Profil Tokoh DEPOK

Walim Herwandi

Ir. Walim Herwandi, MM

Desember 2008

Sambut bulan menanam, 45.000 Pohon ditanam di Depok

Monitor Depok, 1 Desember 2008

PENGASINAN, MONDE: Aksi menanam pohon bersama dilangsungkan di Setu Pengasinan, Sawangan, kemarin. Hadir dalam kesempatan ini Walikota Depok Nurmahmudi Isma’il, Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra, kepala kantor Pariwisata Gagah Sunu Sumantri, Wakapolres, para Pimipinan SKPD, Dandim, serta camat dan lurah.

“Dalam rangka hari menanam dan bulan menanam, di area situ Pengasinan ditanami sekitar 1000 pohon. Ini juga dalam upaya untuk penghijauan dan memerangi pemanasan global,” ungkap ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi.

Pohon ini diperoleh atas bantuan dari BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Citarum-Ciliwung. Badan pengelolaan ini merupakan bagian dari Departemen Kehutanan. Pepohonan yang ditanam di antaranya Mahoni, Tanjung, Bintaro, Sukun, Kenari, Duku, dan Manggis. Tanaman ini merupakan jenis tanaman peneduh dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan dari untuk diambil kayu dan getahnya, dijadikan makanan atau bahan kosmetik.

Bicara soal Sukun, tanaman ini memiliki keistimewaan tersendiri. Karena dapat diandalkan untuk ketahanan pangan dan dapat menggantikan fungsi tepung Tapioka. Bahkan Sukun kini juga telah diekspor ke Prancis.Sekitar 44.000 pohon akan disebar di seluruh Kota Depok untuk ditanam di berbagai titik a.l. lahan kritis, bantaran situ, bantaran sungai, kantor kecamatan, kelurahan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan pinggir jalan.

“Wajib tanam, maka wajib pelihara. Selain melakukan penanaman, kami juga melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan secara bulanan.”

Keberhasilan programDitanyai soal keberhasilan program penanaman pohon dan jumlah pohon yang saat ini masih bertahan, Walim menjelaskan bahwa keberhasilannya di atas 60%. “Menurut teori kehutanan, tingkat keberhasilan dari jumlah pohon yang masih tetap tumbuh jika di atas 55% adalah bagus.”

Menurut Citra Inda Yulianti Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), dipilihnya lokasi Setu Pengasinan ini karena lokasi setu dinilai masih cukup gersang meskipun kondisinya sudah tertata cukup baik.

Sementara itu, penanaman pohon di daerah sungai Ciliwung dan Beji ditujukan untuk konservasi DAS dan lahan kritis. “Luas lahan kritis di Depok yang tadinya 432 hektar kini berkurang menjadi 245 hektar,” ujar Citra. Ia menjelaskan bahwa definisi lahan kritis adalah lahan yang tanahnya tandus, dan muka air tanahnya turun.

Selain melakukan penanaman pohon, dalam kegiatan ini juga disebar sekitar 1.000 ekor bibit ikan nila dan mujair di situ Pengasinan.(m-9/m-12)

November 2008

‘Bisa dongkrak ekonomi warga’

Monitor Depok, 29 November 2008

Begitu Pemkot Depok menggulirkan konsep Unit Pengelolaan Sampah (UPS) langsung diadopsi pemerintah pusat dengan lahirnya UU No.18/2008 tentang Sampah. Ironisnya, warga Depok sendiri justru menolak.Untuk itu wartawan Monde, M. Jaya Kamarullah mewawancarai Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi. Berikut petikannya.

Masyarakat masih awam soal pengertian UPS, makhluk apa itu?

UPS adalah Unit Pengelolaan Sampah, yang merupakan pengertian dari 3 R, yakni Reduce (pengurang), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang).

Mengapa kesannya UPS meresahkan masyarakat?

Pemerintah tidak mungkinlah meresahkan masyarakat. Apalagi fungsi pokok pemerintahan,yakni fasilitator, regulator dan empowering atau pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi, pemerintah tidak mungkinlah akan menyengsarakan masyarakat.

Konsep UPS ini diadopsi dari mana?Sebenarnya pertama kali UPS ini digagas oleh Pak Nur Mahmudi Isma’il setelah pada 2006 dilantik menjadi Walikota Depok. Ketika itu, kami dipanggil dan beliau menggagas UPS sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah sampah di Kota Depok. Kebetulan ketika itu beliau kan punya team dari BPPT.

Uji coba pertama kali di mana?

Saat itu juga Pak Walikota langsung bilang gimana kalau ujicoba UPS pertama kali dipakai di belakang rumah beliau.

Maksudnya, sebelum diterapkan ke masyarakat maka Pak Walikota bersedia untuk uji coba pertama kali di rumah beliau, hal ini hanya sekadar memberi contoh, mudah-mudahan bisa diikuti masyarakat. Alhamdulillah uji coba itu berbuah hasil, sehingga banyak warga di luar komplek Pak Walikota malah membuang sampah di UPS percontohan itu. Karena berhasil, sehingga konsep itu diadopsi didalam UU No. 18/2008 tentang Sampah.

Berapa besar anggaran yang bisa dihemat?

Anggaran kegiatan DKLH setiap tahunnya sekitar Rp7 miliar. Apabila konsep UPS ini bisa berlangsung dengan baik, dan masyarakat memiliki kesadaran serta partisipasi yang tinggi maka kedepan anggaran pengelolaan sampah bisa dihemat hingga 50%.

Bagaimana nasib TPA Cipayung?

TPA Cipayung tetap masih dipakai. Artinya sampah-sampah sisa hasil UPS nantinya akan dikelola akhir di TPA Cipayung.

Kabarnya konsep UPS juga dipakai sejumlah negara?

Konsep UPS saat ini memang mulai diterapkan di sejumlah negara antara lain Brasil, Thailand, China dan India.

Mengapa partisipasi masyarakat perlu dilibatkan dalam UPS?

Pengertian partisipasi masyarakat didalam pasal 11 dari UU No. 18/2008 tentang Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah harus berbasis masyarakat. Artinya, masyarakat dari sejak awal diajak turut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah, yakni pemilahan sampah, penyediaan lahan, kesediaan untuk pengeloaan UPS dan kesediaan untuk mengurangi sampah, serta kemungkinan mendaur-ulang sampah, sehingga sampah-sampah yang bermanfaat masih bisa dimanfaatkan.

Manfaat apa yang bisa dirasakan masyarakat?

Didalam sampah itu ada sumber daya yang potensial, yakni sampah organik yang menghasilkan kompos. Kompos tidak hanya menyuburkan tanah dengan unsure haranya, akan tetapi bisa menggempurkan tanah dan sekaligus memperbaiki struktur tanah, sehingga perakaran bisa tumbuh dengan sempurna. Kualitasnya kompos lebih baik dari pada pupuk bakar sehingga bisa menambah nilai ekonomi masyarakat.

Dengan demikian masyarakat bisa menikmati manfaatnya, antara lain, ya aspek ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, penelitian dan masih banyak lagi manfaatnya bagi masyarakat.

‘UPS bukan bermaksud untuk menyusahkan warga’

Monitor Depok, 27 November 2008

SILIWANGI, MONDE: Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok tidak bermaksud menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat di sekitar lokasi fasilitas UPS.

“Tidak ada sama sekali keinginan DKLH untuk menyusahkan masyarakat dengan dibangunnya UPS,” tandas Kepala DKLH Kota Depok, Walim Herwandi kepada Monde, kemarin. Sebaliknya pembangunan UPS di sejumlah wilayah, menurut dia, sebagai salah satu solusi DKLH dalam upaya mengatasi persoalan sampah di Kota Depok.

Jika UPS ini menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat Depok, tidak mungkin Pemerintah Pusat mengadopsi konsep Kota Depok ini dalam satu undang-undang, apalagi telah ada negara yang menerapkan konsep ini dan berhasil.Didampingi Kabag Tata Usaha, Ludfi Fauzi dan Kabid Sarana Prasarana DKLH, Yusmanto di ruang kerjanya, Walim mengatakan informasi dan komunikasi mengenai program ini sebetulnya sudah lebih dari cukup, baik secara langsung melalui camat dan lurah, juga masyarakat, termasuk pada tokoh masyarakat.

”Artinya dalam berbagai kesempatan selalu kami sosialisasikan program ini, tapi kami tidak pernah bosan untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat dapat memahami betul apa dan manfaat UPS bagi masyarakat,” kata Walim.

Kabid Sarana Prasarana DKLH, Yusmanto, mengatakan sesungguhnya sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi yang memang direncanakan akan dibangun fasilitas UPS.Sosialisasi sudah dilakukan. Satu hal yang perlu dipahami masyarakat, UPS berbeda dengan TPS. Di UPS sampah langsung dikelola menjadi barang yang bersifat ekonomi, sebaliknya TPS sampah ditimbun hingga lebih dari satu hari dan akhirnya menyebarkan bau tak sedap dan mengganggu masyarakat sekitarnya.

Yusmanto mengatakan, keberadaan TPA Bantargebang Bekasi maupun TPA Leuwigajah Bandung yang memiliki areal sangat luas ternyata menemui kendala, terutama dalam hal daya tampung. Kenyataan ini akan lebih parah jika terjadi di TPA Cipayung dengan areal yang sangat terbatas dan hanya bisa bertahan beberapa tahun saja.(mj)

Agustus 2008

Kejari Depok limpahkan kasus korupsi pohon

Monitor Depok, 14 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat melimpahkan kasus dugaan korupsi penanaman pohon senilai Rp473,9 juta yang menggunakan dana APBD 2006, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Kasus tersebut melibatkan Asep Suganda, yang saat ini menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan, Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang).

“Iya kasus AS sudah dilimpahkan ke pengadilan Selasa (12/8),” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Triyono Haryanto, di Depok, kemarin, seperti dilaporkan Antara.

Tersangka kasus korupsi penanaman ribuan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung tersebut telah menyerahkan diri ke Kejari Depok, pada Senin (28/4).

Saat itu, Asep sebagai pimpinan pelaksana kegiatan, pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi.

Triyono mengatakan, telah menunjuk enam jaksa untuk menangani kasus Asep. Mereka adalah Rachmat Vidianto (Kepala Seksi Intelijen), Yudi Indra Gunawan (Kepala Seksi Pidana Khusus), Denny Ahmad (Kepala Sub Intelijen), Purnomo Datriadi (Kepala Sub Korupsi Pidana Khusus) serta Basuki (Kepala Sub Ekonomi Moneter Intelijen) dan Apreza Darul Putra (Jaksa fungsional).

Asep dikenai pasal primer ayat (2) dan ayat (3) UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun.

Dikatakannya, tersangka Asep diduga menyelewengkan dana untuk penanaman 5.000 batang pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung senilai Rp223,9 juta, serta Rp250 juta untuk penanaman 1.250 pohon di Taman Hutan Rakyat (Tahura).

Tindak pidana korupsi itu dilakukan ketika ia menjabat sebagai Kabid Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok.

Dalam proyek itu, jumlah pohon yang ditanam tidak sesuai dengan yang ditentukan. Bahkan dari hasil investigasi dan pengakuan warga sekitar DAS Ciliwung, hanya beberapa pohon yang ditanam.

Warga Pesona Depok tanam pohon. Didik J Rachbini: Ciliwung kritis

Monitor Depok, 12 Agustus 2008

PESONA, MONDE : Tokoh masyarakat setempat, Didik Junaidi Rachbini yang juga anggota DPR menuturkan bardasarkan Balai Pengelolaan DAS Citarum dan Ciliwung keragaman lahan kritis di sekitar sungai-sungai tersebut mencapai tak kurang dari 166.000 hektare.

Dia menjelaskan kerusakan lingkungan di DAS ajibat kegiatan ekonomi dari perkebunan, perumahan serta lainya yang rakus lahan dan tidak seimbang dengan penghijauan.

“Akibatnya, banjir besar datang lebih sering dari biasanya, dimana kejadian rutin lima tahunan menjadi lebih sering dari priode tersebut,” paparnya prihatin.

Didik mengatakan guna memberikan kontribusi terhadap penyelamatan lahan itu, warga Pesona Depok II menargetkan penanaman sedikitnya 1.000 pohon di DAS Ciliwung. “Jenis tanamannya beragam dari mahoni, belimbing hingga rambutan,” imbuhnya.

Menurutnya saar ini hutan DAS dan sub-DAS tinggal 8-11%, padahal semestinya tidak boleh kurang dari 30%. Dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan daya dukung aliran sungai sangat kritis.

Aliran sungai di Kawasan Depok, menurut pria kelahiran Pamekasan Madura itu, sudah terkena limbah sehingga potensial menjadi sumber penyakit, meskipun sebenarnya bisa dan ada potensi memulihkan dirinya sendiri jika tanaman hijau di aliran sungai sangat memadahi.

“Kondisi Sungai Ciliwung alirannya bergerak ekstrim. Debit air mencapai titik tertinggi hingga 500 m3 per detik jika hujan dan sebaliknya hanya 5 m3 per detik jika kemarau, karena tidak ada kemampuan untuk menyimpan air,” ungkap Didik.

Untuk itu menurut dia restorasi ekologis di sekitar aliran sungai sangat diperlukan, setidaknya untuk mengurangi keadaan kritis sungai tersebut. Restorasi harus dilakukan secara terpadu, dimana negara memainkan peranan yang besar untuk menyelamatkannya, ditambah dengan partisipasi masyarakat luas.

Terpisah Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi mengatakan pihaknya akan menanam sebanyak 2.500 pohon untuk program penghijauan DAS Ciliwung.

Menurutnya penanaman tersebut sudah diprogramkan di tahun 2008 dari APBD Kota Depok. DKLH sendiri baru akan melakukan penanaman pohon di tepi Sungai Ciliwung pada musim hujan mendatang.

Menurut Walim, kondisi saat ini yang telah memasuki musim kemarau membuat penanaman pohon kurang tepat.

“Secara teknis kurang baik untuk menanam saat kemarau,” ujarnya yang menyatakan rencananya penanaman pohon akan dilakukan di tepi kanan-kiri Sungai Ciliwung yang melintasi Kota Depok sepanjang 19,4 kilometer.(ina)

Retribusi Rp54.000/makam, Biaya pemakaman capai Rp1,2 juta

Monitor Depok, 9 Agustus 2008

KALIMULYA, MONDE: Biaya itu jauh lebih besar dibandingkan retribusi makam yang seharusnya hanya Rp54.000/makam. Atas tingginya biaya tersebut, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang mengelola pemakaman itu beranggapan bahwa tingginya biaya pemakaman, diantaranya untuk penggalian liang lahat.

Monde yang menelusuri ke Tempat Pemakaman Umum Kalimulya I, kemarin mendapat informasi dari penggali bahwa untuk biaya gali hanya

Rp500.000/lubang dibagi beberapa orang, kemudian biaya lainnya untuk pembuatan pagar keliling pusara, termasuk dinding ari di bagian bawah liang lahat dan biaya administrasi sekitar Rp700.000/makam. Total keseluruhan Rp1,2 juta.

H. Amin (56) penggali makam mengatakan, biaya makam di TPU Kalimulya

Rp900.000/makam posisi di belakang, untuk di bagian depan Rp1,2 juta, dengan rincian untuk biaya penggalian makam Rp500.000/makam dikerjakan oleh 8 orang, selebihnya untuk pembuatan pagar, dinding ari termasuk biaya administrasi.

“Terus terang sebagai penggali hanya kebagian Rp500.000, uang itu dibagi 8 orang penggali dengan hitungan kurang dari Rp60.000/orang,” kata dia.

Ketika ditanya biaya lainnya, dia mengatakan diperuntukkan pemasangan bambu, dinding ari dan biaya adminsitrasi yang diserahkan kepada petugas makam. “Kalo penggali mah sedikit dapetnya, kecuali ada ahli waris yang memberi uang ekstra,” ujarnya.

Dia juga mengaku mendapat informasi bahwa biaya pemakaman mencapai Rp5 juta-Rp7 juta/makam. Padahal kabar itu tak jelas dari mana. “Yang benar biaya Rp900.000-Rp1,2 juta/makam,” terang lelaki paruh baya yang bekerja sebagai penggali sekitar 19 tahun ini. “Kalo biaya makam Rp5 juta-Rp7 juta/makam, saya punya sopir pribadi,” ujarnya lagi.

Terkait tingginya biaya makam Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengemukakan, dilihat dulu perdanya, apakah biaya itu termasuk dalam retribusi apakah tidak. “Lihat dulu perdanya,” kata dia singkat selepas peresmian SPBU Cikumpa, Jl Tole Iskandar, Kel. Tirtajaya.

Kabag Infokom Dadang Wihana menambahkan, untuk retribusi makam bisa menghubungi DKLH sebagai pengelola. “hubungi Pak Walim ya,” ujarnya.

Kepala DKLH Walim Herwan di ketika ditemui mengatakan, biaya makam yang tinggi adalah ongkos penggalian berkisar Rp400.000/makam. Sementara jumlah penggali lubang kubur 6-8 orang. “Kalo dibagi 8, mereka dapat Rp50.000/orang,” katanya.

Ketika ditanya biaya itu jauh lebih besar dibandingkan Perda 40/2000 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pemakaman? “Yang besar biaya penggalian. DKLH hanya menerima sesuai retribusi,” kilahnya sambil berlalu.

Sebelumnya PLT Unit Pelayanan Teknis Daerah TPU DKLH Purwanto mengemukakan, sesuai Perda 40/2000 retribusi makam Rp54.000, dengan rincian retribusi pengurusan tanah makam bagi masyarakat Depok Rp40.000, kemudian pemeliharaan makam 35% dari retribusi pemakaman/pengguna tanah makam Rp14.000/makam. “Total Rp54.000,” ujarnya.

Mengenai biaya daftar ulang 3 tahun sekali senilai Rp54.000/makam. Retribusi bagi pemakaman untuk warga di luar Depok Rp250.000/makam. “Ini sesuai Perda yang ada,” kata Purwanto yang mengaku menjadi PLH sejak Juli 2008.(sud)

Wali Kota Depok Periksa Kepala Dinas

Media Indonesia, Kamis, 07 Agustus 2008

DEPOK (MI): Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail memeriksa Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi terkait kasus pungutan liar di enam tempat permakaman umum (TPU).Walim Herwandi seusai diperiksa menyatakan Nurmahmudi menanyakan dugaan pungli di TPU Kali Mulia I, II, III, TPU Cimpeaun, TPU Pasir Putih, dan TPU Pondok Terong.

Masyarakat mengeluhkan pungli sebesar Rp1 juta-Rp2,5 juta saat penguburan jenazah. Sebagian dari uang tersebut disetorkan ke pejabat permakaman. Walim mengatakan kepada Wali Kota, ia tidak tahu-menahu soal pungli maupun setoran kepada pejabat tersebut.Sesuai tugas pokok dan fungsinya, dia hanya mendapat laporan dari kepala bidang dan kepala seksi. Sebagai kepala dinas membawahkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Permakaman Umum, ia setiap hari mengumpulkan staf, kepala seksi, dan kepala bidang.

Ia selalu memberi arahan agar para kepala seksi dan staf menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya sesuai visi-misi Kota Depok yaitu melayani dan menyejahterakan masyarakat. “Untuk mengungkap kasus ini, saya minta Wali Kota memerintahkan Badan Pengawas Daerah Kota Depok memeriksa staf, kepala seksi, kepala bidang, maupun pejabat terkait sampai tuntas,” urainya.Pemeriksaan terhadap Walim, kemarin, sempat membuat tegang kantor DKLH. Berawal dari masuknya telepon Nurmahmudi yang meminta Walim menghadap ke kantornya. Walim pun mengumpulkan semua anak buahnya untuk memberi tahu panggilan tersebut.

Teguh Prayitno dan Emirson Manurung, keduanya anak buah Walim yang bertugas di permakaman, terlibat perdebatan sengit hingga nyaris terjadi baku hantam. Walim cepat melerai mereka sehingga keributan terhindarkan. “Mereka saling tuduh. Itulah yang memicu keributan,” jelas Walim.Teguh mengaku secara pribadi tidak ada kaitan dengan Manurung. Namun mereka satu unit bidang permakaman umum. “Saya seperti selalu diawasi pejabat di bawah Kepala Dinas DKLH. Saya tidak pernah diperbolehkan meninjau ke permakaman dengan alasan sudah ada orang di lapangan,” tuturnya.

Kesal diperlakukan seperti itu, Teguh akhirnya membeberkan nama pejabat yang mendapat setoran dari enam TPU. Teguh sendiri mengaku menerima uang dari Kepala Seksi UPTD DKLH Kota Depok Purwanto sebesar Rp200 ribu per bulan. “Sumpah! Saya hanya terima Rp50 ribu per minggu,” tandasnya.

Kendati kasus tersebut sudah terbongkar, Untung Suropati, 43, koordinator penggali liang lahat di TPU Kali Mulia II, berkilah biaya pemakaman tinggi karena penggali kubur tidak mendapat honor dari Pemerintah Kota Depok.”Biaya tersebut dipergunakan untuk membayar enam orang tukang gali kubur. Setiap orang mendapat Rp50 ribu menjadi Rp300 ribu. Beli dinding ari-ari Rp100 ribu, belanja bambu Rp100 ribu, papan nisan Rp100 ribu, administrasi Rp100 ribu, Rp20 ribu beli sapu lidi, dan macam-macam.” (KG/Jui/Ssr/J-1)

Juli 2008

Menyoal tender di Pemkot

Monitor Depok, 10 Juli 2008

Forum Komunikasi Pengusaha Depok (FKPD) menyoal proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup serta Satlak PPK IPM yang dinilai menyimpang dari Keppres No 80/2003 dan perubahannya Perpres No 8/2006.Dalam perkembangannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyatakan pembangunan lahan parkir UPS Sukatani ditender ulang. Keputusan untuk melakukan tender ulang diambil setelah menerima sanggahan dari peserta lelang kedua yaitu CV Gilang Kencana Corporation (GKC) dan CV Goemelar.

Bahkan Kepala DKLH Kota Depok Walim Herwandi menyatakan secara gentleman bahwa panitia lelang telah mengakui adanya kelalaian. Oleh karena itu lelang dinyatakan gagal sehingga harus diulang. Langkah Pemkot seperti ini patut diberi apresiasi sebagai bentuk komitmen menciptakan tender pengadaan barang dan jasa yang sehat, berkualitas, efektif dan efisian sesuai aturan yang berlaku.Dalam pasal 2 Keppres No 80/2003, mengamanatkan agar seluruh pengadaan barang dan jasa, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan memberikan kesempatan bersaing terbuka. Pasal itu juga mengingatkan agar pelaksanaan tender harus transparan, adil/tidak diskriminatif, dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Artinya, panitia lelang dalam hal ini jajaran Pemkot Depok harus melaksanakan tender sesuai dengan Keppres tersebut. Sebenarnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diantisipasi dalam pelelangan proyek. Sebab, berbagai instrumen sebagai rules of the game [aturan main] seperti Keppres No.80/2003, peraturan pemerintah atau peraturan menteri (permen], peraturan daerah maupun surat keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota, sudah jelas dan tegas.

Meski demikian celah penyimpangan dalam tender ternyata masih saja terjadi, celakanya yang namanya kongkalikong tetap saja tidak akan pernah luntur. Tentunya kita menjadi miris karena berbagai aturan itu, ternyata tidak mampu mengubah mentalitas pelaksanan tender. Yang lebih menyakitkan lagi adanya anggapan biarlah anjing menggonggong, kafila berlalu.

Menyikapai persoalan tender ini, Monde mempunyai pandangan tegas—yaitu kembali kepada Keppres No.80 tahun 2003 dan UU Anti-Monopoli. Kemudian, laksanakan tender lebih terbuka sehingga tidak terjadi praduga yang justru merugikan kondusivitas kota tercinta, Depok Raya. Selain itu, juga perlu dilaksanakannya pengumuman lelang secara transparan dan dengan waktu sesuai diamanatkan aturan baku-30 hari sampai 60 hari sebelum dilaksanakan.Di sisi lain, tender di lingkungan Pemkot Depok jangan diadakan lantaran pesanan, tapi mesti dilandasi pada kebutuhan. Mengingat dana yang dipakai dari APBD adalah berujung untuk kepentingan umum. Bukankah pemakaian dana APBD untuk kesejahteraan publik, peningkatan kinerja aparatur, dan peningkatan kemampuan Pemkot?

Karena itu, jika memang benar-benar ada pelanggaran atau KKN dalam tender ini, segera ditindak, dilaporkan ke KPK atau kepolisian. Jangan cuma wacana!

Tender DKLH–Satlak PPKIPM menyimpang. ‘Siap ditender ulang’

Monitor Depok, 9 Juli 2008BALAIKOTA, MONDE: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembangunan lahan parkir UPS Sukatani akan melakukan tender ulang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menyusul ditemukannya penyimpangan.

Keputusan ini dikatakan Hani Hamidah dan Mien Hartati, Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan jalan masuk UPS Tugu yang dibiayai PPK IPM.

Menurutnya, keputusan untuk melakukan tender ulang diambil setelah menerima sanggahan dari peserta lelang kedua kegiatan tersebut yaitu CV Gilang Kencana Corporation (GKC) dan CV Goemelar.

Menurut Mien, pihaknya mendapati kebenaran dari surat sanggahan bernomor 090/Sgh-GK/VII/2008 tanggal (7/7) 2008 yang dilayangkan pihak CV. GKC.Untuk itu, KPA telah memberikan jawaban atas sanggahan tersebut melalui surat bernomor: 20/UPS/Satlak PPK-IPM/VII/2008 tanggal (8/7) dan memutuskan bahwa pelelangan dinyatakan gagal.

Keputusan itu, lanjutnya, diambil berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 lampiran I Bab II huruf A.m.1 mengenai pelelangan gagal pada poin (e). Dalam point itu disebutkan pelelanggan dinyatakan gagal jika sanggahan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan ternyata benar.Selain itu, tambahnya, berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II Huruf A.m.2 mengenai Pelelangan Ulang point a), disebutkan bahwa akan dilakukan Pelelangan Umum Ulang dengan cara mengumumkannya kembali di media cetak dan mengundang kembali calon penyedia jasa yang termasuk dalam daftar calon peserta pengadaan dan calon penyedia jasa yang baru.

Mien melanjutkan, pihaknya telah memerintahkan kepada panitia lelang melalui surat bernomor: 21/UPS/Satlak PPK-IPM/VII/2008 tanggal (8/7) untuk lelang ulang pada paket pekerjaan pembangunan lahan parkir UPS Tugu dengan memperbaiki dokumen pemilihan sesuai Keppres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan Mien, hari ini panitia pengadaan barang dan jasa telah mengumumkan pelelangan ulang dengan nomor: 22/UPS/PL/BK/Satlak PPK-IPM/VII/08.

”Pengumuman dapat dilihat di kantor Satlak PPK-IPM,” ujarnya.

Sementara itu, Hani Hamidah menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap isi surat sanggahan bernomor 047/GM/Sgh/VII/2008 pada tanggal (3/7) yang disampaikan CV. Goemelar.

Menurutnya, beberapa poin dalam sanggahan tersebut benar berdasarkan Keppres 80/2003. Untuk itu, pihaknya juga telah menyampaikan jawaban sanggah kepada CV. Goemelar melalui surat bernomor : 602/208/BPUPS/VII/08 tanggal (8/7) yang menyatakan bahwa pelelangan gagal berdasarkan Keppres yang sama dan telah mengumumkannya kembali di media cetak dan mengundang kembali calon penyedia jasa yang termasuk dalam daftar calon peserta pengadaan dan calon penyedia jasa yang baru.

Hari ini pun, lanjutnya, panitia pengadaan barang dan jasa telah mengumumkan pelelangan ulang melalui surat bernomor : 20/212/PL-BPUPS/VII/08 dan telah dipasang di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok.

Atas permasalahan itu, keduanya mengaku telah menegur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan barang/jasa lelang atas kelalaiannya dalam melaksanakan proses lelang.

Keduanya meminta kepada PPTK dan panitia pengadaan masing-masing kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan pelelangan mengacu dan berpedoman pada Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, mereka juga meminta agar pada saat pelaksanaan proses pelelangan, PPTK dan panitia agar lebih cermat dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan baik prosedur maupun administrasi.

”PPTK selaku koordinator kegiatan harus mengetahui dan memahami serta melakukan pengawasan secara seksama dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Mien Hartati yang dibenarkan Hani Hamidah.

Panitia lalai

Sementara Kepala DKLH Kota Depok Walim Herwandi kepada Monde, kemarin menyatakan “Secara gentleman panitia lelang telah mengakui adanya kelalaian. Oleh karena itu lelang dinyatakan gagal. Kedepannya akan ada lelang ulang. Kita akan atur dulu waktunya.”

Kata dia, panitia lelang beralasan hal itu karena volume pekerjaan yang banyak. “Meski demikian tidak dibenarkan lalai dalam bertugas. Dan hari ini [kemarin—Red] kita melayangkan surat teguran untuk panitia lelang.”

Kepada Monde, Hani Hamidah, mengatakan setelah dievaluasi ternyata betul ada yang nggak benar.

“Ternyata memang ada kesalahan dari panitia, dan Yodi selaku ketua lelangnya dari Bappeda telah kita tegor,” kata perempuan yang juga merupakan Kabid Kebersihan DKLH itu.

Dalam perkembangan lain, kantor DKLH tengah diperiksa oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Depok. Dari surat tugas pemeriksaan diketahui pemeriksaan di SKLH dilakukan 10 hari (7-18 Juli). Sifatnya pemeriksaan berkala.

Tim pemeriksa terdiri dari Diarmansyah, Nugroho, Amanullah Sarwi, Fafa S dan Febri Prabono Dewa. Ketua tim, Diarmansyah belum memberikan keterangan. “Ntar aja. Kami masih bekerja,” katanya.

Masyarakat kritis

Secara terpisah, dua anggota DPRD, R. Sugiharto (FPDI Perjuangan) dan Murthada Sinuraya (FPD) merespon positif kinerja dari Forum Komunikasi Pengusaha Depok (FKPD), yang menyoal proses pengadaan barang dan jasa di DKLH serta Satlak PPK IPM yang dinilai menyimpang dari peraturan Keppres No 80/2003 dan perubahannya Perpres No 8/2006.

“Sebenarnya kalau persoalan itu, saya sudah enggan untuk berkomentar. Karena dari Pemkotnya belum juga mampu memberikan penjelasan terkait ketika kami secara baik-baik mempertanyakan,” kata Sugiharto, yang biasa dipanggil Ugi.

“Seandainya di Depok ini banyak forum LSM seperti FKPD, pembangunan dapat dikontrol dengan baik dan kritis,” katanya.

Ugi mengatakan soal penyimpangan itu sudah menjadi bahan pertanyaan dari legislatif Depok beberapa waktu lalu. “Namun fungsi kami sebagai pengawas. DPRD tidak punya domain sampai ke tingkat penyelidikan,” ujarnya.

Pembangunan di Depok, dinilai Ugi harus melibatkan kontrol langsung dari masyarakat, tentunya sesuai prosedur berlaku. “Masyarakat Depok harus kritis,” tegasnya.

Sedangkan Sinuraya juga merespon positif keberanian dan kinerja dariu FKPD. “Pengungkapan FKPD terkait pengadaan barang dan jasa di DKLH dan soal Satlak PPK-IPM membuktikan mereka bergerak dan bekerja di lapangan mencari data otentik,” katanya.

Dia juga mengatakan apa yang disoal FKPD itu memang mengindikasikan masih belum transparan dan menyimpangnya Pemkot dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan jalan masuk UPS Tugu dan pembangunan lahan parkir UPS Sukatani.

“Saya akan men-support habis apa yang dilakukan forum seperti FKPD, dalam hal mengungkap transparansi indikasi penyimpangan itu. Apalagi itu memang terkait dengan PPK-IPM yang sering saya pertanyakan,” ujar Murthada.

Anggota Komisi B ini juga meminta Walikota atau Dinas terkait segera bertindak, paling tidak mengklarifikasi hal ini kepada publik.

“Saya juga akan meminta kejelasan soal rekening kas daerah yang masih belum transparan serta soal bagi hasil Provinsi yang didapat oleh Pemkot,” ucap Murthada.

Sementara itu Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad mengatakan, jika temuan FKPD mengenai proyek di DKLH dan Satlak PPK IPM benar, maka panitia dan pengguna anggaran telah memelintir aturan.

“Saya menghimbau kepada pengusaha dan kontraktor untuk mempertimbangkan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, terutama kesetaraan hukum antara pengguna dan penyedia jasa,” katanya.

Jika pekerjaan itu tetap dilaksanakan, menurut Dahlan itu merupakan sebuah kesalahan administrasi berjamaah dan Kadin menganggap kesembronoan ini harus diperbaiki dengan melakukan lelang ulang. “Itu jauh lebih bijak,” tandasnya.

Dahlan juga menilai bahwa kualitas pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Depok semakin melorot, terutama pada akhir tahun 2007 lalu.

“Semua beralasan itu akibat keterlambatan tender yang sesungguhnya tidak ada hubungannya,” ujarnya.(ina/wen/mr/van)

Tender DKLH-Satlak PPK IPM disoal

Monitor Depok, 8 Juli 2008

MARGONDA, MONDE: Proses lelang dan tender di Pemkot Depok kembali disorot. Kali ini yang dipersoalkan adalah proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) serta Satlak PPK IPM yang dinilai menyimpang dari peraturan Keppres No 80/2003 dan perubahannya Perpres No 8/2006.

Forum Komunikasi Pengusaha Depok (FKPD) melihat kejanggalan dalam proses tersebut. LSM yang pernah mengungkap kasus korupsi pembangunan Jalan Sentosa Raya itu menilai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan jalan masuk UPS (Unit Pengolah Sampah) Tugu dan pembangunan lahan parkir UPS Sukatani menyimpang dari ketentuan yang ada.

“Ada beberapa butir dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang menyimpang dari Keppres No 80/2003 dan Perpres No 8/2006 dalam kegiatan pembangunan jalan masuk UPS Tugu dan pembangunan lahan parkir UPS Sukatani,” ujar Odjak Sihombing, Ketua FKPD.

Dia mencontohkan, dalam RKS pembangunan lahan parkir UPS Sukatani, dalam BAB I seksi 8 ditulis bahwa penawaran dinyatakan gugur atau batal apabila dikirimkan melalui pos atau melalui pribadi anggota panitia dan pejabat.“Seharusnya dalam peraturan yang benar adalah tidak dapat menggugurkan penawar yang dikirim melalui pos asalkan tidak melampaui waktu yang ditentukan,” ujar Odjak.

Selain itu dalam RKS pembangunan konstruksi jalan masuk UPS Tugu, dalam BAB I seksi 9 dituliskan bahwa surat penawaran dianggap tidak sah apabila rekanan tidak mengikuti aanwijzing.“Poin ini tidak ada dalam Keppres No. 80/2003 dan Perpres No. 8/2006 pada seksi 4 yang menggugurkan penawar tidak mengikuti penjelasan (aanwijzing) tapi sudah ditiadakan dalam berita acara penjelasan. Di dalam RKS seksi 9 tersebut tidak diubah kata-katanya yang menggugurkan menjadi tidak sah,” katanya.

Selain itu, Odjak juga melihat masih banyak aturan lain dalam RKS yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003 dan Perpres No. 8/2006.

Sebagai contoh, katanya, dalam RKS pembangunan konstruksi jalan masuk UPS Tugu di BAB II seksi 4 mengenai sifat kontrak dikatakan bahwa kontrak bersifat rahasia. Pelaksana jasa kontruksi harus menjaga sedemikian rupa sehingga detail dari kontrak hanya dipakai sebagai informasi bagi pelaksana jasa konstruksi sendiri dan tidak boleh disiarkan atau disebarluaskan secara sebagian pekerjaan maupun keseluruhannya tanpa izin tertulis dari pemberi tugas.

“Sifat kontrak itu tidak tertuang dalam Keppres No 80/2003 dan Perpres No. 8/2006. Peraturan dalam RKS justru bertentangan dengan Perpres yang isinya mengatakan bahwa informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah diantaranya dokumen kontrak dan pelaksanaan kontrak,” tandasnya.

Sekretaris FKPD Bejo Sumantoro menambahkan banyak hal lain dalam proses pengadaan tender itu yang sangat menyimpang, diantaranya adalah formulir isian yang diberikan kepada peserta yang dinilainya sangat melenceng dan ngawur dari aturan yang sudah ditetapkan dalam Keppres No. 80/2003.

Dalam dokumen pekerjaan dituliskan tentang pembangunan konstruksi jalan masuk UPS Tugu, akan tetapi dalam formulir isian dan RKS disebutkan pembangunan drainase dan jalan operasi lingkar TPA.

Demikian juga dalam dokumen pekerjaan lain yang tertulis untuk pembangunan lahan parkir UPS Sukatani, sementara dokumen RKS dan formulirnya sama dengan RKS dan formulir pekerjaan pembangunan jalan masuk UPS Tugu.

“Kami menganggap panitia bekerja asal-asalan dan tidak memahami isi dokumen yang diisyaratkan dalam Keppres No. 80/2003 dan Perpres No. 8/2006,” kata Bejo.

Kejanggalan lain yang dilihatnya adalah mengenai kriteria dan tata cara evaluasi panitia yang menggunakan rumus passing grade, yang mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007.

“Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 itu sudah dijelaskan pada pasal 2 yang isinya bahwa peraturan menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dan kontrak kerja konstruksi pekerjaan yang bernilai di atas Rp50 miliar. Sedangkan pekerjaan yang dilelangkan bernilai Rp342.593.790 untuk pembangunan jalan masuk UPS Tugu, dan Rp500.000.000 untuk pembangunan lahan parkir UPS Sukatani,” tandasnya.

Karena itu, menurut Bejo, panitia pengadaan barang dan jasa telah melakukan kesalahan dalam memakai kriteria atau tata cara evaluasi dengan menggunakan Peraturan Menteri PU No.43/PRT/M/2007 yang tidak dituangkan dalam dokumen lelang.

Dia mengatakan, seakan-akan hal itu hanya kemauan panitia sendiri yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi.

Bejo mengatakan, apabila proses lelang dua proyek ini diteruskan merupakan suatu kesalahan besar karena dapat merugikan keuangan negara dan terjadinya praktik korupsi.

“Kami meminta agar proses lelang dan tender diulang kembali dengan membentuk panitia dan pejabat pengadaan baru,” kata Bejo.

Menurutnya, jika proses yang lama diteruskan, FKPD siap melaporkan ini ke kepolisian dan kejaksaan, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Surat laporan ini sudah kami kirimkan ke Walikota Depok, DPRD Depok, dan juga kejaksaan. Kami berharap walikota bisa segera bertindak untuk mengusut hal ini,” katanya.

Belum berkomentar

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kabersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Lutfi Fauzi mengatakan bahwa dirinya belum berani memberi keterangan. Menurut dia, ada pihak-pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan persoalan itu.

“Yang berhak itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini dijabat oleh Kabid Kebersihan, Hani Hamidah atau langsung ke Kepala DKLH Walim Herwandi selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan,” katanya.

Telepon genggam Walim dalam keadaan tidak aktif saat Monde menghubungi kemarin. Demikian juga saat Monde mencoba menghubungi Mien Hartati yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Program Bidang Kesehatan Satlak PPK IPM Kota Depok dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan jalan masuk UPS Tugu, teleponnya juga tidak aktif.(van/wen)

Juni 2008

Warga buang sampah di Kali Ciliwung, DKLH harus bertindak tegas

Monitor Depok, 18 Juni 2008

LIMO, MONDE: Kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke Kali Ciliwung patut disayangkan. Warga berharap Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok harus bertindak tegas.Terhadap aksi dari warga yang tidak bertanggung jawab tersebut membuat geram juga Kepala DKLH Walim Herwandi. Kekesalan kepala dinas ini memang cukup beralasan karena kerap mendapat laporan dari warga, banyak yang membuang sampah di Jembatan Panus, Pancoran Mas.

Aksi warga ini sering kali dilakukan ketika berangkat kerja, dimana sambil mengendarai motor mereka dengan seenaknya membuang sampah ke kali.“Sering saya menerima laporan ini, bahkan dari Walikota langsung,” kata Walim di Limo, kemarin.

Ia mengatakan aksi ini sangat memprihatinkan sebab membuktikan lemahnya kesadaran warga menjaga lingkungan. Kebiasaan buruk itu menunjukan warga tersebut tidak mau susah, sedangkan warga lainnya jadi dirugikan.“Mereka buang sampah ke kali ketika masih pagi buta sehingga pihak DKLH sulit mendeteksi,” ujarnya.

Walim menjelaskan sebenarnya DKLH ingin menangkap langsung para pelaku pembuang sampah sembarangan ini sehingga tidak mengulangi perbuatannya itu. Tapi terkendala belum ada petugas yang berada di lokasi sepagi itu.Oleh sebab itu, Walim berharap peran serta masyarakat sekitar.Menurutnya, selama ini warga terus berupaya menciptakan lingkungan bersih dengan tertib membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuyang di Sungai Ciliwung pada akhirnya mencemari lingkungan. Dengan demikian apapun alasannya membuang sampah di sungai itu dilarang. “Kalau bisa tangkap pelakunya agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, DKLH masih terus berupaya mengatasi permasalahan sampah di Limo dengan berbagai macam program untuk mengurangi beban sampah di TPA Cipayung.

Data DKLH menunjukkan setiap hari setidaknya 25% sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut. Pasalnya truk pengangkut sampah yang dimiliki DKLH terbatas. Dalam satu hari volume sampah di Depok mencapai 3000 m3, dengan demikian sampah yang tidak terangkut mencapai 750 m3 per hari. Jika diakumulasikan, maka dalam sebulan sampah yang tak terangkut mencapai 22.500 m3.(mas)

April 2008

Kasus korupsi reboisasi Ciliwung, Kejari sita dokumen Pemkot Depok

Monitor Depok, 30 April 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: Tak mau kalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendobrak gedung DPR. Kejari Kota Depok menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di Pemkot Depok, kemarin pagi.

Langkah ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penanaman ribuan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Taman Hutan Raya (Tahura) Cagar Alam, Kelurahan Ratujaya, Pancoran Mas periode 2006.

Sehari sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok telah menahan pejabat penting di Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, berinisial AS sebagai tersangka tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp473,9. AS kini ditahan di LP Paledang, Bogor.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Indra Gunawan menggungkapkan penyitaan dokumen tersebut untuk melengkapi pemberkasan sehingga kasusnya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Sejumlah saksi diketahui sudah dimintai keterangannya termasuk Kepala Dinas DKLH.
“Untuk kebutuhan pemberkasan, kami sudah menyita sejumlah dokumen asli yang nantinya akan dijadikan alat bukti di pengadilan,” ungkapnya kepada Monde, kemarin.

Yudi menjelaskan dokumen yang disita jumlahnya cukup banyak sesuai dengan keperluan seperti surat pencairan dana dan sebagainya. Sejauh ini, kata dia, pihak Pemkot Depok cukup kooperatif dalam penanganan kasus tersebut.

“Saat ini baru ada satu tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan bisa bertambah,” imbuh Yudi yang berharap kasus AS ini dapat segera disidangkan pada bulan depan.

Kasus pesanan

Yudi juga membantah adanya kesan tebang pilih dan hanya kasus kecil yang serius diusut sementara kasus-kasus besar yang diduga melibatkan pejabat teras belum tersentuh.

“Kami bekerja bukan karena ada pesanan atau tebang pilih, tapi Kejari dalam mengusut kasus adalah independen,” tandasnya.
Mengenai penuntasan korupsi di Depok, Kejari melihat perlunya komitmen dari pimpinan tertinggi Pemkot untuk tegas mengurusi birokratnya yang menyimpang.

“Bagi kami sendiri bukan soal komitmen, tapi political action. Pemkotlah yang harus jelas political will-nya dalam memberantas korupsi.”
Yudi menyadari betul apa yang dilakukan intansinya belum cukup lantaran masih banyak dugaan korupsi berskala besar yang harus dibongkar.
“Persoalannya kan harus dikaji dulu mana yang benar-benar fakta hukum, asumsi atau sekadar isu sehingga tidak gampang begitu saja,” terangnya.

Terpisah, Koordinator Forum Indonseia untuk Transparansi (Fitra) Kota Depok Roy Prigyna malah mempertanyakan dimana keseriusan atau komitmen dari Kejari Depok dalam pemberantasan korupsi selama ini.

Dalam kasus korupsi mustahil hanya dilakukan satu pihak. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Kejaksaan harus berani mengusut pejabat atau pihak lain yang terlibat, sebab dalam penggunaan anggaran kasi sebagai kuasa penggguna anggaran (KPA) tidak bisa begitu saja membelanjakan uang tanpa ada koordinasi dengan kabid atau kepala dinasnya.

“Kejaksaan jangan tebang pilih dalam penuntasan korupsi, jadi terkesan ada pesanan dalam penahanan AS,” ujarnya yang meminta Pemkot memberikan bantuan hukum bagi AS yang masih berstatus PNS.

Ketidakmampuan Kejari membongkar korupsi kakap yang melibatkan pejabat tinggi dalam pandangan Fitra mengindikasikan masih lemahnya komitmen lembaga ini dalam penegakkan hukum.

“Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah sejauhmana komitmen kejaksaan dalam pemberantasan korupsi? Terungkapnya jaksa yang menerima suap dari para korupstor menandakan lemahnya moral dan komitmen jaksa dalam penuntasan korupsi,” paparnya.

Yang terjadi kemudian, lanjut Roy Prigyna, malahan korban dijadikan sapi perahan. Jadi jangan memutarbalikan fakta, masyarakat sudah mulai cerdas untuk menilai siapa sebetulnya yang memiliki political will itu panjang lebar.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD Depok Agung Witjaksono dalam pesan pendeknya kepada Monde, yang mendesak Kejari untuk memeriksa pejabat lainnya termasuk atasan AS.

Menurut Agung pemeriksaan jangan hanya berhenti pada AS saja, tapi pejabat lainnya juga harus diperiksa sehingga semuanya bisa terungkap jelas.

Diberhentikan

Sementara itu Kabid Informasi dan Komunikasi Dadang Wihana, menginformasikan Pemkot siap memberhentikan sementara terhadap AS. Namun sampai kemarin Pemkot belum menerima surat tembusan dari Kejari yang memberitahukan soal penahanan AS.

“Pemberhentian sementara terhadap status pegawai AS merupakan upaya Pemkot untuk mendukung kelancaran proses hukum sesuai UU No 43 Tuhun 1999,” ujarnya yang menambahkan kasus seperti itu, sebenarnya tak saja terjadi di Depok sehingga mengajak semua jajaran untuk berintrospeksi diri.

Saat itu, AS sebagai pimpinan pelaksana kegiatan, pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi.

AS dituduh melanggar Pasal 2 UU Nomor : 31 junto UU Nomor: 20 Tahun 2003 dan Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara

Keterlibatan pegawai PNS di lingkungan Pemkot Depok kali ini bukanlah untuk pertama kalinya.

Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada Bahtera Segara, Kasie Bina sarana Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas PU, yang akhirnya divonis satu tahun penjara akibat terbukti melakukan tindakan pidana korupsi pada kasus jalan tembus Sentosa Raya.(dmr/ina/why)

Dugaan korupsi DAS Ciliwung & Tahura, Pejabat Depok dibui di Paledang

Monitor Depok, 29 April 2008

DEPOK, MONDE: Salah satu pejabat penting di Dinas Tata Kota dan Bangunan (Distakotbang) Kota Depok, berinisial AS ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, kemarin.

Penahanan itu terkait kasus dugaan korupsi penanaman ribuan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Taman Hutan Raya (Tahura) Cagar Alam, Kelurahan Ratujaya, Pancoran Mas periode 2006.
Saat itu AS, menjabat sebagai Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan (DKLH) Kota Depok. Akibat perbuatannya negara dirugikan Rp473,9 juta (berita Monde sebelumnya Rp233 juta-Red).

”Ya benar, AS kami tahan dan sudah diserahkan ke LP Paledang sekitar pukul 14.30. Dia ditahan setelah memenuhi panggilan penyidik, ” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok Triyono Haryanto, saat dikonfirmasi Monde, kemarin.

Menurut mantan Mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah itu, AS seharusnya menjalani penahanan mulai Kamis (24/4).

Tapi dia tidak memenuhi panggilan kejaksaan, saat pemanggilan kedua, kemarin, barulah datang. AS mulai diperiksa pukul 10.00 hingga 14.00. Setelah selesai diperiksa jaksa dipimpin kepala seksi pidana khusus (pidsus) Yudi Indra Gunawan, langsung memerintahkan supaya AS dibawa LP Paledang.

Rencananya di LP Paledang, AS akan menjalani masa penahanan selama 20 hari terhitung mulai sejak kemarin, (29/4) hingga (17/5) 2008, sebelum disidangkan di pengadilan negeri Depok.

Menurut Triyono, AS dipersalahkan karena melakukan penyelewengan dalam pengerjaan proyek ini, antara lain penggunaan dananya diduga tidak tepat sasaran.

Terungkapnya kasus korupsi berawal ketika Dinas DKLH Kota Depok menggelar tender proyek penamanan pohon sepanjang DAS Ciliwung mulai dari Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas hingga Kelurahan Pasirgunung Selatan, Kecamatan Cimanggis sepanjang 19,9 kilometer sebanyak 5.000 pohon senilai Rp233 juta dananya dari alokasi APBD 2006.

Selain itu penanaman 1.250 pohon di Taman Hutan Raya (Tahura) Kampung Cagar Alam, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Pancoran Mas senilai Rp250 juta.

Saat itu, dia sebagai pimpinan pelaksana kegiatan, pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi.

Namun kenyataannya, dana APBD sebesar Rp473,9 juta justru digunakan AS untuk workshop, rapat-rapat di dalam kota dan luar kota.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Indra Gunawan yang ditemui terpisah, mengatakan, AS dituduh melanggar Pasal 2 UU Nomor : 31 junto UU Nomor: 20 Tahun 2003 dan Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.(row)

Ribuan kubik sampah numpuk, Jalan lingkar TPA Cipayung rusak

Monitor Depok, 24 April 2008

JL SILIWANGI, MONDE: Sedikitnya 1.200 kubik sampah di Kota Depok terhambat diangkut lantaran jalan lingkar Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) di kawasan Cipayung, Kec. Pancoran Mas mengalami kerusakan.

Informasi dari kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menyebutkan, volume sampah per hari mencapai 3.000 m2, yang terangkut sekitar 1.200-1.300 m2 sampah. Atas terlambatnya pengangkutan sampah warga di kawasan Taman Cipayung, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya mengeluhkan hal itu, pasalnya di belakang perumahan itu yang hanya dibatasi dengan tembok terdapat Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS).

Akibat kelambatan sampah tak diangkut menimbulkan aroma tak sedap.
“Soal sampah tak ada kemajuan, saat ini masih terlihat tumpukan sampah di TPS yang belum terangkut, sehingga timbul bau tak sedap,” ujar Zarkasih Sarong, warga itu, di kantor Kec. Sukmajaya, kemarin.

Menurut dia, pengangkutan sampah agar dilakukan secara maksimal sehingga tidak ada sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sementara.

“Ini harus diperhatikan [pemmkot] sehingga ke depan tidak terjadi lagi penumpukan sampah,” katanya.

Menyikapi hal itu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi mengatakan, kelambatan pengangkutan sampah akibat jalan linggar masuk TPA Cipayung mengalami kerusakan, terlebih saat hujan jalan becek.
Akibatnya truk pengangkut sampah antre untuk menurunkan sampah ke lokasi TPA.

“Jadi kendala yang dihadapi adalah jalan lingkar di TPA mengalami kerusakan, saat truk melintas di jalan rusak amblas” jelas dia pada Monde saat keluar ruangan kantornya, kemarin.
Namun dia menambahkan jalan itu rencananya akan diperbaiki Dinas PU pada tahun anggaran ini.

Ketika ditanya ditanya jumlah volume sampah di wilayah Kota Depok, dia mengemukakan, bahwa volume sampah di Depok sebanyak 3.000 m3/hari, yang bisa terangkut sebanyak 1.200-1.300 m3/hari dengan jumlah kendaraan truk pengangkut milik DKP sekitar 60 truk dan Dinas Pasar 13 truk pengangkut sampah.

Ke depan, lanjut dia akan dibangun jalan lingkar yang ada di dalam areal TPA, sehingga nantinya perjalanan truk pengangkut sampah ke TPA menjadi lancar.

Solusi

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Depok telah membuat program unit pengolahan sampah dengan tujuan mencari solusi agar volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi berkurang.
Dijelaskan, saat ini jumlah unit pengolahan sampah sebanyak 13 unit pengolahan sampah, pada tahun 2008 dibangun 20 unit, kemudian 2009 dibangun 10 unit, 2010 dibangun 15 unit dan 2011 dibangun 15 unit pengolahan sampah.

Terpisah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKLH Yusmanto mengatakan, jumlah truk sampah sebanyak 63 unit, dua diantaranya rusak berat dan hanya nongkrong dikerubungi lalat di TPA.

Padahal dua truk itu jika dalam kondisi normal bisa mengangkut sampah sebanyak 2 rit/hari. Dengan daya angkut 6-8 m3 sampah/rit.
Untuk mengurangi volume sampah di TPA Cipayung, Panmas, Pemkot Depok membangun konsep unit pengolahan sampah di sejumlah wilayah Depok

Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah ke TPA, sehingga usia TPA lebih panjang.

Unit pengolahan sampah itu, lanjut dia berorientasi kepada sistem komposting.

“Sampah di unit itu nantinya dipilah antara organik dan non organik, kemudian dijadikan kompos untuk bibit tanaman,”ujarnya.(sud)

Maret 2008

Sampah dan penanggulangannya

Monitor Depok, 4 Maret 2008

Sampah memang menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Depok Raya, selain soal kemiskinan, kemacetan dan jalan rusak.

Persoalan ini bahkan menjadi incaran empuk kalangan yang memang tidak sepaham dengan birokrat yang berkuasa saat. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengungkapkan terbatasnya moda angkutan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mengakibatkan sampah di Depok tak semuanya terangkut.

Setiap hari, setidaknya 25% sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut. Jika dalam sehari volume sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik, artinya ada 750 meter kubik sampah yang tidak terangkut.Jika diakumulasikan maka dalam sebulan ada 22.500 meter kubik sampah di Depok yang tidak terangkut dan menjadi gunung sampah.

Soal masalah sampah tak bisa disangkal bukan persoalan Depok Raya saja, yang baru berpenduduk mendekati angka1,5 juta jiwa. Lihat saja ibukota provinsi Jawa Barat, Bandung yang kerepotan mengurus masalah sampah yang akhirnya menggunung di pinggir jalan utama.

Memang pelbagai langkah juga telah dilakukan Pemkot Depok dalam mengatasi masalah sampah ini. Dari mulai membuat Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) yang sampai saat ini masih perlu dilihat efektifitasnya.

Belakangan, perusahaan dari Australia Biowish Technologies memperkenalkan produk barunya kepada pemkot Depok sebagai solusi penanggulangan masalah sampah. Kendati saat ini proposal itu tengah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup, besar harapan dapat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah.Memang, masalah sampah sekali lagi sudah menjadi isu dan sumber kritik di semua negara. Apalagi bau dan polusi yang dikeluarkan sampah akan berpengaruh langsung pada kesehatan manusia.

Persoalannya, mampukan Pemkot Depok mengatasi masalah sampah ini hanya dengan menambah armada pengangkut sampah tanpa ada pemecahan yang jelas. Mau diapakan dan dikemanakan sampah yang telah terambil itu.

Jika Sipesat adalah salah satu solusi, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan dengan aman dan atau malah dari sampah malah menguntungkan. Produk baru yang dikenalkan perusahaan dari luar negeri itu memang belum sampai mendapat respon positif dari Pemkot Depok.

Pengkajian mengenai efektivitas alat tersebut harus terus dilakukan, jangan sampai dana APBD Kota Depok terbuang percuma tanpa ada hasil nyata yang malah merugikan masyarakat. Boleh saja pemerintah kota menerima masukan dari berbagai pihak dalam hal penanganan sampah ini, namun yang perlu diingat masalah sampah adalah masalah bersama.

Menurut hemat kami, sejatinya persoalan sampah memang tidak hanya dipikirkan Pemkot Depok saja tapi juga warga Depok Raya. Apalah artinya jika warga tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dan hanya saling mengandalkan saja.

Ingat, soal kebersihan itu penting bahkan Rasullulah Muhammad SAW sampai mengatakan ‘Kebersihan adalah sebagian dari iman.”

Februari 2008

Sampah masalah besar Depok, Biowish dikenalkan

Monitor Depok, 29 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Masalah sampah menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh Kota Depok, di samping persoalan kemiskinan, kemacetan, dan jalan rusak.

Pemkot Depok pun terus berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat). Hingga saat ini program Sipesat tersebut masih perlu pembuktian efektifitasnya. Guna mengatasi persoalan tersebut, perusahaan Biowish Technologies memperkenalkan sebuah teknologi baru untuk penanganan sampah.Presentasi dan penjelasan mengenai teknologi tersebut dilakukan oleh penemu teknologi Biowish, Wisuit Chantawichayasuit, serta CEO Biowish Technologies, Rod Vautier di Balaikota Depok. Presentasi teknologi baru itu dihadiri oleh Kabid Infrastuktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Kota Depok, Uus Mustari, Kabid Cipta Karya Dinas PU, Endang Sumarsana, serta beberapa pejabat SKPD lainnya.

“Biowish, sebuah produk biotekhnologi yang revolusioner. Tekhnologi ini bisa secara cepat dan lengkap mengatasi sampah dan polusi yang saat ini memang tengah dikaji oleh Kementrian Lingkungan Hidup,” kata Wisuit.

Dia menerangkan, manajemen persampahan dan pengaturan polusi sudah menjadi isu dan sumber kritik di semua negara. “Bau sampah dan polusi yang ditimbulkannya akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut dia menambahkan, hampir di semua kota besar, polusi yang terjadi sudah melewati ambang batas, sehingga tidak bisa diatasi secara proses alam. Karena itulah, katanya, dibutuhkan teknologi buatan manusia untuk menanggulanginya.

Sementara itu Rod Vautier menambahkan, teknologi Biowish diperkenalkan oleh Indogreen Groups Jakarta yang mendapat dukungan penuh dari Biowish Technologies Australia.“Biowish adalah teknologi enzim mikrobilogi yang terdiri dari tiga bakteri menguntungkan serta dua fermentasi aktif yang bersimbiosis menciptakan enzim dan bekerja secara cepat mencerna lemak, protein, karbohidrat, selulosa, organik bau, serta produk lain yang dihasilkan sampah,” paparnya.

Karena itu dia mengatakan Biowish sebagai teknologi sempurna untuk mengatasi bermacam persoalan sampah dan polusi.

Lebih jauh dia menerangkan, Biowish diperkuat oleh enzim katalis yang merupakan sebuah penemuan baru. Enzim adalah katalis biokimia yang mempercepat proses pembusukan secara alami.

“Ketika Biowish bekerja, dia akan mengurai sampah menjadi molekul-molekul kecil. Hasil akhirnya adalah elemen dasar kimia, a.l : nitrogen, karbondioksda, oksigen, dan air. Dia akan menguraikan sampah dengan cepat dan mencegah semua persoalan lingkungan lain seperti polusi air, persoalan bau, serta penyakit pada hewan dan ikan,” terangnya.

Kepada sejumlah wartawan dia menerangkan, dengan menggunakan Biowish sebanyak 1 ons, akan sanggup menghilangkan bau yang dihasilkan sampah sebanyak 1 ton. “Baunya akan langsung hilang dan tidak akan kembali,” katanya menambahkan.

Menanggapi teknologi baru ini, Uus Mustrai dari Bapeda mengaku bahwa ini bisa menjadi salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Depok. “Kalau kita kaji, yang selama ini dipermasalahkan masyarakat di TPA Cipayung adalah masalah bau yang mengganggu lingkungan. Ternyata teknologi ini mampu mengatasinya,” kata Uus.

Namun dia mengaku bahwa apa yang diperkenalkan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. “Kita lihat dulu seberapa jauh aplikasinya di lapangan. Apakah memang bermanfaat atau tidak,” ujarnya.

Dia pun mengatakan bahwa Pemkot Depok tidak semata-mata langsung menerima teknologi tersebut, karena pembuktiannya belum dilakukan. “Tapi kalau memang efektif, bisa saja Pemkot akan menerapkan teknologi ini,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengungkapkan bahwa terbatasnya moda angkutan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mengakibatkan sampah di Depok tak semuanya terangkut. Setiap hari, setidaknya 25% persen sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut.

Menurut Walim, hingga saat ini DKLH hanya memiliki truk pengangkut sampah sebanyak 52 kendaraan. “Tentu saja dengan jumlah seperti itu sangat kurang, jika harus mengangkut semua sampah di Depok,” terangnya.

Dengan jumlah kendaraan yang sangat terbatas tersebut akhirnya hanya 75% sampah yang terangkut. Dalam satu hari volume sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik, dengan demikian 750 meter kubik sampah di Depok yang tidak terangkut. Jika diakumulasikan maka dalam sebulan 22.500 meter kubik sampah di Depok tidak terangkut dan itu dapat menjdi gunung sampah.

Idealnya, katanya, Pemkot punya 63 kendaraan pengangkut sampah.

Januari 2008

Uji hukum apakah tetap jaring laba-laba…

Monitor Depok, 4 Januari 2008

Setidaknya era 2007, Depok amat menarik diamati dari pelbagai segi. Aspek politik di kota yang disebut-sebut sebagai Indonesia Mini pun berkembang dinamis—meski kadang-kadang agak sarkastis, bahkan cenderung anarkis.

Peristiwa kriminalitas tingkat tinggi. Kriminalitas yang melibatkan elit politik, atau beken dengan white colar crime, juga menjadi warna tersendiri…Semua tingkatan proses peradilan pun pernah dilewati sejumlah kasus yang melibatkan elit politik di kota ini. Mulai PN Bogor (dulu) sampai MA…Misalnya dulu heboh dengan kasus 17 anggota DPRD Depok periode 1999-2004. Mereka dulu didakwa, hingga jadi terpidana di PN sampai PT Jabar, karena dugaan penyelewengan dana APBD 2002 Kota Depok sebesar Rp7,3 miliar.

Kuras waktu

Kasus ini selalu diingat. Jadi peringatan bahwa tanpa hati-hati, siapapun mereka bisa kecebur dalam proses peradilan.

Merekapun akhirnya bebas setelah MA, akhirnya mengabulkan kasasi mereka.Ketiga petinggi DPRD kala itu, Naming D Bothin, Hasbullah M Rahmat dan Sutadi pun dinyatakan terbukti bersalah, namun tindakan mereka bukanlah tindakan pidana…

Tapi jelas, proses peradilan itu menguras waktu, tenaga bahkan tak sedikit dana—terutama untuk jasa advokasi hukum dan sebagainya…

Putusan kasasi saat itu dibacakan Ketua Majelis Kasasi yang dipimpin Nyak Pha dan hakim anggota I Made Tarra dan Muchsin pada 28 Maret 2007.

Selain menjerat tiga terdakwa, kasus ini juga melibatkan 14 anggota DPRD Depok lainnya, yakni Bambang Sutopo, Bambang Prihanto, Mazhab HM, Masyuria, Rafi Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuriana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Hiras Tony Hutapea, Agus Sutondo, Christian Silaban dan Haryono.

Tapi, anehnya PN dan Kejari Depok tak pernah menjelaskan ke publik kota ini tentang tuntasnya penuntas masalah itu. Hingga kadang masih sering muncul pertanyaan di antara warga:

“Benarkah keputusan MA itu?”

Setidaknya kasus ini membikin elit Depok mesti berkaca. Tak hati-hati dan sok main kuasa, apalagi tabrak sana-sini semaunya, maka peradilan atau penjara menantinya…

Kasus PBB

Kasus lainnya, selama 2007, yaitu dugaan penyimpangan dana PBB Kecamatan Pancoran Mas senilai Rp72 juta yang melibatkan camat Panmas kala itu, Teddy Hasanuddin yang berujung pada pe-non job-an Teddy saat mutasi Tahap III oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Tersangka Teddy Hasanuddin [saat itu] terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara (pasal 2) dan 1 tahun penjara (pasal 3), sedangkan hukuman maksimal 20 tahun.

Kasus itu sendiri kini kemungkinan besar akan dihentikan terkait hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Bambang Bachtiar yang menyatakan dari hasil audit BPKP tidak ada kerugian negara dan kasus akan diusulkan untuk dihentikan dengan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

“Saya akan mengusulkan kasus tersebut untuk dihentikan karena tidak ada kerugian negara dari hasil audit tersebut,” ucapnya kala itu.

Dari hasil audit tersebut menurut Bambang akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan ahli dari BPKP. “Kita sudah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan audit BPKP sekarang tinggal dibuktikan dari hasil keterangan ahli,” jelasnya.

Tapi, mana penjelasan resminya, soal kasus ini ke publik Depok? Jangan biarkan publik bertanya-tanya? Juga jangan biarkan pencari keadilan, tak mendapatkan kepastian hukum.

Laporan BPK

Sementara itu beberapa kasus kini masih belum dipastikan kejelasannya, a.l. kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2005& 2006 senilai Rp8,3 miliar menyusul laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyimpangan pendapatan daerah.

Dari kasus itu dua orang Kepala Dinas Pemkot dimintai keterangan oleh pihak Kejari pada tanggal 19 Juni 2007, yaitu Utuh Karang Topanesa (Kadis Takotbang) dan Ety Suryahati (sebelumnya menjabat Kadis DLLAJ dan saat ini Kadisperindag). Dalam pemeriksaan itu Dedy Rosadi (mantan Kabid Angkutan DLLAJ yang saat ini menjabat Kabid Perdagangan Indag) dan Kasi Angkutan DLLAJ Maman S, Ade Efendi (mantan Kepala Terminal Depok) ikut dalam pemeriksaan.

Dana penghijauan

Kasus lainnya yang belum terselesaikan yang kini masih dalam penyelidikan Kejari yaitu dugaan penyelewengan dana penghijauan dan penanaman ribuan pohon senilai Rp233 juta yang ditanam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Dalam kasus itu dua pejabat diperiksa Kejari yaitu Kepala DKLH Walim Herwandi dan Maman Hermansyah, salah satu pejabat DKLH lainnya.

Tetapi kasus yang menjadi sorotan publik selama 2007, adalah kasus dugaan korupsi proyek jalan tembus Sentosa Raya-Juanda senilai Rp1,4 miliar.

Saat itu yang diduga korupsi Rp420,9 juta. Dan, Bahtera Sagara yang kala itu menjabat Kasi Pembangunan Jalan Dinas PU Kota Depok dan ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan pembangunan jalan tersebut, terseret dan hanyut dalam kasus itu. Kini, dia sudah menjadi terdakwa.

Dalam pembangunan itu terungkap adanya pelanggararan terhadap volume jalan, bestek dan ketebalan hotmix. Volume jalan yang seharusnya 319 m3 hanya direalisasikan sebesar 228 m3, atau sama dengan ketebalan 5cm sehingga kurang 2 cm dari ketebalan yang seharusnya 7cm.

Ancaman 20 tahun

Terdakwa Bahtera Sagara didakwa melanggar pasal 21 dan 23 Undang Undang No 20/2001 Tentang Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara.

Bahtera kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Paledang, Bogor dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini dibuka pertama kali oleh LSM –yang sempat dicap orang PU sebagai abal-abal…

Kini, pertanyaannya lembaga hukum di Depok, mampukah menuntaskan kasus ini. Atau justru mengalami buying time—artinya hilang ditelan perjalanan waktu. Oleh karena itu, seluruh elemen dan stakeholders Depok, mesti senantiasa ikut mengawasi dan mendorong terus ditegakkannya hukum…

Biar publik tahu—bahwa hukum bukan sekadar jaring laba-laba. Aparat penegak hukum tentu saja diuji pada 2008 ini.(Sudibyo/FX Aji Hendro/Wahyu Kurniawan)

Desember 2007

‘Segera inventarisasi IPAL perusahaan’

Monitor Depok, 24 Desember 2007

DEPOK, MONDE: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus melakukan inventarisasi izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seluruh perusahaan yang ada di Kota Depok, untuk menghindari pencemaran limbah cair dan asap.

“Inventarisasi izin-izin IPAL perusahaan yang menghasilkan limbah di kota Depok, sangat perlu dilakukan, guna melihat apakah, sistem IPAL perusahaan tersebut bagus atau buruk,” kata Ketua Komisi C DPRD Depok, Siswanto, di Depok, pekan lau.Ia mengatakan, pihaknya khawatir dengan keluhan-keluhan warga Depok, tentang pencemaran lingkungan disekitar warga. “Banyak warga yang mengeluh dengan bau kimia dari sumur-sumur mereka (warga),” katanya.

Dicontohkannya warga Kalibaru, RT4/RW03, Sukmajaya, Depok, banyak yang mengeluh tentang pencemaran limbah. Sumur-sumur warga diduga tercemar limbah pabrik PT KKM (Kharisma Karya Mandiri) yang bergerak di bidang pengolahan biji plastik.Selain itu, kata Siswanto, ia juga sering mendapat keluhan dari warga yang rumahnya dekat dengan pom bensin. “Banyak warga yang rumahnya dekat pom bensin mengeluh,” katanya tulis Antara.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemkota Depok dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok untuk melakukan pengecekan ke lapangan seluruh pom bensin di Depok, termasuk mengambil sample air sumur warga.“Hal ini, guna mengecek langsung,” katanya.

Babai Suhaemi anggota Komisi C DPRD Depok menambahkan, selain mengecek IPAL perusahaan, yang menghasilkan limbah, Pemkot Depok juga harus memberi teguran kepada perusahaan yang IPAL-nya buruk.

“Pemkot dalam hal ini DKLH harus tegas, kepada perusahaan yang tidak mementingkan lingkungan sekitar,” katanya.

Ia juga setuju dengan langkah DKLH yang memberi teguran (peringatan) kepada pabrik PT Matrindo Pratama (PT.MP), yang bergerak di bidang pengolahan plastik yang diduga mencemari Situ Cilodong, di Sukmajaya Depok.

“Dari keterangan DKLH, PT MP tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Ini harus mendapat teguran,” katanya.

Kepala DKLH Kota Depok Walim Herwandi menyatakan, PT MP tidak memiliki IPAL. Namun untuk membuktikan apakah Situ Cilodong tercemar limbah, harus membawa air situ tersebut untuk diuji laboratorium.r

Lahan Kritis Kota Depok 216 Hektar

Kapanlagi.com, Sabtu, 22 Desember 2007

Kapanlagi.com – Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengatakan dari 20.000 hektar luas wilayah Depok, seluas 216 hektare merupakan lahan yang kritis, dan lahan potensial kritis mencapai 232 hektare.

“Jika dibiarkan ini akan menjadi masalah yang serius karena akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor,” katanya, di Depok, Sabtu.

Walim mencontohkan lahan di atas Situ Pengarengan, di daerah tersebut sangat gersang di mana sedikit sekali tumbuhan pohon sehingga lahan itu menjadi erosi dan tidak produktif sehingga dapat menimbulkan banjir.

Ia mengatakan seharusnya lahan kritis ini dapat menjadi lahan yang memiliki nilai komersial. Untuk itu DKLH telah melakukan tindakan untuk mengurangi lahan kritis tersebut secara bertahap.Menurut Walim, upaya yang telah dilakukannya yaitu dengan cara bertahap melakukan gerakan penghijauan dan membuat sumur resapan. Dikatakannya, tugas mengurangi lahan kritis ini bukan semata-mata pekerjaan Pemkot Depok, namun perlu dibarengi dengan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

“Masalah lahan kritis ditargetkan selesai secara bertahap hingga tahun 2011, jadi masih ada waktu 3 tahun lagi untuk menyelesaikannya,” katanya.Untuk itu, lanjut dia, gerakan penghijauan dilakukan baik secara seremonial atau melalui gerakan spontanitas. Penghijauan dilakukan dengan cara menanam pohon peneduh dengan jenis pohon Tanjung dan Albesia, juga ada jenis tanaman yang produktif seperti pohon Mangga, Jambu dan Durian.

Upaya lainnya adalah yaitu dengan membuat sumur resapan yang dibuat oleh warga di antaranya 100 sumur di kecamatan Limo, serta di kecamatan Sukmajaya, Beji dan Pancoran Mas masing-masing 70 sumur.

Walim melanjutkan, selain akan menekan jumlah lahan kritis, penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan dapat menjadikan Depok daerah hijau, sehingga dapat mengendalikan polusi udara dan memicu tumbuhnya kantong-kantong resapan air yang baru.

Ia menjelaskan untuk dapat menormalisasikan lahan kritis tersebut diperlukan anggaran Rp1,6 miliar. Dengan perhitungan penanaman pohon sebanyak 80 ribu pohon. Dengan biaya penanaman Rp20 ribu per pohon (*/cax)

November 2007

‘Tanam pohon demi ruang terbuka hijau’

Monitor Depok, 29 November 2007

JATIJAJAR, MONDE: Sedikitnya 1.500 pohon ditanam dalam rangkaian aksi penanaman serentak dan gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon seIndonesia tingkat Kota Depok di lapangan Hubad Jatijajar Cimanggis, kemarin.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi mengatakan rencananya dalam aksi yang akan dilaksanakan hingga 1 Desember ini akan ditanam sebanyak 24.000 pohon yang berasal dari bantuan Dephut (13.500 pohon), DKLH (5.050 pohon), HIPMI (5.000 pohon), Bank Jabar (1.000 pohon), dan PKS (1.000 pohon).

Pada tanggal 1 Desember juga akan ditanam sebanyak 3.000 pohon di lokasi Situ Pengarengan.“Dana yang dikeluarkan dalam kegiatan ini berkisar Rp 42 juta karena bibit sudah ada jadi biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar,” katanya.Kegiatan ini, lanjutnya, bertujuan membentuk daerah resapan air yang baru.

“Aksi ini juga bertujuan membentuk ruang terbuka hijau serta menyambut konferensi Global Warning di Bali.”Menurut Walim, di Depok masih terdapat 49% ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat resapan air. Jumlah ini melebihi batas minimal ruang terbuka hijau sebuah kota yaitu 30%.

“Meskipun Depok belum terancam, aksi ini merupakan kegiatan yang bersifat prepare.”

Sementara itu Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang ikut menanam dalam aksi ini berharap seluruh elemen masyarakat Depok ikut dalam gerakan menanam pohon. “Jika satu orang menanam satu pohon, kalau ada satu juta orang di Depok berarti telah ditanam satu juta pohon,” katanya.

Jenis yang ditanam dalam gerakan ini berupa pohon produktif agar bisa dimanfaatkan oleh pemilik, juga pohon konservatif. “Untuk lahan kritis di Depok dibutuhkan sekitar 8.000 pohon. Untuk itu diperlukan kontribusi dari semua stakeholder, partai, dan masyarakat.”

Lahan potensial kritis diupayakan untuk direboisasi, namun sayangnya tidak semua lahan kritis ini merupakan kawasan hutan, namun ada juga yang merupakan milik masyarakat dan fasilitas umum milik pemerintah.

“Untuk yang milik masyarakat, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar menanam karena pengetahuan masyarakat berbeda-beda.” demikian Nur Mahmudi.

79 juta pohon

Sementara aksi pohon serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon juga dilaksanakan di berbagai daerah.

Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan A. Yani Rachim kepada Monde menuturkan penananaman pohon serentak sekurangnya 79 juta pohon dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Aksi ini mencakup 78.344 lokasi meliputi 71.555 desa, 5.641 kecamatan, 349 kabupaten, 91 kota, 33 provinsi, 33 kodam, 33 Polda/Polwil, 349 Kodim, 349 Polres dan beberapa lokasi di kawasan hutan.

Penanaman pohon tersebut dilakukan oleh para pejabat dan karyawan instansi pemerintah pusat dan daerah, TNI serta Polri pusat dan daerah, para gubernur, bupati walikota camat, lurah/kepala desa, BUMN LSM dan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia adalah untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan penyerapan gas CO2, SO2 serta polutan lainnya.

Selain itu juga mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan serta meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan.

Pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi akan dapat dicegah dengan melakukan penanaman pohon yang semakin diperluas dan semakin di perbanyak.

Kampus UI

Dalam kegiatan yang sama Sekjen Dephut, Boen Purnama, didampingi Rektor UI Gumilar Roesliwa Sumantri melaksanakan penanaman 1.000 pohon di areal gedung Pusgiwa kampus UI Depok, kemarin.

Rektor UI pun menawarkan kepada Departemen Kehutanan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan per semester.

“Melihat potensi dan manfaat secara global, bagaimana kalau kegiatan tanam pohon di UI bisa dilaksanakan setiap semester. Dengan demikian potensi hutan lindung di dalam kampus UI bisa bermanfaat bagi sumberdaya hutan, dan nilai ekonomis secara global.”

Menanggapi tawaran itu, Boen Purnama menyambut positif. Terkait program yang digulirkan pemerintah pusat lewat aksi Indonesia Menanam Untuk Dunia, pihaknya akan mengagendakan program penanaman pohon sesuai penawaran rektor. “Pada prinsipnya kami menyambut baik atas penawaran ini, sesuai dengan kapasitas yang ada, mudah-mudahan program ini ke depan bisa direalisasikan khususnya di lingkungan kampus UI.”(m-9/k-1/ina)

Depok mulai tanam ‘sejuta pohon’

Monitor Depok, 28 November 2007

MARGONDA, MONDE: Program penanaman pohon di seputar Depok akan dilaksanakan hari ini yang dipusatkan di Lapangan Hubad, Jatijajajar.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Walim Herwandi mengatakan Departemen Kehutanan (Dephut) sudah menyalurkan bantuan sebanyak 13.500 pohon kepada DKLH untuk ditanam di seluruh Depok.“DKLH sendiri menyiapkan 5050 pohon, ditambah bantuan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebanyak 5000 pohon,” tuturnya kemarin.

Untuk tingkat kecamatan, lanjut Walim, nantinya akan dilakukan program serupa imulai 1 Desember mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk daerah resapan air yang baru.“Saat ini tingkat polusi udara cukup tinggi. Karena itu dengan aksi penanaman pohon ini akan tercipta suasana alam yang kondusif untuk kehidupan.”

Walim menambahkan kegiatan penanaman pohon juga terkait digelarnya konferensi internasional mengenai pengendalian perubahan iklim yang diikuti 168 negara di Bali.“Sebagai tuan rumah kita tentu tidak mau dicap sebagai negara yang menghasilkan polusi dan penyebab pemanasan global.”

Dia berharap rogram ini bisa memberikan contoh dan diikuti oleh seluruh warga Depok.

“Kalau jumlah penduduk Depok ada sekitar 1,4 juta lalu 1 juta orang menanam satu pohon, Depok akan menjadi sangat rimbun,” demikian Walim.

Dukungan Polres

Sementara itu kemarin, anggota Polres Depok dan Bhayangkari Depok melakukan penanaman 500 pohon di Pos Polisi Nusantara, dipimpin langsung Kapolres Kombes Polisi Imam Pramukarno.

Menurut Imam, aksi penanaman pohon dilakukan serentak disejumlah wilayah di Depok. “Selain di Pospol Nusantara juga dilaksanakan penanaman pohon di Lapangan Ikares, Pancoran Mas, Jemblongan, Tanah Baru, dan Terminal Terpadu Kota Depok yang semuanya itu hanya satu untuk mengatasi pemanasan global.”

Imam menambahkan, aksi penanaman pohon di beberapa wilayah Depok juga merupakan obsesi Ibu Negara Ani Yudhoyono, dengan mengambil segmen perempuan menanam dan memelihara 10 juta pohon untuk pemanasan global.

Rencananya Bhayangkari dan jajaran anggota Polres Depok juga akan menanam sekitar 500 pohon di semua kecamatan di Kota Depok. Setiap titik kecamatan diberikan sekitar 65 pohon. Program ini berlangsunfg 26-28 November 2007.

“Pokoknya setiap Kapolsek yang ada di wilayah kota Depok harus menanam pohon di daerah masing-masing seperti pinggir jalan, sungai dan kali, serta lahan penghijauan lainnya.”

Menurutnya, peranan dalam penanaman pohon dapat menjadikan resapan air sehingga dapat mengatasi bencana seperti tanah longsor, dan banjir yang melanda Depok beberapa hari lalu. “Sekarang ditanam mungkin 15 tahun kemudian tumbuh dengan tinggi, yang berguna bagi lingkungan masyarakat.”

Pohon yang ditanam a.l mangga, melinjo, akasia dan pohon tanjung. Rencananya hari ini jajaran Polres dan anggota Bhayangkari Depok bersama Walikota Nur Mahmudi Ismail serta Muspida akan melakukan penanaman pohon di Cimanggis grand launching pada 1 Desember 2007 akan dilakukan penanaman sejuta pohon di Taman Wiladitika Cibubur yang rencananya dipimpin Ibu Negara Ani Yudhoyono.

1.800 Pohon

Terpisah, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pancoran Mas, O Sudarya, mengimbau kelurahan dan warga yang telah menerima bantuan pohon dari Pemkot Depok agar merawat dan memeliharanya sehingga program Sejuta Pohon di wilayah Panmas berhasil.

“Bantuan pohon ini hendaknya bisa dimanfaatkan dan dijaga agar bisa tumbuh subur, sehingga program Sejuta Pohon di wilayah Pancoran Mas bisa berhasil,” kata Sudarya disela-sela pembagian pohon kepada sejumlah kepala kelurahan di kantor kecamatan, kemarin.

Dalam program Sejuta Pohon, kata Sudarya, wilayah Pancoran Mas memperoleh 1.800 batang pohon dari sembilan jenis pohon.

Untuk jenis pohon mahoni sebanyak 1.000 batang, akasia, tanjung, mangga dan durian, masing-masing sebanyak 100 batang, bintaro dan manglit masing-masing 100 batang, sedangkan pohon pete hanya 10 batang dan rambutan 20 batang.

“Pohon-pohon itu ditaman serempak di seluruh kelurahan setelah dilakukan penanaman simbolis sejuta pohon oleh Walikota di Kel. Jatijajar, Cimanggis.”

Untuk pohon-pohon pelindung, katanya, akan ditanam pada lokasi yang kritis sebagai penyangga dan berfungsi sebagai resapan air. ”Selain bantuan dari Pemkot Depok, wilayah Panmas juga memperoleh bantuan dari Polsek Panmas dan Polres Depok.”

Sedangkan di Kecamatan Beji, sudah dikirimi 8.11 bibit pohon dari rencana semula 1.000 pohon. “Besok [hari ini] akan saya tanyakan perihal kekurangan ini kepada pihak DKLH,” kata Camat Beji, Taufan Abdul Fatah.

Aneka bibit tanaman tersebut antara lain, pohon Durian, Rambutan, Mahoni dan Pete. “Besok bibit tanaman ini akan disebar ke seluruh kelurahan melalui kader TP PKK.”

Menurut Taufan, program ini tidak sekadar penghijauan, sebab ada juga tanaman produktif, maka arahan yang yang diberikannya kepada para kader TP PKK hari ini, upayakan agar masyarakat bisa manfaatkannya. “Dan program ini jadi bermanfaat.”

Aksi penanaman pohon juga dilakukan Universitas Indonesia. Rencananya, hari ini Kampus UI Depok akan melakukan penanaman seribu pohon, tepatnya di belakang gedung pusat kegiatan Mahasiswa UI (Pusgiwa).

“UI mempunyai motto sebagai green campus yang selalu mendukung setiap upaya pelestarian alam dan sekitarnya,” demikian dikatakan Kepala kantor Humas dan Protokol UI Henny S Widyinangsih dalam siaran persnya kepada Monde.(m-10/m-5/mj/wen)

Kasus dana reboisasi terus diselidiki. Asep: Tudingan mengada-ada

Monitor Depok, 24 November 2007

DEPOK, MONDE: Kasus dugaan korupsi proyek penghijauan (reboisasi) berupa penanaman ribuan pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung senilai Rp233 juta oleh DKLH Depok masih dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.

Kasus itu sendiri diduga melibatkan mantan Kabid Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok, Asep Suganda yang saat ini menjabat Kepala Bidang (kabid) di Dinas PU Depok.

Direktur Eksekutif Depok Government Watch (De’ GOWA) Cahyo Putranto meminta Walikota Nur Mahmudi Ismail untuk tidak melindungi Asep Suganda dalam kasus ini, semisal dengan mengintervensi Kejari Depok agar mengulur-ulur proses pemeriksaan, dan penyelidikan yang sedang dilakukan.

“Jangan coba-coba Walikota melakukan intervensi, karena ini sangat melanggar hukum,” tegas Cahyo.Kepala Dinas Kebersihan & Lingkungan Hidup (DKLH) Depok Walim Herwandi sudah dimintai keterangannya oleh pihak Penyelidik Kejari Depok.

Dugaan korupsi dana reboisasi sebesar Rp233 juta DAS Ciliwung ini berasal dari alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2006. Dalam proyek itu seharusnya ditanam 5.000 pohon, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang ditentukan. Bahkan dari hasil investigasi dan pengakuan warga sekitar DAS Ciliwung tidak ada sama sekali pohon yang ditanam. “Logikanya, jika pohon yang ditanam itu mati, pasti ada sisa bangkai pohonnya. Tapi ini kok tidak ada,” jelasn Cahyo.Jangan lindungi

Sikap tegas Walikota dituntut dalam kasus ini mengingat posisi anak buahnya yang sedang dalam proses penyelidikan pihak penegak hukum, karena ada dugaan Walikota telah melindungi Asep Suganda yang saat ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek di Bina Marga Dinas PU.

Untuk itu De’Gowa juga meminta Kejari Kota Depok bersikap profesional, proporsional, serius dan sungguh-sungguh mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana penghijauan ini dengan secepatnya mengumumkan kepada publik atas status hukum Asep Suganda yang menjadi pelaku utamanya.

Walikota harus segera menonaktifkan Asep Suganda sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU selama proses pemeriksaan dan penyelidikan agar tidak menjadi kendala dan celah praktek KKN dalam proyek di Bina Marga mengingat posisi Asep sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sementara itu Kasi Intel Kejari Depok Rahmat Vidianto mengatakan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan bukti dan data yang dapat dijadikan acuan.

Saat ditanyakan adanya indikasi penghilangan barang bukti, Rahmat mengatakan sejauh ini tidak ada karena berdasarkan pengecekan langsung ke lapangan ke DAS terkait tidak ada penanaman pohon yang berindikasi penghilangan barang bukti.

“Sejauh ini tidak ada aktivitas untuk penghilangan barang bukti, kita sudah melihat ke lapangan dan DAS tidak ditanamai pohon. Untuk kasus ini sendiri masih dalam proses penyelidikan,” tuturnya.

Mengada-ada

Sebelumnya Kabid Bina Marga Dinas PU Asep Suganda, menyatakan aksi yang menuntut dirinya untuk dicopot adalah pesanan. Sementara terkait tudingan keterlibatannya dalam penggelapan dana penghijauan, dianggapnya mengada-ada.

“Semua isu tersebut mencuat kan baru-baru ini. Setelah saya menjabat di Kabid Bina Marga. Saya bisa pastikan dibalik semua ini ada sesuatu yang dibuat oleh orang yang tidak senang dengan saya. entah yang kepentingannya tidak terakomodir, atau terkait jabatan,” ujarnya.

Siapa orang tersebut? “Saya tahu…bisa di Pemkot, bisa dari luar Pemkot. Bisa juga orang Pemkot yang membiayai orang luar Pemkot. Karena kan yang punya duit orang Pemkot…” ujarnya tanpa bersedia merinci lebih jauh. “Nggak usah disebutkan satu persatu namanya lah…..” kilah Asep.

Ketika didesak apa kepentingan orang dimaksud? Asep berujar, “Kalau yang di luar Pemkot bisa saja kontraktor yang kalah tender. Ada juga kan stakeholder-stakeholder itu yang minta proyek. Tapi kan proyek bukan buat dibagi-bagi. Kalau yang di dalam Pemkot tentunya ada kepentingan posisi jabatan.”

Menurut Asep, hal demikian ini sudah diduganya jauh-jauh hari. “Saya sudah perkirakan ini bakal terjadi. Bahkan ada kemungkinan lebih parah lagi…..” katanya memprediksi kepentingan-kepentingan tersebut saling berhubungan.

Lebih jauh Asep menguraikan sisi historis, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dijelaskannya, proyek penghijauan yang disebut-sebut belakangan ini bermasalah dikerjakan tahun 2006.

“Saat itu saya menjabat Kasie Lingkungan di DKLH Depok. Waktu itu semua berjalan lancar dan nggak ada masalah hingga proyek itu selesai. Persoalannya malah muncul setelah saya menjabat Kabid Bina Marga.”

Bahkan, kata Asep, semua sudah diperiksa Bawasda. “Dan dananya cair kok. Tidak ada penyimpangan…!”(why/wen).

Dugaan korupsi dana penghijauan, Kejari periksa 2 pejabat DKLH

Monitor Depok, 10 November 2007

MARGONDA, MONDE; Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok meminta keterangan dua pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok terkait dugaan penyelewengan dana penghijauan dan penanaman ribuan pohon senilai Rp233 juta untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Kepala DKLH Kota Depok Walim Herwandi, saat dikonfirmasi mengakui dirinya saat itu tengah diperiksa Kejari.“Ya sekarang saya lagi ada di Kejari. Hanya ditanya-tanya sambil ngobrol. Saya datang sejak pukul 08.30, sampai sekarang (Pukul 17.00 kemarin-red) masih di Kejari,” katanya, kepada Monde kemarin.

Perihal apa saja yang ditanyakan pihak kejaksaan, Walim enggan mengutarakannya. “Pokoknya saya ditanya seputar penghijuan di DAS Ciliwung itu,” ujarnya.Menurut dia, pelaksanaan program penghijuan di DAS Ciliwung saat itu ditangani oleh salah satu mantan pejabat DKLH yang telah pindah tugas. “Saya hanya teken saja, soal berapa jumlah dan jenis tanaman dia yang tahu,” jelas Walim.

Selain Walim, Kejari diketahui juga meminta penjelasan Maman Hermansyah, salah satu pejabat DKLH lainnya.Bertemu biasa

Sementara itu Kasie Intelijen Kejari Depok, Rahmat Vidianto saat dikonfirmasi Monde menyatakan bahwa pihak kejaksaan hanya mengadakan pertemuan dengan kedua pejabat DKLH itu.

“Kami mengadakan pertemuan saja. Kalau pertemuan kan boleh di mana saja. Di DKLH maupun di Kantor Kejaksaan,” kilahnya seperti enggan menjelaskan lebih lanjut soal pemanggilan tersebut.

Rahmat sedikit menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut hanya untuk mengumpulkan data terhadap kasus dana penghijuan. “Kami saat ini hanya mengumpulkan data saja, tidak ada yang lain,” ujarnya.

Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kelurahan, Kecamatan dan Bawasda.

Bebeberapa waktu lalu, Ketua Umum Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup (Lempalhi) Jhoni Krisno mencium adanya dugaan korupsi dana penghijauan dan penanaman ribuan pohon tersebut dan meminta pihak Kejari mengusut tuntas kasus tersebut supaya tidak terjadi kebocoran keuangan negara.

Jhoni juga meminta walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk menindak tegas apabila kasus tersebut melibatkan pejabat daerah yang memang telah menyalahi tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut Jhoni menegaskan bahwa proyek tersebut yang dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat, jangan dijadikan proyek untuk mencari keuntungan semata, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau itu cuma jadi proyek untung-untungan semata, udah aja tindak tegas orangnya, karena ini sudah merugikan negara dan masyarakat yang dalam hal ini sangat membutuhkan program tersebut untuk dijadikan daerah hijau secara maksimal,” tuturnya.(m-4/row)

Oktober 2007

Sampah mulai numpuk di Depok, Bisa timbulkan bau tak sedap & penyakit

Monitor Depok, 19 Oktober 2007

DEPOK RAYA, MONDE: Sampah selama musim Lebaran belum diangkut dan menumpuk di sejumlah permukiman di Depok. Warga pun memprotesnya.

Hingga kemarin, tumpukan sampah di beberapa permukiman menumpuk dan menimbulkan bau yang menyengat nan tidak sedap. Sejumlah warga mengkhawatirkan timbulnya penyakit dan gangguan kesehatan. Tiga hari menjelang Lebaran, menurut pantauan Monde, sampah tak diangkut secara normal. “Dalam sehari saja jika tidak diangkut sampah sudah menumpuk, apalagi ini sudah beberapa hari,” jelas Putri, warga Beji kepada Monde kemarin. Warga hakekatnya mau melaporkan kejadian ini, tapi mereka tak tahu mesti kemana. Mereka ingin memprotes tak terangkutnya sampah. Selain itu, instansi di Pemkot juga tak mengumumkan, bahwa tak ada pengangkutan sampah selama Lebaran. “Warga berharap keadaan seperti tidak berkepanjangan dan segera diatasi agar tidak menimbulkan penyakit kemudian hari,” kata Putri. Selama ini warga mengandalkan petugas yang secara rutin mengangkut sampah di permukiman warga. Ketika petugas berhenti mengangkut maka sontak saja terjadi penumpukan sampah di setiap rumah. Dengan adanya penumpukan sampah ini cukup mengganggu lingkungan karena baunya yang tidak enak. “Kami hanya berharap agar sampah yang berada di lingkungan kami segera diangkut,” tambah Putri. Apakah petugas sampah tak boleh libur Lebaran? Ia pun menyebutkan boleh saja dan itu hak pekerja, tapi Pemkot Depok seyogianya mengatur jadwal libur.

Hal senada juga disampaikan oleh Andi, warga lainnya. Ia mengaku terpaksa harus menampung sampah pada tempat yang lebih rapi.

“Jika kami sembarangan membuang sampah maka akan diobrak-abrik sama tikus sehingga mengotori lingkungan,” tegasnya.

Andi juga menambahkan setiap bulannya, dirinya telah membayar retribusi, seharusnya dengan retribusi ini pelayanan juga tetap diberikan walau pada saat Lebaran. Karena Lebaran telah lewat diharapkan Pemkot terutama dinas terkait segera melakukan tindakan.

Dari pantauan Monde di sejumlah tempat permukiman terdapat tumpukan-tumpukan sampah di depan rumah-rumah warga sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan hingga H+4 sampah-sampah tersebut belum juga diangkut.

Sedangkan para petugas yang dikerahkan oleh Dinas Kebersihan hanya mengangkut sampah yang berada di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan utama serta TPS tanpa memasuki pemukiman warga.

Dikelola RT/RW

Terpisah, Walim Herwandi Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, kemarin, menegaskan telah mengerahkan seluruh petugasnya untuk tetap bertugas ketika Lebaran. “Kalau sampah yang berada di pemukiman itu biasanya dikelola oleh RW/RT masing-masing dan ditempatkan di TPS baru kemudian petugas kami yang mengangkut,” jelasnya ketika dihubungi Monde kemarin.

Ia menambahkan petugas DKLH tidak mungkin mampu memasuki permukiman warga yang biasanya terdiri dari gang-gang. Maka dari itu untuk mengangkut sampah dari pemukiman RT/RW mempekerjakan petugas sendiri.

“Kemungkinan petugas angkut sampah tersebut masih libur sehingga sampah warga tidak terangkut,” terang Walim lagi.

Guna mengantisipasi dampak penumpukan sampah lebih banyak, Walim mengimbau kepada seluruh RT/RW agar segera memperkerjakan para petugas pengangkut sampah. “Ini semua untuk kebaikan dan kesehatan seluruh warga.”

Sebelumnya menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok akan menurunkan 425 petugas kebersihan untuk penanganan kebersihan di seluruh wilayah Kota Depok.

Sebanyak 425 petugas siap membantu menangani masalah sampah di titik-titik pusat keramaian yang ada di Kota Depok. DKLH juga tetap akan menurunkan satgas yang berjumlah 17 orang, dengan ditambah 3 mobil, 2 truk dan 1 mobil pick up.(mas)

Oktober 2007

DKLH turunkan 425 petugas kebersihan

Monitor Depok, 11 Oktober 2007

DEPOK, MONDE: Menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok akan menurunkan 425 petugas kebersihan untuk penanganan kebersihan di seluruh wilayah Kota Depok.Hal tersebut diungkapkan Kepala DKLH, Walim Herwandi, kemarin.“Kita akan turunkan kekuatan penuh jelang Lebaran kali ini. Sebanyak 425 petugas siap membantu menangani masalah sampah di titik-titik pusat keramaian yang ada di Kota Depok,” ucap Walim.

Ia juga menambahkan, DKLH juga tetap akan menurunkan satgas yang berjumlah 17 orang, dengan ditambah 3 mobil, 2 truk dan 1 mobil pick up. “Tugas mereka tetap berjalan selama selama Lebaran ini, jadi sesuai dengan instruksi Walikota,” jelasnya.Lebih lanjut Walim menuturkan penanganan masalah kebersihan akan dioptimalkan saat malam takbiran dan setelah Sholat Ied, dengan titik sentralnya disekitar jalan protokol, mesjid dan pusat keramaian yang dananya berasal dari Dana Operasi Bersih.

“Biasanya saat malam takbiran sampah-sampah banyak berserakan, apalagi ditambah dengan adanya pasar tumpah, jadi kita siap untuk penanganan hal tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban kita.”DKLH tidak hanya menurunkan petugas kebersihan, tetapi juga akan menempatkan petugasnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola pemkot.(m-4)

Juni 2007

Peringati hari lingkungan hidup dunia, DKLH tanam ribuan pohon melinjo

Monitor Depok, 5 Juni 2007 DEPOK RAYA, MONDE: Momentum hari lingkungan hidup dunia, dijadikan langkah awal untuk melakukan penghijauan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok dengan mencanangkan penanaman pohon melinjo.Program itu dimulai di Kecamatan Limo, Minggu (3/6). Bertempat di lingkungan RW 12 dan 13 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, pohon diserahkan secara simbolis oleh Kadis DKLH Walim Herwandi dan Camat Limo, Yayan Ariyanto kepada perwakilan warga.

Lokasi penanaman diprioritaskan di depan rumah warga pra sejahtera. “Pohon melinjo itu akan ditanam di rumah warga pra sejahtera di wilayah Depok, agar nantinya pohon tersebut dapat dinikmati hasilnya” kata Walim Herwandi kepada wartawan.Dalam kesempatan itu, Kecamatan Limo mendapat 500 pohon melinjo juga bantuan 1.000 pohon produktif, seperti jambu air, rambutan Aceh Binjai dan belimbing Dewi. Serta tanaman zodiak dan lavender untuk mengusir nyamuk.“Pohon produktif itu diberikan satu untuk satu kader. Lalu pohon Zodiak dan Lavender masing-masing satu untuk satu RW,” ujar Yayan.

Yayan menambahkan dengan program ini harapan kedepannya Kecamatan Limo bisa jadi lebih asri. “Juga sebagai antisipasi setelah dibangunnya tol, Limo tetap sejuk,” tuturnya.Tak hanya di Limo, penanaman pohon melinjo juga di akan dilaksanakan di wilayah Depok lainnya. Titik penanaman pohon tersebut, di Sawangan sebanyak 600 pohon melinjo, Cimanggis 400 pohon dan Sukmajaya, 400 pohon, selebihnya bibit pohon akan ditanam sesuai permintaan masing-masing pemerintah kecamatan setempat.

Teknis penanaman pohon, lanjut dia melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Sejahtera (PMKS) yang mengetahui data rumah keluarga pra sejahtera di 6 wilayah kecamatan.

Selain penanaman pohon melinjo, Dinas Pertanian Kota Depok juga akan memberikan 6.000 pohon lidah buaya yang akan diserahkan ke warga.

Dipilihnya pohon tersebut, karena banyak manfaat untuk pengobatan tradisional. Penyerahan bibit pohon ini berkaitan dengan hari lingkungan hidup Dunia 2007.(sud/m-3)

April 2007

Danau Cibubur diduga tercemar

Monitor Depok, 13 April 2007

CIMANGGIS, MONDE: Setu Jemblung atau sering dikenal Danau Buperta Cibubur yang berlokasi di Kelurahan Harjamukti Cimanggis ditengarai tercemar limbah tempat usaha dan bisnis yang beroperasi di sekitar danau.Menyikapi hal itu, Pemkot Depok memfasilitasi pertemuan antara pelaku bisnis dan pengelola Buperta. Pertemuan yang membahas penanganan pencemaran Setu Jemblung itu digelar di aula Kantor Kecamatan Cimanggis, kemarin.

Hadir Kepala DKLH Walim Herwandi, Lurah Harjamukti Nadih, Ketua LPM Harjamukti Hapman Sitorus, Dinas PU Depok Juhardi dan aparat lainnya.Dari perwakilan Buperta Sugeng, RM Mang Kabayan Kusnadi, SPBU Terpadu (Mc Donald dan sekitarnya) Iskandar, Restoran Hanamasa Dadang, Talaga Restourant Jimmy Susanto, RM Bahagia Oban, RM Soto Bangkok Dedy dan restoran gado-gado Menteng.Setu terkikis

Setu Jemblung awalnya seluas 8 ha, namun kini tersisa 4 ha.Proses pengurangan setu terjadi tiga kali. Pertama pada 1975 saat pembangunan Tol Jagorawi, kemudian pembangunan Trans Yogi (Jl Alternatif), dan saat pembangunan fly over.

Air setu ditengarai telah mengalami pencemaran. Berawal dari pihak pengelola Buperta yang mengirimkan surat kepada para pelaku bisnis di sekitar wilayah danau, pada 5 Maret 2007.

Surat itu ditembuskan kepada Walikota Depok, Camat Cimanggis dan dinas terkait lainnya.

Dalam pertemuan kemarin terkuak berbagai hal. Selain berkurangnya area setu juga terbongkar persoalan drainase di sepanjang jalan alternatif yang sudah tidak lagi berfungsi. Itulah yang menyebabkan limbah cair dari pelaku bisnis mengalir ke area setu.

Dalam pertemuan yang cukup alot itu akhirnya disepakati berbagai hal a.l. ke depannya pelaku ekonomi mempersiapkan (membuat) sumur resapan, kemudian DKLH bersedia membawa limbah cair (dari sumur resapan) dengan cara disedot.

Juga disepakati normalisasi (perbaikan/mengembalikan fungsi) drainase agar saluran tidak mengarah ke sebelah barat (arah setu), tapi diarahkan ke timur, yakni ke Kali Manggis atau Kali Kompeni.

Selain itu, Dinas PU sesuai permintaan warga dalam pertemaun itu juga diminta membuat salu ran gendong di sebelah timur setu.

Kepada Monde, Ketua LPM Harjamukti Hapman Sitorus memaparkan bahwa Setu Jemblung adalah kawasan yang perlu dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2007 tentang kegiatan usaha di kawasan lindung. “Setu tersebut layak jadi kawasan lindung!” tandasnya.

Hal itu, kata Hopman, bisa dilihat dari fungsi dan keberadaan setu. Selain sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir, Setu Jemblung adalah obyek wisata air. Untuk itu, sambungnya, perlu adanya pengawasan Pemkot Depok maupun Pemerintah Pusat.

“Makanya perlu adanya pembinaan untuk dunia usaha atau pelaku bisnis di sekitar setu dalam rangka pengendalian pencemaran setu.”

Selain itu juga bisa disimpulkan bahwa sejauh ini tidak ada pemeliharaan drainese.

“Berarti pemda kurang peduli terhadap itu semua,” demikian Hopman.(m-3)

Maret 2007

DKLH janji tutup TPA liar Limo

Monitor Depok, 19 Maret 2007

BALAIKOTA, MONDE: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok menegaskan akan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal yang berlokasi di Jl Benda RT 07/02 Kelurahan Limo.Dalam kaitan itu, DKLH telah berkoordinasi dengan Kecamatan Limo. “keberadaan TPA di daerah [Limo] tersebut adalah liar. Kami akan menindak tegas,” ujar Kepala DKLH Depok Walim Herwandi kepada pers kemarin.

Menurut catatan DKLH, sedikitnya ada enam TPA di wilayah Depok. Lokasinya di Kec Beji, Cimanggis dan Limo. Dari enam TPA itu, tiga diantaranya telah ditutup. Walim menjelaskan, upaya penertiban TPA liar terus dilakukan.Secara terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Sariyo Sabani juga menegaskan, jajarannya akan menindak tegas TPA liar. “Untuk memastikan hal itu, kami akan melakukan pengecekan.

Setelah itu bertindak.”Sariyo menjelaskan, bangunan, lahan atau TPA yang tidak berizin akan ditertibkan lantaran melanggar aturan. Jika ini dibiarkan maka keberadaan TPA tersebut akan semakin menjamur dan meresahkan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti TPA liar di Limo, Satpol PP terus berkoordinasi dengan kecamatan setempat. “Jangan sampai daerah kita ini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh daerah lain yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sariyo.Untuk menindak tegas pelaku di TPA, Pemkot membutuhkan peran aktif masyarakat. Setiap warga harus peduli lingkungan sehingga segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan dapat segera dicegah.

Masyarakat berperan besar untuk mencapai lingkungan Depok menjadi bersih dan nyaman. “Harus disadari dengan lingkungan kotor, segala bentuk penyakit dapat timbul.”(m-8)

DAS Ciliwung akan dihijaukan, biaya Rp4,7 triliun

Monitor Depok, 2 Maret 2007BALAIKOTA, MONDE: Menangani ancaman banjir yang selalu terjadi di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya, Departemen Kehutanan akan melakukan penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane.

Program ini akan melibatkan 13 kota yang termasuk Jabodetabekjur. Tidak tanggung-tanggung pemerintah menganggarkan Rp4,7 triliun untuk kelancaran program ini.

Depok sebagai daerah yang termasuk wilayah yang dilewati sungai Ciliwung dilibatkan dalam program tersebut.

“Untuk mengendalikan banjir akan dilakukan penghijauan di kawasan hulu, tengah, dan hilir sungai Ciliwung,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi kepada Monde sesuai rapat di Balaikota kemarin.

Penghijauan daerah aliran sungai ini akan dilakukan di lahan seluas 100.000 ha yang tersebar di beberapa kota. Program ini melibatkan tiga provinsi, y.i. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten—yang wilayahnya dilewati aliran sungai Ciliwung dan Cisadane.

Mengenai sumber anggaran, Walim menjelaskan akan diambil dari dana Departemen Kehutanan RI Rp4,7 triliun. Kini, pemerintah gencar menyosialisasikan program ini ke-13 kota yang dilalui kali Ciliwung dan Cisadane.

Penghijauan atau penanam pohon itu, selain dilakukan di DAS utama, juga di DAS kali yang bermuara di Kali Ciliwung. “Setidaknya ada 16 sub-DAS di Depok yang semuanya bermuara di sungai Ciliwung di antaranya Sugutamu, Kalibaru, Cijantung, Kupet,” ungkapnya.

Diminimalisasi

Jika daerah aliran ini bisa diatasi, kata Walim, permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya dapat diminimalisasi, lantaran daerah resapannya bisa kembali berfungsi.

Walim mengaku saat ini belum dapat merinci berapa luas wilayah di Depok yang mendapat program penghijauan. “Saat ini kami mengidentifikasi masalah dan sasaran yang tepat untuk daerah DAS,” papar pejabat ini.

Program penghijauan ini akan diprioritaskan untuk daerah hulu, Bogor, yang dinilai memiliki andil terhadap nasib Jakarta. “Ada kemungkinan Depok, termasuk daerah yang diprioritaskan lantaran daerah yang dilewati aliran sungai Ciliwung sebelum masuk Jakarta,” kata Walim.

Khusus Depok, ia menjelaskan Pemkot Depok tahun ini akan membuat 70 unit sumur resapan dengan anggaran Rp250 juta. Sumur resapan itu, katanya, akan diprioritaskan untuk DAS Ciliwung, kawasan Pancoran Mas.

Selain itu, masih kata Walim, pemkot juga akan menanam 3.500 pohon penghijuan. Penanaman akan dilakukan di daerah sungai dan setu. “Pemkot menganggarkan Rp88 juta,” katanya.

Terpisah, Hermana dari Balai Pengelolaan Citarum-Ciliwung mengatakan program penghijauan DAS merupakan program nasional. “Penghijauan DAS juga dimanfaatkan agar memperkuat tebing sungai, agar tidak longsor,” paparnya.

Ia menegaskan program tersebut akan dikebut, sehingga dampak positifnya bisa segera dinikmati warga sekitar DAS dan Jakarta.

“Program penghijauan merupakan salah satu program tanggap darurat pasca banjir. Peran seluruh masyarakat amat dibutuhkan, sehingga program ini bisa lebih lancar,” katanya.(m-8)

Lagi, TPA Cipayung dipersoalkan, Truk sampah jam 5 sore masih operasi

Monitor Depok, 1 Maret 2007

CIPAYUNG, MONDE: Warga di dua RW, yakni RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cipayung Pancoran Mas kembali mengeluhkan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah mereka.

Menurut tokoh masyarakat setempat HM Anan, warga sudah lama mengeluhkan keberadaan TPA tersebut. Namun hingga kini tidak ada respons dari Pemkot Depok. “Masyarakat Cipayung sebenarnya cukup sadar dan memahami keberadaan TPA tersebut, tapi kepedulian Pemkot ternyata tidak ada,” ujarnya.

Selama ini, menurut Anan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok memberikan santunan yatim dan pendidikan kepada masyarakat sekitar tiap bulannya sebagai kompensasi atas keberadaan TPA Cipayung. Namun dalam beberapa bulan terakhir santunan tersebut tidak pernah diberikan lagi.

“Kami meminta DKLH agar jam empat sore setiap harinya kegiatan mobil kuning (truk sampah) dihentikan. Selama ini mobil-mobil tersebut masih beroperasi sampai jam lima atau jam setengah enam sore. Ini sangat mengganggu ketenangan warga,” ujarnya.

Aroma tak sedap

Selain itu, menurut Anan, truk-truk sampah itu juga tidak pernah dibersihkan sehingga menimbulkan bau tak sedap. Tempat pencucian mobil yang sudah dibangun juga tidak pernah dimanfaatkan.

Dari pantauan Monde, kemarin, truk-truk sampah milik DKLH berlalu-lalang dengan rutin. Dan itu menimbulkan aroma tak sedap yang mengganggu indera penciuman.

Anan juga menyoroti soal pengadaan fasilitas penerangan di sekitar TPA, tapi hingga sekarang belum berfungsi. “Itu hanya memboroskan uang. Padahal uang untuk pembangunan lampu bisa diberikan kepada warga sekitar, dan itu akan lebih bermanfaat,” ujarnya menambahkan.

Senada dengan itu, Ketua RW 07 Endang Sasmita meminta agar pembangunan jalan alternatif dari ruas Jl Raya Cipayung menuju TPA dipercepat. “Ini akan mengurangi keluhan warga terhadap keberadaan truk-truk sampah tersebut,” ujarnya.

Prioritas

Endang juga mengharapkan agar jalan lingkungan yang ada di RW 04 dan 07 sebagai lokasi yang sering dilalui truk sampah supaya diselesaikan, sebagai kompensasi pembangunan TPA.

“Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan di Cipayung, khususnya jalan lingkungan ini, karena kami bersedia menampung sampah warga Depok,” katanya menambahkan.

Di saat yang sama Lurah Cipayung Zainal Abidin Mubarok meminta agar Pemkot mau memperbaiki kantor Kelurahan Cipayung yang dinilai memprihatinkan. “Dulu pernah dilakukan pengukuran untuk perbaikan tersebut, tapi hingga sekarang tidak pernah ada realisasinya,” ujar Zainal.

Ketika Monde mencoba mengkonfirmasi masalah ini kepada Kepala DKLH Depok Walim Herwandi, dirinya tidak berada di ruang kerja karena mengikuti rapat di Balaikota Depok.(m-5)

Tangki SPBU bocor, Pencemaran sumur Warga Beji meluas

Monitor Depok, 14 Maret 2007

KEMIRIMUKA, MONDE: Pencemaran air di seputar Beji akibat bocornya tangki bensin SPBU 3416 406 di Jl Margonda, makin meluas setelah sedikitnya 40 sumur warga kini berbau bensin.

“Sekarang sudah 40 sumur rumah warga yang airnya berbau bensin. Semua berbeda kualitas pencemarannya namun jelas telah tercemar, kemungkinan masih akan bertambah,” ungkap Khalid Novianto, warga Kemirimuka kemarin.Warga Beji telah mengajukan permintaan darurat kepada pihak SPBU berupa penyediaan mobil tangki air bersih dari PDAM dan pipanisasi ke setiap rumah warga yang air sumurnya terkontaminasi bensin.

“Ini merupakan hasil pertemuan di kediaman Jemmy Hermansyah selaku Ketua RW 18 Kelurahan Kemirimuka, Kamis malam,” jelas Khalid.Pihak SPBU sendiri telah menyalurkan pasokan air bersih dari salah satu mesin air milik stasiun BBM itu dengan memasang pipa ke tiap rumah warga yang sumurnya terkontaminasi.Tak cukup

Namun pasokan air ini dirasa tidak mencukupi karena jumlah rumah warga terlalu banyak. “Kapasitas pompa air memang tidak akan mungkin mencukupi, tapi saya telah bertemu pihak SPBU. Mereka telah membeli satu pompa baru yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan semua warga yang jadi korban.”

Satu mesin air, lanjut Khalid, seharusnya hanya untuk satu rumah tangga tapi saat ini digunakan untuk 40 rumah. “Ya susah bagi-baginya.

Emil, salah seorang warga yang sumurnya terkotaminasi bensin menambahkan baru hari ini dia mendapat jatah pasokan air bersih. “Lumayan lah untuk sementara daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

Menurut Emil, di siang hari aliran air cukup banyak karena tak banyak warga yang memakai. Tapi kalau sore atau malam, volume air kecil. Bahkan baru beberapa menit dibuka sudah habis.

“Karena itu kami minta pengiriman mobil tangki air bersih dua kali sehari guna mencukupi kebutuhan warga,” tambah Emil.

Sementara itu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), sejak Kamis sudah mengambil sampel air di sekitar lokasi pencemaran untuk diperiksa di lab rujukan yaitu Multi Agung Lestari di Jl Raya Cimanggis.

“Jadi untuk sementara kami belum dapat memastikan apakah air warga tersebut tercemar akibat pom bensin yang bocor,” ujar Walim Herwandi, Kadinas KLH, kemarin.

Jika dilihat dari indikasinya, kata dia, air warga tercemar bensin karena baunya tapi hasil uji laboratorium baru keluar dua minggu lagi.

“Jika memang terbukti tercemar maka untuk sementara pom bensin tersebut harus ditutup untuk diperbaiki.”

Walim menambahkan kewenangan penutupan sepenuhnya kepada Pertamina, agar pencemaran tidak menyebar ke beberapa wilayah.(m-9/m-8)

Desember 2006

2 Lagi pejabat Depok diperiksa, Kejari serius periksa kasus Sipesat

Monitor Depok, 29 Desember 2006

DEPOK RAYA, MONDE: Kejaksaan Negeri Depok kemarin kembali memeriksa dua pejabat dan satu mantan pejabat Depok terkait kasus Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) senilai Rp211 juta.

Ketiga orang itu adalah Asisten Pembangunan Nana Sudjana, Asisten Administrasi Kudsi Bambang, dan mantan Kabag Keuangan Syafrudin. Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi.

Kajari Bambang Bachtiar menjelaskan, ketiganya dimintai keterangan untuk melihat seberapa jauh aliran dana Sipesat senilai Rp211 juta yang diberikan Pemkot Depok kepada LPM Tugu.

“Kami memanggil ketiga pejabat itu hanya untuk dimintai keterangan dalam rangka menghimpun data dan keterangan pihak-pihak terkait guna memperkuat pengungkapan kasus ini,” ujar Bambang Bachtiar kemarin.Sebelumnya Kejari pun telah memanggil tiga pejabat yaitu Kepala DKLH Walim Herwandi, Kabag Administrasi Pembangunan Agustin P dan Plt Kepala Bapeda Abdul Harris, juga demi keperluan menghimpun data dan keterangan mengenai Sipesat.

Tanpa pandang bulu

Ini dianggap sebagai keseriusan Kejari Depok untuk memeriksa dugaan kasus yang menyangkut pejabat atau elit Depok, untuk memberikan keadilan dan kebenaran sesuai fakta hukum.

Lebih lanjut Bambang mengatakan akan terus memanggil pajabat-pejabat terkait untuk dimintai keterangannya. Pengumpulan data dan keterangan pihak-pihak yang terlibat dengan program tersebut akan dilakukan selama 30 hari ke depan.

“Siapa pun yang terlibat dengan kebijakan ini bisa dipanggil termasuk Sekda ataupun Walikota untuk menguatkan data yang kami miliki,” tegasnya. Dalam pengumpulan data dan keterangan ini Kajari mengaku tidak pandang bulu. “Semua pihak terkait secara bertahap akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.”

Pemanggilan para petinggi Pemkot Depok ini dilakukan karena merekalah yang mengambil kebijakan itu. Misalnya, sebelum bantuan keuangan Pemkot kepada LPM Tugu dicairkan harus melalui Sekda.

Selain memanggil pejabat Pemkot, Kejari berencana memanggil LPM Tugu untuk dimintai keterangannya. Setelah penghimpunan data dan keterangan selesai, Bambang melanjutkan, maka akan masuk tahap berikutnya.

“Setelah data dan keterangan semua pihak diperoleh maka langkah selanjutnya akan dilakukan penyelidikan.”

UU Anti Korupsi

Dalam pemeriksaan ini akan dikaitkan dengan UU Anti Korupsi, UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebagaimana pemberitaan Monde sebelumnya (23 Desember) Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mendukung sepenuhnya pemeriksaan Kejari kepada jajarannya mengenai Sipesat.

“Saya mempersilakan Kejari memeriksa ketiga pejabat tersebut, karena memang itu harus dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai bantuan keuangan yang diberikan kepada LPM Tugu.”

Menurut Walikota, ada bagusnya Kejari melakukan pemeriksaan terkait dana bantuan Sipesat agar semua pihak memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.
Sudah seharusnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif agar ditemukan titik terang mengenai kebijakan itu dan tidak menimbulkan polemik.

“Saya mendukung sepenuhnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif biar ada
penjelasan sesuai aturan-aturan yang berlaku sekarang,” tegas Nur.
Kasus bantuan keuangan kepada LPM Tugu beberapa waktu lalu dilaporkan LSM ke Kejari Depok. Kasus ini merupakan satu dari enam kebijakan Walikota yang dinilai janggal oleh DPRD Depok.

Dalam rapat interpelasi beberapa waktu lalu, bantuan keuangan Rp211 juta untuk LPM Tugu yang diserahkan kepada pihak ketiga PT Wahana Kelola Nusantara dianggap Dewan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Akibat enam kebijakan Wali, termasuk Sipesat, DPRD dari lima fraksi (minus FPKS) mengambil langkah interpelasi dan rencana hak angket. Dewan pun telah melaporkan kebijakan yang dipandang menyalahi aturan itu ke MA.(m-8)

Kejari didesak proses Sipesat, Warga Tugu ancam demo Balaikota

Monitor Depok, 26 Desember 2006

TUGU, MONDE: Kalangan elemen warga Cimanggis dan anggota DPRD Jabar mengkritik keberadaan Sipesat senilai Rp211 juta di Tugu, menyusul tiga pejabat Pemkot Depok diperiksa Kejari Depok.

Selain itu, mereka mendesak agar Kejari terus memeriksa kasus itu. Sedikitnya, 35 KK mengancam menutup paksa TPS Pal dan Sipesat, mereka mengancam demonstrasi ke Balaikota, bila tuntutan itu tak diperhatikan.

Mereka yang menyampaikan hal itu adalah H Harun (tokoh masyarakat Cimanggis), Yasin Bia (Ketua LPM Cimanggis), H Bambang Riyadi (tokoh masyarakat) dan Roni Junaedi (anggota DPRD Jawa Barat).

“Proses hukum jangan tebang pilih, yang terbukti bersalah harus diadili dan dijatuhkan sanksi. Hukum harus ditegakkan,” tandas Harun, yang disepakati.

Harun pun tak mempersoalkan bantuan keuangannya saja, tapi juga penempatan mesin pengolah sampahnya. “Masak tempat sampah didirikan di areal pemakaman umum. Itu nggak bener,” tambah Harun.

Dapat baunya

Terpisah, Yasin Bia mengatakan, program Sipesat (Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu) itu, sebenarnya untuk mengatasi persoalan sampah warga se-Tugu, tapi realitasnya hanya sampah warga RT 19 Griya Tugu Asri (GTA), termasuk limbah keluarga Nur.

“Warga RW 11 yang tinggalnya di sekitar lokasi mesin Sipesat tentunya marah, karena cuma dapat baunya saja,” katanya.

Menurut dia, tidak semestinya Nur bersikap pilih-kasih melayani warga Kelurahan Tugu, “Wilayah Kelurahan Tugu kan dijadikan pilot project Sipesat di Depok, tapi kenapa yang merasakan manfaatnya cuma warga Griya Tugu Asri.”

Saat dikonfirmasi Monde, Rokib, koordinator proyek Sipesat di GTA, mengatakan sampah yang diolah mesin itu menjadi pupuk memang baru melayani warga GTA.

“Mesin ini cuma menampung sampah warga sini saja, lima sampai enam gerobak per hari,” katanya.

Ancam demo

Selain Sipesat, keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang berlokasi di areal pemakaman umum (Kober Palsigunung) RW 03 Kelurahan Tugu, juga disoal oleh warga sekitar.

Warga Perumahan Nuansa Permai mengancam bakal menggelar demo ke Balaikota serta menutup paksa TPS itu, apabila pihak Pemkot tidak merespons tuntutannya.

TPS tersebut dinilai warga mencemari udara, menimbulkan bau busuk, warga pun khawatir munculnya penyakit kulit. Di sisi lain, menurut warga, lokasinya amat berdekatan dengan sarana ibadah, masjid dan vihara.

Sekitar 35 warga di kompleks itu mendesak Pemkot Depok—Dinas Kebersihan dan Lingkungan (DKLH)—segera menutup TPS tersebut. “Bila tidak direspons, jangan salahkan apabila kami menutup paksa TPS itu,” tandas H Bambang Riyadi, perwakilan warga setempat.

Di antara warga kompleks Nuansa Permai yang menyatakan keberatan atas keberadaan TPS a.l Hasuni, Syahrul Mi’an, Tomi Lebang (Blok A), Ruddy Gobel (Blok B), Rini Pramudya (Blok D), Sukarno (Blok E), Drg Arnof (Blok H), Aris Mulyanto (Blok F), Silvianita (Blok G), Deni Rahayu (Blok I), dan Gumilar (Blok J).

Diungkap Bambang, permohonan penghentian pembangunan TPS tersebut pernah disampaikan oleh perwakilan warga Perumahan Nuansa Permai kepada Walikota Depok, 5 Juli 2005.

Kemudian, 7 Juli 2005, Kepala DKLH, Walim Herwandi, menyampaikan surat jawaban bernomor 658-1/480-DKLH. Bunyi surat itu a.l. DKLH membangun TPS untuk kepentingan masyarakat dalam pelayanan angkutan sampah sehingga pemeliharaan kualitas lingkungan lebih terjamin.

Sangat layak

DKLH menilai, dibangunnya TPS pada lokasi di depan makam Kober Pal, RT 05/03 Kelurahan Tugu, dari aspek lokasi sangat layak, mengingat lahannya memadai dan mendukung efisiensi pengangkutan.

Protes warga kompleks Nuansa Permai, tokoh masyarakat dan LPM Cimanggis juga didukung Roni Junaedi (anggota Komisi E DPRD Jabar). “Nur jangan alergi dikritik. Itu suara warga, harus disikapi. Tuntutan warga benar, jadi penuhi saja. Tutup TPS di Palsigunung dan Sipesat di belakang kompleks Griya Tugu Asri.”

Ia pun menilai kebijakan penempatan Sipesat itu sangat keterlaluan. “Masak bikin TPS di areal pemakaman umum, dan lokasinya berdekatan dengan masjid dan vihara, itu kan sarana ibadah,” papar Roni.(amr)

Kasus Sipesat masuk ke Kejari Depok, 3 Pejabat diperiksa, Wali dukung

Monitor Depok, 25 Desember 2006

DEPOK, MONDE: Kasus bantuan keuangan Pemkot kepada LPM Tugu soal program Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) senilai Rp211 juta, mulai bergulir. Kamis (21/12) lalu, Kejari Depok memeriksa tiga pejabat Pemkot.

Tiga pejabat itu adalah Kepala DKLH Walim Herwandi, Kabag Administrasi Pembangunan Agustin P dan Plt Kepala Bapeda Abdul Harris. Sementara itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kemarin mendukung upaya Kejari mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Kasi Intelijen Kejari Depok Gatot Irianto menyatakan pihaknya menghimpun data dan keterangan pihak-pihak terkait untuk memperkuat pengungkapan kasus ini. “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan sejumlah pihak terkait.”

Dalam pekan depan, Kejari juga masih memintai keterangan pejabat Depok lainnya yang berhubungan dengan wewenang penyaluran bantuan keuangan terkait program Sipesat.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok Walim Herwandi kemarin menjelaskan dirinya hanya memberikan keterangan teknis mengenai Sipesat.

“Saya hanya menjelaskan secara teknis apa itu mesin Sipesat dan cara kerjanya. Mengenai mesin Sipesat di Kelurahan Tugu itu masih ada atau tidak, ya saya bilang ada tapi hal itu bukan di bawah koordinasi DKLH,” ujar Walim.

Dia menilai Kejari Depok mengundangnya karena persoalan sampah di bawah koordinasi dinasnya, DKLH. Dia tetap siap memberikan keterangan yang diketahui bila ternyata dipanggil lagi.

Dipersilakan

Terpisah, Walikota Nur Mahmudi Ismail mendukung sepenuhnya pemeriksaan Kejari kepada jajarannya mengenai Sipesat. “Saya mempersilakan Kejari memeriksa ketiga pejabat tersebut, karena memang itu harus dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai bantuan keuangan yang diberikan kepada LPM Tugu,” ujar Nur ditemui Monde seusai peringatan Hari Ibu kemarin.

Jadi, lanjut Nur, ada bagusnya Kejari melakukan pemeriksaan terkait dana bantuan sipesat tersebut agar semua pihak memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

Sudah seharusnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif agar ditemukan titik terang mengenai kebijakan itu dan tidak menimbulkan polemik di berbagai pihak.

“Saya mendukung sepenuhnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif biar ada penjelasan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sekarang,” tegas Nur. Karena Kejaksaan meminta, maka saya langsung memanggil ketiga orang tesebut untuk memberikan dan mempersiapkan jawaban yang diperlukan.

Ketiga pejabat tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai prosedur dan langkah-langkah yang ditentukan. Nantinya hasil pemeriksaan dapat memberikan penjelasan secara gamblang kepada semua pihak.

“Secara tidak langsung hasil pemeriksaan itu nanti dapat menghindari adanya kesimpangsiuran pemahaman mengenai dana Sipesat yang diberikan kepada LPM Tugu,” jelas Nur. Dana bantuan kepada LPM Tugu sebesar Rp211 juta harus diusut tuntas agar diperoleh kepastian salah tidaknya bantuan tersebut.

Dilaporkan LSM

Kasus bantuan keuangan kepada LPM Tugu tersebut beberapa waktu lalu dilaporkan kepada Kejari oleh LSM. Kasus ini merupakan satu dari enam kebijakan Walikota yang disoal DPRD Depok.

Dalam rapat interpelasi beberapa waktu lalu, bantuan keuangan Rp211 juta untuk LPM Tugu yang diserahkan kepada pihak ketiga PT Wahana Kelola Nusantara dinilai janggal oleh Dewan.

“Ada tangan kekuasaan yang tak kelihatan terhadap lahirnya proposal dan perjanjian kerjasama dengan PT Wahana Kelola Nusantara,” kata Ketua FPD Rintisyanto, sebagaimana dokumen pendapat hukum fraksinya.

Apalagi saat proposal diajukan, masih kata Rintis, hanya dalam waktu delapan hari bantuan keuangan senilai Rp211 juta dikabulkan sesuai besaran permohonan dalam proposal.

Akibat enam kebijakan Wali, termasuk Sipesat, DPRD dari lima fraksi (minus FPKS) mengambil langkah intrepelasi dan rencana hak angket. Dewan pun telah melaporkan kebijakan yang dipandang menyalahi aturan itu ke MA.(sb/m-2/m-8)

November 2006

5 Jam Wali menyisir Ciliwung, ‘Sayang banyak tas kresek…’

Monitor Depok, 7 November 2006 Entah sudah diagendakan jauh hari sebelumnya atau tidak, tapi Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, kemarin, meninggalkan kesibukannya di Balaikota. Bahkan, dia pun mendelegasikan kepada Sekda Winwin Winantika dan pejabat lainnya, untuk mendengarkan pandangan fraksi DPRD di Kota Kembang.Di tengah aliran air Kali Ciliwung yang masih dingin, lima jam Walikota menyisir kali beken itu. Ia didampingi Ketua TP-PKK Kota Depok Nur Azizah, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Herman Hidayat, Kabid Tata Kota Distakotbang Diah Irwanto dan jajaran Pemkot.Aktivitas Nur itu menjadi gambaran tersendiri, di tengah hiruk pikuknya politik di Depok yang dipimpinnya.Nur mengaku, dari penyisiran kali Ciliwung yang dimulai dari Jembatan Panus pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.45 WIB bersama SKPD, Tim SAR III Pelopor Brimob Kelapa Dua dan berakhir di Asrama Brimob Cimanggis itu tak hanya merasa letih karena lamanya perjalanan tapi juga mengatahui dengan jelas potret nyata Kali Ciliwung khususnya yang masuk dalam wilayah Pemkot Depok.Berdasarkan pantauan langsung ke Kali Ciliwung, katanya, jelas diperlukan penanganan dan perhatian lanjutan di daerah bantaran sungai. Ia pun menyayangkan banyaknya limbah padat di kali itu.“Sebagian besar [limbah] berasal rumah tangga seperti tas kresek, botol plastik serta sampah yang dibuang di bantaran kali,” ujar Nur diakhir penyisiran, kepada wartawan, kemarin.Senada Walikota, Kepala DKLH Walim Herwandi, mengatakan, dinasnya berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke bantaran sungai.

“Sampah yang dibuang kali menganggu kelancaran air, juga dapat menyebabkan banjir,” kata Walim. Ia pun masih yakin, bila air Ciliwung tak kian dicemari, masih bermanfaat bagi masyarakat.

Pemkot Depok, kata Nur, berkomitmen untuk melakukan konservasi di daerah aliran bantaran Kali Ciliwung. Untuk itu, katanya, masyarakat Depok akan dilibatkan secara aktif.

Pemkot Depok juga akan membuat unit-unit pengolahan sampah yang dekat kali, sebagai langkah menyetop kebiasaan buang sampah ke kali…“Kualitas airnya cukup baik, kok, terutama aliran dekat Jembatan Panus sampai menjelang Kali Baru,” kata Nur.

Gelora untuk mengurangi pencemaran perlu dijalankan. Setidaknya, dengan cara ini kesetiakawanan sosial juga dibangun. Sebab, dengan air yang bersih lintas Ciliwung Depok, maka warga Jakarta tak mendapatkan air yang jorok…

Ya, Ciliwung memang melintasi Jakarta dan bermuara di pantai Jakarta.

Warna coklat

Di bagian lebih hilir, terutama dari Kali Baru hingga batas Kali Ciliwung di Kota Depok kondisinya buruk . “Airnya berwarna coklat keruh,” papar Walikota.

Berdasarkan hasil penyisiran sepanjang 15 km di Kali Ciliwung yang memiliki debit air rata-rata 33 m2/detik, ditemukan 15 titik yang penuh tumpukan limpah rumah tangga. Misalnya, di di Sukmajaya, Sugutamu dan Jembatan Kelapa Dua.

Tak tanggung-tanggung pemerintah pusat pun, juga mau turun tangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Monde, Pemkot Depok bakal mendapat kucuran dana dari Departemen Kehutanan Rp200 juta untuk normalisasi bantaran sungai.

Nur mengatakan untuk mengurangi tingkat pencemaran Kali Ciliwung akibat limbah domestik, Pemkot akan melibatkan lurah.

Dia melanjutkan, Pemkot Depok akan menyusun secara sistematik pengolahan limbah cair di pabrik-pabrik.

Berdasarkan pantauan Monde, sekalipun kali Ciliwung yang melintas di Kota Depok berwarna keruh dan banyak samapahnya namun masyarakat yang tinggal di dekat kali masih memanfaatkan Kali Ciliwung, a.l. untuk mandi dan mencuci baju.

“Habis air sumur saya kering mbak sejak lima bulan lalu jadinya mandi dan mencuci baju yah dikali ini,” ujar Novi, warga Tugu.

Apakah Pemkot Depok telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta mengatispasi mulai masuknya musim hujan, Nur Mahmudi mengatakan belum.

Setidaknya walikota masih bisa menikmati suasana lebih sejuk di Kali Ciliwung jika dibandingkan hadir di Kota Kembang…(Martina Prianti)

Oktober 2006

DKLH Depok siap angkut. Usai takbiran, sampah bisa capai 500 m3

Monitor Depok, 16 Oktober 2006 DEPOK, MONDE: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok berencana meningkatkan pengangkutan sampah dari dua kali menjadi tiga kali sehari untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah saat Lebaran.Kepala DKLH Walim Herwandi mengungkapkan, bila dalam hari biasa 46 truk di Depok mengangkut sampah dua kali per hari, maka saat H-1 hingga H+1 Lebaran pengangkutan sampah menjadi tiga kali sehari.“Khusus malam takbiran seperti tahun kemarin, sampah diperkirakan bisa capai 500 m3. Dari jumlah itu, sampah terbesarnya dari wilayah Pancoran Mas khususnya dari Jl Dewi Sartika maka setidaknya 100 petugas pengangkutan sampah akan ditempatkan di beberapa daerah di Depok,” jelas Walim pada Monde akhir pekan lalu.Pengangkutan sampah pada H-1 hingga H+1 Lebaran di enam wilayah, kata Walim, akan dikoordinasikan oleh Koordinator Kecamatan (korcam). Dimana korcam akan berkoordinasi dengan petugas DKLH untuk urusan pengangkutan sampah.Mengenai pengangkutan sampah, dari sekitar 3.000 m3 sampah per hari di Kota Depok, baru 1.500 m3 sampah yang baru dapat diangkut DKLH guna dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cipayung.“DKLH memang baru dapat mengangkut sekitar 1.500 m3 sampah di Depok per hari ke TPAS Cipayung, dimana sampah dalam jumlah yang sama lainnya dibuang oleh masyarakat Depok sendiri. Bahkan diperkirakan masih banyak masyarakat yang membakar atau mengolah sampahnya sendiri,” Walim memaparkan.Dia melanjutkan, sampah pada hari Lebaran khususnya sampah pada malam takbiran akan langsung dibawa ke TPAS Cipayung.

Terkait pengolahan sampah, Walim menjelaskan, dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2006 DKLH telah mengajukan usulan dana untuk program sistem pengolahan sampah terpadu (Sipesat). “Dalam ABT 2006, DKLH mengusulkan permohonan dana sekitar Rp6 miliar untuk penyediaan delapan mesin Sipesat.”(m-2)

September 2006

Pol PP akan tutup lagi TPA liar Beji

Monitor Depok, 29 September 2006 MARGONDA, MONDE: Kepala Satpol PP Asep Sumiardja akan menutup lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) liar sampah di RW 10 Tanah Baru Beji. TPA ini diketahui tetap beroperasi meski secara resmi telah ditutup oleh Pemkot Depok sejak 11 Agustus 2005. Untuk mendapat kepastian benar tidaknya TPA Beji beroperasi kembali, kata Asep, Satpol PP hari ini akan mengecek ke lapangan. Bila memang terbukti, akan dilakukan penutupan ulang.“Besok [hari ini—Red.] Satpol PP akan mendatangi lokasi TPA di RW 10 Tanah Baru Beji itu untuk mengetahui kondisi terakhir. Kalau memang masih digunakan maka kami akan menutup ulang TPA itu,” Asep menegaskan saat dihubungi Monde, tadi malam.
Dia menambahkan, pengecekan ke lokasi TPA juga untuk mengetahui apakah plang penutupan TPA masih ada atau tidak. Bila ternyata didapati sudah tidak ada, maka kata Asep, sudah terjadi pelanggaran.
Asep menyatakan akan menindak langsung pelaku yang mencabut plang imbauan itu. Bila ternyata plang masih ada, katanya, Satpol PP kalau perlu akan memasang plang baru sebagai tanda bahwa TPA tersebut sudah ditutup.
Mengenai berapa banyak aparat yang akan dikerahkan dalam peninjauan ke lokasi TPA Tanah Baru Beji, Asep mengatakan: “Seperlunya saja. Lagi pula untuk apa mengerahkan banyak aparat.”
Menanggapi adanya rumor keterlibatan anak buahnya sebagai backing di balik beroperasinya lagi TPA Tanah Baru, Asep mengatakan akan menindak tegas. “Tentunya kami lebih dulu melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kalau terbukti melanggar isi plang, baik masyarakat ataupun oknum Satpol PP akan kami tindak tegas.”
TPA liar sampah Beji sebenarnya telah ditutup berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok bernomor 658.1/496/HKM, tertanggal 11 Agustus 2005. SK tersebut ditandatangani oleh Plt. Walikota Warma Sutarman.
Dalam SK Walikota itu dinyatakan antara lain penutupan TPA didasarkan karena adanya keberatan dari warga sekitar. Selain itu keberadaan TPA dinyatakan tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Segera koordinasi
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kepada Monde via telepon mengimbau agar Dinas terkait segera menangani persoalan TPA Tanah Beji ini.
“Penyelesaian TPA ini ada pada dinas terkait. Saya berharap dinas terkait segera berkoordinasi karena soal TPA ini tanggung jawab dinas,” ujarnya singkat.
Saat ditanya apakah Walikota akan mengeluarkan surat penutupan ulang, Nur enggan menjawab.
Di tempat terpisah, Kepala DKLH Walim Herwandi yang dihubungi Monde kemarin mengaku telah berkoordinasi dengan Camat Beji untuk menyelesaikan kasus ini. Camat Beji, katanya, akan berkoordinasi dengan Kapolsek Beji.
“Hari ini (kemarin—Red.) kami telah membahasnya dengan Camat Beji untuk diselesaikan. Kalau benar TPA itu beroperasi lagi, maka mereka yang terlibat dalam pengoperasian kembali TPA itu telah melecehkan Pemkot. Makanya harus diambil tindakan tegas,” ujar Walim.
Dia berkeyakinan bahwa sampah yang dibuang ke TPA tersebut bukanlah sampah warga Depok. Alasannya, karena sampah warga Depok diangkut ke TPA Cipayung yang merupakan TPA resmi Pemkot Depok.(m-2)

Sampah DKI bakal dibuang ke Depok. Walikota: Belum ada pembicaraan…

Monitor Depok, 21 September 2006 MARGONDA, MONDE: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengalihkan sebagian sampah warga Jakarta ke lokasi baru di sekitar kampus UI Depok.Hal itu, katanya, untuk mengurangi debit sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Pengalihan pembuangan sampah ke UI Depok ini pun disebutnya lantaran penolakan warga Bojong, Bogor, terhadap pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Rencananya, TPST yang baru itu akan berlokasi di tanah kosong dekat kampus UI Depok. Langkah ini untuk mengurangi beban TPA Bantargebang yang menjadi tempat pembuangan sampah warga Jakarta,” kata Gubernur di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Sutiyoso menjelaskan, TPST tersebut akan dimiliki oleh swasta dan pengelolaannya akan dilakukan bersama dengan UI. “Tempat pembuangan sampah itu akan dijadikan TPST percontohan. Dimana [lokasi] persisnya, saya tidak tahu.”
Terkait rencana tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku belum mengetahui ataupun mendapat konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Hingga hari ini (kemarin—Red.) Pemkot Depok ataupun saya pribadi belum mendapat pemberitahuan mengenai rencana pengalihan pembuangan sampah Jakarta ke UI Depok,” ujar Nur Mahmudi saat dihubungi Monde, tadi malam.
Dia mengatakan, Kota Depok saja hingga kini masih bermasalah dengan sampahnya sendiri, dan karenanya tidak mungkin akan menerima sampah dari Jakarta.
Belum dibahas
Mengenai kemungkinan Pemkot Depok akan menerima sampah asal DKI di masa depan, Nur Mahmudi menjawab: “Yang jelas hingga kini belum ada pembicaraan mengenai hal itu di antara dua pemerintahan. Kalau DKI akan mengomunikasikan hal ini, kami hanya akan memberikan saran.”
Usul yang akan disampaikannya itu antara lain soal manajemen pengolahan sampah yang baik dalam wilayah sendiri. Nur berharap dengan usul tersebut DKI tak lagi bermasalah soal pembuangan sampah.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi. Dihubungi Monde tadi malam, dia mengatakan sampah warga Depok saja sudah banyak, sehingga muskil bila wilayah Depok dijadikan tempat pembuangan sampah asal DKI.
“Bila hal ini akan disampaikan oleh DKI, kan belum tentu sesuai dengan RTRW Kota Depok. Makanya bila tidak sesuai maka DKLH pasti akan menolak rencana tersebut,” katanya.
Walim menambahkan, selain harus disesuaikan dengan RTRW Kota Depok, rencana yang digaungkan oleh Gubernur Sutiyoso ini juga harus disesuaikan dengan RPJMD Kota Depok.(m-2)

Bakteri Kini Mengotori  Danau Rawa Besar Depok

Suara Karya Online,  Senin, 4 September 2006

Hati-hati bermain di Situ (Danau) Rawa Besar, Depok. Petuah itu diucapkan sejumlah orang tua yang telah mengetahui nasib Situ Rawa Besar itu. “Anak-anak bisa bahaya kalau tidak diingatkan saat bermain di situ tersebut,” ujar seorang pemulung yang kebetulan ditemui Suara Karya di tepian Situ Rawa Besar, Depok, kemarin.

“Situ ini, kata pejabat yang pernah menelitinya, sudah tercemar limbah kakus. Nah bahayanya itu, anak-anak bisa gampang kena diare atau penyakit menular lainnya kalau dibiarkan bermain di Situ Rawa Besar ini,” ujar pemulung itu melanjutkan keterangannya.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi membenarkan jika Situ rawa Besar yang selama ini berair bening dan kerap menjadi arena permainan anak-anak, ternyata sudah tercemar dan sangat kotor.

“Karenanya sejak beberapa pekan terakhir ini, saya selalu mengingatkan masyarakat bahwa Situ Rawa Besar yang terletak di Kampung Lio, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sudah tercemar bakteri Colli atau E (Escherichia) Coli. Bakteri itu berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit diare jika mengonsumsi air tersebut. Saya juga minta danau itu jangan lagi dijadikan arena permainan anak-anak. Bahaya…” ujar Walim Herwandi.

Tetapi, bagaimana ceritanya sehingga danau itu menjadi sangat kotor dan dipenuhi bakteri E-Colli? Ditanya demikian, Walim Herwandi hanya menggelengkan kepalanya. “Kalau ditelusuri sebab musababnya, bisa membuat kepala pusing,” katanya.

Tetapi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, tercemarnya Situ Rawa Besar oleh bakteri E-Colli karena warga sekitar banyak yang menyalurkan kotorannya (tinja) ke dalam situ tersebut. “Makanya, danau itu lama kelamaan menjadi penuh bakteri E-Colli. Bakteri itu paling mudah menularkan diare. Nah, kalau tidak diantisipasi, bahayanya bisa menyebabkan warga sekitar dilanda wabah diare,” ujar Walim.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, bakteri E- Colli merupakan bakteri yang umum dijumpai di air yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, serta air yang telah terkontaminasi oleh limbah organik.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar warga sekitar Situ Rawa Besar berperilaku bersih dengan tidak membuang “hajat” ke situ atau juga membuang sampah ke dalam situ, karena akan menyebabkan berbagai macam penyakit.

Pencemaran di Situ Rawa Besar diketahui setelah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok melakukan penelitian terhadap 19 situ yang ada di wilayah Kota Depok.

Walim mengatakan, pencemaran bakteri E-Colli di Situ Rawa Besar kemungkinan paling tinggi dibandingkan situ-situ lainnya, karena warga ada yang masih membuang tinjanya ke dalam situ.

Lebih lanjut Walim Herwandi mengatakan, menurut hasil penelitian pada tahun lalu, sebenarnya kandungan bakteri E-Colli belum begitu besar. Namun, jika warga masih menyalurkan tinjanya ke dalam situ, maka bakteri tersebut akan semakin banyak.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemkot Depok berencana akan membangun septic tank (penampungan tinja), sehingga warga sekitar situ tidak lagi menyalurkan buangan tinjanya ke dalam situ.

Menurut Walim, pada penelitian tahun lalu pihaknya juga menemukan tingkat pencemaran yang cukup tinggi dari limbah rumah tangga di Situ Rawa Besar.

Hal itu berdasarkan parameter “Biological Oxygen Demand” yang tercatat sebesar 15,2 dari standar enam dan Chemical Oxygen Demand sebesar 65,6 dari standar 50. (Fadly)

Juni 2006

DKLH siap lestarikan Tahura

Monitor Depok, Juni 2006 PANCORAN MAS, MONDE: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok sedang mempersiapkan program untuk menjaga kelestarian Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas.Program itu adalah program pengayaan untuk menjaga keutuhan Tahura sebagai cagar alam sekaligus paru-paru Kota Depok. Adapun program ini berupa memperbanyak jenis tanaman dan hewan di dalam Tahura.Adapun tanaman tersebut adalah jenis tanaman hutan. “Hanya saja untuk menambah jumlah dan jenis hewan, kami masih memikirkan lagi mengingat lokasi Tahura dekat dengan rumah warga,” ujar Walim Herwandi, kepala DKLH saat dihubungi Monde, beberapa waktu lalu.Walim menambahkan, hal itu dipilih dinasnya karena menyayangkan bila Tahura yang menjadi salah satu cagar alam tertua di Indonesia ini terabaikan bahkan hilang dengan sendirinya.“Secara aset, Tahura memang tanggung jawab propinsi Jawa Barat, tapi kan Tahura menjadi paru-paru Depok karenanya wajib kita jaga,” imbuh Walim.Guna mendukung program yang masuk dalam tahun anggaran 2006 tersebut, DKLH melibatkan IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk bekerja sama dalam bidang penelitian. Alasannya, agar kematangan dalam penangan Tahura bisa lebih dioptimalkan.Saat ditanya sejauh mana program itu telah berjalan, Walim mengatakan program itu baru sampai proses pengkajian. Dimana proses pengkajian itu sendiri baru dimulai awal bulan ini hingga 3 bulan kedepan. Setelah itu baru masuk ke tahap realisasi berupa penanaman.(m-2)

Mei 2006

DPRD kunjungi LPS Tugu Asri Berita Lainnya

Monitor Depok, 23 Mei 2006 TUGU, MONDE: Sampah merupakan problem klasik yang dialami oleh kota padat penduduk seperti Depok Raya. Untuk itu perlu penanganan secara komprehensif. Dalam kaitan itu, enam anggota Komisi C DPRD Depok kemarin melakukan kunjungan kerja ke Lokasi Pengolahan Sampah (LPS) Griya Tugu Asri, Kelurahan Tugu Cimanggis. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan sampah di wilayah itu. “Kami ingin tahu bagaimana proses pengolahan sampah disini, tingkat kebisingan yang ditimbulkan, bau, dan sejauh mana pengaruhnya bagi masyarakat,” ungkap Mutaqin, anggota komisi C dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Acara tersebut dimulai pukul 13.00 yang dihadiri Lutfi Fauzi (Camat Cimanggis), Walim Herwandi (Kepala DKLH Depok), Asnawi (Lurah Tugu), dan Saili (Ketua LPM Tugu) beserta tokoh masyarakat di Kelurahan Tugu. “Sebagai alternatif, sistem pengelolaan sampah ini diperlukan untuk mem-back up TPA Cipayung. Namun karena menyangkut anggaran yang tidak sedikit, jadi perlu pengkajian yang matang,” ujar Wahyudi, anggota Komisi C Fraksi Partai Demokrat (FPD).(m-5)

Depok terapkan sistem komposting di 4 lokasi

Monitor Depok, 7 Mei 2006 SUKMAJAYA, MONDE: Sampah diyakini masih menjadi problem Kota Depok yang perlu penanganan komprehensif. Untuk itu, Pemkot Depok diminta segera menyelesaikan masalah persampahan di wilayah ini.Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengemukakan, penyelesaian masalah sampah di wilayah ini masih terbentur persoalan dana dan SDM.Berdasarkan pantauan Monde, di sejumlah wilayah masih ditemukan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang bukan peruntukannya alias ilegal.Fakta tersebut dapat ditemukan di badan Kali Baru Cisalak (depan kantor Kelurahan Cisalak), satu titik di Jl Merdeka. “Semestinya Pemkot Depok perlu menyikapi masalah ini agar tidak berlarut-larut,” tutur Hidayat, warga Sukmajaya.Komposting

Kepala DKLH Walim Herwandi mengatakan, untuk mengurangi problem sampah pihaknya saat ini tengah menjalani penanganan sampah melalui sistem komposting, selain dengan pengangkutan reguler ke TPA Cipayung.

Melalui sistem komposting, Walim mengharapkan persoalan sampah sudah tertangani oleh masyarakat setempat melalui bimbingan Pemkot Depok. “Diharapkan sampah bisa dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.”

Di Kota Depok, kata dia, sudah terdapat sedikitnya empat titik penanganan sampah melalui sistem komposting, yakni di wilayah Meruyung-Limo (4-5 m3 sampah), Perumahan Griya Tugu Asri-Cimanggis (3-4 m3), Pasar Cisalak (40 m3), serta TPS Jl Jawa-Beji (30 m3).

“Kami menargetkan sampah sudah dikelola pada tingkat masyarakat sebanyak 700 m3 per hari di Kota Depok.”

DKLH Depok mengakui memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani masalah persampahan di Depok Raya. Instansi itu memiliki truk sampah sebanyak 46 unit untuk pelayanan terhadap satu TPAS Cipayung dan 135 TPS resmi di seputar Depok.

“Volume sampah di Depok mencapai 3.000 m3 per hari, dan kami baru bisa menampung 40% dari angka tersebut. Perlengkapan pendukung pengelolaan sampah masih minim,” demikian Walim.

Perda sampah

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Depok berencana menerapkan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum secara efektif. Dalam perda tersebut, antara lain diatur mengenai persampahan.

Dalam perda itu disebutkan apabila orang atau badan membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan atau denda Rp1,5 juta.(sb)

Maret 2006

Kasus 80 drum bahan kimia, Lurah Grogol panggil pemilik gudang

Monitor Depok, 14 Maret 2006

DEPOK, MONDE: Kantor Kelurahan Grogol, kemarin, memanggil Edi Suarma, pemilik gudang yang didalamnya ditemukan 80 drum bahan kimia, untuk diteliti perizinannya.

Pemanggilan itu melalui surat yang ditandatangani Lurah Grogol Ahmad Syarifudin ke alamat gudang gudang penyimpanan itu di Jl. Cemara RT 01 RW 09 Kelurahan Grogol, Limo.“Surat panggilan sudah dikirim agar besok [hari ini-red] pemiliknya datang ke kelurahan menjelaskan keberadaan gudang dan 80 drum bahan kimia itu,” kata Ahmad, kemarin.Edi, katanya, harus memberikan keterangan soal izin pendirian maupun pemanfaatan gudang penyimpanan yang belakangan membuat cemas sekitar warga.

Kelurahan juga ingin memperoleh keterangan soal kegiatan di gudang itu selama ini termasuk 80 drum bahan kimia yang diangkut truk kontainer.

“Terus terang selama ini kelurahan kurang mengetahui aktivitas pengangkutan dan penyimpanan bahan-bahan itu karena tidak ada koordinasi atau laporan dari pemiliknya,” ujar Ahmad.

Sementara itu, Monde belum bisa mengkonfirmasi masalah ini kepada Edi Suarma lantaran sulit ditemui. Berdasarkan keterangan penjaga gudang bernama Siwa, bosnya jarang di tempat. “Bapak jarang ada di sini, temui saja di kantornya di Jakarta, saya nggak tau apa-apa di sini cuma jaga,” kata Siwa.

Terpisah Kadinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok, Walim Herwandi mengatakan bila gudang penyimpanan bahan kimia itu tidak dilengkapi izin sesuai peraturan maka harus ditutup.

“Tapi harus disurvai dan dikaji dulu ke lapangan apakah keberadaannya menimbulkan dampak lingkungan.”(dmr)

Februari 2006

Sanksi tegas siap diterapkan Pemkot. Buang sampah seenaknya kena Rp1,5 juta

Monitor Depok, 27 Februari 2006

MARGONDA, MONDE : Sikap Pemkot Depok untuk membawa kota ini keluar dari predikat kota terkotor makin tegas. Sanksi tegas siap diterapkan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.Tak tanggung-tanggung, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar Rp1.500.000, seperti yang tertuang dalam isi Peraturan Daerah No 14/2001 tentang Ketertiban Umum.“Kami segera menerapkan aturan itu. Kami berharap warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi kepada Monde, usai menghadiri acara kegiatan kebersihan yang diselenggarakan DPC PKS Pancoran Mas, di halaman Terminal Terpadu Depok, Margonda, kemarin.Menurut Nur, sikap tegas itu penting dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya kebersihan lingkungan di Kota Depok, sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan juga merugikan orang lain.

Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan tindakan pidana ringan (tipiring) berupa kurungan 3 bulan dan sanksi Rp1,5 juta. “Untuk mengawal aturan itu, kami nanti akan menurunkan tim gabungan terdiri dari kepolisian, satpol PP, Pengadilan Negeri, Kejaksaan,” katanya.

Apakah aturan ini langsung diterapkan, Nur mengatakan pihaknya masih melakukan sosialisasi peraturan itu kepada masyarakat. “Kami masih melihatnya [mensosialisasikan] sampai titik tertentu. Agar masyarakat tidak kaget,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi di tempat yang sama, mengatakan bahwa sanksi itu termuat dalam Pasal 6 ayat 2 Perda 14/2001 yang berbunyi membuang sampah dan kotoran ke jalan, sungai, selokan atau secara sembarang dikenakan sanksi pidana kurungan tiga bulan dan denda setinggi-tingginya Rp1,5 juta.

Menurut Walim, sikap tegas itu perlu dilakukan karena selama ini warga masih menganggap kebersihan bukan merupakan suatu kebutuhan.

Lebih lanjut, Walim mengatakan pemkot saat ini masih melakukan sosialisasi aturan itu dengan spanduk diberbagai tempat.

Kerja bakti

Sementara itu, puluhan kader DPC PKS Pancoran Mas kemarin melakukan kerja bakti membersihkan setiap sudut di kawasan Terminal Terpadu Depok dan Stasiun Depok Baru. “Kegiatan ini sebagai bentuk perjuangan menuju Ridha Allah karena kebersihan adalah sebagian dari Iman,” kata Yaya, ketua DPC Pancoran Mas.

Walikota dalam sambutannya mengatakan Pemkot sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat, seperti ormas, pengusaha, parpol untuk berperan aktif membersihkan kota Depok.

“Saya berharap, kgiatan ini jangan dianggap sebagai penggiringan atau dianggap mencari popularitas. Kami mengharapkan semua elemen berpartisiapasi aktif,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Etty Suryahati, Kabag Infokom Sudradjat.(apk)

Warga Cipayung akan ajukan class action

Monitor Depok, 24 Februari 2006DEPOK, MONDE: Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Cipayung (Forpmac) memberi batas waktu 30 hari bagi Pemkot Depok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipayung.Jika tidak, mereka akan melakukan class action, kata Ketua Forum Peduli Masyarakat Cipayung (Forpmac), Sutrisno, kemarin.Warga Depok itu akan memperkarakan masalah penolakan terhadap TPA Cipayung ke Pengadilan Negeri Depok jika tim khusus yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami akan membawa masalah ini ke pengadilan, karena segala sesuatu harus diselesaikan lewat jalur hukum. Kita memberi batas waktu 30 hari, jika tidak akan mengajukan class action,” jelas Sutrisno, seperti dikutip Antara.

Pemkot Depok sendiri, kata Sutrisno, akan membentuk satu tim khusus yang diketuai oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi untuk menangani masalah TPA Cipayung ini.

Yuni, salah seorang warga yang tinggal di sekitar Cipayung mengeluhkan keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut, karena setiap hari mencium bau menyengat dari truk pengankut samaph yang melintasi rumahnya.

“Kalau bisa rute bus sampah dialihkan ke arah Kampung Benda karena lebih lowong,” katanya.

Berlebihan

Menanggapi hal tersebut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan ancaman warga yang akan memperkarakan masalah TPA ke pengadilan, Nur menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak realistis.

Ia mengatakan soal TPA di serahkan kepada kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Saat ini dirinya sedang membuat rancangan sistem pembuangan sampah dengan mendekati tempat-tempat asal sampah.

Drainase Margonda bakal dirombak, DPRD Depok dukung langkah Walikota

Monitor Depok, 16 Februari 2006DEPOK RAYA, MONDE: Sistem drainase di kawasan Margonda dinilai masih bermasalah. Pemkot Depok pun akan menata ulang sistem drainase di kawasan itu dalam upaya menanggulangi banjir.Demikian diungkapkan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail saat melakukan kunjungan ke kawasan Margonda, yang sehari sebelumnya terendam air yang meluap dari Kali Cabang Timur (bukan Cabang Barat seperti diberitakan sebelumnya).

Walikota dalam kesempatan tersebut didampingi Sekda Winwin Winantika, Plt. Dinas PU Oka Barmara, Kepala DKLH Walim Herwandi, Kepala Distakotbang Utuh Karangtopanesa, Kabag Infokom R. Sudradjat.

Dalam kunjungan itu, hadir pula Wakil Ketua II DPRD Kota Depok Agung Witjaksono, anggota Komisi C DPRD Depok dari FPKS Imam Budi Hartono dan Muttaqin.

Ditata ulang

Setelah menerima sejumlah masukan dari jajarannya dalam kunjungan tersebut, Walikota mengemukakan, sudah saatnya sistem drainase di wilayah Margonda ditata ulang.

Penataan ulang sistem drainase Margonda merupakan satu dari tiga langkah awal Pemkot Depok dalam upaya membenahi kesemrawutan wilayah Depok, khususnya Margonda.

Dua langkah lainnya adalah menciptakan keindahan saluran air di tengah kota dan membimbing warga Depok untuk disiplin menjaga lingkungan.

“Untuk menjaga estetika, maka bisa membimbing warga untuk tidak membuang sampah di saluran air,” ujar Nur Mahmudi di hadapan jajarannya, kemarin.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Depok Imam Budi Hartono menyoroti dampak pembangunan oleh sejumlah pengembang seperti Depok Town Square (Detos) yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab banjir di Margonda.

“Pemkot harus tegas menjalani aturan. Dan pembangunan yang dilakukan oleh Detos saya nilai belum sesuai aturan, seperti saluran air yang tidak terbuka, serta penyediaan slow line bagi kendaraan dan pembangunan loket parkir,” ujar Imam.

Dalam kesempatan itu, Imam meminta Pemkot Depok memfasilitasi rapat koordinasi dengan DPRD Depok, khusus membahas masalah banjir dan dampak pembangunan di kawasan Margonda.

Wakil Ketua II DPRD Kota Depok Agung Witjaksono, mengemukakan, sidak pejabat Depok ke lokasi penyebab banjir di RT 04/RW 12 Kelurahan Kemiri Muka, Beji, kemarin merupakan langkah tepat yang harus didukung.

Pasalnya masalah banjir, sampah dan tata ruang kota ibarat mata rantai yang tak bisa dipisahkan penanganannya. Sehingga perlu tindakan dan sanksi tegas dari Walikota terhadap pelaku pelanggaran Perda Tata Ruang.

Selain itu, kepala pemerintahan juga diharapkan dapat mendisiplinkan bawahannya yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan benar.

“Sidak tadi merupakan langkah tepat, perlu upaya dan tindak lanjut lebih tegas terhadap pihak yang menyalahi aturan daerah,” kata Agung Witjaksono, kepada Monde usai mendampingi Walikota melakukan sidak.

Agung mengatakan, perencanaan yang matang, pengawasan sesuai site plan harus diimbangi dengan pemeliharaan sekaligus penegakan hukum. “Kesalahan perencanaan tata kota, pengawasan yang lemah akan semakin parah tanpa maintain,” tandasnya.

Sepakat

Agung berjajnji akan serius menindaklanjuti penyelesaian masalah banjir, mulai dari pembenahan drainase, bangunan yang menyalahi sempadan sungai hingga penanganan sampah.

“Kawasan Margonda merupakan jalur utama Kota Depok, sehingga penaganan penyebab banjir diwilayah ini harus menjadi skala prioritas dan itu sudah kami sepakti dengan Walikota,” jelasnya.

Meski Detos sebagai salah satu penyebab terjadinya penyumbatan, kata Agung, pihaknya juga tidak menutup mata terhadap penyebab penyempitan dan pendangkalan kali.

“Selain desakan Pemkot kepada pengembang Detos untuk menyelesaikan kewajibannya, pendangkalan kali dari sebelumnya 2,8 menjadi sekitar 1,5 meter juga perlu penanganan serius.”

Pendapat senada juga disampaikan anggota Komisi C Muttaqin. “Perlu kerja keras menangani masalah banjir ini, misalnya kewajiban Detos untuk membuat gorong-gorong ke arah Sungai Ciliwung, penyadaran warga unruk tidak membuang sampah ke kali dan pengurukan kali,” tutur Muttaqin.(aks/sb)

Desember 2005

Warma: Predikat itu kontradiktif

Monitor Depok, 19 Desember 2005BALAIKOTA, MONDE: “Saya kaget karena kontradiktif,” ketus Pj Walikota Depok Warma Sutarman, kemarin menanggapi predikat Depok sebagai kota paling kotor di Indonesia.Dia menilai predikat itu kontradiktif karena baru beberapa hari lalu Depok justru mendapat penghargaan dari Menteri KLH tentang laporan penyusunan lingkungan hidup terbaik.Bahkan saking terkejut atas penilaian itu, Warma terpaksa masuk kantor pada Minggu, kemarin, guna menggelar rapat khusus dengan jajaran dinas untuk membahas persoalan tersebut.Kendati demikian Warma mengakui kalau kondisi sebagian wilayahnya masih terlihat kotor terutama terkait fasilitas umum seperti pasar dan terminal dan stasiun kereta.

“Sebetulnya kami menyadari bahwa pengelolaan kebersihan dan keindahan di kota ini belum optimal. Meskipun kami sedang bebenah,” ujarnya.

Seperti diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menganugerahi gelar Kota Terkotor kepada 6 kota di Indonesia. Penganugerahan itu dilakukan dalam acara Malam Anugerah Lingkungan (MAL) 2005 di Hotel Ritz Carlton, akhir pekan lalu.

Ke enam kota terkotor itu adalah Depok, Tangerang, Palembang, Bandar Lampung, Batam dan Bogor.

Warma menjelaskan, dirinya tidak perlu menampik atau menutupi kondisi seperti yang dinilai KLH lantaran Depok masih berkembang dengan percepatan penduduk yang tinggi yang tak sebanding lurus dengan penyediaan fasilitas. “Jadi wajar saja, pelayanan kebersihan masyarakat belum optimal,” katanya.

Dia mencontohkan, kurangnya armada pengangkut sampah yang hanya 40 unit, sementara Depok memiliki 63 kelurahan.

Begitu pula dengan minimnya jumlah tempat pembuangan sampah (TPS). “Penilaian itu mendorong saya untuk meminta bantuan provinsi untuk menyediakan armada sampah untuk Depok,” ujarnya.

Warma mengaku menyandang predikat terburuk sangat tidak nyaman namun merupakan tantangannya agar penanganan sampah lebih optimal. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jajarannya terkait program penanganan masalah perkotaan.

“Ini hendaknya dijadikan hikmah, tantangan agar lebih baik lagi dalam penataaan ruang. Ini bisa dijadikan momen kebangkitan Kota Depok,” katanya.

Belum final

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kota Depok, Walim Herwandi mengatakan kalau penilaian tersebut belum final.

Pasalnya, penilaian tersebut terdiri dari tiga tahapan yakni periode September- Oktober, Januari-Maret dan periode April. “Nanti di bulan April baru keluar keputusan finalnya,” ujarnya kemarin.

Namun Walim menanggapi positif penilaian tadi untuk dijadikan pemicu agar Depok lebih baik lagi. Selain itu pihaknya juga tengah membentuk Tim Bina Adipura yang dikoordinasikan oleh Asisten pembangunan Pemkot Depok. “Tim ini beranggotakan perwakilan dari DKLH, Dinas PU, Dinas Pasar, Dinas Tata Kota dan Bangunan serta SatPol PP,” ujarnya.

Selain memberikan anugrah kota terkotor MAL juga menganugerahkan penghargaan proper hijau terhadap 23 perusahaan ramah lingkungan.

“Ini adalah ide dari Bapak Wapres untuk sengaja mengumumkan kota terkotor dengan apa adanya. Biar warga di kota itu tergerak melakukan perubahan,” kata Menneg LH Rahmat Witoelar dalam sambutannya.

Sementara 4 kota terbersih di Indonesia mendapat anugerah Adipura yakni Jakarta Pusat, Pekanbaru, Jepara dan Bangli.

Selain itu dilaksanakan juga apresiasi terhadap 8 kota nominasi penerima Adipura 2006 yakni, Padang, Argamakmur, Semarang, Lumajang, Bangli, Tabanan, Gorontalo dan Kolaka.(apk/JBBI)

Oktober 2005


Dugaan pencemaran SPBU di Panmas, Pertamina: Tidak ada kebocoran tangki

Monitor Depok, 30 Oktober 2005PANMAS, MONDE: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok telah menerima tembusan surat dari Pertamina terkait dugaan kebocoroan tangki penyimpanan BBM di SPBU 34-16409.Kepala DKLH, Walim Herwandi, kepada Monde kemarin, mengatakan hasil pemeriksaan konstruksi tangki penyimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-16409 oleh Pertamina menyebutkan tidak ditemukan adanya kebocoran.“Suratnya sudah kami terima Selasa lalu, hasilnya menyebutkan tidak ada kebocoran,” ujar dia.Hanya kemudian, kata Walim, dimungkinkan hal itu terjadi karena adanya ceceran-ceceran misalnya kelebihan saat mengisi tangki tersebut. “Di situ kan posisi tanahnya agak miring, dan konstruksi lantainya tidak bagus sehingga memungkinkan adanya perembesan,” ungkapnya.

Walim menyatakan, pihaknya telah menegur pemilik SPBU 34-16409 tersebut untuk segera memperbaiki konstruksi lantai sekitar tangki penyimpanan dimaksud.

Di pihak lain, berdasarkan hasil musyawarah antara warga dan pemilik SPBU, telah disepakati agar pemilik SPBU segera membuatkan sumur pengganti bagi warga yang sumber air miliknya mengalami gangguan pencemaran.

“Itu untuk mengganti sumber air yang lama, dan pembuatannya sudah dilakukan,” ujar Walim.

Sementara dimintai keterangannya terkait hasil pemeriksaan sampel air sumur milik warga RT 01/RW 13 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas yang telah diserahkan kepada Puslabfor Mabes Polri, Walim enggan mengomentari. “Hasil laboratorium itu belum ditandatangani Direktur Puslabfor, jadi maaf saja, saya belum berani berkomentar,” katanya.

Seperti diberitakan Monde, sebanyak 19 kepala rumah tangga warga Gang Manggis, RT01/13 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Panmas, mengeluhkan tercemarnya sumber air sumur mereka sehingga tidak dapat dijadikan sebagai air minum yang diduga akibat bocornya tangki penyimpanan BBM di SPBU 34-16409.(ich)

Dugaan pencemaran SPBU Rangkapanjaya, Mabes Polri periksa sampel air sumur warga

Monitor Depok, 20 Oktober 2005PANMAS, MONDE: Dugaan sementara penyebab tercemarnya air sumur milik warga RT 01/RW 13 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas bukan disebabkan karena solar maupun bensin.Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan hidup (DKLH) Pemerintah Kota Depok, Walim Herwandi kepada wartawan di Balaikota Depok, kemarin.

“Hasil laboratorium yang di lakukan oleh PT Mutu Agung Lestari menyimpulkan tercemarnya air warga tersebut bukan karena solar atau bensin tapi karena hidrokarbon,” ujar dia.

Walim mengatakan, hasil uji laboratorium terakhir memang telah menunjukkan adanya kandungan total hidrokarbon antara 0,27-2,27 mg per liter.

Sebelumnya diduga pencemaran itu disebabkan bocornya tangki penyimpanan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-16409.

Meski demikian, ujar Walim, pihaknya tetap akan memeriksakan air tersebut di Puslabfor Mabes Polri untuk memastikan penyebab tercemarnya air sumur milik warga itu.

“Sebagai pembanding, kita akan tunggu hasilnya Senin depan. Sementara selama proses berlangsungnya pemerikasaan, warga akan mendapatkan air bersih yang sesuai kesepakatan bersama akan diberikan oleh pemilik SPBU,” ujar Walim.

Dia menyebutkan pula bahwa Pemkot Depok melalui Disperindag juga telah melayangkan surat kedua kepada pihak manajemen Pertamina agar melakukan uji konstruksi terhadap tangki penyimpangan BBM di SPBU tersebut.

Seperti diberitakan Monde sebelumnya, sebanyak 19 kepala rumah tangga warga Gang Manggis, RT01/13 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, mengeluhkan tercemarnya air sumurnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai air minum yang diduga akibat bocornya tangki penyimpanan BBM di SPBU 34-16409.

Warga yang tinggal di sekitar SPBU tersebut mengatakan, kehadiran SPBU yang berdiri sekitar tahun 2003 lalu itu diduga telah menyebabkan pencemaran air bersih yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Sejak setahun lalu kami sudah merasakan tercemarnya air tersebut, sehingga untuk kebutuhan air minum harus membeli air galon sebanyak 2-3 galon per hari,” ungkap Tuti, warga setempat.

Sosialisasi tak memuaskan

Sosialisasi hasil uji laboratorium terkait dugaan bocornya tangki penyimpanan SPBU 34-16409 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas, kemarin masih menyisakan ketidak puasan.

Pasalnya pihak Pertamina tidak satu pun yang datang dan hasil uji yang menyebutkan air sumur warga mengandung adanya kandungan hidrokarbon (minyak-Red) tidak dijelaskan darimana berasal.

Anggota Komisi C, Mazhab HM mengatakan kalaupun hidrokarbon itu bukan berasal dari SPBU, Pemkot harus dapat menangani dan menjelaskan dari mana asal kandungan kimia tersebut.

“Terlepas pencemeran itu dari SPBU atau tidak, Pemkot harus cepat menagani. Dan kalau bukan dari SPBU lalu dari mana. Jangan hanya menunggu Pertamina dan hasil puslabfoor,” tandasnya.

Sementara Maman H dari DKLH mengaku kesulitan berkoordinasi dengan Pihak Pertamina. “Kami sudah sering menghubungi pertamina, namun dalam sosialisasi ini saja tidak ada tanggapan dari pertamina, mudah-mudahan dalam seminggu ini baru dipastikan darimana hidrokarbon,” ujar Maman.(ich/apk/aks)

Dugaan kebocoran SPBU Rangkapan Jaya. Hari ini, DKLH sosialisasi hasil uji lab

Monitor Depok, 19 Oktober 2005GEDUNG DEWAN, MONDE: Hari ini, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) dan Pertamina dijadualkan menggelar sosialisi hasil uji laboratorium, terkait dugaan bocornya tangki penyimpanan SPBU 34-16409 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas.“Berdasarkan tembusan hasil uji DKLH ke DPRD, disebutkan air sumur warga mengandung adanya kandungan hidrokarbon (minyak-Red) antara 0,27-2,27 mg per liter,” kata anggota Komisi C, Mazhab HM kepada Monde, kemarin.

Namun, DKLH belum menyimpulkan apakah kandungan hidrokarbon itu berupa solar, bensin atau minyak tanah.

“Untuk tidak menimbulkan kecemasan dan kesalahahaman warga DKLH dan Pertamina akan mensosialisasikan hasil terakhir uji lab,” katanya.

Mazhab mengatakan, kandungan tersebut sudah melebihi ambang batas kadar hidrokarbon air minum layak konsumsi, yakni 1,5mg/liter. Sehingga membahayakan warga RT 01/13 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, sekitar SPBU.

“Untuk itu, kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Pertamina menutup SPBU tersebut, sampai ada pengumuman hasil uji resmi dari DKLH,” tandasnya.

Dia mengungkapkan dalam kunjungan Komisi C lokasi SPBU tersebut dan dilanjutkan ke Kelurahan Rangkapanjaya Baru mendapat masukan dari warga bahwa air sumur tercemar sehingga tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum.

“Dari laporan yang kami terima sedikitnya 19 warga Gang Manggis, RT 01/13 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, mengeluhkan air sumurnya tercemarnya hingga tidak dapat dijadikan sebagai air minum yang diduga akibat bocornya tangki penyimpanan SPBU 34-16409,” ujarnya.

Menurut dia, apabila kebocoron benar-benar terjadi, Disperindag, Distakotbang, dan Bagian Perekonomian Pemkot Depok, juga harus ikut bertanggung jawab, lantaran turut meneluarkan izin kepada pihak SPBU.

Kepala Kantor DKLH, Walim Herwandi mengaku hasil uji laboratorium sementara DKLH menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon antara 0,27-2,27 mg/liter.

Namun belum dipastikan apakah hidrokarbon itu berupa solar, bensin atau minyak tanah, sehingga sampel itu akan dicek ulang dengan metode pengujian yang berbeda.

“Dengan kondisi hasil uji sementara itu, kami belum bisa menyimpulkan pencemaran berasal dari SPBU 34-16409. Mudah-mudahan hari Rabu [19/10] mendatang hasil uji lab ulang akan diketahui hasilnya,” tuturnya.(aks)

Soal SPBU Rangkapan Jaya, Komisi C: Pemkot ikut tanggungjawab

Monitor Depok, 18 Oktober 2005GEDUNG DEWAN, MONDE: Komisi C DPRD Kota Depok meminta Disperindag menutup SPBU 34-16409, Kelurahan Rangkapanjaya Baru, Pancoran Mas sampai Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menyimpulkan uji laboratorium.Beberapa dinas di lingkungan Pemkot dinilai juga bertanggungjawab.

“Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Pertamina menutup SPBU tersebut, lantaran hasil uji laboratorium terakhir DKLH menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon (minyak-Red) antara 0,27-2,27 mg per liter,” kata anggota Komisi C, Mazhab HM kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, kandungan tersebut sudah melebihi ambang batas kadar hidrokarbon air minum layak konsumsi, yakni 1,5mg per liter. Sehingga membahayakan warga RT 01/13 Kelurahan Rangkapanjaya Baru, sekitar SPBU.

Dia mengungkapkan dalam kunjungan Komisi C lokasi SPBU tersebut dan dilanjutkan ke Kelurahan Rangkapanjaya Baru mendapat masukan dari warga bahwa air sumur tercemar sehingga tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum.

“Dari laporan yang kami terima sedikitnya 19 warga Gang Manggis, RT 01/13 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, mengeluhkan air sumurnya tercemarnya hingga tidak dapat dijadikan sebagai air minum yang diduga akibat bocornya tangki penyimpanan SPBU 34-16409,” ujarnya.

Menurut dia, apabila kebocoron benar-benar terjadi, Disperindag, Distakotbang, dan Bagian Perekonomian Pemkot Depok, juga harus ikut bertanggungjawab, lantaran turut meneluarkan izin kepada pihak SPBU.

“Sebelum mengeluarkan izin, Dinas terkait tentu sudah melakukan uji terhadap analisa dampak lingkungan [Amdal] dari berbagai sisi,” tuturnya.

Menurut Mazhab, DKLH sudah tiga kali memanggil pengusaha SPBU tersebut. Namun hingga panggilan ketiga, pemilik SPBU itu tidak datang.

“Pada pertemuan beberapa waktu lalu, staf DKLH, Safrizal mengaku, pihknya sudah tiga kali memanggil pemilik SPBU namun hingga panggilan ketiga tidak satu pun yang dipenuhi oleh pemilik SPBU,” ujarnya.

Kepala Kantor DKLH, Walim Herwandi mengaku hasil uji laboratorium sementara DKLH menunjukkan adanya kandungan hidrokarbon antara 0,27-2,27 mg per liter.

Belum dipastikan

Namun belum dipastikan apakah hidrokarbon itu berupa solar, bensin atau minyak tanah, sehingga sampel itu akan dicek ulang dengan metode pengujian yang berbeda.

“Dengan kondisi hasil uji semntara itu, kami belum bisa menyimpulkan pencemaran berasal dari SPBU 34-16409. Mudah-mudahan hari Rabu [19/10] mendatang hasil uji lab ulang akan diketahui hasilnya,” tuturnya.(aks)

Dugaan pencemaran SPBU, DKLH belum bisa putuskan

Monitor Depok, 13 Oktober 2005 SILIWANGI, MONDE: DKLH Kota Depok hingga kemarin belum bisa menyimpulkan kepastian pencemaran air sumur warga RT 01/RW 13 Kel. Rangkapanjaya Baru, Panmas.Pencemaran sumur warga tersebut sebelumnya diduga disebabkan oleh bocornya tangki penyimpanan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-16409, di lingkungan setempat.“Hasil uji laborat terakhir kemarin memang menunjukkan adanya kandungan total hidrokarbon antara 0,27-2,27 mg per liter. Meski begitu, belum bisa disimpulkan apakah kandungan itu cukup membahayakan bagi kesehatan mereka yang mengonsumsi air tersebut,” ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Walim Herwandi, dihubungi Monde, kemarin.

Sementara itu, masih kata Walim, dibandingkan dengan kualitas air minum layak konsumsi yang telah diuji, kadar hidrokarbon pada salah satu sumber air tersebut memang lebih tinggi.

“Kadar hidrokarbon untuk air minum layak konsumsi adalah 1,5mg per liter. Namun sampel itu nanti akan kami cek lagi dengan metode pengujian yang berbeda. Barangkali tanggal 19 nanti baru bisa diketahui hasilnya,” ungkap dia.

Mineral oil

Meski tidak menjelaskan lebih dalam, Walim mengatakan, metode pengujian mineral oil pada sampel air sumur warga itu akan menggunakan salah satu metode uji lab dari Belanda. Karenanya tahapan pengujian itu diperkirakan cukup membutuhkan waktu lama.

Sebelumnya sebanyak 19 warga Gang Manggis, RT01/13 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, mengeluhkan tercemarnya air sumurnya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai air minum yang diduga akibat bocornya tangki penyimpanan BBM di SPBU 34-16409 milik Reni Marbun.

Ibu Tuti, salah seorang warga yang tinggal di sekitar SPBU tersebut mengatakan, kehadiran SPBU yang berdiri sekitar tahun 2003 lalu telah menyebabkan pencemaran air bersih yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Sejak setahun lalu kami sudah merasakan tercemarnya air tersebut, sehingga untuk kebutuhan air minum harus membeli air galon sebanyak 2-3 galon per hari,” katanya.(ich)

Januari 2007

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: