Profil Tokoh DEPOK

Yusuf Setiawan

Yusuf Setiawan

Kadin Kota Depok
Jl. Margonda Raya No.125 Depok
Telp : 62-21 77204708
Fax. : –
Ketua : H. Yusuf Setiawan

November 2008

Terkait damkar, KPK tahan Danny dan Yusuf

Monitor Depok, 11 November 2008

DEPOK, MONDE: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin akhirnya menahan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan pemilik PT Setiajaya Mobilindo Depok Yusuf Setiawan terkait dukaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat.Kendati telah mengembalikan uang ke negara sebesar Rp7 miliar, KPK tetap menahan Yusuf, salah satu tersangka rekanan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat. Yusuf ditahan kemarin, sekitar pukul 17.00. Terkait kasus yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jawa Barat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sementara Danny ditangkap KPK pada pukul 18.33. Danny yang saat itu mengenakan kemeja biru, enggan berkomentar saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekira pukul 18.33 WIB. Danny hanya tersenyum kepada wartawan dan langsung menuju mobil tahanan bernomor B 8638 WU.

Kuasa hukum Danny, Abidin mengatakan, bahwa pengadaan alat berat dan pemadam kebakaran bukan atas dasar radiogram dari Menteri Dalam Negeri. “Ini disposisi dari R. Nuryana (Mantan Gubernur sebelumnya) saat Danny menjadi Sekda Jabar 2003,” imbuhnya. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budhi mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan penahanan terhadap salah satu pengusaha besar di Kota Depok itu.

“Saat ini kami menitipkan tersangka di kantor kepolisian resort Jakarta Pusat,” katanya saat dihubungi Monde, via telepon, kemarin. KPK telah menetapkan Yusuf sebagai tersangka sejak 22 September lalu bahkan telah memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Pemilik dealer Toyota Margonda itu merupakan rekanan Danny Setiawan dalam penyediaan alat-alat berat ini pada tahun anggaran 2003-2004. Danny telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Proyek pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Untuk sementara, kasus korupsi di proyek itu diduga merugikan negara sebesar Rp50 miliar.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Dalam kasus itu, mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya Johan mengatakan penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004.

Baru-baru ini, Yusuf sempat menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agustus lalu, dia telah menyerahkan Rp5 miliar sehingga total yang dikembalikan ke negara Rp7 miliar.

Yusuf mengembalikan Rp2 miliar melalui seseorang bernama Susilo, sama dengan saat mengembalikan uang Rp5 miliar pada Agustus lalu. Sedangkan tersangka lainnya yakni Wahyu Kurniawan mengembalikan Rp675 juta.

Johan menjelaskan hingga saat ini, total uang yang sudah dikembalikan para tersangka korupsi alat pemadam kebakaran di Jawa barat mencapai Rp11 miliar. “Di Jawa Barat, yang sudah dikembalikan sekitar Rp11 miliar,” katanya.(ina)

Oktober 2008

Kasus korupsi damkar Jabar, Yusuf kembalikan Rp2 miliar

Monitor Depok, 10 Oktober 2008

JAKARTA, MONDE: Yusuf Setiawan, pemilik PT Setiajaya Mobilindo Depok kembali menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agustus lalu, dia telah menyerahkan Rp5 miliar.Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan Yusuh yang juga Ketua Kadin Depok itu telah mengembalikan uang ke negara melalui KPK. “Benar, dia mengembalikan kemarin (Rabu, 8/10),” katanya kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, Yusuf mengembalikan Rp2 miliar melalui seseorang bernama Susilo, sama dengan saat mengembalikan uang Rp5 miliar pada Agustus lalu. Sedangkan tersangka lainnya yakni Wahyu Kurniawan mengembalikan Rp675 juta.

Dengan demikian, tersangka dugaan korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat tersebut telah menyerahkan uang kepada negara sebesar Rp7 miliar.

Johan menjelaskan hingga saat ini, total uang yang sudah dikembalikan para tersangka korupsi alat pemadam kebakaran di Jawa barat mencapai Rp11 miliar. “Di Jawa Barat, yang sudah dikembalikan sekitar Rp11 miliar,” katanya.

KPK sendiri telah menetapkan Yusuf Setiawan alias Oliang sebagai tersangka sejak 22 September lalu bahkan telah memeriksa Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai saksi.

Dia belum bisa memastikan kapan Yusuf Setiawan akan diperiksa tim penyidik KPK, namun dia menegaskan saat ini statusnya sebagai tersangka. “Statusnya sebagai tersangka,” tegasnya. Pemilik dealer Toyota Margonda itu merupakan rekanan Danny Setiawan dalam penyediaan alat-alat berat ini pada tahun anggaran 2003-2004. Danny telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Proyek pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Untuk sementara, kasus korupsi di proyek itu diduga merugikan negara sebesar Rp50 miliar.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Dalam kasus itu, mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Danny, KPK juga menetapkan mantan Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Jawa Barat Wahyu Kurniawan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Ijudin Budhyana sebagai tersangka

KPK sempat melakukan penggeledahan sebuah ruang pamer (showroom) mobil milik PT Setiajaya Mobilindo di Jalan Margonda Raya No 348. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah di Jalan Kenangan Nomor 7 RT 03/08.

Lembaga itu juga pernah memeriksa sejumlah mobil milik Pemkot Depok yang merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Mobil yang diperiksa itu adalah tiga mobil pemadam kebakaran, empat mobil sampah atau dump truck, satu mobil tangga, dan dua mobil ambulance.

Selain memeriksa kelengkapan admistrasi berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemlik Kendaraan Bermotor (BPKB), KPK juga mengecek nomor mesin dan kondisi fisik kendaraan.

Sebelumnya Johan mengatakan penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004.

Orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, namun KPK sepertinya tidak puas berhenti di situ saja. KPK juga telah mengusut dugaan korupsi pengadaan damkar di sejumlah daerah a.l Medan, Makassar, dan Riau.

Hasilnya, di Kalimantan Timur, pimpinan proyek Damkar Ismed Rusdani divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor, awal Juli lalu. Tersangka lainnya, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit juga telah divonis 4 tahun penjara.(aji)

September 2008

Ketua Kadin Depok jadi tersangka

Monitor Depok, 26 September 2008

DEPOK, MONDE: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Kadin Kota Depok Yusuf Setiawan alias Oliang sebagai tersangka korupsi pengadaan alat berat dan alat pemadam kebakaran (damkar) di Provinsi Jawa Barat.Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan Yusuf Setiawan ditatapkan sebagai tersangka sejak Senin (22/9) lalu. “Dia [Yusuf Setiawan—Red] resmi menjadi tersangka sejak Senin lalu,” katanya kepada wartawan di gedung KPK kemarin.

Pemilik dealer Toyota Margonda itu merupakan rekanan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dalam penyediaan alat-alat berat ini pada tahun anggaran 2003-2004. Danny telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Tetap beraktivitas

Meski sudah resmi menjadi tersangka, hingga siang kemarin, Oliang masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Wakil Ketua Kadin Depok M. Fuad ketika dihubungi via telepon tadi malam, menyatakan bahwa dirinya kemarin sore bertemu dengan Oliang di showroom mobil-nya di Jl. Margonda. “Tapi Pak Yusuf sama sekali nggak apa-apa terkait ini. Biasa-biasa aja,” katanya.

Menurut Fuad, dalam menangani kasus ini KPK harus berlaku adil. Mengingat, keterlibatan pengusaha dalam pengadaan barang untuk keperluan pemerintah hanyalah sebagai komplenter, yakni pelengkap saja.

Dia menjelaskan inisiatif ataupun kreativitasnya adalah birokrat. “Ide-ide awalnya bermula dari birokrat. Naluri seorang pengusaha jika diajak mengerjakan sesuatu yang sifatnya menguntungkan tentu saja mau. Apalagi yang ngajak birokrat pemerintah,” tandasnya.

Lebih lanjut Fuad mengharapkan sanksi kepada pengusaha seyogyanya sanksi yang lebih produktif seperti mengabdi kepada kepentingan masyarakat.

Yusuf Setiawan, sambung dia, bukan tipe pengusaha yang tergantung pada belanja APBD atau merongrong dana APBD. “Tanpa bekerjasama dengan birokrat pun, dia juga sudah kaya. Kasus yang menimpanya itu, karena dia diajak oleh birokrat. Bukan dia inisiatornya.” Kadin sendiri akan menggelar rapat kooordinasi secepat mungkin untuk membahas hal ini. “Kita akan segera koordinasi. Apakah akan kita advokasi atau bagaimana,” lanjutnya.

Mantan Ketua Kadin Kota Depok Yahman Setiawan mengaku prihatin dengan musibah yang menimpa Yusuf Setiawan dalam kasus pengadaan alat pemadam kebakaran. “Kami menyampaikan keprihatinan yang dalam,” katanya.

Dia mengaku kaget saat mengengar Ketua Kadin Depok ditetapkan sebagai tersangka. “Terus terang saya kaget, karena dia adalah sahabat saya dan pelaku ekonomi yang memberi kontribusi besar bagi Depok,” karanya.

Menurut dia, Kadin Depok belum bisa melakukan apa-apa termasuk memberikan bantuan. “Setahu saya, hingga saat ini Kadin belum bisa melakukan apa-apa termasuk bantuan huku. Mudah-mudahan keluarga (Yusuf) bersabar.”

Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok E. Robert Silitonga mengatakan belum ada surat permohonan dari institusi manapun yang meminta Yusuf Setiawan dicekal keluar negeri.

“Kita belum melakukan pencekalan. Imigrasi berhak mencekal seseorang pergi keluar negeri bilamana ada institusiseperti kejaksaan atau dalam hal ini KPK yang melayangkan surat permohonan pencekalan,” katanya.

Menurut dia, biasanya seseorang bila sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus hokum, apalagi korupsi uang negara, selalu ada institusi yang melayangkan surat permohonan cekal. “Kalau besok [hari ini—Red] KPK melayangkan surat itu, kita langsung cekal,” paparnya.

Jadi saksi

Dalam perkembangan lain, mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, kemarin juga diperiksa KPK sebagai saksi untuk supplier pengadaan alat pemadam kebakaran Pemprov Jawa Barat Yusuf Setiawan. “Saya sebagai saksi untuk Yusuf,” kata Danny yang mengenakan kemeja biru, di KPK, kemarin. Danny sendiri diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 12.30 dia langsung bergegas meninggalkan kantor ‘pemburu koruptor’ itu dengan mobil Innova hitam bernopol B 2346 SQ.

Danny juga membenarkan bahwa Yusuf sudah menjadi tersangka. Danny sendiri telah dijadikan tersangka oleh KPK. Dia juga dicekal pihak imigrasi.(wen/aji)

Agustus 2008

Terkait dugaan korupsi Damkar Jabar 2003-2004, Yusuf S. serahkan Rp5 miliar ke KPK

Monitor Depok, 28 Agustus 2008

JAKARTA, MONDE: Kasus korupsi pengadaan alat berat dan pemadam kebakaran di Pemda Jawa Barat tidak hanya menyeret para pejabat dan mantan pejabat, tapi juga pengusaha yang menyokongnya.

Yusuf Setiawan, pemilik PT Setiajaya Mobilindo, Selasa lalu, mengutus Susilo untuk menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (26/8) pukul 11.00. Penyerahan itu masih dalam konteks dugaan korupsi pengadaan alat berat, ambulan dan pemadam kebakaran Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2003-2004.

“Benar, saudara Susilo selaku kepala cabang show room Setiajaya kemarin yang menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar melalui KPK, penyerahan itu dalam konteks dugaan korupsi damkar,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada Monde kemarin.

Dia menegaskan ada kerancuan pemberitaan kemarin, pers menulis bahwa yang menyerahkan diri adalah Yusuf Setiawan, padahal yang menyerahkan Susilo. Bahkan ada media yang menulis Yusuf Susilo Setiawan. “Itu salah, Pak Yusuf Setiawan hingga kini belum ke KPK, dia mengutus Susilo untuk menyerahkan diri,” tegasnya.

Menurut Johan uang itu diterima oleh penyidik KPK yang menangani perkara tersebut. Namun ia enggan merinci dana Rp5 miliar itu konteksnya apa saja. “Itu sudah masuk materi perkara mas, yang berhak membuka adalah pengadilan. Tapi yang jelas pengembalian dana ini semakin menguak kebenaran adanya dugaan korupsi damkar di Jawa Barat,” tegasnya.

Seperti diketahui sejak 21 Juli 2008 KPK telah menetapkan Danny Setiawan sebagai tersangka. Selain Danny, KPK juga menetapkan mantan Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Jawa Barat Wahyu Kurniawan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Ijudin Budhyana sebagai tersangka

Danny Setiawan terjerat kasus pengadaan beberapa unit mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan truk semasa dia menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Isu ditangkap

Sementara kemarin sempat merebak kabar bahwa Yusuf Setiawan yang juga Kedua Kadin Depok ditangkap. Monde sendiri berusaha mengonfirmasi melalui telepon genggam Yusuf Setiawan namun tak ada nada sambung.

Johan Budi SP memastikan bahwa hingga kini KPK belum menangkap Yusuf Setiawan karena statusnya masih sebagai saksi. “Logikanya, kalau Yusuf sudah ditangkap dia mesti sudah jadi tersangka. Tapi sampai detik ini KPK belum menangkap Yusuf.”

Dia sendiri tidak tahu menahu mengenai kabar penangkapan Yusuf Setiawan oleh Polda Jawa Barat. “Wah saya tidak tahu itu. Yang jelas KPK hingga kini belum menetapkan Yusuf Setiawan sebagai tersangka, jadi belum perlu ditangkap.”

Sementara satu sumber di KPK yang enggan disebutkan namanya mengutarakan bahwa kemungkinan kalau Yusuf Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus lain. “Kalau melihat track record Kapolda Jabar Susno Duaji yang mantan Wakil Ketua PPATK, boleh jadi ini kasus money laundring. Itu kalau benar ditangkap, nanti kita cek dulu.”

Sebelumnya, KPK telah menggeledah ruang pamer mobil Setiajaya Mobilindo di Depok. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti tambahan perkara dugaan korupsi pengadaan sejumlah mobil pemadam kebakaran dan alat berat di Provinsi Jawa Barat.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat itu menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004. Dalam kasus itu, mantan Gubernur Jawa Barat Dani Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sempat melakukan penggeledahan sebuah ruang pamer (showroom) mobil milik PT Setiajaya Mobilindo di Jalan Margonda Raya No 348. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah di Jalan Kenangan Nomor 7 RT 03/08.

Belum diketahui persis kaitan PT Setiajaya dengan persoalan korupsi yang kini menyeret mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan itu.(dj)

Pemkot bantah korupsi damkar

Monitor Depok, 26 Agustus 2008

BALAIKOTA, MONDE: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membantah keterlibatan beberapa pejabat di lingkungan mereka dalam kasus korupsi pengadaan mobil damkar yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan oleh Kabag Infokom Pemkot Depok, Dadang Wihana kepada Monde, kemarin.

“Perlu kami jelaskan bahwa dalam kasus pengadaan mobil damkar yang diduga ada penyelewengan, Pemkot Depok hanya sebatas menerima barang yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dadang.

Menurutnya, mengenai proses pengadaan barang, termasuk proses tender dan lelang, semuanya dilakukan oleh Pemprov Jabar.

Karena itu, menurut Dadang, opini yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini mengenai keterlibatan beberapa pejabat Pemkot Depok dalam kasus tersebut adalah tidak benar.

“Kami berharap agar semua pihak bisa memahami hal tersebut, termasuk mengenai kewenangan pengadaan barang dan jasa mobil damkar yang saat ini banyak dibicarakan,” katanya.

KPK sendiri beberapa waktu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat berat milik Pemkot Depok. Sebanyak 11 unit alat berat diperiksa oleh KPK yang merupakan bantuan dari provinsi pada tahun anggaran 2003/2004.

Alat berat yang diperiksa saat itu meliputi tiga unit truk sampah, dua unit mobil ambulance, tiga unit mobil damkar, dua unit mesin giling, serta satu unit mobil tangga.

Saat itu pemerikasaan yang dilakukan mencakup kelengkapan administrasi, pengecekan terhadap surat kendaraan yang dicocokkan dengan nomor polisi dan rangka mesin.

Surat-surat serta keadaan fisik kendaraan diperiksa secara teliti oleh sejumlah petugas KPK. Beberapa alat berat semisal truk sampah ditemukan KPK berbeda dengan nomor rangka dan plat nomor, sehingga KPK menanyakan keotentikan barang yang diberikan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Sebelumnya awal Agustus lalu tim penyidik KPK juga menggeledah rumah dan show room mobil milik Ketua Kadin Kota Depok, Yusuf Setiawan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK itu terkait dengan dugaan korupsi mantan gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Sementara itu dari sumber Monde di lingkungan KPK menyebutkan, hingga saat ini baru Danny Setiawan yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Setahu saya belum ada tersangka tambahan,” ujar sumber tersebut.

Dia mengatakan, jika kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, maka semuanya masih bersifat rahasia dan belum bisa dipublikasikan. “Bahkan di antara sesama penyidik juga banyak yang tidak tahu siapa saja yang dijadikan tersangka dalam suatu kasus. Mereka fokus pada masing-masing kasus yang ditangani,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika ada tersangka tambahan, pasti akan langsung diumumkan oleh KPK.

“Hingga saat ini yang saya tahu perkembangannya baru menetapkan Danny Setiawan menjadi tersangka. Belum ada pejabat lain yang ikut terlibat, termasuk pejabat dari Pemkot Depok. Semuanya masih sebatas menjadi saksi.” ujarnya.(van)

Dugaan korupsi bantuan Jabar 2003/2004, KPK usut mobil damkar Depok

Monitor Depok, 21 Agustus 2008

BALAIKOTA, MONDE: Sedikitnya sepuluh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, memeriksa sejumlah kendaraan bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004 untuk Kota Depok.

Pemeriksaan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat, ambulance dan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang melibatkan tersangka mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Dengan penuh ketelitian dan kecermatan, tim KPK memeriksa tiga mobil pemadam kebakaran (B 9120 UQ, B 9121 UQ, B 9158 UQ), empat mobil sampah atau dump truck (B 9127 UQ, B 9128 UQ, B 9155 UQ, B 9129 UQ). Kemudian satu mobil tangga (B 9156 UQ), dan dua mobil ambulance (B 1268 UQ dan B 7019 UQ).

Pemeriksaan yang berlangsung di halaman Balaikota mulai pukul 09.00 hingga menjelang siang hari itu, sempat mengundang perhatian publik. Terlebih beberapa pekerja media baik cetak dan elektronik, tampak menyimak dan mengambil momen penting itu sebagai bahan pemberitaan.

Selain memeriksa kelengkapan admistrasi berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemlik Kendaraan Bermotor (BPKB), KPK juga mengecek nomor mesin dan kondisi fisik kendaraan yang semuanya bertuliskan bantuan Povinsi Jawa Barat 2004.

Bahkan beberapa petugas dengan teliti mengukur pajang dan tinggi kendaraan untuk ambulance berserta peralatan medis di dalkamnnya, yang selanjutnya dicocokan dengan data di surat keterangan maupun spesifikasinya. Petugas lainnya mengambil gambar pada bagian-bagian kendaraan yang diperiksa.

Sayangnya saat Monde minta penjelasan terkait pemeriksaan tersebut, petugas KPK enggan berkomentar.

“Maaf, saya tidak bisa memberikan penjelasan. Saya hanya bagian teknis saja, coba tanyakan ke Pa Yudiawan,” ucap seorang petugas KPK yang mengenakan topi hijau sambil berlalu.

Kepala Seksi Bagian Perlengkapan Sekretaris Kota Depok Satidi, saat mendampingi tim KPK kepada Monde menjelaskan pemeriksaan fisik dan admistrasi kendaraan dilaksanakan setelah mendapat surat pemberitahuan dari provinsi pada Jumat (16/08).

Surat tersebut menyatakan bakal ada pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang dipakai operasional Dinas Kesehatan, DKLH, Kantor Damkar dari bantuan Provinsi Jabar tahun 2003-2004.

“Pemeriksaan kali ini untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama pada tahun 2006, kedua tahun 2007, dan terakhir saat ini,” ungkapnya yang menjelaskan Pemkot dalam hal ini hanya memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tim KPK.

Menurutnya, Pemkot Depok sebatas penerima bantuan saja, sedangkan mengenai yang lainnya tidak mengetahuinya.

Seperti diketahui Danny Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi mobil pemadam kebakaran pada APBD 2003. Diduga Pemprov Jabar melakukan mark up sebesar Rp40 miliar.

Sebelumnya rumah Ketua Kamar Dagang Indonesia Depok Yusuf Setiawan dan sebuah showroom di Jalan Margonda Raya juga diperiksa tim KPK. Yusuf diperiksa sebagai saksi kasus Damkar tersebut.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan alat berat lainnya telah menyeret sejumlah pejabat negara bahkan mantan gubernur di sejumlah provinsi di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan. “Itu pengembangan penyidikan kasus pengadaan alat berat di Jawa Barat dengan tersangka DS,” ucap Johan.

Johan melanjutkan, penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004.

Orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, namun KPK sepertinya tidak puas berhenti di situ saja.

Lembaga penegak hukum yang banyak mendapat sorotan publik dalam aksinya saat ini, telah mengusut dugaan korupsi pengadaan damkar di sejumlah daerah a.l Medan, Makassar, dan Riau. Hasilnya, di Kalimantan Timur, pimpinan proyek Damkar Ismed Rusdani divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor, awal Juli lalu. Tersangka lainnya, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit saat ini masih menjalani proses persidangan.(dmr)

KPK Periksa Alat Berat Pemkot Depok

http://www.tvone.co.id/index.php/cp/newsdetail/1846, 20 Agustus 2008

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kendaraan alat berat Pemkot Depok, yang merupakan bantuan dari Propinsi Jawa Barat, tahun anggaran 2003-2004. Pemeriksaan tersebut dilakukan di halaman Balaikota Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (20/8).

“Ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya, pertama pada tahun 2006, kedua tahun 2007 dan ketiga saat ini,” kata Kepala Seksi Bagian Perlengkapan, Sekretaris Kota Depok, Satidi, di sela-sela pemeriksaan.

Kendaraan yang diperiksa adalah empat “dump truck” dengan nomor polisi B 9127 UQ, B 9128 UQ, B 9155 UQ, dan B 9129 UQ, satu mobil tangga (B 9156 UQ), dua mobil ambulance (B 1268 UQ dan B 7019 UQ), dan tiga mobil pemadam kebakaran (B 9120 UQ, B 9121 UQ, dan B 9158 UQ).

Pemeriksaan tersebut, kata dia, setelah pihak KPK menyurati untuk meminta disiapkannya alat berat dari bantuan propinsi Jawa Barat untuk diperiksa kelengkapannya, baik itu surat-surat seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemlik Kendaraan Bermotor (BPKB), maupun kondisi fisik mobil tersebut.

Satidi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, yang melibatkan 10 orang KPK untuk memeriksa tersebut. “Mereka juga memeriksa nomor mesin dan kondisi mobil,” katanya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/8) melakukan penggeladahan terhadap rumah dan showroom mobil, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Yusuf Setiawan alias Oliang, untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Propinsi Jawa Barat.

Tim penyidik KPK yang berjumlah sembilan orang, mendatangi rumah Yusuf Setiawan Sejak Pukul 15.00 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 21.00 WIB.

Selain rumah Yusuf Setiawan, showroom mobil Setiajaya Mobilindo miliknya, yang terletak di di Jalan Margonoda Nomor 348, juga tidak luput dari penggeladahan tim penyidik KPK.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan.

“Itu pengembangan penyidikan kasus pengadaan alat berat di Jawa Barat dengan tersangka DS,” ujar Johan. Johan melanjutkan, penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004.

Penggeledehan di rumah Ketua Kadin Depok, KPK masih verifikasi temuan

Monitor Depok, 13 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih melakukan verifikasi atas sejumlah temuan saat menggeledah rumah dan showroom mobil, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Yusuf Setiawan alias Oliang.

“Kira-kira butuh waktu lima hari untuk melakukan verifikasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Namun, Johan tidak bisa menjelaskan apa saja yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, karena itu merupakan kewenangan tim penyidik.

Menurut dia, penggeledahan di rumah dan ruang pamer mobil pengusaha Depok tersebut sebagai tindak lanjut atas pengembangan penyelidikan sebelumnya. Penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), DS.

“Itu pengembangan penyidikan kasus pengadaan alat berat di Jabar dengan tersangka DS,” katanya seperti ditulis Antara.

Pihaknya ingin mendapatkan bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan pengusaha Depok tersebut dengan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Provinsi Jabar.

Penggeledahan rumah dan showroom milik Yusuf Setiawan, lanjutnya, terkait hubungannya sebagai pengusaha yang menyediakan pengadaan alat berat tersebut.

Namun, ia belum mengetahui berupa jumlah kerugian negara yang dialami akibat kasus tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk menggeledah tempat lain seperti kantor milik ketua Kadin Depok tersebut. “Belum ada rencana untuk menggeledah tempat lainnya,” katanya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK, Jumat (8/8) sore hingga malam melakukan penggeledahan terhadap rumah dan showroom Yusuf Setiawan, untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Provinsi Jabar.

Tim penyidik KPK yang berjumlah sembilan orang, dengan mengendarai dua mobil Toyota Kijang B 2037 BQ dan B 2419 LQ, mulai mendatangi rumah Yusuf Setiawan sejak pukul 15.00 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 21.00 WIB.

Selain rumah Yusuf Setiawan yang terletak di Jalan Kenanga RT03/08 nomor 7, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, showroom mobil milik Setiajaya Mobilindo, yang terletak di di Jalan Margonoda Nomor 348, juga tidak luput dari penggeladahan tim penyidik KPK.

KPK Verifikasi Temuan di Rumah Pengusaha Depok

Kompas, Selasa, 12 Agustus 2008

DEPOK, SELASA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih melakukan verifikasi atas sejumlah temuan saat menggeledah rumah dan showroom (ruang pamer) mobil, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Yusuf Setiawan alias Oliang.

“Kira-kira butuh waktu lima hari untuk melakukan verifikasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (12/8).

Namun, Johan tidak bersedia menjelaskan apa saja yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, karena itu merupakan kewenangan tim penyidik. Menurut dia, penggeledahan di rumah dan ruang pamer mobil pengusaha Depok tersebut sebagai tindak lanjut atas pengembangan penyelidikan sebelumnya.

Penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dany Setiawan (DS). “Itu pengembangan penyidikan kasus pengadaan alat berat di Jabar dengan tersangka DS,” katanya.

KPK ingin mendapatkan bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan pengusaha Depok tersebut dengan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Provinsi Jabar.

Penggeledahan rumah dan showroom milik Yusuf Setiawan, lanjutnya, terkait hubungannya sebagai pengusaha yang menyediakan pengadaan alat berat tersebut. Namun, ia belum mengetahui berupa jumlah kerugian negara yang dialami akibat kasus tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk menggeledah tempat lain seperti kantor milik ketua Kadin Depok tersebut. “Belum ada rencana untuk menggeledah tempat lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/8) sore hingga malam melakukan penggeledahan terhadap rumah dan showroom Yusuf Setiawan, untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Provinsi Jabar.

Tim penyidik KPK yang berjumlah sembilan orang, dengan mengendarai dua mobil Toyota Kijang B 2037 BQ dan B 2419 LQ, mulai mendatangi rumah Yusuf Setiawan sejak pukul 15.00 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 21.00 WIB.

Selain rumah Yusuf Setiawan yang terletak di Jalan Kenanga RT03/08 nomor 7, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, showroom mobil milik Setiajaya Mobilindo, yang terletak di di Jalan Margonoda Nomor 348, juga tidak luput dari penggeladahan tim penyidik KPK.

Kadin siap advokasi Ketua Kadin Depok

Monitor Depok, 11 Agustus 2008

DEPOK MONDE: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat akan memberikan advokasi kepada Yusuf Setiawan —Ketua Kadin Depok—bila dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2003-2004 masuk jalur hukum.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung Sutisno melalui telepon selulernya mengatakan hal itu kepada Wakil Ketua Kadin Depok bidang UKM, Rony Rudolf Mandalora.

“Saya ditelepon sama Pak Agung hari Jumat silam, sekitar pukul 11 malam. Di hari petugas dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan showroom mobilnya Pak Oliang [Oliang; sapaan akrab Yusuf Setiawan—Red],” kata Rony kepada Monde, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Kadin Depok akan menggelar Musyawarah Luar Biasa Kadin Depok, guna mengantisipasi dimasukkannya Yusuf ke dalam sel oleh KPK.

Dalam kesempatan itu Roni membantah bahwa dirinya mengatakan Kadin Depok akan menggelar musyawarah luar biasa (muslub) untuk membahas kedudukan Yusuf Setiawan sebagai Ketua Kadin Kota Depok periode 2005-2010 terkait dengan tersangkutnya Yusuf Setiawan dalam dugaan kasus korupsi.

“Ngawur itu, yang memberitakan saya mengatakan Kadin Depok akan gelar muslub terkait penggeledahan Oliang oleh KPK. Yang benar, kita akan mengumpulkan pengurus terutama di jajaran wakil ketua untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya internal,” katanya.

Ketika ditanya agenda apa saja yang akan dibicarakan, Roni menjawab segala macam hal terkait program-program organisasi.

Senada juga dikatakan Wakil Ketua Kadin Depok bidang Perbankan, Investasi dan Pajak, M. Fuad. Melalui telepon seluler dia menjelaskan belum ada wacana Kadin Depok akan menggelar muslub. “Saya belum mendengar wacana itu,” katanya.

Dijelaskannya, ada beberapa syarat digelarnya musyawarah luar biasa. Yakni, bila organisasi tidak jalan dan bila ketua meninggal atau mengundurkan diri.

“Kalau terkait Oliang tentunya harus menunggu kejelasan hukumnya terlebih dahulu. Itukan baru sebagai saksi.”

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam kasus ini jangan sampai pengusaha menjadi korban kekuasaan dalam hal kerjasama. “Dalam hal kerjasama, apa yang dilakukan pengusaha-kan apa kata birokrat.”

Terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi, sore kemarin mengatakan bahwa penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Ketua Kadin Depok, Yusuf Setiawan hanya sebatas saksi dan hingga saat ini, statusnya masih tetap saksi.

Namun, Johan enggan mengatakan apa hasil dari penggeledahan dan pemeriksaan Oliang di Depok tempo hari.

“Kalau hasilnya belum bisa diumumkan. Ini demi kepentingan penyelidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, E. Robert Silitonga, mengatakan belum ada perintah pencekalan terhadap Yusuf Setiawan untuk bepergian ke luar negeri.

“Keputusan pencekalan itu atas instruksi dari Direktoral Jendral Imigrasi, dan sifatnya nasional. Hingga hari ini, kami di Depok belum menerima surat pencekalan. Nggak tahu kalau besok,” katanya kemarin.

Yusuf Setiawan diperikas, atas kasus yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Monde sudah berusaha mengkonfirmasi Yusuf untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, namun yang bersangkutan sulit dihubungi.

Kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Jawa Barat TA 2003-2004 terjadi saat Danny Setiawan menjabat Gubernur Jawa Barat. Saat itu, Oliang berperan sebagai kontraktor.

Saat penggeledahan, petugas KPK memeriksa empat mobil mewah milik Oliang di Jalan Kenanga RT 003/08 Kelurahan Depok, Pancoran Mas dan showroom Toyota di Jalan Margonda Raya No 345 digeledah KPK.(wen)

Ketua Kadin Depok Masih Saksi untuk Danny

Sumber: http://www.republika.co.id, Hari/tgl: Senin 11-08-2008

JAKARTA — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Yusuf Setiawan, masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat berat di Provinsi Jawa Barat tahun 2003. Ia menjadi saksi untuk tersangka baru, mantan gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan.

”Dia masih saksi untuk tersangka DS,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, Ahad (10/8).

Johan dimintai komentar terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap showroom (ruang pamer) Setiajaya Mobilindo dan rumah milik Yusuf Setiawan pada Jumat (8/8) siang sampai Sabtu (9/8) dini hari. Dari dua lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang sekurangnya dibawa dalam lima kardus besar, dua tas ransel, tiga tas jinjing, dan dua koper besar.

”Penyidik masih melakukan analisis terhadap barang-barang yang disita,” kata Johan. Namun, ia tak memerinci barang-barang apa saja yang disita.

Dia menjelaskan, penggeledahan terhadap dua tempat milik Yusuf tersebut merupakan langkah KPK dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi di Pemprov Jabar pada 2003. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jabar, Wahyu Kurnia, sebagai tersangka.

Danny dan Wahyu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 52 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah alat berat. Pengadaan tersebut menggunakan APBD Pemprov Jabar tahun anggaran 2003.

Ihwal perlu atau tidaknya menahan Danny dan Wahyu, Johan menegaskan, hal itu tergantung penyidik. ”Kalau penyidik memandang perlu ditahan, ya, ditahan. Tapi, yang jelas sekarang kita sedang mengumpulkan keterangan dan alat bukti,” katanya.

Kendati demikian, KPK sudah melakukan langkah pencekalan terhadap dua tersangka dan satu pejabat lainnya, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Barat, Idjudin Budhiyana. Namun, sampai kemarin, status Idjudin masih sebagai saksi. Saat proses pengadaan alat berat itu, ia menjabat kepala Biro Pengendalian Program Setda Pemprov Jabar.

Khusus untuk pengadaan alat pemadam kebakaran yang menjerat Danny dan Wahyu, dugaan korupsi serupa juga terjadi di 28 pemerintah kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. Sejumlah kepala daerah sudah menjadi pesakitan, antara lain, Wali Kota Makassar, Baso Amirrudin Maula. Pada 6 Maret lalu ia divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mantan gubernur Riau, Saleh Djasit, kini sedang menunggu putusan hakim atas tuntutan empat tahun penjara yang diajukan jaksa. Sementara itu, pasangan kepala daerah Kota Medan, Abdillah dan Ramli, kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. KPK juga sudah menetapkan Oentarto Sindung Mawardi dan rekanan Direktur PT Istana Sarana Raya, Hengky Samuel Daud, sebagai tersangka. Hengky, saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian lantaran keberadaannya yang tidak diketahui.

Kasus damkar bermula dari radiogram Mendagri yang ditandatangani Oentarto dan dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia. Radiogram itu memuat secara spesifik tipe mobil pemadam kebakaran yang hanya disediakan PT Istana Sarana Raya. Ade (-)

Rumah Ketua Kadin Depok Digeledah

Minggu, 10 Agustus 2008 | 05:00 WIB

JAKARTA, MINGGU – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat berat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berlanjut. Setelah menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dan ruang pamer milik Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan. Yusuf adalah salah satu rekanan dalam pengadaan proyek alat-alat berat itu.

Dua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru selesai menggeledah di dua lokasi itu pada Sabtu (9/8) dini hari. Ruang pamer Yusuf yang digeledah terletak di Jalan Margonda Raya. Rumah Yusuf yang terletak di Jalan Kenanga, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, juga ikut digeledah.

Dari penggeledahan ini, KPK menemukan beberapa alat bukti yang mendukung hasil penyidikan KPK terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat berat. Menurut sumber Kompas, alat-alat bukti tersebut berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan proyek itu.

Juru bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi mengenai penggeledahan ini membenarkan upaya penggeledahan tersebut terkait dengan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat berat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004. Johan mengatakan, status Yusuf Setiawan saat ini masih sebagai saksi.

”Kami masih terus mengumpulkan alat-alat bukti,” kata Johan, yang menolak memerinci hasil penggeledahan kemarin malam itu.

Pada 21 Juli 2008 KPK menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat-alat berat.

Khusus untuk pengadaan alat-alat berat, Yusuf Setiawan adalah salah satu rekanan yang menyediakan alat-alat berat, seperti drum truck. (VIN)

Rumah Ketua Kadin Depok Digeledah

Minggu, 10 Agustus 2008 | 05:00 WIB

JAKARTA, MINGGU – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat berat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berlanjut. Setelah menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dan ruang pamer milik Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan. Yusuf adalah salah satu rekanan dalam pengadaan proyek alat-alat berat itu.

Dua tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru selesai menggeledah di dua lokasi itu pada Sabtu (9/8) dini hari. Ruang pamer Yusuf yang digeledah terletak di Jalan Margonda Raya. Rumah Yusuf yang terletak di Jalan Kenanga, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, juga ikut digeledah.

Dari penggeledahan ini, KPK menemukan beberapa alat bukti yang mendukung hasil penyidikan KPK terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat berat. Menurut sumber Kompas, alat-alat bukti tersebut berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan proyek itu.

Juru bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi mengenai penggeledahan ini membenarkan upaya penggeledahan tersebut terkait dengan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat berat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004. Johan mengatakan, status Yusuf Setiawan saat ini masih sebagai saksi.

”Kami masih terus mengumpulkan alat-alat bukti,” kata Johan, yang menolak memerinci hasil penggeledahan kemarin malam itu.

Pada 21 Juli 2008 KPK menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat-alat berat.

Khusus untuk pengadaan alat-alat berat, Yusuf Setiawan adalah salah satu rekanan yang menyediakan alat-alat berat, seperti drum truck. (VIN)

KPK Geledah Rumah Ketua KADIN Depok Selama Enam Jam

Antara News, 9 Agustus 2008

Depok,(ANTARA News) – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat melakukan penggeladahan terhadap rumah dan showroom (ruang pamer) mobil, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok, Yusuf Setiawan alias Oliang, untuk mendapatkan bukti-bukti keterlibatan dugaan korupsi dalam kasus pengadaan alat berat tahun anggaran 2003-2004 di Provinsi Jawa Barat.

Tim penyidik KPK yang berjumlah sembilan orang, dengan mengendarai dua mobil Toyota Kijang B 2037 BQ dan B 2419 LQ, mulai mendatangi rumah Yusuf Setiawan sejak pukul 15.00 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 21.00 WIB.

Selain rumah Yusuf Setiawan yang terletak di Jalan Kenanga RT03/08 nomor 7, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, showroom mobil milik Setiajaya Mobilindo, yang terletak di di Jalan Margonoda Nomor 348, juga tidak luput dari penggeladahan tim penyidik KPK.

Ketua RT 03/08 Frederich Bacas usai mengikuti penggeladahan KPK, mengatakan tim penyidik meminta dirinya untuk menyaksikan penggeladahan tersebut. “Saya disuruh datang untuk menyaksikan penggeladahan saja, mengenai kasus apa saya tidak tahu,” jelasnya.

Frederich juga mengatakan di dalam rumah tersebut turut menyaksikan penggeladahan adalah istri Yusuf Setiawan, sedangkan mengenai keberadaan Yusuf Setiawan, Frederich tidak mengetahui. “Mungkin dia sudah pergi kali,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan.

“Itu pengembangan penyidikan kasus pengadaan alat berat di Jawa Barat dengan tersangka DS,” ujar Johan.

Johan melanjutkan, penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan alat berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004.

Penggeladahan rumah dan showroon, Yusuf Setiawan lanjut Johan terkait hubungannya sebagai pengusaha yang menyediakan pengadaan alat berat tersebut. Namun Johan belum mengetahui berupa jumlah kerugian negara yang dialami akibat kasus tersebut.(*)

UMKM Depok putar Rp2,2 triliun

Monitor Depok, 7 Agustus 2008

DEPOK, MONDE: Pemerintah Kota Depok mencatat sebanyak 120.000 unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap sedikitnya 360.000 tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 30% terhadap total uang yang berputar di daerah ini.

Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Depok Ahmad Soleh mengatakan sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp2,2 triliun atau 30% dari total uang yang berputar di daerah ini sebanyak Rp6,6 triliun per tahun.

Menurut dia, rata-rata satu UMKM berkontribusi Rp10 juta per tahun. “Jumlah UMKM mencapai 120.000 unit dengan total uang yang diputarkan Rp2,2 triliun,” katanya saat menghadiri pelantikan pengurus Klinik Konsultasi Kredit (K3), kemarin.

Kendati memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun dia mengakui usaha kecil ini menghadapi sejumlah kendala serius terutama akses permodalan yang terbatas, manajemen dan akses pasar.

Oleh sebab itu, Pemkot menyiapkan sejumlah program strategis a.l pengembangan kualitas sumber daya manusia, teknologi tepat guna, bantuan permodalan dan penguatan kelembagaan.

Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan menegaskan potensi usaha kecil untuk menggerakkan ekonomi di daerah ini sangat besar, namun mereka harus dibimbing agar bisa memperoleh pinjaman modal dari perbankan.

Dia menilai pelaku usaha mikro masih kesulitan mendapatkan modal kendati saat ini pemerintah telah memberikan perhatian dengan menyiapkan berbagai program penguatan permodalan. “Kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang bisa sampai ke bank.”

UMKM bankable

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat melantik pengurus K3 Kota Depok. Lembaga ini dibentuk sebagai tindaklanjut dari ditekennya nota kesepahaman antara Kadin dengan KBI Jabar.

Dua Wakil Ketua Kadin Depok yakni M. Ronny dan Muhammad Fuad duduk sebagai ketua dan sekretaris. ”Kami akan mendampingi usaha kecil yang belum bankable hingga menjadi bankable,” kata Ronny seusai dilantik.

Survey tahun 2007 yang dilakukan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan di Indonesia, terdapat 49,8 juta unit usaha mikro dan kecil dimana 49,9% diantaranya unbankable.

Ronny menjelaskan pihaknya akan memacu peningkatan komunikasi yang efektif antara K3 dengan pengusaha mikro. “Sebab, bila komunikasi ini berjalan dengan baik, UMKM di Depok bakal mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.”

Saat ini tercatat sudah delapan daerah di Jawa Barat yang memiliki K3 a.l Cirebon, Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bandung.

Sebanyak lima bank yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, Jabar dan Bukopin ikut menandatangani MoU guna mendukung kegiatan K3 berupa pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) hasil binaan lembaga itu.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengajukan aplikasi kredit perbankan di Depok cukup tinggi sehingga K3 berperan penting dalam membantu perbankan menyalurkan uangnya kepada nasabah.

Hingga saat ini, belum ada data resmi mengenai realisasi kredit perbankan di Kota Depok. Namun, BI Jabar mencatat total penyaluran kredit usaha kecil di provinsi itu selama empat bulan pertama tahun ini mencapai Rp57,07 triliun.

BI menilai potensi UMKM Jawa Barat sangat besar dan sudah diakui oleh kalangan perbankan. Jabar merupakan salah satu provinsi yang menjadi percontohan di sektor UMKM.(aji/m-11)

Universitas Gunadarma bekerjasama dengan Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok

http://www.gunadarma.ac.id/id/, 7 Agustus 2008

Universitas Gunadarma dalam pengabdian kepada masyarakat, kembali mengadakan kerjasama dengan Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok dalam rangka “Pelantikan Pengurus Klinik Konsultasi Kredit (K3) Kota Depok“ dan Pelatihan Pendamping dengan tema “Pembinaaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Pelatihan dan Akses Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi” pada hari Rabu-Kamis, 6-7 Agustus 2008 bertempat di Auditorium Gedung 4 Lantai 6 Kampus Depok Universitas Gunadarma. Kegiatan ini selain di dukung oleh Universitas Gunadarma, juga didukung oleh IWAPI Kota Depok, Kamar Dagang dan Industri Kota Depok, Kantor Bank Indonesia Bandung dan Pemda Kota Depok.

Kegiatan ini didasari oleh Akses Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) terhadap pembiayaan perbankan minim, potensi jumlah pendamping UMKM (PUMKM) cukup besar, namun manfaatnya belum maksimal, sehingga belum mampu memfasilitasi kebutuhan UMKM dan perbankan, perbankan memiliki informasi dan sumber daya yang terbatas dalam rangka pelayanan UMKM serta dibutuhkannya lembaga dalam pengembangan kualitas pendamping UMKM guna meningkatkan akses UMKM kepada perbankan.

Acara seminar dimulai pada pukul 09:00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan ketua pelaksana Ibu Hj Asri Mulyanita, SE., MM. Kemudian pembacaan SK Pelantikan oleh Bapak Ir. Dahlan Muhammad serta pelantikan pengurus Klinik Konsultasi Kredit kota Depok oleh ketua Kadin Jawa Barat. Setelah acara pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yaitu dari Ketua baru Klinik Konsultasi Kredit Kota Depok Bapak Muhammad Ronny R. M., sambutan dari Kepala Bank Indonesia Bandung Bapak Hermawan B Sasongko, sambutan Ketua Kadin Depok Bapak Yusuf Setiawan, sambutan Ketua Umum Kadin Propinsi Jawa Barat Bapak Drs. H. Iwan Darmawan Hanafi, MM., MH. dan sambutan dari Walikota Depok yang di wakili oleh Kepala Kantor Koperasi & UKM Pemkot Depok, Drs. Akhmad Sholel, MM. Terakhir sambutan dari Rektor Universitas Gunadarma yang diwakili oleh Pembantu Rektor IV Universitas Gunadarma Bapak Prof. Didin Mukodim.

Setelah sambutan selesai dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Kerjasama antara Usaha Unggulan Klinik Konsultasi Kredit dengan pihak perbankan yaitu Bank Mandiri, Bank Bukopin Jawa Barat, BNI, BRI, Kadin Kota Depok dan Universitas Gunadarma.

Dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Permodelan, Ibu Niniek Agustini, MBA. dan pemberian kenang-kenangan dari klinik konsultasi kredit oleh Hj. Asri Mulyanita, SE., MM. dilanjutkan dengan sosialisasi portal akses pendanaan online dari Universitas Gunadarma oleh Bapak Aris Muslim, SKom., MMSI dan Bapak Dr. Aris Budi Setiawan dan orasi UKM oleh Bapak Reza M Syarief yang merupakan pemecah rekor MURI presentasi selama 24 jam non stop dan pemberian kenang-kenangan oleh Prof. Didin Mukodim. Kegiatan ini di tutup dengan doa penutup oleh Bapak H. Sofian.

Setelah acara seminar, kegiatan ini delanjutkan dengan pelatihan bagi peserta pendamping UMKM dari Bank Indonesia Bandung.

Juli 2008

Kepemimpinan Winwin di KONI berakhir, 4 Tokoh Depok siap gantikan

Monitor Depok, 25 Juli 2008

BEJI, MONDE: Yang patut menjadi catatan, keempat nama tersebut berasal dari pihak swasta. Nama-nama ini muncul lantaran aturan yang tercantum dalam UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang menyebutkan pejabat publik tidak diperbolehkan menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menurut salah seorang pengurus KONI Depok yang enggan disebutkan namanya, pemilihan ketua baru KONI Depok akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2008, “Menurut informasi yang saya dapatkan, sekitar akhir Oktober, mengenai tanggal pastinya saya belum tahu.”

Sejumlah nama yang santer disebut-sebut bakalan maju dalam pencalonan ketua baru KONI Depok periode 2008-2012 diantaranya Syafei Asnaf atau Abung (Ketua KNPI Depok), Yusuf Setiawan (Ketua Kadin Depok), Valentino Jonathans (Ketua FORKI Depok) dan Roni Aidil (Ketua HIPMI Depok.

Saat dihubungi Monde via telepon, Valentino Jonathans mengaku kaget saat mengetahui adanya dukungan terhadap dirinya, “Saya kaget sekaligus tersanjung, tapi saya sadar diri karena saya menilai masih banyak sosok atau tokoh Depok yang lebih pantas untuk menduduki posisi ketua KONI,” ucap Valentino merendah.

Pandangan lain disampaikan Roni Aidil, “Apabila arus bawah memberikan dukungan kepada saya, sebagai seorang muslim tentunya wajib saya terima, karena itu kan [jabatan] bagian dari amanah, apalagi saya memiliki ikatan emosi cukup kuat dengan jajaran pengurus KONI.”

Bangga

Menyikapi hal tersebut, tokoh pemuda Depok Pradi Supriatna menyatakan kebanggaannya saat mengetahui banyak pihak yang ingin memajukan olahraga di kota ini dengan mencalonkan diri sebagai ketua KONI Depok.

Secara pribadi dia menaruh harapan besar, KONI Depok ke depan bakal diketuai oleh orang yang benar-benar paham tentang olahraga, dan mampu bekerja secara profesional serta memiliki semangat membangun olahraga.

“Jangan asal nyari ketua, karena KONI merupakan induk organisasi olahraga yang mengayomi semua cabang. Sosoknya harus yang memahami semua cabang olahraga dan mampu berkerja profesional,” ucap Pradi.

Saat diminta penilaiannya terhadap tiga nama yang ‘dirumorkan’ bakal mencalonkan diri sebagai ketua KONI yang baru, Pradi tanpa ragu menyebut nama Syafei Asnap sebagai kandidat kuat pengganti Winwin Winantika [ketua KONI Depok saat ini].

“Dalam pandangan saya, sosok yang paling layak menggantikan Ibu Winwin adalah Bang Abung. Kiprah beliau dalam membangun semangat berolahraga di kota ini cukup bagus,” ucap tokoh Pemuda Depok, Pradi Supriatna.

Selain Abung, Pradi pun menyebut nama Yusuf Setiawan, “Meski Bang Yusuf seorang pengusaha tidak ada salahnya beliau dimajukan, karena yang saya tahu beliau itu pecinta berbagai cabang olahraga dan saya yakin sekali apabila diberi kepercayaan, beliau akan mampu membesarkan KONI Depok.”

Terkait UU No 3/2005, Pradi menyatakan sangat setuju tidak diperbolehkannya pejabat publik menjadi pengurus KONI. “Pejabat di birokrasi tidak akan bisa fokus mengurusi olahraga karena kesibukannya di pemerintahan. Mereka dikhawatirkan akan kesulitan mengembangkan olahraga lantaran bertugas ganda di kepengurusan KONI…”(amr)

Dianggap tidak pro pengusaha lokal, Sikap Pemkot bikin gerah

Monitor Depok, 18 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Sejumlah pimpinan asosiasi di bawah payung Kadin Kota Depok mengungkapkan kegerahan mereka atas sikap Pemkot yang dinilai tidak berpihak kepada pengusaha lokal, meski mereka mengakui adanya sejumlah kelemahan internal.

Menurut mereka, mau bertemu Walikota saja susah. Belum lagi mekanisme lelang proyek yang berbeda di tiap instansi, kriteria yang multi-tafsir dan berkesan tumpang tindih.

“Pertanyaannya, apakah pengusaha Depok masih diberi kesempatan untuk ikut membangun kota ini sekarang dan di masa depan?” kata Wakil Ketua Kadin Depok Muhammad Dahlan, yang memimpin pertemuan itu.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Depok Yusuf Setiawan. Mereka berbicara di depan sejumlah pimpinan asosiasi pengusaha Depok, di sini, kemarin.

Peserta diskusi yang melibatkan sedikitnya 12 asosiasi pengusaha lokal ini mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-pengusaha lokal. Mereka antara lain mendesak Pemkot agar memrioritaskan tender proyek APBD bagi pengusaha lokal.

Asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut a.l. Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo), Gabungan Kontraktor Air Indonesia (Gakaindo), Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas), Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas), Asosiasi Kontraktor Indonesia (Aksindo), Asosiasi Perusahaan Kontraktor Indonesia (Aspekindo), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeknas) dan Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (Askumindo).

Selain itu hadir juga anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya, pengusaha Valentino Jonathans, serta sejumlah pelaku usaha daerah.

Terkait keluhan para pengusaha lokal, Monde menghubungi Plh Humas Pemkot Depok, Muhamad Fahmi. Namun dia mengatakan tak bisa memberikan komentar, karena dinilainya sebagai masalah teknis. Dia hanya berjanji, “Nanti saya telepon lagi.”

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat. Ketika dihubungi, ponselnya tidak aktif.

Merugikan kontraktor

Pertemuan berlangsung cukup seru, terutama saat sejumlah asosiasi mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan kontraktor lokal.

Ketua Gakindo Depok Martin Badri menyampaikan harapan agar Pemkot menetapkan metode tender secara tetap, menghapus biaya fiskal, dan untuk tender grade 2 dan 4 harus memiliki Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SUJK) yang diterbitkan di Depok.

“Jadi, untuk proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp500 juta Pemkot Depok harus melakukan lelang khusus bagi perusahaan yang mengantungi SUJK Depok, dan tidak terbuka untuk perusahaan luar Depok.”

Menurut Ketua Gakindo Jawa Barat Yosua Laksana, dasar hukum kebijakan pungutan fiskal itu lemah, namun memberatkan pelaku usaha.

“Kebijakan pungutan fiskal itu berlaku di proyek nasional, bukan daerah. Pemkot Depok seharusnya bisa menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha lokal. Namun asosiasi juga harus solid, karena tender mestinya ditentukan oleh pengusaha.”

Terkait dengan itu, Edi Sitorus, Ketua Aspekindo, mengingatkan pentingnya asosiasi-asosiasi untuk bersatu membuat aksi positif guna menuntut pemerintah daerah agar memperhatikan nasib pengusaha lokal.

“Bukan karena kita takut bersaing, tapi kebijakan Pemkot-lah yang menyebabkan pengusaha tersingkir.”

Dia mendukung desakan sejumlah asosiasi agar pemerintah membuat kebijakan agar proyek di bawah Rp500 juta diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal. “Kebijakan yang sama kan juga dilakukan di daerah lain.”

Rapuh

Begitupun, dia juga menilai adanya kerapuhan di tubuh Kadin dalam mendekati Pemkot. “Kenapa Kadin sulit menemui Walikota atau Dinas? Itu karena kita rapuh! Jangan salahkan pemerintah, kita ini lemah!”

Otokritik juga disampaikan oleh M. Sagala, Ketua Akumindo Depok. Dia melihat pengusaha di Depok tidak solid.

Menurut dia, pengusaha Depok komit untuk bersatu, tapi faktanya jalan sendiri-sendiri. “Pengusaha Bogor bisa bersatu, kenapa kita tidak bisa? Kalau Pemkot tidak menghargai asosiasi, itu karena kita sendiri!”

“Asosiasi harus konsisten dengan sikapnya. Kalau tidak setuju dengan fiskal, ayo ditolak, tapi jangan jalan sendiri-sendiri,” Agustian mendukung.

Selain belum terciptanya kekompakan, mereka juga mengakui adanya sejumlah kelemahan para pengusaha lokal, utamanya dalam kelengkapan dokumen administrasi, sumber daya manusia dan modal kerja.

Menanggapi berbagai masukan dan kritik dari para anggotanya, Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan menegaskan sikapnya untuk sebisa mungkin memperjuangkan agar pelaku usaha lokal lebih diprioritaskan dalam tender proyek APBD.

Di sisi lain, dia menyentil sikap eksekutif dan legislatif yang dinilainya tidak memberikan cukup perhatian terhadap persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Oleh sebab itu Kadin mengajak asosiasi untuk tetap kompak. “Kalau merasa dirugikan akibat kehilangan kesempatan berusaha, kita sama-sama ajukan protes kepada Pemkot. Jika perlu ya kita tempuh jalur hukum,” kata Yusuf.(aji/ina)

Mei 2008

Kadin sesalkan pemadaman listrik

Monitor Depok, 29 Mei 2008

MONDE, DEPOK: Pelaku usaha Kota Depok menyesalkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga sebagian besar pebisnis di kota ini mengalami kerugian secara signifikan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok Yusuf Setiawan mengatakan hingga kemarin organisasi tempat pelaku usaha berkumpul itu belum menerima surat edaran dari PLN terkait adanya pemadaman di wilayah Jawa dan Bali.

Padahal, pemadaman tersebut berdampak buruk terhadap aktivitas bisnis di Kota Depok.

“Sebelumnya tidak ada pemberitahuan, kami baru tahu dari koran. Tidak ada surat edaran dari PLN Kota Depok,” katanya kemarin.

Dia menjelaskan sebagian besar pelaku usaha yang selama ini mengandalkan pasokan listrik mengeluh karena mereka harus menanggung kerugian yang tidak sedikit akibat terhentinya aktivitas bisnis.

Menurut dia, kebijakan pemadaman yang ditempuh PLN jangan sampai mengganggu sekor rill, tidak pada saat jam kantor dan bukan pada daerah bisnis dan perkantoran. “Apakah itu sudah diperhitungkan oleh PLN,” katanya.

Yusuf mengakui sejak PLN menerapkan kebijakan pemadaman, banyak pelaku usaha menyampaikan keluhannya kepada Kadin.

”Wilayah yang paling parah seperti kawasan perkantoran dan pusat bisnis,” katanya.

Dia mengharapkan pemadaman kali ini merupakan yang terakhir kalinya, sebab kawasan Jawa dan Bali terlalu sering terkena pemadaman sehingga pelaku usaha resah karena menanggung kerugian yang tidak sedikit.

Di tempat terpisah, Hesti Kumaladewi, Marketing Manager Hotel Bumi Wiyata mengatakan hotelnya hingga saat ini belum terkena kendati PLN sudah memberlakukan kebijakan pemadaman di Jawa dan Bali sejak kemarin.

Dia meminta PLN mempertimbangkan kembali kebijakan pemadaman tersebut karena akan memukul bisnis perhotelan di Depok.

“Kalau terkena pemadaman, seperti pengalaman sebelumnya, kerugiannya cukup tinggi,” katanya.

Menurut dia, biaya energi alternatif yang disiapkan hotel menelan biaya yang sangat mahal.

Pihaknya harus mengeluarkan uang hingga Rp3,5 juta untuk menghidupkan listrik dengan genset selama tiga jam.

Seperti diketahui, sistem listrik di Jawa Bali mengalami defisit hingga 900 MW dalam dua hari terakhir sehingga PLN mengambil kebijakan pemadaman listrik di sejumlah daerah.

Penyebabnya karena beberapa pembangkit PLN di Jawa Bali sudah kehabisan bahan bakar, terutama pembangkit tenaga diesel yang menggunakan BBM.

Namun PLN sudah berjanji kondisi ini bisa tertangani dalam waktu dekat.

Humas PLN Disjaya Embut Subiyanto mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan ada sejumlah pemadaman.

“Namun pemadaman itu lebih disebabkan karena adanya pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi,” katanya.

Yusuf menjelaskan kerugian yang ditanggung para pelaku usaha bukan hanya produksi dan penjualan yang menurun, juga kerusakan alat-alat akibat pemadaman tanpa pemberitahuan tersebut.

Menurut dia, kerusakan tersebut bisa diantisipasi jika PLN sebelumnya telah melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemadaman kepada seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia.(aji/m-10)

KUR ditambah Rp1 triliun;  ‘Kurang sosialisasi’

Monitor Depok, 26 Mei 2008

DEPOK, MONDE: Ini kabar gembira bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UKM) di Kota Depok atau Indonesia umumnya di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,7%.

Pemerintah menganggarkan dana Rp1 triliun untuk tambahan subsidi bagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit sebagai salah satu kompensasi kenaikan BBM per 24 Mei 2008.

Demikian siaran pers dari Departemen Keuangan, seperti tercantum di situs Depkeu, kemarin. Anggaran subsidi itu berlaku mulai bulan Juni sampai Desember 2008. Program subsidi bunga ini merupakan bagian dari Program Ketahanan Pangan.

Mantan Ketua Kadin Kota Depok Yahman Setiawan mengatakan program KUR di Depok dapat membantu pelaku usaha mikro. “Masyarakat Depok belum terbiasa untuk minjam ke bank,” katanya kemarin.

Menurut dia, program KUR ini kurang tersosialisasi, apalagi pemerintah tidak pernah mengajak pelaku usaha untuk membicarakannya.

“Sosialisasi diperlukan, apalagi saat ini usaha mikro semakin terjepit,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Kadin Kota Depok Yusuf Setiawan saat pertemuan dengan para pelaku usaha meminta pengusaha di Kota ini agar memanfaatkan program KUR yang diluncurkan pemerintah untuk memperkuat modal usaha.

KUR diluncurkan dengan enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program penjaminan UMKM. Enam bank tersebut adalah BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp500 juta dengan bunga maksimal 16% per tahun (efektif). Program penjaminan melibatkan Perum SPU dan PT Askrindo dengan komposisi penjaminan 70% penjamin dan 30% risiko perbankan.

Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5% akan ditanggung pemerintah. Hingga 16 Januari 2008 BNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp20,300 miliar dengan total debitur 149 orang dan rata-rata kredit Rp136,20 juta.

Pada periode yang sama BRI telah menyalurkan Rp301,128 miliar dengan total debitur 2.240 orang dan rata-rata kredit Rp134,43 juta.

Sementara itu Bank Mandiri telah menyalurkan Rp499,500 miliar dengan total debitur 11.162 orang dan Rp44,75 juta.

BTN sendiri telah menyalurkan Rp2,000 miliar dengan total debitur 29 orang dan Rp70 juta. Sedangkan Bukopin menyalurkan Rp21,795 miliar dengan total debitur sebanyak 51 orang dan rata-rata kredit Rp175,90 juta.

Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan kredit Rp6,751 miliar dengan total debitur 34 orang dan rata-rata kredit Rp175,90 juta.(aji)

Terkesan dianaktirikan, Pengusaha Depok sindir Pemkot

Monitor Depok, 15 Mei 2008

MARGONDA RAYA, MONDE: Sejumlah pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Depok menggelar pertemuan di Gedung Toyota Setiajaya Jl Margonda, Selasa (13/5) malam.

Hadir dalam pertemuan itu a.l Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan, Mantan Ketua Kadin Yahman Setiawan, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Babai Suhaimi, sejumlah pengurus dan anggota Kadin lainnya. Pertemuan yang diakhiri dengan acara makan malam bersama tersebut menyiratkan adanya ketikdakharmonisan hubungan para pelaku usaha di kota ini dengan Pemerintah Kota Depok.

Acara dimulai dengan sambutan Ketua Kadin Kota Depok Yusuf Setiawan. Dia mengatakan sering melihat di televisi bagaimana Ketua Kadin berjalan beriringan bersama Presiden atau Wakil Presiden di berbagai kegiatan.

“Kalau di televisi, saya melihat Ketua Kadin berjalan beriringan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Wapres Jusuf Kala (JK), namun pemandangan seperti itu tidak terjadi di daerah Depok,” katanya.

Usai pembukaan, acara

dilanjutkan dengan dialog. Sejumlah anggota Kadin memberikan pandangannya mengenai dunia usaha di Kota Depok, bahkan ada yang menyindir kebijakan Pemkot Depok tidak pro pengusaha lokal.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Babai Suhaimi mengatakan Pemkot, DPRD dan Kadin merupakan mitra strategis yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun kota ini.

Dia meminta Kadin memberikan masukan kepada Pemkot Depok dan DPRD.

Babai mempertanyakan apa yang telah dilakukan pelaku usaha daerah ini terhadap tender proyek yang senilai total Rp12 miliar yang selalu dimenangkan oleh pengusaha luar daerah.

Namun mantan Ketua Kadin Yahman Setyawan ketika dimintai tanggapanya mengenai minimnya pengusaha lokal memenangkan tender proyek yang dibiayai APBD justru balik menanyakan kesiapan pelaku usaha daerah ini.

“Apakah memang pengusaha Depok itu sudah mampu menangani tender yang nilainya sampai miliaran rupiah?” tutur Yahman balik bertanya.

Ketika dikonfirmasi mengenai ketidakharmonisan hubungan Kadin Depok dengan Pemkot Depok, Yusuf membantah.

Soal dianaktirikannya pengusaha lokal dalam tender proyek yang dibiayai APBD, dia menjelaskan yang mengetahuinya adalah hati nurani masing-masing pihakl, baik pengusaha maupun penyelenggara tender.(ina)

Februari 2008

Yusuf akan bina atlet bulutangkis

Monitor Depok, 6 Februari 2008

BEJI TIMUR, MONDE: Gelaran turnamen bulutangkis Depok Open 2008 yang bakal dilangsungkan mulai 9 hingga 16 Februari di GOR UI dan GOR SIMA Beji, direspons positif oleh pengusaha asal Depok, Yusuf Setiawan.

Menurut dia, turnamen yang digagas rekannya, Pradi Supriatna, merupakan perwujudan dari komitmen warga Depok yang peduli terhadap wilayahnya.

Hal itu dikatakan Yusuf seusai mengikuti pertandingan persahabatan bersama Yanton (Direktur Permata Depok Regency), Pradi Supriatna (Tokoh Pemuda Depok), dan sejumlah rekannya di GOR Gloria, Beji Timur, Senin malam.

“Adanya event seperti ini diharapkan semakin menggairahkan pembinaan di kelompok komunitas bulutangkis yang tersebar di enam wilayah kecamatan di Kota Depok,” kata Ketua Kadinda Depok ini.

Bos PT Setiajaya ini, mengaku telah mengandrungi olahraga bulutangkis sejak tahun 1973, dengan menggunakan tempat latihan di Balai Rakyat Jl Bangau Raya, Depok Jaya.

“Dari dulu, Depok ini gudangnya pebulutangkis handal. Saya pun pernah menjuarai event bergengsi di Depok,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebagai wujud kecintaannya terhadap olahraga ini, Yusuf berencana akan membina secara intens atlet-atlet bulutangkis dari berbagai klub yang terdapat di Kota Depok.

“Tentunya saya akan mengajak Pradi untuk bersama-sama melakukan pembinaan, karena dia memiliki semangat yang besar dalam memajukan olahraga bulutangkis di Kota Depok,” ujar Yusuf.

Secara kebetulan, sambung Yusuf, Kota Depok memiliki banyak pelatih bulutangkis, “Keberadaan mereka akan memudahkan kami dalam melakukan pembinaannya.”

November 2007

Tender pengadaan mobil Damkar, Panitia dinilai tak punya pengalaman

Monitor Depok, 13  November 2007

MARGONDA, MONDE: Panitia lelang tender pengadaan kendaraan operasional Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok senilai Rp843.580.000 dinilai tidak memiliki pengalaman dan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Akibatnya pengadaan tender yang menggunakan dana APBD ini banyak menuai persoalan karena diduga ada intervensi dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003.

“Panitia tidak mampu menyelenggarakan kegiatan itu dan tidak memiliki pengalaman. Kalau mereka mampu, seharusnya disediakan waktu khusus test used untuk fire pump (pompa),” kata Wakil Ketua Kadin Depok Bidang Jasa Konstruksi, Dahlan Muhamad, kemarin.

Oleh karena itu, lanjutnya, tender tersebut arus diulang untuk dilakukan test used bagi semua peserta yang mengajukan dokumen penawaran.

Menurut Dahlan, seharusnya pelaksanaan tender tersebut tidak menjadi masalah jika panitia yang ditunjuk berpengalaman dan memahami aturan tender dengan klasifikasi khusus tersebut.

Sementara Ketua Kadin Depok, Yusuf Setiawan, menegaskan jika dalam pelaksanaan tender ada yang melanggar Keppres 80/2003, sudah seharusnya dilakukan tindakan yang tegas.

“Sebaiknya aturan yang dibuat dalam pelaksanaan tender tidak merugikan ataupun menguntungkan salah satu pengusaha. Apalagi kalau sampai menguntungkan salah satu pengusaha, hal ini jelas tidak dibenarkan,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, jika saat aanwijzing tidak ada persyaratan tersebut, namun di pembukaan dokumen penawaran ada persyaratan tambahan hal ini jelas melanggar.

“Kami berharap jangan sampai persyaratan yang dibuat panitia itu malah menyulitkan pengusaha.”

Terima sanggahan

Dihubungi terpisah, sekretaris panitia tender pengadaan mobil Damkar, Farid, saat dihubungi via ponsel menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat sanggahan dari sejumlah peserta tender.

“Surat sanggahan sudah ada yang kami terima dan akan segera kami jawab,” ujarnya.

Ditanya soal test used, menurut Farid, hal itu akan dilaksanakan setelah ada evaluasi.

“Test used dilakukan setelah evaluasi pemenang. Jadi nanti yang menang tender baru melakukan test used pada pompa airnya. Sedangkan saat tender baru sebatas berbicara mengenai administrasi saja, untuk teknisnya langsung ke Pak Lili saja (ketua panitia-red),” kata Farid.(row)

Oktober 2007

Kadin Depok santuni 2.000 yatim piatu

Monitor Depok, 30 Oktober 2007

BUMI WIYATA, MONDE : Sedikitnya 2.000 warga kurang mampu serta anak yatim piatu dari Kecamatan Pancoran Mas mendapat santunan dari Kadin Kota Depok.

Santuan diberikan dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri bertempat di Hotel Bumi Wiyata.

Hadir dalam acara itu Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra, Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan, Kapolres Depok Kombes Imam Pramukarno dan Dandim Depok Raflan.

Dalam sambutannya Ketua Kadin Depok Yusuf Setiawan mengatakan, sumbangan tersebut sebagai bentuk kepedulian pengusaha Depok kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu. “Dengan sumbangan ini kami berharap, mereka dapat ikut berbahagia menyambut datangnya Hari Lebaran,” ujarnya.r

Pengurus PWD santuni 613 warga Sawangan

Monitor Depok, 8 Oktober 2007

sebanyak 613 yatim/piatu dan duafa yang bermukim di Kecamatan Sawangan menerima bingkisan Lebaran dari keluarga besar Rudiyanto, pimpinan PO Pusaka yang juga Ketua Harian Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) di kediamannya, kemarin sore.

Rudiyanto didampingi isteri serta putra-putrinya tampak sumringah sekaligus terharu menyaksikan banyaknya undangan yang hadir. Hal sama juga dirasakan oleh pengurus Persaudaraan Warga Depok (PWD) antara lain Valentino Jonathans, Saleh Martapermana, Yahman Setiawan, Yusuf Setiawan, Yasin Bia, Rudi Setiawan.

Hadir pula Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin, anggota DPRD Ahmad Dahlan, Otto Leander, Camat Sawangan Usman Haliyana, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat. “Kegiatan ini sekaligus menyosialisasikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang baru kami bentuk yaitu PWD,” kata Rudi.

Sebelumnya, Yahman Setiawan (Ketua Hiswana Migas) yang juga pengurus PWD menggelar kegiatan sosial serupa di GOR miliknya di Sukmajaya. “Insya Allah pada Kamis (11/10), PWD juga akan ngadain acara seperti ini di Hotel Bumi Wiyata, diperkirakan akan dihadiri sekitar 2000 undangan,” kata Dewan Pakar PWD, Saleh Martapermana.

Usai memberikan bingkisan dan uang kadeudeuh kepada para yatim/piatu dan kaum duafa, acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama, “Alhamdulillah saban tahun kami diberikan kemampuan untuk menyantuni saudara-saudara kami. Pada tahun ini kami menggelarnya bareng dengan pengurus PWD,” ucap Rudiyanto.(adv)

Maret 2007

PDP Depok incar tiga pengusaha kakap

Monitor Depok, 9 Maret 2007

MARGONDA, MONDE: Tiga pengusaha kakap di Kota Depok, H Yahman Setiawan, Yusuf Setiawan dan Rudiyanto diincar Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kota Depok untuk bergabung dalam kepengurusan parpol itu.

Menurut informasi yang didapat Monde, seorang elit dari PDP telah meminta kesediaan ketiga pengusaha itu agar bergabung dalam PDP.

Disebut-sebut, ketiganya akan dimasukkan dalam jajaran pengurus inti partai. “Dengan kualitas dan kuantitas yang mereka miliki, kemungkinan besar ketiganya akan masuk dalam jajaran pengurus inti,” ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Yahman Setiawan saat dikonfirmasi mengakui adanya undangan dari PDP agar dirinya bergabung dalam partai tersebut. “Iya, saya memang diminta untuk bergabung di PDP. Menurut saya kalau memang untuk kepentingan rakyat dan benar, saya siap membantu,” ujar Yahman yang juga Ketua DPC Hiswana Migas Depok.

Soal akan ditempatkan di mana, Yahman mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. “Bagi saya yang penting adalah membela masyarakat. Apalagi saya lihat PDP partai terbuka dan tidak membedakan suku dan agama,” tandasnya.

Sementara itu pengusaha otomotif Yusuf Setiawan, juga mengakui bahwa dirinya telah diminta untuk bergabung di PDP. “Sebetulnya tidak hanya PDP, ada beberapa partai. Cuma saya masih perlu berpikir, karena ini berarti saya terjun ke politik. Jadi belum bisa saya katakan sekarang,” tandasnya.

Rudiyanto, pemilik PO Pusaka, mengaku pernah diminta oleh salah seorang elit PDP Depok untuk nyebur ke partai besutan Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis itu.

“Saat saya mengetahui platform-nya, PDP cukup bagus, sebuah partai terbuka yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dari beragam suku dan agama,” kata Rudi.

Dalam pandangannya, saat ini banyak partai yang kecenderungannya adalah kekuasaan di tangan perorangan.

“Tapi di PDP saya nggak melihat itu. Kader-kader PDP tidak digiring untuk berada di bawah kendali kekuasaan perorangan, karena itulah saya tertarik dengan PDP.”

Namun, dikatakan Rudi, ketertarikannya pada PDP jangan dikesankan bila dirinya sudah positif bergabung ke PDP.

“Belum positif bergabung, tapi kemungkinan ke arah itu kayaknya ada…” ujar Rudi yang juga selaku Ketua Harian Kumpulan Orang-orang Depok (KOOD).

Terpisah, Valentino Jonathans (Koordinator Harian PDP Depok), membenarkan bila dirinya pernah meminta sejumlah pengusaha Depok yang notabene rekan-rekannya untuk bergabung ke PDP.

“Benar itu, dan nggak ada salahnya kan saya ngajak mereka. Soal mau atau tidaknya terserah mereka,” ujar Valentino singkat.(amr/row)

Februari 2007

Kadin Depok bagikan buku & seragam sekolah

Monitor Depok, 14 Februari 2007

PANCORAN MAS, MONDE: Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Depok menggandeng Muspida Depok untuk membantu korban banjir di Pondok Pesantren (Ponpes) Riadhul Mubtadiin Jl KH Abdul Rahman, Pondok Jaya, Pancoran Mas.

Bantuan berupa buku-buku pelajaran, SPP, dan pakaian secara simbolis diserahkan Ketua Kadinda Depok Yusuf Setiawan kepada pimpinan Ponpes Agus Rachmat Zaelani, kemarin.

Dalam kesempatan itu selain melakukan peninjauan juga dilakukan dialog antara Muspida yaitu Kapolres Depok AKBP Firman Santhyabudi, Kajari Depok Bambang Bachtiar, Dandim 0508 Letkol (Czi) Raflan dengan jajaran pengurus Ponpes.

Menurut Raflan, jajaran TNI dan kepolisian siap membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. “Selain bantuan makanan kami juga siap menerjunkan anggota TNI untuk membangun kembali rumah-rumah yang kena banjir,” ujar Raflan.

Sementara Kapolres Depok AKBP Firman Santhyabudi menyatakan dukungannya terhadap Kadin Depok atas apa yang dilakukannya dalam membantu korban banjir di Depok. “Setiap kegiatan positif yang bermanfaat dan membantu masyarakat akan kami dukung sepenuhnya,” tandas Firman.

Yusuf Setiawan mengemukakan bantuan tersebut merupakan hasil yang dihimpun para pengusaha yang menjadi anggota Kadin Depok. “Semua bantuan ini akan kami salurkan tidak hanya di wilayah ini saja, tapi beberapa wilayah di Depok yang juga mengalami musibah yang sama,” katanya.(row)

Juli 2006

Kontingen Porprov Depok dilepas, Rp10 Juta buat peraih emas

Monitor Depok, 8 Juli 2006

BALAIKOTA, MONDE: Bertempat di lapangan Balaikota Depok, kemarin pagi, kontingen Porprov Kota Depok dilepas secara resmi oleh Walikota Nur Mahmudi Ismail. Dalam kesempatan itu, Nur menjanjikan bonus sebesar Rp10 juta kepada peraih medali emas Porprov ke X Jabar di Karawang yang akan dimulai hari ini.

“Untuk para peraih medali emas, kita akan berikan bonus sebesar Rp10 juta, sedangkan perak Rp7,5 juta dan peraih perunggu akan mendapatkan Rp5 juta,” kata Nur saat melepas kontingen kemarin.

Menurut Nur, jumlah itu bisa bertambah, utamanya buat atlet yang bisa meraih dua medali emas. “Buat atlet yang bisa mendapat double emas, akan mendapat bonus tambahan dari uang pribadi saya,” katanya.

Sayangnya, saat ditanya berapa besar jumlah dana tambahan itu, Nur mengelak menyebutkan jumlah. “Saya tidak bisa beritahu, tapi siapa pun yang mendapat dua medali emas, akan mendapat tambahan bonus dari saya,” tambahnya. Kabar yang didapat Monde pengusaha Yusuf Setiawan kabarnya juga bersedia memberikan bonus buat peraih emas.

Di Karawang nanti, Nur mempertegas target Kontingen Kota Depok. “Saya berharap kita bisa memperbaiki prestasi. Jika sebelumnya kita berada diperingkat 15, kali ini kita harus masuk 10 besar,” ujarnya.

Hanya saja, Nur tidak bisa memperkirakan 10 besar ini sebagai target realistis atau tidak. “Saya tidak bisa menjawab itu, karena saya tidak terlalu tahu perkembangan atlet, pengcablah yang bisa menjawab,” ujarnya.(rdp)

Mei 2006

Kadin Depok minta tender proyek patuhi aturan

Monitor Depok, 16  Mei 2006

MARGONDA, MONDE : Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kota Depok meminta panitia dan peserta tender proyek di lingkungan Pemkot mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) No.8/2006 agar tidak cacat hukum.

Demikian ditegaskan Ketua Kadinda Depok Yusuf Setiawan didampingi Ketua Pengawas Lelang Kadinda Depok,Vicky Supit dan Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Kadinda Depok, M. Dahlan, kepada Monde, kemarin.

“Setelah kami pelajari ternyata metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur. Sesuai Perpres No.8/2006, seharusnya sampul satu yang meliputi administrasi dan teknis dibuka kendati ada voting yang meminta untuk tidak dibuka,” tutur Dahlan.

Persoalannya peserta maupun panitia lebih menguatkan voting dengan alasan keterbatasan waktu.

“Menteri saja tidak berani melanggar Perpres, kok hanya dengan voting aturan yang sudah ditetapkan dilanggar,” tandasnya.

Yusuf Setiawan menambahkan, jika ingin ada transparansi dalam setiap pelaksanaan tender proyek seharusnya panitia maupun peserta mematuhi Perpres nomor 8 tahun 2006.

“Sesuai visi dan misi Walikota Depok yang berkeinginan menerapkan transparansi dalam setiap pelaksanaan tender proyek-proyek pemkot. Begitu pula harapan kami agar transparansi dalam setiap pelaksanaan tender proyek Pemkot juga dilaksanakan,” ujarnya.

Karena itu ke depannya panitia maupun peserta harus mematuhi Perpres yang berlaku.

“Selain itu pelaksanaan lelang jangan dilaksanakan sekaligus. Panitia hendaknya menyediakan waktu dan tempat yang layak,” harapnya.

Tender 8 proyek

Seperti diketahui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Depok melaksanakan proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran delapan paket tender.

Delapan paket tender proyek itu adalah, betonisasi Jalan Pasar Kemiri Muka, drainase dan pembuataan jembatan Merpati, betonisasi Jalan Pitara.

Selanjutnya betonisasi Jalan Bahagia, betonisasi Jalan Akses UI, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK) dinas PU.

Terkait keberatan pengusaha lokal terhadap keiikutsertaan kontraktor dari luar Depok, Kadinda Depok mengakui pada prinsipnya secara aturan memang tidak ada yang melarang pengusaha dari luar untuk masuk ke Depok.

“Kami yakin pengusaha Depok tidak akan masuk ke wilayah lain, dan tidak mengganggu bakul nasi daerah lain. Dalam hal ini yang berbicara memang nurani, tapi kami berharap Pemkot memberi kesempatan pengusaha lokal,” demikian Dahlan.(row)

Maret 2006

Kadin dan asosiasi jasa konstruksi minta tender dilaksanakan terbuka

Monitor Depok, 15 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Dalam upaya mensikapi akan dimulainya tender dalam proyek-proyek APBD Kota Depok 2006 kalangan asosiasi jasa konstruksi yang ada di Kota Depok meminta agar pelaksanaan tender berlangsung terbuka.

Demikian hasil kesimpulan pertemuan antara penggurusa Kadin Kota Depok yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Jasa konstruksi, Dahlan, dengan jajaran pengurus asosiasi jasa konstruksi, kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Kadinda Depok Yusuf Setiawan, dan Dewan Petimbangan Kadin Eslan Pasaribu.

“Kadin bersama-sama asosiasi khususnya lagi jasa konstruksi harus mampu membangun Depok, bukan anggota asosiasi yang dari luar kota Depok,” ujar Dahlan mewakili Kadin.

Kadin, lanjutnya, juga akan bekerjasama dengan asosiasi melakukan pembinaan terhadap anggotanya sehingga nantinya mereka siap untuk mengikuti prosedur dan siap bersaing secara professional dengan pengusaha dari luar Kota Depok.

Terkait pelaksanaan tender, Kadin Kota Depok bersama asosiasi meminta kepada pemerintah kota khususnya panitia lelang untuk melaksanakan tender secara terbuka dan transparan.

“Pengumuman tender harus dilakukan lewat media massa secara terbuka, begitupula dengan kriteria dan parameter harus terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu harga satuan juga harus diumumkan sebelum pelaksanaan tender.”

Dari hasil pertemuan yang diikuti sedikitnya 14 asosiasi jasa konstruksi di Kota Depok, menurut Dahlan, hasilnya akan disampaikan ke pemerintah kota Depok.(row)

Februari 2006

40 Nama masuk bursa kepengurusan Kadin Depok

Monitor Depok, 6 Februari 2006

MARGONDA, MONDE : Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Depok Yusuf Setiawan menegaskan pihaknya akan segera mengumumkan susunan kepengurusan Kadin Depok paling lambat minggu depan.

“Bukannya kami memperlambat penetapan pengurus ini, tapi dalam mencari pengurus yang berkualitas dan layak itu tidak mudah. Apalagi sedikitnya ada sekitar 40 nama yang masuk ke tim formatur, dan kami harus menyeleksinya dengan ketat tidak sembarangan,” tandasnya kepada Monde, kemarin.

Bahkan, lanjut Yusuf, waktu satu bulan seperti yang dijanjikannya adalah suatu pekerjaan luar biasa bagi Kadin Depok. “Satu bulan menentukan pengurus adalah pekerjaan yang luar biasa bagi Kadin Depok yang istilahnya baru mulai bangkit. Kecuali Kadin ini sudah eksis terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, kendati tidak menyebutkan nama-nama yang masuk dalam jajaran pengurus Kadin Depok periode 2006-2010, rencananya akan ada 10 bidang yang akan ditangani.

“Sudah ada nama-namanya, tapi nanti saja saya sampaikan. Pada prinsipnya yang kami pilih adalah mereka yang benar-benar mampu dan layak menduduki posisi tersebut,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Depok H Yahman Setiawan mengatakan sampai hari ini (kemarin-Red), pihaknya belum pernah dihubungi oleh Ketua Kadin maupun tim formatur terkait dengan penetapan kepengurusan Kadin.

“Sampai saat ini belum pernah ada koordinasi dengan saya terkait dengan masalah kepengurusan itu. Lalu apa fungsi Dewan Pertimbangan jika tidak ada perannya dalam organisasi Kadin dan buat apa pula saya ditunjuk sebagai ketuanya, kalau tidak pernah sekalipun dimintai pertimbangannya,” tandas Yahman.(row)

Tawaran Kawasan Megapolitan, Kadin Depok: Harus dipikir matang

Monitor Depok, 5 Februari 2006

DEPOK, MONDE : Konsep kawasan Megapolitan (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kepada DPR, menurut Ketua Kadin Kota Depok Yusuf Setiawan harus dipikirkan secara matang oleh Pemkot Depok.

“Persoalannya bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi sampai saat ini konsep tersebut belum jelas dan seberapa jauh tanggungjawab dari Gubernur DKI terhadap Kota Depok jika proyek tersebut dilaksanakan,” katanya, ketika dihubungi Monde, kemarin.

Menyoal apakah konsep tersebut akan menguntungkan pengusaha di Depok, Yusuf mengatakan tergantung dari kondisinya. “Sebagai kota yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara jika dilihat dari konsep tata kota mungkin bagus. Tapi apakah hanya sebatas itu saja, masih ada hal lain yang perlu dipikirkan,” tuturnya.

Ia mengibaratkan, dalam kehidupan bertetangga harus adanya koordinasi dengan tentangga sebelah misalnya dalam hal penataan saluran air. “Tapi apa mungkin dua rumah itu dijadikan satu, itu yang harus dipikirkan.”

Sementara itu Ketua DPK Aspekindo Depok Ir Edi Sitorus mengatakan konsep Megapolitan itu tidak akan membawa pengaruh yang besar terhadap pelaku usaha di Kota Depok.

“Malah pengusaha lokal akan lebih berperan jika Depok bersama Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, Purwakarta membentuk propinsi sendiri. Itu malah yang lebih memajukan pengusaha lokal,” katanya.

Menurut Edi, kalau Depok masuk dalam konsep Megapolitan dikhawatirkan hanya akan menjadi tempat buangan misalnya sampah atau kawasan padat pemukiman.

“Hal inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota Depok terkait rencana konsep Megapolitan itu,” tandasnya.(row)

Januari  2006

Nur-Yuyun diminta harmonis, Mobil dinas wali disoal

Monitor Depok, 30 Januari 2006

MARGONDA, MONDE: Walikota Depok dan Wakilnya, Nur Mahmudi-Yuyun WS diminta tak menggunakan dua mobil dinas, Toyota Camry B 1358 UQ dan Toyoto Corolla Altis B 1357 UQ.

“Miris rasanya melihat, dua pemimpin Depok yang baru saja dilantik tersebut. Menaiki mobil mewah di saat kondisi kota Depok sedang terpuruk. Apalagi masih banyak persoalan pembangunan di kota ini yang belum dapat dilaksanakan,“ ujar Ketua LSM Lingkar Diskusi Masyarakat Depok Raya, Anton Permana kepada Monde, kemarin.

Menurut Anton, kurang bijaksana dan pantas, kalau walikota dan wakil walikota Depok menaiki mobil mewah tersebut.

Disamping harga BBM yang mahal, rasanya mobil mewah tersebut tidak pas dengan kondisi jalan-jalan di Kota Depok yang rusak bahkan cukup parah.

“Lebih baik mobil tersebut diganti yang lebih murah atau memakai mobil dinas yang lama,” katanya.

Sehingga, lanjut Anton, alokasi anggaran yang untuk kedua mobil dinas tersebut bisa dialokasikan yang lainnya, misalnya beli truk sampah untuk bersihkan kota, perbaikan sarana jalan yang rusak, perbaikan gedung sekolah dan sebagainya.

“Ketua MPR saja, Hidayat Nurwahid, pakai kijang, masa Pak Nur Mahmudi dan Yuyun Wira Saputra harus mengikuti langkah beliau,” ujarnya.

Dari informasi, kedua mobil dinas senilai Rp400 juta tersebut disiapkan dari alokasi APBD tahun 2005 dengan pemenang tender PT Setia Jaya Mobilindo, pimpinan Ketua Kadin Kota Depok, Yusuf Setiawan.

Awasi status quo

Sementara itu, LSM Lembaga Aspirasi Masyarakat Madani mengingatkan Nur dan Yuyun agar selalu menjaga keharmonisan dalam bekerja.

Pasalnya, LAMM mencurigai adanya gelagat kelompok birokrat pro status quo tengah memainkan skenario politik adu domba.

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Madani, Norman Arief, mengemukakan politik adu domba yang dimainkan kelompok pro status quo pernah terjadi pada pasangan Badrul Kamal dengan Yus Ruswandi.

Dia menegaskan, pihaknya mencurigai gelagat itu mulai dimainkan kembali. Karena itu Wali dan wakilnya agar waspada.

“Jaga keharmonisan dalam bekerja, jangan termakan bisikan-bisikan sesat dari kelompok pro status quo,” kata Norman kepada Monde, kemarin.

LAMM mencurigai, agar terkesan kelompok ini loyal pada Walikota baru, maka dilakukan skenario pemutasian terhadap para pejabat yang dianggap seolah-olah memiliki kedekatan dengan mantan Walikota Depok, Badrul Kamal.

”Padahal, para penggantinya justru dari kelompok status quo, yang mengemban misi sebagai pembisik bagi Pak Nur dan Pak Yuyun, tujuannya adalah pembusukan karakter, hal ini pernah terjadi pada era sebelumnya,” katanya.

Untuk itu, menurut Norman, LAMM mencurigai ada sejumlah nama bakal calon pejabat yang tengah disiapkan sebagai pengganti pejabat-pejabat yang ada sekarang ini.

”Kami sempat mendengar ada sejumlah nama bakal calon pejabat yang mulai disiapkan,” ujarnya.

Manajemen konflik yang dimainkan kelompok status quo bertujuan agar publik melihat tidak adanya keharmonisan antara Walikota dengan Wakil Walikota dalam bekerja.

”Untuk itu Pak Nur dan Pak Yuyun harus selalu berkomunikasi, terutama menyangkut hal-hal yang kecil, ya harus saling terbuka demi menjaga keharmonisan,” katanya.(apk/mj)

Kadin Depok siap berdayakan semua sektor

Monitor Depok, 5 Januari 2006 MARGONDA, MONDE : Ketua Kadin Depok periode 2005-2009 Yusuf Setiawan mengatakan jika telah terbentuk kepengurusan Kadin pihaknya akan memberdayakan semua sektor ekonomi yang ada di Kota Depok untuk bersama pemerintah melaksanakan pembangunan.

“Kami memang tidak akan fokus hanya pada satu sektor saja tapi semua sektor khususnya sektor riil akan kami dorong semaksimal mungkin. Agar mereka bisa berperan aktif dalam arah pembangunan Kota Depok ke depannya,” kata Yusuf yang didampingi tim formatur saat menggelar jumpa pers, kemarin.

Terkait adanya anggapan bahwa Kadin Depok hanya berorientasi ke jasa konstruksi, ia menegaskan bahwa hal itu tidak benar. “Setahu saya Kadin merupakan lembaga yang harus mengayomi semua sektor, jadi tidak hanya jasa konstruksi tapi juga UKM, koperasi dan sektor lainnya,” tuturnya.

Oleh karena itu, sambung Yusuf, untuk melaksanakan semua itu pihaknya akan segera membentuk kepengurusan yang diambil dari asosiasi.

“Saya sangat mengharapkan kepada asosiasi untuk bisa mengajukan nama-nama anggotanya yang memiliki SDM berkualitas di bidangnya agar bisa bergabung bersama kami di Kadin Depok,” tandasnya.

Dana pemerintah

Menyoal tidak adanya dana untuk pelaksanaan operasional Kadin, Yusuf mengaku pihaknya akan mencoba mengajukan ke Pemkot Depok agar ada anggaran untuk Kadin dalam APBD Depok.

“Kalau dulu Kadin memiliki dana dari pembuatan sertifikasi, sejak itu dihapuskan Kadin hanya mengandalkan dana dari KTA. Karena itu kami mengimbau agar anggaran dari APBD untuk Kadin, tentunya pengajuan ini jika kami sudah memiliki program yang jelas,” ujarnya.(row)

DP Kadin Depok minta pengurus baru terbentuk

Monitor Depok, 4 Januari 2006 DEPOK, MONDE : Ketua Dewan Pertimbangan (DP) Kadin Kota Depok, H Yahman Setiawan meminta agar Ketua Kadin Depok beserta formatur terpilih segera menyusun kepengurusan Kadin Depok. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kefakuman dalam tubuh Kadin Depok setelah sekian lama tidak melaksanakan kegiatan.

“Saya berharap dan meminta agar Ketua Kadin Depok dalam hal ini Pak Yusuf Setiawan beserta tim formatur segera menyusun kepengurusan Kadin. Jangan sampai keberadaan Kadin Depok hanya sebatas Mukota saja,” tandasnya, kepada Monde, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Yahman berharap dalam menyusun kepengurusan Kadin Depok periode 2005-2009, hendaknya dipilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan pengusaha lokal.

“Jangan sampai nantinya pengurus Kadin hanyalah orang titipan saja, padahal belum tentu kualitasnya bisa dijamin. Karena yang saya harapkan Kadin sekarang berbeda dengan yang dulu,” akunya.

Ia mengakui, bahwa pada masa kepengurusan Kadin berada di bawah pimpinannya semua bidang tidak melaksanakan kegiatan. Akibatnya Kadin Depok tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu mmemberdayakan pengusaha lokal.

“Oleh karena itu untuk kepengurusan Kadin saat ini harus benar-benar dipilih pengurus yang sangat berkualitas, sehingga keberadaan Kadin Depok diakui tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga kalangan investor dari luar,” tandasnya.

Pihaknya, sambung Yahman, siap untuk diminta pertimbangan karena sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pertimbangan.(row)

Desember 2005

Hari ini, Mukota II Kadin Depok, Isu deadlock beredar

Monitor Depok, 30 Desember 2005

DEPOK, MONDE: Musyawarah Kota II Kadin Kota Depok hari ini kembali dilaksanakan, persaingan bursa calon Ketua Kadin semakin seru bahkan isu akan adanya deadlock yang berujung pada penolakan satu calon kembali beredar.Sementara sehari menjelang pelaksanaan Mukota Kadin sejumlah spanduk yang berisikan dukungan terhadap salah satu calon kandidat yaitu Yusuf Setiawan terpasang di depan kantor Balaikota Depok, Jalan Jembatan Panus, serta pertigaan Jl. Raya Margonda.

Dukungan itu berasal dari BPC Aspakindo, DPC Ardin, DPD APBIN, DPC Aspeknas. Sebelumnya juga sempat terpampang spandung dukungan dari DPD Aspin, belakangan spanduk itu dicabut.

Saat dikonfirmasi Ketua DPD Aspin Depok M. Edy Karundeng menyatakan tidak tahu menahu soal spanduk tersebut. “Saya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu kalau ada spanduk dukungan itu. Bahkan saya tahunya juga dari Anda,” tandasnya.

Akibat pemasangan spanduk tanpa persetujuan itu, Edy langsung menginstruksikan anggotanya mencabut spanduk yang berada di depan kantor Bank Jabar Depok.

“Saya tidak pernah dimintai izin soal pemasangan spanduk itu, dan saat Mukota saya akan tarik semua dukungan kepada Yusuf Setiawan,” ujarnya dengan agak emosional.

Lontaran cukup keras juga disampaikan Ketua DPD HIPMI Kota Depok, Edy Sitorus. Bahkan ia mensinyalir Mukota akan kembali deadlock.

“Kenapa saya katakan Mukota akan deadlock lagi, karena legalitas kepanitian tidak jelas pelaksanaan Mukota ini hanya permainan satu kelompok dari satu calon kandidat yang ada kepentingannya,” tudingnya tanpa menyebut kelompok yang dimaksud.

Hal itu, menurut Edy, terlihat dari sejak awal pelaksanaan Mukota pada 18 Juni 2005, dimana rekrutmen anggota tidak jelas. “Banyak KTA yang beredar tidak jelas, ada manipulasi suara. Hal ini tidak fair. Kalau mau bersaing harus dengan cara sehat jangan seperti ini.”

Dalam kesempatan terpisah Sekretaris BPC Aspakindo, Agustian menyatakan bahwa dukungannya terhadap Yusuf Setiawan setelah adanya deal ekonomi dengan pengusaha otomotif itu.

“Kami memang membuat kesepakatan tertulis dengan Pak Yusuf, intinya adalah deal ekonomi,” ungkapnya. Kesepakatan itu a.l, berisikan jika Yusuf Setiawan jadi Ketua Kadin siap membangun kantor Kadin, membebaskan biaya KTA pada 2006, membantu pengusaha lokal untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam bentuk pinjaman dana.(row)

Jelang Mukota II Kadin Depok, Aspin dan FKPD usung Henny dan Dudung

Monitor Depok, 27 Desember 2005MARGONDA, MONDE : Mendekati pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukota) II Kadin Kota Depok dengan agenda lanjutan, bursa calon ketua umum kian memanas.

Kendati telah ada tiga kandidat yaitu HM Syahrir (Gapensi), Valentino Jonathans (Aspekindo), Yusuf Setiawan (pengusaha otomotif), muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal jadi ‘kuda hitam’.

Jika sebelumnya ada nama mantan Ketua Kadin Depok periode 1999-2005 H Yahman Setiawan, Asosiasi Pengadaan Indonesia (Aspin) dan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Depok (FKPD) mengusung Hj. Henny D Hariyadi (Ketua Dekopinn & Iwapi) serta Dudung Mulyana (Ketua Gapeksindo)

“Berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus dan anggota Aspin, kami sepakat mengusung Ibu Henny Hariyadi dan Dudung Mulyana sebagai calon kandidat Ketua Kadin,” ungkap Ketua Aspin Depok, M Eddy Karundeng, kepada Monde, kemarin.

Alasan dia mengajukan nama di luar tiga kandidat sebelumnya dikarenakan kedua nama di atas memiliki keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

“Khususnya Ibu Henny, jika dia jadi Ketua Kadin kami yakin dia dapat bersinergi dengan pemerintah yang baru nanti,” tandasnya.

Pernyataan senada juga dilontarkan Ketua FKPD, Odjak Sihombing, menurutnya kedua nama tersebut dinilai sangat berpihak terhadap pengusaha lokal.

“Kami dari FKPD yakin, jika Bu Henny menjadi Ketua Kadin akan membawa perubahan dalam dunia perekonomian di Depok,” cetusnya.

Sementara itu pimpinan sidang Mukota II Kadin Depok Jack L. Tobing menegaskan untuk Mukota lanjutan tidak akan ada penambahan calon kandidat ketua. “Kalau akhirnya ada tambahan calon kandidat ketua maka Mukota harus diulang,” tandasnya.(row)

Terkait kasus pilkada, Pengusaha minta proyek pemerintah tak terhambat

Monitor Depok, 21 Desember 2005DEPOK, MONDE : Kalangan pengusaha di Kota Depok berharap konstelasi politik yang terjadi menyusul dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa Pilkada Depok jangan sampai menghambat proses pembangunan khususnya proyek-proyek dilingkungan Pemkot Depok.

“Sebagai pengusaha kami sangat berharap situasi politik yang saat ini terjadi di Depok jangan sampai menghambat proyek-proyek di lingkungan Pemkot Depok, termasuk pelaksanaan tender pengadaan barang maupun yang lainnya,” kata Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Kota Depok (FKPKD), Odjak Sihombing kepada Monde, kemarin.

Apalagi, sambungnya, sejak terjadi kasus dalam Pilkada Depok iklim usaha di Kota Depok tidak berjalan dengan baik. “Kami lihat sejak tidak ada Walikota definitive, eksekutif terkesan berjalan sendiri dan bertindak seenak nya. Hal ini karena mereka tidak memiliki pengayom, yang seharusnya tidak boleh terjadi demikian,” tandasnya.

Lebih kasarnya, jika Depok dikatakan sebagai Kota Metropolitan terkotor di Indonesia menurut Odjak bukanya hanya lingkungannya tapi juga pejabatnya.

“Bagi kami, siapapun nanti yang jadi Walikota definitive asalkan sesuai mekanisme dan Undang-Undang kami akan mendukung untuk membangun Depok ke arah yang lebih baik.”

Proyek APBD

Sementara itu Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok, Eddy Sitorus berharap jangan sampai situasi politik di Depok saat ini menghambat anggaran proyek-proyek dalam APBD 2006.

“Jangan sampai sengketa Pilkada menyebabkan anggaran proyek di lingkungan Pemkot Depok yang dianggarkan dalam APBD jadi terhambat, karena Walikota definitive belum ada. Hal ini jelas suatu penghambat,” tandasnya.

Soal Walikota, HIPMI, lanjut Eddy sangat mengharapkan ada walikota definitif. “Yang terpenting bagi kami adalah walikota definitif, karena hal ini penting untuk kelangsungan dunia usaha.”

Hal senada juga dilontarkan pengusaha otomotif pemilik PT Setiajaya Mobilindo, Yusuf Setiawan. Menurut dia, siapapun yang menjadi walikota Depok diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Meski usaha yang kami jalani tidak terpengaruh dengan situasi politik di Depok, namun harapan saya agar ada pembenahan kinerja di lingkungan aparat Pemkot,” tandasnya.(row)

Agenda pemilihan ketua, Mukota II Kadin Depok akan digelar ulang

Monitor Depok, 18 Desember 2005MARGONDA, MONDE : Musyawarah Kota (Mukota) II Kadin Depok akan kembali digelar pada Rabu (28/12) mendatang, menyusul adanya desakan dari Kadin Jabar agar Depok segera menggelar Mukota jika tidak ingin dibekukan.

Agenda Mukota adalah melanjutkan sidang pleno IV yaitu pemilihan ketua Kadin. Keputusan tersebut disepakati 18 asosiasi dan himpunan yang hadir dalam rapat koordinasi dengan panitia Mukota II Kadin Depok, di RM Sarimande, kemarin.

“Saya bangga dengan pengusaha Depok ternyata mereka masih memiliki kepedulian terhadap Kadin.

Dengan keputusan Mukota kembali dilaksanakan membuktikan bahwa mereka sangat peduli dengan organisasi ini,” tandas Ketua Panitia Mukota II Kadin Depok, Hj, Henny D Hariyadi, kepada Monde.

Menurutnya, seluruh asosiasi dan himpunan juga menyepakati bahwa Mukota hanya melanjutkan sidang pleno IV yaitu pemilihan Ketua Umum Kadin Depok periode 2005-2009.

Sayangnya, dalam acara itu tidak ada pembahasan soal status ketiga calon kandidat— HM Syahrir (Gapensi), Valentino Jonathan (Aspekindo) dan Yusuf Setiawan (pengusaha otomotif). “Tidak ada pembahasan soal calon kandidat, jadi yang ketiga itu tetap sebagai kandidat. Tidak tahu kalau dalam perjalanan ada calon lain,” ujar Henny.

Secara terpisah Ketua Asosiasi Pengadaan Indonesia (Aspin) Depok, M. Eddy Karundeng mengharapkan Mukota Kadin nantinya berjalan lancar dan tidak lagi mengalami hambatan. “Kami sangat senang akhirnya Mukota akan dilaksanakan. Semoga terpilih pengurus yang bisa mengayomi dan melindungi pengusaha Depok.

Apalagi saat ini banyak tender-tender di Pemkot yang mengalami masalah,” ungkapnya.

Keberpihakan dan pemberdayaan Kadin, kata Eddy, menjadi hal yang paling ditunggu pengusaha Depok sehingga mereka dapat eksis tidak hanya skala lokal tapi nasional.(row)

Kontrak pemain Persikad dilunasi

Monitor Depok, 16 Desember 2005MARGONDA, MONDE: Pengurus dan manajemen tim Persikad Depok, akhirnya melunasi kewajibannya terhadap pemain. Bertempat di kantor manajer Yusuf Setiawan, kemarin sore, Sekum Persikad Rahmat Hidayat membayarkan sisa uang kontrak.

Dihadapan para pemain, manajer tim Yusuf Setiawan sempat menyatakan permohonan maaf atasmasalah yang sempat berlarut-larut itu. “Saya minta maaf karena masalah ini sempat tertunda-tunda. Tapi, saya juga berharap pemain mau mengerti masalah ini,” kata Yusuf.

Bos Setiajaya Mobilindo itu menegaskan jika ia tidak pernah bermaksud menelantarkan para pemain. Saya tidak pernah mau menelantarkan pemain. Masalah politik yang membuat keadaan seperti ini,’ ujarnya.

Yusuf menerangkan jika dana dari APBD Depok untuk Persikad sebenarnya hanya sekitar Rp1,3 miliar. “Dana terakhir kali keluar bulan Maret. Jadi selama putaran pertama saya mengeluarkan dana sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yusuf juga mengutarakan jika ia sebenarnya telah mengirim surat kepada pengurus menyangkut masalah dana itu. “Dengan kondisi politik, kita tidak pernah tahu bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan. Saya bisa saja mengeluarkan uang, tapi siapa yang berani memberikan jaminan,” ujar Yusuf.

Untuk musim depan, Yusuf berharap pengurus segera membentuk tim dan mempersiapkan masalah dana. “Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi manajer Persikad musim depan. Tapi, saya harap pengurus segera melakukan persiapan,” katanya.

Ketika mengetahui anggaran Persikad untuk musim depan tidak jauh berbeda dari musim lalu, Yusuf sempat melontarkan kata-kata degradasi.

“Percayalah, jika dengan dana Rp4 miliar kita sulit bertahan. Semua juga tahu bagaimana sepakbola di Indonesia. Untuk kemenangan, sebuah tim bahkan harus ‘membeli wasit’,” kata Yusuf lagi.(rdp)

Dema serukan nama Naming

Monitor Depok, 8 Desember 2005MARGONDA, MONDE: Ketua kelompok suporter pendukung Persikad, Depok Mania atau Dema, Adi Mahmudi, mengatakan sangat mendukung tampilnya nama-nama calon manajer Persikad musim depan seperti Dudung Mulyana, Yayan Arianto, Utuh Karang Topanesa dan Bambang Wahyudi.

Bukan hanya sekedar setuju dengan kehadiran keempat nama itu, Dema bahkan mempunyai usulan untuk mengajukan pula nama baru sebagai kandidat manajer.

“Dema mendukung nama-nama seperti Dudung, Yayan, Utuh atau Bambang. Selain itu, kita juga mengusulkan nama yang menurut kita layak jadi manajer Persikad, yaitu Naming Bothin,” kata Adi.

Menurutnya, kehadiran nama Naming Bothin ini bukan hanya sekedar menunjuk. “Bang Naming kan Ketua DPRD Depok. Jadi masalah kebijakan keuangan bisa diproses lebih cepat. Jadi masalah yang ada seperti musim lalu tidak perlu terulang lagi,” kata Adi.

Naming Bothin sendiri bukanlah sosok baru di Persikad. Dalam sejarahnya, nama Naming Bothin pernah tercatat sebagai manajer pertama tim sepakbola Kota Depok saat masih berstatus Kota Administratif atau Kotif.

Ketika dimita pendapatnya mengenai keempat nama yang muncul sebelumnya, Adi menilai keempat nama yang lebih dahulu mencuat itu memiliki kemampuan sama baiknya.

Hanya saja, Adi mengatakan secara pengalaman Dudung Mulyana lebih pantas menduduki kursi yang selama dua musim berturut-turut dijabat Yusuf Setiawan.

“Dudung saya rasa lebih berpengalaman. Apalagi musim lalu dia menjadi manajer teknik di Persikad. Catatan itu jelas nilai lebih buat Dudung,” kata Adi. Sebelum menjadi manajer teknik, bos Gapeksindo Kota Depok itu juga pernah menjadi manajer tim Suratin Persikad tahun 2004 lalu.(rdp)

Buntut ricuh tender mobdin. Yusuf: Tak semua milik saya…

Monitor Depok, 8 Desember 2005MARGONDA, MONDE : Dikritik dan dicap sebagai pelaku monopoli dalam tender pengadaan mobil sedan, ambulans dan dump truck senilai Rp3,9 miliar, Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan tampak tetap kalem dan tak reaksioner.

Tanpa bermaksud membalas pengkritiknya, dia menjelaskan bahwa tiga perusahaan yang masuk dalam kualifikasi tender itu, bukan miliknya semua. “Tidak, tidak seperti itu,” kata Yusuf kemarin, meluruskan isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Sejumlah peserta mencurigai perusahaan yang lolos dalam seleksi kedua, 6 Desember, adalah perusahaan milik Yusuf. Untuk semua kategori tender, menurut mereka, perusahaan yang lolos adalah milik Yusuf. Tender dump truck, peserta yang lolos adalah PT Papan Urip, PT Setiajaya Mobilindo, PT Ganda Tjiwi, kemudian kategori sedan: PT Papan Urip, PT Setiajaya Mobilindo, PT Ulga Pabuga, dan kategori ambulans: PT Ulga Pabuga, PT Papan Urip dan PT Setiajaya Mobilindo (Monde, 7 Desember).

Ia hanya menyebutkan bahwa miliknya adalah PT Setiajaya Mobilindo, perusahaan lainnya tak ada sangkut pautnya dengan dirinya.

“Saya memang duduk sebagai Direktur PT Setiajaya Mobilindo. Yang lain, tak terkait dengan saya, apakah sebagai sebagai direktur, komisaris atau pemegang saham ,” tandasnya.

Ia menyadari di alam keterbukaan ini, boleh berbicara tentang segala hal termasuk soal tender. Pengusaha otomotif Depok ini pun akan menerima keputusan panitia tender, apabila tak memenuhi syarat. “Semua proses tender seyogianya ikuti peraturan, sebab ini bukan main-main,” katanya datar.

Terkait penolakan peserta, bahkan ada yang minta tender ulang, ia tak mau mengomentarinya. Ia mempercayakan sepenuhnya kepada ketentuan dan aturan main yang ditetapkan panitia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Kadin Depok demisioner, Atja Efendi, membenarkan kecuali PT Setiajaya, ketiga perusahaan yang lolos tender, bukan milik Yusuf.

“Saya berani jamin, nama Yusuf Setiawan tidak ada di tiga perusahaan itu bahkan sebagai pemegang saham sekalipun,” cetusnya. Atja juga menjelaskan saat ini kepemimpinan Kadin Depok dipegang Kadin Jabar dan ia ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif.

Berkaitan dengan tender itu, dia menduga panitia lelang tak memenuhi aturan main. Atja, yang juga Ketua Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBIN) Depok, mengatakan setiap peserta tender pengadaan barang harus memiliki sertifikasi pengadaan barang yang dikeluarkan Asosiasi Pengadaan barang dan Kadin.

“Jadi ada koridor dan batasan, selain itu untuk pengadaan barang perusahaan yang ikut juga harus memiliki power (kekuatan) seperti dana yang besar. Karena dia harus menyiapkan barang terlebih dahulu, kalau tidak punya dana besar ya lebih baik mundur saja.”

Bermodal kecil sering ikut tender, barangkali dengan maksud pengusaha itu menjual hasil tendernya kepada pihak lain. “Hal seperti inilah yang saya kira tidak baik karena dampaknya harga jadi lebih mahal,” demikian Atja.(row)

Tender Mobdin & komputer deadlock

Monitor Depok, 8 Desember 2005BALAIKOTA, MONDE : Proses tender pengadaan barang di lingkungan Setda Kota Depok kembali ricuh, sejumlah pengusaha, kemarin menolak menjadi saksi dalam pembukaan penawaran harga tender pengadaan delapan mobil dinas aparatur dan 63 komputer.

Tender delapan mobil dinas aparatur itu senilai Rp1,421miliar. Sedangkan, untuk perangkat komputer senilai Rp315 juta .

Akibatnya, proses tender yang berlangusng di Aula kembali berlangsung buntu alias deadlock. Hingga kini belum diketahui kapan jadual pembukaan penawaran harga itu akan dilanjutkan.

Menurut informasi yang dihimpun Monde, gagalnya proses pembukaan penawaran harga itu lantaran panitia tender dinilai tidak fair dan tidak transparan.

Dalam proses tender kemarin, tampak salah seorang peserta tender, Direktur PT Banten Citra, Embong terlihat emosi dan meninggalkan ruangan lantaran dia menilai panitia telah pilih kasih. Pasalnya, hingga waktu yang dijadualkan, peserta tender yang diduga peserta dari kubu “kuat” milik Yusuf Setiawan.

Embong tampaknya terlihat emosi.“Kalau memang terlambat ya, nggak usah dilanjutkan,” katanya seraya keluar dari ruang, diikuti oleh sejumlah pengusaha lain.

Romel Manulang, Direktur PT Limpar Putra Mandiri, yang sedari awal gugur dalam tender itu mengatakan sudah melihat ada keganjilan dalam proses itu.

“Masa sih panitia memberikan waktu penyediaan mobil selama 10 hari. Itu jelas tidak mungkin,” katanya

Kemarahan Embong, diperkuat pernyataan Ketua Forum Peduli Kontraktor Depok, Ojak Sihombing mengatakan, para pengusaha kecewa karena sikap panitia tidak konsisten atas aturan untuk memulai proses pembukaan penawaran harga.

“Seharusnya hanya diberi waktu 15 menit, kalau lebih dari itu ya proses dilanjutkan,” katanya.

Komputer

Tender pengadaan komputer yang diikuti 19 peserta terjadi deadlock. 4 di antarannya diketahui lolos. Namun ketika pembukaan dokumen tender, keempat peserta itu ternyata tidak memenuhi syarat administrasi.

Kabag Perlengkapan Pemkot Depok yang menjadi ketua Panitia Pengadaan Barang dan Mobil Dinas Norman Syafaat kepada wartawan kemarin mengakui kalau proses tender berlangsung deadlock.

Ditanya apakah itu karena ketidaktegasan panitia, Norman mengatakan pihaknya sudah menjalani tugas sesuai aturan. Dirinya belum mengetahui kapan proses itu akan dilanjutkan.(apk)

Tender mobdin Rp3,9 miliar, Peserta robek pengumuman

Monitor Depok, 7 Desember 2005BALAIKOTA, MONDE: Proses tender pengadaan mobil (dinas) sedan, ambulans dan dump truck di lingkungan Pemkot Depok senilai sekitar Rp3,9 miliar, kembali ricuh.

Peserta lelang mengamuk. Umumnya muka mereka memerah. Dengan suara tinggi, mereka memprotes panitia lelang yang dinilai tidak fair. Mereka menuding panitia sudah melempangkan jalan sejumlah perusahan milik Yusuf Setiawan, untuk lolos dan memenangkan tender.

Tapi beberapa kali pengusaha beken di Depok ini, enggan memberikan komentar. Hanya beberapa kalangan dekatnya menyebutkan bahwa pihaknya mengikuti prosedur tender semestinya.

Kericuhan berawal dari pengumuman panitia lelang yang dianggap sepihak, dengan menggugurkan peserta lainnya. Perusahaan yang digugurkan sebelumnya dinyatakan telah lolos dari seleksi administrasi—atau lolos pembukaan sampul pertama, 2 Desember lalu.

Pada pembukaan sampul pertama diikuti 19 perusahaan. Tujuh dinyatakan gugur, dan tingga 12 perusahaan, yang diperbolehkan ikut pembukaan sampul kedua, 6 Desember.

Semestinya, kemarin, pembukaan sampul kedua, tapi panitia lelang langsung menggugurkan peserta.

“Yang diloloskan perusahaan Yusuf semua,” kata peserta lelang.

Para peserta yang digugurkan pun langsung protes. Kertas pengumuman pengguguran sejumlah perusahaan di papan pengumuman Ruang Pertemuan Lantai III Balaikota, langsung dirobek.

Menurut keterangan yang diperoleh Monde, perobekan itu lantaran kesal dan menganggap tender tidak fair.

Saat terjadi protes, Kabag Perlengkapan Pemkot, Norman Syafaat, selaku penanggungjawab kegiatan tidak berada di ruang kerja.

Sekretaris Panitia Lelang, Ajajimusa, terlihat memutih mukanya. Ia tak bertindak apapun. Ia juga diam saja saat dicecar pertanyaan sejumlah peserta yang digugurkan.

Kuasa direksi CV Ruthindo, peserta lelang, Yafet, bersama sejumlah pengusaha lainnya mengajukan protes keras kepada Sekretaris Panitia.” Saya mau tanya kenapa perusahaan saya atau rekan-rekan lainnya digugurkan, padahal tahap pertama lolos seleksi dan katanya tidak ada pengguguran, kok sekarang malah digugurkan,” kata Yafet.

Ia pun memperlihatkan sikap keras saat menemui Sekretaris Panitia Ajajimusa. “Kenapa perusahaan milik Yusuf yang tadinya digugurkan, kok, sekarang malah diloloskan. Ada apa ini…,” protes peserta lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Kontraktor Kota Depok, Ojak Sihombing, lebih tegas minta tender diulang, lantaran sarat KKN. “Sebelumnya kami sudah curiga. Ternyata, benar adanya. Tender ini langgar Keppres 80 tahun 2003,” papar Ojak dengan suara keras.

Ia menduga kuat praktek monopoli terjadi di lelang ini, dan semua spesifikasi yang diinginkan justru mengarah ke merk tertentu. Keppres 80/2003 mengamanatkan dalam proses tender atau lelang tidak diperkenankan menunjuk satu merk tertentu.(mj)

Oktober 2005

Pemain Persikad datangi kantor manajer. ‘Selesaikan kontrak sebelum Hari Raya’

Monitor Depok, 7 Oktober 2005 MARGONDA, MONDE : Siang kemarin, sejumlah pemain Persikad Depok mendatangi kantor Manajer Persikad, Yusuf Setiawan, di Jl. Margonda Depok. Kepada Yusuf, para pemain ini berharap pelunasan uang kontrak dan gaji dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Lebaran.

Pemain Persikad yang datang ke kantor Yusuf Setiawan diantaranya adalah, Herman, Agus Susanto, Suhendar, Irfan Rusdianto, Zainal Jambak, Sugiatno, Ilham Hassan, Erwin Sumarlin, Iwan Kristiawan dan Edi Kurnia.

Menurut Suhendar, ia dan rekan-rekannya sangat berharap sisa kontrak mereka dapat diselesaikan sebelum Hari Raya. “Kalau memang kontrak belum bisa, paling tidak gaji kami diselesaikan,” harap pemain asal PS TNI itu.

Sedangkan wing back kiri Persikad Herman, mengatakan keinginan ini adalah hal wajar mengingat para pemain Persikad sudah melaksanakan kewajibannya di Kompetisi Divisi I Liga Indonesia.

“Kita hanya meminta hak kita. Sebab pemain sudah melakukan pertandingan walau tanpa dibayar, dan bisa membawa Persikad bertahan di Divisi I,” kata Herman yang aweal musim lalu hampir bergabung dengan PSIM Yogyakarta.

Herman sendiri sangat meminta kepada manajerial agar memperhatikan mereka.

Sementara Manajer Persikad Yusuf Setiawan, mengatakan molornya pembayaran ini lebih dikarenakan rancangan anggaran yang belum disetujui oleh DPRD.

“Kalau anggaran sudah diselesaikan, pelunasan ini juga akan dilakukan,” katanya.

Temui Plt Walikota

Dalam kesempatan itu, pemain dan manajer juga sempat berbicara dengan Plt Walikota Depok, Warma Sutarma. Dalam kesempatan itu, Warma mengaku siap bertemu dengan para pemain Persikad.

“Tapi jangan semuanya. Kalau bisa perwakilan saja, sekitar 5 orang,” tutur Warma yang mengatakan akan menunggu di Balaikota Depok, hari ini.(rdp/row)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: