaikan permasalahan bangsa pasca pemilu 2009 sebagai jawaban atas problem krisis kepemimpinan berkepanjangan.

Selain itu adanya kebutuhan untuk menyinergikan program (janji kampanye) Partai Politik peserta Pemilu 2009 dengan kebutuhan riil masyarakat pemilih guna menjawab permasalahan yang ada.

Serta Adanya kebutuhan untuk tidak hanya menitik-beratkan perhatian pada proses pemilu (election process) dengan menekankan pentingnya pemilu langsung, jujur, adil, damai, dan aman; akan tetapi juga pentingnya out put pemilu berupa jaminan terjadinya perubahan dan perbaikan keadaan pasca Pemilu 2009. (kpl/lin)

September 2008

Dua versi hasil seleksi calon KPU Depok, KPU Provinsi diminta ambil alih

Monitor Depok, 10 September 2008

MARGONDA, DEPOK: Juga diakibatkan adanya perbedaan persepsi dalam metode penilaian akhir yang digunakan masing-masing. Selain nilai hasil tes tertulis, wawancara dan asesmem psikologis, kubu tim seleksi Hasan Basri menggunakan deteksi tanggap sosial dan metode matrik.

Sementara itu kubu tim seleksi Adrinof Chaniago tidak menerapkan penilaian melalui deteksi tanggap sosial dan metode matrik.

Adanya perbedaan sistem penilaian tersebut sebagai akibat dari tidak adanya titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua kubu tersebut telah mengirimkan 10 orang terbaik hasil seleksi ke KPU Provinsi Jawa Barat, dengan nama yang berbeda.

Kubu Andrinof mengirimkan 10 nama terbaik yaitu Impi Khani Badjuri, Tritjahya BW, Raden Salamun, Muh Hasan, M Natsir, Anthony C Siregar, Wahidah R Bulan, Anang Rosadi, Wahyudin Lihawa, dan Syarifuddin Achmad.

Sementara kubu Hasan Basri dan Ahmad Juliana merekomendasikan nama Anthony C Siregar, Abdul Hamid, Impi Khani Badjuri, M Natsir, Muh Hasan, Syarifuddin Achmad, Raden Salamun, Tritjahya BW, Udih bin Muslih dan Yoyo Effendi. Andrinof mengirimkan 10 nama itu pada 5 September 2008, sedangkan kubu Hasan Basri dan Ahmad Juliana, pada 7 September 2008.

Sesuai aturan

Saat dihubungi Monde, kemarin, Hasan Basri menegaskan jika tahapan seleksi dan penilaian yang dilakukan pihaknya, sudah sesuai dengan aturan yakni pasal 24 Ayat 3 UU No 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU No 13 Tahun 2007.

Dia menjelaskan dalam aturan itu disebutkan deteksi tanggap sosial berdasarkan pada surat-surat positif maupun negatif yang masuk dari perorangan maupun lembaga. “Lantaran awalnya tak ada kesepakatan jadi deteksi tanggap sosial hanya melalui surat-surat yang masuk, bukan dalam forum terbuka melalui penyampaian sejumlah pertanyaan dari pubik.”

“Sekarang kami serahkan ke KPU Provinsi Jabar untuk menentukannya. KPU Provinsi Jabar harus ambil alih,” katanya yang menyatakan tidak perlu ada pembubaran anggota melainkan diadakan seleksi ulang terhadap ke-20 orang itu dengan metode penilaian yang disepakati bersama.

Meski demikian, dia tidak berharap terjadi konflik yang melebar di internal tim seleksi. Oleh karena itu, masalah ini diserahkan ke KPU Jabar untuk mencarikan solusinya.

Sementara itu, Andrinof A Chaniago mengatakan, desakan untuk memasukkan nama calon anggota KPU Depok yang tidak lulus sepuluh besar tersebut sangat besar. “Hasan Basri yang pernah hadir di rapat pleno tapi tidak pernah mau menandatangani hasilnya,” katanya seperti ditulis Antara.

Andrinof mengatakan, tim seleksi telah bekeja dengan sungguh-sungguh dan sangat independen dalam memberikan penilaian. “Karena tidak ada kompromi dalam penilaian tersebut, kami dituduh tidak independen. Ini pemutarbalikan fakta. Merekalah yang sebenarnya memihak kepada calon anggota KPU Depok,” jelasnya.

Sebenarnya daftar nama sepuluh orang terbaik tersebut merupakan hasil penilaian yang obyektif dari lima anggota tim seleksi, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Namun, katanya, Hasan Basri dan Ahmad Juliana ingin mengubahnya dan memasukkan tiga nama “orangnya” dalam sepuluh besar tersebut, sebagai syarat agar menandatangani rapat pleno. “Ini menjadi pertanyaan, ada apa semua di balik ini, dan mencerminkan merekalah yang tidak independen karena ingin memasukkan orangnya,” katanya.(dmr/wen)

Februari 2009

PPK Madani: Berdayakan ekonomi perempuan

Monitor Depok, 29 Februari 2008

DEPOK RAYA, MONDE: Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kontribusi warga, terutama kelompok perempuan dalam pembangunan, Pusat Pengembangan Komunitas Madani, menyelenggarakan kegiatan diskusi tematik pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan di aula pertemuan Depok Town Center, kemarin Kegiatan ini menghadirkan Kabag Perekonomian, Zalfinus Irwan, anggota DPRD Depok dari Komisi C, Adriana Wirasantana itu, diikuti kaum perempuan pegiat kemasyarakatan se Kecamatan Pancoran Mas.

“Aktivitas yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan wadah pertukaran informasi dan pengetahuan dimana warga difasilitasi untuk dapat berkomunikasi dengan para pengambil keputusan (DPRD dan Pemkot) kegiatan yang digulirkan sejak setahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani, Wahidah R Bulan, selaku penyelenggara.

Selain mendapat kesempatan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat. “Peningkatan kapasitas ini penting agar warga dapat memahami masalah pembangunan dan sebagai tindak lanjut dapat ikut terlibat menyelesaikan masalah pembangunan yang ada,” kata Wahidah.

Sebagai tindak lanjutnya, sambung dia, PPK Madani akan mendampingi para peserta untuk menangkap berbagai peluang pemberdayaan ekonomi yang disampaikan nara sumber. Salah satunya program Perkasa, yakni program pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari dana APBN, khusus ditujukan kepada kelompok perempuan.

“Input dari para nara sumber juga akan digunakan para peserta sebagai bahan masukan untuk merumuskan usulan program dari kelompok perempuan pada kegiatan musrenbang kelurahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” papar Wahidah.

Januari 2008

Pemekaran kecamatan 2009, Publik Depok diabaikan

Monitor Depok, 4 Januari 2008

MARGONDA, MONDE: Kalangan stakeholders Depok di luar eksekutif dan legislatif menilai penundaan pemekaran tetap memiliki agenda setting politik tertentu. Bahkan, penundaan ini, memiliki implikasi pengabaian layanan publik…

Antropolog UI, Fikarwin, Direktur Eksekutif LSM Madani, Wahidah R Bulan, dan fungsionaris PKB Depok Mohamad Fuad, mengatakan hal itu secara terpisah, kemarin. Ketiganya diminta tanggapan terkait pelaksanaan pemekaran kecamatan yang baru dilaksanakan 2009.

Fikarwin, Doktor Antropologi UI, Fikarwin, menyatakan tertundanya rencana pemekaran hampir dipastikan terkait agenda politik legislatif dan eksekutif, termasuk orang-orang di luar struktur pemerintahan.

“Normatif itu,” katanya. Ia pun justru menyampaikan pertanyaan balik,” Apakah betul pemekaran wilayah dari enam kecamatan menjadi 11 kecamatan, untuk kepentingan masyarakat, untuk mendekatkan pelayanan. Atau ada kepentingan lain?”

Kemudian, katanya, sesuai paparan di media massa, “Perda mengenai pemekaran wilayah sudah disahkan, eksekutif menyatakan siap-siap saja, dan legislatif minta rencana tersebut diundur, bagaimana mungkin persoalan itu tak sarat nuansa politik.”

Fikarwin menambahkan biarkan saja itu ketidaksiapan parpol, terkait tak mampunya membikin struktur baru di wilayah kecamatan baru. “Tapi yang paling penting menurut saya, perhatian para penyelenggara pemerintah terhadap layanan publik harus lebih ditingkatkan….” ujar warga Jatijajar, Cimanggis ini.

Terpisah Wahidah R. Bulan Direktur Eksekutif LSM Madani saat dihubungi Monde menjelaskan pemekaran kecamatan saat ini sudah sangat dibutuhkan mengingat pelayanan publik saat ini tidak dapat maksimal karena luasnya wilayah.

“Kalau memang berkaitan dengan infrastruktur itu bisa menyusul yang penting pelayanan dulu dikedepankan,” jelasnya.

Diakuinya, pengadaan infrastruktur dan penunjang lainnya dalam waktu bersamaan bakal kesulitan. Namun, katanya, bila tanpa dibarengi kontrol publik, demi perkembangan lebih baik, maka bukan tak mungkin alasan infrastruktur bakal terus menjadi alasan atau alibi… “Dewan jangan hanya mengedepankan kepentingan politik saja dan mengabaikan kebutuhan publik,” tambah Wahidah.

Wacana pemekaran ini sudah lama digagas, katanya, bahkan saat itu mencantumkan target waktu segala.

“Sayang jika ditunda hanya kerena kepentingan politik akan tidak etis buat rakyat. Jangan sampai pelayanan publik terhambat karena kepentingan politik…”

Salah seorang fungsionaris DPC PKB Kota Depok, Mohamad Fuad, ketidaksiapan infrastruktur seharusnya tak dijadikan alas an untuk melayani kepentingan publik—lantaran mereka semua ada karena publik ada.

“Kalau alasannya masalah kesibukan Pemkot atau DPRD di tahun 2008, apa 2009 nggak lebih sibuk lagi,” kata Fuad.

Aparatur pemerintahan dan wakil rakyat di lembaga legislatif, menurut dia, mestinya memiliki kewajiban maksimal memperjuangkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan publik. Kendala maupun benturan kepentingan seharusnya bukan alasan pembuat keputusan untuk menunda apa yang sudah diwacanakan dan diharapkan publik.

“Konsekuensi Pemkot dan Dewan harus bekerja keras, berpikir keras siang dan malam itu sebenarnya sudah seharusnya terjadi ketika mereka dipercaya menjadi pilihan rakyat,” tambah Fuad.

Ia pun menengarai agenda penundaan, adalah wujud pengabaian kepentingan publik.

Sementara dikaitkan kepentingan politis, termasuk dari PKB, secara garis besar Fuad mengatakan partainya sudah mengantisipasi pemekaran kecamatan yang sudah diagendakan itu. “Jadi jangan karena kepentingan segelintir orang yang, kepentingan publik jadi terhambat,” demikian Fuad.

Menanggapi penundaan pemekaran kecamatan beberapa anggota dewan angkat bicara. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Rintisyanto dewan tidak pernah menunda pemekaran kecamatan karena memang dalam perda pelaksanaan dilakukan pada tahun 2009.

Hal yang sama diungkapkan anggota DPRD dari FPKS Kuat Sukardiono. Menurut dia, dalam perda pemekaran kecamatan pelaksanaan dilakukan ditahun 2009 sedangkan tahun 2008 untuk proses sosialisasi.

Rintis dan Kuat bersepakat permasalahan utama pemekaran kecamatan adalah persoalan kesiapan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal, sehingga dikhawatirkan nantinya akan berdampak pada pelayanan masyarakat.

“Pernyataan Khamid tidak ada dasar hukumnya, karena memang pelaksanaan dilakukan tahun 2009,” tegas Rintis.

Tapi keduanya tak menjelaskan bahwa legislatif dan eksekutif ikut menetapkan Perda pemekaran itu. Sesuai mekanisme ketatanegaraan, produk hukum di negeri ini, terutama Perda dan UU ditentukan oleh dua pilar pelaksana negara itu.

Sebelumnya, penjelasan Khamid tentang masalah penundaan atau tertundanya pemekaran itu menjawab pertanyaan wartawan (Monde, 3 Januari), terkait wacana yang berkembang sebelumnya, termasuk dari kalangan Dewan dan LSM. Saat itu, disebut-sebut mereka, pemekaran kecamatan mesti diupayakan sesegera mungkin demi layanan publik (Litbang Monde, 2007).

Saat itu, kalangan legislatif mengupayakan tahun 2008, persoalan pemekaran kecamatan diharapkan sudah bisa dituntaskan.(why/wen/mr/mas/ys)

Desember 2007

‘Peran Pemkot Depok tak jelas’

Monitor Depok, 27 Desember 2008

DEPOK, MONDE: Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Zulfadli mengatakan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dalam pelaksanaan pilkada Jabar untuk pemilihan gubernur yang digelar pada 13 April 2008 tidak jelas.

“Seharusnya Pemkot Depok bisa memberi bantuan dalam bentuk sosialisasi agar pelaksanaan pilkada tersebut berjalan lancar,” kata Zulfadli, di Depok, kemarin

Menurut dia, peran Pemkot Depok bisa dalam bentuk akomodasi yang tidak teranggarkan oleh provinsi dan dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Implementasinya bisa saja melalui Kesbang Limas, tapi ini tidak ada sama sekali,” keluhnya tulis Antara, kemarin.

Upaya sosialisasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pilkada Jabar. “Selama ini partisipasi warga sangat rendah dalam pilkada. Pada pilkada Depok jumlah golput mencapai 40%,” jelasnya.

Zulfadli menjelaskan Pilkada Jabar tidak akan menarik bagi warga Depok karena sebagian warga lebih cenderung ke Jakarta daripada ke Bandung.

“Partisipasi warga Depok lebih rendah. Mereka lebih antusias pada pemilihan gubernur Jakarta daripada gubernur Jawa Barat,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, manfaat langsung pilkada Jabar bagi warga Depok juga tidak terasa. Ini yang menyebabkan warga begitu apatis terhadap pilkada Jabar.

Lebih lanjut Zulfadli mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada surat dari KPUD Jabar bahwa perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun setelah dibentuk, aktivitas menjelang pilkada dihentikan dan hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani, Wahidah R Bulan yang mengatakan, walaupun sudah ada PPK dan PPS, namun aktifitasnya masih jauh dari memadai dan belum menyentuh kepentingan publik.

“Terutama terkait kebutuhan masyarakat akan informasi,” katanya.

Akibatnya, katanya, banyak warga yang tidak tahu-menahu soal Pilgub Jabar dan kapan akan digelar. Padahal Data Penduduk Potensial Pemilihan Pilkada (DP4) yang merupakan bahan utama penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), telah diserahkan Pemrov Jabar kepada Ketua KPUD Jabar pada 8 Oktober lalu, dan akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) selambat-lambatnya pada 13 Januari mendatang.

Ia mengatakan, selayaknya Pemkot Depok belajar dari pilkada DKI Jakarta dimana salah satu konflik yang cukup serius terjadi karena persoalan distribusi informasi.

Kemarahan warga yang kehilangan hak pilih lantaran tidak terdaftar, diantaranya bersumber dari keterlambatan dan ketertutupan informasi.

Informasi mengenai prosedur agar dapat terdaftar atau agar warga dapat memastikan dirinya terdaftar, tidak disampaikan secara baik. Dengan keterbatasan waktu, warga dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tak mungkin melakukan usaha legal apapun untuk memperjuangkan hak pilih mereka yang terancam.

“Yang tidak puas, tak dapat disalahkan kalau kemudian mencari penyelesaian dengan cara-cara di luar kemestian,” katanya.

November 2007

PENGUATAN WARGA, AGENDA PEMBERDAYAAN (POLITIK) MASYARAKAT YANG TERABAIKAN

Sumber: http://towardtwilight.blogspot.com/, 22 November 2007

Ada satu program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Depok yang hingga kini belum jelas nasibnya, yaitu forum warga. Meski sudah dianggarkan pada APBD tahun ini, langkah-langkah konkrit kearah implementasi, hingga menjelang tutup tahun, belum juga terlihat.

Pemkot boleh jadi menganggap program yang masuk RPJMD melalui jalur advokasi itu, bukan program prioritas. Atau bisa jadi mengganggapnya beban sehingga cenderung mengabaikan. Apapun motifnya, Pemkot seharusnya tidak bersikap mendua dengan memberi perlakuan berbeda antara program yang diusulkan sendiri dengan program yang diserap melalui proses keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemkot seharusnya memberi dukungan penuh agar program fórum warga bisa terlaksana sebagaimana dukungan penuh juga dilakukan Pemkot terhadap program yang diusulkannya sendiri. Atau Pemkot akan dituding melakukan kebohongan publik karena penyerapan aspirasi tentang fórum warga ternyata hanya kamuflase.

Forum warga merupakan program yang sangat urgen dalam konteks perwujudan demokrasi. Tabiat asasi elit yang cenderung memonopoli kekuasaan dan menikmat keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan melalui kekuasaan (Mosca, 1939:50), menyebabkan demokrasi kini dilihat sebagai proyek massal yang harus menyentuh penguatan seluruh elemen masyarakat sipil. Satu diantaranya melalui penguatan institusi warga (neighborhood organization), yang merupakan salah satu elemen civil society selain LSM, organisasi massa, organisasi profesi, media-massa, lembaga pendidikan, serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah politik (state) dan ekonomi (private sector).

Program penguatan warga terutama program penguatan hak-hak politik masyarakat, faktanya masih sangat terbatas dan cenderung bersifat elitis. Contohnya program penguatan hak-hak politik masyarakat yang tersedia templatenya di Depdagri dan dicopy paste oleh Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) atau Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Provinsi hingga Daerah. Program yang diberi judul pendidikan politik dan fasilitasi orsospol dan organisasi keagamaan itu secara substansi implementasinya terfokus hanya pada pemenuhan kepentingan para pegiat atau aktifis civil society, terutama elit Civil Society Organization (CSO).

Contoh lain program pembentukan berbagai forum ditingkat Kota/Kabupaten/Provinsi semisal forum stakeholder, forum perencanaan pembangunan, atau Gugus Kerja (Task Force). Kehadiran forum-forum tersebut hanya mampu mewadahi kepentingan terbatas elit civil society dan gagal memberi ruang bagi proses konsolidasi masyarakat dilevel warga (basis). Hal ini juga tergambar dari fokus gerakan yang masih diarahkan kepada aktifitas negosiasi dan lobby antara elit civil society dengan para elit pengambil kebijakan ditingkat provinsi atau daerah. Aktifitas membangun kesadaran warga dan atau membangun komunikasi intensif antara warga dan antara kelompok-kelompok warga ditingkat akar rumput, masih sangat minim.

Karenanya tak berlebihan kalau dikatakan bahwa program penguatan warga relative tertinggal dibanding program penguatan civil society dari elemen lainnya. Padahal program penguatan warga merupakan keharusan agar program penguatan civil society yang selama ini berjalan, tidak terputus dari akar gerakannya. Program penguatan warga juga menjadi strategis agar gerakan advokasi civil society yang diaddress untuk memperjuangkan kepentingan publik, tidak dianggap sekedar claim sepihak para pegiat civil society, karena mendapat apresiasi atau dukungan real masyarakat luas.

Selain itu sebagaimana diungkap Hikam (Hikam, 1996:58), strategi penguatan civil society harus melibatkan kekuatan politik arus bawah sebagai agen sosial politik penting selain kekuatan intelektual (mahasiswa) dan kekuatan kelas menengah. Kekuatan politik arus bawah penting karena dalam jangka panjang mereka akan memainkan peran sebagai sumber kekuatan dan sekaligus sebagai sasaran penting pemberdayaan politik.

Gabriel Almond juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Almond (Almond,1984:152-153), komunitas lokal sangat tepat dijadikan titik awal karena problem politik dan pemerintahan cenderung dapat dipahami dalam pengembangan unit pemerintahan yang mengakar. Almond juga mengungkapkan bahwa demokrasi yang efektif terletak pada kemampuan individu untuk berpartisipasi ditingkat lokal, karena disinilah penduduk dapat mengembangkan beberapa kapasitas untuk menguasai berbagai masalah politik. Unsur kepuasan demokrasi justru terletak pada keterlibatan penduduk dalam jumlah besar didalam proses kerja unit pemerintahan berskala kecil, baik dalam hubungannya dengan pemerintahan lokal, serikat kerja, koperasi atau bentuk aktivitas lainnya (Bryce,1921:132).

Persoalannya kemudian, situasi politik ditingkat arus bawah, selain tertinggal karena rendahnya intervensi program dari pemerintah, dimasa Orde Baru mengalami ketidak-hadiran partisipasi politik aktif dalam arti sebenarnya (Hikam, 1996). Hal ini menyebabkan petani, buruh, bahkan kekuatan ditingkat komunitas mengalami stagnasi akibat pengawasan politik yang sangat represif melalui pengaturan kerjasama, kooptasi dan mobilisasi yang diorganisir.

PKK misalnya. Lembaga yang satu ini sulit keluar dari sejarah masa lalunya yang kelam sebagai alat politik penguasa. Penempatan kepengurusan PKK yang hingga kini masih merujuk pada posisi “suami” di institusi pemerintahan, menjadikan organisasi ini tidak dapat dianggap sebagai institusi independen. Yang agak ekstrim mengganggapnya lebih sebagai institusi tempat para pejabat mengamankan kekuasaan. Adapun kegiatan kemasyarakat yang juga menjadi agenda kerja PKK, dinilai tak lebih dari sekedar suplemen dan bukan fokus gerakan.

Begitu pula halnya dengan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kedua institusi ini sulit disebut sebagai neighborhood organization dalam arti sesungguhnya karena peran konkritnya yang lebih sebagai perpanjangan kepentingan pemerintah (kelurahan) ketimbang sebagai penyerap aspirasi masyarakat.

Karena berbagai keterbatasan itulah forum warga yang dapat didefiniskan sebagai tempat bertemunya seluruh warga atau unsur-unsur warga disatu lingkungan (komunitas) untuk membicarakan berbagai hal secara dialogis, terbuka, transparan dan demokratis guna mengatasi persoalan dan meningkatkan kerjasama antar warga, termasuk peningkatan manfaat pembangunan, menjadi penting artinya. Forum warga merupakan upaya revitalisasi neighborhood organization. Forum warga merupakan upaya pemaknaan kembali partisipasi politik arus bawah.

Forum warga yang bersifat non formal karena pembentukannya tidak membutuhkan landasan hukum seperti akte pendirian, AD/ART, dll, faktanya mampu melahirkan kekuatan daya dorong luar biasa terutama terkait dengan intervensi terhadap public policy. Sebagai contoh apa yang terjadi di Rawa Jati, Jakarta Selatan.

Forum yang awalnya hanya merupakan gerakan sederhana 20 orang ibu-ibu kader PKK yang memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan sekitarnya menjadi hijau dan asri, dalam kurun waktu yang sangat pendek, mampu berubah menjadi gerakan besar yang eksistensinya diakui bahkan oleh para pengambil keputusan ditingkat Kecamatan hingga Kota. Suara forum hingga kini menjadi rujukan para pengambilan kebijakan dalam perumusan dan pelaksanaan program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan program pemberdayaan ekonomi rumah-tangga. Karena itu tak heran jika forum warga dinilai efektif sebagai wadah membangun demokrasi berbasis warga (grass-roots democracy) dengan keunggulan khas melakukan intervensi terhadap local decision making.

Karena hal itu Pemkot selayaknya melihat forum warga sebagai sumber dukungan (resources) efektif bagi penyelesaian berbagai agenda dan problem pembangunan dan bukan semata-mata sebagai program yang membebani anggaran. Forum warga yang difasilitas pembentukannya secara maksimal hingga mampu bekerja efektif, akan memberi kontribusi positif bagi penyelesaian masalah warga dilingkungan dimana forum warga itu berada, selain sebagai wadah peningkatan kapasitas masyarakat (capacity building) dibidang sosial dan politik. Jadi tunggu apalagi?

Depok, 21 November 2007.

Wahidah R Bulan
Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Komunitas Masyarakat Dambaan Insani-PPK MADANI

PILGUB JABAR: HAJATAN RAKYAT ATAU PESTA ELIT?

Monitor Depok, 7 November 2007

Waktu pelaksanaan Pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar tinggal lima bulan lagi. Dalam rentang waktu yang relative sempit itu, gaung hajatan akbar yang akan melibatkan tak kurang dari 29.474.152 orang pemilih atau 74% penduduk Jabar itu, belum terlihat nyata di Depok.

Tidak dinafikan bahwa sudah ada beberapa aktifitas persiapan yang mulai dilaksanakan: pemuta-akhiran data oleh kelurahan-kelurahan, validasi dan verifikasi data oleh Disdukcapil, serta pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok yang saat ini tengah berlangsung. Namun aktifitas tersebut masih jauh dari memadai dan belum menyentuh kepentingan publik. Terutama terkait kebutuhan masyarakat akan informasi.

Akibatnya tak heran kalau banyak warga yang tidak tahu-menahu soal Pilgub Jabar. Sebagai test case banyak warga yang tidak tahu kapan Pilgub Jabar akan digelar. Apalagi mengetahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilihan Pilkada (DP4) yang merupakan bahan utama penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), telah diserahkan Pemrov Jabar kepada Ketua KPUD Jabar pada 8 Oktober lalu, dan akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) selambat-lambatnya pada 13 Januari mendatang.

Kita selayaknya belajar banyak dari Pilkada DKI. Salah satu konflik yang cukup serius terjadi karena persoalan distribusi informasi. Kemarahan warga yang kehilangan hak pilih lantaran tidak terdaftar, diantaranya bersumber dari keterlambatan dan ketertutupan informasi. Informasi mengenai prosedur agar dapat terdaftar atau agar warga dapat memastikan dirinya terdaftar, tidak terdeliver secara baik. Pada limitasi waktu yang sangat sempit, warga dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tak mungkin melakukan usaha legal apapun untuk memperjuangkan hak pilih mereka yang terancam. Yang tidak puas, tak dapat disalahkan kalau kemudian mencari penyelesaian dengan cara-cara diluar kemestian.

Karena itu KPUD harus segera melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai waktu pelaksanaan Pilgub beserta tahapan-tahapannya. Begitu pula dengan kegiatan pendidikan pemilih (voters education) yang selama ini bernasib buruk. Kegiatan yang satu ini kerap dianggap tidak prioritas sehingga baru diselenggarakan pada last minute. Akibatnya kegiatan yang diharap dapat membantu menyiapkan masyarakat menjadi pemilih sadar, cerdas, dan bertanggung-jawab, tak pernah sampai kepada sasarannya. Masyarakat selalu saja menjadi korban empuk money politics dan masih menjadikan alasan-alasan irasional sebagai dasar menetapkan pilihan seperti memilih karena kumisnya atau karena gantengnya.

Pengetahuan warga mengenai Pilgub sangat diperlukan karena dapat membimbing mereka untuk berpartisipasi secara lebih berkualitas, lebih aktif dan lebih produktif. Dengan informasi yang memadai masyarakat akan hadir sebagai entitas yang memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi. Mereka akan mampu melindungi sendiri hak pilihnya dari kemungkinan pengabaian, dan sebagaimana diungkap Hikam (1966), juga akan mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) yang memiliki kekuatan kritis reflektif (reflective force).
Tapi hal itu tentunya hanya dapat dimengerti jika Pilkada dimaknai sebagai “hajatan masyarakat”, dan bukan sekedar “pesta elit” yang tidak punya koneksitas apapun dengan kepentingan masyarakat. Dengan cara pandang seperti itu maka seluruh pihak terkait, terutama KPUD, sedianya tidak akan menghabiskan energi hanya untuk melindungi kepentingan elit (parpol) dan memosisikan kontestasi kekuatan elit parpol sebagai satu-satunya fokus agenda kerja mereka. KPUD diharapkan juga mau “berkeringat” melidungi hak-hak masyarakat dalam kegiatan pemilihan seperti hak atas informasi maupun hak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan hak pilih.

Terkait dengan itu, mengingat letak Depok yang relative jauh dari pusat hingar-bingar Pilgub Jabar, perlu ada antisipasi agar hajat masyarakat akan informasi Pilgub Jabar dapat terpenuhi. Hal ini penting agar suara yang disumbang masyarakat Depok yang mencapai satu juta orang lebih, bermakna dan punya nilai strategis. Satu diantaranya dengan menghadirkan Pusat Informasi Pilgub Jabar (Pilgub Center) yang bertugas mendeliver informasi (dan knowledge) kepada sebanyak mungkin masyarakat dan ketempat sedekat mungkin dengan masyarakat.
Selain berfungsi mendeliver informasi, kegiatan pendidikan pemilih dengan beragam bentuk dapat sekaligus dikerjakan melalui Pilgub Center. Pilgub Center dengan demikian menjadi wahana pendidikan politik masyarakat sekaligus wadah pertukaran wacana mengenai Pilgub Jabar secara interaktif diantara masyarakat. Berbagai perbincangan kritis mengenai Pilgub Jabar seperti proses seleksi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur ditingkat parpol dan program kampanye calon/kandidat, dapat dikritisi secara terbuka didalam forum ini.

Dan agar aktifitas itu tidak hanya dimanfaatkan oleh para elit civil society seperti para aktifis LSM, para tokoh atau simpul-simpul massa orsospol, sedianya Pilgub Center tidak terkonsentrasi disatu tempat. Pilgub Center perlu disebar ke berbagai lokasi yang dekat dan mudah diakses masyarakat seperti ke tiap-tiap Kecamatan. Tujuannya tentu saja agar sebanyak mungkin anggota masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan Pilgub Center. Dengan cara ini aura pilkada akan dapat dihadirkan sejak dini ketengah masyarakat. Pilgub Center dengan demikian juga berfungsi sebagai public sphere (ruang publik) yang menurut Jurgen Habermas, merupakan medium untuk meningkatkan (kualitas) demokrasi partisipatori.

Untuk tujuan sestrategis itu, DPRD Depok pastinya tidak akan keberatan untuk menganggarkan Pilgub Center didalam RAPBD 2008 mendatang. Bahwa perlu break-down lebih detil untuk operasionalisasinya, itu adalah soal yang lain. Yang terpenting sekarang, semua pihak perlu mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan pemilihan demi tercapainya demokratisasi yang lebih transendental. Dan itu hanya mungkin dengan mengubah paradigma kita tentang pilkada. Pilkada hajatan masyarakat dan bukan pesta elit.

Dimuat di Harian Monitor Depok, harian lokal di Kota Depok, Jawa Barat, 7 November 2007

Januari 2007

Jangkar tuntut Wahidah minta maaf. PPK Madani: Ada eksploitasi…

Monitor Depok, 16 Januari 2008MARGONDA, MONDE: GKGG Jangkar Depok melakukan somasi kepada Ketua PPK Madani Wahidah R Bulan. Ketua PPK Madani itu diminta menarik pernyataannya yang menuding Jangkar tak lagi menjunjung etika moral dan hanya memperhatikan uang (Monde, 15 Januari).Wahidah juga diminta segera meminta maaf kepada GKGG Jangkar secara tertulis. “Apabila dalam waktu 3 x 24 jam Wahidah (PPK Madani) tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan melakukan upaya hukum,” ungkap Koordinator GKGG Jangkar Maya Aprilia.

Gugus Kerja Good Governance (GKGG) Jangkar merupakan gabungan dari beberapa LSM di Depok a.l. LP2MAS, Dewa, LIPP, PWD, Forppendik, Yadeh, Appidi, dan Fitra Depok.

Dalam rilisnya juga dijelaskan semua masalah dalam rapat GKGG Jangkar Selasa (9/1) di sekretariat LP2MAS telah selesai dan disepakati seluruh anggota GKGG Jangkar yang hadir. Memang suasana rapat ketika itu, jelas Maya, dalam kondisi emosional.

Dia menambahkan, atas kejadian itu Forppendik tidak dapat menerima perkataan yang dilontarkan Wahidah dan berniat melanjutkan permasalahan itu. “Adalah hak Forppendik meneruskan masalah pencemaran nama baik dengan melaporkan Wahidah ke pihak berwenang.”

Lebih lanjut, Maya Aprilia menyesalkan tindakan Wahidah yang sudah tidak lagi proporsional dalam menyikapi permasalahan ini, padahal masalah tersebut sudah selesai.

Dihubungi terpisah, Wahidah R Bulan mengungkapkan bahwa somasi atau laporan ke polisi merupakan cara untuk menekan pihak-pihak yang dianggap lemah dan menurutnya hal ini sangat memalukan.

“Seandaiya saya meminta maaf, meminta maaf untuk apa? Jadi silakan saja mereka mau melakukan somasi atau apa?”

Wahidah menjelaskan, mengapa ia mengatakan Jangkar tidak memiliki etika karena dalam tubuh Jangkar ada unsur eksploitasi atas nama kebersamaan. Dalam prinsip kebersamaan seharusnya dalam pelaksanaan program, semua unsur bekerja.

Namun dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar setu di Depok, yang bekerja hanya PPK Madani sedangkan lainnya hanya menutup mata dan berpangku tangan. Saat program berhasil dan dananya cair, semua mengklaim milik Jangkar.

Tim sukses

Dari namanya seharusnya Jangkar berkonsenstrasi pada pembentukan tata pemerintahan yang baik. Namun, Wahidah menyayangkan ada salah satu lembaga yang mencederai upaya itu karena menjadi tim sukses salah satu pejabat Depok untuk menjadi kepala dinas.

“Saya pernah tegur langsung pada yang bersangkutan, malah mendapat jawaban yang tidak menyenangkan dan dia malah menyatakan wajar bila mengidolakan seseorang.”

Mengidolakan boleh, tapi tidak dengan melakukan lobi dan meminta pejabat Pemkot Depok memfasilitasi tokoh yang diidolakan itu agar bisa menjadi kepala dinas. “Saya tahu ini berdasarkan keluhan pejabat yang dimintai memfasilitasi karena selalu dihubungi.”

Sepak terjang lembaga itu dinilai telah mencoreng prinsip dan komitmen tiap lembaga untuk membentuk good governance dalam tubuh Jangkar dan seharusnya lembaga itu dikeluarkan dari keanggotaan Jangkar.(m-9)

Forppendik adukan Ketua PPK Madani

Wahidah: Hanya cari sensasi

Monitor Depok, 15 Januari 2007

MARGONDA, MONDE: Ketua Forppendik Cornelis Leo Lamongi melaporkan Ketua PPK Madani Wahidah R Bulan ke Polres Depok terkait dugaan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik.“Tujuan pelaporan ini agar ada efek jera di kemudian hari dan Wahidah lebih menjaga sikap. Dia harus minta maaf kepada saya secara lisan maupun tertulis melalui surat kabar harian lokal [Kota Depok]. Saya juga tidak ingin kekuatan politik mengintervensi ranah hukum di Kota Depok,” ujarnya, kemarin.

Laporan ini disampaikan Cornelis ke Polres Depok pada Jumat, 12 Januari terkait perkataan Wahidah ‘untuk apa uang itu saya serahan kepada perampok’ yang dilontarkan di ruangan Sekretariat LSM LP2 Mas Pancoran Mas Selasa, lalu.Kejadian ini berawal dari diterimannya dana bantuan APBD Kota Depok oleh Gugus Kerja Jangkar sebesar Rp50 juta untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar setu di Kota Depok.

Wahidah (PPK Madani) secara sepihak tanpa persetujuan LSM lain (LP2Mas, Dewa, PWD, LIPP, dan Forppendik) telah mengurus dan menyimpan dana itu dalam rekeningnya.“Kami mengundang Wahidah dalam rapat Gugus Jangkar, Selasa lalu dan minta uang itu dikembalikan ke Jangkar. Dana itu turun atas nama Jangkar dan akan dipertanggungjawabkan Jangkar ke Pemkot Depok. Namun beliau enggan mengembalikan dana itu dan terucaplah kata-kata itu,” papar Cornelis.

Menurut dia, hal terpenting bukan soal dana itu dikembalikan atau tidak ke Gugus Jangkar. “Namun kata-kata itu merupakan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan,” demikian Cornelis.Silakan laporDihubungi Monde, Wahidah menilai laporan Forppendik ke Polres Depok merupakan upaya orang yang tidak punya kerjaan dan hanya cari sensasi belaka. “Silakan mau lapor ke mana, nanti juga kebenaran akan terbukti. Mana orang yang pura-pura mau jadi pahlawan,” ujarnya.

Wahidah menjelaskan ucapannya itu memiliki konteks yang lebih luas dan tidak tertuju secara langsung. Berbeda dengan Forppendik yang mengatakan secara langsung bahwa dirinya telah menggelapkan uang.

Wahidah kecewa atas sikap Gugus Kerja Jangkar Kota Depok yang tidak lagi menjunjung nilai etika dan moral. Dia menegaskan dana yang didapat merupakan murni upaya dan perjuangan PPK Madani yang tidak mudah, sedangkan yang lain hanya berpangku tangan.

Hanya Dewa yang membantu saat pencairan dan semua itu sudah diakui semua anggota Jangkar. Tapi setelah uang cair yang lain justru bersikap arogan dan merasa berhak atas dana dan minta dikembalikan ke Jangkar. “Saya enggan mengembalikan karena Jangkar sudah tidak lagi memiliki perhatian pada program. Hanya memperhatikan uang dan tidak ada jaminan uang itu sampai ke masyarakat.”

PPK Madani, lanjut Wahidah, telah mengundurkan diri dari Gugus Kerja Jangkar sebab organisasi ini tidak lagi tertuju pada orientasi dan semua uang itu telah dikembalikan.

“Waktu akan membuktikan, apakah mereka orang-orang yang amanah atau tidak. Saya sebenarnya tidak tertarik untuk mengomentari masalah ini. Biarlah proses ini berjalan,” tandas Wahidah.(m-9)

Wali didesak tunda gaji dewan naik. Fitra demo tolak PP 37, pro DPRD cela PKS

Monitor Depok, 12 Januari 2007KOTA KEMBANG, MONDE: Bertepatan Sidang Paripurna Hak Angket yang digelar DPRD Depok, kemarin, di luar Gedung Dewan terjadi aksi demonstrasi menolak pemberlakuan PP 37/2006 yang mengatur kenaikan gaji anggota DPRD.Sedikitnya 30 orang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Depok memandang, kenaikan gaji dewan telah melukai hati rakyat. Dengan kenaikan tunjangan tersebut maka anggaran Kota Depok yang ada akan terkuras.

“Gaji DPRD mencapai miliaran rupiah akan membuat anggaran yang berada di Kota Depok akan habis hanya untuk tunjangan DPRD saja,” ujar Roy Prygina, koordinator Fitra Depok.

Dengan adanya PP 37 tersebut, lanjutnya, akan berimplikasi memberatkan keuangan daerah. Tidak hanya karena jumlah anggaran yang sangat besar tetapi juga akan membuat anggota dan pimpinan DPRD kebanjiran uang.

Di tengah sorotan masyarakat terhadap buruknya kinerja anggota DPRD, maka sangat tidak relevan dan tidak populis ketika PP 37/2006 tersebut diterapkan.

Di samping itu, hal-hal yang harus dikaji adalah aspek besarnya pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan daerah mengimplementasikan PP tersebut.

“Karena dalam keuangan daerah, Depok masih mengalami defisit, dan sangat tidak pantas ketika gaji dewan malah naik,” tandas Roy. Dengan kenaikan ini maka akan menggerogoti dana belanja publik.

Tunda pencairan

Maka dari itu, lanjutnya, Fitra mendesak pemerintah mengkaji ulang PP tersebut dan meminta Walikota Nur Mahmudi Ismail menunda pencairan tunjangan. Fitra juga mengajak masyarakat Depok menolak penerapan PP tersebut.

“Tunjukkan dulu kinerja DPRD baru gaji bisa naik, saat ini tidak pantas gaji DPRD naik sedangkan kinerjanya masih jauh dari harapan,” tegas Roy.

Pada saat bersamaan, massa pro DPRD bersorak kegirangan ketika DPRD minus PKS sepakat menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket.

Mereka langsung meneriakkan yel-yel mendukung 33 DPRD dan mencela PKS, termasuk ungkapan protes terhadap Walikota Depok, Nur Mahmudi.

Mereka juga bernyanyi-nyanyi menyindir kalangan anggota FPKS yang bersikap politik tidak mau hadir di sidang ini. Bahkan, beberapa anggota DPRD di ruang sidang ikut menyanyi-nyanyi bareng massa pro DPRD.

Suasana pasca sidang, antara anggota legislatif dan massa berbaur menjadi satu…

Sementara itu terkait rencana kenaikan gaji dewan, Ketua DPRD Depok Naming D Bothin menegaskan anggota DPRD akan lebih meningkatkan kinerja dan membantu konstituen dan masyarakat.

Kenaikan gaji anggota DPRD, kata Naming, adalah sesuai aturan, yakni berdasarkan PP 37/2006 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Adanya rencana tambahan dana tunjangan bagi anggota dewan itu kan sesuai aturan dan kondisi suatu daerah. Untuk di Depok, hal itu sedang dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus), kalau memang disetujui maka sudah seharusnya anggota DPRD Depok lebih meningkatkan kinerja,” kata Naming kepada Monde, Rabu (10/1) malam.

Naming melanjutkan, bila sebelumnya seorang anggota dewan merasa kesulitan membantu konstituen dan masyarakat karena keterbatasan dana pribadi maka diharapkan bila rencana tunjangan disetujui, hal itu tidak akan terjadi lagi.

Pelayanan berkurang

Direktur Eksekutif LSM PPK Madani, Wahidah R Bulan mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam tentang keuangan daerah serta sumber anggaran yang digunakan untuk mewujudkan rencana kenaikan gaji dewan.

Namun secara umum, PPK Madani dapat memastikan anggaran tunjangan bagi dewan akan mempengaruhi pelayanan terhadap publik.

“Kenaikan gaji berupa tunjangan tersebut harusnya disesuaikan kondisi keuangan daerah, bila tidak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat atau publik,” kata Wahidah.

Menurut dia, anggaran mestinya dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan pelayanan masyarakat, bukan justru digunakan untuk membayar tunjangan dewan.

“Sebelum terlambat sebaiknya dewan menyadari dan realistis kalau kenaikan gaji mereka karena adanya dua tunjangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah.”(m-2/m-8)

Penolakan PP 37/2006 menggelinding, 40 LSM protes gaji dewan naik


Monitor Depok, 10 Januari 2007DEPOK, MONDE: Penolakan terhadap PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atau biasa disebut regulasi tentang gaji dewan, terus menggelinding secara nasional.Kalangan LSM lokal dan nasional serius menolak PP, yang dikenal pula sebagai payung hukum rapel kenaikan gaji legislatif tersebut karena dinilai akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai daerah dalam mengelola APBD.

Secara resmi penolakan itu disebarluaskan oleh Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 yang beranggotakan sedikitnya 40 LSM a.l. Seknas Fitra, ICW, KRHN, LBH Jakarta, Pattiro, P3M, TI-Indonesia, Walhi EkNas, FPPM, Percik-Salatiga, Keppak Perempuan, dan Fitra Depok.

“Pembayaran tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional per Januari 2006 tak dapat dibenarkan,” tandas Yuna Farhan, wakil Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dihubungi Monde, kemarin.

Menurut dia, tunjangan ini tidak bisa dibayarkan melalui APBD-Perubahan 2006, sesuai amanat pasal 183 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 80 ayat (1) UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, yang menyebutkan perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau paling lambat 31 September.

“Sementara PP ini baru ditetapkan pada 14 November 2006,” jelas Yuna.

Selain itu, APBD 2007 juga tidak bisa mengalokasikan tunjangan tadi untuk dibayarkan mulai Januari 2006. Berdasarkan pasal 4 UU 17/2003, pasal 179 UU 32/2004, pasal 68 UU 33/2004, pasal 11 UU 1/2004, menyatakan tahun anggaran dalam APBD adalah satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

“Artinya APBD 2007 tidak bisa mengalokasikan untuk pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional tahun 2006,” ujar Yuna Farhan.

Saling tabrakan

Di samping melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya, lanjut Yuna, PP 37/2006 juga akan menggerogoti belanja untuk rakyat dan memberatkan anggaran daerah.

Pasal-pasal dalam PP 37/2006 juga dianggap saling bertabrakan. Contohnya, dalam ketentutan pasal 14D menyatakan tunjangan komunikasi dan dana operasional dibayar terhitung mulai 1 Januari 2006, sementara pasal II PP ini menyatakan berlaku sejak ditetapkan (14 November 2006). “Ini menunjukan adanya inkonsitensi dalam pengaturan pasal-pasal PP 37/2006.”

Untuk itu, Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 mengeluarkan pernyataan sikap yakni menuntut Presiden SBY segera mencabut PP 37/2006, dan meminta kepala daerah tidak mengalokasikan anggaran penghasilan DPRD yang ditentukan PP 37/2006.

“Kami minta DPRD yang sudah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional untuk mengembalikannya ke kas daerah. Dan mengajak elemen masyarakat untuk melawan pemberlakukan PP 37/2006 dan melakukan upaya hukum bersama,” demikian Yuna.

Mesti dikaji

Terkait sidang Paripurna DPRD Depok soal kenaikan gaji anggota DPRD, Dekan FISIP UI Gumilar Rusliwa Somantri menilai itu merupakan hal wajar, hanya saja mesti sesuai aturan.

Sebelum dibuat kesepakatan peningkatan gaji, menurut dia, mestinya Dewan melakukan kajian terlebih dulu tentang dasar hukum dan kondisi keuangan Pemkot Depok.

“Kenaikan gaji dewan sah-sah saja bila melalui mekanisme aturan hukum yang ada. Namun harusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta kemampuan anggota dewan,” ujar Gumilar kepada Monde, kemarin.

Paripurna Raperda Protokoler untuk menindaklanjuti PP 37/2006 sendiri berlangsung tidak sampai 30 menit.

Mengenai waktu sidang yang relatif cepat dibanding paripurna lainnya, Gumilar mengatakan, itu karena dalam paripurna tersebut tidak ada kelompok kontra terhadap rencana kenaikan gaji berdasarkan PP 37/2006.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PPK Madani Wahidah R Bulan menyatakan hasil sidang Paripurna DPRD Depok (8 Januari 2007) dengan agenda penyampaian Raperda Protokoler (kenaikan gaji dewan), sama saja tidak mencerminkan keberpihakan kepada publik.

“Kami mewakili masyarakat kecewa atas putusan sidang paripurna kalau gaji dewan dinaikkan. Kami melihat kalau orientasi dewan masih memikirkan pribadi karena tidak ada yang merasa malu membahas dan menaikkan gaji,” Wahidah menambahkan.

Meski begitu, baik Gumilar maupun Wahidah berpendapat kenaikan gaji anggota dewan dapat menjadi sarana untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya. “Agar tidak menjadi preseden buruk maka mereka (Dewan) harus mampu meningkatkan kinerja,” demikian Wahidah.

Usik keadilan

Tokoh masyarakat Limo, Sarmili, juga menyoal kenaikan gaji anggota dewan. Kebijakan itu dinilai mengganggu rasa keadilan, karena rakyat lagi kesulitan hidup terutama pasca kenaikan harga BBM.

“Elit parpol yang duduk di gedung Dewan tidak peka terhadap nasib rakyat. Kami ini harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi mereka melimpah fasilitas,” ucapnya kepada Monde, beberapa waktu lalu.

Hal yang paling disoal Sarmili, keengganan anggota DPRD untuk melihat dan berinteraksi dengan warga di daerah pemilihannya [Limo] pada Pemilu Caleg lalu.

“Pada Pemilu Legislatif lalu mereka bicara manis, tapi setelah menjadi anggota DPRD kami dilupakan. Jangankan menyerap aspirasi kami, berinisiatif untuk mau ngumpul dengan kami pun sepertinya sulit dilakukan,” ungkap Sarmili.

Disebutkan Sarmili, para anggota DPRD Depok yang mewakili wilayahnya a.l Muttaqin (PKS), Marlyn Agnes P (Partai Demokrat), Syuhada (PPP).

Menurut dia, di tengah kondisi saat ini belum saatnya anggota Dewan naik gaji, “Kami sebagai rakyat kecil tentunya cemburu sosial. Kalo hati nurani yang bicara, harusnya mereka tolak.”(amr/sb/m-2)

Penghasilan tetap pimpinan & anggota DPRD versi PP 37/2006

No Jenis penghasilan Parameter

1 Uang Representasi Ketua = 100% Gaji Kepala Daerah

Wk Ketua=80% Gaji Ketua DPRD

Anggota=75% Gaji Ketua DPRD

2 Tunjangan Keluarga

– Tunjangan Istri/suami Sesuai Ketentutan PNS

– Tunjangan Anak Sesuai Ketentutan PNS (2 anak)

– Tunjangan Beras Sesuai ketentuan PNS (10 Kg)

3 Uang paket 10% x uang representasi

4 Tunjangan jabatan 145% x uang representasi

5 Panitia Musyawarah Ketua = 7,5% x Tj. Jabatan Ketua DPRD,

Wk Ketua = 5% Tj. Jabatan Ketua DPRD, Sekretaris = 4% Tj Jabatan Ketua DPRD, Anggota = 3% Tj jabatan Ketua DPRD

6 Panitia Anggaran

7 Tunjangan Komisi

8 Tj. Badan Kehormatan

9 Tunjangan Komunikasi setiap bulan 3 x Uang Representasi Ketua DPRD, dibayar per Jan’06

10 Dana Operasional Ketua DPRD = 6 x uang representasinya, Wk Ketua DPRD 4 x uang representasi, dibayar per Jan 2006

Desember 2006

Pimpin Komdak sendirian, Roy Prygina disoal. ‘Ini persoalan seleksi alam…’

Monitor Depok, 22 Desember 2006MARGONDA, MONDE: Pemuda Solidaritas Nasional (Pesona) Depok mempersoalkan eksistensi Roy Prygina selaku Koordinator LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak).Roy diminta jangan lagi menggunakan nama Komdak dalam aktivitasnya karena dinilai tidak berkoordinasi dengan para pendiri Komdak seperti Cahyo Putranto, Yusuf Trilis dan Raden Bayu Aji.

Sementara itu, Roy Prygina menyatakan bahwa dirinya telah menjalankan fungsi organisasi secara wajar. Hanya saja dalam perjalanannya, eksistensi para anggota Komdak, lambat laun, mulai terlihat.

“Artinya ada seleksi alam yang berlaku dalam organisasi. Realitanya, saya masih eksis dan terus mengibarkan bendera Komdak. Ini hanya kesalahpahaman saja.”

Raden Bayu Aji, sekretaris Pesona Depok, dalam siaran persnya mengemukakan Roy selama ini tidak pernah mengomunikasikan atau berkoordinasi dengan teman-teman pendiri Komdak dalam mengangkat setiap persoalan.

“Seolah-olah Komdak milik Roy pribadi. Teman-teman tidak pernah dilibatkan, dia tidak pernah mendiskusikan segala bentuk persoalan yang ditangani Komdak.”

Berdasarkan data yang diperoleh Monde, Komdak berdiri di kediaman H Maesuti, seorang tokoh masyarakat Depok, Jl Proklamasi Blok XIII No 10 Depok II Tengah pada 23 Oktober 2004.

Mereka yang turut mendirikan Komdak adalah Wachid Solihin (Bismi), Subeno Rahardjo (LMPD), Roy Prygina (Forbes), Ramos LR (AMD), Raden Bayu Aji (PPD), Yusuf Trilis Hendra (Mapelu).

Kemudian Cahyo Putranto (Forbes), Wahidah R Bulan, Desha Aestetika, Asrinis Khumini, dan Andi Sopiandi (PPK Madani), Bambang W (GPD), Yusuf Solihan (PSPK), Ucok Sky Khadafi (PSPK/Fitra).

Nama Komdak sendiri berdasarkan saran Yusuf Trilis Hendra dan disetujui peserta pertemuan. Awal mulanya, menurut Bayu Aji, Komdak berdiri disepakati koordinatornya Cahyo Putranto (sekarang Walikota Lira Depok).

“Tapi kenapa sekarang Roy mengklaim dirinya sebagai koordinator Komdak? Siapa yang mengangkat Roy sebagai koordinator Komdak?”

Sementara Roy berpendapat, dalam perjalanan waktu, Cahyo mundur dari Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), jaringan Komdak di tingkat nasional. “Sehingga Fitra menunjuk saya sebagai koordinator Komdak, sampai sekarang. Kami pun mulai memperbaiki personel kepengurusan di Komdak.”(sb)

Santer, isu Pemkot rombak pejabat, Eselon II & III jadi sasaran mutasi

Monitor Depok, Desember 2006DEPOK, MONDE: Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail disebut-sebut akan kembali memutasi jajarannya setelah sebelumnya hal yang sama dilakukannya terhadap 43 pejabat, pada 19 Juli 2006.Isu mutasi juga sebelumnya santer terdengar pada akhir Agustus dan September 2006, tapi sejauh ini belum terlaksana.

Sementara itu, Winwin Winantika, Sekda Kota Depok selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengaku belum mendapatkan instruksi melakukan evaluasi terhadap pejabat Pemkot Depok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Monde, mutasi tahap II pada era kepemimpinan Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok tersebut tertuju pada eselon II dan eselon III. Adapun inisial pejabat Pemkot Depok eselon II yang akan dimutasi a.l. WW, NS, KB, SKh, ES, TutS, RH, HH, UtK, AbH dan Mul.

Sedang pejabat Pemkot dari eselon III yang diperkirakan akan dimutasi a.l. berinisial RahS, ASum, SS, GanB, UlS, AhS, ZIr, NSy, THI, LF, DK, Nin dan DudM.

Jangan tak produktif

Direktur Eksekutif LSM Madani Wahidah R Bulan mengatakan rumor akan adanya mutasi tahap II ini diharapkan tidak menjebak elemen Depok dalam masalah tersebut.

Hal ini tak lain karena masih banyak pekerjaan yang harusnya dilakukan.

“Jangan sampai isu mutasi tahap II ini membuat kita berdebat dalam diskusi panjang tidak produktif ditengah proses pembangunan yang tengah mengalami kemacetan seperti sekarang,” ujar Wahidah kepada Monde via telepon, tadi malam.

Wahidah melanjutkan kalau memang benar mutasi tahap II akan dilakukan Walikota Depok, maka hal tersebut seharusnya disikapi dengan respons positif.

Artinya, kata dia, bila hal tersebut berdasarkan prosedur dan profesional, kenapa tidak. Seharusnya, langkah mutasi tahap pertama yang dilakukan Nur Mahmudi Ismail dapat dijadikan pelajaran.

“Kalau memang masyarakat dan elemen lainnya menilai mutasi di Pemkot Depok pada tahap sebelumnya tidak efektif dan sarat nuasa politik, maka wajar saja kontra terhadap adanya mutasi tersebut,” Wahidah mengimbuhkan.

Sekda Depok Winwin Winantika membantah akan ada mutasi tahap II Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail. “Hingga saat ini, saya belum diperintah ataupun mengusulkan untuk melakukan evaluasi atau identifikasi untuk melakukan mutasi pegawai,” ujar Winwin pada Monde via telepon, tadi malam.

Dia melanjutkan, untuk urusan mutasi pejabat Pemkot, Baperjakat memang diperkenankan memberikan saran dan usulan nama-nama yang akan dimutasi ke Walikota namun hal tersebut belum dilakukannya.

Winwin menambahkan, soal mutasi jajaran Pemkot Depok merupakan hak dan kewenangan Walikota Depok. Baperjakat sendiri hanya akan mengusulkan nama bila diminta Walikota.

Sementara itu, Walikota Nur Mahmudi Ismail yang dihubungi secara terpisah mengaku enggan berkomentar soal rumor tersebut. “Saya tidak mau berkomentar soal mutasi,” ujarnya singkat.

Masih dalam kaitan ini, Lumbung Iinformasi Rakyat (Lira) Depok mengatakan dalam melakukan mutasi, Walikota harus mempertimbangkan catatan PLDT (Prestasi, Loyalitas, Dedikasi dan Tanpa cela) seorang pejabat, disamping pertimbangan bersifat normatif seperti pangkat dan golongan yang mencukupi. Mengkritik dan menolak mutasi, Lira pun menilai seyogianya orang yang tak tahu Depok jangan dipaksakan masuk.

Lira memperkirakan mutasi akan dilakukan pada 15 atau 18 Desember 2006. Divisi Investigasi Lira Depok mencatat sedikitnya ada delapan kepala dinas, tiga kepala kantor, enam camat, dan delapan kepala bagian yang akan dilantik, malah ada sumber yang menyebutkan akan ada pelantikan pejabat Sekda yang baru dalam mutasi tahap II kali ini.

Sementara itu, sumber lain menyebutkan, seorang anggota LSM Forppendik (Forum Peduli Pendidikan Kota Depok) mencoba melobi pengurus DPP PKS untuk menggolkan salah satu calon mereka, berinisial SS, untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

“Ada anggota LSM tersebut mendatangi DPP PKS agar bisa dihubungkan ke Walikota Depok untuk menggolkan calon mereka,” tutur sumber tersebut.

Dihubungi terpisah, Ketua Forppendik Cornelis Leo Lamongi menegaskan bahwa secara pribadi maupun kelembagaan, Forppendik sama sekali tidak pernah melakukan tindakan semacam itu.

“Tapi saya akui setelah dilakukan investigasi, ada anggota kami yang memang terbukti datang ke DPP PKS. Tapi itu bukan atas nama Forppendik, melainkan pribadi,” ujar Cornelis.

Sejauh ini, Forppendik tidak pernah menunjuk figur, melainkan kriteria. “Tapi sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak pernah melobi atau melakukan apapun untuk menggolkan seseorang.”

Menyikapi persoalan ini, Forppendik akan menggelar rapat internal guna menuntaskan permasalahan ini. “Kami akan bicarakan bersama kawan-kawan Forppendik. Kami juga akan memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan,” demikian Cornelis.(sb/m-2)

November 2006

‘Kunker DPRD boroskan APBD…’. Agung: Sudah dijadwalkan


Monitor Depok, 12 Januari 2006DEPOK RAYA, MONDE: Kalangan LSM menyayangkan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Depok ke sejumlah daerah di tengah situasi serba sulit saat ini. LSM menilai kunker memboroskan anggaran, sementara hasilnya belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Depok Agung Witjaksono menjawab bahwa kunker tersebut telah dijadwalkan sebelumnya. Apalagi kegiatan tersebut juga telah dianggarkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Monde, para anggota DPRD melakukan kunker ke Bali (komisi B dan C), Manado (komisi A), dan Batam (komisi D).

“DPRD kelihatannya hanya melakukan rutinitas sebagaimana DPRD sebelumnya yang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah sedangkan manfaat untuk rakyat Depok tidak ada,” ujar Direktur Eksekutif LSM Madani Wahidah R Bulan saat dihubungi Monde kemarin.

Menurut dia, tidak ada kesungguhan dari DPRD Depok untuk mengubah kinerja menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Mereka hanya melakukan rutinitas yang diulang tiap tahun tanpa ada progress jelas untuk kesejahteraan masyarakat.”

Yang terlihat saat ini, masih kata Wahidah, DPRD justru seolah mengabaikan problem warga Depok terkait persoalan ekonomi dan sosial yang selama ini masih menghantui. “Berkesan biarlah masyarakat susah yang penting DPRD tetap jalan.”

Kalangan LSM menilai kunker merupakan pemborosan anggaran. Jika ditelaah lebih jauh, kenapa DPRD melakukan kunker sedangkan tahun anggaran 2006 akan berakhir. “Apalagi sekarang telah memasuki agenda pembahasan APBD 2007. Seharusnya DPRD lebih serius mempersiapkan agenda tersebut,” terang Wahidah

Dia menambahkan, ini merupakan preseden buruk ke depan karena DPRD memperlihatkan perilaku yang tidak simpatik kepada masyarakat yang akhirnya melunturkan kepercayaan terhadap wakil rakyat.

“Bisa jadi masyarakat tidak peduli lagi dengan keberadaan DPRD karena mereka tidak peduli atau berempati kepada masyarakat, tentu saja itu menjadi preseden buruk bagi DPRD dan publik.”

Laporan kunker

Yang lebih disayangkan lagi, tandas Wahidah, hasil kunker tak pernah dilaporkan kepada masyarakat. Semestinya kegiatan ini dilaporkan kepada publik karena DPRD menggunakan anggaran yang pada dasarnya uang rakyat—lewat pembayaran pajak, retribusi dan iuran resmi lainnya. “Semua itu harus ada pertanggungjawabannya kepada masyarakat.”

Penilaian senada dikemukakan Koordinator Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) Roy Prygina. Dia menyatakan bahwa yang perlu dilakukan anggota Dewan adalah mempersiapkan pembahasan RAPBD 2007. “Kunker menurut saya hanya menghambur-hamburkan anggaran.”

Dia menambahkan, sejauh ini belum terlihat kerja konkret Dewan terkait pembahasan RAPBD 2007. “Membahas RAPBD sangat membutuhkan waktu banyak. Percuma saja melakukan kunker, sementara hearing RAPBD 2007 belum dilakukan.”

Ketua LSM Pemuda Solidaritas Nasional (Pesona) Kota Depok, Yusuf Trilis Hendra mengemukakan kunker DPRD tidak tepat melihat masih banyak warga Depok yang mengalami kesusahan.

“Tidak sepantasnya DPRD melakukan kunjungan kerja itu dengan kondisi masyarakat yang masih memprihatinkan apalagi mereka menggunakan uang rakyat,” Trilis menandaskan.

Selain itu, tambahnya, kunker tidak terlalu membawa manfaat bagi masyarakat. Selama ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja DPRD untuk menyejahterakan rakyat, bukan melakukan pemborosan anggaran.

Terencana

Menanggapi penilaian kalangan LSM, Wakil Ketua II DPRD Depok Agung Witjaksono menjawab bahwa kunker itu telah dijadwalkan dan kegiatannya pun telah dianggarkan. “Jadi program ini telah direncanakan jauh-jauh hari, mengingat sekarang jadwal DPRD sangat padat.”

Setelah melakukan kunker, lanjut Agung, agenda selanjutnya DPRD akan membahas RAPBD 2007. Pada dasarnya DPRD hanya melakukan kegiatan dimana anggarannya telah ada.

Menyikapi manfaat kunker, Agung menjelaskan hasil kunker dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk perbaikan kebijakan yang akan dikeluarkan DPRD. “Jadi manfaatnya adalah jika nanti DPRD mengeluarkan kebijakan lebih baik karena telah melakukan studi banding,” terang Agung.

Selain itu, lanjut Agung, kunker ini dapat memberikan pemahaman kepada anggota DPRD terkait kebijakan sehingga implementasinya kepada masyarakat lebih maksimal.

“Jadi semuanya bagi kepentingan masyarakat walau tidak dapat dirasakan secara langsung.”(sb/m-8)

Belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD
Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp57.600.000
Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam negeri Rp777.250.000
Biaya perjalanan dinas tetap Rp7.200.000
Biaya perjalanan dinas Rp842.050.000
(kode rek 2010413011)

Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp 695.355.000
Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam negeri Rp6.224.025.000
Belanja perjalanan dinas Rp6.919.380.000
(kode rek 2010423011)
Total Rp7.761.430.000
Sumber: APBD 2006

September 2006

Peran Anggota DPRD Depok Dikeluhkan

Suara Karya Online, Senin, 18 September 2006

DEPOK – Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani, Wahidah R Bulan mengeluhkan peran anggota DPRD Depok akhir-akhir ini. Kemarin, kepada wartawan dia mengatakan, selama ini peran yang diemban oleh anggota DPRD Kota Depok menjadi mirip pimpinan proyek (pimpro), bukan lagi sebagai anggota legislatif.

“Untuk pelaksanaan fungsi budgeting dan pengawasan bahkan bisa dibilang dalam beberapa hal sudah kebablasan,” katanya.Ia mencontohkan dalam pengawasan proyek, jika di lapangan menemukan penyimpangan, anggota DPRD seharusnya tidak langsung komplain atau menegur pelaksana proyek, tapi mengomunikasikan hal itu ke dinas terkait. (Ant)

Juli 2006

Kinerja Humas Pemkot Depok disorot

Monitor Depok, 31 Juli 2006

PANCORAN MAS, MONDE: Kinerja Bagian Informasi dan Komunikasi (Infokom) di Pemkot Depok mendapat kritik. Pasalnya, Infokom dinilainya belum melaksanakan tugas secara maksimal karena belum banyak informasi yang diketahui warga tentang perkembangan Depok.“Saya lihat website-nya tidak berjalan dan berita yang disajikannya sudah lama [sehingga terkesan] basi,” kata Direktur Eksekutif PPK Madani, Wahidah R Bulan usai launching Rumah Madani di RM Dulang Mas, Jl Raya Sawangan, Sabtu.Dia mengaku pernah mendatangi kantor Infokom di balaikota, nampak sepi layaknya kuburan. Namun begitu, dia berharap Infokom bisa memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perkembangan Kota Depok.

Sementara pada acara launching Rumah Madani, Wahidah R Bulan menegaskan, Rumah Madani bukan bisnis properti, tapi rumah yang dijadikan wadah penyampaian aspirasi masyarakat.

“Jadi pengertian Rumah Madani adalah wadah swadaya masyarakat yang berfungsi melakukan manajemen informasi aspirasi masyarakat kepada lembaga eksekutif dan legislatif dan dari lembaga eksekutif dan legislatif kepada masyarakat.”

Dibangunnya Rumah Madani, lanjut Wahidah, a.l. atas dasar pemikiran dan pertimbangan permasalahan di wilayah ini, sehingga PPK madani sebagai organisasi yang concern terhadap upaya penguatan hak-hak masyarakat sipil menggagas program pengelolaan Rumah Madani sebagai wadah alternatif media komunikasi sambung rasa antara warga dengan para pengambil kebijakan.

“Aspirasi dapat disampaikan berupa usulan, kritik, keluhan atau permasalahan sebagai respon atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Depok dan DPRD setempat atau keluhan atas kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah setempat.(sud)

Juni 2005

Banyak Pemilih tak Tercantum Dalam DPT, KPUD Depok Diancam Diadukan ke Polisi

Detikinet.Com, Rabu, 15/06/2005 07:06 WIB

Depok – Menyusul banyak ditemukannya pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok terancam diadukan ke polisi. Ancaman tersebut muncul dari LSM Konsorsium Masyarakat Pemilih Kota Depok (Kompak) yang merasa hak-haknya dikebiri lembaga tersebut.

Koordinator Kompak, Wahidah R. Bulan, mengatakan hal itu seusai mendatangi Kantor Panitia Pengawas (Panwas) pilkada di Jalan Kartini, Pancoran Mas Depok, Selasa (14/6). Menurutnya. Kompak telah menemukan sedikitnya 30 orang warga Depok yang tidak terdaftar sebagai hak pilih.

Dalam laporan tertulis yang ditandatangani di atas meterai seharga Rp 6.000,00 itu, Kompak menyatakan bakal menolak keputusan KPUD Depok tentang hasil akhir pemungutan dan penghitungan suara pilkada. Menurut Kompak, hasil tersebut dinilai cacat hukum dengan tidak disertakannya sebagian warga Depok dalam pencoblosan surat suara.

Mereka menilai, petugas pendaftaran yakni PPS, PPK, dan KPUD Kota Depok telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan mereka kehilangan hak pilih dalam Pilkada Kota Depok 2005. “Kami masih mengumpulkan bukti yang lebih akurat lagi untuk menindaklanjuti hal ini. Bukan tidak mungkin kami akan membawa masalah ini ke pihak kepolisian,” ujar Wahidah.

Disebutkan, pihaknya memiliki dasar hukum cukup kuat untuk melaporkan KPUD ke polisi, yakni UU No.32 Tahun 2004 pasal 115 ayat 2. Sesuai UU tersebut, KPUD diduga telah melakukan tindak pidana yaitu telah menghilangkan hak pilih orang lain. “Dalam UU disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit dua ratus dan paling banyak dua juta rupiah,” paparnya. ( A-106 )

Tolak visi Kota Depok. PPK Madani: Itu konsep konsultan

Monitor Depok, 5 Juni 2006

MARGONDA, MONDE: Visi Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2006-2025 kembali menuai kritik karena RPJPD dinilai tidak aspiratif, disusun tanpa melibatkan peran serta masyarakat Depok.

“Kami menolak perubahan visi Depok 20 tahun yang tertuang dalam RPJPD karena cacat secara proses,” ujar Wahidah R Bulan, direktur eksekutif PPK Madani, kemarin.

Menurutnya, RPJPD disusun Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok bersama konsultan pilihannya. Padahal untuk membahas program pembangunan perlu mendengar aspirasi multistakeholder.

“Rumusan visi Depok jangan diserahkan ke konsultan karena mereka memiliki kepentingan tersembunyi atau vested interested.”

Sikap penolakan ini, tambah Wahidah, sudah disampaikan ke Panitia Khusus RPJMD/RPJPD DPRD Depok Jum’at lalu. “Kami meminta DPRD jangan menyetujui dulu,” ujarnya.

Tidak menyalahi aturan? Wahidah mengatakan tidak masalah karena RPJPD nasional pun belum dirumuskan. Untuk itu dia meminta Walikota Depok untuk berkonsentrasi kepada RPJMD 2006-2011 karena merupakan pengejawantahan dari program kepala daerah sesuai visi misinya.

“Hanya saja kami minta walikota untuk memasukkan satu misi dalam RPJMD yaitu melakukan percepatan good goverment dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Terlalu dini

Sementara itu, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Babai Suhaemi menilai penolakan itu masih terlalu dini. Pasalnya, RPJPD masih dalam proses pembahasan oleh Pansus. Begitu pun seluruh fraksi di DPRD tengah mempelajari. “Penolakan itu terlalu dini, masih banyak proses yang harus dilalui.”

Babai menambahkan, Pansus membuka ruang seluas luasnya bagi seluruh stakeholders Kota Depok untuk memberi masukan terhadap RPJPD. “Jadi jangan men-justifikasi benar atau salah. Pelajari dulu baru beri masukan.”

Dia mengajak seluruh stakeholder untuk terlebih dulu menyikapi RPJMD Pemkot Depok 2006-2011 karena merupakan program pembangunan jangan pendek yang akan dirasakan bersama.(apk)

Mei 2006

Visi Kota Niaga & Jasa tidak aspiratif.  ‘Nur dijebak Bapeda…’

Monitor Depok, 19 Mei 2006

MARGONDA, MONDE : Pusat Pengkajian Komunitas Madani menilai visi misi Kota Depok sebagai Kota Niaga dan Jasa yang Nyaman yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2025 sangat tidak aspiratif.

Penilaian itu didasarkan atas minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan visi Depok 20 tahun ke depan.

“Hingga saat ini visi Depok belum berubah dan tidak ada satu pihak pun yang berhak menklaim visi Depok sudah diubah,” kata Wahidah R Bulan kepada Monde, kemarin.

Dia mengakui Pemkot, dalam hal ini dlm hal Badan Perecanaan Daerah (Bapeda) pernah mengadakan kegiatan untuk meminta masukan para stakeholder terkait perubahan visi kota Depok 20 tahun ke depan.

Kegiatan itu diselenggarakan dua kali, pada 5 dan 9 Januari lalu. Pada pertemuan pertama, Bapeda mendapat tentangan cukup keras tentang rencana perubahan visi tsb.

Dia melanjutkan, pertemuan kedua kurarg lebih sama dan kebetulan saat itu ada pelatihan Local Government Support Program (LGSP) untuk LSM.

Kebanyakan LSM tidak hadir karena ikut pelatihan LGSP di puncak. Tetapi dari LSM yang hadir,, tidak ada penyepakatan tentang penetapan visi.

Kalau kemudian Pemkot didalam dokumen halaman III-I RPJP yang diajukan, mengatakan perubahan visi Depok merupakan hasil kesepakatan forum musrenbang, saya hrs mengatakan Pemkot melakukan fait a complie terhadap masyarakat Depok. perubahan visi 20 tahun tidak dapat dilakukan serampangan dengan mengandalkan analisis teknis konsultan yg datanya out of date, yaitu tahun 2002.

“Walikota hendaknya tidak terjebak dengan hidden agenda lama Pemkot, dalam hal ini Bapeda yang ingin ada perubahan visi kota menjdi kota niaga dan jasa saja,” kata Wahidah.

Walikota, kata dia, cukup berkonsentrasi kepada visi pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Melayani dan Menyejahterakan yang menjadi tanggungjawabnya yang disesuaikan dengan visi misinya ketika kampanye.

“Dengan visi sekarang Pemkot sering kewalahan menghadapi complain masyarakat yg mempertanyakan kinerja Pemkot dalam mengelola pembangunan Depok,” tuturnya.

Visi 20 tahunan usulan Pemkot tidak boleh jadi rujukan karena masih berupa usulan, belum memiliki legitimasi karena Perda terkait dengan hal itu belum disahkan oleh DPRD dan belum disepakati masy.

“lain halnya kalau DPRD mengagendakan untuk membahas keduanya, RPJP dan RPJMD namun hal itu tentu tidak mungkin karena akan memakan waktu lama, bisa 3 sampai 6 bulan,’ ujarnya.

PPK Madani, lanjut dia, sedang merumuskan masukan yangg akan disampaikan pada Pansus RPJMD dalam waktu dekat ini.(apk)

April 2006

Nur tak hadir, Ikawades kecewa

Monitor Depok, 17 April 2006

RANGKAPAN JAYA, MONDE: Ikatan Keluarga Aparat dan Warga Desa (Ikawades) Rangkapan Jaya Lama kecewa lantaran pertemuan rutin bulanan, kemarin batal dihadiri Walikota Depok.

Padahal hingga Jumat (14/4) sore Nur Mahmudi Ismail dipastikan datang, namun sat dikonfirmasi menjelang acara, Walikota dipastikan tidak bisa hadir lantaran harus menghadiri Milad PKS di Jakrta. “Yang membuat panitia lebih kecewa karena ketidakhadiran Pak Nur tak mendelegasikan kepada jajarannya,” kata Wahidah R Bulan Panitia Ikawades, kemarin.

Wahidah mengatakan, masyarakat sebagai pendukung Nur-Yuyun selayaknya kedua pemimpin itu menjaga kontinyuitas komunikasi karena masalah serius yang dialami masyarkat seringkali disebabkan putusnya komunikasi,” tandasnya.

Wahidah mengingatkan, ketidakhadiran Walikota diberbagai acara yang sebelumnya dijanjikan hadir, jangan dianggap sepele meski agendanya hanya sekdear bertemu warga.

“Pemimpin saat ini harus mempunyai kesiapan menemui warga karena ketidakhadiran itu akan membuat jarak yang semakin jauh dengan hati warga,” ujar Wahidah.

Padahal salah satu jargon kampanye Nur, kata Wahidah adalah siap menjadi pemimpin yang melayani. “Sebenarnya, melalui komunikasi langsung antara warga dengan pemimpinnya, Wali/Wakil Walikota akan mendapat informasi yang benar, akurat tanpa tendeng aling-aling.”

Dia menilai, open house diawal-awal kepemimpinan Nur merupakan langkah tepat. Tapi pengokohan hubungan dengan masyarakat hendaknya terus dibangun dengan program sporadis. “Open house hendaknya dipindahkan ke Balaikota dan dipublikasikan secara luas agar tidak bergulir dikalangan tertentu saja, baik jadwal, tempat dan bagaiman caranya.”(*/aks)

Proyek infrastruktur Depok bocor 30%. FPDIP: Itu sudah terjadi 5 tahun terakhir…

Monitor Depok, 2 April 2006

MARGONDA, MONDE: Dana pembangunan infrastruktur, seperti jalan, sekolah dan jembatan di Depok ditengarai bocor sedikitnya 30% setiap tahunnya. Sementara APBD Depok mengalokasikan anggaran sekitar Rp76 miliar per tahun.

Bocornya dana pembangunan itu, a.l. karena proses tender tak transparan sehingga terjadinya kongkalikong dalam penentuan pemenang; tidak adanya pengawasan memadai; dan tak adanya tindakan tegas terhadap pelaksana proyek yang melanggar.

Direktur Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani, Wahidah R Bulan, mengatakan hal itu, kemarin. Ia berbicara menaggapi usulan warga Depok ke Walikota dalam Musrembang tingkat kota beberapa waktu lalu.

Warga dalam kesempatan itu meminta agar Pemkot Depok memprioritaskan pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Oleh karena itu, Wahidah meminta Walikota perlu mengambil sikap tegas sesuai kewenangannya, agar kebocoran anggaran bisa diminimalisasi.

Ia pun menyebutkan kebocoran itu diawali sejak tender, yang tak melalui mekanisme yang benar. Dalam proses tender, sesuai pencermatannya, sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara calon pemenang tender dan panitia tender.

Realitas ini, katanya, mengakibatkan dana APBD, yang nota bene diraih dari masyarakat, justru disimpangkan, yang gilirannya merugikan masyarakat. Ia malah menyarankan sistem swakelola, untuk mengurangi peluang kebocoran.

“Lebih baik karena pembangunan infrastruktur itu dikelola sendiri oleh masyarakat setempat secara bersama,” tandas Wahidah. Masyarakat, katanya, ikut aktif melaksanakan pengerjaan, pengawasan dan perawatan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Siswanto, tak menampik sinyalemen yang disampaikan Wahidah.

Ketua FPDIP itu menyebutkan kebocoran anggaran itu sudah terjadi dalam lima tahun terakhir. Persoalannya birokrat, peserta tender dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diterpa krisis moral.

“Apalagi Pemkot pun tak siap dalam membikin perencanaan, pengawasan, dan melaksanakan proses tender,” tandas Siswanto.

Jalan Radar Auri

Dia mencontohkan, sepanjang Jalan Radar Auri Cimanggis, hingga saat ini masih rusak parah, meski setiap tahun Pemkot selalu menganggarkannya.

Pernyataan Wahidah dan Siswanto itu diperkuat oleh laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester I tahun anggaran 2005.

Misalnya, pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi enam gedung SDN TA 2004, seperti laporan BPK yang diteken Juni itu, tidak sesuai kontrak Rp16.155.281,18.

Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik oleh BPK dan pemeriksaan lapangan 18 Desember 2004, ternyata rehabilitasi itu tak sesuai kontrak Rp16.155.281,18 [Rp6.326.538,28 + Rp2.853.092,00 + Rp1.167.174,00 + Rp1.129.650,00 + Rp2.577.479,60 + Rp2.101.347,30]

Merujuk laporan BPK, pelaksanaan proyek 11 ruas jalan Depok tahun yang sama, ternyata realisasinya kurang dari volume kontrak senilai Rp98.347.131,29. Misalnya, sesuai temuan BPK, hotmix jalan-jalan itu tak memenuhi spesifikasi yang ada di kontrak.

Kembalikan uang

Terkait masalah itu, BPK telah menyarankan kepada Walikota Depok, agar minta pertanggung jawaban tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemimpin Kegiatan, terutama terkait pemakaian keuangan daerah Rp16.155.281,18. dan Rp98.347.131,29.

Walikota juga diminta agar keduanya, menyetorkan kembali uang itu ke Kas Daerah dan bukti setoran tersebut disampaikan kepada BPK.

Selain itu, Wali diminta menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas kelalaiannya.

Wali pun, sesuai permintaan BPK, sudah menjalankannya melalui intruksi dan surat tegurannya, 28 Februari 2005.

Sejumlah kejadian tersebut, jelas berpotensi menjadi sumber kebocoran APBD dan anggaran publik lainnya.

“Artinya persoalan infrastruktur di Depok selalu rumit,” kata Siswanto.(aks)

Maret 2006

RPJMD perlu kesepakatan DPRD-Wali. Lira tawarkan 5 kandidat Sekda

Monitor Depok, 22 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Depok menawarkan lima nama kandidat Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, selain Winwin Winantika, Sekda yang masih menjabat, menyusul adanya dugaan tak jalannya birokrasi lantaran antara pemberi strategi (Walikota) dan operasional (Sekda) kurang sinergis.

Kelima nama versi Lira Depok itu adalah,Bambang Wahyudi (Asisten Tata Praja), Kudsi Bambang (Asisten Umum), Muhammad Ridwan (Kepala Badan Pengawas Daerah), Ridwan Pinangdjodjo (Kepala Dinas Kesehatan) dan M Haris (mantan Sekda Depok).

Walikota Lira Cahyo Putranto mengatakanWalikota Depok harusnya sudah mengambil ancang-ancang untuk mencari sosok Sekda yang tepat.

“Sekda semestinya punya integritas pribadi yang mumpuni, cakap, pintar, cerdas, tangkas dan mampu tampil sebagai pemersatu birokrasi di lingkungan Pemkot,” kata Cahyo Putranto, kemarin.

Ia mengatakan, jika sosok itu tidak ditemukan di internal Pemkot Depok, tidak ada salahnya mencari kandidat dari luar.

Pasalnya, kata dia, tidak dipungkiri adanya kemungkinan Sekda yang kini menjabat sudah tidak mendapat kepercayaan dari pejabat di Lingkungan Pemkot Depok.

“Sekdakot saat ini sudah tidak punya dukungan dan kepercayaan lagi untuk tampil sebagai jenderal lapangan rekan-rekannya, sesama aparat birokrasi,” tandasnya.

Terpisah, Direktur Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani Wahidah R Bulan, menegaskan jika pergantian itu hendak dilaksanakan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, sebaiknya dilakukan ekspose publik terlebih dulu.

“Ekspos publik itu perlu dipublikasikan secara luas agar sebanyak mungkin masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan,” ujarnya.

Desas desus busa calon yang akan menjadi Sekdakot Depok belakangan kian santer. Bahkan tersiar kabar, sejumlah elemen telah menyiapkan “jagoannya” sendiri untuk diusung kepada walikota Depok.

Rumor itu muncul lantaran adanya anggapan bahwa Sekda saat ini tidak harmonis dengan Nur Mahmudi dan Yuyun WS. Spekulasi itu didasari atas bahwa Winwin dikenal sebagai sosok yang loyal dengan pemimpin sebelumnya.

Tidak hanya itu, ada rumor bahwa para pendukung Nur Mahmudi dan pendukung Yuyun Wirasaputra dikabarkan juga terus pasang “mata” alias wait and see memantau kebijakan keduanya dalam memilih Sekda.

Kendati berada di luar sistem, kedua barisan pendukung itu diduga telah memiliki calonnya masing-masing. Spekulaski lainnya, Nur akan mengambil sosok Sekda dari birokrat di luar lingkungan Pemkot Depok.

Kendati baru skadar rumor, sejumlah kalangan berpendapat sangat tidak mungkin Nur melakukan itu lantaran terlalu berisiko. Pasalnya, ada pendapat posisi Sekda hendaknya diduduki sosok yang tahu benar tentang kota ini.

Menanggapi kritik dari DPRD terhadap Wali, Wahidah mengatakan, persoalan itu bermuara dari tidak adanya agenda Walikota. Oleh karena itu, katanya, sebaiknya Walikota menginformasikan hal itu kepada Dewan.

Selain itu Walikota dan DPRD perlu membikin kata sepakat mencari apakah RPJMD diselesaikan berbarengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM] baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang [RPJPMD).

“Pak Wali tak bisa memutuskan sepihak khususnya dalam merumuskan karena RPJMD, RPJM dan RPJP memiliki keterkaitan erat.”(aks/apk)

Birokrasi Depok dinilai korup dan inefisien, Reformasi mutlak dilakukan Walikota

Monitor Depok, 12 Maret 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Reformasi birokrasi Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra mutlak dilakukan. Namun pergantian birokrasi tidak sekadar mengganti kepala dinas, badan, kantor, dan lembaga (Dibaleka).

Tapi harus menyentuh aspek substansial, yakni sikap korup dan tak efisien.

“Reformasi birokrasi harus jadi salah satu agenda prioritas Nur-Yuyun. Tapi harus menyentuh aspek substansial, reformasi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti pejabat Dibaleka,” kata Direktur Pusat Penegembangan Komunitas (PPK) Madani Wahidah R Bulan, kemarin.

Dia mengatakan, penggantian yang hanya menyentuh pimpinan Dibaleka justru akan memicu instabilitas di tubuh Pemkot Depok.

“Jika tidak dilaksanakan secara cermat justru menimbulkan masalah. Akar permasalahan birokrasi Depok berada pada persoalan utama, yakni sistem birokrasi yang korup dan dan inefesien,” tandas Wahidah.

Tak jalan

Menurut dia, penghargaan terhadap prestasi kerja aparat birokrasi harus jadi perhatian dan ditingkatkan. “Selama ini sistem pengawasan terhadap kinerja birokrat tak jalan, akibatnya kualitas pelayanan publik relatif buruk.”

Dia mengusulkan, SOTK harus diefisienkan, jika perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dirampingkan. “Dinas Kesehatan dan PMKS perlu digabung karena tugasnya tidak terlalu berbeda, begitu juga dengan Dinas PU dan Distakotbang harus dikaji ulang.”

Untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, kata Wahidah, bukan sekadar mengganti kepala dinas tapi membuat kontrak kerja mereka dengan walikota.

“Walikota harus membuat kontrak kerja dengan para kepala Dibaleka termasuk camat, biarkan mereka bekerja dengan kreativitas sendiri, tapi tetap dengan pengawasan.”

Wahidah menegaskan, kontrak kerja itu nantinya menjadi bahan evaluasi apakah kepala Dibaleka pantas untuk diganti atau tidak.

“Kepala Dibaleka yang tidak memenuhi target kontrak kerja baru bisa diganti dengan orang yang lebih mempunyai kualitas dan kreativitas melaksanakan tugasnya kepemerintahan.”(aks)

Februari 2006

Surat Kesbang soal bantuan parpol: Laporan Parpol langgar PP…

Monitor Depok, 19 Februari 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Kantor Kesbang dan Linmas menilai laporan penggunaan bantuan keuangan untuk Parpol peraih kursi di DPRD Kota Depok, senilai Rp 900 juta, sebagian di antaranya tak proporsional dan tak sesuai instruksi PP No 29/2005 .

Penilaian itu tertuang dalam surat Kesbang Linmas No. 200/48/Kesbang Linmas, yang ditujukan kepada delapan partai peraih kursi di DPRD, perihal Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan.

Surat yang kopinya juga diperoleh Monitor Depok, kemarin, ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas, H Dedi Setiadi.

Namun dalam surat itu tidak dijelaskan partai mana yang menggunakan dana parpol tak sesuai aturan. Sementara saat Monde saat menghubungi Dedi Setiadi, via telepon selulernya, ternyata dalam keadaan non aktif.

Dalam surat itu disebutkan bahwa laporan penggunaan bantuan keuangan itu sesuai intruksi PP No. 29/2005 tentang Bantuan Keuangan Parpol dan Permendagri No. 32/2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantua Keuangan bagi Parpol.

“Setelah mencermati penggunaan dari salah satu parpol, masih ada penggunaan dana yang tidak proporsional, penggunaan dana harus sesuai sesuai lampiran III Permendagri No 32,” jelas surat tersebut.

Menurut surat itu, laporan keuangan disampaikan oleh pengurus parpol kepada walikota melalui Kantor Kesbang Linmas, setelah terlebih dahulu diaudit/diperiksa oleh Bawasda Depok.

Sementara alokasi bantuan digunakan untuk belanja kebutuhan administrasi, belanja daya/jasa dan pengeluaran lain-lain.

Sesuai pasal 18, ayat 2, PP No. 29/2005, laporan itu disebutkan sebagai dasar dan bahan pertimbangan tim pemeriksa dan penelitian alat kelengkapan administrasi parpol Depok, untuk mengeluarkan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya.

Bantuan keuangan untuk tahun anggaran 2005 diketahui sudah diserahkan kepada delapan pengurus parpol senilai Rp20 juta per kursi/tahun.

Sejumlah 45 kursi di DPRD Depok, terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (12), Partai Golkar (8), Partai Demokrat (8), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5), Partai Amanat Nasional (5), Partai Persatuan Pembangunan (4), Partai Kebangkitan Bangsa (2), dan Partai Damai Sejahtera (1).

Jauh hari sebelum Kesbang Linmas menyurati parpol, sejumlah elemen dan organisasi sayap partai politik (Parpol) penerima bantuan keuangan minta pengurus parpol partainya merealisasikan bantuan keuangan yang diambil dari APBD Kota Depok, hingga kejajaran paling rendah.

Selanjutnya mereka mendesak agar bantuan keuangan untuk tahun 2006 tak dicairkan, sebelum parpol menyerahkan dan mempublikasikan laporan pertanggung yang sudah diaudit tim independen.

Tak dilibatkan

Pasalnya, sejak sejumlah parpol peraih kursi di DPRD Kota Depok menerima bantuan keuangan pada Oktober lalu, elemen partai itu mengaku tak diajak duduk bersama.

Padahal pemberian bantuan keuangan sebagai-mana dituangkan dalam PP No. 29 tahun 2005, tertanggal 19 juli 2005, pasal 1, bantuan keuangan berupa uang tunai itu dimaksudkan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat parpol.

Moelianto, Sekretaris I PAC Partai Demokrat Beji, mengatakan sepakat dan mendukung pernyataan DPRt Partai Demokrat se-Beji yang meminta Ketua DPC PD Kota Depok, Eddy Soepono, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) bantuan keuangan bagi PD, senilai Rp160 juta.

Senada dengan Moelianto, Garda Bangsa sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bansa (PKB), melalui ketuanya, Een Suherman menyatakan, bahwa partainya juga belum pernah mengkomunikasikan bantuan keuangan itu.

Sementara Sekretaris Lembaga Indevenden Pemantau Pembangunan (LIPP) Budiyantoro, meminta Pemkot Depok mengaudit bantuan keuangan dan Kejaksaan turun menyidik realisasi penggunaan anggaran tersebut.

Direktur PPK Madani, Wahidah R Bulan juga menyampaikan pemikirannya. “Bantuan keuangan ini diambil dari APBD, selayaknya setiap parpol mempertanggung-jawabkan secara transparan sejauh mana penyerapannya,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Depok, Rintisyanto, mendesak delapan parpol penerima bantuan keuangan segera menyerahkan laporan keuangan itu.(aks)

Parpol di Depok mulai digoyang konflik. Bantuan Rp900 juta picu perpecahan…

Monitor Depok, 6 Februari 2006

MARGONDA RAYA, MONDE: Bantuan keuangan kepada parpol di Depok Rp900 juta/tahun, mulai menjadi sumber konflik internal partai, di tengah lemahnya Perda yang mengatur transparansi dan pertanggungjawaban pemakaiannya.

Perda yang jelas dan tegas perlu dibuat, mengingat sejumlah parpol penerima duit negara itu, mulai digoyang perpecahan.

Direktur PPK Madani, Wahidah R Bulan mengatakan hal itu, kemarin. Bahkan, dia menyatakan konflik itu mulai terjadi saat hearing membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Keuangan bagi Partai Politik peraih kursi di DPRD, 28 September 2005 lalu.

Perda tak lengkap

Wahidah menilai Perda yang terdiri dari delapan bab dan 10 pasal yang telah disusun Panitia Khusus (Pansus) Raperda, dinilai belum lengkap. Hal ini, katanya, karena tidak memenuhi azas transparansi, tidak tegas dan mengakomodasi prinsip keadilan.

Mekanisme itu tak tercermin dalam proses pengajuan, penyerahan, pelaporan, penggunaan dan pertanggung-jawaban.

“Ini perlu pengkajian lagi,” tandas Wahidah R Bulan kepada Monde.

Saat ini, menurut catatan Monde, ada sekitar 4 parpol yang mulai kasak-kusuk mempertanyakan pemakaian uang itu—lantaran menurut mereka uang itu hanya dinikmati sejumlah pengurus Parpol, hingga distribusi ke tingkat kecamatan dan kelurahan tak ada sama sekali. “Ya, mestinya, kami tahu berapa dan bagaimana penggunaannya,” kata pengurus parpol di kecamatan, kemarin.

Wahidah pun mencermati hal serupa. Terutama, setelah Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Partai Demokrat Beji Timur meminta Ketua DPC PD Kota Depok, Eddy Soepono, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) bantuan keuangan bagi Partai politik, senilai Rp160 juta.

Wahidah mengatakan, Perda tentang bantuan dana parpol disayangkan tidak mengantisipasi hal itu. “Waktu pembahasan, Madani sudah mengusulkan agar Perda menuangkan mekanisme penggunaan dana banpol diaudit dan hasilnya diumumkan, tapi usulan itu ditolak,” tandasnya.

Munculnya Perda yang tak sempurna, menurut dia, menunjukkan DPRD dan Pemkot Depok tak memiliki goodwill dalam membangun transparansi.

Dana bantuan parpol di Depok dianggarkan sedikitnya Rp900 juta per tahun.

Dana bantuan itu, katanya, semestinya bisa mendorong partai meningkatkan layanan kepada konstituennya, lebih baik, termasuk dijadikan pendorong terciptanya pendidikan politik.

Selama ini, menurut pemantauan Monde, sejumlah sekretariat Parpol kosong, tanpa petugas sama sekali. Wahidah pun mengakui adanya realitas itu.

“Masyarakat semestinya bisa datang untuk minta informasi, atau menyampaikan keluhan ke Parpol,” katanya. Ia justru melihat dana bantuan itu tak mempunyai pengaruh apa-apa kepada konstituen, yang nota bene elemen publik.

Kaji ulang

Tahun 2006 ini, kata Wahidah, DPRD dan Pemkot perlu mengkaji ulang pengalokasian anggaran sebesar Rp20 juta setiap kursi yang diraih Parpol.

Sebelumnya DPRt Partai Demokrat Beji Timur meminta Ketua DPC PD Kota Depok, Eddy Soepono, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) bantuan keuangan bagi Parpol senilai Rp160 juta.

Penggunaan uang itu, katanya, harus jelas dan transparan. “Mekanismenya, ya, melalui LPJ yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat, dari DPC hingga ranting,” kata Ketua DPRt Partai Demokrat Beji Timur, Budi Hartono.

LPJ itu, kata dia sangat penting untuk menghindari praduga dari kalangan kader terhadap kemungkinan penyimpangan penggunaan dana yang dikucurkan oleh Pemkot Depok.

“Ketua DPC, selayaknya mengembangkan prinsip-prinsip yang mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas berdasarkan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Seandainya ketua DPC mengabaikan usulan itu, Budi mengancam akan meminta Badan Pengawas Kota (BPK) mengaudit penggunaan dana bantuan keuang itu.

Seperti diketahui, lewat Paripurna pertengahan Oktober 2005 lalu, DPRD Depok, menetapkan setiap Parpol peraih kursi di DPRD Kota Depok mendapat Rp20 juta per kursi setiap tahun.

Dengan jumlah 45 kursi di DPRD, bantuan parpol menyerap anggaran Rp900 juta setiap tahun bagi delapan partai yang dibebankan pada APBD.(aks)

Desember 2005

Hari ini, Pemkot-DPRD tetapkan APBD 2006. Dikecam, pos kode etik Rp300 juta

Monitor Depok, 30 Desember2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Ketua DPRD Depok Naming D Bothin optimistis, hari ini, RAPBD akan ditetapkan menjadi APBD Depok 2006.

Sementara, LSM menilai sejumlah pos anggaran, a.l. pos kode etik sebesar Rp300 juta, sebagai rancangan ketetapan yang tidak realistis dan tak mencerminkan prinsip keadilan.

Panitia Anggaran (Panang) legislatif, hingga tadi malam masih menggelar pembahasan akhir di Hotel Parama, Puncak, Bogor.

Naming D Bothin yang juga ketua Panang mengatakan, RAPBD Pemkot Depok tahun 2006 memang baru di paripurnakan hari ini, namun rancangannya sudah dikirimkan terlebih dulu ke Depdagri untuk dievaluasi.

Tak akan molor

“Penetapan RAPBD menjadi APBD Depok 2006 tidak akan molor,” tandas Naming, ketika dihubungi Monde disela-sela rapat pembahasan akhir.

Meski pembahasan akhir masih berlangsung hingga tadi malam, Ketua DPRD Depok sudah mengantisipasinya dengan mengirimkan rancangan RAPBD ke Depdagri lebih dini.

Naming tidak bersedia merinci lebih lanjut, komposisi perubahan besaran RAPBD dari yang disampaikan Penjabat Walikota saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2006 senilai Rp562 miliar, beberapa waktu lalu.

Sementara, dalam Paripurna Pandangan Umum, sejumlah fraksi umumnya menyoroti berbagai masalah, a.l mendesak eksekutif meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dianggap terlalu kecil.

Saat ini PAD hanya ditargetkan sebesar Rp65,14 miliar, atau hanya naik 1,70% dari APBD 2005. Padahal, sesuai Arah dan Strategi Prioritas (Stratas) kenaikan PAD ditetapkan minimal 5% dari tahun sebelumnya. Jadi estimasi pendapatan Rp542.09 miliar.

Pos belanja rutin mencapai Rp284 miliar atau 50% dari RAPBD—sehingga mengambil porsi terbesar dari total belanja daerah.

Tidak realistis

Belanja aparatur mencapai Rp177,77 miliar, belanja pelayanan publik Rp385,04 miliar, belanja tidak tersangka Rp3 miliar, dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Rp33,94 miliar. Dana Perimbangan Rp476,94 miliar.

Anggaran tidak realistis yang diketahui LSM, setelah mereka mengkaji laporan nota keuangan RAPBD 2006 yang dibacakan Penjabat Walikota belum lama ini.

Anggaran tak realistis itu, a.l. anggaran penyusunan kode etik DPRD sekitar Rp 300 juta. pelatihan beladiri Satpol PP Rp 117 juta, penyelesaian sengketa HGB Megapolitan Rp 220 juta. Selain itu, juga anggaran pembahasan LKPJ 2005 sebesarRp 200 juta.

Untuk itu, LSM mendesak Panang legislatif untuk menyikapi secara kritis, transparan dan kalau perlu mengubah pos anggaran itu, sebelum penetapan.

Penilaian itu diberikan Gugus Kerja Good Governance Kota Depok yang terdiri dari PPK Madani, SMMD, Komdak, LIPP, LAMM, Dewa, LSK Sejahtera, LP2 MAS, Kompak, LIPP.

“Beberapa pos anggaran itu sangat tidak realistis, dan harus segera disikapi secara jeli,” kata Koordinator gabungan LSM, Wahidah R Bulan.

Wahidah mengaku, heran atas penyusunan anggaran itu. Padahal, seharusnya penyusunan anggaran itu dilakukan secara efisien. “Kami jadi berpikir, apakah eksekutif dan legislatif mengutamakan kepentingannya dalam anggaran itu, bukan untuk masyarakat,” ujar Wahidah.

Pendapat senada diungkapkan Roy Prygina, Koordinator Komdak. Dia mengatakan, DPRD tak maksimal merumuskan RAPBD yang pro kepentingan masyarakat luas. “Masa, sih, untuk bela diri Satpol PP sebesar Rp117 juta, sangat tidak masuk akal,” ujar Roy.

Tolak PT Pradas

Roy juga mengkritik penganggaran kembali dana RAPBD untuk PT Pradas. “Kami menolak penganggaran kembali sebelum dilakukannya pertanggung-jawaban kepada publik atas penggunaan anggaran APBD pada tahun sebelumnya.”

Menurut dia, jika DPRD menyetujui penganggaran kembali atas BUMD itu, jelas sangat memprihatinkan. “Tahun sebelumnya saja merugi, sekarang mau ditambah. Kami jelas menolak,” tegasnya.

Di tengah waktu yang mepet, Roy justru khawatir bakal terjadi pos anggaran yang tidak beres seperti tahun lalu, yaitu duplikasi anggaran.

Semestinya, katanya, keterbatasan waktu tak jadi alasan DPRD untuk tidak maksimal membahas RAPBD. “Ini adalah persoalan kepentingan rakyat. Jangan main-main,” ujarnya.

Lucunya, kata dia, hingga kemarin, DPRD diketahuinya belum memiliki Rincian Anggaran Satuan Kerja (RASK) atas pos anggaran itu.“Lalu bagaimana mereka bisa mengkritisi rincian anggaran secara matang. Dan seharusnya RASK itu sudah disosialisasikan, setidaknya kepada LSM,” ujarnya.

Di bagian lain, LSM juga mengecam pihak-pihak tertentu yang memakai alasan pembahasan APBD dikait-kaitkan dengan persoalan Pilkada.(aks/apk)

Public hearing di 6 kecamatan, RAPBD 2006 jauh dari harapan masyarakat

Monitor Depok, 27 Desember2005

MARGONDA, MONDE: Pelaksananan dengar pendapat (public hearing) rencana program kegiatan APBD 2006, antara anggota DPRD dengan warga di enam kecamatan, kemarin belum memuaskan.

Sebagian besar warga dari berbagai unsur masyarakat menilai RAPBD 2006 belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dalam public hearing di Kec. Cimanggis kemarin, Warga menilai masih banyak daftar usulan (DU) program kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang disampaikan ke tingkat kota, masih ada yang tidak masuk dalam rencana kegiatan APBD tahun 2006.

Menurut Ketua FKA Cimanggis M. Yassin Bia mengatakan, ada sekitar 40 persen DU program kegiatan Musrenbang tidak tercantum.

Proyek ganda

“Ya, ada sekitar 40 persen, tapi sebagian lagi sekitar 50 persen DU kegiatan masuk dalam rencana kegiatan APBD 2006,” katanya, saat dihubungi Monde, kemarin.

Di Kecamatan Sukmajaya, Forum public hearing menemukan sejumlah kejanggalan dalam RAPBD tahun 2006 bagi pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sukmajaya, a.l. ditemukannya proyek ganda dalam rancangan tersebut.

Proyek pembangunan yang diketahui ganda adalah pembangunan Jalan H. Dimun, Cilodong. Sedikitnya terdapat tiga usulan yakni peningkatan Jl. H. Dimun Cilodong senilai Rp1,3 miliar (poin 4), Jl. H. Dimun ex TMMD sebesar Rp48,7 juta (poin 18), serta normalisasi dan pasangan lining saluran outlet Setu Sidamukti Jl. H. Dimun yang mencapai Rp410 juta (poin 55).

Selain proyek tadi, ditemukan pula proyek serupa yakni pembangunan Jl. Proklamasi. Sedikitnya terdapat dua usulan, yaitu rehabilitasi Jl. Proklamasi Abadijaya senilai Rp90 juta (poin 11) dan pembangunan Jl. Proklamasi sebesar Rp25 juta (poin 24)

Di Kecamatan Limo, tokoh pemuda mengaku prihatin melihat rencana kegiatan APBD Depok Tahun 2006 yang tidak mengakomodir kegiatan dan pemberdayaan. Padahal kegiatan kepemudaan sangat membutuhkan dukungan finansial maupun moral sebagai upaya pemberdayaan pemuda.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Karang Taruna Kelurahan Krukut Tri Joko Susilo kepada Monde di sela-sela kegiatan Public Hearing RAPBD Depok 2005 di Aula Kec. Limo, kemarin

Sementara di Sawangan, Pengurus LPM Kel. Curug, Sawangan meminta legislatif medorong Pemkot menyediakan anggaran pembangunan sarana ibadah.

“Kami minta kepada anggota DPRD asal pemilihan Sawangan menganggarkan pembangunan sarana peribadatan, sehingga tak ada lagi yang minta sumbangan di pinggir jalan.” Hal itu diungkapkan pengurus LPM kelurahan Curug, Muhammad Husen.

Tidak optimal

Direktur Eksekutif LSM Pusat Pengkajian Lokal Madani Wahidah R Bulan yang mengikuti public hearing di Kec. Panmas dan Sukmajaya kemarin, mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu kurang optimal dalam mengawasi rencana kegiatan RAPBD 2006. Pasalnya., kegiatan itu bersifat parsial. Artinya hanya menyoroti kegiatan yang akan dilingkungan kecamatan masing-masing, tidak menyentuh program dinas-dinas dan walikota. “ Untuk itu perlu dilakukan forum public hearing di tingkat kota,” katanya

Dia juga menilai forum public hearing di kecamatan didominasi oleh kalangan birokrasi, seperti camat, lurah, LPM. Hal itu tidak optimal, karena Dean tidak serius melibatkan LSM dan warga.

“ Ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi rencana kegiatan itu. Saya pun tahunya dari Monde, tidak ada undangan khusus ,” tegasnya.(sud/jtk/dmr/sb/apk)

18 Anggota DPRD mangkir, Kesehatan keluarga dijamin APBD

Monitor Depok, 15 Desember2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Sejumlah 18 anggota legislatif atau lebih 30% dari jumlah wakil rakyat di Depok, kemarin, tak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD di Kota Kembang. Akibatnya, lembaga ini disoroti publik lagi.

Sementara, isteri atau suami anggota DPRD Depok dan dua anaknya, sesuai penetapan Raperda Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Perda No. 3/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD Depok, menjadi Perda, berhak mendapatkan jaminan dan asuransi kesehatan dengan biaya APBD.

Sebelumnya, publik juga mencatat sembilan anggota Dewan yang tiga kali berturut-turut mangkir dalam Rapat Paripurna, tapi tanpa penyelesaian yang transparan. Bahkan, Badan Kehormatan Dewan pun tak mampu mengambil keputusan.

Dipimpin Naming

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Perda No. 3/2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD Depok, berkesan sepi wakil rakyat…

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin. Ia didampingi wakilnya, Amri Yusra, Agung Witjaksono, di Gedung Dewan.

Melalui penelusuran Monde, diketahui 11 anggota Dewan izin, tiga orang sakit dan empat orang lainnya tanpa ada keterangan tentang ketidakhadiran mereka.

Sementara 10 dari 11 anggota Komisi B, menurut informasi yang diperoleh Monde, izin tidak hadir di Rapat Paripurna, lantaran mengikuti kajian kerja antar daerah ke Kutai, Kalimantan Timur.

Padahal sesuai hasil Rapat Panitia Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD, Senin (12/12) lalu, disepakati agar anggota Dewan tidak diizinkan melakukan kajian antardaerah sampai akhir 2005.

“Itu sesuai hasil Rapat Panmus dan saran Ketua Fraksi PB Mazham HM,” kata Amri. Saran itu, kata dia, sangat masuk akal lantaran banyak tugas anggota Dewan yang harus segera dituntaskan.

Dalam Paripurna hadir juga Penjabat Walikota Depok Warma Sutarman, Sekdakot, Winwin Winntika, Dandim 0508 Letkol Art Laksmono dan unsur Muspida lingkungan pemkot Depok.

Meski tetap memenuhi quorum, sikap anggota Dewan yang tidak hadir dalam Paripurna tersebut disoroti LSM—bahkan disebutnya sebagai cela yang menjadi sorotan publik.

Direktur Pusat Pengembangan Komunitas Madani (PPK Madani), Wahidah R Bulan yang hadir dalam Paripurna tersebut menyesalkan perilaku sejumlah anggota Dewan itu.

“Keseriusan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas ke-Dewanannya dapat diukur dari keseriusan mereka menghadiri rapat-rapat seperti ini,” kata Wahdah R Bulan disela-sela berlangsungnya Paripurna.

Fraksi terima revisi

Seperti diketahui, revisi atas Perda No 3/2005 hanya merupakan copy paste dari PP No 24/2004 dan PP No 37/2005 lantaran DPRD takut terjebak membikin kesalahan tafsir dan melanggar hukum.

Selain itu, rincian tentang hak-hak Dewan bisa diimplementasikan (dijabarkan) lebih luas dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD dan SK Walikota.

Sementara dalam sambutannya, Ketua Pansus Revisi Perda No 3 Wahyudi mengatakan, bahwa rancangan Perda mengenai perubahan Perda No. 3/2005 ini memiliki landasan hukum kuat dan mengacu kepada aturan di atasnya, PP No 37/2005 sebagai penjabaran ats perubahan PP No. 24/2004.

Rancangan Raperda tentang perubahan Perda No. 3/2005, katanya meliputi ketentuan pasal 1 angka 23, pasal 14, 16, 20, 21, 24, diantara ayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat— yakni ayat (2.a), serta ketentuan pasal 25 ayat (3).

Tiga pasal yang menjadi kajian serius kalangan anggota Dewan selama ini adalah tentang pasal tunjangan perumahan, tunjangan pajak penghasilan dan tunjangan kesehatan.

Pasal pasal setelah perubahan itu, a.l Pasal 1 angka 23, tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duaka.

Pasal 14, pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran Badan Kehormatan/alat kelengkapan Dewan lainnya diberikan tunjangan alat kelengkapan Dewan.

Pasal 16, pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya (suami atau istri dan dua orang anak) diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan, besaran premi termasuk general check-up satu kali setahun yang dibebankan kepada APBD.

Dalam penyampaian kata akhir fraksi, PKS, Golkar, Demokrat, PDIP, PAN dan Persatuan Bangsa menyatakan menerima revisi tersebut.

Mereka menekankan, bahwa Perda tersebut merupakan landasan yuridis sebagai acuan Pemkot Depok dalam memberikan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok.(aks)

Masalah anggaran Kesbanglinmas, Usulan Rp619 juta tidak realistis!

Monitor Depok, 6 Desember2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani, menilai 13 usulan kegiatan dilingkungan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) selalu berulang dan tidak memenuhi dasar kepatuatan.

“Dari tahun ke tahun kegiatan Kesbang Linmas, hampir selalu itu-itu saja dan lebih parah biaya kegiatannya sangat tidak memenuhi dasar kepatutan,” kata Direktur PPK Madani, Wahidah R Bulan kepada Monde, kemarin.

Dia mencontohkan, sosialisasi HAM dan Demokratisasi bagi aparatur pemerintah di Pancoran Mas, dibiayai APBD 2006 sebesar Rp50.000.000.

“Pelatihan untuk 100 orang dengan biaya Rp10 juta sudah hitung-hitungan maksimal,” ujarnya.

Wahidah mengatakan, yang perlu dijabarkan dalam membentuk kesadaran melaksanakan HAM dan Demokratisasi di lingkungan pemerintahan adalah kegiatan yang berbasis pada mekanisme dan sistem berkelanjutan bukan berulang.

“Terbatasnya instrumen operasional pemerintah daerah terkait Kesbang Linmas, idealnya ditangani dengan mengoptimalkan mekanisme, sistem dan kelembagaan yang ada,” Wahidah menjelaskan.

Belum sistematis

Menurut dia, dari 13 kegiatan dilingkungan Kesbang Linmas tersebut belum mampu memaparkan secara sistematis upaya pencapaian yang digariskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD 2006 dan strategi prioritas (Stratas).

“Usulan kegiatan APBD 2006 dilingkunagan Kesbang Linmas masih bersifat normatif dan belum maksimal menghasilkan out-come yang mengarah pada apa yang digariskan AKU.”

AKU yang dimaksud, adalah pembinaan kesatuan bangsa yang berbasis nilai-nilai HAM dan Demokrasi, meningkatnya kehidupan demokrasi lokal dan meningkatnya pelayanan umum.(aks)

Pertemuan DPRD & PDAM kian dipertanyakan. Jangan bohongi publik…

Monitor Depok, 5 Desember2005

MARGONDA, MONDE: Mengendornya sikap DPRD dalam menangani kenaikkan tarif air minum, seusai menggelar pertemuan dengan PDAM Tirta Kahuripan, Rabu (30/11) lalu di Hotel Novotel, Bogor, mengundang pertanyaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasalnya, selain agendanya dinilai tidak jelas, pertemuan itu juga tidak menghasilkan keputusan apapun. Justru melempar kepada Penjabat Walikota Depok.

Penilaian itu diungkapkan Budiantoro, Sekretaris Lembaga Indepenten Pemantau Pembangunan (LIPP) dan Direktur Pusat Pengkajian Komunitas Madani Wahidah R. Bulan, kepada Monde, kemarin.

“Pertemuan itu patut dipertanyakan, sudah dilakukan di Hotel berbintang, hasil rekomendasinya juga tidak ada,” kata Budi.

Menurut Budi, DPRD harus menjelaskan secara gamblang pertemuan itu, menyangkut siapa yang mengundang dan hasil pertemuan itu. “ Secara etika, pertemuan itu sangat aneh, kalau yang mengundang,” katanya.

Dia megatakan, secara etika pertemuan itu menyalahi asas kepatutan. Jika DPRD yang mengundang PDAM, mengapa tempat pertemuan itu dilakukan di sebuah Hotel di Bogor.

Pasalnya, masalah tarif air ini merupakan persoalan publik. “Lagipula kenapa tidak dilakukan di Gedung Dewan,” ujarnya.

Sebaliknya, kalau PDAM yang mengundang, Budi menilai lebih lucu. “Bukannya DPRD sebelumnya dikecewakan oleh PDAM lantaran tidak hadir dalam rapat dengan komisi B. DPRD jelas dilecehkan oleh PDAM,” katanya.

Faktor yang dinilainya lebih mengherankan adalah pertemuan itu tidak jelas. “Ujug-ujug anggota Dewan malah melempar ke walikota, DPRD sepertinya sudah nggak punya semangat berjuang [spirit of fighting],” kata Budi.

Kebocoran

Wahidah R Bulan berpendapat, seharusnya DPRD dalam pertemuan itu mempertanyakan rincian kenaikan itu, termasuk dengan informasi tentang kebocoran air yang mencapai 36% dan investasi yang tampaknya akan dibebankan kepada pelanggan melalui kenaikan tarif air sebesar 74% ini.

Dia juga mengatakan sangat aneh, bila pertemuan itu hanya mendengarkan pemaparan atau sosialisasi PDAM tentang kenaikan tarif itu. Dia mengkhawatirkan kenaikkan tarif itu lebih kepada orientasi bisnis.

Senada dengan Budi, Wahidah mengatakan agar DPRD harus menjelaskan kepada publik hasil pertemuan itu dengan PDAM beberapa waktu lalu.

“DPRD harus terbuka. Ini persoalan publik. Jangan melakukan kebohongan publik,” kata Wahidah.(apk)

Oktober 2005

Peran DPRD dinilai masih lemah

Monitor Depok, 24 Oktober 2005

MARGONDA, MONDE: Peran dan fungsi DPRD Kota Depok baik secara lembaga maupun individu sejauh ini dinilai masih lemah.

Pasalnya fungsi budgeting, legislasi serta pengawasan secara kelembagaan dan fungsi representasi (individu) masih di dominasi eksekutif.

Sementara penguasaan materi, kemampuan, komitmen tugas pokok dan fungsi Dewan menjadi masalah mendasar ditambah perilaku anggota Dewan yang merusak citra DPRD itu sendiri.

Demikian benang merah yang mencuat dalam Diskusi Terbatas Evaluasi Kinerja Setahun DPRD Depok dengan tema Redefinisi Fungsi DPRD, Upaya Kearah Optimalisasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Depok, oleh Pusat Pengembangan Komunitas (PPK) Madani di RM Sarimande, Jl. Margonda, kemarin.

Penilaian soal peran dan fungsi DPRD di atas disampaikan oleh PPK Madani, Pusat Kajian Politik Fisip UI, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi dan pengakuan sejumlah anggota DPRD.

Menurut Direktur Eksekutif PPK Madani, Wahidah R Bulan, fungsi budgeting, legislasi serta pengawasan belum mengakomodir aspek transparansi anggaran, partisipasi publik, keadilan anggaran, legalitas, produktivitas, keberpihakan penggunaan hak inisiatif, pelaksaan agenda kerja dan follow-up.

“DPRD dan eksekutif belum mengakomodir akses publik terhadap anggaran dan publikasi, terutama pemberitahuan resmi melalui media massa terkait sosialisai RAPBD,” katanya.

Wahidah mencontohkan, pada public hearing sosialisasi RAPBD di Gedung Dewan pada 27 januari 2005, peserta tidak disertai materi RAPBD.

Dominasi eksekutif

Fungsi pengawasan DPRD, menurut Wahidah, belumlah optimal, terbukti dari rekomendasi legislatif lebih belum direspon secara positif oleh eksekutif. “Eksekutif belum merespon rekomendasi Dewan terkait pembangunan hypermarket, pembangunan SPBU di dijalur pipa gas,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Panji Nugraha pengamat kebijakan publik Pusat Kajian Politik Fisip UI. “Lemahnya fungsi DPRD disebabkan anggota Dewan belum dapat mengimbangi eksekutif dalam hal pemahaman kebijakan.

“Rekruitmen partai politik melalui sistem pemilu proporsional, belum bisa memberikan pembekalan kepada kadernya dalam menjalankan fungsi DPRD sehingga mereka lebih cenderung menjadi wakil partai daripada wakil rakyat,” jelasnya.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP, R Sugiharto. “Mitra adalah kesetaraan derajat antara eksekutif dan legislatif walaupun fungsinya berbeda. Keseimbangan kekuasaan berarti tidak ada yang merasa dipimpin dan memimpin. Hal inilah yang belum berjalan.”

Sekretaris FPKS, Muttaqin menambahkan, kualitas suporting syistem (pendamping), dalam hal ini sekretariat Dewan belum mempunyai SDM yang memadai.

“Penguasaan materi, kemampuan, komitmen tugas anggota Dewan yang terbatas tidak ditopang kualitas pendamping yang kredibel. Belum lagi fasilitas penunjang kerja yang terbatas,” tuturnya. (aks)

Revisi PP 24 dinilai tidak tepat. Wakil rakyat bakal bertaburan fasilitas

Monitor Depok, 23 Oktober 2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: DPRD bakal mendapat fasilitas dari negara lebih dari biasanya. Menyusul direvisinya Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan PP No 37 tahun 2005.

Fasilitas baru itu berupa tunjangan rumah, mendapat uang makan dan uang transport apabila mengadakan rapat di luar gedung DPRD. Selain itu, DPRD mendapat dana penunjang rapat, kunjungan kerja, penyiapan pengkajian pembuatan peraturan daerah, peningkatan SDM, koordinasi, konsultasi kegiatan kemasyarakatan, asosiasi, serta kegiatan pemerintahan lainnya.

Ketua DPRD Depok, Naming D Bothin, mengatakan revisi itu wajar karena didalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Dewan mempunyai hak mendapatkan budget tetapi dibatasi oleh PP 24.

“Dengan revisi itu anak-anak [anggota Dewan] menjadi plong karena aturan mendapatkan fasilitas sudah jelas. Sebelum direvisi, masih takut-takut dianggap sebagai penggelapan kata Naming D Bothin kepada Monde.

Naming, mengatakan DPRD telah menerima salinan peraturan terbaru tersebut. Sebagai penyesuaian dengan PP sebelumnya, dalam waktu dekat DPRD akan membahas dalam rapat Panitia Muswarah (Panmus).

“Revisi itu, menjelaskan jenis-jenis fasilitas yang diterima anggota DPRD sejak dilantik dan berlaku surutnya. Dengan PP itu mudah-mudahan para wakil rakyat semakin meningkatkan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Menurut dia, materi PP No 37 tahun 2005 memiliki perbedaan signifikan dengan PP No 24 tahun 2004. Dalam PP No 37 disebutkan, pencairan dana tidak perlu bukti sewa rumah, boleh diambil secara tunai setiap bulan, dan pemakaian terserah anggota Dewan.

“Sedangkan menurut PP No 24, pengambilan tunjangan harus disertai bukti sewa rumah di hadapan notaris, perhitungan dilakukan setahun, dan sisa dana sewa rumah harus dikembalikan,” jelasnya.

Dalam pasal lain, Naming mencontohkan, dalam revisi dari pasal 1 angka 13 PP 24 tahun 2004, menjelaskan maksud uang rapat dinas setiap bulan.

“Apabila DPRD mengadakan rapat di luar gedung Dewan maka diberikan uang makan dan uang transport. Tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD diberikan setiap bulan sejak dilantik, selama masa jabatan yakni lima tahun,” jelasnya.

Dia menambahkan, anggota DPRD juga mendapat dana apabila mereka mau melanjutkan sekolah. Kegiatan operasional itu menjadi beban APBD, sesuai dengan kemampuan daerah.

Momentumnya tak tepat

Ditempat terpisah Direktur Pusat Penegembangan Komunitas Madani (PPK Madani), Wahidah R Bulan menilai momentum kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat terkait kenaikan BBM.

Pasalnya, APBN maupun APBD harus dialokasikan kepada anggota Dewan, yang seharusnya lebih tepat di alokasikan pada perbaikan ekonomi rakyat.(aks)

“Secara momentum, revisi itu tidak tepat lantaran kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh biaya hidup justru bertolak belakang dengan anggota DPRD.”

Namun kata dia, dengan revisi tersebut etos kerja Dewan harus jauh lebih baik baik. “Jangan lagi ada alasan kinerja terkendala dana, padahal indokator keseriusan kinerja Dewan tidak hanya pada anggaran tetapi ada pada idealisme dan kepedulian terhadap rakyat,” tuturnya.(aks)

April 2002

Pendiri PKS

PIAGAM DEKLARASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Bismilllahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera
(Drs. Almuzzammil Yusuf)
Ketua Umum (Drs. Haryo Setyoko)
Sekretaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukarno, Lc., MAg
Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf , MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSi
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjani Hefni, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA
Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umar Salim Basalamah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wirianingsih, Dra
Yon Mahmudi, MA
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufar Bawazier, Lc
Zulkieflimansyah, DR.

Wahidah R Bulan

Nama Lengkap: Wahidah R Bulan
Alamat Rumah: Mampangan Rt 2/9 No. 1 Depok
Kode Pos : 16423
Telepon : 77210385 Fax : 77210385
Email wr_bulan@plasa.com
Kode Pos : 12540
Telepon : Fax :
Sekolah:

  • TK Putra Rata Tama 1, Jakarta Utara
  • SD Negeri Beji 2, Depok
  • SMP Negeri 2, Depok
  • SMU Negeri 38, Jakarta Selatan
  • IISIP, Jakarta Selatan

Tesis S2

Judul: “Praktek Demokrasi di Kota Depok (Studi tentang Demokratisasi di Tingkat Lokal) ”

Pembimbing : Soelaeman Soemardi, SH,MA

Abstrak

Tujuan terpenting Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan selain lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan diberikannya sejumlah kewenangan yang selama ini dimonopoli pusat kepada daerah, secara teoritis Pemerintah Daerah dan DPRD dapat lebih mengembangkan demokrasi didaerah kearah yang makin positif.

Dalam tataran praktikal, pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidaklah mudah. Berbagai hambatan baik dari lingkungan eksternal maupun internal kerap menjadi kendala. Dalam lingkup eksternal belum tersedianya seluruh Peraturan Pelaksanaan yang dibutuhkan dan kurangnya bimbingan pusat kepada daerah merupakan masalah yang cukup menonjol sehingga implementasi undang-undang tersebut pencapaiannya belum seperti dengan yang diharapkan. Di lingkup internal belum siapnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perubahan struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan perubahan struktur serta masih kuatnya “paradigma lama” dikalangan birokrasi, merupakan faktor yang menyebabkan perkembangan demokrasi ditingkat lokal, kalaupun mengalami kemajuan, relatif lambat. Kandisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa kualitas SDM DPRD sebagai lembaga representasi rakyat relatif rendah baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun pemahaman terhadap masalah-masalah yang digarap. Belum lagi dari sisi moral kecenderungan mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, cukup menonjol.

Penelitian dilakukan untuk mendapat gambaran tentang praktek demokrasi di tingkat lokal,. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menyusun rekomendasi bagi pengembangan Demokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan praktek demokrasi hanya dapat digambarkan lebih baik dengan melakukan penelusuran dan menemukan jawaban terhadap motif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data dari sejumlah narasumber balk di lingkungan eksekutif (11 orang), legislatif (13 orang), lembaga kemasyarakatan (11 orang) dan media massa (5 orang). Peneliti juga melakukan pengamatan berperan serta dan analisis dokumen serta media massa selain menggulirkan kuesioner untuk mendapat informasi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek demokrasi di Kota Depok belum berjalan baik Meski hak-hak masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, berpolitik, berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan beragama dijamin, namun terdapat sejumlah catatan berkenaan dengannya. Hak masyarakat untuk mencalonkan diri untuk dipilih dan memilih walikota Depok pada tahun 2000 relatif buruk karena diwamai praktek politik uang, sedang hak masyarakat mendapat informasi pada kegiatan pemilihan walikota dan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2003 belum optimal karena rendahnya aktifitas sosialisasi dan belum efektifnya kegiatan sosialisasi.

DPRD Depok sebagai lembaga yang paling bertanggung-jawab terhadap penciptaan kondisi yang lebih demokratis di tingkat lokal belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Kondisi fraksi cukup memprihatinkan jika dilihat dari kehadiran anggota dan kegiatan yang dilakukan sedangkan kondisi Komisi relatif lebih baik jika dilihat dari rapat yang diselenggarakan dan dari partisipasi kehadiran, namun belum optimal jika dilihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masih dikedepankannya kepentingan pribadi oleh sementara anggota dewan dan “lambatnya” untuk tidak menyebut “malasnya” anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat menjadi penyebab lain mengapa hasil kerja Komisi, Panitia Anggaran, maupun Panitia Khusus, dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain belum optimal melaksanakan tugas dan wewenang, DPRD Depok belum menggunakan satupun hak yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999.

Implikasi teoritik menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Kota Depok. Pertama, mengutip teori Carol C. Gould, karena masyarakat baru sebatas mendapat kebebasan negatif atau kebebasan menggunakan hak dan belum mendapat kebebasan positif atau kebebasan memperoleh daya dukung untuk menggunakan hak seperti tingkat pendidikan dan ekonomi yang memadai dan pengetahuan yang cukup tentang politik, demokrasi, maupun tentang Depok. Kedua, berdasarkan teori Amitai Etzioni, masyarakat Depok tidak tergolong kepada !kriteria masyarakat aktif, yaitu masyarakat yang dapat menggerakkan dirinya sendiri yang ditandai dengan tingginya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen baik dikalangan masyarakat maupun aktor pengambil keputusan. Sikap pasif masyarakat selain disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen; dari sudut perencanaan pembangunan sikap pasif juga disebabkan karena tidak jelasnya manfaat partisipasi bagi masyarakat. Seringnya program usulan masyarakat dianulir atau”hilang” ditengah jalan lantaran proses perencanaan pembangunan yang panjang dan tidak diberikannya penjelasan yang memadai mengenai mengapa sebuah program diterima dan program lain ditolak, menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk terus berpartisipasi. Penggunaan pola hubungan kekuasaan tipe trustee antara DPRD dengan masyarakat, pihak yang mewakili mempunyai otoritas penuh mengambil keputusan tanpa perlu meminta pertimbangan pihak yang diwakili, dan masih kerapnya penggunaan paksaan dalam penerapan kebijakan, menyebabkan sering terjadi penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa penciptaan kondisi yang lebih demokratis pasta implementasi UU No. 22/1999 masih berhadapan dengan kenyataan belum optimalnya DPRD dan Pemkot melaksanakan tugas dan wewenangnya balk karena rendahnya komitmen dan kesadaran memperjuangkan aspirasi masyarakat, masih dikedepankannya kepentingan pribadi dan kelompok, rendahnya kapabilitas dan akseptabilititas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, adanya’ persepsi yang keliru tentang otonomi daerah, selain kelemahan yang terdapat pada undang-undang itu sendiri seperti tidak disebutnya (tidak jelasnya, pen) mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang oleh DPRD dan Pemkot.

Peneliti merekomendasikan DPRD meningkatkan intensitas komunifasinya dengan masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan dan komitmen moral anggota dengan membentuk majelis kehormatan. Pemkot direkomendasikan melakukan simplifikasi mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan (tidak lagi merujuk pada Kepmendagri No. 9/1982), membentuk Dewan Kelurahan dan Dewan Kota menggantikan keberadaan LPM yang terlalu identik dengan LKMD, dan merevisi mekanisme komunikasi dengan masyarakat (menjadi lebih dialogis, intensif, dan mendalam). Kepada seluruh pihak terkait direkomendasikan untuk aktif melakukan civic education untuk peningkatan kesadaran politik masyarakat, sedang untuk DPR dan Pemerintah Pusat direkomendasikan agar mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka sebagai transisi menuju sistem distrik, pada pemilu mendatang. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 22/1999 (pencantuman mekanisme kontrol dan diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, maupun Lurah) agar lebih mampu mendorong penciptaan iklim yang demokratis ditingkat lokal.

Juli 2000

Pengurus DPP Partai Keadilan dilantik

Laporan Woro Yudhi Anggraini

satunet.com, Minggu, 02/7/2000,

satunet.com – Pengurus harian DPP Partai Keadilan hari Minggu dilantik
bersamaan dengan peringatan Milad ke II partai tersebut di Stadion Utama
Senayan, dihadiri oleh sekitar 70.000 orang.

Susunan pengurus ini merupakan hasil yang ditetapkan oleh Dewan Formatur  dengan masa tugas tahun 2000 hingga 2005.

Susunan pengurus DPP PK adalah:
– Presiden M Hidayat Nur Wahid.
– Sekretaris Jenderal, M Anis Matta.
– Bendahara Umum, Luthfi Hasan Ishaaq.
– Ketua Bidang Pembinaan Kader, Abdul Hasib.
– Departemen Kaderisasi, Mahfudz Siddik.
– Departemen Kepemudaan Mustafa Kamal.
– Departemen Kepanduan Ahmad Faradis.
– Ketua Bidang Organisasi, Zulharna S.
– Departemen Perencanaan dan Pemberdayaan SDM, Budi Darmawan.
– Departemen Pembinaan Lembaga-lembaga, Fahmi Alaydroes.
– Departemen Ekonomi, Didik Ahmadi.

– Ketua Bidang Kebijakan Publik, Irwan Prayitno.
– Departmen Kebijkana Publik, Untung Wahyono.
– Departemen Lembaga-lembaga Negara, Mutammimul ‘Ula.
– Departemen Komunikasi dan Jaringan, Fahri Hamzah.
– Departemen Pemenangan Pemilu, Syamsul Balda.
– Ketua Bidang Kewanitaan, Nursanita Nasution
– Departemen Pemberdayaan Wanita, Wahidah R Bulan.
– Departemen Kajian Strategis, Dumilah Ayuningtyas.
– Ketua Wilayah Dakwah I (Sumatra) Tifatul Sembiring.
– Ketua Wilayah Dakwah II (DKI, Jabar, Kalimantan, dan Luar Negeri), Aus
Hidayat Nur.
– Ketua Dakwah Wilayah III (Jateng, DIY, Sulawesi, Maluku, dan Papua),
Ahmad Firman Y.
– Ketua Dakwah Wilayah IV (Jatim, Bali, NTB, dan NTT), Ahmad Zainuddin.[cpm]

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: