Profil Tokoh DEPOK

Yusuf Trilis Hendra

Yusuf  Trilis Hendra

September 2006

Kepala Kejari Depok Dituntut Mundur

TEMPO Interaktif, Senin, 04 September 2006

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda Solidaritas (Pesona) Kota Depok menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Teuku M. Syahrizal mundur dari jabatannya. Mereka berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan hari ini.

Ketua Pesona, Yusuf Trilis Hendra, mengatakan Kejaksaan Negeri Depok mandul dalam penegakan supremasi hukum. Kasus-kasus pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme banyak yang tidak berjalan.

Yusuf mengatakan beberapa kasus yang telah dilimpahkan ke kejaksaan antara lain korupsi 17 anggota DPRD Kota Depok, penyalahgunaan anggaran untuk pemakaian pulsa telepon di Sekretaris Daerah Kota Depok, dan penyelewengan dana bantuan tsunami dan setoran PBB di Kecamatan Pancoran Mas tahun 2005.

Selain itu, kata Yusuf lagi, di Kejaksaan Negeri Depok juga terjadi pelanggaran prosedural seperti kasus kaburnya Djainul AB, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Depok Bidang Kepemudaan yang jadi tersangka penipuan penjualan tanah departemen kesehatan di Rawa Geni, Pancoran Mas senilai Rp 1,2 miliar. Ada oknum kejaksaan yang ikut meloloskan tersangka.

“Syahrizal harus dimintai pertanggungjawabannya demi tegaknya kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat Depok,” ujar Yusuf dalam orasinya.

Aksi demo ini sempat diwarnai kericuhan karena pendemo memaksa masuk ke dalam kejaksaan. Mereka dicegah oleh petugas kejaksaan sehingga pintu pagar sempat digoyang-goyang. Beberapa pengunjuk rasa sempat melempari kejaksaan dengan telur dan celengan ayam berisi uang receh.

April 2006

Boikod galang dukungan boikot produk asing

Monitor Depok, 3 April 2006

MARGONDA, MONDE: Masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Depok diminta untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari pihak asing.

“Sumber daya alam dan mineral bangsa Indonesia telah dieksploitasi oleh asing. Contohnya Freeport, Exxon, dan Pulau Bidadari,” bunyi rilis Barisan Oposisi Kota Depok (Boikod) yang ditandatangani perwakilan dari sembilan elemen.

Perwakilan sembilan elemen itu adalah, Yusuf Trilis Hendra (MPKP), R Bayu Aji (PPD), Norman Arief (LAMM), Andi Pangeran (GPD), T Bayu Sakti (LSM Bintang Depok), Nur Alamsyah Putra Lubis (FDK), Hendra Marwan (GPNI), R Djundjunan (LSM Target Indonesia), Yoesky R (Masyarakat Cinta Legislator).

Dalam upaya mewaspadai tujuan politik asing terutama Amerika Serikat, Boikod menyatakan sikap menolak segala bentuk kepentingan asing, contohnya melalui program dukungan tata pemerintahan daerah (LGSP-USAID) di Kota Depok.

“Kami tidak ingin diintervensi oleh asing dalam proses demokratisasi di Kota Depok. LSM jangan mau didikte oleh AS…” tandas Yusuf Trilis Hendra kepada Monde, kemarin.

Untuk itu, Boikod mendesak Pemkot dan DPRD Depok membatalkan Kesepakatan kerjasama dalam LGSP-USAID antara pemkot dan masyarakat Depok dengan RTI International, pada Oktober 2005. “Kesepakatan tersebut bersifat sepihak dan tidak ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat Kota Depok.”

Lebih lanjut, kata Yusuf, Boikod akan melakukan penggalangan massa untuk memboikot produk asing, apabila pihak asing masih bertahan dan mengintervensi demokratisasi di Depok.(sb)

Maret 2006

Kasus Co-BILD berlanjut, Polres periksa Djundjunan

Monitor Depok, 16 Maret 2006

MARGONDA, MONDE: Polres Depok terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau community building (Co-BILD). Kali ini giliran Djundjunan, sekretaris Front Anti Korupsi (Fraksi) Depok, diperiksa sebagai saksi.

Djundjunan kepada Monde mengemukakan, dirinya kemarin diperiksa sebagai saksi oleh petugas yang bernama Briptu Sulastri di Mapolres Depok, selama dua jam (pukul 11.00-13.00). Surat panggilan kepada Djundjunan dengan No Pol: S-Pgl/484/III/2006/Res Depok.

Dalam pemeriksaan itu, Djundjunan mengaku ditanya soal alasan mengapa dirinya memberikan data-data Co-BILD kepada Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (MPKP) Yusuf Trilis Hendra.

“Kalo [data-data Co-BILD] ini untuk kepentingan publik mengapa saya harus sembunyikan?” ujar Djundjunan didampingi Yusuf Trilis saat mendatangi kantor redaksi Monde, kemarin.

Seperti diketahui, Yusuf Trilis Hendra, Djundjunan dan Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Depok Raden Bayu Aji diadukan oleh Direktur Badan Pengelola Dana Co-BILD Tjahyo Adi Moekmin ke Polres Depok dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Yusuf Trilis dan Bayu Aji sebelumnya juga telah diperiksa oleh Polres Depok untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus Co-BILD. Bahkan, Yusuf balik melaporkan Tjahyo ke polres, meski laporannya ditolak.

LSM Fraksi Depok terus berinisiatif mengungkap kasus Co-BILD, hingga akhirnya melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 28 Februari 2006.

Laporan kasus Co-BILD oleh Fraksi itu dicatat dalam buku regrestrasi KPK dengan nomor laporan: 10793/PIPM/KPK/2/2006, tertanggal 28 Februari 2006. Laporan tersebut diterima oleh Harni Latfia.

Bukan nominal

Dengan demikian seluruh pengurus Yayasan Forum Pengembangan Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R) Kota Depok, pengelola bakal diperiksa lembaga tersebut.

Yusuf Trilis Hendra, kemarin, menegaskan pada hakekatnya LSM yang dipimpinnya sama sekali tidak melihat besar-kecilnya nilai dana yang dikelola YFP3R, namun yang dipertanyakan adalah pengelolaan dana Co-BILD sebesar Rp1 miliar.

“Kami pun yakin bahwa KPK akan merespon laporan kami. Untuk itu, mereka [KPK] janji akan melakukan pemeriksaan, sebulan setelah laporan diterima. Artinya, pada akhir Maret 2006, mereka siap bekerja,” ujar Yusuf.

Menjawab upaya Fraksi, Direktur Co-BILD Tjahyo tidak merasa gentar. Bahkan dia mengancam akan balik melaporkan LSM Fraksi, manakala dugaan penyimpangan dana Co-BILD tidak terbukti.

“Apabila tidak terbukti, saya bisa gugat balik kepada siapa saja yang melaporkan kasus ini,” tandas Tjahyo (Monde, 1 Maret 2006).

Djundjunan menambahkan, dia bersama rekan-rekannya akan terus mengungkap kasus Co-BILD tahun 2002 senilai Rp1 miliar yang dikelola oleh YFP3R Kota Depok.

“Saya melakukan ini demi kepentingan publik, karena dana Co-BILD diperuntukkan bagi publik. Jadi pengelolaan dan penyalurannya harus jelas,” tandasnya.(sb)

Februari 2006

Yusuf kecewa laporannya ditolak Polres, Pembela kasus Co-BILD disiapkan

Monitor Depok, 24 Februari 2006

MARGONDA, MONDE: Sehari setelah menjalani pemeriksaan oleh Polrestro Depok terkait dugaan pencemaran baik atas kasus Co-BILD, Ketua LSM Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (MPKP) Yusuf Trilis Hendra pukul 11.00, kemarin melaporkan balik Tjahyo T Moekmin, Direktur Badan Pengelola Co-BILD ke Polres Depok.

Namun, niat Yusuf itu terhalang lantaran Polrestro Depok menolak laporan balik Yusuf kepada Tjahyo yang menyatakan Tjahyo telah melakukan pencemaran nama baiknya karena telah menuduhnya telah mencemarkan nama baik Tjahyo.

Alasan kepolisian menolak laporan Yusuf karena proses pelaporan pertama masih berlangsung dan belum disidangkan. Tak pelak, hal itu membuat Yusuf kecewa.

“Sebagai warga negara yang memiliki hak sama di mata hukum. Kenapa laporan saya tidak diterima,” ujar Yusuf kepada Monde, kemarin.

Dia menceritakan, petugas pelayanan masyarakat Polrestro mengatakan kepadanya, kalau laporan Yusuf itu tidak bisa diterima karena laporan sebelumnya—laporan Tjahyo kepada Polrestro bahwa Yusuf telah melakukan pencemaran baik— belum disidangkan. “Saya tanya apa dasar hukumnya. Apakah terlapor tidak boleh melaporkan terlapor. Saya merasa kecewa” katanya.

Yusuf mengatakan, kalau dirinya tak bisa melapor balik Tjahyo, dirinya meminta agar Polres Depok secepatnya memproses laporan Tjahyo kepadanya untuk dilimpahkan ke pengadilan. “Biar nanti ketahuan siapa yang benar dan salah dalam kasus ini, “tegasnya.

Dia mengatakan, sebenarnya apa yang dituduhkan Tjahyo kepadanya tak berdasar. Pasalnya, Yusuf menerangkan bahwa tindakannya itu sesuai dengan KUHP Pasal 310 (3) bahwa bukanlah pencemaran nama baik kalau itu untuk kepentingan umum. “ Apa yang saya lakukan dengan mengungkap masalah Co-BILD ini untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Yusuf mengatakan dirinya sudah menyiapkan tim pengacara yang siap membelanya dalam persidangan nanti. Dia memutuskan perlu didampingi tim itu setelah Tjahyo melaporkan dirinya ke Polres Depok beberapa waktu lalu.

Kasus dugaan dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana Community Building (Co-BILD) tahun 2002 di Kota Depok yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R) senilai Rp1 miliar itu mencuat sekitar awal Januari lalu.

Sebelumnya, Direktur Badan Pengelola Co-BILD Tjahyo Adi Moekmin menyatakan siap berhadapan ke meja hukum terkait rencana Yusuf yang akan melaporkan dirinya ke Polres Depok. “Saya siap lahir batin. Saya punya bukti-bukti kuat, silahkan Yusuf lapor ke Polres,” tutur Tjahyo (Monde, 23,Februari).(apk)

Terkait Co-BILD, Polres periksa Yusuf & Bayu

Monitor Depok, 23 Februari 2006

MARGONDA, MONDE: Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (MPKP) Yusuf Trilis Hendra dan Ketua Front Anti Korupsi (Fraksi) Raden Bayu Aji, kemarin, dipanggil Polres Depok terkait kasus dugaan penyimpangan dana Co-BILD.

Yusuf Trilis Hendra dilaporkan ke Polres oleh Direktur Badan Pengelola Co-BILD Tjahyo Adi Moekmin atas dugaan pencemaran nama baik terkait pemberitaan Co-BILD di Monde.

Menurut Yusuf Trilis Hendra, dalam surat panggilan No. Pol: S.Pgl/278/II/2006/Res Depok, dia dipanggil sebagai saksi, namun entah kenapa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dia dinyatakan sebagai tersangka.

“Untuk itu, besok (hari ini), saya akan ke Polres Depok melaporkan Tjahyo Adi Moekmin dengan tuduhan yang sama, pencemaran nama baik,” tandas Yusuf saat mendatangi kantor Monde, Jl Margonda Raya, kemarin.

Punya bukti kuat

Lebih lanjut, dia menyatakan siap apabila kasus dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana Community Building (Co-BILD) tahun 2002 yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R) senilai Rp1 miliar, masuk ke meja hijau.

“Saya punya bukti kuat, termasuk penyimpangan yang dilakukan saudara Tjahyo atas pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD,” ujar Yusuf, seraya menunjukan dokumen Co-BILD yang diperolehnya.

Menurut Yusuf, sedianya Polres akan memeriksa hari ini bukan kemarin, tapi Yusus bersikeras agar diperiksa kemarin. Ketua MPKP itu diperiksa selama kurang lebih 6 jam, dari pukul 13.00-18.45.

Dua surat panggilan tersebut menyebutkan, Yusuf dan Bayu Aji diperiksa oleh Penyidik Pembantu Briptu Sulastri dalam perkara yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHP.

Terpisah, Direktur Badan Pengelola Co-BILD Tjahyo Adi Moekmin menyatakan siap berhadapan ke meja hukum terkait rencana Yusuf yang akan melaporkan dirinya ke Polres Depok, hari ini. “Saya siap lahir batin. Saya punya bukti-bukti kuat, silahkan Yusuf lapor ke Polres,” tutur Tjahyo.(sb)

‘Co-BILD bisa jadi kasus pertama PN Depok’

Monitor Depok, 8 Februari 2006

DEPOK, MONDE: Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R) selaku pengelola dana Co-BILD senilai Rp1 miliar diminta transparan untuk melaporkan kinerjanya selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (MPKP) Yusuf Trilis Hendra, Ketua Front Anti Korupsi (Fraksi) Raden Bayu Aji dan mantan Panitia Persiapan Pembentukan FP3R Subeno Rahardjo, kemarin.

Bahkan, Yusuf Trilis Hendra menyatakan, bisa saja kasus Co-BILD sebagai berkas pertama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Depok, yang baru saja diresmikan Ketua MA Bagir Manan, Senin. “Untuk itu kami minta Polres Depok lebih serius menangani kasus ini.”

Sementara itu, Subeno Rahardjo mengemukakan, benang merah permasalahan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana Community Building (Co-BILD) tahun 2002, terletak pada bagaimana pihak yayasan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dia menambahkan, dalam kaitan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Co-BILD, pihak YFP3R sepatutnya melaporkannya kepada stakeholder Kota Depok yang sebelumnya membentuk FP3R, sekitar November 2001.

Yayasan FP3R sendiri dibentuk oleh stakeholder Kota Depok dalam forum musyawarah stakeholder yang tergabung dalam FP3R. Karena pengurus yayasan dipilih oleh stakeholder Depok, kata Subeno, maka wajar jika ada tuntutan dan harapan agar pengurus YFP3R memberikan laporan kepada stakeholder yang memilih mereka.

Kembalikan amanah

“Menurut saya stakeholder Kota Depok perlu tahu laporan kinerja YFP3R yang diamanahi sebelumnya. Dan sepatutnya amanah tersebut harus dikembalikan kepada forum yang memilihnya,” ujar Subeno, yang juga aktivis LSM di Depok.

Secara terpisah, Ketua MPKP Yusuf Trilis Hendra merasa keberatan dengan pernyataan Direktur Badan Pengelola Co-BILD Tjahyo Adi Moekmin yang menyebutkan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama baik (Monde, 6 Februari 2006).

“Padahal, kami belum pernah dipanggil Polres Depok terkait kasus Co-BILD. Kami juga menduga laporan tersebut untuk mengalihkan isu yang ada di Co-BILD,” tandas Yusuf, didampingi Raden Bayu Aji saat berkunjung ke Monde, kemarin.

Dalam pemberitaan itu, Tjahyo mengatakan, “Polres sudah memanggil tersangka maupun saksi peminjam dana Co-BILD, serta tersangka pencemaran nama baik terhadap YFP3R.”

Saat dikonfirmasi, Tjahyo mengemukakan bahwa data tentang status tersangka Yusuf Trilis diperolehnya dari Polres Depok. “Jadi enggak mungkin saya mengada-ada. Kami juga tidak mengalihkan isu, ini untuk penegakkan hukum. Makanya jangan asal ngomong.”

Tjahyo mengemukakan, apabila elemen masyarakat Depok berkeinginan melihat laporan kinerja Badan Pengelola Co-BILD, bisa datang langsung ke kantornya di Pancoran Mas. “Kami selalu terbuka untuk masalah ini.”(sb)

Januari 2006

Aparat didesak usut kasus Co-BILD, Tjahyo Moekmin laporkan Yusuf & Risani ke Polres Depok

Monitor Depok, 23 Januari 2006

MARGONDA, MONDE: Kasus pengelolaan dan penyaluran dana bantuan pembangunan bagi rakyat atau dana community building (Co-BILD/bukan Cobild) tahun 2002 senilai Rp1 miliar, nampaknya memasuki babak baru.

Sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak mengusut tuntas kasus Co-BILD hingga ke akar-akarnya. Kasus dana Co-BILD diyakini bakal melibatkan para elit yang masih menduduki jabatan di kota ini.

Anggota Komisi D DPRD Depok – yang membidangi masalah Kesra, Dedy Martoni, meminta aparat hukum di Kota Depok segera turun tangan dalam menyelesaikan kasus dana Co-BILD yang diduga macet.

“Untuk memenuhi rasa penasaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, aparat hukum di kota ini [Kejaksaan dan Kepolisian], sepatutnya menyiasati perkembangan yang terjadi di masyarakat. Bila perlu usut kasus ini hingga tuntas,” ujar Dedy, dihubungi Monde, kemarin.

Pernyataan serupa dikemukakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, Ritandiyono. Dia berharap dana Co-BILD – yang dikelola Yayasan Forum Pengembang Pembangunan Perumahan Rakyat (YFP3R), dapat diselesaikan dengan baik, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Bagi mereka [KSM] yang belum mengembalikan pinjaman secepatnya menyelesaikan. Dan pengurus seyogianya bertanggungjawab terkait pengelolaan dan penyaluran dana tersebut,” ungkap Ritandiyono.

LSM Humanika Kota Depok mendesak pihak berwenang mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Co-BILD. “Kalau memang ada indikasi penyimpangan maka pihak berwenang harus mengusut tuntas,” tandas Sekjen LSM Humanika, Tri Joko Susilo, kemarin.

Hal ini agar kebenaran terungkap, mengingat masalah ini berdampak kepada masyarakat dan merupakan pertaruhan citra di mata pemberi bantuan.

Oleh karena itu, katanya, pengelola dana dan KSM selayaknya menjelaskan ke publik.

Berdasarkan dokumen yang berhasil diperoleh dari hasil investigasi Monde memaparkan adanya sejumlah dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan penyimpangan administrasi lainnya dalam pengelolaan dana Co-BILD.

Bahkan, Tim auditor independen atas dana Co-BILD yang dikelola YFP3R, Moores Rowland menyatakan, pengelolaan dan penyaluran dana Co-BILD senilai Rp1 miliar diyakini bermasalah dan terdapat banyak penyimpangan.

Sementara itu, Direktur Badan Pengelola Dana Co-BILD (BPDC) Tjahyo Adi Moekmin berjanji pihaknya akan mengembalikan dana Co-BILD senilai Rp1 miliar, pada akhir tahun 2006. Upaya itu dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan jalur hukum.

“Insya Allah, akhir 2006 dana Co-BILD senilai Rp1 miliar akan kembali. Dari sejumlah KSM yang menunggak pinjaman dan telah kami laporkan ke polisi [4 KSM & 1 individu], akan kami upayakan kembali sekitar Rp200 juta,” katanya saat mendatangi redaksi Monde, kemarin. Ia pun menampik istilah memanas, lantaran itu hanya perdebatan atau adu argumentasi semata.

Menanggapi hasil temuan Tim auditor independen Moores Rowland, Tjahyo meragukan semua yang dipaparkan oleh auditor tersebut. “Hasil Tim auditor itu masih mentah,” tandasnya.

Mengenai nama Kabag Perekonomian Zalfinus Irwan yang disebut-sebut bertanggung jawab atas dana Co-BILD tersebut, Tjahyo menjelaskan, posisi Zalfinus hanya sebagai saksi karena menduduki LPD (Local Project Director) Co-BILD Depok.

Menurut dia, penanggung jawab YFP3R adalah dirinya selaku pengusul, Helmi H. Naz selaku Ketua Pengurus YFP3R (penandatangan cek pertama) dan Sutaryo Ketua Dewan Pembina YFP3R (penandatanganan cek kedua). “Sedangkan fungsi Zalfinus Irwan sebagai LPD, penandatangan cek ketiga, setelah cek ditandatangani oleh dua orang wakil dari YFP3R tersebut,” kata Tjahyo.

Saat ini tercatat dana yang telah digulirkan kepada 55 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kota Depok dalam program Co-BILD mencapai Rp1,38 miliar. “Dana dari pusat hanya Rp1 miliar. Sisanya merupakan dana pengembalian dari KSM yang kami gulirkan lagi.”

Sedangkan per 15 Januari 2006, dana pengembalian yang masuk ke kas Bank Jabar Rp110 juta. Di antaranya berasal dari tiga KSM yang telah melunasi pinjamannya yaitu KSM Al-Misbah, KSM An-Nur dan KSM Khairunissa.

Sedangkan sisanya, 52 KSM lagi yang belum mengembalikan dana itu, “Dan itu semuanya bermasalah,” ungkap Tjahyo tanpa merinci nama-namanya, tapi sebagaimana dokumen yang diperlihatkan ke Monde sekilas, nama-nama itu cukup berpengaruh di Depok (Monde, 17 Januari 2006).

Perkembangan terakhir, Tjahyo melaporkan Risani P kepada Polres Depok terkait pernyataannya di Monde edisi Sabtu, 21 Januari 2006, yang menilai macetnya dana Co-BILD lantaran buruknya manajemen. Dengan Nomor Pol: LP/207/K/I/2006/ Res Depok tertanggal 22 Januari 2006 dengan kasus penipuan dan penggelapan dana pinjaman dari YF3R.

Selain Risani, Tjahyo pun melaporkan Yusuf Trilis Hendra dan Bayu Aji lantaran dinilai melakukan pencemaran nama baik. Menurut Tjahyo, Yusuf dan Bayu memberikan rilis ke Monde tidak sesuai dengan fakta.

Menanggapi laporan itu, Risani mengatakan sebenarnya dirinya tidak bermaksud mempermasalahkan pihak pengelola yayasan sebagai penyebab macetnya dana bantuan itu. “Saya hanya menilai lebih jauh pada sistem yang diterapkan, sehingga akhirnya dana tersebut macet,” kilahnya. Namun dia juga mengakui salah satu KSM yang juga bermasalah dalam pengembalian dana bantuan itu.(dmr/sb)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: