Profil Tokoh DEPOK

Zaenuddin

Zaenuddin

Desember 2007

Komisi A DPRD sidak pemkot, Logo PKS di ruang Rumanul

Monitor Depok, 5 Desember 2007

Sedikitnya empat anggota Komisi A DPRD Depok sidak ke sejumlah kantor di Pemkot Depok, kemarin.

Mereka menjalankan tugas telik sandi (dan mendadak), gara-gara ada masukan warga bahwa di kantor milik pemerintah itu ada pemasangan logo atau pewarnaan kantor mirip partai tertentu.Sidak pukul 11.00 dipimpin langsung Ketua Komisi A Triyono ini diduga sudah bocor lebih dulu. Hingga ruang kantor yang sebelumnya dilaporkan ada logo parpol tertentu, tiba-tiba tak ada lagi. Sidak ini juga diikuti Wakil Ketua Amsir dan dua anggota lainnya, Zaenuddin dan Rahmat Sukindar.

Sinyalemen kantor Pemkot dijadikan ajang doktrinasi, juga disampaikan ke Monde, melalui pesan pendek dan foto-foto.

Tapi tak diketahui secara jelas, apakah foto itu didesain untuk melawan partai itu, atau memang benar-benar ada sebagai implementasi pengkaderan…

Sidak dilakukan di ruangan kepala Dinas Pertanian, Rumanul Hidayat. Di ruangan itu. Uniknya, di ruangan ini ditemukan bingkai dengan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di sana terdapat tulisan, “Selalu ada harapan dalam keyakinan, selalu ada keteguhan dalam kesabaran, selalu ada hikmah dalam kesyukuran, selalu ada doa dalam ukhuwah…”

Menurut Rumanul, ia tidak tahu siapa yang memberikan bingkai dengan lambang salah satu partai tersebut. “Saya tidak tahu siapa yang ngasih, begitu saya kekantor dimeja saya sudah ada bingkai dengan gambar dan tulisan ini,” jelas Rumanul kepada Komisi A.

Sidak berlanjut keruangan Kasat Pol PP, Sariyo Sabani. Dalam ruangan tersebut tidak diketemukan adanya lambang dari partai politik.

Sariyo sendiri mengatakan bila memang ada yang memberikan sesuatu dengan adanya lambang atau logo salah satu partai ia pasti secara tegas akan menolaknya. “Berkaitan dengan mental sebagai PNS maka PNS harus bersih dari partai politik manapun, karena PNS sifatnya netral,” tegas Sariyo.

Ia juga menambahkan pemasangan logo salah satu partai di birokrat merupakan pelanggaran yang lebih berat, karena PNS bukanlah alat partai.

Setelah itu sidak berlanjut di ruangan Kepala Kantor Damkar, Kabag Kepegawaian, Kabag Hukum, Kepala kantor Arsip perpustakaan dan telematika, Kadis Pariwisata, Asisten Tata Praja, Kepala Bapeda, Kadis PU, Kadis Distakotbang, Kadis Disperindag dan kantor Kecamatan Beji tapi tidak ditemukan satupun adanya lambang dari partai politik.

Sidak juga sempat dilaksanakan di ruangan Wakil walikota Yuyun Wirasaputra. Dalam ruangan Yuyun juga tidak ditemukan lambang partai.

Yuyun sendiri mengatakan mendukung penuh upaya dari anggota Komisi A untuk melakukan sidak tersebut. Menurut dia, tidak boleh satupun PNS yang menaruh atau memasang suatu lambang patai politik, karena kantor pemerintah kota harus netral dan tidak boleh adanya suatu kepentingan parpol didalamnya. “Apalagi sampai ada pemasangan atribut parpol.”

Saat akan dilakukan sidak ke ruangan Walikota Nur Mahmudi Ismail tidak dapat dilakukan karena Walikota tidak sedang berada di tempat.

Sidak anggota Komisi A di kantor Kecamatan Beji, kemarin, dinilai staf pelaksana seksi pemerintahan Kecamatan Beji, Somantri, tidak tepat waktu. “Sidak sih boleh aja. Tapi kayaknya waktunya kurang tepat. Ini kan jam istirahat,” katanya.

Ditanya mengenai lambang atau simbol-simbol partai di kantor Kecamatan Beji, dengan sigap Somantri, menegaskan disini tidak ada partai-partaian.

“Emang dari dulu, lambang partai apapun disini tidak pernah ada. Kalaupun ada pasti langsung kami tentang,” tandasnya.

Anggota Komisi A dari fraksi PAN yang menjadi juru bicara mengatakan sidak yang dilakukan Komisis A diduga bocor sehingga hanya ditemukan satu bukti di ruangan Rumanul.

“Logikanya pertama kita sidak langsung ditemukan, tetapi saat kita ruangan lainnya tidak ada, saya yakin ini langsung bocor,” tuturnya.Menurut Rahmat, dengan adanya temuan ini maka ini dinilai sebagai upaya doktrinisasi dari salah satu parpol yang memanfaatkan birokrat sebagai alat kampanye partai tersebut.“Kami akan tindak lanjuti dengan memanggil pimpinan pemerintahan terkait penemuan tersebut untuk meminta keterangannya,” papar Rahmat.(why/wen)

November 2007

4 Raperda siap diketok. Menkes: Kembalikan retribusi kesehatan

Monitor Depok, 14 November 2007

KOTA KEMBANG, MONDE: Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, kemarin, menyetujui empat rancangan peraturan daerah (raperda) untuk disahkan menjadi perda.

Sementara, Menkes Siti Fadillah Supari, meminta retribusi kesehatan seyogianya tak dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dikembalikan ke instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Keempat raperda itu adalah raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, raperda tentang pelayanan kesehatan dan retribusi di Puskesmas.

Kemudian, raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Depok 2005-2025 dan rancangan keputusan DPRD tentang revisi Tata Tertib DPRD Depok.

Bukan kewajiban

Meski disetujui, sejumlah fraksi memberikan beberapa catatan serius terutama soal raperda atas raperda retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan di Puskesmas. Retribusi bukan menjadi kewajiban bagi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya, Zaenuddin memberikan catatan serius atas raperda retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan di Puskesmas. “Retribusi bukan menjadi kewajiban bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, karena layanan kesehatan adalah merupakan layanan dasar pemerintah,” kata Zaenuddin mewakili F PDI Perjuangan.

Selain itu, FPDI Perjuangan juga menilai bahwa di dalam memberikan pelayanan kesehatan seluas-luasnya bagi masyarakat Depok yang memiliki Askeskin harus dipermudah administrasinya sesuai peraturan pemerintah.

“FPDI Perjuangan juga mengusulkan agar menambahkan pasal tentang hak masyarakat di dalam memperoleh informasi tentang nilai retribusi pelayanan kesehatan bila penarikan retribusi sangat dibutuhkan pemerintah daerah,” ucap Zaenuddin.

Secara garis besar, fraksi lain, seperti Golkar, Persatuan Bangsa dan PAN juga menilai inti dari disetujuinya raperda tersebut menjadi Perda adalah tuntutan Pemkot untuk lebih melayani dan mensejahterakan masyarakat Depok.

“RSUD bukan hanya tempat pemulihan kesehatan, namun juga dapat dijadikan tempat pendidikan dan penelitian berbagai macam penyakit. Pelayanan yang dimaksud bukan hanya pelayanan pemulihan kesehatan namun juga harus mendidik,” demikian seperti yang ditegaskan Rahmat Sukindar dari Fraksi PAN.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi RW Siaga di halaman Balaikota, kemarin, mengatakan retribusi kesehatan sebaiknya tidak dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi dikembalikan fungsi dan pengelolaannya kepada instansi terkait sehingga hal tersebut dapat digunakan langsung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Retribusi tidak harus menjadi PAD, karena hasil retribusi itu dapat digunakan langsung untuk peningkatan pelayanan, tidak harus melalui proses yang lama, karena pengelolaannya secara langsung,” jelasnya.

Ia juga menuturkan anggaran untuk sektor kesehatan dalam APBD Kota Depok yang hanya 6% idealnya ditambah menjadi 15%. “Sektor kesehatan dalam APBD cuma 6%, ini kan kecil banget. Jadi dewan selaku wakil rakyat harus nambah anggarannya minimal 15%,” tuturnya yang disambut tepuk tangan meriah dari para kader RW Siaga.

Ia juga menjelaskan indikator untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga ketiga unsur tersebut harus juga didukung dengan anggaran yang tidak kecil.

Penting

Keberadaan peraturan itu dinilai penting lantaran masyarakat Depok menggantungkan nasibnya saat digelar Paripurna DPRD Depok tentang penyampaian kata akhir Fraksi di DPRD terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Bagaimana tidak? Peraturan Daerah adalah peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah atas masyarakat di wilayahnya, yang tidak boleh lepas dari payung hukum peraturan dan perundangan di atasnya.

Secara umum, keenam Fraksi yang ada (PKS, Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, Persatuan Bangsa dan PAN) menyetujui Raperda yang telah disampaikan Pemkot dan di bahas oleh Pansus internal DPRD, menyetujui Raperda tersebut dijadikan Perda Kota Depok.

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD, Naming Djamhar Bothin yang kemarin hanya didampingi oleh seorang wakilnya, Amri Yusra. Sementara dengan alasan izin, Agung Witjaksono (FPD) tidak tampak dalam paripurna tersebut. “Dalam keterangan resmi ada 5 anggota dewan yang izin, sehingga paripurna tetap dinyatakan sah untuk dilanjutkan,” ujar Naming.

Saat diberikan kesempatan pertama, Fraksi PKS yang diwakili oleh Nuri Wasisaningsih memberikan catatan sebelum menyetujui Raperda tersebut. Seperti dalam hal Raperda RPJPD, FPKS menilai bahwa Kota Depok yang dinamis dan berkembang pesat ini harus diikuti oleh pengharapan positif bagi Kota Depok.

Arus investasi dan penduduk hampir identik dengan meningkatnya dinamika perekonomian di masyarakat. “Di sisi lain, kondisi ini menjadi tantangan yang serius bagi masa depan Kota Depok, terutama bila potensi pertumbuhan ini tidak dikelola dan direncanakan dengan baik,” kata Nuri.

Visi Kota Depok tahun 2006-2011 sebagai Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan juga menjadi fokus sorotan dari paripurna. Dari Fraksi Partai Demokrat, melalui Wahyudi menyampaikan bahwa selain dari visi yang sudah disepakati bersama itu, Kota Depok juga harus menjadikan doktrin kemandirian yang bermartabat sebagai salah satu substansi visi Kota Depok.

“Penetrasi budaya dan aspek pembangunan lainnya juga harus kita pikirkan sebagai usaha bersama dalam niat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi tamu,” kata Wahyudi mewakili FPD.(mr/m-4/m-10)

April 2006

‘Perda Anti Maksiat jangan berdiri sendiri’

Monitor Depok, 20 April 2006

GEDUNG DEWAN, MONDE: Sejumlah anggota Komisi A DPRD Kota Depok menegaskan bahwa komisinya menyalahi prosedur Tata Tertib (Tatib) Dewan, karena dua draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diserahkan ke eksekutif itu belum resmi atas nama lembaga Dewan.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyatakan dua Raperda tentang Larangan Pelacuran, dan Raperda Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diusulakan Komisi A tak pelu berdiri sendiri.

Pernyataaan itu disampaikan anggota Komisi A Lewi Octaviano, Zaenuddin, Qurtifa Wijaya dan Ketua Fraksi FPDIP Siswanto menaggapi pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Wahyudi yang menilai Komisi A telah menyalahi prosedur, terkait telah diserahkannya dua draf Raperda itu ke Pemkot tanpa lewat mekanisme Panitia Musyawarah (Panmus).

“Sebaiknya Raperda itu tak berdiri sendiri tapi lebih baik merevisi Perda No. 14 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum,” kata Ketua FPDIP DPRD Depok Siswanto, kemarin.

Siswantto mengatakan, Perda No. 14/2001 sudah memuat aturan tentang larangan pelacuran, larangan minuman keras. “Yang penting bagaimana Pemkot memaksimalkan penegakan hukumnya termasuk menyiapkan perangkat hukumnya,” jelasnya.

Angota Komisi A Zaenuddin menegaskan Komisi A menggunakan hak inisiatifnya mengajukan dua Raperda itu kepada DPRD.

Namun apakah akhirnya ke dua Raperda itu diterima atau tidak, dikembalikan pada kesepakatan lembaga DPRD dalam forum rapat Panitia musyawarah.

“Perda No14/2001 itu masih umum mengatur tentang pelacuran, dan penjualan minuman beralkohol, Komisi A hanya menggunakan hak inisiatifnya. Persoalan lain mekanismenya seperti apa,” ujarnya.

Merasa miris

Lewi Octaviano menambahkan, Raperda yang diserahkan ke Pemkot, Polres dan MUI Depok bukan draf resmi lembaga DPRD tapi masih berupa draf sebagi bahan menampung usulan dan masukan.

“Kami merasa miris kalau dianggap menyalahi prosedur, padahal tahap ini masih memperkaya bahan dan sumber baik dari Pemkot sendiri maupun dari luar daerah,” tandasnya.

“Dalam waktu dekat ini Komisi A akan melakukan kajian antar daerah lagi,” lanjutnya.

Terpisah, Qurtifa Wjaya mengaku kalimat draf yang dimaksud Wahyudi berbeda dengan pengertian Komisi A.

“Komisi A mengetahui dan pernah menjelaskan bahwa penggunaan hak inisiatif mengusulkan Raperda harus sesuai dengan peraturan Tatib DPRD Depok, pasal 14 tentang hak anggota DPRD mengadakan rancangan peraturan daerah serta penjelasan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengusulan Raperda itu.”(aks)

Maret 2006

Komisi A tagih bantuan korban puting beliung

Monitor Depok, 13 November 2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Zaenuddin mempertanyakan sikap pemkot yang belum juga menyalurkan bantuan bagi korban angin puting beliung di Kelurahan Grogol dan Krukut, Kecamatan Limo.

Sejauh ini baru warga di Kelurahan Limo yang telah memperoleh bantuan dan diserahkan langsung walikota. Padahal angin puting beliung yang merusak 37 rumah sekitar dua minggu lalu, terjadi di tiga kelurahan yakni Grogol, Krukut dan Limo.

Pernyataan itu disampaikan Zaenudin, menyikapi keluhan warga Kel. Grogol yang datang mengadu belum cairnya dana itu kepada anggota Fraksi PDIP dari daerah pemilihan Kecamatan Limo.

“Pemkot harusnya lebih sigap menangani persoalan warga yang rumahnya rusak oleh angin puting beliung, jangan ditunda-tunda lagi,” lanjutnya, kemarin.

Lebih parah

Berdasarkan laporan yang masuk, lanjutnya, sedikitnya delapan rumah di Kelurahan Grogol rusak diterjang puting beliung berikut 15 rumah di Kelurahan Krukut dan 14 lainnya di Kelurahan Limo.

Jika dibanding dengan dua kelurahan lainnya, kerusakan rumah warga di Grogol lebih parah, bahkan sejumlah rumah temboknya jebol dan bagian atapnya hilang terbawa angin.

Total kerugian delapan rumah warga mencapai sekitar Rp31 juta.

Sampai kemarin, walikota baru menyerahkan bantuan bagi 14 KK di Kel. Limo berupa uang tunai Rp10 juta dan beras dua kuintal pada 24 Februari 2006.

Masih diproses

Bantuan serupa juga dijanjikan bagi warga Grogol dan Krukut.

Terpisah, Lurah Grogol Ahmad Sarifudin ketika dihubungi Monde, kemarin mengakui sampai saat ini warganya yang terkena musibah puting beliung memang belum menerima bantuan apa pun meski sudah diajukan.

“Kini tengah diproses, mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” katanya.

Lurah mengimbau kepada warganya untuk bersebar karena pada prinsipnya Pemkot Depok memiliki kepedulian soal bantuan tersebut.(aks/dmr)

Januari 2006

Komisi A ngumpul bareng lurah. Jamhurobi: Nggak takut dipecat..!

Monitor Depok, 6 Januari 2006

SAWANGAN, MONDE: Komisi A DPRD, kemarin, secara ‘diam-diam’ melakukan pertemuan dengan dua pengurus Paguyuban Lurah se-Kota Depok, yaitu Zaenudin dan Jamhurobi, di RM Tirta Rasa, Sawangan.

Pertemuan tersebut tercium salah seorang warga Depok yang menindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada wartawan Monde via SMS (pesan singkat).

Kepada Monde yang memergokinya, Ketua Komisi A DPRD Muhammad Triyono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai inisiatif komisinya, sambil menunggu surat rekomendasi pimpinan DPRD yang meminta komisinya untuk menyelidiki kasus ‘Lurah tolak putusan MA’.

“[pertemuan] ini atas inisiatif kami. Seusai kami berkunjung ke DLLAJ, pengurus Paguyuban Lurah bersedia untuk bertemu di sini,” kata Triyono, yang didampingi empat rekannya yaitu HM Sholeh, H Amsir, Zaenuddin, Lewi Oktaviano dan Camat Sawangan, serta staf Sekwan.

Jadi, lanjut Triyono, pertemuan tersebut juga bisa disebut secara kebetulan, “Belum ada kesimpulan dari pertemuan ini, dan bila sudah mengantongi rekomendasi pimpinan DPRD, mereka [pengurus paguyuban] akan kita panggil secara resmi.”

Bertolak belakang

Namun komentar Triyono di RM Tirta Rasa, bertolak belakang dengan pernyataan dia sebelumnya di Gedung Dewan.

Kepada Monde, dia mengatakan Komisi A kemungkinan tidak akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan para lurah yang menolak putusan MA.

“Kemungkinan besar Komisi A tidak akan menyelidiki dan memanggil para lurah itu hingga 19 Januari ini, lantaran jadual kami sudah padat,” kata Triyono saat didampingi Lewi Octaviano kepada Monde di Gedung Dewan, kemarin pagi.

Selain itu Triyono juga mengaku, komisinya belum mendapat rekomendasi dari pimpinan DPRD terkait perintah penyelidikan kasus tersebut, “Sampai hari ini, kami belum mendapat rekomendasi itu.”

Namun, menurut dia, dari hasil pembahasan informal komisi A, sikap ke-42 lurah yang tergabung dalam Paguyuban Lurah se-Kota Depok itu tidak dikategorikan telah masuk dalam areal politik praktis.

“Kesimpulan sementara Komisi A, sikap paguyuban lurah tidak dapat dikatakan telah masuk politik praktis lantaran stempel yang digunakan bukan stempel pemerintahan,” ujarnya.

Usut serius

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Amri Yusra yang juga selaku Koordinator Komisi A, mengatakan tanpa adanya rekomendasi pun sebenarnya Komisi A bisa melakukan pertemuan informal.

“Saya mendesak Komisi A untuk segera menuntaskan kasus tersebut meski belum ada rekomendasi, karena pimpinan komisi mempunyai hak inisiatif untuk melakukan pertemuan informal sebagi rapat pendahuluan.” Amri menandaskan.

Dia pun meminta agar Komisi A serius dalam menangani kasus tersebut, karena sikap lurah semacam itu dinilainya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Depok, “Elit politik saja berupaya untuk menjaga suasana kondusif, aparat birokrat malah yang memunculkan polemik. Kasus ini harus ditangani serius.”

Tak gentar

Menanggapi pernyataan Sekjen Depdagri yang akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada para Lurah di Depok yang menolak keputusan MA, Jamhurobi (Lurah Sawangan Baru) yang juga pengurus Paguyuban Lurah, dengan tegas menyatakan tidak gentar.

“Saya nggak takut dipecat. Letak kesalahan saya di mana? Apa salah bila saya menunjukkan sikap kecewa atas putusan hukum [MA] yang menyimpang dari koridor hukum itu sendiri. Lurah kan juga manusia…,” katanya kepada Monde seusai bertemu dengan Komisi A DPRD di RM Tirta Rasa, Sawangan, kemarin sore.

Lagian, lanjut dia, mekanisme menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa dilakukan secara serampangan, “Ada tahapannya, dan indikasi pelanggarannya pun harus dapat dibuktikan. Kalo benar-benar terbukti salah, silahkan pecat,”

Di bagian lain, Jamhurobi menepis anggapan yang menilai Paguyuban Lurah mengalami perpecahan, “Organisasi para lurah yang dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih utuh alias tidak pecah. Cuma anggotanya saja yang mulai tak kompak, tapi paguyubannya sih nggak pecah.”(mj/amr/aks)

November 2005

Rencana pembangunan SPBU Kartini,  ‘Pemkot jangan mudah keluarkan izin’

Monitor Depok, 13 November 2005

GEDUNG DEWAN, MONDE: Anggota Komisi A, Zaenuddin mengingatkan Pemkot Depok agar tidak mengampangkan pemberian izin kepada investor, termasuk pengawasan terhadap proses pembangunan sebelum perizinan dipenuhi.

Pernyataan itu disampaikan Zaenuddin menanggapi rencana pembangunan SPBU di Jalan Kartini, milik Ongky Yustianto, putra Hakim Agung Mahmakah Agung, Maman Suparman, yang juga Ketua Majelis Hakim MA untuk kasus Peninjauan Kembali (PK) Pilkada Depok.

“Siapa pun berhak mengurus dan mendapatkan perizinan, tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah dituangkan dalam peraturan Daerah (Perda), bukan semata-mata karena kedekatan atau melihat keuntungan sesat,” tandasnya.

Menurut dia, pemberian izin sesuai Perda akan mengurangi dampak kerugian berbagai pihak, maupun dampak lingkungan.

“Selama ini izin yang dikeluarkan Pemkot selalu bermasalah, karena tidak dibarengi dengan pengawasan di lapangan, akibatnya investor sama sekali tidak takut melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Dia mencontohkan sepanjang jalan Margonda telah hadir International Trade Center [ITC], Depok Town Square (Detos), Margo Citiy Square (MC2), dan Margonda Residance.

“Kedatangan mereka tentu menjadi berkah bagi pemerintah dan warga Depok. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar modern tersebut akan semakin menambah pundi-pundi kas daerah. Begitu juga dengan tenaga kerja yang bakal diserap oleh sebuah pasar modern, sedikitnya dapat mengurangi jumlah pengangguran warga Depok.”

Jadi manja

Tetapi, kata Zaenuddin keinginan untuk membuat investor merasa betah dan aman tidak harus membuat penanam modal menjadi manja, apalagi Pemkot sampai menutup mata terhadap tindakan-tindakan pelanggaran yang akibatnya merugikan publik.

Untuk itu kata dia, Pemkot harus hati-hati dan serius mengatasi rencana pembangunan SPBU dijalan Kartini sebelum mengeluarkan mengeluarkan izin. “Ini untuk menghindari kesalahan-kesalah serupa,” tuturnya.(aks)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: