Dahlan Muhammad

Wakil Ketua Kadin Kota Depok

Sekjen Pengurus Besar (PB) Perbasi.

Pemerhati lingkungan dan infrastruktur

Desember 2008

Program UPS perlu sosialisasi

Monitor Depok, 4 Desember 2008

BALAIKOTA, MONDE: Program pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang banyak menuai protes dari masyarakat dinilai banyak pihak karena kurangnya sosialiasi dari Pemkot Depok terhadap masyarakat.

Karena itu sebelum dilakukan pembangunan, kegiatan sosialiasi dirasa perlu dilakukan dengan lebih intensif. “Setiap pembangunan perlu sosialisasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dalam pembangunan UPS. Untuk menghilangkan pro kontra di tengah masyarakat, Pemkot perlu terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan UPS tersebut,” ujar Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad kepada Monde, kemarin.

Menurut dia, UPS merupakan program yang sangat baik, karena bisa mengatasi persoalan sampah yang ada di Depok. “Ini merupakan suatu terobosan, karena kita tidak bisa terus-terusan membuang sampah ke TPA di Cipayung. Sampah yang ada perlu diolah dengan baik,” katanya.

Yang perlu diperbaiki dari program tersebut, kata Dahlan adalah masalah sosialisasi tersebut. “Selama ini tidak ada konsep yang jelas mengenai sosialisasi pembangunan, termasuk tidak jelasnya siapa yang bertanggung jawab menyampaikan program pembangunan UPS itu kepada masyarakat,” ujarnya.

Karena itu menurut Dahlan, hal tersebut perlu disusun dengan lebih baik, agar tidak terus menerus menuai kontra di tengah masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan tidak ada lagi sikap saling menyalahkan antar berbagai pihak.

Seperti diketahui, program pembangunan UPS banyak menuai protes dari masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh warga lingkungan Cipayung Kel. Abadijaya, serta warga perumahan Depok Utara Kel. Beji. Mereka bahkan sempat menggelar aksi demosntrasi yang dilakukan ke gedung DPRD di Kota Kembang, beberapa waktu lalu.(van)

November 2008

Harga BBM turun bertahap. Kadin: Tak bantu pengusaha

Monitor Depok, 10 November 2006

DEPOK, MONDE: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro berharap tren penurunan harga minyak dunia terus berlanjut.

“Sekarang yang terkena penurunan adalah premium. Nantinya jika harga minyak terus turun, maka solar akan menyusul turun,” ujarnya kepada Monde, di Bekasi, kemarin. Dengan kondisi seperti ini, dia berharap pengusaha bisa bersabar untuk menanti penurunan harga solar industri.

Sejauh ini penurunan harga premium sudah bisa membantu pengeluaran buruh dan pengusaha.

Pada kesempatan terpisah, penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dinilai tidak banyak membantu bangkitnya dunia usaha di Indonesia.

Pasalnya, penurunan harga sebesar Rp500 dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha saat ini.

“Nilai penurunan Rp500 tidak terlalu signifikan untuk membantu para pengusaha. Kalau turunnya minimal Rp1.000, barulah hal itu cukup membantu,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Depok, Dahlan Muhammad kepada Monde, kemarin.

Dia mengatakan, di saat harga nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika masih di atas Rp10.000, maka kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga Premium Rp500, dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp5.500 dinilai tidak akan banyak membantu para pengusaha yang mulai terpuruk. Dahlan mengatakan, kebijakan penurunan harga BBM itu hanya akan membantu sektor transportasi.

“Itu pun tidak terlalu banyak pengaruhnya. Sebab nilai penurunan juga tidak sebanding dengan saat kenaikan dulu. Kalau buat pengusaha, mereka lebih banyak menggunakan solar untuk usahanya,” kata Dahlan.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Kota Depok, Roni Aidil. Menurut dia, penurunan harga premium menjadi Rp5.500 tidak terlalu membantu bagi kalangan pengusaha.

“Walau demikian, keputusan itu tetap harus disyukuri, karena bisa mengurangi biaya produksi dan biaya lain yang dikeluarkan pengusaha, walaupun persentasenya tidak terlalu besar,” ujar Roni.

Dia mengatakan, di saat ongkos produksi turun karena penurunan harga premium, di sisi lain harga bahan mentah yang harus dibeli oleh pengusaha justru meningkat, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin tinggi.

“Makanya saya katakan, penurunan Rp500 tidak terlalu dirasakan pengusaha. Apalagi upah minimum buat pekerja juga meningkat. Artinya di satu sisi pengusaha terbantu, namun di sisi lain biaya yang dikeluarkan tetap besar,” jelasnya.

Roni berkeyakinan, saat ini pemerintah pasti memiliki perhitungan tersendiri tentang penurunan harga Premium yang hanya Rp500. “Negara negara pengekspor minyak (OPEC) pasti juga lagi menahan agar produksi minyak tidak terlalu besar, suapay harga minyak bisa naik lagi. Karena itu mungkin harga minyak sekarang turunnya tidak terlalu besar,” jelas Roni.

Roni mengatakan, bagi pengusaha yang tidak banyak menggunakan mesin dalam usahanya, penurunan harga Premium tidak terlalu dirasakan dampaknya.

“Yang menikmati itu paling Cuma pengusaha di bidang travel atau angkutan. Mereka bisa mengurangi biaya operasional. Tapi walau bagaimanapun, penurunan harga Premium tetap harus disyukuri,” ujarnya.(alp/van)

Juli 2008

Ketua KONI harus cinta olahraga

Monitor Depok, 31 Juli 2008

MARGONDA, MONDE: Ketua Pengcab PSSI Depok, Yuyun Wirasaputra mengingatkan bahwa calon Ketua KONI Kota Depok mendatang harus orang yang memahami dan mencintai olahraga. Jika tidak, maka sulit bagi seorang Ketua KONI untuk bisa memajukan olahraga di Kota Depok.

“Pada prinsipnya saya mendukung siapa saja yang akan maju menjadi calon Ketua KONI. Tapi yang harus diingat, seorang calon Ketua KONI haruslah orang yang cinta olahraga dan mau berkorban apapun untuk kemajuan olahraga di Kota Depok,” katanya.

Yuyun sendiri menolak menyebutkan sosok yang akan didukungnya menjadi Ketua KONI mendatang.

“Dari calon yang ada sekarang kita kan belum tahu bagaimana visi dan misi mereka. Untuk memberikan dukungan tentu kita harus mengetahui apa yang nanti akan dilakukan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekjen Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi), Dahlan Muhammad. Menurutnya, untuk berkecimpung di dunia olahraga, seseorang harus mau berkorban apa saja.

“Mengurus olahraga itu tidak gampang. Harus siap berkorban apapun. Hanya ‘orang gila’ yang mau dan sanggup mengurus olahraga,” kata Dahlan.

Dia mengatakan, munculnya banyak sosok yang saat ini disebut menjadi calon Ketua KONI Depok adalah hal yang wajar untuk memajukan olahraga. “Tapi saya berharap ini tidak mengandung nuansa lain yang dikaitkan dengan hasil Pilkada Jawa Barat yang lalu. Pemilihan Ketua KONI harus semata-mata untuk pembangunan SDM melalui olahraga,” tandasnya.

Terpisah Sekretaris Umum KONI Depok, Bambang Wahyudi, menegaskan bahwa yang memiliki hak suara dalam forum musyawarah kota atau pemilihan ketua baru KONI adalah para pengurus cabang olahraga yang jumlahnya sebanyak 28 suara.

Dia pun membenarkan bila jadwal musyawarah kota KONI akan dilaksanakan sekitar akhir Oktober, sambil menunggu tuntasnya penyelenggaraan PON sekaligus pemilihan ketua KONI Jawa Barat.

“Lambatnya pemilihan ketua baru KONI bukan hanya di Depok, hampir semua daerah di Jawa Barat juga terlambat, karena terbentur dengan jadwal PON, tetapi sesuai sesuai AD/ART KONI, hal itu dibenarkan,” ucap Bambang.

Di bagian lain, Bambang menyatakan kebanggaannya dengan banyaknya tokoh masyarakat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai ketua baru KONI Depok periode 2008-2014.(van/amr)

“Hal itu sebagai bukti bila mereka sangat peduli terhadap perkembangan olahraga di kota ini, saya bangga..” ujarnya.(van/amr)

Dugaan perusahaan fiktif. Pemkot didesak segera selidiki

Monitor Depok, 24 Juli 2008

DEPOK, MONDE: Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Depok mendesak pemerintah segera menyelidiki dugaan perusahaan fiktif yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum, sementara pemkot membantah berita tersebut.

“Alamat palsu itu merupakan pemalsuan dokumen. Seharusnya panitia tender memeriksa kembali hal itu sebelum mengumumkan pemenang tender,” ujar Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad.

Dia mengatakan, pada saat dilakukan proses tender, para peserta diharuskan membuat pernyataan dan menandatangani kebenaran isi dokumen yang diserahkan.

Pemalsuan dokumen seperti itu, kata Dahlan, akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban hasil proyek nantinya.

“Kalau ada masalah dengan proyek itu, panitia mau minta pertanggungjawaban kepada siapa. Mereka mau mencari kontraktornya ke mana karena alamatnya fiktif,” kata Dahlan.

Selain itu, kata dia, hal itu juga akan berdampak terhadap tagihan pajak proyek yang bersangkutan.

“Tagihan pajaknya mau diminta ke mana. Pokoknya banyak sekali pengaruhnya,” ujar dia.

Karena itu Dahlan menyarankan Pemkot segera mengkonfirmasi persoalan ini kepada kontraktor bersangkutan.

“Bisa jadi ini merupakan salah ketik. Tapi seharusnya Pemkot juga memperhatikan dokumen yang diberikan peserta apakah faktual atau tidak,” tandasnya.

Dahlan mengatakan masih ada waktu bagi Pemkot untuk menjernihkan persoalan ini.

“Sebelum adanya tanda tangan kontrak, lebih baik dikonfirmasi dulu,” jelasnya.

Dia sendiri tidak menyalahkan panitia seutuhnya sebab Panitia tender itu kerjaannya banyak dan melelahkan, namun honornya kecil.

“Tapi walau demikian, mereka tidak boleh kerja asal-asalan. Di sinilah pentingnya verifikasi kepada pemenang sebelum diumumkan,” katanya.

Masalah perusahaan fiktif ini, kata Dahlan, jangan sampai menjadi latah.

“Jangan ada lagi yang mengulangi hal ini di masa depan. Peserta tender sebaiknya juga tidak membohongi pemerintah. Karena itu mereka harus memberi jawaban sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Dahlan menyesalkan sikap Pemkot yang selama ini tidak mau membuka ruang dialog dengan Kadin dan para pengusaha lokal.

“Sebenarnya masalah-masalah seperti ini bisa diantisipasi jika terjalin dialog antara penguasa dan pengusaha. Namun Pemkot selama ini cenderung tutup telinga,” katanya.

Dengan akan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru, kata Dahlan, diharapkan Pemkot mau membuka telinga dan mulut dan merangkul pengusaha lokal.

“Dalam Permendagri yang baru nantinya pemerintah daerah diminta mengutamakan pengusaha lokal. Permendagri itu sudah ditandatangani Mendagri dan tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaannya,” tandasnya.

Sedang diselidiki

Saat Monde meminta konfirmasi terkait indikasi perusahaan fiktif itu, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Herman Hidayat menyatakan pihaknya akan segera menyikapi.

“Kami sedang melakukan penyelidikan terkait temuan indikasi dari anggota dewan tersebut,” ujarnya.

Keterangan lebih maju disampaikan bagian Humas Pemkot. Pejabat Pelaksa Harian Humas Pemkot Kota Depok Muhammad Fahmi membantah bahwa CV Wahyu Gumilang adalah perusahan fiktif.

“Menurut keterangan terbaru dari Kepala Dinas PU, dari hasil penyelidikan di lapangan, tidak benar jika CV Wahyu Gumilar merupakan perusahaan fiktif,” kata Fahmi menirukan keterangan dari Kepala Dinas PU.

Benar jika perusahaan itu kini sudah tidak ada lagi, lanjut dia, namun perusahaan yang bersangkutan mengontrak di Pondok Tirta Mandala Blok L4/8 Sukmajaya semasa pelaksanaan proyek berlangsung.

Dengan kasus itu, Pemkot menyimpulkan CV Wahyu Gumilar bukanlah perusahaan fiktif.

“Guna menepis isu yang telah berkembang, Dinas PU akan mendesak CV yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa mereka pernah berkantor di Pondok Tirta Mandala Blok L4/8 Sukmajaya,” tegas Fahmi.(van/ina/mr)

Juni 2008

FKPD: 40% Pembangunan 2007 amburadul

Monitor Depok, 5 Juni 2008

DEPOK, MONDE: Forum Komunikasi Pengusaha Depok (FKPD) menilai 40% proyek pembangunan di Kota Depok tidak memuaskan alias amburadul.

Menurut Ketua FKPD Odjak Sihombing, selama ini proses pembangunan di Depok memang banyak yang tidak berjalan dengan semestinya. Akibatnya hasil pembangunan pun menjadi tidak maksimal.

“Saya bahkan melihat pada 2007 lalu hanya sekitar 60% proyek pembangunan di Depok yang hasilnya memuaskan. Sisanya sekitar 40% hasil pembangunan amburadul,” kata Odjak.

Dia memberikan contoh, banyak proyek jalan yang baru selesai dikerjakan saat ini sudah rusak kembali. “Coba sekali-sekali berkeliling di Depok. Jalan yang baru diperbaiki kemarin, sekarang kondisinya sudah rusak parah lagi,” ujarnya.

Saat ini, kata Odjak, FKPD belum mau menyikapi secara tegas mengenai proses pembangunan tahun 2008 ini. “Kami masih memantau dan melihat dulu bagaimana prosesnya. Tapi jika ada yang tidak beres, maka akan kami ungkapkan,” kata Odjak yang bersama teman-temannya pernah mengungkapkan kasus korupsi pembangunan Jalan Sentosa pada 2006 lalu.

Odjak berharap agar Pemkot Depok bisa lebih transparan dalam proses pembangunan di 2008 ini. “Pemkot seharusnya lebih mengayomi pengusaha Depok, tanpa memandang mereka berasal dari kelompok mana,” tuturnya.

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il ketika dimintai komentar enggan menanggapi hal itu. “No comment!” Sepertinya Walikota sedang fokus akan menerima penghargaan penyusunan konsep status lingkungan hidup daerah terbaik dari 468 kabupaten kota oleh Kantor Menteri Lingkungan Hidup hari ini.

Sebelumnya Ketua DPC PBB Kota Depok Arif Budiman menilai mengenai pembangunan di Depok selama tiga tahun terakhir yang dinilai bersifat ekslusif.

Kabag Infokom Dadang Wihana menegaskan, pembangunan di Depok selama ini telah diatur dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Di dalamnya tertuang program dan kegiatan, serta indikator tahunan. Tak hanya itu, minimal dalam setiap tahun disusun pula perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalu melibatkan seluruh lapisan untuk berpartisipasi.

Selama ini Musrembang dimulai dari tingkat kelurahan kemudian tingkat kecamatan, kemudian berlanjut ke tingkat kota hingga akhirnya ke tingkat provinsi.

Pembuatannya pun dengan mengunakan perpaduan antara mekanisme top down dan buttom up, sehingga diharapkan menghasilkan keputusan yang sedapat mungkin sesuai dengan harapan bersama.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang kemudian menghasilkan in put berupa APBD pun tak luput dari pengawasan tingkat provinsi.

Sementara dalam pengadaan barang dan jasa, Kota Depok selama ini mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) tahun 1980 yang sifatnya terbuka dan dapat diikuti oleh siapa pun dan dalam pelaksanaannya terdapat masa sanggah.

Pemkota Depok, lanjut Dadang, selama ini tak pernah berniat untuk memperlakukan secara eklusif sebuah ajaran tertentu.

Hal itu menurutnya terbukti dalam penyelenggraan nikah masal pemkot mengakomodasi semua aliran agama baik penganut Muslim, Kristen, Konghucu dan yang lainya.

Indikator dalam pembangunan di Kota Depok pun ditetapkan dalam target tertentu yang keberadaannya dapat diketahui secara terbuka.

Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) Kota Depok Prihandoko menyambut gembira kepada pihak-pihak yang berusaha mengkritisi kinerja Pemkot Depok secara obyektif. Selain juga kritik seyogyanya bersifat konstruktif yakni untuk memperbaiki kinerja yang ada.

“Saya rasa ini kritik dalam bingkai konstruktif, yakni untuk memperbaiki sistem dan kinerja yang ada. Jika ada masalah mari kita perbaiki bersama,” jelasnya.

Prihandoko mengatakan, kalau masalahnya di birokrat maka diperbaiki birokrasinya, termasuk kalau masalahnya di pengusaha maka dicari yang profesional. Kalau 60% pembangunan dinilai baik maka harus dilihat faktornya apa, lalu harus diberi dukungan, jika yang 60% pengusaha berkinerja baik maka harus dikasih apresiasi

Sementara itu Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad menilai, dari segi transparansi anggaran, pembangunan di Depok sudah berjalan dengan baik. “Yang belum dilakukan Pemkot adalah pembinaan kepada pengusaha, terutama kepada pengusaha jasa konstruksi,” tutur Dahlan.

Menurutnya, porsi pembinaan dari Pemkot terhadap pengusaha harusnya lebih ditingkatkan, agar mereka memahami bagaimana proses pembangunan dengan lebih baik.

“Kita tahu bahwa kue pembangunan di Depok sangat kecil karena kurangnya anggaran. Bagi seorang pengusaha, jika dikasih proyek di bawah Rp200 juta sama sekali tidak akan memberi harapan hidup,” jelasnya.

Dengan adanya pembinaan dari Pemkot, Pengusaha Depok menurutnya bisa bermain dan mengembangkan usahanya untuk proyek-proyek di luar Kota Depok.

“Padahal dalam UU No 18/1999 serta PP 28/2008 mengenai jasa konstruksi, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah punya kewajiban melakukan pembinaan kepada pengusaha. Ini yang belum pernah dilakukan,” tandasnya.

Pembinaan itu, menurut Dahlan, tidak hanya menjelaskan mengenai peraturan tender, tapi mencakup penjelasan mengenai pemahaman perencanaan dan pengawasan pembangunan.

“Dengan pembinaan, nantinya pemerintah juga bisa menegur jika ada pengusaha atau kontraktor yang lalai atau bekerja dengan asal-asalan,” katanya.

Pembinaan terhadap pengusaha, kata Dahlan, nantinya juga akan menghasilkan suatu peradaban demokrasi dalam jasa konstruksi. “Sekarang kita semua paham bahwa optimalisasi pembangunan di Depok sama sekali belum tercapai,” ujarnya.

Saat ini, kata Dahlan, di Depok bermunculan pembangunan perumahan dan real estate. Kewajiban pengembang adalah menyediakan fasos/fasum yang bisa digunakan oleh masyarakat.

“Kenyataannya sekarang tidak ada transparansi terhadap hal itu. Pemkot hendaknya menyampaikan kepada publik data mengenai fasos/fasum pada setiap pengembang agar ada kepastian masyarakat dan pengusahanya,” katanya.(van/ina)

April 2008

Komponen 98 minta Pemkot lakukan kajian

Monitor Depok, 29 April 2008

MARGONDA, MONDE: Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Provinsi Bogor Raya terus mendapat dukungan dari berbagai elemen Kota Depok.

Termasuk dari komponen 98 Kota Depok yang terdiri dari 18 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), MPI, serta KNPI yang pada tahun 1998 bersama-sama birokrat waktu itu memperjuangkan Kotif Depok berpisah dari Kabupaten Bogor.
“Kami sangat mendukung wacana dibentuknya Provinsi Bogor Raya dengan Depok sebagai ibukotanya,” ujar Mansuria, salah seorang anggota komponen 98. Hal ini diungkapkannya saat menggelar acara refleksi 9 tahun Kota Depok di sekretariat Kadin Kota Depok, Minggu (27/4).
Dia menegaskan, selama sembilan tahun Depok menjadi Kota, arah pembangunan yang dicita-citakan sejak awal belum tercapai.
“Sekarang dengan munculnya wacana Provinsi Bogor Raya, kami mendesak Pemkot untuk segera melakukan kajian dan mewujudkan wacana tersebut, agar pembangunan di Depok lebih baik,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Kadin Kota Depok, Dahlan Muhammad. Menurutnya, dengan diwujudkannya wacana Provinsi Bogor Raya, maka diharapkan penanganan masalah di Depok bisa lebih fokus dan eksis.
“Termasuk di dalamnya penanganan sumber daya daya air di Depok untuk penanganan masalah banjir,” ujar Dahlan menambahkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan rencana pembangunan tol di Depok akan meningkatkan pertumbuhan usaha.”Pemkot harus segera melakukan kajian mengenai wacana itu, termasuk mewujudkan Depok sebagai ibukota,” kata Dahlan.(van)

November 2007

Pengusaha Depok siap dukung Persikad

Monitor Depok, 30 November 2007

DEPOK, MONDE: Pernyataan Ketua Umum Persikad, Yuyun Wirasaputra bahwa dia akan melibatkan pihak swasta dalam kepengurusan Persikad mendapat tanggapan positif dari beberapa pengusaha Depok.

Rata-rata mereka siap mendukung Persikad dengan iklas meraih prestasi terbaik.

“Sebagai warga Depok, jangan sampai ada kepentingan saat kita mulai terjun di Persikad. Ini harus dilihat murni sebagai kegiatan olah raga untuk meraih prestasi,” ujar salah seorang pengusaha Depok, Pradi Supriatna.Pradi melihat bahwa pengurus harus mampu memberdayakan semua potensi yang ada di Depok, bukan hanya pengusahanya, tapi semua unsur dan elemen masyarakat Depok.

“Kalau Pak Yuyun mengatakan akan mengikutsertakan pengusaha dalam kepengurusan, saya pikir itu suatu terobosan baru,” katanya.

Pradi pun menyatakan kesiapannya sebagai pengusaha dan orang Depok untuk mendukung Persikad.

Senada dengan Pradi, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok, Roni Aidil juga menyatakan kesanggupannya jika diminta untuk mendukung Persikad.“Siapapun orang Depok tentu akan akan mau jika diajak mendukung Persikad,” katanya. Namun menurut Roni, akan lebih baik jika yang diajak adalah pengusaha yang memang menyukai sepakbola.

“Kalau orang sudah suka sepakbola, tentu dia akan mau keluar duit untuk hobinya tersebut. Berbeda dengan pengusaha yang nggak suka olahraga. Jika yang demikian diajak, mereka justru tujuannya mencari profit,” jelas Roni.

Sementara itu Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Depok, Dahlan Muhammad mengatakan bahwa jika memang Persikad ingin melibatkan pengusaha dalam kepengurusannya, sebaiknya jangan pengusaha yang terikat atau masuk dalam proyek-proyek APBD Depok.

“Mereka justru akan mengharapkan balas budi dari pengurus atau Pemkot berupa proyek. Artinya mereka tidak mendukung Persikad dengan ikhlas,” jelas Dahlan.

Dia mengatakan bahwa orang yang terjun dalam olahraga, termasuk sepakbola, haruslah orang yang gila dengan olahraga.(m-5)

“Mengurus olahraga sama dengan mengurus orang gila. Yang mengurus pun bukan orang yang waras. Karena jika seorang sudah mau mengurusi olahraga, otomatis dia mau keluar duit sendiri, bukannya mengharap keuntungan,” kata Dahlan yang juga menjabat sebagai Sekjen Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). (m-5)

Januari 2007

Sekjen PB Perbasi: Depok minim sarana

Monitor Depok, 17 Januari 2007

MARGONDA, MONDE : Sekertaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Sekjen PB Perbasi) Dahlan Muhammad, sesalkan minimnya sarana olahraga di Kota Depok, khususnya basket.

“Memajukan olahraga tanpa didukung dengan adanya infrastruktur yang memadahi, sama halnya itu omong kosong belaka,” ujarnya

Menurut Dahlan, dengan minimnya sarana olahraga itu, potensi pengembangan atlet yang sesunggunya cukup potensial di kota Depok belum tergarap secara optimal.

“Sejauh yang saya tahu Depok baru memiliki satu lapangan bola basket yang benar-benar sesuai dengan standar (in door) yang berlokasi di Cilodong,” keluhnya.

Disayangkannya lagi, menurut Dahlan, banyak atlet dari Depok yang tumbuh menjadi besar di luar wilayah Depok. “Ya, tak sedikit warga Depok yang menjadi atlet binaan di luar kota Depok,” ujarnya menambahkan.

Seandainya ada atlet dari Depok itu tergarap dengan baik tentunya juga akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat. “Bayangkan seandainya Persikad menjadi pemenang dalam event nasional, saya yakin dia pasti akan di idolakan oleh masyarakat,” kata Dahlan, yang juga pengurus di Kantor Dagang dan Industri Kota Depok itu.

Butuh biaya

Dahlan pun mengakui memang tak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mencetak atlet yang handal itu. Dana untuk pelatihan sekaligus bayar pelatih, dan dana untuk menyediakan kebutuhan gizi adalah diantaranya.

Namun dari dana yang tak tak sedikit itu pula menurut Dahlan, akan mampu mengasilkan manusia-manusia sportif dan berprestasi. “Di dunia olahraga mengajarkan sportifitas, salung menghargai, menghormati dan mengakui kehebatan lawan,” jelasnya.

Dia pun mencontohkan bagai mana sengitnya pertandingan olahraga tinju, yang diusai pertandingan, diwarnai dengan aksi berpelukan antar pemainnya.

Semangat olahraga menurut Dalhan pula mampu menciptakan generasi sportif, yang dibutuhkan dalam pembangunana sebuah bangsa.(m-7)

Soal kualitas jalan tembus Juanda, Kadin Depok merasa tak dilibatkan

Monitor Depok, 14 Januari 2007

MARGONDA, MONDE: Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Konsultasi dan Pemukiman Kadin Kota Depok Dahlan Muhammad enggan berkomentar atas hasil proyek jalan tembus Sentosa-Juanda, yang banyak menuai protes dari masyarakat.

“Sejak awal adanya lelang peroyek kami tak dilibatkan oleh Pemkot Depok. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana hasil pengerjaan proyek senilai Rp1,4 miliar itu? Jawaban saya no comment saja lah,” kata Dahlan di kantornya kemarin.

“Kalau saya ikut berkomentar, saya rasa nanti akan panjang dampaknya, bisa-bisa hingga makan waktu tiga tahunan,” Dahlan menambahkan. Menurut dia akhirnya masyarakat pula yang menilai tentang bagaimana hasil pengerjaan proyek itu.

Terpisah, Jan Rizal, kontraktor yang juga mengikuti tender proyek pembangunan jalan itu menuturkan dari pengerjaannya proyek jalan tembus Sentosa-Juanda jauh dari aturan spesifikasi gambar yang ditetapkan.

Penyimpangan itu, menurut dia, terletak pada penggunaan Lapisan Paling Bawah (LPB), yang tak menggunakan batu kali. Kemudian Lapisan Paling Atas (LPA) menggunakan batu belah tersaring namun dalam pelaksanaannya, kontraktor PT Parsapana Mas itu pun tak memakainya.(m-7)

Kejari Depok BentukTim Khusus Usut Penyusutan Situ

Republika,

DEPOK — Terjadinya penyusutan sejumlah situ (danau) diwilayah Depok menimbulkan kecurigaan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Menin
daklanjuti masalah itu, Kejari Depok membentuk tim khusus beranggotakan lima orang jaksa.

“Tim diketuai langsung oleh Kepala Seksi Intelijen, Gatot Iryanto,” kata Syahrizal, Jumat (11/8) seraya mengatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat.

Menurut Syahrizal, pengusutan kasus dugaan hilangnya lahan situ itu memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga dia pun belum bisa memastikan kapan penyelidikan akan tuntas.

“Selain waktu, tenaga SDM-nya juga terbatas, sementara informasi yang harus kita kumpulkan banyak. Jadi sabar saja,” ujarnya.

Atas langkah pihak kejaksaan itu, Welman Naipospos, kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, mengaku, telah dipanggil Kejari sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan tentang kondisi situ-situ di Depok. “Saya dipanggil untuk dimintai informasi tentang data-data situ di Depok,” aku Welman.

Menurut Dahlan, pemerhati lingkungan dan infrastruktur, sejaktahun 1980, sekurangnya 50 hektare lahan situ mengalami penyusutan. “Ada yang dijual, ada juga yang diuruk untuk dijadikan perumahan,” ujar Dahlan Muhammad, pemerhati lingkungan dan infrasturktur Kota Depok
kepada Republika, kemarin.

Dia mencontohkan, Situ Krukut yang dulunya seluas 9 hektare kini tinggal kenangan. “Artinya, situ itu sudah tidak ada.” Kemudian Situ Pasir Putih,
dulu seluas delapan hektare kini hanya berupa tegalan. Situ Rawa Kalong menyusut 3,5 hektare dari luas semula 11,5 hektare. Situ Pedongkelan juga menciut menjadi enam hektare dari sebelumnya 8,5 hektare. Situ Tipar
dan Situ UI pun mengalami penyusutan masing-masing 5,5 hektare dan 2,5 hektare. “Penyusutan situ ini jelas mengurangi daya tangkap air di Depok. Saya memperkirakan tangkapan air yang hilang akibat penyusutan situ mencapai 2 juta meter kubik,” ujar Dahlan yang juga wakil ketua Kadin Depok ini.

Dikatakan, akibat tangkapan air yang makin rendah tersebut, maka deposit air tanah semakin menipis. “Kalau ini dibiarkan, Depok yang tadinya menjadi daerah resapan air, bukan tak mungkin bernasib seperti Jakarta di masa yang akan datang.” Dahlan pun mengusulkan perlu segera dilakukan revitalisasi situ-situ.

Terhadap laporan yang diterimanya, Dahlan menerangkan, sudah membicarakan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri Depok. Hasilnya, Kejari sudah memanggil sejumlahpejabat di lingkunganPemkotDepok.
Anggota DPRD Kota Depok, mendukungupaya Kejari untuk mengusut dugaan hilangnya lahan situ tersebut. “Tapi, DPRD meminta penyelidikankasus situ tidak berlama-lama dan harus secepatnya dituntaskan,” ujar R Sugiharto, anggota Komisi C DPRDKotaDepok. c42